Buku Ekonomi Internasional Lengkap OK

Apridar, SE, M.Si

EKONOMI INTERNASIONAL Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya

Universitas Malikussaleh Press Desember 2007 .

2

Ekonomi Internasional

Katalog Dalam Terbitan (KDT) Apridar, SE, M.Si Ekonomi Internasional; Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya, Jakarta: Unimal Press, 2007 448 hal.; 21 x 15 cm 1. Ekonomi, 2. Internasional, 3. Sejarah Ekonomi, 4. Teori Ekonomi Judul:Ekonomi Internasional Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya Penulis: Apridar, SE, M.Si Cover: SMK Sura Menggala Putra Editor: M. Muntasir Alwy, SIP, Hermandar Puteh,SE, Dedet Fogerty, SIP, Pandu Irawan ISBN: 978-979-1372-04-6 Cetakan: Pertama, Desember 2007 Penerbit: All Rights Reserved © 2007 Unimal Press Universitas Malikussaleh Lhokseumawe NAD Setting, Layout, Cetak Offset: Penerbit Unimal Press Kantor Jakarta; Jl. Garuda Blok CC No. 2 Perum Bojong Depok Baru II Sukahati – Cibinong Bogor


3

Pengantar Penerbit Buku Ekonomi Internasional ini mencoba menambah khazanah pemikiran tentang dunia bisnis internasional dan perdagangan internasional yang dibahas secara detail tetapi mudah dipahami oleh kalangan civitas akademis, khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan kalangan praktisi ekonomi. Berisikan beberapa penjelasan secara umum dan gamblang tentang sejarah ekonomi internasional, perusahaan multinasional dan hubungannya dengan dunia ekonomi Islam, teoriteori perdagangan internasional, nilai tukar (terms of trade), neraca pembayaran (balance of payment), peranannya dan blok-blok perdagangan serta organisasi perdagangan dunia, yang mencakup pemikiran globalisasi ekonomi serta pengaruhnya terhadap ideologi ekonomi masa kini (kontemporer). Yang tak kalah menariknya, adalah kesimpulan (resume) dan refleksi teoritis akhir dari buku ini. Semoga buku ini membuka wacana dan perspektif baru bagi pemerhati studi ekonomi internasional yang semakin digandrungi oleh kalangan ekonom dan civitas akademis, baik mahasiswa, sarjana dan praktisi ekonomi masa kini. Penerbit

4


Universitas Malikussaleh Press

“Didedikasikan bagi setiap individu melalui ilmu pengetahuan menuju manusia yang memiliki keadaban tinggi”


5

Pengantar Penulis Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita lebih mengerti fenomena yang ada di dunia. Namun, sisi lain, ilmu ekonomi mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan "apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?" The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining realworld phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction. Adam Smith, tokoh yang sering disebut sebagai orang yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam

6


ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiments. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya “invisible hand” dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisble hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest, and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling "bertarung" dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya seperti:


7

new classical, neo klasik, new keynesian, monetarist, dan lain sebagainya. Dan, tidak kalah menariknya juga dengan sumbangsih tokoh-tokoh pemikir Islam juga memberikan sumbangsih pada pemahaman di bidang ekonomi. Seperti, Ibn Khaldun dari Tunis (1332–1406) dengan banyak menulis masalah teori ekonomi dan politik dalam karyanya Prolegomena, yang menunjukkan bagaimana kepadatan populasi adalah terkait dengan pembagian tenaga kerja yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sebaliknya mengakibatkan pada penambahan populasi dalam sebuah lingkaran. Dia juga memperkenalkan konsep yang biasa disebut dengan Khaldun-Laffer Curve (keterkaitan antara tingkat pajak dan pendapatan pajak dalam kurva berbentuk huruf U). Perintis pemikiran barat lainnya dibidang ekonomi terkait dengan debat ‘scholastic theological’ selama periode Middle Ages. Masalah yang penting adalah tentang penentuan harga barang. Penganut Katolik dan Protestan terlibat dalam perdebatan tentang apa itu yang disebut “harga yang adil” di dalam ekonomi pasar. Kaum skolastik Spanyol di abad 16 mengatakan bahwa harga yang adil tak lain adalah harga pasar umum dan mereka umumnya mendukung filsafat laissez faire. Selanjutnya pada era Reformation pada 16th century, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh Hugo de Groot atau Grotius. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir Middle Ages dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan

8


dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feoudal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan, begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (guild) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda. Demikian juga dengan, Niccolò Machiavelli dalam karyanya The Prince juga adalah penulis pertama yang menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia melakukannya dengan menyatakan bahwa para bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu maka negara akan dilihat sebagai “murah hati” karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Selama masa Early Modern periode, mercantilists hampir dapat merumuskan suatu teori ekonomi tersendiri. Perbedaan ini tercermin dari munculnya negara bangsa di kawasan Eropa Barat yang menekankan pada balance of payments. Di sisi lain, munculnya konsep Predatory pricing sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil


9

mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkannya kembali. Hingga, munculnya globalisasi politik yang berawal dari dicetuskannya ‘Teori globalisasi’ oleh Cochranre dan Pain. Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teroritis yang dapat dilihat, yaitu: (1) Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negaranegara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa oleh budaya dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut; (2) Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab; (3) Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi); (4) Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos sematau atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk

10


bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital; (5) Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Munculnya organisasi ekonomi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. PBB juga merupakan organisasi internasional yg memiliki tujuan utama dalam perjanjian Atlantic Charter. Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS (WTO, 2004). Perkembangan selanjutnya terbentuknya United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibentuk pada tahun 1964 melalui Resolusi SMU PBB No. 1995 (XIX), dalam upaya membantu dan mengembangkan


11

perekonomian negara-negara dunia ketiga, namun dalam perkembangannya juga belum memberikan pencerahan yang baru dan mantap. Banyak kebijakan-kebijakan masih menguntungkan dan menambah beban dunia ketiga, karena kebijakan ekonominya tidak selamanya dapat diterapkan dinegaranya. Dalam menyongsong abad ke-21, sangat relevan membangun hubungan yang erat antara tiga pusat pertumbuhan ekonomi di dunia yaitu: Amerika Utara, Eropa dan Asia. Hubungan Amerika Utara dengan Eropa sangat erat, melalui sejarah dan jaringan kerja sama Trans Atlantik. Asia dan Amerika Utara dihubungkan oleh Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan pertumbuhan yang kuat dari kerja sama negara-negara Asia Pasifik. Sedangkan hubungan yang selama ini kurang erat adalah hubungan antara Asia dengan Eropa. Untuk menjembatani hubungan yang kurang erat antara Asia dengan Eropa tersebut maka dibentuklah Asia-Europe Meeting (ASEM). ASEM adalah inisiatif yang penting untuk memperkuat dialog dan kerja sama di atara kedua benua dengan latar belakang dimana hubungan intemasional mengalami perubahan yang besar dan dunia bergerak menuju persaingan yang semakin ketat. Pertemuan mempunyai peranan penting sebagai jembatan dalam pertukaran pandangan dan kerja sama antara kedua benua serta meningkatkan persepsi yang sama antara pemimpin negara Asia dan Eropa dimana sebenamya lebih banyak kesempatan daripada tantangan dalam menghadapi kerja sama tersebut. Sama halnya dengan Indonesia sebagai negara dunia ketiga, sangat perlu memikirkan kembali

12


kerangka teoritis yang implementatif dalam memformat kembali kepijakan-kebijakan yang menyentuh kepada kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan dan berkesinambungan (progresif) ke depan nantinya. Semua dapat diwujudkan kembali dengan paradigma baru ekonomi internasional yang lebih kompetitif,efektif dan efesiensi (berdaya guna). Dimana, pembangunan ekonomi Indonesia harus benar-benar bisa menciptkan kembali sistem ekonomi berbasis kerakyatan, berbasis sumberdaya domestik dan agribisnis, dengan memfaatkan potensi maha kaya dari kelautan dan sumber daya alam lainnya, dalam meraih peluang dan kesempatan dari pengaruh-pengaruh kebijakan lembaga-lembaga ekonomi internasional, yang sudah pasti harus ditopang juga dengan kelembagaan internal yang kuat dan tepat (appropriate institutions). Insya Allah, kedepannya nanti Indonesia akan mendapat ‘pencerahan baru’ kembali apabila semua ketentuan umum di atas diterapkan, menuju Indonesia baru, Indonesia bangkit. Penulis, Desember 2007 Apridar, SE, MS.i


13

Daftar Isi Pengantar Penerbit..............................................3 Kata Pengantar Penulis.......................................4 Daftar Isi ..........................................................11 Daftar Tabel, Grafik, Bagan..............................18

BAGIAN SATU Bab 1

Bab 2

SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL ................................................21 Sejarah Ekonomi Internasional (Jalur Sutra)......................................21 Sejarah Ilmu Ekonomi........................22 Sejarah Merkantilisme.......................37 Sejarah Kapitalisme...........................38 Sejarah Liberalisme dan Pasar Bebas.... 40 Sejarah Neo-Liberalisme....................41 Para Tokoh Neo-Liberalisme..............48 Monopoli, Oligopoli, Monopsoni, Oligopsoni................................49.......... SEJARAH PERUSAHAAN MULTINASIONAL........................................53 Sejarah VOC......................................53 Sejarah Perusahaan Britania Raya......... 69


14

Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Eropa.......................................70 Perusahaan-Perusahaan Multinasional Amerika ....................................................71 Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Asia..........................................72 Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Afrika.......................................77 Bab 3

SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL DI DUNIA ISLAM.........................78 Ekonomi Internasional Arab (Sistem Mata-Uang Dinar)..............................78 Ekonomi Internasional Timur Tengah.... 81 Ekonomi Internasional Asia Tenggara.... 82 Bank Islam ........................................84 Islam dan Pasar Bebas......................87

BAGIAN DUA Bab 4

GAMBARAN UMUM EKONOMI INTER-NASIONAL.......................90 Pengertian Ekonomi Internasional ........ 90 Variabel Ekonomi Internasional.........93 Model Ekonomi Internasional.............95 Perlunya Perdagangan antar Negara..... 98 Faktor Pendorong Perdagangan Internasional.............................................99 Pasar Bebas.....................................100 Ekspor sebagai Pendorong Aktivitas Ekonomi Internasional.....................105


15 The Bretton Woods Project..............110

Bab 5

TEORI-TEORI PERDAGANGAN INTER-NASIONAL......................111 Teori Klasik, Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage/Absolute Cost: Adam Smith)..........................112 Biaya Relatif (Comparative Cost: David Ricardo)...........................................119 Teori Modern, Keunggulan Komparatif (Com-parative Advantage: dari Model Hechsher & Ohlin)...........................125 Ongkos Oppurtunity (opportunity cost) 126 Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage: Michael E. Porter)........129 Teori Permainan (Game Theory) .....131 Robert J. Auman (Israel) ..........135

Bab 6

KEBIJAKAN EKONOMI & PERDAGANGAN INTERNASIONAL.........137 Pengertian Kebijaksanaan Ekonomi Internasi-onal..................................137 Instrumen Kebijaksanaan Ekonomi Internasi-onal..................................138 Tujuan Kebijaksanaan Ekonomi Internasional....................................145 Macam-Macam Rektriksi (Ketetapan) dalam Perdagangan Internasional........I 146 Hambatan-Hambatan dalam Perdagangan Internasional..............148 GATT (General Agreement on Trade and Tariffs).............................................150

16


Daya Saing Sumber Daya Indonesia di Tingkat Internasional.......................151 Bab 7

PERHITUNGAN NILAI TUKAR (TERMS OF TRADE)..................153 Net Barter Terms of Trade...............153 Income Terms of Trade....................155 Gross Barter Terms of Trade...........156 Income/ Capacity Terms of Trade ....157 Factorial Terms of Trade..................158 Double Factorial Terms of Trade. ....158 Term Of Trade dan Kebijakan Perdagangan............................... ..................................................159

Bab 8

NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT) .........................161 Neraca Pembayaran........................161 Pencatatan Neraca Pembayaran (The Accounting Balance of Payment). ....162 Cadangan Devisa.............................164 Neraca Perdagangan.......................165 Pendapatan Nasional.......................168

Bab 9

NERACA TRANSAKSI BERJALAN. 174 Neraca Transaksi Berjalan (Neraca Perdagangan dan Jasa)....................174 Kebijakan Devaluasi........................179 Kebijakan Valuta Asing/ Foreign Currency/ Foreign Exchange............188 Pengawasan Devisa (Exchange Control) 193

Bab 10

LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI.....196


17 Libralisasi Perdagangan dan Proteksi.... 198 Faktor-faktor Produksi.....................200 Tenaga Kerja.............................204 Modal.........................................207 Teknologi...................................209 Perpindahan Faktor Produksi antar Dua Negara.............................................212 Perdagangan Bebas.........................213 Daftar Negara Menurut PDB (PPP)......... 214

18


Bab 11

PERANAN PERDAGANGAN INTERNASI-ONAL DALAM PERTUMBUHAN EKO-NOMI.........217 Efek Terhadap Konsumsi.................217 Efek Terhadap Produksi...................220 Efek Terhadap Neraca Perdagangan..... 222

Bab 12

BLOK PERDAGANGAN...............232 ASEAN Free Trade Area (AFTA)........232 North America Free Trade Agreement (NAFTA)...........................................234 Asia Pacific Economic Coorporation (APEC)......................................... ..................................................234 Komunitas Eropa (EFTA)..................237

Bab 13

ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA ...............................................238 WTO (World Trade Organization).....238 IMF (International Monetary Fund)......... 240 UNCTAD (United Nations Commission on Trade and Development)............242 ASEM (Asia-Europe Meeting)...........260 Asian Development Bank (ADB). .....276 IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development) atau World Bank......................................281 OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)........................283 IDB (Islamic Development Bank). ....285 OECD (Organization for Econimic Cooperation and Development).......289


19 UN-ECOSOC (United Nations Economic and Social Council)..........................290 General Agreement on Tariffs in Services (GATT)...............................291

BAGIAN TIGA Bab 14

GLOBALISASI EKONOMI............294 Globalisasi.......................................294 Globalisasi Politik dan Pinjaman Luar Negeri.................................................... ........................................299 Globalisasi Ekonomi.........................301 Kemenangan Kapitalisme atas Komunisme............................306 Kebangkitan Liberalisme.................306 Munculnya Neo-Liberalisme.............309 Perusahaan Multinasional................313 Anti-Globalisasi................................313

Bab 15

EKONOMI ISLAM SEBAGAI ANTITESIS EKONOMI KAPITALISME GLOBAL...................................317 Ekonomi Islam versus Ekonomi Kapitalisme............................317 Ekonomi Islam versus Ekonomi Liberalisme............................319 Ekonomi Islam versus Ekonomi NeoLiberal.................................................... ........................................321 Perkembangan Ekonomi Internasional. . 325

BAGIAN EMPAT Bab 16

KESIMPULAN............................329 Refleksi Teoritis...............................329


20

Perlunya Paradigma Baru Ekonomi Internasional....................................335 Prospek Perubahan..........................345 Lampiran-Lampiran...................................350 Lampiran 1 KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI........350 Lampiran 2 KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK ......................................365 Lampiran 3 RATIFIKASI KOVENAN INTERNASIONAL................392 Bibliografi ........................................................408 Daftar Istilah Ekonomi Internasional............411 Riwayat Penulis................................................444




21

Daftar Tabel, Grafik, Bagan Daft ar Tabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Keterangan

Konversi Berat Dinar Perkembangan Ekonomi ASEAN Perubahan Struktur Ekonomi di Pasifik Barat, 1965-1985 (Dalam % dari PDB) Lembaga-Lembaga Keuangan Islam Berdasarkan Data “Arabia, Middle Eastern Financial Directory 1985; The Middle East” Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 1997 - 1998 Keuntungan Mutlak (jam kerja persatuan output) Keuntungan Mutlak (output per jam kerja) Data Hipotesa Teori Absolute Advantage dari Adam Smith Produk Persatuan Tenaga Kerja/Hari Data Hipotesis Cost Comperative Data Perhitungan Cost Comperative (Labor Efficiency) Keuntungan Komperatif (output per jam kerja) Ongkos komperatif Comperatif cost Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor) Indonesia dengan Negara-negara Anggota UNCTAD Nilai Ekspor Indonesia kenegara-negara UNCTAD

Hala man 78 81 82 85 96 113 114 114 116 119 120 121 123 123 165 166

22 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Nilai Impor Indonesia kenegara-negara UNCTAD Nilai Tukar Untuk Produksi Komoditi (1974 = 100) Tingkat Devaluasi Rupiah terhadap USD Harga-Harga Relatif dari Faktor-Faktor Produksi Tingkat partisifasi angkatan kerja Indonesia menurut kelompok umur tahun 1990 Pertambahan Penduduk di Negara-negara underdeveloped Daftar Negara Menurut PDB (PPP) Effek Terhadap Perdagangan Luar Negeri dari Berbagai Faktor Yang merupakan Syarat Bagi Perkembangan Ekonomi Nasional Hutang Resmi pada Luar Negeri di 86 Negara Berkembang Negara-negara ASEAN Free Trade Area (AFTA) Negara-negara Asia Pacific Economic Coorporation (APEC) Perdagangan Minyak Bumi Negara-Negara Produsen Minyak OPEC Perbedaan Ekonomi Islam vs Ekonomi Liberal Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 1997 - 1998

Grafik/ Bagan/ Diagram 1. Perdagangan Mitsui Group Trade - The Keiretsu 2. Perdagangan Nissan Motor Co, Ltd. 3. Sistem Bisnis Terintegrasi Jepang 4. Teori Absolute Advantage dari Adam Smith 5. Kurve PPC dengan ongkos tetap 6. Grafik Teori Heckscher - Ohlin 7. Gambar Skema M. Porter – Diamond Skema M. Porter – Diamond

167 177 178 200 204 211 213 221

222 231 233 283 284 319 326

72 73 75 117 124 127 129


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Grafik Analisis TOT Bagan Mekanisme Adjusment BOP dengan sistem kurs tetap Efektisifitas Devaluasi Efek Kurva J dari Devaluasi Siklus Mekanisme Bursa Valas Exchange control Excess demand Skema Mekanisme Pengaruh Liberalisasi Perdagangan dan Investasi terhadap Pembangunan/ Pertumbuhan Ekonomi dalam Kerangka AFTA dan APEC

23 158 175 185 186 191 192 193 235

24



25

Bagian Satu. BAB 1 Sejarah Ekonomi Internasional Sejarah Ekonomi Internasional (Jalur Sutra) Jalur Sutra adalah sebuah jalur berseri melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang'an, Tiongkok, dengan Antiokia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pengaruhnya menggaung hingga ke Korea dan Jepang. Pertukaran ini sangat penting tak hanya untuk pengembangan kebudayaan Tiongkok, India dan Roma namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah 'jalur sutra' pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19. Jalur Sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan begitu dia meluas dari pusat perdagangan Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan, rute utara melewati Bulgar-Kypchak ke Eropa Timur dan Semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venezia; rute selatan melewati Turkestan-Khurasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke


26

Antiokia di Selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Hubungan jalan rel yang hilang dalam Jalur Sutra diselesaikan pada 1992, ketika jalan rel internasional Almaty - Urumqi dibuka.1 Sejarah Ilmu Ekonomi Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata "ekonomi" secara etimologi berasal dari bahasa Yunani: (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat digolongkan dalam beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini 1

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalursutra


27

dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi — seperti yang telah disebutkan di atas — adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Sistem ekonomi dalam masyarakat di suatu negara pada hakekatnya tercipta sebagai konsekuensi logis dalam pemenuhan kebutuhan dimensi material yang ada di dalam tiap-tiap diri individu, khususnya kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan material tiap-tiap individu, maka diciptakan sistem sosial yaitu sistem ekonomi yang berada di bawah regulasi suatu pemerintahan negara. Sistem ekonomi berfungsi memanajemen barang dan jasa dengan tujuan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan primer. Manajemen barang lebih terkait dengan sumber daya alam (natural resources) baik yang bisa maupun tidak bisa diperbaharui, sedangkan manajemen jasa lebih terkait dengan faktor sumber daya manusia (human resources) tentang sejauh mana kapabilitas dan intelektualitas manusia (human power) dalam memanajemen sub-sub sistem ekonomi. Ada sebuah peningkatan trend untuk mengimplementasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah "pembuatan keputusan" dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikelartikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai

28


pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus. Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan "apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?" The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction.

Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiments. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara


29

garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisble hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest, and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling "bertarung" dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya seperti: new classical, neo klasik, new keynesian, monetarist, dan lain sebagainya. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dkk dan kemudian oleh peraih nobel Douglass C. North. Sering disebut sebagai The queen of social sciences, ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa

30


setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri, yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model General equilibrium (keseimbangan umum), yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat, dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Di lain pihak, metode kualitatif juga sama berkembangnya terutama didorong oleh keterbatasan metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah. Sejarah Perkembangan Teori Ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan diantaranya antara yang bersifat "natural" atau "unnatural". Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi un-natural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan un-natural tak berbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain yaitu pemenuhan kebutuhan. Contoh dati transaksi ini disebutkan adalah perdagangan moneter dan retail yang dia ejek sebagai "unnatural" dan bahkan tidak bermoral.


31

Pandangannya ini kelak akan banyak dipuji oleh para penulis Kristen di Abad Pertengahan. Aristotle juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan dapat memberi peluang seseorang untuk melakukan kebajikan dan memberikan derma dan cinta sesama yang merupakan bagian dari “jalan emas” dan “kehidupan yang baik ala Aristotle. Chanakya (c. 350-275 BC) adalah tokoh berikutnya. Dia sering mendapat julukan sebagai Indian Machiavelli. Dia adalah professor ilmu politik pada Takshashila University dari India kuno dan kemudian menjadi Prime Minister dari kerajaan Mauryan yang dipimpin oleh Chandragupta Maurya. Dia menulis karya yang berjudul Arthashastra (Ilmu mendapatkan materi) yang dapat dianggap sebagai pendahulu dari Machiavelli's The Prince. Banyak masalah yang dibahas dalam karya itu masih relevan sampai sekarang, termasuk diskusi tentang bagaiamana konsep manajemen yang efisien dan solid, dan juga masalah etika di bidang ekonomi. Chanakya juga berfokus pada isu kesejahteraan seperti redistribusi kekayaan pada kaum papa dan etika kolektif yang dapat mengikat kebersamaan masyarakat. Tokoh pemikir Islam juga memberikan sumbangsih pada pemahaman di bidang ekonomi. ibn Khaldun dari Tunis (1332–1406) menulis masalah teori ekonomi dan politik dalam karyanya Prolegomena, menunjukkan bagaimana kepadatan populasi adalah terkait dengan pembagian tenaga kerja yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sebaliknya mengakibatkan pada penambahan populasi dalam sebuah lingkaran. Dia juga memperkenalkan konsep yang biasa disebut dengan

32


Khaldun-Laffer Curve (keterkaitan antara tingkat pajak dan pendapatan pajak dalam kurva berbentuk huruf U). Perintis pemikiran barat di bidang ekonomi terkait dengan debat scholastic theological selama Middle Ages. Masalah yang penting adalah tentang penentuan harga barang. Penganut Katolik dan Protestan terlibat dalam perdebatan tentang apa itu yang disebut “harga yang adil” di dalam ekonomi pasar. Kaum skolastik Spanyol di abad 16 mengatakan bahwa harga yang adil tak lain adalah harga pasar umum dan mereka umumnya mendukung filsafat laissez faire. Selanjutnya pada era Reformation pada 16th century, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh Hugo de Groot atau Grotius. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir Middle Ages dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feudal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (guild) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda. Niccolò Machiavelli dalam karyanya The Prince adalah penulis pertama yang menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia


33

melakukannya dengan menyatakan bahwa para bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu maka negara akan dilihat sebagai “murah hati” karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Selama masa Early Modern period, mercantilists hampir dapat merumuskan suatu teori ekonomi tersendiri. Perbedaan ini tercermin dari munculnya negara bangsa di kawasan Eropa Barat yang menekankan pada balance of payments. Tahap ini kerapkali disebut sebagai tahap paling awal dari perkembangan modern capitalism yang berlangsung pada periode antara abad 16th dan 18th, kerap disebut sebagai merchant capitalism dan mercantilism. Babakan ini terkait dengan geographic discoveries oleh merchant overseas traders, terutama dari England dan Low Countries; European colonization of the Americas; dan pertumbuhan yang cepat dari perdagangan luar negeri. Hal ini memunculkan kelas bourgeoisie dan menenggelamkan feudal system yang sebelumnya. Mercantilism adalah sebuah sistem perdagangan untuk profit, meskipun produksi masih dikerjakan dengan non-capitalist production methods. Karl Polanyi berpendapat bahwa capitalism belum muncul sampai berdirinya free trade di Britain pada 1830s. Di bawah mercantilism, European merchants, diperkuat oleh sistem kontrol dari negara, subsidies, and monopolies, menghasilkan kebanyakan profits dari jual-beli bermacam barang. Dibawah mercantilism, guilds adalah pengatur utama dari ekonomi. Dalam kalimat Francis Bacon, tujuan dari mercantilism adalah:

34


"the opening and well-balancing of trade; the cherishing of manufacturers; the banishing of idleness; the repressing of waste and excess by sumptuary laws; the improvement and husbanding of the soil; the regulation of prices…"

Di antara berbagai mercantilist theory salah satunya adalah bullionism, doktrin yang menekankan pada pentingnya akumulasi precious metals. Mercantilists berpendapat bahwa negara seharusnya mengekspor barang lebih banyak dibandingkan jumlah yang diimport sehingga luar negeri akan membayar selisihnya dalam bentuk precious metals. Mercantilists juga berpendapat bahwa bahan mentah yang tidak dapat ditambang dari dalam negeri maka harus diimport, dan mempromosikan subsidi, seperti penjaminan monopoli protective tariffs, untuk meningkatkan produksi dalam negeri dari manufactured goods. Para perintis mercantilism menekankan pentingnya kekuatan negara dan penaklukan luar negeri sebagai kebijakan utama dari economic policy. Jika sebuah negara tidak mempunyai supply dari bahan mentahnnya maka mereka harus mendapatkan koloni darimana mereka dapat mengambil bahan mentah yang dibutuhkan. Koloni berperan bukan hanya sebagai penyedia bahan mentah tapi juga sebagai pasar bagi barang jadi. Agar tidak terjadi suatu kompetisi maka koloni harus dicegah untuk melaksanakan produksi dan berdagang dengan pihak asing lainnya. Selama the Enlightenment, physiocrats Perancis adalah yang pertama kali memahami ekonomi berdiri sendiri. Salah satu tokoh yang terpenting adalah Francois Quesnay. Diagram


35

ciptaannya yang terkenal, tableau economique, oleh kawan-kawannya dianggap sebagai salah satu temuan ekonomi terbesar setelah tulisan dan uang. Diagram zig-zag ini dipuji sebagai rintisan awal bagi pengembangan banyak tabel dalam ekonomi modern, ekonometrik, multiplier Keynes, analisis input-output, diagram aliran sirkular dan model keseimbangan umum Walras. Tokoh lain dalam periode ini adalah Richard Cantillon, Jaques Turgot, dan Etienne Bonnot de Condillac. Richard Cantillon (1680-1734) oleh beberapa sejarawan ekonomi dianggap sebagai bapak ekonomi yang sebenarnya. Bukunya Essay on the Naturof Commerce ini General (1755, terbit setelah dia wafat) menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni penawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflasi moneter “pra-Austrian” yang canggih yakni tentang bagaimana inflasi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran. Jaques Turgot (1727-81) adalah pendukung laissez faire, pernah menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Louis XVI dan membubarkan serikat kerja (guild), menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Dia terkenal dekat dengan raja meskipun akhirnya dipecat pada 1776. Karyanya Reflection on the Formation and Distribution of Wealth menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian. Sebagai seorang physiocrats, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Karyanya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan

36


suku bunga, dan peran enterpreneur-kapitalis dalam ekonomi kompetetitif. Etienne Bonnot de Condillac (1714-80) adalah orang yang membela Turgot di saat-saat sulit tahun 1775 ketika dia menghadapi kerusuhan pangan saat menjabat sebagai menteri keuangan. Codillac juga merupakan seorang pendukung perdagangan bebas. Karyanya Commerce and Government (terbit sebulan sebelum The Wealth of Nation, 1776) mencakup gagasan ekonomi yang sangat maju. Dia mengakui manufaktur sebagai sektor produktif, perdagangan sebagai representasi nilai yang tak seimbang dimana kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan, dan mengakui bahwa harga ditentukan oelh nilai guna, bukan nilai kerja. Tokoh lainnya, Anders Chydenius (1729–1803) menulis buku The National Gain pada 1765 yang menerangkan ide tentang kemerdekaan dalam perdagangan dan industri dan menyelidiki hubungan antara ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar liberalism, sebelas tahun sebelum Adam Smith menulis hal yang sama namun lebih komprehensif dalamThe Wealth of Nations. Menurut Chydenius, democracy, kesetaraan dan penghormatan pada hak asasi manusia adalah jalan satu-satunya untuk kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat. Mercantilism mulai menurun di Great Britain pada pertengahan 18th, ketika sekelompok economic theorists, dipimpin oleh Adam Smith, menantang dasar-dasar mercantilist doctrines yang berkeyakinan bahwa jumlah keseluruhan dari kekayaan dunia ini adalah tetap sehingga suatu negara hanya dapat meningkatkan kekayaannya dari pengeluaran negara lainnya. Meskipun begitu,


37

di negara-negara yang baru berkembang seperti Prussia dan Russia, dengan pertumbuhan manufacturing yang masih baru, mercantilism masih berlanjut sebagai paham utama meskipun negaranegara lain sudah beralih ke paham yang lebih baru. Pemikiran ekonomi modern biasanya dinyatakan dimulai dari terbitnya Adam Smith's The Wealth of Nations, pada 1776, walaupun pemikir lainnya yang lebih dulu juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Ide utama yang diajukan oleh Smith adalah kompetisi antara berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa karena hal itu akan mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi dan peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap. Smith's thesis berkeyakinan bahwa sebuah sistem besar akan mengatur dirinya sendiri dengan menjalankan aktivits-aktivitas masing-masing bagiannya sendirisendiri tanpa harus mendapatkan arahan tertentu. Hal ini yang biasa disebut sebagai "invisible hand" dan masih menjadi pusat gagasan dari ekonomi pasar dan capitalism itu sendiri. Smith adalah salah satu tokoh dalam era Classical Economics dengan kontributor utama John Stuart Mill and David Ricardo. John Stuart Mill, pada awal hingga pertengahan abad 19th, berfokus pada "wealth" yang didefinisikannya secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar obyek atau yang sekarang disebut dengan price. Pertengahan abad 18th menunjukkan peningkatan pada industrial capitalism, memberi kemungkinan bagi akumulasi modal yang luas di bawah fase perdagangan dan investasi pada mesin-

38


mesin produksi. Industrial capitalism, yang dicatat oleh Marx mulai dari pertigaan akhir abad 18th, menandai perkembangan dari the factory system of manufacturing, dengan ciri utama complex division of labor dan routinization of work tasks; dan akhirnya memantapkan dominasi global dari capitalist mode of production. Hasil dari proses tersebut adalah Industrial Revolution, dimana industrialist menggantikan posisi penting dari merchant dalam capitalist system dan mengakibatkan penurunan traditional handicraft skills dari artisans, guilds, dan journeymen. Juga selam masa ini, capitalism menandai perubahan hubungan antara British landowning gentry dan peasants, meningkatkan produksi dari cash crops untuk pasar lebih daripada yang digunakan untuk feudal manor. Surplus ini dihasilkan dengan peningkatan commercial agriculture sehingga mendorong peningkatan mechanization of agriculture. Peningakatan industrial capitalism juga terkait dengan penurunan mercantilism. Pertengahan hingga akhir abad sembilan belas Britain dianggap sebagai contoh klasik dari laissez-faire capitalism. Laissez-faire mendapatkan momentum oleh mercantilism di Britain pada 1840s dengan persetujuan Corn Laws dan Navigation Acts. Sejalan dengan ajaran classical political economists, dipimpin oleh Adam Smith dan David Ricardo, Britain memunculkan liberalism, mendorong kompetisi dan perkembangan market economy. Pada abad 19th, Karl Marx menggabungkan berbagai aliran pemikiran meliputi distribusi sosial dari sumber daya, mencakup karya Adam Smith, juga pemikiran socialism dan egalitarianism, dengan


39

menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel untuk menghasilkan Das Kapital. Ajarannya banyak dianut oleh mereka yang mengkritik ekonomi pasar selama abad 19th dan 20th. Ekonomi Marxist berlandaskan pada labor theory of value yang dasarnya ditanamkan oleh classical economists (termasuk Adam Smith) dan kemudian dikembangkan oleh Marx. Pemikiran Marxist beranggapan bahwa capitalism adalah berlandaskan pada exploitation kelas pekerja: pendapatan yang diterima mereka selalu lebih rendah dari nilai pekerjaan yang dihasilkannya, dan selisih itu diambil oleh capitalist dalam bentuk profit. Pada akhir abad 19th, kontrol dan arah dari industri skala besar berada di tangan financiers. Masa ini biasa disebut sebagai "finance capitalism," dicirikan dengan subordination proses produksi ke dalam accumulation of money profits dalam financial system. Penampakan utama capitalism pada masa ini mencakup establishment of huge industrial cartels atau monopolies; kepemilikan dan management dari industry oleh financiers berpisah dari production process; dan pertumbuhan dari complex system banking, sebuah equity market, dan corporate memegang capital melalui kepemilikan stock. Tampak meningkat juga industri besar dan tanah menjadi subject of profit dan loss oleh financial speculators. Akhir abad 19th juga muncul "marginal revolution" yang meningkatkan dasar pemahaman ekonomi mencakup konsepkonsep seperti marginalism dan opportunity cost. Lebih lanjut, Carl Menger menyebarkan gagasan tentang kerangka kerja ekonomi sebagai

40


opportunity cost dari keputusan yang dibuat pada margins of economic activity. Akhir 19th dan awal 20th capitalism juga disebutkan segagai era "monopoly capitalism," ditandai oleh pergerakan dari laissez-faire phase of capitalism menjadi the concentration of capital hingga mencapai large monopolistic atau oligopolistic holdings oleh banks and financiers, dan dicirikan oleh pertumbuhan corporations dan pembagian labor terpisah dari shareholders, owners, dan managers. Perkembangan selanjutnya ekonomi menjadi lebih bersifat statistical, dan studi tentang econometrics menjadi penting. Statistik memperlakukan price, unemployment, money supply dan variabel lainnya serta perbandingan antar variabel-variabel ini, menjadi sentral dari penulisan ekonomi dan menjadi bahan diskusi utama dalam lapangan ekonomi. Pada quarter terakhir abad 19th, kemunculan dari large industrial trusts mendorong legislation di U.S. untuk mengurangi monopolistic tendencies dari masa ini. Secara berangsur-angsur, U.S. federal government memainkan peranan yang lebih besar dalam menghasilkan antitrust laws dan regulation of industrial standards untuk key industries of special public concern. Pada akhir abad 19th, economic depressions dan boom and bust business cycles menjadi masalah yang tak terselesaikan. Long Depression dari 1870s dan 1880s dan Great Depression dari 1930s berakibat pada nyaris keseluruhan capitalist world, dan menghasilkan pembahasan tentang prospek jangka panjang capitalism. Selama masa 1930s, Marxist commentators seringkali meyakinkan kemungkinan


41

penurunan atau kegagalan capitalism, dengan merujuk pada kemampuan Soviet Union untuk menghindari akibat dari global depression. Macroeconomics mulai dipisahkan dari microeconomics oleh John Maynard Keynes pada 1920s, dan menjadi kesepakatan bersama pada 1930s oleh Keynes dan lainnya, terutama John Hicks. Mereka mendapat ketenaran karena gagasannya dalam mengatasi Great Depression. Keynes adalah tokoh penting dalam gagasan pentingnya keberadaaan central banking dan campur tangan pemerintah dalam hubungan ekonomi. Karyanya "General Theory of Employment, Interest and Money" menyampaikan kritik terhadap ekonomi klasik dan juga mengusulkan metode untuk management of aggregate demand. Pada masa sesudah global depression pada 1930s, negara memainkan peranan yang penting pada capitalistic system di hampir sebagian besar kawasan dunia. Pada 1929, sebagai contoh, total pengeluaran U.S. government (federal, state, and local) berjumlah kurang dari sepersepuluh dari GNP; pada 1970s mereka berjumlah mencapai sepertiga. Peningkatan yang sama tampak pada industrialized capitalist economies, sepreti France misalnya, telah mencapai ratios of government expenditures dari GNP yang lebih tinggi dibandingkan United States. Sistem economies ini seringkali disebut dengan "mixed economies." Selama periode postwar boom, penampakan yang luasa dari new analytical tools dalam social sciences dikembangkan untuk menjelaskan social dan economic trends dari masa ini, mencakup konsep post-industrial society dan welfare statism. Phase dari capitalism sejak awal masa postwar

42


hingga 1970s memiliki sesuatu yang kerap disebut sebagai “state capitalism”, terutama oleh Marxian thinkers. Banyak economists menggunakan kombinasi dari Neoclassical microeconomics dan Keynesian macroeconomics. Kombinasi ini, yang sering disebut sebagai Neoclassical synthesis, dominan pada pengajaran dan kebijakan publik pada masa sesudah World War II hingga akhir 1970s. pemikiran neoclassical mendapat bantahan dari monetarism, dibentuk pada akhir 1940s dan awal 1950s oleh Milton Friedman yang dikaitkan dengan University of Chicago dan juga supply-side economics. Pada akhir abad 20th terdapat pergeseran wilayah kajian dari yang semula berbasis price menjadi berbasis risk, keberadaan pelaku ekonomi yang tidak sempurna dan perlakuan terhadap ekonomi seperti biological science, lebih menyerupai norma evolutionary dibandingkan pertukaran yang abstract. Pemahaman akan risk menjadi signifikan dipandang sebagai variasi price over time yang ternyata lebih penting dibanding actual price. Hal ini berlaku pada financial economics dimana risk-return tradeoffs menjadi keputusan penting yang harus dibuat. Masa postwar boom yang lama berakhir pada 1970s dengan adanya economic crises experienced mengikuti 1973 oil crisis. “stagflation” dari 1970s mendorong banyak economic commentators politicians untuk memunculkan neoliberal policy diilhami oleh laissez-faire capitalism dan classical liberalism dari abad 19th, terutama dalam pengaruh Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Terutama, monetarism, sebuah theoretical alternative dari Keynesianism yang lebih compatible dengan laissez-


