9
Contoh Kasus Klaim Sebuah Sebuah proyek proyek pemban pembanguna gunan n Ruko Ruko di daerah daerah BSD BSD (Bumi (Bumi Serpong Serpong Damai) Damai) dengan dengan kontrak lumpsum diberikan kepada Penyedia Jasa A. Proyek ini harus selesai pada bulan Desember 2006. Pada saat pekerjaan galian untuk pondasi dilakukan ternyata terjadi bencana banjir yang mengakibatkan tanah yang sudah di gali kembali menutup lubang – lubang galian. Sehingga Penyedia Jasa harus mengulang pekerjaan tersebut dari awal sete setela lah h banj banjir ir itu itu suru surut. t. Berd Berdas asar arkan kan hal hal ters terseb ebut ut maka maka Peny Penyedi ediaa Jasa Jasa ters terseb ebut ut mengajukan klaim perpanjangan waktu dan tambahan biaya sebagai berikut: 1. Klai Klaim m Perp Perpan anja janga ngan n Wakt Waktu u 1. Tambaha Tambahan n waktu untuk untuk mengul mengulang ang pekerj pekerjaan aan galian galian.. 2. Tambahan Tambahan waktu untuk pekerja pekerjaan an lain akibat akibat tertun tertundanya danya pekerja pekerjaan an galian galian tersebut. 2. Klai Klaim m Tamb Tambaha ahan n Biay Biayaa 1. Tambaha Tambahan n biaya biaya karena karena waktu waktu pelaks pelaksana anaan an berubah berubah 2. Sewa tambahan tambahan alat – alat berat untuk memperc mempercepat epat pekerja pekerjaan an 3. Biaya Biaya tamba tambahan han untuk untuk oper operato atorr alat alat berat berat Oleh Oleh karena karena klaim – klaim klaim terseb tersebut ut didukun didukung g data data yang yang akurat, akurat, hampir hampir seluru seluruhny hnyaa diterima dan dibayarkan oleh Pengguna Jasa. Ditambah dengan klaim – klaim lain, seluruh klaim yang berdasarkan data yang akurat seluruhnya diterima. Dan akhirnya proyek tersebut selesai tepat waktu yaitu pada bulan Juni 2007 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
10
09/05/2009 oleh sipilista
http://yandhiwijaya-civilengineerin http://yandhiwijaya-civilengineering.blogspot.co g.blogspot.com/2009/08/klaimm/2009/08/klaimkonstruksi.html
KLAIM KONSTRUKSI KLAIM KONSTRUKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI Oleh : Ir. H. Nazarkhan Yasin
1. Pendahuluan.
Di negara-negara Barat dimana Industri Jasa konstruksi sudah berkembang dengan pesat dan menggunakan teknologi teknologi yang serba canggih, canggih, masalah masalah klaim sudah lama dikenal dan sudah merupakan suatu masalah biasa yang terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Para Penyedia Jasa di negara-negara tersebut bersaing sangat ketat satu sama lain dalam usaha memenangkan tender untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Hampir semua Penyedia Jasa menguasai teknologi dan seluk beluk Jasa Konstruksi sehingga perbedaan harga penawaran pada waktu tender tidak lagi karena perbedaan harga suatu pekerjaan tetapi karena persaingan dalam efisiensi mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan jasa konstruksi yang paling efisienlah yang dapat menekan harga suatu
11
pekerjaan sehingga menjadi murah yang memungkinkannya memenangkan tender, bukan karena perbedaan mutu pekerjaan itu sendiri. Akhir-akhir ini persaingan harga karena efisiensi inipun sudah semakin ketat sehingga harga penawaran yang masuk hampir-hampir sama nilainya. Oleh karena itu beberapa perusahaan Jasa Konstruksi mencari keuntungan bukan dari efisiensi tapi dari kejeliannya melihat peluang klaim yang besar pada waktu tender. Setelah dia yakin bahwa peluang klaim tersebut cukup besar memberikan keuntungan maka harga penawarannya pada waktu waktu tender tender ditekan ditekan sehing sehingga ga jauh jauh dibawa dibawah h penawar penawaran an lain, lain, sehing sehingga ga dia menang menang.. Setelah menang tender dia menyusun struktur klaim yang memang sudah direncanakan.
Di Perancis ada 2 perusahaan besar yang demikian jelinya menyusun klaim, sampaisampai dijuliki dijuliki “Claim “Claim Artist”. Artist”. Salah satu perusahaan perusahaan tersebut tersebut memenangkan memenangkan tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Indonesia dengan harga yang jauh di bawah perusahaan lain. Kabarnya klaim yang diajukan dan diterima nilainya setelah ditambah dengan nilai kontraknya lebih tinggi dari nilai Penawar lain yang kalah. Bagaimana masalah klaim di Indonesia ? Kita di Indonesia terlanjur banyak yang mengartikan klaim sebagai suatu tuntutan. Oleh karena itu klaim menjadi sesuatu yang “tabu”. Bany Banyak ak Peng Penggu guna na Jasa Jasa (Pem (Pemer erin inta tah) h) yang yang kura kurang ng sena senang ng apab apabil ila a Penyed Penyedia ia Jasa Jasa mengaj mengajuka ukan n klaim klaim.. Tidak Tidak jarang jarang terjad terjadii Penyed Penyedia ia Jasa Jasa tersebut tersebut pada kesempata kesempatan n berikut berikut tidak tidak disertaka disertakan n lagi dalam tender tender karena karena sering sering mengajuka mengajukan n klaim. klaim. Inilah Inilah sebabnya sebabnya di Indonesi Indonesia a sampai sampai ditahun-t ditahun-tahun ahun delapan delapan puluhan puluhan sampai sampai awal tahun tahun sembilan sembilan puluhan puluhan Penyedia Jasa “takut” mengajukan klaim. Pada Padaha hall seba sebaga gaim iman ana a akan akan kita kita liha lihatt dala dalam m urai uraian an sela selanj njut utny nya a arti arti sesungguhnya sesungguhnya dari klaim tak lebih dari suatu permintaan.
12 Dalam Dalam uraian uraian selan selanjut jutnya nya akan akan kita kita bahas bahas pertam pertama-ta a-tama ma menge mengenai nai perkembangan klaim di tanah air kita, kemudian dilanjutkan dengan cara pengelola pengelolaan an klaim, klaim, pengertia pengertian n klaim, klaim, kategori kategori klaim klaim dan sebab-seb sebab-sebab ab timbulnya klaim. Juga akan diuraikan cara-cara menyelesaikan sengketa konstruksi melalui arbitrase. 2. Perkembangan Klaim di Indonesia .
Berbicara mengenai perkembangan klaim di Indonesia, kita perlu menengok secara singkat perkembangan Industri Jasa Konstruksi itu sendiri . Sejak kita merdeka, perkembangan Jasa Konstruksi dapat kita bagi dalam 5 periode, yaitu : 2.1 Periode 1945 - 1950 2.2 Periode 1951 - 1959 2.3 Periode 1960 - 1966 2.4 Periode 1967 - 1996 2.5 Periode 1997 - 2002 2.1 Periode 1945 - 1950
Dalam periode ini yang merupakan periode awal kemerdekaan, Industri Jasa Konstruksi belum lahir. Kita di sibukkan dengan pergolakan fisik melawan Belanda yang ingin kembali menjajah kita. Pelbagai hasil perundingan yang dicapai seperti Linggarjati, Renville, Rum-Royen tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Barulah setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) kita bebas dari gangguan pihak Belanda. Praktis pada periode ini kita belum dapat membangun. 2.2 Periode 1951 - 1959
13 Dalam periode inipun kita praktis belum mulai membangun karena sistim ketatanegaraan yang kita pakai menyebabkan pemerintahan tidak pernah stabil (Kabinet berganti-ganti dalam hitungan bulan) disamping adanya gangguan dari golongan separatis seperti DI, TII, PRRI,
Permesta.
