TUGAS EKONOMI INTERNASIONAL II
RANGKUMAN MATERI SISTEM LALU LINTAS DEVISA
Kelompok I
Anggota Kelompok:
Lisna Dewi (C1A011001)
Muhammad Dwiyan M. (C1A011002)
Rizzal Lukman P. (C1A011003)
Riska Yuliani (C1A011004)
Iman Firmansyah (C1A011006)
Yeni Rachmawati (C1A011007)
Ambar Purwati (C1A011008)
Madya Yoga F. (C1A011009)
Chintya Feronica (C1A011011)
Jayanti Dwi S. (C1A011012)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS EKONOMI
PURWOKERTO
2014
RANGKUMAN
Pengertian Devisa
Devisa adalah valas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu Bank Sentral. Dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya kegiatan ekspor dan impor, diperlukan alat pembayaran yang diakui oleh dunia yang alat pembayaran tersebut menggunakan mata uang kuat (hard currencies).
Dunia mengakui ada delapan mata uang sebagai hard currencies, yaitu Amerika Serikat dengan mata uangnya US Dolar, Jepang-Yen, Inggris-Poundsterling, Prancis-Franc, Switzerland-Franc, Germany-DM (Deutsche Mark), Canada-Dollar, dan European-Euro. Devisa memiliki fungsi yang pada umumnya sama seperti fungsi uang, hanya saja digunakan dalam lingkup transaksi internasional atau antarnegara sebagai pembayaran antarnegara, pertukaran barang dan jasa, mengukur kekayaan, menimbun kekayaan, dan cadangan moneter.
Sistem Lalu lintas Devisa
Dalam pembangunan ekonomi nasional devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi negara. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa perlu dikelola dengan baik untuk memperlancar lalulintas perdagangan, investasi dan pembayaran kewajiban kepada pihak lain di luar negeri.
Sistem Lalulintas Devisa, adalah sistem yang mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing) dari suatu negara ke negara lain. Pada dasarnya ada tiga sistem devisa, yaitu :
Sistem Devisa Bebas
Sistem Kontrol Devisa
Currency Board System
Sistem Devisa Bebas
Yaitu sistem lalu lintas devisa yang meliputi perpindahan aset dan kewajiban finasial antara penduduk atau resident dan non penduduk atau non resident termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk, dimana setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa. Artinya, pada dasar pengertian memiliki adalah tidak adanya pembatasan dalam jumlah pembelian dan penjualan mata uang asing antara penduduk dan atau non penduduk termasuk kewajiban menjual devisa kepada negara. Dan dalam hal menggunakan devisa artinya bebas melakukan kegiatan penggunaaan devisa untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang dan transaksi di pasar modal.
Contoh Kasus: suatu negara walaupun menganut sistem devisa bebas, pada saat tertentu, misalnya dalam konteks Indonesia seperti pada serbuan spekulan asing pada tahun 1998 atau peristiwa sebelumnya dimana Rupiah banyak ditransaksikan di luar negeri antara tahun 1995- 1997 dimana banyak terjadi penawaran kredit rupiah atau yang dikenal dengan Rupiah Offshore dari Singapura, maka Pemerintah pada waktu itu melakukan sistem devisa terkontrol yaitu dengan membatasi pembelian forward maksimal USD 3 juta per bank untuk meredam tindakan spekulasi dan melarang bank untuk meminjam Rupiah Offshore ini dari Singapura, agar rupiah yang beredar di luar negeri dapat dikontrol.
Jadi sistem devisa bebas pada dasarnya menuntut suatu negara memiliki cadangan devisa yang cukup kuat sehingga pada waktu terjadi gelombang penjualan mata uangnya dapat di counter dengan penjualan cadangan devisa dalam jumlah besar (disebut dengan intervensi bank sentral) untuk meredam penurunan nilai mata uang negara tersebut. Suatu negara yang memiliki cadangan devisa yang kuat (bisa dikatakan memiliki fundamental ekonomi yang kuat) ditambah kecilnya hutang luar negeri, maka mata uangnya cenderung untuk menguat dan akan ditakuti oleh spekulator karena banyaknya amunisi (dalam bentuk cadangan USD, Euro, Emas dll) dalam pertempuran di pasar valas jika spekulator mencoba untuk menggoyang mata uang negara tersebut.