43

faire, mendapat dukungan yang meningkat increasing dalam capitalist world, terutama dibawah kepemimpinan Ronald Reagan di U.S. dan Margaret Thatcher di UK pada 1980s. Area perkembangan yang paling pesat kemudian adalah studi tentang informasi dan keputusan. Contoh pemikiran ini seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz. Masalah-masalah ketidakseimbangan informasi dan kejahatan moral dibahas disini seperti karena mempengaruhi modern economic dan menghasilkan dilema-dilema seperti executive stock options, insurance markets, dan Third-World debt relief. Sejarah Merkantilisme Merkantilis periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong eksport

44


(dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern (dari abad ke-16 sampai ke-18, era dimana kesadaran bernegara sudah mulai timbul). Peristiwa ini memicu, untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada jaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan dikalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Merkantilis periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara. Merkantilis periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara. Saat ini, semua ahli ekonomi Eropa antara tahun 1500 sampai tahun 1750 dianggap sebagai merkantilis meskipun ketika itu istilah 'merkantilis' belum dikenal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau pada tahun [1763], dan kemudian dipopulerkan oleh


45

Adam Smith pada tahun 1776. Pada kenyataannya, Adam Smith menjadi orang pertama kali menyebutkan kontribusi merkantilis terhadap ilmu ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Istilah merkantilis sendiri berasal dari bahasa Latin mercari, yang berarti "untuk mengadakan pertukaran," yang berakar dari kata merx, berarti "komoditas." Kata merkantilis pada awalnya digunakan oleh para kritikus seperti Mirabeau dan Smith saja, namun kemudian kata ini juga digunakan dan diadopsi oleh para sejarawan.2 Sejarah Kapitalisme Kapitalisme tidak memiliki suatu definisi universal yang bisa diterima secara luas, namun secara umum merujuk pada satu atau beberapa hal berikut: (1) sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa pada masa abad ke-16 hingga abad ke-19 yaitu di masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan di mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas kewajibannya baik eksplisit maupun implisit serta tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan perlindungan yang diberikan oleh kepenguasaan 2

Jürg Niehans, A History of Economic Theory, pg. 6

46


feodal; (2) teori yang saling bersaing yang berkembang pada abad ke-19 dalam konteks Revolusi Industri, dan abad ke-20 dalam konteks Perang Dingin, yang berkeinginan untuk membenarkan kepemilikan modal, untuk menjelaskan pengoperasian pasar semacam itu, dan untuk membimbing penggunaan atau penghapusan peraturan pemerintah mengenai hak milik dan pasaran; (3) suatu keyakinan mengenai keuntungan dari menjalankan hal-hal semacam itu. Pengertian Lain dari Kapitalisme, khususnya dalam ilmu ekonomi berkaitan dengan produksi dan distribusi, dua hal yang membangkitkan munculnya ekonomi internasional. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Ciri-ciri Kapitalisme dalam lingkup ini adalah: 1. Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. 2. Barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (free market) yang bersifat kompetitif. 3. modal kapital (baik uang maupun kekayaan lain) diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (profit).


47

Sejarah Liberalisme dan Pasar Bebas Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.3 Secara umum, liberalisme mengusahakan suatu masyarakat yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya hak-hak kaum minoritas dijamin. Dalam masyarakat modern, kaum liberal lebih menyukai demokrasi liberal dengan pemilihan umum yang terbuka dan adil, di mana semua warga negara mempunyai hak yang sederajat oleh hukum dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil.4 Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu 3

"'Liberalisme' didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum." Lihat (ed), Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. Selanjutnya, menurut Lord Acton, "Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi."- Lord Acton. 4 Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas."


48

yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela, dan oleh karena itu tanpa maling.Ekonomi pasar bebas adalah ekonomi di mana pasar relatif bebas. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme.5 Sejarah Neo-Liberalisme Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui caracara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. 5

http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme


49

Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat prakapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orangrang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan. Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda.

50


Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hakhak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan kehidupan sendiri" Saat ini, ekonom seperti Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis. Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih 'dikuasai' wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan.Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitasfasilitas sosial lainnya. Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negaranegara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutusekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di


51

negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank. Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul "Anarchy, State, and Utopia", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah "Reaganomics". Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek "Thatcherisme". Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme". Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja

52


sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usahausaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan. Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakankebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitasfasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan


53

inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional. Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua

54


pemikiran diluar rel pasar dianggap salah. Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme. Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agendaagenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi: (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN. Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif


55

menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang. Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah neoliberalisme dihubungkan dengan dukungan untuk perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak dengan tentangan terhadap Keynesianism atau environmentalism. Dalam konteks AS, misalnya, ekonom Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia mendukung Keynesi, income redistribution, dan pengritik pemerintahan George W. Bush. Dalam penggunaan AS, neoliberalisme ("liberalisme baru") biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan, walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-of-left (seperti halnya di Kanada di abad ke20). Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. The overlapping of these usages can


56

create considerable confusion. Dalam penggunaan internasional, presiden Ronald Reagan dan United States Republican Party dipandang sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, di mana istilah ini biasanya diterapkan pada Democrats seperti Democratic Leadership Council. Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negaranegara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barangbarang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka. Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi "pembebasan arus modal" tetapi tidak ada pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar" dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh6. Para Tokoh Neo-Liberalisme Milton Friedman (31 Juli 1912 – 16 November 2006) adalah ekonom Amerika dan intelektual publik. Ia meninggal di San Francisco (California), karena gagal jantung. Lahir di New York, ia adalah 6

http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme.


57

bungsu empat bersaudara dari anak keluarga imigran Yahudi asal Ukraina. Ia telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makro-ekonomi, mikro-ekonomi, sejarah ekonomi, dan statistik kepengacaraan kapitalisme laissezfaire. Pada 1976, dia mendapat Penghargaan Hadiah Nobel "untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi".7 Sebagai ahli ekonomi yang legendaris dan memperjuangkan kebebasan individu, ia telah mempengaruhi kebijakan ekonomi tiga Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan serta Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Dalam buku-bukunya, kolom Majalah Newsweek, dan sebuah show televisi publik, ia memperjuangkan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Pejabat-pejabat Amerika Serikat memuji sumbangannya yang telah menyampaikan kepada jutaan orang sebuah pengertian manfaat ekonomi dari pasar bebas yang kompetitif. Ia sempat melihat pembaharuan pasar bebas menyebar ke bekas dunia komunis dan Amerika Latin. Monopoli, Oligopoli, Monopsoni, Oligopsoni Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis". Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah 7

http://id.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman.

58


barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau — lebih buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black market). Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan dengan beberapa cara; salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya. Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang


59

biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai satusatunya produsen di pasar.8 Pasar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaanperusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat 8

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli"


60

homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebagiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Ologopsoni, adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Monopsoni, adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.Kondisi Monopsoni sering terjadi didaerah-daerah Perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Perlu diteliti lebih jauh dampak fenomena ini, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Monopsoni sehingga tingkat kesejahteraan petani berpengaruh. Salah satu contoh monopsoni juga adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan Kereta Api di Indonesia hanya ada satu yakni KAI, oleh karena itu, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh KAI.




61

BAB 2 Sejarah Perusahaan Multinasional Sejarah VOC Kapitalisme, liberalisme dan kolonialisme diaduk dalam satu bentuk ekspansi yang sangat eksploitatif, yang salah satu contohnya adalah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama, yang pada tahun 1497-1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Semenanjung Harapan (Cape of Good Hope) di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur, yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan, demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang

62


kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman – kolonisasi- dilakukan oleh Belanda dengan kerajaankerajaan di Jawa, Sumatera dan Maluku, sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi (pemukiman). Bangsa Portugis, yang terlebih dahulu datang ke Indonesia sebelum Belanda, selain di Malakka, memusatkan perhatian mereka di kepulauan Maluku, yang kaya akan rempah-rempah –komoditi langka dan sangat mahal di Eropa. Setelah dapat mematahkan perlawanan rakyat Maluku tahun 1511, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku selama sekitar 100 tahun. Pada akhir abad 16, Inggris dan Belanda mulai menunjukkan minatnya di wilayah Asia Tenggara dan melakukan beberapa pelayaran ke wilayah ini, antara lain dilakukan oleh James Lancaster tahun 1591, dua bersaudara Frederik dan adiknya, Cornelis de Houtman tahun 1595 dan kemudian tahun 1599, Jacob van Neck tahun 1598. Lancaster datang lagi tahun 1601. Ketika de Houtman bersaudara tahun 1596 pertama kali tiba di Banten, mereka disambut dengan sangat ramah, demikian juga dengan para pedagang lain, yang setelah itu makin banyak datang ke Jawa, Sumatera dan Maluku. Sebelum Belanda membuat Jayakarta/Sunda Kalapa (setelah menduduki Jayakarta, Belanda kemudian menamakannya Batavia) menjadi pelabuhan yang merupakan basis perdagangan dan kubu militernya, pelabuhan Banten adalah pelabuhan internasional yang terbesar di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan antar benua. Ketika kembali ke Asia Tenggara tahun 1599, Houtman bersaudara terlibat pertempuran melawan kerajaan Aceh, di mana Cornelis tewas dan Frederik


63

ditawan, dan setelah dibebaskan tahun 1602, ia kembali ke Amsterdam. Selama di penjara, ia sempat belajar bahasa Melayu dan menerbitkan kamus Melayu pertama pada tahun 1603. Adalah para pedagang Inggris yang memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia pada 31 Desember 1600 yang dinamakan The Britisch East India Company dan berpusat di Calcutta. Kemudian Belanda menyusul tahun 1602 dan Prancis pun tak mau ketinggalan dan mendirikan French East India Company tahun 1604. Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negaranegara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, Perancis dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapai masalah ini, oleh Staaten Generaal di Belanda VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak, atas nama Pemerintah Belanda –yang waktu itu masih berbentuk Republik- untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan, bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC, dapat bertindak seperti layaknya satu negara. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602 meliputi: a. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri;

64


b. Hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk: 1. memelihara angkatan perang, 2. memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, 3. merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda, 4. memerintah daerah-daerah tersebut, 5. menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan 6. memungut pajak. Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan pada 1610 Pieter Both diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama (1610-1614). Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605 – 1611) dan setelah itu menjadi Gubernur untuk Maluku (1621 – 1623). Belanda konsisten menggunakan kekuatan bersenjata untuk memuluskan perdagangannya dan menjalankan taktik divide et impera (memecahbelah dan kemudian menguasai). Apabila ada konflik internal di satu kerajaan, atau ada pertikaian antara satu kerajaan dengan kerajaan tetangganya, Belanda membantu salah satu pihak untuk mengalahkan lawannya, dengan imbalan yang sangat menguntungkan bagi Belanda, termasuk antara lain memperoleh sebagian wilayah yang bersama-sama dikalahkan. Dengan tipu muslihat dan bantuan penguasa setempat, Belanda berhasil mengusir Portugis dari wilayah yang mereka kuasai di Maluku, yang sangat kaya akan rempah-rempah, yang mahal harganya di Eropa. Jayakarta, adalah Jajahan VOC Pertama, menunjukkan bahwa perusahaan multinasional


65

memegang peranan penting dalam kolonialisme. Bukti tertua mengenai eksistensi pemukiman penduduk yang sekarang bernama Jakarta adalah Prasasti Tugu yang tertanam di desa Batu Tumbuh, Jakarta Utara. Prasasti terebut berkaitan dengan 4 prasasti lain yang berasal dari zaman kerajaan Hindu, Tarumanegara ketika diperintah oleh Raja Purnawarman. Berdasarkan Prasasti Kebon Kopi, nama Sunda Kalapa (Sunda Kelapa) sendiri diperkirakan baru muncul abad sepuluh. Pemukiman tersebut berkembang menjadi pelabuhan, yang kemudian juga dikunjungi oleh kapal-kapal dari mancanegara. Hingga kedatangan orang Portugis, Sunda Kalapa masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu lain, Pakuan Pajajaran. Sementara itu, Portugis telah berhasil menguasai Malakka, dan tahun 1522 Gubernur Portugis d’Albuquerque mengirim utusannya, Enrique Leme yang didampingi oleh Tome Pires untuk menemui Raja Sangiang Surawisesa. Pada 21 Agustus 1522 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Pajajaran dan Portugis. Diperkirakan, langkah ini diambil oleh Raja Pakuan Pajajaran guna memperoleh bantuan dari Portugis dalam menghadapi ancaman kerajaan Islam Demak, yang telah menghancurkan beberapa kerajaan Hindu, termasuk Majapahit. Namun ternyata perjanjian ini sia-sia saja, karena ketika diserang oleh Kerajaan Islam Demak, Portugis tidak membantu mempertahankan Sunda Kalapa. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pelabuhan Sunda Kalapa diserang oleh tentara Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, Panglima Perang asal Gujarat, India, dan jatuh pada 22 Juni 1527, dan setelah berhasil direbut, namanyapun

66


diganti menjadi Jayakarta. Setelah Fatahillah berhasil mengalahkan dan mengislamkan Banten, Jayakarta berada di bawah kekuasaan Banten, yang kini menjadi kesultanan. Ironisnya, kini tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari “kelahiran” Jakarta. Jelas tanggal ini tidak mencerminkan berdirinya kota Jakarta, karena dari berbagai prasasti, telah terbukti bahwa Sunda Kalapa telah ada sejak abad 10. Ironis, karena hari penaklukkan Jakarta yang dipimpin oleh seorang asing, ditetapkan sebagai hari “kelahiran” Jakarta. Pieter Both yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan Banten, karena pada waktu itu di Banten telah banyak kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa lain seperti Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, sedangkan Jayakarta/Sunda Kalapa masih merupakan pelabuhan kecil. Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun satu rumah kayu dengan fondasi batu di Jayakarta, sebagai kantor dagang. Kemudian mereka menyewa lahan sekitar 1,5 hektar di dekat muara di tepi bagian timur Sungai Ciliwung, yang menjadi kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang Belanda, dan bangunan utamanya dinamakan Nassau Huis. Ketika Jan Pieterszoon Coen menjadi Gubernur Jenderal (1618 – 1623), ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassau Huis yang dinamakan Mauritius Huis, dan membangun tembok batu yang tinggi, di mana ditempatkan beberapa meriam. Tak lama kemudian, ia membangun lagi tembok setinggi 7 meter yang mengelilingi areal yang mereka sewa, sehingga kini benar-benar merupakan satu benteng yang kokoh,


67

dan mulai mempersiapkan untuk menguasai Jayakarta. Dari basis benteng ini pada 30 Mei 1619 Belanda menyerang tuan rumah, yang memberi mereka izin untuk berdagang, dan membumihanguskan keraton serta hampir seluruh pemukiman penduduk. Berawal hanya dari bangunan separuh kayu, akhirnya Belanda menguasai seluruh kota, dan kemudian seluruh Nusantara. Semula Coen ingin menamakan kota ini sebagai Nieuwe Hollandia, namun de Heeren Seventien di Belanda memutuskan untuk menamakan kota ini menjadi Batavia, untuk mengenang bangsa Batavir, yaitu bangsa Germania yang bermukim di tepi Sungai Rhein yang kini dihuni oleh orang Belanda. Dan nama Batavia ini digunakan oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Dengan demikian, Batavia (Sunda Kelapa, Jayakarta, Jakarta) adalah jajahan Belanda pertama di Nusantara. Entah sejak kapan, penduduk di kota Batavia dinamakan –atau menamakan diri- orang Betawi, yang mengambil nama dari Batavia tersebut. Dilihat dari sejarah dan asal-usulnya, jelas penamaan ini keliru. Tanggal 30 Mei 1619 dapat ditetapkan sebagai awal penjajahan Belanda di bumi Nusantara, yang berakhir tanggal 9 Maret 1942, yaitu dengan resmi menyerahnya Pemerintah India Belanda kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Legalisasi perbudakan dimulai oleh VOC, menunjukkan bahwa perusahaan multinasional adalah pelopor perbudakan setelah kehadiran banyak agama untuk membebaskannya. Perbudakan memang telah ada sebelum orangorang Eropa datang ke Asia Tenggara, namun di

68


masa VOC, berdasarkan Bataviase Statuten (Undang-Undang Batavia) tahun 1642, perbudak diresmikan dengan adanya Undang-Undang Perbudakan. Sebagian besar perbudakan terjadi di Jawa, namun budak-budak tersebut berasal dari luar Jawa, yaitu para tawanan dari daerah-daerah yang ditaklukkan Belanda, seperti dari pulau Banda tahun 1621, di mana 883 orang (176 orang mati dalam perjalanan) dibawa ke pulau Jawa dan dijual sebagai budak. Perdagangan budak di seluruh dunia memang telah terjadi sejak ribuan tahun lalu, terutama di zaman Romawi. Yang diperdagangkan di pasar budak adalah rakyat, serdadu, perwira dan bahkan bangsawan dari negara-negara yang kalah perang dan kemudian dijual sebagai budak. Selama Perang Salib/Sabil yang berlangsung sekitar 200 tahun, ratusan ribu orang dari berbagai etnis yang ditawan, dijual sebagai budak sehingga membanjiri pasar budak, dan mengakibatkan anjloknya harga budak waktu itu. Dari abad 15 sampai akhir abad 19, seiring dengan kolonialisme negara-negara Eropa terhadap negara-negara atau wilayah yang mereka duduki di Asia, Afrika dan Amerika, perdagangan budak menjadi sangat marak, juga terutama untuk benua Amerika, di mana para penjajah memerlukan tenaga kerja untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan. Di Amerika Serikat –negara yang mengklaim sebagai sokoguru demokrasiperbudakan secara resmi baru dihapus tahun 1865, namun warga kulit hitam masih harus menunggu seratus tahun lagi, sampai mereka memperoleh hak memilih dan dipilih. Di Afrika, Belanda memiliki 2 portal perdagangan budak. Satu di St. George d’Elmina, Gold Coast (sekarang Ghana) dan satu lagi


69

di Pulau Goree, Senegal. Melalui kedua portal tersebut Belanda membawa budak-budak yang mereka beli dari orang-orang Arab pedagang budak. Pedagang-pedagang budak orang Arab bekerjasama dengan orang-orang Afrika menculik warga Afrika dari desa-desa di pedalaman Afrika -tak pandang bulu, laki-laki, perempuan dan anak-anak- dan kemudian menjual mereka sebagai budak. Selama kurun waktu lebih dari 300 tahun, berjuta-juta orang Afrika diculik dan kemudian dijual sebagai budak. Sebelum dibawa dengan kapal ke negara-negara tujuan pembeli, mereka disekap secara tidak manusiawi dan berjejal-jejal –termasuk anak-anak dan perempuan- di penjara-penjara, tanpa adanya sinar matahari, udara dan air bersih. Biasanya sekitar 20% dari budak-budak tersebut mati di tengah jalan, karena penyakit, mogok makan, siksaan atau bunuh diri, namun yang dibawa ke benua Amerika, jumlah yang mati dalam perjalanan mencapai 40-50%. Selain mengontrak orang-orang Eropa dan pribumi untuk menjadi serdadu di dinas ketentaraan India-Belanda, juga terdapat pasukan yang terdiri dari yang dinamakan Belanda Hitam (zwarte Nederlander), yaitu mantan budak yang dibeli dari Afrika. Mulai tahun 1830, di Gold Coast (Ghana) Afrika Barat, Belanda membeli budak-budak, dan melalui St George d’Elmina dibawa ke India Belanda untuk dijadikan serdadu. Untuk setiap kepala, Belanda membayar f 100,- kepada Raja Ashanti. Sampai tahun 1872, jumlah mereka mencapai 3.000 orang dan dikontrak untuk 12 tahun atau lebih. Berdasarkan Nationaliteitsregelingen (Peraturan Kewarganegaraan), mereka masuk kategori berkebangsaan Belanda, sehingga mereka