Pemerintah
belum
mempunyai
rencana
pembangunan yang definitif. 2.3 Periode 1960 - 1966
Dalam periode ini sistim ketatanegaraan kita melaui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno mulai melakukan pembangunan yang dikomandoi sendiri. Kita catat beberapa pembangunan Hotel megah (Indonesia, Samudera Beach, Ambarukmo, Bali Beach), Jembatan Semanggi, Wisma Nusantara, Gelora Bung Karno, Proyek Ganefo (sekarang Komplek MPR/DPR). Sayangnya proyek proyek tersebut tidak banyak bermanfaat untuk rakyat banyak kecuali Bendungan Jatiluhur, Karangkates, Asahan. Industri Jasa Konstruksi mulai bangkit namun terbatas pada perusahaan-perusahaan Belanda yang di nasionalisasikan. Persaingan belum ada karena Proyek langsung ditunjuk Presiden. Klaim konstruksi tidak pernah ada. Sektor swasta baru mulai satu dua perusahaan. 2.4 Periode 1967 - 1996 Dalam periode ini kita untuk pertama kali mempunyai program pembangunan yang terarah dan berkesinambungan yang dikenal dengan istilah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dimulai tahun 1969. REPELITA I : 1969 - 1974
REPELITA II : 1974 - 1979 REPELITA IIII : 1979 - 1984
14 REPELITA IV : 1984 - 1989 REPELITA V : 1989 - 1994
Dapat dikatakan dalam periode inilah mulai tumbuh industri jasa konstruksi secara definitif. Perusahanperusahan Belanda yang diambil alih pada tahun 1959 dan berstatus Perusahaan Negara (PN) diubah statusnya menjadi Persero. Pekerjaan tidak lagi dibagi tapi ditenderkan. Mulailah persaingan antar BUMN. Kemudian swastapun mulai bangkit, termasuk swasta asing. Proyek-proyek banyak yang menggunakan dana dari luar negeri. Teknologi sudah semakin maju. Jenis kontrak beragam namun klaim konstruksi masih jarang terjadi, baru dari pihak swasta asing. 2.5 Periode 1997 – 2002. Dalam periode ini Industri Jasa Konstruksi benar-benar lumpuh. Akibat krisis moneter pertengahan 1997 banyak proyek terbengkalai. Pengguna Jasa tak mampu membayar Penyedia Jasa. Klaim-klaim konstruksi
mendadak
banyak
bermunculan
terutama
karena
Penyedia Jasa tidak dibayar. Industri Jasa Konstruksi yang telah
tumbuh dan
berkembang
demikian pesatnya selama kurun waktu 32 tahun berhenti secara mendadak. Banyak Penyedia Jasa yang ambruk/bangkrut. PHK terjadi dimana-mana. Ditengah-tengah kelumpuhan Industri Jasa Konstruksi, Pemerintah membuat Undang-Undang No. 18/1999 tentang jasa konstruksi
15 beserta 3 peraturan pelaksanaannya ; PP No. 28/ 2000, PP No. 29/ 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ini suatu ironi. Dahulu selama 32 tahun Industri Jasa Konstruksi berkembang tanpa ada peraturan-peraturan yang baku. Sekarang pada saat Industri Jasa Konstruksi berhenti justru dibuat peraturan perundangan sebagai rujukan. Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa walaupun Industri Jasa Konstruksi di negeri kita telah berkembang selama + 32 tahun klaim konstruksi baru mulai muncul beberapa tahun terakhir (awal tahun 1997). 3. Pembahasan Klaim Konstruksi . 3.1 Umum.
3.1.1 Klaim konstruksi dapat terjadi antar para pihak yang berkontrak. Tegasnya klaim mungkin saja datang dari pihak Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa atau sebaliknya. Jadi tidak benar bila klaim hanya datang dari pihak Pengguna Jasa atau sebaliknya hanya Pengguna Jasa yang boleh mengajukan klaim. 3.1.2 Disamping itu klaim dapat juga terjadi dari pihak lain diluar kontrak seperti Konsultan Pengawas/Perencana, para Sub Penyedia Jasa terhadap Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa. 3.1.3 Arti klaim sesungguhnya adalah permintaan/permohonan mengenai biaya, waktu dan atau kompensasi pelaksanaan diluar ketentuan tercantum dalam kontrak konstruksi. Jadi adalah suatu kekeliruan/salah pengertian yang menganggap klaim adalah suatu tuntutan. Memang benar klaim adakalanya berakhir dengan suatu tuntutan baik melalui suatu Badan Peradilan atau Lembaga Arbitrase apabila permintaan tersebut tidak dikabulkan.
16
3.1.4 Pengajuan klaim dapat dengan berbagai cara dan yang paling sederhana berupa permintaan lisan sampai dengan permintaan yang disusun secara tertulis lengkap dengan data pendukungnya. 3.1.5 Para pihak didalam suatu kontrak konstruksi lebih menyukai pemecahan secara damai tanpa melalui Badan Peradilan. Mereka menginginkan terdapat keputusan yang cepat, karena penyelesaian melalui Pengadilan disamping memakan waktu dan biaya, permasalahannya semakin terbuka untuk umum. Penyelesaian melalui Arbitrase lebih disukai karena disamping waktu lebih pendek, para arbiter dapat dipilih yang profesional dan keputusannya adalah final dan mengikat para pihak. Upaya hukum dalam bentuk apapun bila telah keluar keputusan arbitrase tidak diperkenankan (berbeda dengan Pengadilan yang memungkinkan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali). 3.1.6 Mengenai klaim ini Robert D. Gilbreath dalam bukunya yang berjudul MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS pada halaman 203 - 204 menulis sebagai berikut : “KLAIM-KLAIM
Dalam konteks suatu kontrak konstruksi, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain. 1. Penyedia Jasa boleh mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari Pengguna Jasa, atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. 2. Pengguna Jasa boleh klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan Penyedia Jasa. Tentu saja, banyak pihak lain baik secara terikat kontrak atau lainnya boleh mengajukan klaim satu sama lain baik kepada Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa, termasuk para Sub-Penyedia Jasa Konstruksi Perencana atau konsultan hukum.
17
Pembicaraan kita dititik beratkan pada klaim-klaim yang paling biasa selama masa pelaksanaan - dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa atau sebaliknya. Prinsip prinsip yang sama dari pembelaan atau pengajuan klaim yang disajikan disini juga digunakan pada mayoritas dari keadaan klaim-klaim lainnya. Klaim tidak lebih dari suatu permintaan atau pemohonan mengenai biaya, waktu atau kompensasi pelaksanaan atas sesuatu yang telah diberikan atau dimaksud dari salah satu pihak dalam kontrak kepada pihak lain. Klaim-klaim dapat disajikan dalam setiap macam bentuk, mulai dari yang tidak resmi atau bahkan permintaan lisan sampai kepada paket dokumen klaim yang disusun secara rapi. Kesalahan konsep yang biasa terjadi adalah klaim itu secara alamiah adalah berupa tuntutan hukum dengan pengertian salah satu pihak menggugat pihak lain atas suatu kerusakan dalam rasa hukum. Sebetulnya bukan ini kasusnya. Walaupun beberapa klaim memburuk sampai suatu titik dimana permintaan membutuhkan tindakan hukum atau arbitrase, kebanyakan diselesaikan jauh sebelum hal ini terjadi. Kebanyakan mayoritas klaim yang diprakarsai oleh Pengguna/ Penyedia Jasa diselesaikan melalui perundingan mematuhi ketentuan-ketentuan atau pendekatan yang disetujui bersama mengenai waktu dan biaya pelaksanaan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Dalam daerah hukum dan ancaman hukum, kebanyakan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa menyadari penyelesaian tanpa melalui jalur hukum sangat lebih dikehendaki. Kedua belah pihak biasanya menderita jika klaim berlangsung atau dialihkan kedalam tuntutan hukum. Tujuan setiap orang yang bersangkutan haruslah mengerti situasi klaim secepatnya dan menyelesaikannya selekas mungkin.
18
Bagi para Pengguna Jasa tuntutannya mungkin lebih sederhana : Apakah anda lebih suka mendapatkan penyelesaian proyek atau memaksakan klaim lewat pengadilan ?. Kebanyakan para Pengguna Jasa yang layak akan memilih yang tersebut pertama. (Terjemahan bebas N. Yasin) 3.2. Kategori Klaim . Sebagaimana telah disinggung dalam butir 3.1, klaim dapat terjadi dari Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa atau sebaliknya. Berdasarkan hal ini klaim dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu : 3.2.1 Dari Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa berupa : a. Pengurangan nilai kontrak b. Percepatan waktu penyelesaian pekerjaan c. Kompensasi atas kelalaian Penyedia Jasa 3.2.2 Dari Penyedia Jasa terhadap Pengguna Jasa berupa : a. Tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan b. Tambahan kompensasi c. Tambahan konsesi atas pengurangan spesifikasi teknis atau bahan. 3.3 Sebab-sebab timbulnya Klaim. Sesungguhnya dalam Industri Jasa Konstruksi, klaim adalah suatu hal yang sangat wajar terjadi. Di negara Barat yang Industri Jasa Konstruksinya sudah berkembang dan para
19
pelaku Industri Jasa Konstruksi menyadari betul arti sebuah klaim, maka hal ini menjadi biasa. Sebagai ilustrasi, sewaktu bertugas di Saudi Arabia terasa asing dikuping sewaktu Pengguna Jasa menanyakan : “Do you have any claim to us ?” Di Indonesia hampir tak pernah ada Pengguna Jasa yang bertanya seperti kejadian di Saudi Arabia tersebut. Hal ini tak lain karena salah pengertian mengenai arti sesungguhnya dari klaim sehingga dianggap sesuatu yang “tabu”. Jadi sebagaimana dengan perubahan pekerjaan, klaim dapat berasal dari mana saja. Walaupun ada beberapa sebab timbulnya klaim, tetapi hampir semuanya memiliki dasar dalam tindakan atau pengurangan dari salah satu pihak dalam kontrak namun dapat juga yang kurang sering terjadi seperti sebab-sebab dari pihak ketiga, tindakan/keinginan Tuhan atau hal lain yang menyebabkan pihak yang mengajukan klaim pihak yang mengajukan klaim menderita rugi. Dalam pelatihan ini kita batasi sebab-sebab timbulnya klaim antara para pihak dalam suatu kontrak konstruksi yaitu antara Pengguna Jasa da n Penyedia Jasa. 3.3.1 Dari pihak Pengguna Jasa a. Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Jasa cacat atau kurang sempurna. b. Penyedia jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak c. Pemutusan kontrak 3.3.2 Dari pihak Penyedia Jasa
20
a. Kelambatan atau cacat informasi yang harus diserahkan Pengguna Jasa seperti gambar-gambar atau spesifikasi. b. Kelambatan atau cacat dari bahan atau peralatan yang harus disediakan Pengguna Jasa. c. Perubahan ketentuan-ketentuan, gambar-gambar atau spesifikasi teknis. d. Perubahan atau keadaan lapangan yang tidak diketahui e. Reaksi dari pengaruh pekerjaan yang berturutan. f. Larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan dari pelaksanaan proyek. g. Kontrak yang kurang jelas/perbedaan penafsiran. Robert D. Gilbreath dalam bukunya : “MANAGING CONSTRUCTION CONTRACT” menulis mengenai sebab-sebab klaim dihalaman 204 – 205 sebagai berikut : “SEBAB-SEBAB TERJADI KLAIM Sebagaimana halnya dengan perubahan-perubahan pekerjaan, klaim-klaim berasal dari mana saja. Ada banyak sebab-sebab klaim, tetapi hampir seluruhnya mempunyai dasar dengan dugaan bahwa tindakan-tindakan, pengurangan-pengurangan, oleh salah satu pihak dalam kontrak atau – yang kurang sering terjadi oleh pihak ketiga, tindakan-tindakan Tuhan atau lainnya
–
menderita
menyebabkan kerugian.