Sistem devisa bebas mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No.1 tahun 1982 menggantikan baik UU No. 32 Tahun 1964 maupun Perpu No. 64 tahun 1970.Dengan peraturan ini, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Hal ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk Devisa Hasil Ekspor maupun Devisa Umum. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya. Kebebasan ini yang kemudian disalahartikan dengan tidak wajib lapor, meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan.
Sistem Kontrol Devisa
Definisi dari sistem devisa bebas telah disebutkan di atas maka sistem devisa terkontrol adalah sebaliknya dimana pemerintah menerapkan sistem lalu lintas devisa secara terkontrol dengan aturan-aturan tertentu yang disuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan.
Contoh yang nyata adalah negara Singapura. Singapura sejak lama telah memberlakukan pembatasan maksimal pembelian atau penjualan Singapore Dollar sebanyak SGD 5 juta. Diatas itu maka nasabah wajib lapor ke Bank Sentral Singapura yang dikenal dengan nama MAS (Monetary Authority of Singapore). Dengan demikian, pembelian atau penjualan dalam jumlah banyak SGD (terutama untuk tindakan spekulasi), sudah dapat dideteksi sejak awal oleh MAS. Disinilah cerdiknya pemerintah Singapura dalam meredam tindakan spekulator yang akan menghancurkan suatu negara diatasi dengan membuat peraturan yang sangat ketat dalam permainan valas. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa nilai mata uang SGD tetap stabil dalam waktu ke waktu, selain memang pemerintah Singapura memiliki cadangan devisa yang sangat kuat (USD 100 milyard).
Pada sistem devisa kontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Karena itu devisa yang dimiliki oleh masyarakat harus diserahakan pada negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan UU no. 32 tahun 1964. Devisa ini juga terbagi atas dua , yaitu:
Devisa Hasil Ekspor ( DHE )
Devisa Umum (DU )
Dimana, setiap perolehan devisa baik itu Devisa Hasil Ekspor ( DHE ) maupun Devisa umum ( DU ), wajib diserahkan kepada negara seperti ke Bank Indonesia ( BI ). Dan setiap penggunaan devisa tersebut, baik impor maupun keperluan lainnya, harus memperoleh izin juga dari Bank Indonesia. Dengan kewajiban seperti ini, bank Indonesia mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk maupun yang keluar indonesia sehingga jumlah cadangan devisa, besarnya arus lalu lintas devisa dan penggunaannya dapat dipantau dan diperkirakan secara lebih pasti.
Currency Board System
CBS atau Currency Pegged ini pernah ditawarkan ahli ekonomi Amerika Steve Hanky kepada presiden Suharto pada waktu terjadi gelombang spekulasi rupiah tahun 1998, yaitu sistem penetapan nilai mata uang seperti yang dilakukan oleh Malaysia, yang digabung dengan sistem devisa terkontrol, dalam arti bahwa setiap transaksi pembelian atau penjualan IDR harus dilaporkan kepada Bank Sentral, namun karena alasan yang tidak jelas samapai saat ini, Indonesia memilih untuk meninggalkan CBS ini (apakah di bawah tekanan IMF)
Contoh Kasus: Indonesia sudah melakukannya di awal-awal orde baru, dibawah Menteri Keuangan Wijoyo Nitisastro, dimana jika kita lihat waktu itu rangenya mulai dari 1 Rupiah dan masih ada tindakan devaluasi dan dikenal dengan managed floating forex management. Setelah itu rangenya mulai dibuka secara perlahan ke 2 rupiah kemudiaan 4, 8, 20 dan akhirnya dibiarkan bebas mengambang (free float) seperti saat ini yang tentunya sangat berbahaya. Karena negara-negara yang menganut free float biasanya adalah negara-negara yang sudah maju seperti negara negara G-7 (USA, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang dkk). Jadi dalam hal ini Indonesia bisa dikatakan sangat berani dalam menerapkan forex managementnya padahal fundamental ekonominya belum kuat. Akhirnya, pilihan forex management (free float atau managed floating), kembali kepada bank sentral, karena dalam kasus kasus tertentu bank sentral di negara yang sudah maju terkadang menerapkannya walaupun dengan moral suasion yaitu dengan membuat pengumuman bahwa range mata uang yang diperdagangkan yang wajar adalah antara sekian dan sekian.
Sumber:
http://www.setyaputra.org/2008/11/29/sistem-devisa-bebas-vs-sistem-devisa-terkendali/
http://herastu.wordpress.com/2008/11/09/sistem-devisa/