70


dinamakan Belanda Hitam (zwarte Nederlander). Karena mereka tidak mendapat kesulitan dengan iklim di Indonesia, mereka menjadi tentara yang tangguh dan berharga bagi Belanda, dan mereka menerima bayaran sama dengan tentara Belanda. Namun dari gaji yang diterima, mereka harus mencicil uang tebusan sebesar f 100,-. Memang orang Belanda tidak mau rugi, walaupun orangorang ini telah berjasa bagi Belanda dalam mempertahankan kekuasaan mereka di India Belanda. Sebagian besar dari mereka ditempatkan di Purworejo. Tahun 1950, tersisa sekitar 60 keluarga Indo-Afrika yang dibawa ke Belanda dalam rangka “repatriasi.” Walaupun kekuasaan dari VOC berpindah kepada Pemerintah India-Belanda, perdagangan budak berlangsung terus, dan hanya terhenti selama beberapa tahun ketika Inggris berkuasa di India-Belanda (The British inter-regnum). Perang koalisi di Eropa juga berpengaruh terhadap masalah perbudakan di India-Belanda. Ketika Inggris menaklukkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan di India Belanda tahun 1811, pada tahun 1813 Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles melarang perdagangan budak. Namun dengan adanya perjanjian perdamaian di Eropa, kembali membawa perubahan di India Belanda di mana Belanda “menerima kembali” India-Belanda dari tangan Inggris pada tahun 1816. Pada tahun itu juga Pemerintah India Belanda memberlakukan kembali perdagangan budak. Tahun 1789 tercatat 36.942 budak di Batavia dan sekitarnya. Tahun 1815 tercatat 23.239 budak, ketika di bawah kekuasaan Inggris. Tahun 1828 tercatat 6.170 budak. Tahun 1844 masih terdapat 1.365 budak di Batavia. Dari


71

data/tabel di bawah ini terlihat, bahwa antara tahun 1679 – 1699, lebih dari 50% penduduk Batavia adalah budak. Barulah pada 7 Mei 1859 dibuat UndangUndang untuk menghapus perbudakan, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1860. Namun ini tidak segera diberlakukan di seluruh wilayah India-Belanda. Di Bali pembebasan budak baru berlangsung tahun 1877, dan di beberapa daerah lain masih lebih belakang dari ini. Di Belanda sendiri, perbudakan baru secara resmi dihapus pada 1 Juli 1863. Pada bulan Agustus 2001, dalam Konferensi internasional di Durban, Afrika Selatan, baru beberapa negara Eropa secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas perbudakan tersebut, namun belum ada satupun negara bekas penjajah yang memberi kompensasi. Pembantaian oleh Belanda di Pulau Banda. Hongi Tochten. Tidak lama setelah kedatangan mereka di Maluku, para pedagang Belanda melakukan cara-cara yang kejam untuk menguasai wilayah yang sangat banyak memberi kenguntung bagi mereka, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen terhadap pulau Banda pada tahun 1621,9 Dari Batavia, dia membawa armada yang terdiri dari 13 kapal besar, tiga kapal pengangkut perlengkapan serta 36 kapal kecil. Pasukannya terdiri dari 1.655 orang Eropa (150 meninggal dalam perjalanan) dan diperkuat dengan 250 orang dari garnisun di Banda. Ini adalah kekuatan terbesar yang dikerahkan Belanda pada waktu itu ke wilayah Maluku, sehingga tidak 9

lihat: Willard A. Hanna (ed), Indonesian Banda: Colonialism and its Altermath in the Nutmeg Islands, (Maluku: Yayasan Warisan dan Budaya Banda Neira, 1991.)

72


diragukan lagi keberhasilannya. 286 orang Jawa dijadikan pengayuh kapal. Selain itu terdapat 80 – 100 pedagang Jepang; beberapa diantaranya adalah pendekar Samurai yang kemudian berfungsi sebagai algojo pemenggal kepala. Ini merupakan kerjasama pertama antara Belanda dan Jepang dalam penjajahan di Indonesia. Dalam waktu singkat, perlawanan rakyat Banda dapat dipatahkan oleh tentara Belanda. Penduduk kepulauan Banda yang tidak tewas, ditangkap dan mereka yang tidak mau menyerah kepada Belanda, melompat dari tebing yang curam di pantai sehingga tewas. Semua pimpinan rakyat Banda yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda dijatuhi hukuman mati yang segera dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap pimpinan rakyat Banda pada 8 Mei 1621, Letnan (Laut) Nicholas van Waert menulis antara lain: “… Keempatpuluh empat tawanan dibawa ke Benteng Nassau, delapan Orang Kaya (pemuka adat di Banda) dipisahkan dari lainnya, yang dikumpulkan seperti domba. Dengan tangan terikat, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng dari bambu dan dijaga ketat. Mereka dituduh telah berkonspirasi melawan Tuan Jenderal dan telah melanggar perjanjian perdamaian. Enam serdadu Jepang melaksanakan eksekusi dengan samurai mereka yang tajam. Para pemimpin Banda dipenggal kepalanya kemudian tubuh mereka dibelah empat. Setelah itu menyusul 36 orang lainnya, yang juga dipenggal kepalanya dan tubuhnya dibelah empat. Eksekusi ini sangat mengerikan untuk dilihat. Semua tewas tanpa mengeluarkan suara apa pun, kecuali satu orang yang berkata dalam bahasa Belanda “Tuan-tuan, apakah kalian tidak mengenal belas kasihan”, yang ternyata tidak ada gunanya. Kejadian yang sangat menakutkan itu membuat kami menjadi bisu. Kepala dan bagianbagian tubuh orang-orang Banda yang telah dipotong,


73

ditancapkan di ujung bambu dan dipertontonkan. Demikianlah kejadiannya: Hanya Tuhan yang mengetahui siapa yang benar. Kita semua, sebagai yang menyatakan beragama Kristen, dipenuhi rasa kecemasan melihat bagaimana peristiwa ini berakhir, dan kami merasa tidak sejahtera dengan hal ini ..”.10

Para pengikut tokoh-tokoh Banda beserta seluruh keluarga mereka dibawa dengan kapal ke Batavia untuk kemudian dijual sebagai budak. Jumlah seluruh warga Banda yang dibawa ke Batavia adalah 883 orang terdiri dari 287 pria, 356 perempuan dan 240 anak-anak. 176 orang meninggal dalam perjalanan. Banyak di antara mereka yang meninggal karena siksaan, kelaparan atau penyakit. Demikianlah pembantaian massal pertama yang dilakukan oleh Belanda di Bumi Nusantara. Kekejaman Belanda tidak terbatas terhadap pribumi di Maluku, melainkan juga terhadap para pesaing mereka, dalam hal ini orangorang Inggris. Persaingan antara Belanda dan Inggris untuk menguasai rempah-rempah di Maluku mencapai puncaknya pada tahun 1623, dua tahun setelah pembantaian rakyat Banda, di mana para pedagang Inggris juga dibantai oleh serdadu bayaran VOC. Para pedagang Inggris tersebut dibunuh secara kejam oleh Belanda; leher mereka disembelih seperti anjing. 10

Laporan ini dikutip oleh Willard A. Hanna dari “De Verovering der Banda-Eilanden,” Bijdragen van het Koninklijke Institut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van NederlandschIndie, Vol. II (1854), hlm. 173. Laporan ini semula beredar secara anonim di Belanda, namun cendekiawan Belanda yang terkenal, H.T. Colenbrander menghubungkan ini dengan salah seorang perwira dari Gubernur Jenderal Coen, yaitu Nicholas van Waert tersebut.


74

“… It was on Ambon in 1623 that the Dutch slaughtered the English traders they found there, cutting their throats like dogs …”11

Secara perlahan-lahan, Belanda menyingkirkan pesaing-pesaing perdagangan mereka dari Eropa, yaitu Portugis, Spanyol dan Inggris, dan dengan demikian berhasil memegang monopoli atas perdagangan rempah-rempah dari wilayah Maluku ke Eropa. Para penguasa setempat yang tidak bersedia memenuhi keinginan VOC disingkirkan dengan segala cara, dan kemudian diganti dengan Raja, Sultan atau penguasa lain yang patuh kepada Belanda. Dengan cara ini VOC dapat memaksa penguasa setempat untuk membuat kebijakan dan peraturan yang sangat menguntungkan VOC, namun merugikan rakyat setempat. Para penguasa boneka Belanda, disamping memperoleh “kekuasaan”, juga mendapat keuntungan materi. Dengan mereka, VOC membuat perjanjian yang dinamakan “kontrak extirpatie”, yaitu menebang dan memusnahkan semua pohon cengkeh dan pala di wilayahnya, dan tidak mengizinkan rakyat mereka untuk menanam kembali dan memelihara pohon rempah-rempah tersebut. Sebagai imbalannya, para penguasa memperoleh uang sebagai pengganti kerugian yang dinamakan recognitie-penningen. Di bawah Gubernur Jenderal Mattheus de Haan (1725 – 1729) dan kemudian dilanjutkan oleh Diederik Durven (1729 – dipecat tahun 1732) dilakukan extirpartie secara besar-besaran, guna menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi. 11

lihat: Laurens van der Post: “The Admiral's Baby”, John Murray, London, 1996.


75

Untuk melaksanakan extirpatie tersebut, setiap tahun VOC melakukan pelayaran hongi atau “Hongi tochten”, yaitu armada yang terdiri dari sejumlah kora-kora, kapal tradisional Ternate-Tidore. Menurut catatan statistik Kompeni, sebagai hasil extirpatie dari Hongi tochten yang hanya berlangsung satu tahun, yaitu dari 10 Desember 1728 sampai 17 Desember 1729 telah dimusnahkan lebih dari 96.000 pohon dan dari 14 Juli 1731 sampai 27 Juli 1732 telah habis dimusnahkan 117.000 pohon rempah-rempah di Pulau-Pulau Makian, Moti, Weda, Maba dan Ternate. Kekejaman bangsa Belanda tidak hanya dirasakan oleh rakyat jajahannya atau pesaingpesaing mereka dari Eropa saja, melainkan juga dirasakan oleh etnis Tionghoa yang ada di Batavia, sebagaimana dilakukan oleh Adriaen Valckenier, yang menjadi Gubernur Jenderal India Belanda dari tahun 1737 - 1741. Selain melanjutkan budaya korupsi dan penindasan serta eksploitasi rakyat jajahannya, Valckenier juga menilai, peningkatan yang sangat pesat jumlah orang Tionghoa yang ada di Batavia telah menjadi ancaman bagi orang Belanda. Sebenarnya pada mulanya Belanda mendatangkan orang-orang Tionghoa dari Tiongkok ke India Belanda terutama untuk menjadi kuli di perkebunan. Namun banyak dari mereka yang berhasil menjadi pedagang, pengusaha dan rentenir uang, dengan kedudukan sebagai lapisan menengah yang berfungsi sebagai perantara antara orang Eropa dan pribumi. Sekitar tahun 1690, penguasa VOC mencoba mulai membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia/Jawa, namun tidak berhasil, karena adanya kolusi antara para pengusaha yang terus

76


mendatangkan kuli dari Tiongkok dan pejabat administrasi VOC yang menerima suap. Para pengusaha Belanda juga memperoleh manfaat dengan adanya kuli murah, rajin dan patuh, dibandingkan dengan pribumi yang sering membangkang, melawan dan bahkan melakukan pemberontakan. Namun, lama kelamaan jumlah mereka semakin meningkat dan mencapai puluhan ribu orang, dan menjelang tahun 1740, separuh penduduk di Batavia dan sekitarnya adalah orang Tionghoa. Mereka juga telah menguasai berbagai bidang ekonomi dan usaha, yang menjadi ancaman bagi orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, karena dengan adanya pesaing etnis Tionghoa, keuntungan mereka menjadi sangat berkurang. Salah satu bidang usaha yang dikuasai oleh etnis Tionghoa adalah perkebunan tebu di sekitar Batavia. Tahun 1740, pasar gula mengalami kemerosotan karena selain adanya persaingan dari Brasilia yang menjual gula lebih murah, juga pasar di Eropa telah jenuh. Puluhan pedagang gula mengalami kebangkrutan dan harus memberhentikan kuli-kuli mereka dari Tiongkok. Pengangguran besar-besaran yang mendadak ini memunculkan kelompok-kelompok yang menjurus kepada gang (komplotan) kriminal. Gang-gang tersebut juga tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Para penguasa VOC kemudian mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini, dengan mendeportasi kuli-kuli dari Tiongkok tersebut ke Ceylon dan Afrika Selatan, yang juga koloni VOC waktu itu. Deportasi dengan kapal laut ini dimulai pada bulan Juli 1740. Tak lama setelah dimulainya


77

deportasi kuli-kuli Tionghoa ke Ceylon, muncul desas-desus, bahwa kuli-kuli itu dibunuh dan kemudian dilemparkan ke laut. Terpancing dengan isu tersebut, banyak kuli Tionghoa mempersenjatai diri mereka dan mulai mengadakan perlawanan, dan bahkan merencanakan akan menyerang Batavia. Tanggal 8 Oktober malam, suasana di Batavia sangat mencekam, karena diberitakan, bahwa orang-orang Tionghoa di dalam kota Batavia akan bergabung dengan warga Tionghoa dari sekitar Batavia. Pada 9 Oktober 1740 Gubernur Jenderal Valckenier mengeluarkan perintah untuk menggeledah 5.000 keluarga Tionghoa yang tinggal di lingkungan benteng Batavia dan sekitarnya. Namun yang terjadi dalam 3 hari kemudian adalah pembantaian terhadap semua orang Tionghoa di Batavia. Setiap orang Tionghoa yang ditemui langsung dibunuh, dan bahkan yang berada di rumah sakit juga dibantai (lihat: Vermeulen, J.Th., De Chineezen Turbulenten te Batavia, 1938). Georg Bernhard Schwarz, seorang Jerman yang berasal dari Remstal, dekat Stuttgart, Jerman, pada 1751 dalam tulisan yang diterbitkan di Heilbronn, Jerman, dengan judul “Merkwürdigkeiten” menuturkan pengalama-nnya ketika ia ikut dalam pembantaian etnis Tionghoa di Batavia. Ia menuliskan, bahwa ia membunuh orang Tionghoa beserta seluruh keluarganya di Batavia, yang adalah tetangganya sendiri, walaupun mereka sebenarnya adalah kenalan baik dan tidak mempunyai masalah pribadi satu dengan lainnya.12 Diperkirakan sekitar 12

Lihat: Seemann, Heinrich, Spuren einer Freundschaft. Deutsch – Indonesische Beziehungen Jahrhundert, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2000), vom 16. bis 19.

78


24.000 orang etnis Tionghoa yang tewas dibantai oleh orang-orang Belanda dan Eropa lainnya pada bulan Oktober 1740. Dari sisa yang hidup, banyak yang melarikan diri ke Jawa Tengah dan bergabung dengan kelompok pemberontak di bawah pimpinan Raden Mas Said. Mereka kemudian menyerang pos pertahanan Belanda di Semarang dan Rembang. Sebagian lagi melarikan diri ke Kalimantan Barat. Ini merupakan pembantaian etnis (genocide) terbesar pada waktu itu, dan ketika berita ini sampai di Eropa, hal ini sangat memalukan bangsa Belanda yang bertepuk dada sebagai penganut ajaran Kristen yang taat, namun bukan saja melakukan perbudakan, melainkan juga pembantaian etnis secara massal. Gubernur Jenderal Valckenier dan Wakil Gubernur Jenderal Baron von Imhoff saling menyalahkan atas terjadinya genocide tersebut. Valckenier sendiri kemudian dipanggil pulang dan meninggal ketika dalam tahanan. Setelah Valckenier dipanggil pulang tahun 1741, jabatan Gubernur Jendral untuk sementara dipegang oleh Johannes Thedens, sebelum diganti oleh Gustaf Wilhelm Baron van Imhoff (1743 – 1750), yang adalah orang Jerman. Masalah pembantaian etnis Tionghoa yang sangat mencoreng wajah Belanda, berhasil ditutuptutupi dan kemudian hilang begitu saja. Tak ada satu orang pun dari pelaku pembantaian yang dimajukan ke pengadilan. Di Den Haag, Belanda, sejak Januari 2003 International Criminal Court - ICC (Pengadilan Kejahatan Internasional) memulai kegiatannya, dan Menlu Belanda waktu itu, van Aartsen menyatakan, bahwa dengan demikian “Den Haag is the capital of international justice.” (Den Haag adalah pusat


79

keadilan dunia), karena sebelumnya di Den Haag juga terdapat Intenational Court of Justice. Dalam Statuta Roma yang menjadi landasan dari ICC disebutkan, bahwa kejahatan tertinggi adalah pembantaian etnis (genocide), dan setelah itu, kejahatan terbesar kedua adalah Kejahatan Atas Kemanusiaan (crimes against humanity). Sejak tahun 1780-an terjadi peningkatan biaya dan menurunnya hasil penjualan, yang menyebabkan kerugian perusahaan dagang tersebut. Hal ini disebabkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pegawai VOC di Asia Tenggara, dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi, termasuk para residen. Misalnya beberapa residen Belanda memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil produksi kepada mereka dengan harga yang sangat rendah, dan kemudian dijual lagi kepada VOC melalui kenalan atau kerabatnya yang menjadi pejabat VOC dengan harga yang sangat tinggi. Karena korupsi, lemahnya pengawasan administrasi dan kemudian konflik dengan pemerintah Belanda sehubungan dengan makin berkurangnya keuntungan yang ditransfer ke Belanda karena dikorupsi oleh para pegawai VOC di berbagai wilayah, maka kontrak VOC yang jatuh tempo pada 31 Desember 1979 tidak diperpanjang lagi dan secara resmi dibubarkan tahun 1799. Setelah dibubarkan, plesetan VOC menjadi Vergaan Onder Corruptie (Hancur karena korupsi). Setelah VOC dibubarkan, daerah-daerah yang telah menjadi kekuasaan VOC, diambil alih –termasuk utang VOC sebesar 134 juta gulden- oleh Pemerintah Belanda, sehingga dengan demikian politik kolonial resmi ditangani sendiri oleh Pemerintah Belanda. Yang


80

menjalankan politik imperialisme secara sistematis, dengan tujuan menguasai seluruh wilayah, yang kemudian dijadikan sebagai daerah otonomi yang dinamakan India-Belanda (Nederlands-Indië) di bawah pimpinan seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC terakhir, Pieter Gerardus van Overstraten (1797 – 1799), menjadi Gubernur Jenderal Pemerintah India-Belanda pertama (1800 – 1801). Sejarah Perusahaan Britania Raya Perusahaan Hindia Timur Britania, kadangkala disebut sebagai John Company, merupakan sebuah perusahaan saham-gabungan dari para investor, yang diberikan Royal Charter oleh Elizabeth I pada 31 Desember 1600, dengan tujuan untuk menolong hak perdagangan di India. Royal Charter (Piagam Kerajaan) secara efektif memberikan perusahaan yang baru berdiri ini sebuah monopoli dalam seluruh perdagangan di Hindia Timur. Perusahaan berubah dari sebuah gabungan perdagangan komersial ke salah satu yang memerintah India ketika perusahaan ini mengambil fungsi pemerintahan dan militer tambahan, sampai pembubarannya pada 1858.13 Adam Smith menulis, "Perbedaan antara konstitusi Britania yang jenius yang melindungi dan memerintah Amerika Utara, dan dari yang perusahaan perdagangan menekan dan mendominasi Hindia Timur, tidak dapat mungkin dapat digambarkan dari perbedaan "state" dari negara-negara tersebut."14 13

"http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Hindia_Timur_Brit

ani"


81

Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Eropa Beberapa perusahaan dagang besar dari Inggris seperti perusahaan Merchants Adventurers mendahului Negara kebangsaan moderen. Kerajaankerajaan besar abad ke-19 seperti Inggris, Perancis, Belanda dan bahkan Denmark masing-masing bertindak sebagai pelindung organisasi-organisasi dagang swasta yang berkeliaran di bumi ini untuk mencari pasar dan sumber bahan mentah.Di antara perusahaan multinasional yang paling tua di Eropa antara lain: Unilever (Inggris-Belanda) dan Shell (Inggris).15 Perusahaan MNC Eropa lainnya seperti BP (British Petroleum) dari Inggris menguasai sekitar 50% cadangan minyak yang diketahui terdapat pada Lekuk Utara Alaska. Kompetisi oligopolistik antara MNC AS dengan MNC Eropa pada akhir Tahun 1960-an, ditanggapi pemerintah-pemerintah Eropa dengan membendung tantangan Amerika Serikat seperti di Inggris dengan menciptakan dua proyek raksasa terbesar yaitu British Leyland Motor Company dan International Computers Ltd. Di Perancis, pada tahun 1970 dua perusahaan, Usinor dan Wendel-Sidelor menghasilkan duapertiga produksi baja kasar Perancis.16 Dewasa ini MNC-MNC Eropa yang terkenal dalam bursa perdagangan internasional, di antaranya: Mercedez, BMW, Fiat, Ferarri, Ducatti, Renault, Volkswagen, Siemens, Ericsson, Philips, British Petroleum, Shell, Vodafone, Nokia dan lain14

Lihat, Nick Robins (ed), The world's first multinational: New Statesman, 13 Desember 2004. 15 Richard J. Barnet dan Ronald E. Muller, Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional, (Jakarta: LP3ES, 1984), h.8,20. 16 Ibid, h.36.