pihak
Dalam
yang suatu
mengajukan lingkungan
klaim proyek
konstruksi yang sangat kompleks memberikan tekanan waktu dan biaya pada semua pihak dan menyadari banyak sekali hubungan,
tanggung
jawab,
kewajiban
dan
saling
ketergantungan sehingga mudah terlihat mengapa klaim-
21 klaim adalah sama biasanya dengan menggambarkan suatu pemandangan konstruksi seperti beton dan penulangannya. Pertama-tama mari kita bahas kasus di mana Pengguna Jasa melakukan klaim kepada Penyedia Jasa, karena hal ini sangat kurang biasa dibandingkan situasi klaim yang di bicarakan sebelumnya. Biasanya Pengguna Jasa mengajukan klaim-klaim terhadap para Penyedia Jasanya (dan dalam hal tersebut biro teknik atau konsultan lain) salah satu atau lebih sebab-sebab berikut : 1. Pekerjaan yang cacat. Para Pengguna Jasa yang tidak puas dengan apa yang dihasilkan Penyedia Jasa dapat mengajukan klaim atas kerugian termasuk biaya perubahan, penggantian atau pembongkaran
pekerjaan
yang
cacat.
Dalam
banyak
kejadian pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tersebut dalam kontrak atau hal lain yang tidak cocok dengan maksud yang di tetapkan. Kadang-kadang barang-barang atau jasa yang diminta tidak sesuai garansi/jaminan dari Penyedia Jasa atau pemasoknya. 2. Kelambatan yang disebabkan Penyedia Jasa. Jika Penyedia Jasa telah berjanji untuk m%laksanakan pekerjaan tersebut dalam kontrak secara keselurqhan atau sebagian, dalam waktu yang telah di tetapk!n, Pengguna Jasa
dapat
mengajukan
klaim
atas
kerugian
bila
kelambatan tersebut di sebabkan Penyedia Jasa atau dalam kejadia. lain, bahkan jika kelambatan tersebut di luar kendAli dari Penyedia Jasa.
22 Jenis-jenis klaim kerugian dalam hal ini adalah kehilangan penggunaan dari fasilitas tersebut, pengaruh reaksi pada Penyedia Jasa lain dan kenaikan biaya dari pekerjaan lain yang terlambat. 3. Sebagai pembelaan klaim. Para Pengguna Jasa yang menghadapi klaim-klaim para Penyedia Jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan/mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim Penyedia Jasa – dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih
atau
perangkapan
kerugian
biaya,
atau
menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam
kontrak
yang
melarang
atau
modifikasi
dari
tindakan-tindakan Penyedia Jasa dalam hal terjadi sengketa umpamanya. Klaim jenis lain, walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Hal
ini
biasanya
menyelesaikan
terjadi
pekerjaan
bila atau
Penyedia karena
Jasa
gagal
suatu
sebab
meninggalkan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini biasanya Pengguna Jasa meminta konpensasi untuk kenaikan biaya di luar yang telah di bayarkan kepada Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara lain. Para Penyedia Jasa juga mengajukan klaim kerugian bila merasa mereka secara tidak sah di keluarkan dari proyek atau hal lain yang menghalangi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Kedua situasi ini muncul bila kontrak secara nyata telah di putuskan salah satu pihak. Titik berat pembicaraan kita
23 tidak akan sampai pada contoh yang ekstrim ini karena kita memusatkan perhatian pada situasi-situasi klaim yang lebih biasa terjadi – yaitu yang muncul selama masa pelaksanaan pekerjaan dan bila kelanjutan pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontrak oleh kedua belah pihak di pikirkan. Dalam hal ini, kebanyakan klaim yang di temukan dalam proyek konstruksi datang dari Penyedia Jasa terhadap Pengguna Jasa karena satu dan lain sebab – Kasuskasusnya serupa bila tidak sama, seperti perubahan perubahan tidak resmi yang dapat di ringkas sebagai berikut : 1. Kelambatan atau cacat informasi dari Pengguna Jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. 2. Kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang di serahkan Pengguna Jasa 3. Perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. 4. Perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak di ketahui 5. Pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan 6. Larangan-larangan metoda kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa. 7. Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran.
24 Dalam setiap situasi ini, Penyedia Jasa akan klaim bahwa sesuatu telah terjadi (atau gagal terjadi), yang menyebabkan tambahan biaya atau penambahan waktu di luar yang tersebut dalam kontrak, atau yang dapat secara wajar di harapkan pada waktu penawaran atau penanda tanganan kontrak (Terjemahan bebas N. Yasin): . 3.4. Unsur-Unsur Klaim Konstruksi. Klaim-klaim konstruksi yang biasa muncul dan paling sering terjadi adalah mengenai
waktu
pekerjaan.
Bila
dan
biaya
pekerjaan
sebagai
di
ubah
akibat
perubahan
ketakanlah
volume
pekerjaan bertambah atau sifat dan jenisnya berubah maka tidak terlalu sulit untuk menghitung berapa tambahan biaya yang di minta Penyedia Jasa beserta tambahan waktu. Namun terkadang Penyedia Jasa, di samping klaim yang di sebutkan tadi juga klaim
sebagai
dampak
terhadap
pekerjaan
yang
tidak
berubah. Menghitung klaim biaya untuk hal ini tidaklah mudah. Hal ini dapat di terangkan sebagai berikut : suatu pekerjaan yang tidak di rubah terpaksa (karena alasan teknis pelaksanaannya) di tunda
pelaksanaannya
karena ada
pekerjaan
lain yang
berubah. Pekerjaan yang tidak berubah tadi seharusnya di kerjakan pada musim kemarau. Oleh karena terjadi penundaan maka pekerjaan ini terpaksa di laksanakan dalam musin hujan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas dan perlu tambahan biaya untuk melindungi pekerjaan tersebut dari pengaruh cuaca (hujan). Belum lagi kemungkinan terjadi kenaikan upah buruh karena musim hujan tambahan overhead.
tenaga
pengamanan,
biaya
administrasi
dan
25 Masalah ini di kupas oleh Robert D. Gilbreath dalam bukunya “MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS” 205-207 sebagai berikut :
“UNSUR-UNSUR KLAIM KONSTRUKSI . Jika suatu keadaan rangsangan klaim yang telah di terangkan sebelumnya terjadi, Penyedia Jasa segera memberitahukan Pengguna Jasa mengenai hal itu dan pengaruh dari masing-masing. Bila pemberitahuan ini di lakukan dengan menekankan klaim, kebanyakan para Penyedia Jasa meminta tambahan waktu dan/atau konpensasi untuk (1) kenaikan biaya untuk melaksanakan perubahan pekerjaan dan (2) “dampak biaya” pada pekerjaan yang tidak berubah. Dalam banyak kasus di mana situasi klaim
yang bonafide telah
terjadi, Penyedia Jasa telah
menderita beberapa kenaikan biaya-biaya (dalam arti waktu, biaya atau keduanya dalam masing-masing kategori). Pengguna Jasa boleh menerima atau menolak biaya-biaya langsung untuk melaksanakan pekerjaan yang di rubah. Akan tetapi, dampak biaya – biaya pada pekerjaan yang tidak di rubah – tidak mudah untuk di tentukan atau di hitung biayanya. Mari kita bicarakan dulu biaya-biaya untuk melaksanakan perubahan pekerjaan. Beberapa biaya yang paling biasa terjadi adalah : - kenaikan upah tenaga kerja/tambahan atau upah lebih tinggi - tambahan material dan peralatan yang di perlukan - tambahan pengawasan, administrasi dan overhead - kenaikan waktu yang perlu untuk pelaksanaan - membuka/mengerjakan kembali pekerjaan - penurunan produktivitas atau efisiensi - pengaruh cuaca
26 - catatan mengenai hambatan-hambatan dan kelambatankelambatan - demobilisasi dan remobilisasi - penanganan material yang berlebihan - biaya-biaya lembur dan waktu kerja - lembur yang berlebihan, yang mengarah pada penurunan produktivitas - salah penempatan peralatan - kehilangan nilai ekonomi dari material - penumpukan pada tempat kerja - de-efisiensi dari jenis pekerjaan.