82

lain. MNC-MNC Eropa saling berkompetisi dengan MNC-MNC Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Amerika Sejumlah 298 MNC terkenal yang berbasis di Amerika Serikat, memperoleh 40% dari seluruh keuntungan bersihnya di luar AS. Pada tahun 1972 misalnya, United Brands melaporkan keuntungan sebesar 72,1% dari modal bersih, Parker Pen sebesar 51,2% dan Exxon sebesar 52,5%. Pada tahun 1973, tujuh bank terbesar di AS memperoleh 40% keuntungan total dari luar negeri, meningkat dari 23% pada tahun 1971.17 Kekuatan pendorong di balik kompetisi oligopolistik adalah keharusan bertumbuh dan perluasan korporasi. IBM menguasai kira-kira 40% pasar komputer dunia. Tujuh perusahaan minyak raksasa yang terkenal sebagai “tujuh bersaudara” menguasai lebih dari duapertiga minyak dan gas alam dunia; ketiga perusahaan pembuat mobil terkenal yang berbasis di Amerika Serikat18 menguasai lebih dari 50% pasar dunia pada tahun 1960-an.19 Beberapa MNC Amerika Serikat yang terkenal saat ini, di antaranya: Motorola, Alcatel, Ford, General Motor, Chrysler, Mc. Donalds, KFC, Coca Cola, Caltex, Chevron, Freeport, Nike, American Express, IBM, Abbott dan sebagainya. Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Asia 17

Ibid, h.6. Ketiga perusahaan otomotif terbesar di AS, yaitu: General Motors, Ford dan Chrysler. 19 Op.cit, h.29. 18


83

Dewasa ini MNC-MNC di Asia dipelopori oleh Jepang dan Negara-negara NICs (Newly Industrialized Countries) seperti: Hongkong, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Dalam hal ini MNCMNC Jepang lebih unggul di segala bidang dibanding dengan MNC-MNC Negara Asia lainnya karena memiliki strategi dan system yang lebih menguntungkan.20 Di antara MNC-MNC Jepang yang terkenal, yaitu: Mitsui Group, Nissan Motor, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Kawasaki, Toshiba, Sony, Fujitec dan sebagainya. Sedangkan tetangga terdekatnya, Korea Selatan, memiliki MNCMNC terkenal seperti: KIA Motor, Hyundai, Samsung, LG, Daewoo dan sebagainya.

20

Jusuf Panglaykim, Bisnis Internasional dalam Lingkungan yang sedang Berubah, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), h. 183.

84


Diagram Diagram Perdagangan Mitsui Group Trade - The Keiretsu


85

Diagram Diagram Perdagangan Nissan Motor Co, Ltd.

Kelompok Nissan Motor terdiri dari 35 supplier komponen motor dan termasuk urutan pertama di antara 11 pabrik otomobil menurut besarnya jumlah anak perusahaan yang ada di bawah naungannya. Pada mulanya, sebagian besar perusahaan yang ada dalam kelompok Nissan Motor merupakan perusahaan-perusahaan yang berdiri sendin. Mereka datang untuk mendapat periindungan di bawah Nissan Motor sebagai akibat dari pertumbuhannya dan selanjutnya menggantungkan nasibnya kepada Nissan Motor. Hal ini agak berbeda dengan kelompok Toyota Motor, di mana anak-anak perusahaan didirikan dengan maksud membentuk kelompok. Kenyataan lain dari kelompok Nissan Motor adalah bahwa kelompok ini mempunyai jumlah besar cabang dan anak cabang supplier, yang membagi 34% dari seluruh perusahaan dalam kelompok itu. Supplier komponen motor dalam Nissan Motor terbagi dalam dua asosiasi, yakni Takara-kai Nissan

86


Motor dan Schoho-kai Nissan Motor. Takara-kai Nissan Motor terdiri dari 109 pabrik komponen motor, yang sebagian besar mengkhusus-kan diri dalam pabrik-pabrik komponen motor menengah dan kecil. Mereka tergantung pada Nissan Motor sebagai "pasar" untuk barang-barang produksi mereka. Schoho-kai Nissan Motor terdiri dari 48 pabrik komponen motor, tetapi sebagian besar dari mereka merupakan perusahaan besar dalam industri dan dicantumkan dalam bursa stok (stock exchange). Usaha mereka tidak perlu dibatasi pada pabrik komponen motor; maka ketergantungan mereka kepada Nissan Motor tidaklah terlalu besar.


87

Sumber: Asian Business, September 1982, h. 85.


88

Perusahaan-Perusahaan Mutinasional Afrika Di Benua Afrika, tidak banyak memiliki MNCMNC yang terkenal. Dewasa ini MNC Afrika yang diketahui, yaitu seperti Tamoil berasal dari Negara Libya. Kendati demikian, khususnya di Afrika Selatan banyak terdapat MNC-MNC Amerika Serikat yang beroperasional seperti General Motor, Ford dan Chrysler yang mempunyai investasi besar di negeri itu. Dalam bulan Juni 1966 bahwa “pada masa darurat atau perang”, pabrik-pabrik GM akan diubah dengan cepat untuk memproduksi senjata dan kebutuhan-kebutuhan strategis lainnya bagi pertahanan Afrika Selatan.21



21

Op.cit, Barnet dan Muller, h.98.


89

Bagian Dua. Bab 3 Sejarah Ekonomi Internasional di Dunia Islam Ekonomi Internasional Arab (Sistem MataUang Dinar) Dunia Islam mengenal dua jenis mata uang utama, yaitu: pertama, mata uang dinar emas, secara etimologi berasal dari kata denarius, dan kedua, mata uang dirham perak yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani drachmos. Di samping kedua mata uang tersebut terdapat jenis pecahan yang dinamakan qitha dan mitsqal. Era abad keempat hijriyah, dunia Islam mengalami krisis mata uang emas dan perak, sebagai gantinya dibuatlah mata uang dari bahan tembaga atau campuran tembaga dan perak yang disebut fulus yang berasal dari bahasa Latin follies, yaitu mata uang tembaga tipis. Mata tersebut juga dikenal dengan nama al-qarathis karena mirip dengan lembaran kertas.


90

Sejarah di masa lalu, standar nilai mata uang ditetapkan oleh khalifah. Sebagai antisipasi dalam mencegah penipuan maka digunakan sebuah standar timbangan. Khusus bagi mereka yang telah memiliki, yaitu: auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, dirham, daniq, qirath dan habbah. Mata uang mitsqal merupakan berat pokok yang telah diakui secara umum yaitu setara dengan 22 qirath kurang satu habbah. Sedangkan berat 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Berat timbangan 4,25 gram emas sama dengan 1 dinar, yaitu setara dengan 1 mitsqal.22 Tabel Konversi Berat Dinar Standar Berat Syar’i 1 mtsqal (1 dinar) 1 daniq emas 1 qirath 1 habbah sya’ir 1 dirham 10 dirham 1 nasy 1 nuwah gr perak 1 daniq perak 22

Perhitungan 1/8 x 4,25 emas 1/20 x 4,25 emas 1/72 x 4,25 emas 7/10 x 4,25 emas 10 x 2,975 perak 20 x 2,975 perak 5 x 2,975 perak 1/6 x 2,975 perak

Berat Emas (gram) 4,25

gr

0,53125

gr

0,2125

gr

0,059

gr

2,975

gr

29,75

gr

59,5

gr

14,875

gr

0,495

Keterangan Standar berat dinar 1 mitsqal = 8 daniq 1 mitsqal = 20 qirath 1 mitsqal = 72 habbah 1 dirham = 7/10 mitsqal 10 dirham = 7 mitsqal 1 nasy = 20 dirham 1 dirham = 8 daniq 1 dirham = 6 daniq

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 144-145.


1 auqiyah

91 40 x 2,975 gr perak

119

1 auqiyah = 40 dirham

Catatan: - Habbah sya’ir = biji gandum - 10 dirham = 7 mitsqal. Menurut standar rujukan WITO (World Islamic Trading Organization), dinar adalah koin emas (kemurnian 91,7%) seberat 4,25 gram, sedang dirham adalah perak murni seberat 3 gram (kemurnian 95%), masing-masing berdiameter 23 dan 25 mm. Kendatipun terdapat hambatan teknis seperti kerepotan bertransaksi dengan sistem mata uang nyata ini, namun masih dapat diatasi dengan sistem digital gold currency (e-Dinar.com). Sistem transaksi pembayaran elektronik via internet berbasis dinar ini dikelola oleh e-Dinar Ltd, sebuah lembaga swasta berbadan hukum yang berdomisili di Malaysia. Eksistensi e-Dinar dalam prakteknya berfungsi sebagai ‘rekening’. Sistem penyimpanan mata uang dinar baik dalam versi digital maupun fisik pada prinsipnya berbeda dengan sistem perbankan konvensional, terutama dalam dua hal. Pertama, uang dinar yang disimpan di sana tidak berstatus sebagai utang, tetapi hanya sebagai titipan yang kapan saja diinginkan dapat diambil dalam bentuk dinar emas. Kedua, sebagai harta titipan, uang deposit tersebut tidak akan dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga serta tidak dikenakan sistem bunga.23 Pada Desember 2002, nilai tukar dinar emas melonjak dari 43,72 dolar AS setara dengan Rp. 393.393 dan seminggu menjelang Lebaran, naik ke 23

M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 381-382.


92

tingkat 46,64 dolar AS setara dengan Rp. 414.536 pada akhir desember 2002. Dalam hal ini terjadi kenaikan sebesar 2,92 dolarAS per dinar, setara dalam rupiah Rp. 21.143 atau 5,4%. Diferensiasi tingkat kenaikan kurs mata uang dinar dalam dolar dan rupiah ini dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dolar. Sementara mata uang dirham relatif stabil, kenaikannya tidak terlalu signifikan, yaitu beranjak dari 1,24 dolar AS setara dengan Rp. 11.158 menjadi 1,26 dolar AS setara dengan Rp. 11.199. Peredaran mata uang dinar di Indonesia masih untuk komunitas terbatas. Dinar mulai beredar tahun 2000 dan jumlahnya baru sekitar 3000 keping.24

24

Ibid, 379, 385-386.


93

Ekonomi Internasional Timur Tengah Dalam perspektif general, negara-negara Arab di Timur Tengah memiliki kondisi ekonomi yang saling berbeda satu sama lain, termasuk latar belakang historis yang pernah mengalami masa penjajahan bangsa-bangsa asing yang berbeda, serta demikian pula halnya dengan perbedaan dalam sistem politik, letak geografi, iklim dan persoalan kependudukan. Bidang ekonomi memiliki peran determinasi terhadap situasi dan lingkungan politik regional di Timur Tengah. Pada umumnya negara-negara Arab di Timur Tengah menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi, sosial dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang sedang dilakukan. Minyak bumi merupakan salah satu faktor barometer yang dapat menjelaskan disparitas tersebut, sebagai contoh Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Libya sebagai negara-negara pengekspor minyak dikategorikan sebagai negaranagara Arab kaya berkoeksistensi dengan negaranegara Arab menengah dan miskin seperti Yaman, Sudan, Oman, Yordania, Suriah, Mesir dan Libanon. Konsekuensi dari disparitas antar negara-negara Arab di Timur Tengah diindikasikan dalam komposisi dan kualitas penduduk, pendidikan, sumber daya manusia dan kapabilitas suatu negara dalam menggerakkan kebijakan modernisasi ekonominya.25 Pemberlakuan embargo ekonomi PBB atas Irak (pasca Perang Teluk II) menjadikan posisi Irak yang pada awalnya memiliki kuota ekspor minyak sejumlah 3,14 juta barel per hari (sama dengan kuota Iran), digantikan oleh Arab Saudi. Sebelum 25

A. Rahman Zainuddin, et.al, Ekonomi-Politik Timur Tengah: Dinamika Internal, (Jakarta: PPW-LIPI, 1995), h. 44.


94

peristiwa Perang Teluk II kuota produksi minyak Arab Saudi sebesar 5,38 juta barel per hari dan setelah itu meningkat hingga mencapai 8 juta barel per hari. Kebijakan Arab Saudi tersebut mengakibatkan kuota OPEC mencapai 24,52 juta barel per hari, sementara kebutuhan minyak dunia mengalami degradasi pada April-Juni 1994.26 Praktek sistem ekonomi yang ada di negara-negara Timur Tengah pada kenyatannya cenderung didominasi oleh kondisi social budaya negara setempat. Jadi sistem yang berlaku bukan Islam par execelent namun lebih dominan merupakan hasil interpretasi nilai-nilai sosial budaya terhadap berbagai fenomena kemasyarakatan.27 Ekonomi Internasional Asia Tenggara Negara-negara ASEAN menerapkan sistem ekonomi terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh perkembangan internasional. Perkembangan internasional sangat besar implikasinya terhadap negara-negara ASEAN yang menerapkan strategi pembangunan ekonomi dan industri yang berorientasi ekspor.28 Perkembangan Ekonomi ASEAN Negar a

26

Pertumbuh an Ekonomi %

Nilai Perdagan gan Sebagi % PDB

Pertumbuhan Ekspor Manufaktur Antara 1971-1981 & 1984-1986 (%, rata-rata per

Ibid, h. 55. Op. cit, Heri Sudarsono, h. 87. 28 Hadi Susastro, Lingkungan Ekonomi Iternasional bagi Indonesia dalam Tahun 1990-an, (Jakarta: CSIS, Jurnal Analisa Tahun XVII No.4, April 1988), h.226. 27


Indone sia Malays ia Philipin a Singap ura Thailan d

198 5 1, 9 -1, 0 -3, 8 -1, 8 4, 0

95 198 7 3,7

1985

tahun)

35

35,5

4,7

88

15,5

5,1

31

5,0

8,6

281

8,0

6,6

43

14,0

Sumber: World Bank, World Development Report 1987; GATT, International Trade 1986/1987; dan, statistik nasional untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1987.

Situasi ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi internasional sangat berdampak terhadap negara-negara ASEAN, sebagaimana ditunjukkan selama beberapa tahun terakhir. Merosotnya harga bahan-bahan komoditi primer, telah mempengaruhi perkembangan di negara-negara produsen barang primer tersebut, seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand. Sejak tahun 1981, pada umumnya negaranegara ASEAN mengalami keterpurukan dalam neraca pembayarannya. Namun dalam dasawarsa 1990-an, sejalan dengan perubahan spesialisasi kerja internasional, khususnya di kawasan Pasifik, pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN mengalami peningkatan yang signifikan. Perubahan Struktur Ekonomi di Pasifik Barat, 19651985 (Dalam % dari PDB) Negara

Pertania n

Industri

Manufa ktur

Jasa – Jasa


96

Korea Selatan Taiwan Hongkong

19 65 39

19 85 14

19 65 26

19 85 41

19 65 19

28 2

7 1

30 40

51 31

22 24

19 85 28

19 65 35

19 85 45

41 44 43 2 58 68 4 RRC 39 33 38 47 30 3 23 20 7 Indonesia 56 24 13 36 8 14 31 41 Malaysia 28 21 25 35 9 19 47 44 Philipina 26 27 28 32 20 2 46 41 5 Singapura 3 1 24 37 15 2 73 62 4 Thailand 35 17 23 30 14 2 42 53 0 Sumber: World Bank, World Development Report 1987; dan Statistical Abstract of National Income in Taiwan Area, ROC, 1951-1984, untuk Taiwan.


97

Bank Islam Gagasan tentang bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah bergulir sejak lama, sebagaimana dalam tulisan pemikir-pemikir muslim berkaitan dengan bank syariah seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ide-ide tentang bank syariah selanjutnya diuraikan lebih terperinci oleh Maududi (1961). Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, di antaranya yaitu:29 • Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram. • Diusulkan agar dibentuk sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. • Sementara sampai menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika kondisi benar-benar dalam keadaan darurat. Gagasan untuk mendirikan bank syariah sudah ada sejak tahun 1970-an, sebagaimana dibicarakan dalam sebuah seminar nasional Hubungan Internasional Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 yang diselenggarakan oleh Lembaga

29

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, 2005), h. 28.


98

Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Fungsi dan peran bank syariah seperti tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 30 Institution), adalah sebagai berikut: • Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. • Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. • Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya. • Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. Mayoritas umat Islam yang berpandangan bahwa membuka rekening pada bank Islam adalah suatu kewajiban, dan oleh sebab itu bank-bank Islam tidak perlu bersaing dengan institusi lainnya dalam memperoleh deposito. Sebagian besar orang memandang bank-bank Islam sebagai komplementer bank-bank konvensional dan bukan sebagai substitusi. Hai ini bukan merupakan tujuan pihak pemrakarsa gerakan bank-bank Islam, karena maksud yang sebenarnya adalah untuk membina 30

Ibid, h. 39-40.