Untuk dampak biaya-biaya, seluruh hal tersebut di atas dapat diklaim. Bedanya adalah lebih sulit menetapkan dasar dari dampak dan menghitung kenaikan biaya. Pertanyaan mengenai apakah dampak biaya dapat dikurangi dengan mudah dapat dikatakan, tapi sulit dijawab: Berapa kenaikan biaya untuk melaksanakan pekerjaan B dan C setelah pekerjaan A dirubah. Untuk menjawab pertanyaan ini baik Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa harus menetapkan apa yang seharusnya menjadi biaya untuk pekerjaan B dan C dan A tidak berubah. Hal ini membutuhkan analisis kualitatif yang lebih dan seringkali merupakan masalah yang paling sulit sehubungan dengan dampak biaya. Cara terbaik untuk melukiskan dampak biaya adalah melalui sebuah contoh. Misalkan Pengguna Jasa karena satu dan lain hal memperlambat pekerjaan Penyedia Jasa dan menyebabkan penundaan pekerjaan tersebut yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam musim panas menjadi musim dingin. Pekerjaan itu sendiri adalah sama, tetap, toh Penyedia Jasa harus menanggung biaya sehubungan dengan pekerjaan musim dingin yang seharusnya dilakukan pada musim panas.
27
Dampak-dampak biaya dapat termasuk hal-hal berikut: - Biaya untuk melindungi pekerjaan terhadap cuaca dingin. - Inefisiensi dalam produksi disebabkan karena para pekerja bekerja
dalam
cuaca
dingin,
dengan
perlindungan
peralatan yang tidak praktis, dipermukaan yang licin, dan selama waktu siang yang lebih pendek. - Biaya-biaya alat pemanas dan bahan bakar untuk melindungi orang
dan
untuk
pelaksanaan
pekerjaan
seperti
pemanasan untuk beton. - Kenaikan biaya perawatan peralatan. - Kerusakan material dan peralatan karena cuaca. - Ketidakmampuan untuk menjaga angkatan kerja. - Kehilangan waktu karena suhu yang ekstrim atau kondisi iklim. - Kenaikan biaya pemondokan dan transpor. - Kelambatan karena libur Natal. - Perpanjangan premi asuransi atau pembayaran garansi. - Kenaikan upah buruh, harga material, peralatan dan biaya overhead karena inflasi dan eskalasi harga. (Terjemahan bebas N. Yasin) 3.5. Bentuk/Format Pengajuan Klaim. Klaim konstruksi dapat beragam dalam bentuk dan isinya.
28 Walaupun klaim dan perubahan pekerjaan sasarannya sama yaitu meminta kompensasi atas biaya
dan
berbeda
sifatnya.
Kompensasi
diajukan
sebelum
pekerjaan
waktu atas
namun sesungguhnya perubahan
tersebut
pekerjaan
dilaksanakan.
Bila
tidak/belum disetujui pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Sedangkan klaim, diajukan pada saat pekerjaan sudah atau sedang dikerjakan. Biasanya cara pengajuan klaim dimulai dengan penyampaian fakta mengenai suatu pekerjaan yang ditanyakan, diantaranya mengenai lokasi pekerjaan, dan analisis biaya. Kemudian dilengkapi dengan keterangan yang mendukung klaim tersebut dan disusun berurutan biasanya berdasarkan surat-menyurat antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Mengenai cara pengajuan klaim ini Robert D. Gilbreath dalam bukunya: MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS pada halaman 207 menulis sebagai berikut:
“STRUKTUR KLAIM PENYEDIA JASA”. Sebagaimana telah disebut sebelumnya, klaim-klaim Penyedia Jasa dapat bervariasi dalam bentuk dan isinya. Akan tetapi jenis klaim biasanya mengikuti struktur sebagai berikut : 1. Keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan, struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan. 2. Keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi (atau tidak terjadi) biasanya disajikan secara kronologis dan merupakan surat-menyurat, perintah-perintah perubahan, rapat-rapat, dan sebagainya.
29 3. Akibat dari keadaan rangsangan klaim, biasanya disajikan sebagai cerita mengenai kenaikan/tambahan usaha yang diperlukan Penyedia Jasa. 4. Analisa biaya, yang mungkin termasuk rincian daftar kenaikan biaya yang disebabkan perubahan atau suatu perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperkirakan – perbedaan antara keduanya menunjukkan jumlah klaim. Perlu diingat bahwa klaim berbeda dengan perhitungan Penyedia Jasa akibat pemberitahuan perubahan pekerjaan. Dalam arti yang sangat kaku mungkin sama, dengan pertimbangan bahwa dalam kedua hal tersebut Penyedia Jasa menyajikan informasi mengenai tambahan biaya kepada Pengguna Jasa. Akan tetapi, pengajuan biaya terjadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, dan sebuah
klaim
biasanya
diajukan
setelah
atau
selama
pelaksanaan pekerjaan bersangkutan. Begitu kenaikan kompensasi atau tambahan waktu disetujui maka klaim harus berubah menjadi perubahan pekerjaan. (Terjemahan bebas N. Yasin): Selain itu Mc. Neil Stokes dalam bukunya: “CONSTRUCTION LAW IN CONTRACTOR’S LANGUAGE” menulis mengenai prosedur klaim pada halaman 140-142 sebagai berikut :
“Prosedur Klaim” Penyedia Jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian yang mencukupi untuk mengajukan secara jelas fakta-fakta yang diperlukan untuk menunjukkan biaya dan posisinya dimana dia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan pekerjaan. Tak ada format tertentu
30 yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Akan tetapi klaim tersebut haruslah ditata/diatur secara logis dan berisi fakta pernyataan
klaim
dalam
sebanyak mungkin
rincian
yang
diperlukan untuk menyajikan pandangan Penyedia Jasa, juga harus berisi atau merujuk pada dokumen-dokumen pokok dan pasal-pasal kontrak, laporan-laporan dari saksi ahli dan foto-foto dan juga harus berisi dasar hukum dan kontrak dari klaim tersebut untuk menunjukkan bahwa Penyedia Jasa berhak mendapatkan kenaikan nilai kontrak. Banyak
Penyedia
Jasa
dan
keprihatinannya
pada
mengakibatkan
hubungan
Sub-Penyedia
Jasa
pemberitahuan jelek
dengan
mengatakan
tentang Pengguna
klaim Jasa.
Sesungguhnya klaim tak perlu menyebabkan perselisihan jika ditangani dengan benar dan taktis dan jika pihak lain dapat dibuat mengerti bahwa pemberitahuan tersebut diperlukan sesuai kontrak. Sebagai tambahan untuk memperkuat klaim mengenai kompensasi tambahan
Penyedia
Jasa
atau Sub
Penyedia
Jasa
harus
mengajukan klaim tambahan waktu yang diperlukan untuk perubahan pekerjaan dalam batas penyelesaian tersebut dalam kontrak. Jika Penyedia Jasa atau Sub-Penyedia Jasa melampaui batas
ini,
kemungkinan
dia
akan
dikenakan
ganti
rugi
kelambatan. Penyedia Jasa atau Sub Penyedia Jasa mudah dikenakan
ganti
rugi kelambatan
karena
uangnya
dapat
dipotong dari pembayaran termijn atau uang retensi. Kebanyakan Penyedia Jasa dan Sub-Penyedia Jasa diminta berdasarkan kontrak untuk mengajukan klaim perpanjangan waktu jika proyek terlambat karena suatu sebab untuk menghindari ganti rugi kelambatan. Sebagai contoh, jika Pengguna Jasa secara lisan memberitahukan kerja tambah
kepada
Penyedia
Jasa
yang
akan
menyebabkan
31 penyelesaian
pekerjaan
terlambat,
Penyedia
Jasa
harus
mengajukan klaim perpanjangan waktu dalam batas waktu tertentu setelah menerima perintah. Penyedia Jasa dapat melindungi dirinya mengenai hal ini dengan mengirim satu surat kepada Pengguna Jasa yang berisi dua pernyataan : 1. Penyedia Jasa telah diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan tambah (jelaskan disini pekerjaan apa) yang menyebabkan dia menanggung biaya tambahan. Klaim untuk
tambahan biaya
akan diajukan kemudian
(atau
diajukan sekarang bila dketahui). 2. Pekerjaan tambah tersebut akan memperlambat penyelesaian pekerjaan,
dan
Penyedia
Jasa
mengajukan
klaim
perpanjangan waktu untuk melaksanakna pekerjaan tambah. Jadi, bila proyek terlambat, diperlukan 2 macam klaim - perpanjangan waktu dan tambahan biaya. Kesalahan yang biasa terjadi dari Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan tambah hanya mengajukan klaim tambahan biaya dan melalaikan klaim perpanjangan waktu. Jika perubahan pekerjaan menyebabkan Penyedia Jasa terlambat dan dia lupa
minta
mempercepat
perpanjangan pekerjaan
waktu
dengan
maka
biayanya
dia
terpaksa
sendiri
untuk
menghindari ganti rugi atas keterlambatan. Para Penyedia Jasa Pemerintah harus mematuhi dengan sejujur-jujurnya ketentuan-ketentuan perundingan yang diatur dalam Armed Services Procurement Act bila mereka mengajukan klaim-klaim. Menurut peraturan ini, Penyedia Jasa harus mengajukan biaya atau
data
harga,
menyatakan
bahwa
data
tersebut
32 akurat/benar, lengkap dan up to date (mutakhir) dan setuju untuk penyesuaian bila data yang disampaikan tidak akurat. Beberapa instansi Pemerintah memiliki format rinci untuk menghimpun keterangan-keterangan
klaim
yang
diperlukan
dalam
perudingan. Pengajuan
perubahan-perubahan
sesuai
waktu
dapat
mencegah
kelebihan biaya, kelambatan dan sakit hati pada proyek. Untuk
menghindari
perubahan-perubahan
yang
terlambat
dalam
perencanaan konstruksi, para Pengguna Jasa dapat tertolong dengan secara terus menerus meninjau kembali perencanaan dan spesifikasi. Perencana dan Penyedia Jasa dapat juga secara terus menerus meninjau pekerjaan sebelum dilaksanakan untuk mengurangi sengketa dan perubahan-perubahan pada saat-saat terakhir. Makin cepat perubahan dilakukan, makin berkurang biaya. (Terjemahan bebas N. Yasin): Sebagai suatu ilustrasi, dalam Pelatihan ini disajikan cara perusahaan Perancis yang memenangkan tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang telah disinggung sebelumnya. Salah satu klaim perusahaan tersebut, menyangkut pekerjaan pemboran untuk
membuat
terowongan
pengelak
yang
panjangnya
beberapa ribu meter. Pada waktu tender, rupanya perusahaan ini telah mengetahui jenis batuan di lokasi yang akan dibuat terowongan tersebut jauh lebih keras dari yang tersebut dalam dokumen tender. Hal ini tidak ditanyakan dalam rapat sebelum pemasukan penawaran (prebid meeting) karena perusahaan tersebut melihat hal ini suatu peluang besar untuk mengajukan klaim.