99

institusi-institusi yang dapat menyediakan berbagai jasa bank sebagai pengganti jasa yang disediakan oleh bank-bank konvensional.31

31

Rodney Wilson, Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Intermasa, 1988), h. 56.


100

Lembaga-Lembaga Keuangan Islam Berdasarkan Data “Arabia, Middle Eastern Financial Directory 1985; The Middle East”32 Modal Tahun yang Nama Negara Didiri Disetor kan (juta $) Al Baraka Bank Sudan 1982 2,0 Al Baraka Islamic Investment Bank Bahrain 1984 50,0 Al Baraka International Inggris 1984 7,0 PLC Al Baraka Investment and Arab 1982 58,4 Development Company Saudi Al Baraka Turkish Turki 1984 … Finance House Al Rajhi Company for Currency Arab 1978 180,0 Exchange and Saudi Commerce Al Rajhi Company for Islamic Inggris 1980 … Investments Bahrain Islamic Bank Bahrain 1979 15,5 Bahrain Islamic Investment Bahrain 1981 13,5 Company Bank Islam Malaysia Malaysi 1983 42,0 a Beit Ettamouil Saudi Tunisia 1984 50,0 Tounsi Dar al-Mal al-Islami Swiss 1981 315,0 Dubai Islamic Bank UAE 1875 13,6 Faisal Islamic Bank of Mesir 1977 40,0 Egypt Faisal Islamic Bank of Sudan 1977 7,7 Sudan Faisal Islamic Bank of Turki 1985 400,0 Turkey International Islamic Banglad 1983 … 32

Ibid, h. 68.


Bank Islamic Bank International Islamic Banking System International Holding Islamic Development Bank Islamic International Bank for Investment and Development Islamic International Company for Real Estate Development Islamic Investment Company of the Gulf Islamic Investment House Jordan Islamic Bank for Finance and Investment Kuwait Finance House Kuwait Finance House (Turkey) Nasser Social Bank Qatar Islamic Bank Saudi-Philippine Islamic Development Bank Tadamon Islamic Bank West Sudan Islamic Bank

101 esh Denmar k

1983

5,0

Luxemb urg Arab Saudi

1978

34,8

1975

2000,0

Mesir

1981

1,8

Mesir

1981

1,8

Mesir

1982

…

Yordani a

1981

11,1

Yordani a Kuwait Turki

1978

10,5

1977 1983

62,3 20,0

Mesir Qatar

1972 1983

18,0 54,9

Arab Saudi Sudan Sudan

1982

5,0

1983 1984

50,0 …

Catatan: • Kelompok Al Barka didirikan oleh Syeikh Saleh Kamal.

102 •

•

•

• •


Al Rajhi Company for Currency Exchange and Commerce sejak tahun 1985 diberi izin perbankan penuh dan disebut Al Rajhi Banking Investment Corporation. Modal disetornya meningkat sampai dengan $ 205,5 juta, di mana 45% diharapkan modal dari masyarakat. Faisal Islamic Bank Group, Dar al-Mal al-Islami dan Bahrain Islamic Bank meruapakan kelompok yang didirikan Pangeran Mohammad bin Faisal. Islamic Bank International dan Islamic Banking System International Holding adalah Holding Company (perusahaan induk) yang dikelola oleh Dr. Gamal Attia. Cabang Kuwait Finance House di Turki, sepenuhnya dimiliki oleh Kuwait Finance House. Al Baraka International PLC menerima lisensi dari Bank of England sebagai penerima deposito yang sah.

Islam dan Pasar Bebas Perdagangan bebas (free trade) merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak eksporimpor atau hambatan perdagangan lainnya (trade barrier). Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan bebas dari rekayasa hambatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya


103

tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non-tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru dalam menciptakan pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaanperusahaan besar. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan standar hidup melalui teori keunggulan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga meminimalisir ajang kompetisi yang menyebabkan standar hidup dan keamanan jadi lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap menciptakan interdependensi negara satu dengan negara lainnya, yang berarti memperkecil kemungkinan terjadinya perang.33 Islam memandang bahwa sistem pasar dan persaingan bebas yang dipraktekkan oleh sistem kapitalis akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena fitrah manusia sebagai makhluk bebas mendukung daya kreatif dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kebebasan merupakan faktor yang menjadikan kapitalisme lebih survive 33

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas


104

dibanding sistem sosialisme. Namun persaingan bebas cenderung menimbulkan setiap orang untuk lebih mementingkan diri sendiri. Pasar bebas tanpa terkontrol akan memberikan keuntungan besar bagi negara atau pihak yang memiliki kapabilitas unggul dibandingkan dengan negara atau pihak-pihak yang kapabilitasnya minim. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya penindasan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dan mengakibatkan tingkat dependensi negara atau pihak yang lemah semakin besar dan cenderung didikte dan dipaksa untuk mematuhi keinginan negara atau pihak yang kuat dengan kompensasi yang cenderung memberatkan.




105

Bab 4 Gambaran Umum Ekonomi Internasional Pengertian Ekonomi Internasional Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional.34 Sumber energi Amerika Serikat, misalnya, sangat bergantung pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang di konsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutukan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional ditentukan oleh prinsip-prinsip keunggulan komparatif. Ekonomi internasional membahas: 34

Dominick Salvatore, Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga: Seri Buku Sekaum, (Jakarta: Erlangga, 1994), h.1.


106 1.

Teori murni perdagangan (The Pure Theory of Trade). Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan dan keuntungankeuntungan dari perdagangan. 2. Teori kebijakan perdagangan (The Theory of Commercial Policy). Teori ini mempelajari alasan serta akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas perdagangan. 3. Neraca pembayaran (The Balance of Payment). Neraca pembayaran mencatat pembayaran total suatu Negara ke Negara lain dan penerimaan total dari Negara lain di dunia. Proses ini mencakup pertukaran satu mata uang ke mata uang lainnya. 4. Penyesuaian dalam neraca pembayaran (Adjustment in the Balance of Payment). Di sini dibahas mekanisme penyesuaian terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran di bawah system moneter internasional yang berbeda.35 Pasca Perang Dunia Kedua, banyak para pakar Hubungan Internasional memfokuskan perhatiannya pada persoalan Ekonomi Internasional, khususnya perdagangan internasional. Pokok kajian para pakar Hubungan Internasional mengenai Ekonomi Internasional, berkisar tentang: 1. Analisa perdagangan internasional. 2. Sejarah perdagangan internasional. 3. Aliran-aliran pemikiran. 4. Teori-teori perdagangan. 35

Ibid, h.1-2.


5.

107 Politik perdagangan dan sebagainya.36

Ekonomi internasional, termasuk juga politik internasional, komunikasi internasional maupun hukum internasional, merupakan bagian dari hubungan internasional, Ekonomi internasional merupakan implementasi dari kebijakan ekonomi domestik antara berbagai aktor dalam suatu negara dengan negara lain dalam lingkup bilateral maupun multilateral. Pola hubungan internasional bisa berbentuk kooperatif, kompetitif maupun konfliktif. Sedangkan sifat hubungan internasional bisa berbentuk interdependensi, independensi maupun dependensi. Demikian halnya dengan ekonomi internasional bahwa terciptanya perdagangan internasional dan kerjasama internasional di bidang pembangunan infrastruktur antar negara karena dilandasi hubungan yang bersifat interdependensi dan hubungan yang berpola kooperatif. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat didalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat didalam negeri. Permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional, dan diantara lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Bila ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor, kesempatan kerja dan pendapatan nasional 36

Umar Suryadi Bakry, Pengantar Hubungan Internasional, (Jakarta: PT. Probisi Mitra Buana, 1994), h.63-64.

108


cenderung akan naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Misalnya, nilai rupiah turun dibandingkan dengan dolar AS, harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di AS, sehingga ekspor akan cenderung meningkat. Sebaliknya, harga barang-barang dari AS relatif menjadi mahal sehingga impor akan akan cenderung menurun. Dengan demikian, penurunan nilai kurs mata uang sendiri akan cenderung meningkatkan ekspor neto, demikian pula sebaliknya. Jadi, kegiatan serta kejadian internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri, melalui pengaruh nilai kurs mata uang pada impor, ekspor, dan akhirnya permintaan masyarakat. Pengaruh pasar kredit internasional juga sangat penting dalam ekonomi internasional. Pengaruh ini terasa pada ekonomi dalam negeri. Bank-bank serta perusahaan-perusahaan besar dan perorangan dapat meminjamkan uangnya didalam negeri maupun luar negeri, tergantung mana yang lebih menguntungkan. Keuntungan ini tergantung dari tingginya tingkat bunga yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Bila di AS lebih tinggi tingkat bunganya, misalnya, maka dana akan mengalir banyak ke AS, begitu pula sebaliknya. Tetapi, mengalirnya banyak dana ke AS akan mengakibatkan penawaran kredit menjadi meningkat, dan hal ini akan menurunkan kembali tingkat bunga disana. Demikian seterusnya sehingga dicapai suau tingkat bunga yang dapat mempertahankan keseimbangan. Ekonomi Internasional juga merupakan bagian dari proses internasionalisasi yang sulit dicegah oleh


109

negara-negara nasional. Internasionalisasi adalah istilah yang menggambarkan dibawanya suatu permasalahan lokal atau regional menjadi urusan dunia internasional atau antarbangsa. Meski sering dipertukarkan dengan globalisasi, istilah internasionalisasi sebenarnya lebih banyak merujuk pada urusan politik dibanding ekonomi atau perdagangan. Sementara globalisasi lebih merujuk pada tidak adanya lagi batas-batas negara dalam hubungan perdagangan, investasi, budaya populer, dan lainnya. Variabel Ekonomi Internasional Ekonomi Makro menjadi tujuan utama perdagangan internasional. Hal ini dapat kita lihat dari kasus kemampuan inti dari IMF dalam hal kebijakan ekonomi makro, dan melihat peran sentral dalam hal menghindari krisis, ketika hal tersebut gagal dilaksanakan, disarankan untuk melaksanakan pemulihan yang cepat dari krisis. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari keseluruhan ekonomi dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang diproduksi, total pendapatan yang dihasilkan, tingkat pengangguran, serta sifat-sifat umum harga barang. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Asal mula konsep-konsep ekonomi makro sangat mempengaruhi ekonomi internasional. Hingga 1930 sebagian besar analissi ekonomi terfokus pada industri dan perusahaan. Ketika

110


terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dengan perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk, bidang ekonomi makro mulai berkembang. Saat itu, gagasan-gagasan yang terutama berasal dari John Maynard Keynes, yang menggunakan konsep aggregate demand untuk menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat pengangguran, sangat berpengaruh dalam perkembangan bidang ini. Ekonomi Keynesian didasarkan pada gagasan-gagasannya. Pendekatan analitik adalah pendekatan utama dalam memahami ekonomi makro. Pembedaan tradisional adalah antara dua pendekatan berbeda ke ekonomi: ekonomi Keynesian, memusatkan pada permintaan; dan ekonomi sisi-penyediaan (atau neoklasik) yang memusatkan pada persediaan. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri, namun ini hanya permasalahan penekanan.37 Model Ekonomi Internasional Krisis ekonomi Asia yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ketingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Misalnya IMF, dalam World Economic Outlook edisi Mei 1998, merevisi kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sekitar 3 persen dari perkiraan 3,5 persen pada bulan Desember 1998 dan 4,25 persen pada bulan Oktober 1998. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan terjadi pada negara-negara yang tahun ini masih mengalami krisis ekonomi, yaitu Indonesia, Korea, dan Thailand. Negara-negara ini akan mengalami 37

Diperoleh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro.


111

penurunan yang tajam pada sisi permintaan domestik dan impornya. Pada skala yang lebih kecil, penurunan pertumbuhan juga akan terjadi pada Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Di antara negara maju, prospek jangka pendek Jepang nampak memburuk. Terkait dengan berbagai kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara-negara Asia yang merupakan mitra dagang utamanya, pemulihan ekonomi Jepang terhambat karena berbagai persoalan ekonomi domestik, seperti sektor keuangan yang lemah dan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang yang macet, keterlambatan penerapan reformasi struktural, serta berkurangnya rangsangan fiskal dalam tahun 1997 seperti peningkatan pajak konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negaranegara di Amerika Utara dan Eropa Barat tetap pada tingkat yang terjaga. Kondisi permintaan domestik yang kuat di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggeris serta beberapa negara Eropa Barat lainnya diharapkan dapat mendorong perbaikan posisi neraca pembayaran yang diperlukan negara-negara Asia sehubungan dengan menurunnya aliran modal asing masuk ke kawasan tersebut. Negara-negara Asia yang sedang mengalami proses restrukturisasi berpeluang untuk meningkatkan ekspor ke negaranegara maju tersebut. Meskipun sejauh ini krisis negara-negara Asia masih terbatas pengaruhnya pada pertumbuhan dunia, namun demikian kondisi krisis ini bersamasama dengan penurunan harga minyak bumi dapat menyebabkan perubahan yang cukup luas terhadap perkembangan perdagangan dunia. Beberapa negara mungkin mengalami akibat yang menyakitkan. Negara-negara tersebut diharapkan

112


tidak mengadakan hambatan perdagangan ataupun depresiasi nilai tukar yang berlebihan untuk meningkatkan daya saingnya. Reaksi defensif ini akan berakibat ‘counterproduktif’, memperlambat proses keluar dari krisis, dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi dunia. Krisis ekonomi di beberapa negara Asia (Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand) memberikan efek pada pasar komoditi dunia melalui beberapa saluran, seperti yang disampaikan dalam buletin Commodity Markets and The Developing Countries edisi Februari 1998 dari Bank Dunia. Pertama, harga-harga komoditi ekspor ke lima negara yang mengalami krisis akan turun dalam dollar AS karena adanya devaluasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditi impor yang naik akan mengurangi permintaan akan impor. Ketiga, dua efek terdahulu akan memberikan pengaruh pula pada pertumbuhan ekonomi negara lain dengan besaran yang berbedabeda. Keempat, harga komoditi yang turun pada pasaran dunia akan mengurangi pula pendapatan ekspor negara-negara lain.


113

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 1997 - 1998 Tinjauan Output Dunia Kelompok Negara Maju Amerika Serikat Jepang Jerman Perancis Itali Inggeris Kanada Kelompok Negara Berkembang (Asia) Bangladesh China India Indonesia Malaysia Pakistan Filipina Thailand Vietnam

1997

1998

4,1 3,0 3,8 0,9 2,2 2,4 1,5 3,3 3,8 6,7 5,5 8,8 5,6 5,0 7,8 3,5 5,1 -0,4 7,5

3,1 2,4 2,9 0,0 2,5 2,9 2,3 2,3 3,2 4,4 5,2 7,0 5,2 -5,0 2,5 5,5 2,5 -3,1 5,0

Sumber : World Economic Outlook, May 1998, IMF Komoditi pertanian merupakan komoditi yang banyak terpengaruh krisis ekonomi seperti karet alam, kayu tropis, dan padi. Indonesia, Thailand, Malaysia merupakan negara penghasil dan eksportir sebagian besar komoditi tersebut. Sebagai contoh adalah meningkatnya ekspor beras Thailand sekitar 100 persen dalam bulan Januari 1998 dibanding bulan yang sama pada tahun 1997 sebagai akibat dari menurunnya harga beras ekspor sekitar 18 persen. Peningkatan ekspor beras Thailand ini

114


mungkin akan mengurangi peluang pasar ekspor Pakistan dan India.


115

Perlunya Perdagangan antar Negara Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.38 Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata 38

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/ wiki/ Perdagangan_ internasional"

116


uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Manfaat perdagangan internasional, menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut: (1) Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktorfaktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri; (2) Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri; (3) Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri; (4) Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional


117

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut : (1) Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri; (2) Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara; (3) Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi; (4) Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut; (5) Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi; (6) Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang; (7) Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain; (8) Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Pasar Bebas Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individualindividual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun

118


dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaanperusahaan besar. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang. Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Paham liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi


119

pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu. Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari John Maynard Keynes yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan New Deal. Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi. Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan full employment yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat profit dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional atau Trans Nasional Corporation/Multi Nasional Corporation (TNC/MNC). Menguatnya kekuatan modal dan politik perusahaan-perusahaan transnasional (TNC/MNC) yang banyak muncul di negara-negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima. Melalui kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO, mereka mampu memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan paham neo-liberalisme. Secara garis besar Mansour Fakih (2003) menjelaskan pendirian paham neoliberalisme:


120 1. Biarkan

2.

3.

4.

5.

pasar bekerja tanpa distorsi (unregulated market is the best way to increase economic growth), keyakinan ini berakibat bahwa perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah, apapun akibat sosial yang dihasilkan. Kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak perlu seperti subsidi untuk pelayanan sosial seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Perlu diterapkan deregulasi ekonomi, mereka percaya bahwa regulasi selalu mengurangi keuntungan, termasuk regulasi mengenai AMDAL, keselamatan kerja dan sebagainya. Privatisasikan semua badan usaha negara. Privatisasi ini termasuk juga perusahaanperusahaan strategis yang melayaani kepentignan rakyat banyak seperti PLN, Sekolah dan Rumah Sakit. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi kapital di tangan sedikit orang dan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka. Masukkan gagasan seperti “barang-barang publik”, “gotong-royong” serta berbagai keyakinan solidaritas sosial yang hidup di masyarakat ke dalam peti es dan selanjutnya digantikan dengan gagasan “tanggung jawab individual”. Masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Golongan paling miskin di masyarakat akan menjadi korban gagasan ini karena merekalah yang paling kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.


121

Dalam rangka memantapkan kebijakan neoliberalisme, para pendukungnya secara gencar mengampanyekan mitos-mitos berkaitan dengan neo-liberalisme dan lebih lanjut tentang pasar bebas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mansour Fakih (2003) bahwa mitos-mitos itu diantaranya adalah : 1. Perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan. 2. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis. 3. Kaum permpuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen. 4. Bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal. 5. Perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga. Akibat dari gagasan-gagasan yang selanjutnya diterapkan menjadi kebijakan ini dapat kita perhatikan pada kehidupan di negeri ini. Bagaimana

122


rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga seiring dengan ketetapan pemerintah mencabut subsidi BBM. PHK massal mewabah karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban biaya produksi. Mahalnya harga obat karena paten dan hak cipta yang membuat rakyat makin sulit mendapatkannya. Mahalnya biaya perawatan rumah sakit karena swastanisasi. Makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras dan diperburuk dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Masih banyak contoh yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan seharihari di sekitar kita.Akibat dalam skala lebih luas menurut Yanuar Nugroho (2005) ternyata perekonomian dunia saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup 800 juta dari 6.5 miliar manusia. Itupun ia sudah mengonsumsi 80 persen dari semua sumber daya bumi yang tersedia. Jika cara ini diteruskan, sumber daya bumi ini akan segera terkuras habis. Globalisasi dan pasar bebas memang membawa kesejahteraan dan pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar dunia ini tetap menderita. Ketika budaya lokal makin hilang akibat gaya hidup global, tiga perempat penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Satu miliar orang harus tidur sembari kelaparan setiap malam. Satu setengah miliar penduduk bola dunia ini tidak bisa mendapatkan segelas air bersih setiap hari. Satu ibu mati saat melahirkan setiap menit. Perlawanan di seluruh dunia sudah mulai berlangsung. Ketiga institusi keuangan dunia yang dianggap sebagai alat kaum neo-liberal terus menerus ditekan. Ketiganya yaitu WTO, IMF dan


123

Bank Dunia selalu mendapat demonstrasai besarbesaran di setiap pertemuan yang dilakukan. Perlawanan dalam skala besar pertama berlangsung pada pertemua WTO di Seattle, AS. Berbagai gerakan sosial dari penjuru dunia berbondongbondong memadati kota Seattle. Mereka melakukan demo besar-besaran untuk menghentikan pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti kelompok lingkungan, kelompok perempuan, aktivis buruh, petani dan berbagai kelompok sosialis. Maraknya aksi yang mereka lakukan membuat pertemuan itu gagal menyelesaikan agenda yang seharusnya dibahas. Perlawanan selanjutnya terus menerus berlangsung mengiringi setiap pertemuan WTO. Demo juga kerap kali berlangsung di depan kantor Bank Dunia dan IMF. Bahkan yang paling fenomenal adalah tewasnya seorang petani asal Korea Selatan yang menghunjamkan tubuhnya pada barikade pasukan anti huru-hara pada pertemuan WTO di Cancun, Meksiko (Jhamtani,2005). Pertemuan WTO di Hongkong baru-baru ini juga mengundang aksi demonstrasi yang tak kalah besarnya. Pada akhirnya karena situasi ekonomi global yang dikuasai paham neo-liberalisme saat ini ternyata penuh dengan mitos-mitos palsu, kita harus lebih bisa bersikap kritis terhadapnya. Dengan penguasaan teknologi informasi dan jaringan media global oleh perusahaan perusahaan raksasa internasional, akan mudah sekali bagi mereka untuk menyusupkan kembali mitos-mitos tersebut di benak kita. Untuk itu diperlukan kewaspadaan lebih dan sikap kritis yang didukung dengan informasi yang kaya.


124

Ekspor sebagai Pendorong Aktivitas Ekonomi Internasional Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah impor.Sektor ekspor yang pulih merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian besar negara di Asia Tenggara. Demikian Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporannya belum lama ini. Hanya saja ditegaskan juga bahwa masalah keamanan tetap memprihatinkan, terutama di beberapa negara tertentu, termasuk Indonesia. Kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan mencatat pertumbuhan ekonomi (produk domestik kotor/PDB) sekitar 5,7 persen pada tahun 2004 ini. Tahun 2005, diperkirakan sedikit menurun menjadi 5,4 persen. Catatan pertumbuhan ini jelas suatu peningkatan yang sangat berarti dibandingkan dengan 4,6 persen pertumbuhan pada tahun 2003 lalu.39 Secara bernegara, Thailand tetap mencatat momentum pertumbuhan yang meyakinkan, yakni 7,2 persen tahun 2004. Tahun depan, pertumbuhan ini sedikit melemah menjadi 6,2 persen. Kunci dari pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan ini adalah ekspor yang meningkat dan belanja pemerintah yang meningkat, termasuk pemilihan umum tahun depan yang meminta anggaran cukup besar.Hanya saja, suatu hal yang memprihatinkan, bahkan bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi 39

Kompas, 17 Mei 2004.


125

ini, adalah keadaan keamanan yang memburuk di Thailand selatan. ADB mencatat, adanya upaya separatis di kawasan yang berbatasan dengan Malaysia ini merupakan faktor risiko yang cukup besar, terutama berkaitan dengan citra Thailand sebagai salah satu tujuan wisata dunia yang selama ini cukup aman. Sementara Indonesia diperkirakan mencatat pertumbuhan ekonomi 4,5 persen tahun 2004 ini. Pertumbuhan ekonomi yang sama juga akan dicatat tahun 2005. Sekalipun angka ini tetap masih kurang meyakinkan, terutama dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi sekitar 10 juta pengangguran terbuka di negeri ini, angka pertumbuhan ini tetap lebih baik daripada 4,1 persen tahun 2003. ADB yang bermarkas di Manila, Filipina, ini mencatat faktor stabilitas makro-ekonomi dan pertumbuhan konsumsi swasta serta pemerintah berada di balik tingkat pertumbuhan yang membaik itu. Tidak dirinci soal konsumsi swasta dan pemerintah, namun boleh jadi dikaitkan dengan belanja selama kampanye dan pemilu yang berlangsung selama tahun 2004 ini. Tidak disinggung soal sektor ekspor ataupun investasi asing punya peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Suatu hal yang sebenarnya lebih signifikan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Suatu hal yang ditekankan secara khusus oleh ADB adalah masalah keamanan di Indonesia. "Ini merupakan tantangan kunci yang dihadapi Indonesia," tegas ADB sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Dikatakan, kalangan investor asing tetap melihat masalah keamanan masih kurang mendapat perhatian

126


utama. Masalah keamanan ini berkenaan dengan ketakutan aksi terorisme. Sejumlah problem sensitif secara politik di sejumlah provinsi juga menjadi bagian dari kekhawatiran investor asing. Selain itu, ADB juga mencatat, tata laksana yang buruk (poor governance) dan penerapan otonomi daerah yang berlebihan merupakan problem tersendiri bagi para investor yang kemudian memutuskan untuk "enggan" datang ke Indonesia. Tidak dirinci apakah tata laksana yang buruk ini juga berkaitan dengan pejabat atau aparat yang korup yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, suatu hal yang menurut survei membuat investor enggan datang. Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara yang mencatat pertumbuhan ekonomi cukup spektakuler, yakni 7,5 persen tahun 2004 dan menjadi 7,6 persen tahun 2005. Permintaan domestik dan ekspor yang tumbuh meyakinkan merupakan mesin pendorong pertumbuhan. Hanya saja, ADB mengingatkan, peningkatan defisit perdagangan dan fiskal, ketidakpastian dalam akses pasar, serta kemungkinan wabah penyakit seperti sindrom pernapasan akut parah (SARS), flu burung, dan ancaman AIDS merupakan suatu hal yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi di negara ini. Negeri jiran Malaysia juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan, yakni 5,8 persen tahun 2004 dan 5,6 persen tahun 2005. Sebagaimana yang lainnya, permintaan ekspor yang tinggi dan konsumsi masyarakat sebagai mesin penarik utama. Sebagaimana Thailand, Vietnam, dan Malaysia, ADB tidak menyebutkan secara rinci apa yang menjadi pendorong ekspor, namun sebagaimana disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi China yang cukup


127

tinggi menjadi penarik bagi lokomotif perekonomian di kawasan. Catatan Bank Dunia menyebutkan, ekspor manufaktur ke China tahun 2003 tumbuh dengan 40 persen. Pertumbuhan ini masih terus terlihat pada kuartal pertama tahun 2004. Perdagangan intra-Asia juga meningkat dan memberikan sumbangsih hingga 70 persen dari pertumbuhan di Asia, terutama dalam tiga tahun terakhir. Itu sebabnya, ketika China mengambil kebijakan mendinginkan ekonomi yang mulai kepanasan (overheating), maka harga saham di seluruh Asia berjatuhan. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi negaranegara Asia kepada China-lah yang menyebabkan mengapa pasar saham berjatuhan. Kembali soal Malaysia, ADB mengatakan, ancaman utama kemungkinan besar akibat penurunan ekonomi di AS dan China yang juga akan mempengaruhi sebagian perekonomian Malaysia. Jadi, apa yang sedang terjadi di China belakangan ini jelas akan mengurangi ekspor Malaysia, dan selanjutnya juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu. Soal Filipina, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 dan 2005 diperkirakan sekitar 5,0 persen. Penyebabnya adalah belanja konsumsi yang tinggi, membaiknya kondisi dan permintaan dari luar negeri, terutama untuk produk elektronik yang merupakan ekspor utama negara ini. Kondisi fiskal tetap merupakan suatu hal yang mengganggu, bahkan menjadi tugas yang sulit bagi pemerintah untuk menjaga defisit anggaran sekitar 4,2 persen dari PDB tahun ini. Sementara Kamboja bakal mendapat dorongan dari ekspor dan produk manufaktur, serta

128


pertumbuhan dalam turisme dan konstruksi. Kondisi ini membuat pertumbuhan negara ini mencapai 5,4 persen tahun 2004 dan 2005. Sedangkan Laos bakal mencatat pertumbuhan 6,0 persen tahun 2004 dan 6,2 persen tahun 2005, dan ini karena ekspor, terutama akibat pertumbuhan yang tinggi di negaranegara mitra dagang utama seperti Thailand, Vietnam, dan China. Sistem fiskal yang buruk merupakan kendala bagi Laos. ADB tidak membuat prediksi untuk Myanmar karena minimnya data. Dari apa yang dikemukakan ADB soal pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, nyata bahwa ekspor tetap memainkan peran utama sebagai motor. Hanya saja harus diakui, kebijakan China menurunkan pertumbuhan ekonomi jelas akan memukul ekspor dan tentunya juga pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan. Jika dikaitkan lagi dengan adanya gangguan keamanan seperti teroris di Indonesia, tentu saja kondisi perekonomian ke depan akan semakin kelabu. Karena itu, suatu pesan jelas bahwa semua unsur di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, harus benar-benar bersiap menentang gangguan keamanan, memberantas setiap ancaman terorisme.


129

The Bretton Woods Project Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan Hayek pada tahun 1944, The Road Of Serdom, yg menolak pasalpasal tentang kesejahteraan dinilai janggal. Tulisan Hayek ini menghubungkan antara pasal-pasal kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan kebebasan individualisme.




130

BAB 5 Teori-Teori Perdagangan Internasional Teori perdagangan internasional yang sampai saat ini masih berkembang secara umumnya dapat dibagi 3 bagian, yaitu; 1. Teori Klasik, 2. Teori Modern dan 3. Teori Keunggulan Kompetitif Secara Umum. Dan sebelumnya teori-teori tersebut ada, sudah berkembang paham kaum merkantilisme terutama di negara-negara Eropa pada abad enam belas dan tujuh belas. Para penganjurnya antara lain, Sir Josih Child, Thomas Mun, Jean Bodin. Mereka beranggapan bahwa: 1. Logam Mulia (specie) adalah ukuran kemakmuran suatu negara, semakin banyak memiliki logam mulia maka negara tersebut semakin kaya.


131

Logam mulia diperoleh dari surplus ekspor dari impor. Apabila ekspor lebih besar dari impor maka logam mulia akan mengalir ke dalam negeri lebih banyak. 2. Peranan pemerintah sangat penting dalam perdagangan internasional, dengan kebijaksanaan (policy) pemerintah maka akan diperoleh ekspor lebih besar dari impor misalnya tarif quota dan subsidi dan sebagainya, dipihak lain impor dapat ditekan. Teori klasik ini mulai berkembang pada abad ke-18. Para pelopornya antara lain: Adam Smith, David Hume dan John Locke dan lain sebagainya, sangat menetang teori tersebut. Logam mulia tak mungkin ditumpuk dengan suplus ekspor karena penumpukan tersebut akan sia-sia. Logam mulia akan mengalir dengan sendirinya melalui perdagangan internasional (price specie flow merchanism). Ekspor naik berati logam mulia masuk ke dalam negeri akibatnya uang yang beredar bertambah, pertambahan tersebut menyebabkan harga dalam negeri naik dan akhirnya logam mulia akan kembali lagi keluar sebagai akibat masuknya barang impor. Adam Smith mengingginkan perdagangan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah. Perdagangan bebas akan membuat orang berkerja keras untuk kepentingan negaranya sendiri dan sekaligus menciptkan spesialisasi. Doktrin laissezfaire (campur tangan pemerintah yang minim dan perdagangan bebas dengan negara lain). Jadi dengan adanya spesialisasi, maka negara akan menghasilkan suatu produk yang mempunyai keuntungan mutlak (absolute advantage) atau keuntungan komperatif (comperative advantage).

132


Kita akan membahas sedikit tentang pembagian tersebut. Teori Klasik Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage/ Absolute Cost: Adam Smith) Pandangan Teori Klasik berkembang pada abad ke-18. Pelopor teori ini di antaranya adalah Adam Smith. Pandangan ini berpendapat bahwa logam mulia tidak mungkin ditumpuk dengan surplus ekspor karena logam mulia akan mengalir dengan sendirinya melalui perdagangan internasional (price specie flow mechanism). Adam Smith menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas, karena perdagangan bebas akan membuat orang bekerja keras untuk kepentingan negaranya sendiri dan sekaligus mendorong terciptanya spesialisasi. Dengan terciptanya spesialisasi maka negara akan menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage).40 Dalam padangan kritisnya, Adam Smith mengemukan teori absolute advantage (keunggulan mutlak) tersebut, di mana negara akan memperoleh manfaat perdagangan inetrnasional (gain from trade) karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negera ini memiliki keunggulan mutlak tersebut dan akan mengimpor barang bila tidak memiliki ketidakunggulan mutlak. Walaupun negara yang satu dengan negara lainnya (misalnya Amerika Serikat dengan Kanada) samasama dapat menghasilkan dua jenis barang yang berbeda, tetapi salah satu dari kedua jenis barang tersebut harus dipilih oleh Amerika Serikat atau 40

Syamsurijal Tan, Esensi Ekonomi Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.16-17.


133

Kanada, barang mana yang lebih menguntungkan baginya untuk menghasilkan sendiri yang didasarkan atas keuntungan mutlak (absolute advantage). Mungkin Amerika mempunya keuntungan mutlak dalam menghasilkan barang B, sehingga apabila mereka berdagang akan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan koperatif harus dilihat dari output dan jumlah jam kerja. Contohnya, kalau Amerika Serikat dapat menghasilkan produk A 1000 unit dalam sehari, sedangkan Kanada hanya 800 unit, maka dikatakan Amerika Serikat mempunya keuntungan mutlak dalam menghasilkan produk A. dilihat dari jam kerja kalau untuk barang B, Kanada dapat menghasilkan 20 unit dalam 1 jam sedangkan Amerika Serika hanya 15 unit, maka Kanada mempunyai keuntungan mutlak dalam produksi produk B. Tabel Keuntungan Mutlak (jam kerja persatuan output). Nega ra Portu gis Inggri s

30

Ang g u r (barr el) 120

100

20

Pakai an (yard )

DTD

1 brl = 4 yard 1 brl = 1/5 yard

Portugis dapat menghasilkan 1 yard kain pakaian dalam 30 jam, sedangkan Inggris hanya hampu dalam 100 jam menghasilkan I yard kain pakaian. Di pihak lain Portugis menghasilkan 120 jam untuk menghasilkan 1 barrel anggur sedangkan

134


Inggris hanya 20 jam. Berarti Portugis mempunyai absolut advantage dalam menghasilkan kain pakaian dan Inggris dalam menghasilkan anggur. Dengan dasar tukar Internasional 1:1 sebagai yang dikemukan oleh Adam Smith, maka kedua negara akan memperoleh keuntungan apabila dilakukan perdagangan karena, Pertama bagi Portugis, dengan menyerahkan 1 yard pakaian telah dapat dimiliki 1 barrel anggur sedangkan dalam negeri 4 yard kain baru didapat 1 barrel anggur. Demikian pula dengan Inggris dengan mengekspor 1 barrel anggur ke ke Portugis telah didapat 1 yard kain pakaian. Kalau dalam negeri 1 barrel anggur didapat ½ yard.


135

Contoh 2, Tabel Keuntungan Mutlak (output per jam kerja) Nega ra Ameri ka Kana da

Pup 2

Jagu ng 20

5

4

DTD 1 unit pupuk = 10 unit jagung 1 unit pupuk = 4/5 unit jagung

Amerika dapat menghasilkan pupuk 2 unit per jam, sedangkan Kanada dapat menghasilkan 5 unit dalam satu jam. Kemudian dalam menghasilkan jagung, Amerika mampu menghasilkannya sebesar 20 unit per jam sedangkan Kanada hanya 4 unit per jam, berarti Kanada mempunyai absolute advantage dalam menghasilkan pupuk, sedangkan Amerika dalam menghasilkan jagung. Jika dasar tukar internasional 1:1, maka dalam perdagangan internasional kedua negara akan mendapat keuntungan. Bagi Kanada dengan mengekpor 1 unit pupuk telah dapat diganti dengan 1 unit jagung, sedangkan dalam negeri 1 unit impor pupuk sama dengan 4/5 unit jagung. Demikian pula dengan Amerika dengan mengekspor 1 unit jagung baru akan didapat 1 unit pupuk. Secara matematis, teori absolute advantage dari Adam Smith dapat diilustrasikan dengan gampang lagi, yaitu: Data Hipotesa Teori Absolute Advantage dari Adam Smith:41 Produk per satuan 41

Teh

Sut

DTDN

Dr. Hamdy Hady, Ekonomi Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 29.


136 tenaga kerja/hari Indonesia

China

12 Kg 4 Kg

Keterangan: DTDN Dalam Negeri

1. 2. 3.

4.

ra 3m

8m

=

4 Kg = 1m 1 Kg = ¼m ½ Kg = 1m 1 Kg = 2m

Dasar

Tukar

Teori Keunggulan Mutlak didasarkan pada asumsi pokok antara lain adalah sebagai berikut: Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Biaya tanspor diabaikan.42

Berdasarkan DTDN (Dasar Tukar Dalam Negeri) dapat kita lihat, sebagai berikut: 1. Harga 1 kg the di Indonesia lebih murah (hanya ¼ sutra) dibandingkan dengan China yang lebih mahal (yaitu 2 m sutra). 2. Sebaliknya, harga 1 m sutra di China lebih murah (hanya ½ kg the) dibandingkan dengan di Indonesia yang lebih mahal (yaitu 4 kg teh). Sehinga kita dapat menyimpulkan bahwa, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam 42

Hamdy Hady, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 2001), h.30.


137

produksi the sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan ekspor the ke China. Sebaliknya Indonesia akan mengimpor sutra dari China. Bagi China memiliki keunggulan absolute dalam produksi sutra, sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan ekspor sutra ke Indoensia, dan sudah pasti sebaliknya juga, China akan mengimpor the dari Indonesia. Manfaat langsung yang dirasakan dari spesialisasi produksi (gain from trade) ialah: 1. Dengan spesialisasi dan menekspor 1 kg the ke China, Indonesia akan mendapat 2 m sutra, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan ¼ m sutra. Dengan demikian melalui spesialisasi produksi dan perdagangan Internasional Indonesia akan mendapat keuntungan (gain from trade) sebesar 2m-1/4m = 1.3/4m sutra. 2. Sebaliknya, dengan spesialisasi dan mengekspor 1 m sutra ke Indonesia, China akan mendapat 4 kg teh, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan ½ kg teh. Dengan demikian melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, China akan mendapat keuntungan (gain from trade) sebesar 4 kg-1/2kg = 3.1/2 kg teh. Dari hipotesa untuk gain from trade berdasarkan teori absolute advantage dari Adam Smith. Produk Persatuan Tenaga Kerja/Hari Indonesia China Produk dua negara

Teh TS 12 kg 4 kg 16 kg

DS 24 kg 0 kg 24 kg

Keterangan: TS = Tanpa Spesialisasi. DS = Dengan Spesialisasi.

Sutra TS DS 3m 0m 8m 16 m 11 m 16 m

138


Melalui grafik teori absolute advantage dari Adam Smith dapat dianalis dengan mengunakan kurva PPC (Production Posibility Curve) sebagai berikut.