33 Oleh karena itu dia mengajukan penawaran yang harganya di bawah penawaran lain sehingga dia memenangkan tender tersebut. Pada waktu melaksanakan pekerjaan terowongan tersebut terbukti dugaan perusahaan tersebut tidak salah. Mata bor yang dipakai ternyata tidak mampu menembus batu-batuan dan patah. Pekerjaan segera dihentikan, mata bor yang patah dan contoh batu-batuan setelah difoto, dikirim kelaboratorium independen di Perancis. Hasil Laboratorium menyebutkan dengan pasti kekerasan batuan tersebut menurut Skala Mohr yang ternyata lebih keras dari kekerasan batu yang tercantum dalam dokumen tender. Hal inilah yang ditunggu perusahaan tersebut. Selain itu laporan laboratorium juga merekomendasikan agar dipakai mesin bor khusus dengan menggunakan mata bor dengan memakai intan. Hasil penelitian sebab-sebab mata bor itu patah juga membuktikan bahwa jenis mata bor tersebut patah karena dipakai untuk jenis batuan yang lebih keras. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perusahaan itu menyusun klaim tambahan waktu dan tambahan biaya sebagai berikut : 1. Klaim perpanjangan waktu a) Waktu demobilisasi mesin bor yang lama b) Waktu mobilisasi mesin bor yang baru (didatangkan dari Brasilia) c) Tambahan waktu untuk pekerjaan lain akibat tertundanya pekerjaan terowongan. 2. Klaim Biaya a) Biaya mobilisasi mesin bor yang baru
34 b) Tambahan biaya untuk pengeboran batuan yang lebih keras c) Biaya tambahan untuk ahli mesin bor yang baru d) Tambahan biaya overhead karena waktu pelaksanaan bertambah e) Sewa tambahan untuk sewa peralatan yang idle karena menunggu mesin bor yang baru Oleh karena klaim-klaim tersebut didukung data yang akurat, hampir seluruhnya diterima dan dibayar oleh Pengguna Jasa. Ditambah dengan klaim-klaim
lain maka seluruh
klaim
(menurut
keterangan) sudah hampir sama dengan nilai kontrak asli Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa klaim yang berdasarkan data yang akurat (bukan karangan atau mengada-ada) seharusnya diterima. Terlihat pula disini bahwa sesungguhnya Pengguna Jasa ikut memberikan sumbangan pada klaim ini yaitu kekurang telitian menyampaikan data lapangan sewaktu tender dan ini memang hal yang sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut diatas perusahaan tersebut dijuluki “Claim Artist”. 3.6. Analisis Klaim. Bila suatu klaim muncul, misalkan dari Penyedia jasa kepada Pengguna Jasa (ini yang sering terjadi) maka klaim tersebut harus dianalisis dengan cermat. Pertama-tama Pengguna Jasa harus meneliti apakah klaim tersebut berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan. Kemudian dianalisis dasar hukumnya seperti kesesuaian dengan kontrak atau
35 peraturan perundang-undangan dan akhirnya tentu saja menganalisis biaya yang diminta. Membuktikan apakah klaim tersebut berdasarkan fakta serta sesuai kontrak tidaklah terlalu sukar karena rujukannya jelas. Akan tetapi analisis biaya tidaklah mudah dan dapat bervariasi sesuai kecerdikan Penyedia Jasa seperti memasukkan tambahan biaya untuk
pekerjaan
terpengaruh
yang
sesungguhnya
pelaksanaannya
karena
tidak ada
berubah
pekerjaan
tapi yang
berubah. Kemudian Penyedia Jasa juga klaim biaya sewa alat yang menganggur/idle, biaya overhead, tambahan biaya uang karena ada perpanjangan waktu dlsb. Robert D. Gilbreath dalam bukunya “MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS” halaman 208 mengupas analisis klaim ini sebagai berikut:
“Analisis Klaim-Klaim. Untuk
mempertimbangkan
menentukan
tambahan
manfaat-manfaat kompensasi
dari
apa
klaim
yang
dan
diizinkan
(bilamana ada), Pengguna Jasa harus menganalisis secara seksama klaim tersebut dalam 3 tahapan yaitu: (1) analisis secara faktual (apa sesungguhnya yang terjadi) (2) analisis secara hukum atau berdasarkan kontrak (apakah benar Penyedia Jasa berhak mengajukan klaim) (3) analisis biaya (berupa biaya tambahan uang atau waktu harus diberikan kepada Penyedia Jasa). Analisis klaim secara faktual dan hukum lebih mudah jika anda mempunyai bentuk pengawasan yang cocok, rincian data,
36 pengawasan perubahan yang tersusun, penetapan kemajuan pekerjaan dan pembayaran yang obyektif dan sebagainya. Akan tetapi, sungguh mengejutkan berapa luas analisa biaya dapat bervariasi dari keadaan fakta dan hukum yang sama. Inilah
daerah
pembelaan klaim
–
analisa
biaya –
yang
mengandung resiko tertinggi dan menuntut perhatian terbesar dari Pengguna Jasa. Ada dua metoda yang nyata untuk menghitung biaya-biaya klaim : 1. metoda biaya total 2. metoda kenaikan biaya. Dengan
metoda
biaya
total,
Penyedia
Jasa
secara
sederhana
membandingkan biaya sebenarnya dari pelaksanaan suatu pekerjaan atau bagian pekerjaan dengan biaya yang diharapkan (atau biaya pada waktu penawaran atau harga kontrak). Perkiraan atau asumsinya adalah bahwa semua kenaikan biaya yang diderita Penyedia Jasa merupakan klaim. Tidak perlu disebut, kebanyakan Pengguna Jasa menanggapi secara negatif pendekatan metoda biaya total ini. Masalah utama adalah Penyedia Jasa harus membuktikan bahwa pekerjaan yang di rubah di laksanakan seefisien mungkin. Ini sukar dilaksanakan. Walaupun pendekatan ini dapat menyakinkan “batas atas” dari biaya klaim yang diperlukan, hal ini biasanya tidak berdaya guna dalam mencari penyelesaian. Metoda kenaikan biaya lebih dianjurkan dibandingkan dengan metode biaya total karena beberapa alasan. Pertama-tama, metode ini mensahkan kenaikan-kenaikan biaya yang timbul dari kondisi-
37 kondisi lain dari yang terhutang pada fakta-fakta klaim (inefisiensi Penyedia Jasa, nasib buruh, faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan klaim itu sendiri). Kedua, pendekatan ini memungkinkan biaya-biaya diperkirakan untuk unsur-unsur pekerjaan yang berlainan dibawah penetapan parameter biaya yang adil. Seringkali dengan filosofi biaya total, suatu unsur kenaikan biaya yang tidak
pada
tempatnya,
bila
dimasukkan
kedalam
klaim,
mengaburkan atau menodai unsur-unsur yang bermanfaat, sehingga mengurangi efektifitas klaim. Selain itu metode kenaikan biaya menitik beratkan pada penyebab dan pengaruh dalam
satu nada.
Dengan metode kenaikan biaya, para
Penyedia Jasa mengaitkan setiap tambahan biaya dengan setiap fakta penyebab, misalnya : Pengarahan anda adalah pemadatan tanah dilakukan dengan alat pemadat tangan yang seharusnya menggunakan mesin giling menyebabkan kami menanggung kenaikan biaya. Yang
paling
penting,
peningkatan
metode
kenaikan
pemecahan
dengan
biaya
memungkinkan
mudah,
unsur-unsur
pemecahan dapat dipisahkan dan ditangani dengan cepat, sementara lebih banyak sengketa tertunda. (Terjemahan bebas N. Yasin): 3.7. Jenis-Jenis Klaim . Di antara beberapa jenis klaim, akan ditinjau 2 (dua) jenis klaim yang paling
sering
terjadi
yaitu
klaim
yang
timbul
akibat
keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan biaya dan tambahan waktu.
38 Selain itu terdapat pula jenis klaim lain sebagai akibat kelambatan tadi yaitu klaim atas biaya tak langsung (overhead). Penyedia Jasa yang terlambat menyelesaikan suatu pekerjaan karena sebabsebab dari Pengguna Jasa, meminta penggantian tambahan biaya overhead dengan alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan belum selesai. Walaupun klaim kelambatan kelihatannya sederhana saja, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Misalnya Penyedia Jasa hanya diberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya karena alasan-alasan tertentu. Di lain kejadian Penyedia Jasa selain mendapat tambahan waktu mendapatkan pula konpensi lain. Kemungkinan lain, Penyedia Jasa tidak mendapatkan seluruh klaim kelambatan yang diminta karena tidak seluruh kelambatan tersebut
kesalahan
Pengguna
Jasa.
Penyedia
Jasa
juga
mempunyai andil dalam kelambatan tersebut yang terjadi secara tumpang tindih. Mengenai klaim kelambatan pelaksanaan ini (delay claims), Robert D. Gilbreath
dalam
bukunya,
“”MANAGING
CONSTRUCTION
CONTRACTS” halaman 209 – 210 menulis sebagai berikut : “Klaim-Klaim Kelambatan. Salah satu jenis klaim yang paling sering terjadi adalah Pengguna Jasa, Penyedia Jasa lain atas kondisi-kondisi lapangan menyebabkan Penyedia Jasa terlambat. Dalam banyak kasus klaim tersebut berupa tambahan waktu dan biaya. Kebanyakan Pengadilan menjumpai tiga macam klaim yang jelas, dan cara penyelesaian tergantung pada macam yang terkait. Ketiga macam klaim tersebut adalah :
39 1. Kelambatan yang dapat diterima (execusable delay). Untuk hal ini, Penyedia Jasa hanya diberikan perpanjangan waktu, tapi tidak tambahan biaya atau pembebasan lainnya. 2. Kelambatan-kelambatan dengan konpensasi (ganti kerugian). Disini Penyedia Jasa tidak saja diberikan perpanjangan waktu (jika hal itu dapat ditunjukkan bahwa perpanjangan waktu tersebut perlu) tapi juga tambahan ganti rugi/konpensasi. 3. Kelambatan-kelambatan yang berbenturan. Disini maksudnya adalah kelambatan tersebut sebagian karena kesalahan
Pengguna
kesalahan
Penyedia
tumpang
tindih
atau
Jasa Jasa
dan dan
sebagian periode
berbenturan.
lagi
karena
kelambatannya
Sebagai
contoh
:
Pengguna Jasa mungkin terlambat menyerahkan peralatan kepada Penyedia Jasa untuk
dipasang atau terlambat
mendapatkan izin bangunan (IMB) atau otorisasi daerah sehingga Penyedia Jasa tidak dapat mulai kerja. Misalkan kelambatan ini menunda mulainya pekerjaan dari 1 Januari sampai 1 Juli (6 bulan keterlambatan Pengguna Jasa). Disamping itu Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan gambar-gambar kerja
atau
jaminan
pelaksanaan
(atau
beberapa kewajiban lain) dalam periode 1 April sampai dengan 1 Juli (3 bulan keterlambatan Penyedia Jasa). Dengan kata lain, Penyedia Jasa terlambat 3 bulan karena masalah mereka sendiri, terlepas apakah Pengguna Jasa terlambat atau tidak. Masa dari 1 April sampai 1 Juli adalah masa tumpang tindih – berbenturan. Jika semua dapat dibuktikan, Penyedia Jasa hanya diberikan perpanjangan waktu selama 3 bulan yaitu periode Januari – April – 3 bulan kelambatan semata-mata masalah Pengguna Jasa. Bila kedua pihak bersalah, kelambatan diistilahkan sebagai berbenturan, dan
40 tidak
ada
satu
pihak
pun
mendapat
pembebasan.
Kelambatan-kelambatan yang tumpang tindih ini sungguh menjadi rumit bila kelambatan dari satu Penyedia Jasa menyebabkan kelambatan Penyedia Jasa lain, Sub Penyedia Jasa
dan
seterusnya.
Menguraikannya
adalah
suatu
tantangan besar dan biasanya memerlukan analisis dari ahli secara sungguh-sungguh seperti menyusun program jadual CPM dan sebagainya. Klaim-klaim kelambatan hampir selalu mengarah pada permintaan waktu dan uang. Beberapa unsur biaya yang biasa yang meningkat sebagai akibat dari waktu (biaya-biaya waktu peka) adalah: 1. bunga bank (interst) 2. asuransi 3. overhead kantor pusat 4. biaya umum 5. penyewaan 6. pemeliharaan alat 7. pemasokan materal 8. dukungan teknik 9. administrasi kontrak 10. mutu program administrasi 11. pengamanan 12. pengawasan 13. perpanjangan atau kehilangan masa jaminan
41 14. ganti rugi 15. penyimpanan dan perlindungan material. Berhutang kepada semua hal tersebut diatas dan lebih lagi mudah dilihat mengapa kelambatan yang diizinkan sangat jarang – jika waktu diberikan, uang biasanya diberikan juga (klaim ganti rugi). Penggunaan paling biasa dari keterlambatan yang diizinkan adalah bila diberikan dimuka – Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa setuju mengenai penundaan untuk kebaikan salah satu pihak atau keduanya. (Terjemahan bebas N. Yasin): Mengenai biaya-biaya umum (overhead) dalam klaim-klaim, Robert D. Gilbreath
dalam
bukunya
“MANAGING
CONSTRUCTION
CONTRACT” pada halaman 210 – 211 menulis sebagai berikut :
“Biaya-Biaya Umum Dalam Klaim. Dapatkah Penyedia Jasa menagih biaya-biaya umum kepada Pengguna Jasa, hanya karena kelambatan ?. Dengan kata lain, jika Pengguna Jasa memperlambat Penyedia Jasa selama dua bulan, dan disamping biaya-biaya langsung dan terkait seperti tersebut diatas Penyedia Jasa managih overhead kantor pusat – apakah harus dibayar ?. Kebanyakan orang menolak dugaan ini segera, tetapi hal ini mempunyai manfaat – dan telah dibenarkan dalam kasus per kasus. Apa
yang
menyebabkan
biaya
overhead
naik
?.
Sebagai
contoh
pertimbangkan gaji seorang Direktur Utama Penyedia Jasa, pengeluaran-pengeluaran
perusahaan
staf
perusahaan,
42 tagihan-tagihan umum pada kantor pusat, pengeluaran gedung, pajak real estate, biaya iklan dan seterusnya. Biayabiaya ini tidak khusus dibebankan pada salah satu kontrak, tapi diperhitungkan dengan menyebarkannya kepada semua kontrak dan termasuk secara tidak langsung dalam harga penawaran Penyedia Jasa. Jika kontrak yang terlambat dari satu tahun menjadi dua tahun pelaksanaan, biaya-biaya ini berjalan terus tidak pandang apakah ia proporsional terhadap jumlah pekerjaan sesungguhnya ada atau tagihan yang terjadi. Pengadilan telah mengizinkan biaya overhead dalam situasi kelambatan. Rationya beraneka, tetapi biasanya berkisar : 1. dokumen kontrak (apa yang disebutkan tentang unsur biaya ini) 2. apakah biaya-biaya klaim ini diizinkan (apakah sudah dimasukkan dalam biaya kontrak lain) 3. unsur-unsur apa saja yang dimasukkan (keanggotaan golf Direktur Utama). 4. Bagaimana biaya-biaya perusahaan ini dialokasikan keseluruh kontrak. Isu final ini menjadi prinsip pembukuan yang hanya diketahui beberapa orang saja sehubungan dengan pengumpulan biaya, metoda pengalokasian beban yang dipakai dan disebar. Mencukupi untuk menyatakan bahwa biaya-biaya kelambatan sering lebih tinggi
dari
yang
disadari
Pengguna
Jasa
dan
harus
dipertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum kelambatan dibuktikan atau diizinkan terjadi.
43 Sebuah butir penting lain muncul disini. Tidak ada maaf untuk kekurangan pelatihan atau kesadaran pada isu ini – untuk klaim-klaim yang tidak peka. Jika anda terlibat dalam konstruksi, dalam hal apa saja, anda harus tahu bagaimana keputusan anda mengenai kepekaan waktu dan biaya dan harus siap untuk menikmati atau menanggung konsekwensi sebelum hal tersebut diambil. Hal ini berarti bahwa semua orang harus mengetahui dasar-dasar pengajuan dan pembelaan klaim, macam-macam biaya yang dapat terlibat dan pengelolaan kontrak yang kritis. Bahwa sistim biaya dan jadual adalah penting bukan saja untuk pengawasan kontrak tapi juga untuk perlindungan klaim. Hal yang sama juga benar untuk dokumentasi, pelaporan kontrak, catatan pembukuan yang sangat teliti. Klaim yang berkembang menjadi tuntutan hukum sering terjadi beberapa tahun-tahun sesudah semua orang yang bertanggung jawab telah pindah atau melupakan apa yang terjadi. Hal itu mengenai seseorang dari mereka untuk membuat anda seorang yang percaya pada sistim pengelolaan kontrak dan pengawasan kontrak. (Terjemahan bebas N. Yasin): 4. Perkembangan Kejadian Suatu Klaim. Dalam paragrap ini akan diuraikan bagaimana proses klaim yang terjadi sebagai akibat perubahan yang diperintahkan atau diminta. Hal ini dijelaskan oleh Robert D. Gilbreath dalam bukunya : “MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS” halaman 213 secara grafis sebagaimana tertera dalam halaman 33.
44
Penjelasan dari diagram tersebut adalah sebagai berikut : 4.1. Perubahan Pekerjaan.
Klaim berawal dari terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan ini terdiri dari 2 (dua) kemungkinan : · Diketahui sebelumnya · Tidak diketahui sebelumnya. 4.2. Pemberitahuan .
Bila perubahan pekerjaan diketahui sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa. 4.3. Permintaan Perubahan. Bila perubahan pekerjaan tidak diketahui sebelumnya maka perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Untuk ini Penyedia Jasa mengajukan Permintaan Perubahan kepada Pengguna Jasa. 4.4. Penerbitan Perintah Perubahan. Apabila Pemberitahuan dan atau Permintaan Perubahan disetujui maka Pengguna Jasa wajib menerbitkan Perintah Perubahan Pekerjaan. 4.5. Klaim. Apabila Pemberitahuan dan atau Permintaan Perubahan tidak disetujui Pengguna Jasa maka Penyedia Jasa mengajukan klaim. Bila klaim disetujui diterbitkan Perintah Perubahan Pekerjaan. 4.6. Arbitrase/Pengadilan.
45 Apabila klaim tidak disetujui, Penyedia Jasa dapat mengajukan penyelesaian sengketa lewat Arbitrase atau Pengadilan (sesuai kesepakatan dalam kontrak). 4.7. Amandemen Kontrak . Setelah
terbit
perintah
perubahan
harus
diikuti
dengan
penerbitan
Amandemen Kontrak.
PERKEMBANGAN KEJADIAN SUATU KLAIM . 5. Prosedur Penanganan Klaim. 5.1. Administrasi Kontrak . Dalam menangani klaim, fungsi Administrasi Kontrak memegang peranan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya penyelesaian suatu klaim sangat tergantung dari kerapihan dan kecermatan memelihara dan mengelola Administrasi kontrak sejak saat kontrak ditanda tangani. Kelalaian, kecerobohan serta kurang terpeliharanya arsip-arsip dan datadata kontrak lainnya termasuk surat menyurat antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa akan sangat melemahkan perjuangan dalam penanganan masalah klaim. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa
sasaran
pertama
dari
pengelolaan
kontrak
adalah
menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya suatu klaim. 5.2. Manajer Kontrak/Administrator Kontrak . Seperti
proses
dalam
perubahan
pekerjaan,
Manajer
Kontrak/Administrator Kontrak biasanya bertugas menangani klaim, mulai sejak klaim muncul sampai dengan penyelesaiannya.
46 Tentu saja dengan otoritas dari Pengguna Jasa/Penyedia Jasa jika suatu klaim terjadi, Manajer Kontrak/Administrator Kontrak melakukan halhal berikut : a. Harus yakin hal tersebut secara manajerial benar b. Menganalisis klaim dengan teliti c. Mencatat dan mengarsipkan dengan cermat d. Menyelesaikannya sesegera mungkin. Semua
diskusi,
surat-menyurat
dokumen-dokumen
pendukung dan
sebangsanya yang berhubungan dengan klaim harus diperoleh dan dihimpun untuk dievaluasi apakah klaim tersebut dapat diterima atau ditolak. 5.3. Evaluasi. Manajer Kontrak/Administrator Kontrak kemudian memimpin suatu usaha penelitian secara mendetail termasuk didalamnya : a. Mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dari pihak Pengguna Jasa. b. Mempelajari dokumen kontrak, arsip proyek, laporan-laporan yang mungkin diperlukan untuk menganalisis klaim. 5.4. Bahan-Bahan Evaluasi. Untuk melaksanakan evaluasi dengan baik diperlukan dokumen-dokumen yang mencakup hal-hal berikut : a. Dokumen Kontrak b. Perubahan-perubahan pekerjaan
47 c. Ringkasan pekerjaan tambah/kurang yang telah disetujui. d. Risalah rapat e. Korespondensi dengan Penyedia Jasa f. Jadual pelaksanaan g. Photo-photo dokumentasi proyek h. Laporan harian dan sebagainya. 5.5. Analisis. Apabila
seluruh
arsip-arsip
klaim
sudah
lengkap
maka
Manajer
Kontrak/Administrator Kontrak meminta bantuan orang-orang proyek lainnya untuk menganalisis dan menyiapkan tanggapan atas klaim tersebut. 5.6. Perintah Perubahan. Sekali klaim tersebut telah diselesaikan maka Perintah Perubahan Pekerjaan harus diterbitkan. Dalam hal ini semua perubahan terhadap kontrak harus diawasi dan didokumentasikan dengan baik. 5.7. Penyelesaian Klaim. Apabila
cara
penanganan
klaim
seperti
diatas
tidak
mencapai
persetujuan, maka dapat ditempuh melalui pengadilan atau arbitrasi.
Catatan : Seluruh prosedur tersebut diatas yaitu butir 5.1 hingga butir 5.7 dapat pula dilakukan oleh Penyedia Jasa apabila inisiatip klaim datang dari pihak Penyedia Jasa.
48 Selanjutnya
Robert
D.
Gilbreath
dalam
CONSTRUCTION CONTRACTS” halaman
212
bukunya
“MANAGING
– 214
menguraikan
prosedur penanganan klaim yang dianjurkan sebagai berikut : Seperti proses perubahan pekerjaan, Manajer Kontrak biasanya bertugas menangani klaim sejak permohonan sampai penyelesaian. Dan seperti beberapa proses lain yang diuraikan disini, dia bertindak lebih sebagai koordinator daripada sebagai kuasa Pengguna Jasa. Sasaran pertama dari pengelolaan kontrak adalah menghilangkan atau mengurangi timbulnya kondisi rangsangan klaim dan klaim itu sendiri. Akan tetapi bila sebuah klaim disajikan, Administrator Kontrak harus meyakini bahwa hal tersebut memberikan pandangan pengelolaan yang tepat, dengan hati-hati dianalisis dan didokumentasikan, dan secara wajar diperbaiki selekas mungkin. Beberapa hal adalah seperti perusakan moral pegawai Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagai hal yang pahit seperti klaim yang tidak terselesaikan. Semua
percakapan,
korespondensi,
dokumen
pendukung
dan
sebangsanya, mengenai klaim harus diperoleh dan dihimpun. Arsip terpisah harus dipelihara untuk setiap klaim dan harus termasuk rekaman dari bagian kontrak yang menyangkut klaim, hasil dari analisis faktual, hukum dan biaya dan dokumen-dokumen lain yang mungkin dapat membantu penolakan atau penyelesaian klaim. Setiap klaim yang diterima Pengguna Jasa harus diteruskan ke Manajer Kontrak. Dia harus membuat arsip klaim dan mencatat klaim tersebut dalam
suatu
usulan
atau
buku
daftar
klaim
untuk
maksud
penelusuran. Jika tambahan informasi diperlukan dari Penyedia Jasa, hal ini harus dicatat dalam buku daftar klaim dan Penyedia Jasa diminta untuk menyediakannya.
49 Kemudian Manajer Kontrak menyelenggarakan usaha penelitian rinci termasuk diantara tugas-tugas lain, wawancara dengan personalia Pengguna Jasa yang terkait, Manajer Kontrak, arsip proyek dan laporan-laporan dan himpunan dokumentasi yang akan diperlukan untuk menganalisis klaim. Dokumentasi termasuk kontrak itu sendiri, perubahan-perubahan pekerjaan, ikhtisar pekerjaan tambah dan persetujuan-persetujuan, risalah-risalah rapat, korespondensi dengan Penyedia Jasa, jadual yang dibuat Penyedia Jasa, foto-foto proyek, aktivitas harian atau laporan kemajuan pekerjaan, catatan waktu, perkiraan progres dan penagihan dan catatan telepon. Sekali arsip klaim telah lengkap, Manajer Kontrak menyusun daftar bantuan
dari
personal
proyek
dalam
menganalisis
klaim
dan
menyiapkan tanggapan kepada Penyedia Jasa. Orang-orang yang dilibatkan termasuk Manajer Konstruksi, insinyur-insinyur perencana, insinyur biaya, pembuat jadual proyek dan sebagainya. Usaha mereka seharusnya menyusun dan mengkoordinasikan tugas dari analisis yang objektif dan tanggapan yang wajar. Manajer Kontrak tidak pernah harus menyetujui kenaikan biaya dengan Penyedia Jasa atau pembebasan lain tanpa otoritas yang tepat dan dianjurkan bahwa Proyek Manajer atau Kepala Perwakilan Pengguna Jasa memimpin semua perundingan dengan Penyedia Jasa. Sekali lagi, peranan Manajer Kontrak adalah penasehat mengenai otoritas kontrak Pengguna Jasa, tidak perlu sebagai penyelenggara kontrak, walaupun hal ini diizinkan jika Pengguna Jasa menginginkannya. Sekali klaim telah terselesaikan, perubahan pekerjaan harus diterbitkan untuk mendukung keputusan klaim. Dalam hal ini semua perubahan kontrak apakah atas inisiatip Pengguna Jasa (pembentukan dan mengakibatkan perubahan pekerjaan) atas
50 dasar
inisiatip
Penyedia
Jasa
(pengajuan
klaim
dan
berakibat
perubahan pekerjaan) diawasi dan didokumentasikan dengan cara yang sama. Jika keputusan
mengenai klaim
tidak
mungkin
manajemen Pengguna Jasa yang lebih
tanpa
melibatkan
tinggi, Manajer
Kontrak
menyiapkan dan mengajukan unsur-unsur klaim dan analisnya dan membantu proses sesuai kebutuhan. Walaupun kecenderungan adalah kuat, Manajer Kontrak tidak harus secara emosional terlibat dalam sengketa, tetapi ketimbang menerima tantangan untuk menangani setiap klaim berdasarkan usahanya sendiri lebih lama, melibatkan dan meng-koordinasikan
usahanya
dengan
personel
proyek
yang
berkaitan, bertanggung jawab, menyusun dan merekomendasikan proses. (Terjemahan bebas N. Yasin) 6. Contoh-Contoh Kasus Klaim yang Baik . Robert
D.
Gilbreath
dalam
bukunya
“MANAGING
CONSTRUCTION
CONTRACTS” halaman 214 – 215 memberikan 3 (tiga) contoh kasus klaim yang baik. Ringkasannya adalah sebagai berikut : a. Kasus 1. Pengguna Jasa dari suatu komplek industri yang sedang dibangun, baru-baru ini mengirimkan seorang insinyur mesin mengikuti seminar 3 hari mengenai teknik pemeriksaan pengelasan. Ketika pulang, dengan
penuh
antusias
mengenai
inspeksi
radiografi
untuk
mengetahui cacat pengelasan, dia merubah spesifikasi untuk proses penanaman pipa uap tepat setelah Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena pemeriksaan dilakukan oleh perusahaan lain yang disewa Pengguna Jasa tidak ada perubahan pekerjaan. Setelah beberapa
51 bulan bekerja, Penyedia Jasa yang memasang pipa mengajukan klaim sebesar Rp.2.000.000.000,- sebagai tambahan kompensasi karena inefisiensi
dan
campur
tangan
disebabkan
kenaikan
proses
pengawasan. Singkatnya klaim tersebut sebagai berikut : Spek asli hanya minta pemeriksaan pengelasan secara visual namun inspeksi periodik dengan X-Ray
menyebabkan
pengelasan pipa
terhenti pada saluran terbuka karena tukang las takut kena radiasi. Banyak pengelasan ditolak dan harus diulang dan jadual bertambah hingga
musim
dingin
yang
mengakibatkan
inefisiensi
dalam
pengelasan. Tambahan pengelasan karena ditolak membutuhkan tambahan empat tukang las. Karena tukang las yang berkualitas sangat sulit di lokasi pekerjaan, perlu biaya tambahan untuk mendatangkan dari luar, melatih atau mengganti tukang las lainnya. b. Kasus 2. Sebuah kontrak unit price dimenangkan oleh Penyedia Jasa listrik untuk pembangunan pusat listrik. Gambar
berubah
mengenai
saluran
kabel
bawah
tanah
dan
rute/jalannya kabel yang ditetapkan secara tiba-tiba ketika tarikan kabel dimulai dalam pabrik. Perubahan berdampak pada penambahan panjang kabel yang ditanam hanya sebanyak 10% dari perkiraan asli dan Penyedia Jasa dibayar berdasarkan unit price untuk penambahan ini. Akan
tetapi
Penyedia
Jasa
tetap
mengajukan
klaim
sebagai
kompensasi diatas jumlah tersebut diatas untuk memperhitungkan :
52 - in-efisiensi dalam operasi. Jika kabel diukur, dipotong, ditarik dan kemudian dikeluarkan lagi dan dibuang karena revisi Gambar perubahan ukuran kabel dan rute. - In-efisiensi dalam pembelian dan pemotongan kabel, karena Penyedia Jasa tidak dapat merencanakan penggunaan kabel sampai kepada panjang potongan kabel maksimum dari standar gulungan kabel yang dibeli. - Demobilisasi, waktu tunggu, dan remobilisasi dan angkatan kerja dari satu tempat ketempat lain dari pabrik karena perubahan gambar kenyataan. c. Kasus 3. Kontrak lump sum untuk memasang genarator turbin untuk pusat listrik nuklir diberikan kepada Penyedia Jasa A – Mekanikal. Peralatan akan dipasok oleh kapal tongkang 2 minggu setelah Penyedia Jasa –A melakukan
mobilisasi lapangan.
Cuaca
yang
membeku menyebabkan es memblokir sungai yang bersebelahan dengan pusat listrik, dengan keterlambatan 2 bulan dalam penerimaan turbine generator milik Pengguna Jasa. Untuk mengejar kehilangan waktu, proyek manajer memerintahkan Penyedia Jasa –B untuk memulai instalasi sirkulasi pipa air dari bangunan turbine ke menara pendingin. Pada waktu generator turbine akhirnya tiba, Penyedia Jasa-A tidak dapat
memindahkan
komponen-komponen
berat
dari
dermaga
tongkang ketujuan penempatannya dibangunan turbin karena lubang galian pipa sedalam 7 meter terisi sebagian pipa air sirkulasi yang menghalangi jalan masuk. Penyedia Jasa-A mengajukan klaim sebagai tambahan kompensasi karena :
53 - Tenaga kerja dan peralatan menunggu 2 bulan karena es dan tambahan 2 bulan untuk kelambatan lubang pipa. - Gudang sementara untuk generator turbin di lapangan - Percepatan kerja segera lubang pipa ditutup untuk mengatasi kehilangan waktu - Kehilangan keuntungan karena tidak dapat menggunakan tenaga kerja dan peralatan untuk pekerjaan lain.
pembahasan klaim konstruksi http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/pembahasan-klaim-konstruksi /09/05/2009 oleh sipilista sebab-sebab timbul klaim 1. sebab-sebab umum komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa buruk administrasi kontrak yang tidak mencukupi sasaran waktu yang tidak terkendali kejadian external yang tidak terkendali kontrak yang artinya mendua 1. sebab-sebab dari pengguna jasa informasi tender yang tidak lengkap/ sempurna mengenai desain, bahan, spesifikasi penyelidikan site yang tidak sempurna/ perubahan site
54
reaksi/ tanggapan yang lambat alokasi resiko yang tidak jelas kelambatan pembayaran larangan metode tertentu 1. sebab-sebab dari penyedia jasa pekerjaan yang cacat/ mutu pekerjaan buruk kelambatan penyelesaian klaim tandingan/ perlawanan klaim pekerjaan tidak sesuai spesifikasi bahanyang dipakai tidak memenuhi syarat garansi klaim dpt terjadi karena sebab-sebab yang datangnya baik dari pengguna jasa (puga) maupun penyedia jasa (peja) atau sebab-sebab lain. sesungguhnya ini yang menjd dasar filosofi atau pandangan bahwa klaim sesungguhnya sesuatu yang wajar terjadi di dunia konstruksi. unsur-unsur klaim klaim-klaim kon yang biasa muncul dan plng srng tjd adalah klaim mengenai waktu dan biaya sebagai peruahan pekerjaan. namun terkadang peja, disamping mengajukan klaim ut perubahan pekerjaan, jg mengajukan klaim sebagai dampak terhadap pekerjaan yang tdk berubahà ut menghitung biaya pekerjaan yg tdk diubah adalah tidak mudah. biaya-biaya ut melaksanakan perubahan pekerjaan yg paling biasa tjd : 1. kenaikan upah tenaga kerja/ tambahan atau upah yang lbh tingi 2. tambahan material dan peralatan yang diperlukan 3. tambahan pengawasan, admistrasi dan overhead 4. tambahan waktu yg perlu ut pelaksanaan 5. membuka/ mengerjakan kembali pekerjaan 6. penurunan produktivitas atau efisiensi 7. pengaruh cuaca 8. catatan mengenai hambatn-hambatan dan kelambatan2 9. demobobilisasi dan remobilisasi 10. penanganan material yang berlebiahan
55
11. biaya-biaya lembur dan waktu kerja 12. lembur yang berlebihan, yang mengarah penurunan produktivitas 13. salah penempatan peralatan 14. penumpukan pd tempat kerja 15. de-efisiensi dari jenis pekerjaan kategori klaim klaim dapat dikategorikan 3 : 1. dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa pengurangan nilai kontrak percepatan waktu penyelesaian pekerjaan kompensasi atas kelalaian peja 1. dari penyedia jasa terhadap puja tamabahan waktu pelaksanaan pekerjaan tambahan kompensasi tambahan konsesi atas pengurangan spesifikasi teknis atau bahan 1. dari sub peja atau pemasok bahan terhadap peja utama jenis-jenis klaim 1. klaim tambahan biaya dan waktu keterlambatan penyelesaian pekerjaan à tambahan waktu dan biaya 1. klaim biaya tak langsung (ovrhead) keterlambatan penyelesaian pekerjaan à tambahan waktu dan biaya 1. klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya) 2. klaim kompensasi lain proses penangana klaim à tugas cara-cara menyelesaikan sengketa konstruksi
56
klaim bukanlah tuntutan atau gugatan yang sudah dianggap benar karena klaim tidak selalu dapat diselesaikan atau dipaneuhi. apabila klaim tidak dilayani, berarti telah terjadi sengketa antara pihak yang berkontrak. sengketa konstruksi dapat timbul karena antara la in: klaim yang tidak dilayani, misalnya kelambatan pembayaran, kelambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kntrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dr para pihak. pengertian sengketa sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara pihak-pihak yang tersebut dalam kontrak konstruksi. (construction dispute) sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak : 1. badan peradilan (pangadilan), atau 2. arbitrase (lembaga atau ad hoc), atau 3. alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi) penyelesaian lewat arbitrase lebih disukai d