139

Grafik Teori Absolute Advantage dari Adam Smith Teh 5kg 4kg

Loses Indonesia

3kg

PPC-Indonesia

2 kg

Gain From Trade Area

1 kg 0,5 kg

PCC China 1 M sutra Loses China

Berdasarkan analisis matematika dan grafik di atas dapat diketahui bahwa DTI atau Dasar Tukar Internasional akan memberikan manfaat perdagangan internasional atau gain from trade bagi kedua negara. Dengan kata lain, akan menguntungkan satu negara tanpa merugikan negara lain dengan perhitungan sebagai berikut: -Untuk teh: 1/4m < DTI the < 2m -Untuk sutra: ½ kg < DTI sutra < 4 kg. Dari gambaran di atas, bahwa teori Adam Smith ini juga memiliki kelemahannya juga, dikarenakan dalam perdagangan internasional akan terjadi keuanggulan absolute yang berbeda, dimana hanya ada satu negara yang memiliki keunggulan absolute untuk kedua jenis produk (the dan sutra), maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Inilah kelemahan teori absolute advantage Adam Smith. Namun, teori ini kemudian diperbaiki dan disempurkan lagi oleh David Ricardo dengan teori comperative


140

advantage (keunggulan komperatif) mapun production comperative (labor productivity).

Biaya Relatif (Comparative Cost: David Ricardo) Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory of labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu cost comparative produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan intemasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efisien. Berdasarkan contoh hipotetis di bawah ini maka dapat dikatakan bahwa teori comparative advantage dari David Ricardo adalah cost comparative advantage43. Teori ini dikemukan oleh Ricardo. Konsep perdagangan yang semakindisukai masyarakat Internasional, pertama sekali dikemukan oleh David Ricardo (1772-1823) ini dikenal juga dengan teori “comperative cost” atau “comperative advantage”. Dalam teori ini, setiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa hambatan, maka akan tercapainya efesiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan pada 43

Ibid, h.32-33.


141

gilirannya produksi dunia secera keseluruhannya akan mencapai maksimum, sehingga makin tinggi kemakmurannya. Teori David Ricardo ini didasarkan pada nilai kerja atau teory of labor value, yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksikannya. Menurut teori cost comperative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh manfaat dari peragangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekpor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisiensi serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efektif. Di bawah ini contoh hipotesis teori comperative advantage dari David Ricardo, adalah cost comperative advantage. Data Hipotesis Cost Comperative. Negara Indonesia China

Produksi 1 kg gula 1 m kain 3 hari kerja 4 hari kerja 6 hari kerja 5 hari kerja

Berdasarkan contoh hipotesis di atas, jika ditinjau dari keunggulan mutlak atau absolute advantage Adam Smith maka Indonesia unggul mutlak karena labor cost-nya lebih efisien dibandingkan dengan Cina, baik dalam produksi 1 kg gula maupun 1 m kain. Dengan demikian tentu tidak akan terjadi perdagangan antara kedua negara jika didasarkan pada teori Adam Smith.

142


Akan tetapi, berdasarkan teori David Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolute dibandingkan China, untuk kedua produk di atas, maka akan tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki cost comperative advantage atau labor effeciency.


143

Tabel. Data Perhitungan Cost Comperative (Labor Efficiency). Perhitungan Cost Comperative Advantage (Labor Efficiency) Perbandingan Cost 1 kg gula 1 m kain Indonesia ¾ HK 4/5 HK China China 6/3 HK 5/4 HK Indonesia

Berdasarkan perbandingan cost comperative advantage atau labor effeciency di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efesien dibandingkan tenaga kerja Cina dalam reproduksi 1 kg gula (3/6 atau ½ hari kerja China dalam produksi 1 meter kain (4/5 hari kerja). Hal ini akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan ekspor gula. Sebaliknya, tenaga kerja China ternyat lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam produksi 1 meter kain (5/4 hari kerja) daripada produksi 1 kg gula (6/3 atau 2/1 hari kerja). Hal ini mendorong China melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain. Manfaat Perdagangan Internasional (Gain From Trade) Berdasarkan matrik di atas, dapatdisusun perbandingan kemampuan produksi setiap tenaga kerja per hari kerja pada masing-masing negara sebagai berikut, Tabel Data Hipotesa Gain From Trade Berdasarkan Teori Comperative Advantage dari David Ricardo.


144 Perbandingan Produksi/TK?HK Negara Gula Kain Indonesia 1/3 kg ¼m

China

1/6 kg

Dasar Tukar Dalam Negeri (DTDN) 4 kg = 3 m < 1kg=3/4 ¾ kg = 1 m 5 kg = 6 < 1 kg = 6/5 m 5/6 kg = 1 m.

1/5 m

Berdasarkan tabel di atas suatu negara adakalanya dapat menghasilkan dua jenis produk dan mempunyai keuntungan mutlak untuk kedua barang tersebut. Kalau menurut teori absolute advantage maka perdagangan tak mungkin akan terjadi, tetapi secara comperative advantage perdagangan tersebut dapat terjadi. Yang dilihat di sini adalah keuntungan komperatif yang diperoleh oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Tabel Keuntungan Komperatif (output per jam kerja) Negara Indonesia

Gandum 10

Jagung 20

Singapura

8

12

DTD 1 unit gandum= 2 ton jagung 1 ton gandum = 1,5 ton jagung

Kalau secara teori absolute advantage, maka perdagangan tak akan mungkin terjadi antara Indonesia dan Singapura karena Indonesia mutlak unggul dalam menghasilkan jagung dan gandum dibandingkan dengan Singapura. Indonesia dapat mengahsilkan gandum 10 ton per jam, sedangkan


145

Singapura hanya 8 ton per jam demikian juga dengan jagung Indonesia dapat menghasilkan 20 ton per jam sedangkan Singapura hanya 12 ton per jam. Tetapi secara comperative advantage perdagangan antara Indonesia dengan Singapura dapat terjadi. Dengan dasar tukar internasional yang berada pada ruang gerak masing-masing negara tersebut (salah satu perbedaan Adam Smith) : 1,5 ton
44

Aliran Merkantilisme ialah kebijakan perdagangan ditujukan pada peningkatan ekspor sebanyak-banyaknya dan penekanan impor sekecil-kecilnya. 45 Liberalisme ialah setiap negara bebas untuk menetapkan kebijakan perdagangnya sesuai dengan keunggulan komperatif yang dimilikinya. 46 Aliran yang menutamakan perekonomian nasional daripada perdagangan internasional, bahkan kalau perlu dengan membatasi dan mengorbankannya.

146


menjadikan salah satu penyebab utama meletusnya perang Dunia ke-2.47 Apakah suatu negara mempunyai keuntungan komperatif dibandingkan dengan negara lain dilihat dari segi ongkos tenaga kerja (wage of labor). Apabila ongkos tenaga kerja rendah, maka harga output akan rendah pula. Suatu negara akan memproduksi suatu produk yang harga relatif lebih rendah dari negara lain. Ini berarti mereka mendapat keuntungan komperatif dalam produksi produknya.

47

Asvi Warman Adam (et.al), Strategi Pemerintah Dan Swasta Menghadapi AFTA, (Jakarta: LIPI), hlm. 40.


147 Tabel Ongkos komperatif

Negara Amerika India

Input of labor 1 hari 1 hari

Mesin 5 1

Output Pakaian 20 10

Secara absolute advantage, Amerika mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan kedua jenis produk mesin dan pakaian. Dalam 1 hari, tenaga kerja dapat menghasilkan 5 unit mesin di Amerika sedangkan di India hanya 1 unit mesin. Untuk pakaian dalam 1 hari, tenaga kerja di Amerika dapat menghasilkan 20 unit pakaian sedangkan di India hanya 10 unit. Jika ini yang terjadi maka perdagangan tidak akan terjadi antara Amerika dengan India. Tapi kalau dilihat secara comperative advantage maka perdagangan tetap terjadi karena Amerika secara komperatif akan lebih menguntungkan kalau menspesialisasikan dalam produksi mesin, sedangkan India dalam memproduksi pakaian (dasar tukar internasional) berada di antara dasar tukar dalam negeri kedua negara tersebut). Keadaan inimbelum menggambarkan comperative cost. Untuk menentukan harga output yang paling murah kita anggap upah tenaga kerja per hari untuk menghasilkan mesin dan pakaian di Amerika $20. sedangkan di India $5, maka akan terlihat: Tabel Comperatif cost Negar a Amerik

Inpu t of labor 1 hari

Wag e Rate $20

Mesin Outpu Price t 5 $4,00

Kain Outpu Price t 20 $1.00


148 a India

1 hari

$5

1

$5,00

10

$0,50

Dengan tingkat upah per hari $20 di Amerika, maka harga mesin $4,00 dan kain $1,00. Tapi di India dengan tingkat upah $5,00 per hari maka harga kain dalam negeri $0,50 sedangkan mesin $5,00. berarti harga mesin relatif lebih rendah di Amerika dibandingkan dengan India, dan sebaliknya kain lebih murah di India daripada di Amerika. Untuk itu akan menguntungkan apabila Amerika mengekspor mesin ke India dan mengimpor kain dari India, demikian pula sebaliknya India akan lebih menguntungkan mengekspor kain dan mengimpor mesin dari Amerika. Perdagangan antara Amerika dengan India akan saling menguntungkan. Teori Modern Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage: dari Model Hechsher & Ohlin); Banyak para ahli menganggap teori ini hanya merupakan kelanjutan dari Teori Klasik, karena essensinya sama yaitu melihat kenapa terjadinya perdagangan antar-dua negara. Bergagai pendekatan yang digunakan, kalau teori klasik melihat dari supply saja, tetapi teori modern melihat dari suppley dan demand. 1. Teori Haberler 2. Teori Hecksher-Ohlin (H-O) Teori Haberler

Ada beberapa perbedaan penting antara teori klasik dengan Heberler. Kalau Klasik melihat perbedaan cost of production untuk barang yang sama di dua negara hanya disebabkan oleh pemakaian tenaga kerja, semakin banyak tenaga


149

kerja dipergunakan, maka akan semakin banyak upah yang diberikan, sehingga onglos produksi (cost of production) meningkat dan setrusnya harga barang di pasar akan meningkat pula, tetapi Heberler mengatakan bahwa harga barang di pasar bukan hanya sisebabkan pemakaian tenaga kerja, tetapi merupakan kombinasi pemakaian faktor produksi (tanah, labor, dan capital). Untuk itu Haberler memakai konsep opportunity cost atau ongkos alternatif, yang dapat dijelaskan dengan kurve possibility curve dan digabungkan dengan kurve indeference curve untuk melihat terjadinya perdagangan antar-dua negara, dan sekaligus dapat memperlihatkan keuntungan dari perdagangan internasional tersebut. Ongkos Oppurtunity (opportunity cost) Opportunity cost adalah ongkos yang dikorbankan dari memproduksi satu barang untuk memproduksi barang lain atau dapat juga dikatakan berapa pergorbanan faktor produksi yang dapat dipergunakan untuk memproduksi satu barang, dialihkan kepada barang lain yang dianggap mempunyai keuntungan komperative. Secara kurve dapat digambarkan dengan kurve possibility curve. Production possibility curve adalah kurva yang memperlihatkan berbagai kombinasi barang yang dapat kita hasilkan dan sekaligus menggambrkan produksi atau kombinasi yang paling baik. Apabila semua input digunakan untuk menghasilkan kain, maka dihasilkan 100 unit, mesin = nol, tapi sebaliknya semua faktor produksi digunakan untuk menghasilkan mesin, maka didapat mesin 100 unit, kain = nol. Atau kedua-duanya, maka faktor produksi harus diatur sedemikian rupa.


150

Misalnya pada titik produksi mesin 60 unit, kain 70 unit. Kemudian bila inggin menambah produksi mesin menjadi 80 unit maka kain harus dikurangi menjadi 60 unit, jadi di sini ada faktor produksi yang harus dikorbankan dari produksi kain dialihkan ke produksi mesin, inilah yang sering disebut opportunity cost atau ongkos alternatif. Bentuk kurve PPC ini cekung ke origin yang berarti increasing cost, kalau constant cost, maka PPC akan berbentuk garis lurus. Esensinya sama saja dengan increasing cost, dimana apabila persen dengan sejumlah faktor produksi kain sama dengan nol. Tapi sebaliknya kalau inggin menghasilkan kain OB3, maka produksi mesin nol. Kominasi di titik C dan D menggambarkan keadaan yang sama, demikian dengan titik lainnya sepanjang kurve producyion curve yang sama.

Gambar Kurve PPC dengan ongkos tetap Kain B3 PPC (Production Possibility curve) B2 B1 O

C D A1 A2

A3 Mesin

Menurut teori Heckscher - Ohin atau teori H - O, perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi karena


151

adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (endowment factors) masingmasing negara. Perbedaan opportunity cost tersebut dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak/murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masingmasing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka/mahal dalam memproduksinya. Dalam analisisnya, teori modern H - O menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva "Isocost", yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama dan kurva "Isocfuant", yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva Isocost akan bersinggungan dengan kurva Isocfuant pada suatu titik optimal. Jadi; denganbiaya/cost tertentu akan diperoleh produk yang maksimal; atau dengan biaya/cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu.48 Grafik Teori Heckscher - Ohlin

48

Ibid, h.39.

152


Pada grafik 39 terlihat sebagai berikut. Titik A, B, dan C berada pada Jsocost yang sama, vaitu $600 dengan kombinasi input/faktor produksi yang berbeda, yaitu A (25 TK, 10 M), B (15 TK, 12 M), dan C (40 TK, 5 M), sedangkan titik D (20 TK, 5 M) berada pada Isocost $400. Titik-titik B, C, dan D berada pada Isoquant yang menunjukkan jumlah produksi yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Sesuai teori mikro ekonomi, titik singgung antara Isocost dan Isoquant merupakan posisi optimal. Jadi, dengan kombinasi biaya faktor produksi minimal akan dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan Isocost $400 dapat memproduksi 100 unit pakaian. Adapun titik B dan C, untuk memproduksi 100 unit pakaian (Isocjuant yang sama) diperlukan biaya yang lebih mahal, yaitu Isocost $600. Sebaliknya, titik A dapat memproduksi 150 unit pakaian, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, yaitu Isocost $600. Sesuai konsep titik singgung antara Isocost dan Isocfuant ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang tertentu dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur/proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Selanjutnya, teori H - O menggunakan asumsi 2 x 2x 2 dalam arti sebagai berikut. Perdagangan internasional terjadi antara dua negara (misalnya antara Indonesia dan Jepang). ". Masingmasing negara memproduksi dua macam barang


153

yang sama (misalnya 100 unit pakaian dan 20 unit radio). 3. Masing-masing negara menggunakan dua macam factor produksi, yaitu tenaga kerja dan mesin, tetapi dengan jumlah/ proporsi yang berbeda. Secara grafis perbedaan proporsi/jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Keunggulan Kompetitif Advantage: Michael E. Porter);

(Competitive

Menurut M. Porter, dalam era persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar intemasional bila memiliki empat faktor penentu (W. J. Keegan & M. C Green, 1997; 268) yang digambarkan sebagai suatu diamond berikut.49

49

Ibid, h.58.


154

Competitive Advantage Of Nation Gambar Skema M. Porter - Diamond Skema M. Porter – Diamond FACTOR STRATEGY STRUCTURE & RIVALRY

FACTOR CONDITIONS

DAMAND CONDITIONS RELATED & SUPPORTING INDUSTRY

Factor conditions adalah sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu negara yang terdiri atas lima kategori berikut mi. 1. Human resources (SDM) 2. Physical resources (SDA) 3. Knowledge resources (IPTEK) atau (SDT) 4. Capital resources (Permodalan) atau (SDC) 5. Infrastructure resources (Prasarana) atau (SDI) Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya saing atau competitive advantage suatu bangsa / perusahaan produk atau jasa yang dihasilkannya. Adapun yang dimaksud dengan "demand conditions" tersebut terdiri atas: 1. Composition of home demand 2. Size and pattern of growth of home demand 3. Rapid home market growth 4. Trend of international demand Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan keunggulan daya saing, maka perlu selalu dijaga


155

kontak dan koordinasi dengan pemasok (supplier), terutama dalam menjaga dan memelihara value chain. Strategi perusahaan, struktur organisasi dan modal perusahaan, serta kondisi persaingan di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi competitive advantage perusahaan. Rivalry yangberat di dalam negeri biasanya justru akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektifitas, serta peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Teori Permainan (Game Theory) Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen, di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda bagi tiap agen. Pertama kali dikembangkan sebagai cabang tersendiri dari ilmu matematika oleh Oskar Morgenstern dan John von Neumann, cabang ilmu ini telah berkembang sedemikian pesat hingga melahirkan banyak tokoh peraih nobel, seperti John Nash (AS), Reinhard Selten (Jerman), dan John Harsanyi (AS) pada tahun 1999 dan Thomas Schelling (AS) dan Robert J. Aumann (Israel) pada tahun 2005. Analisis Fundamental adalah metode analisis yang menggunakan data ekonomi, seperti data produksi, konsumsi dan pendapatan rumah tangga masing-masing negara untuk meramalkan pergerakan harga. Setiap berita yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor

156


fundamental yang penting untuk dicermati. Beritaberita tersebut dapat berupa berita yang menyangkut perubahan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, pemilihan presiden, bencana alam dan lain-lain. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, yaitu : dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini, seorang trader juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor komputer, misalnya melaui Dow Jones Telerate, Reuters, Knight Rider maupun Bloomberg. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam Analisis Fundamental, yaitu : 1. Gross Domestic Product Gross Domestic Product adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu / periode tertentu. 2. Inflasi Seorang Trader akan selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga . Kebijakan


157

peningkatan tingkat suku bunga ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi. Penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat GDP dan GNP ke dalam nilai sebenarnya. Nilai GDP dan GNP ini merupakan indikator sangat penting bagi seorang Trader dalam membandingkan peluang dan resiko investasinya di mancanegara. Umumnya seorang Trader akan menggunakan indikator-indikator inflasi sebagai berikut: a) Producer Price Index (PPI) PPI adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Data PPI dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi terutama dari sektor manufaktur, pertambangan dan pertanian. b) Consumer Price Index (CPI) CPI digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga eceran dan sekelompok barang dan jasa tertentu. Kedua indeks tersebut, CPI dan PPI, digunakan oleh seorang Trader sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Seorang Trader tidak dapat berharap bahwa Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga setiap salah satu indikator memberikan sinyal kuat tentang adanya inflasi maupun menurunkan suku bunga untuk keadaan sebaliknya. Contoh : dampak Perang Teluk (1991) adalah naiknya harga minyak bumi dan ini membuat indeks CPI di Amerika Serikat juga naik. Namun karena peningkatan indeks CPI itu tidak berlangsung lama, maka Bank Sentral Amerika Serikat tidak mengambil tindakan apa pun. 3. Balance of Payment

158


Balance of Payment adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Balance of Payment ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi ekspor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral dan lain-lain. Indikator umum yang sering digunakan adalah neraca perdagangan / current account. Faktor lain yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah adanya aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk Foreign Direct Investment maupun Portofolio Investment . Contoh : surplus neraca perdagangan Jepang terhadap Amerika Serikat pada tahun 1998 memberikan gambaran / indikasi yang jelas terhadap meningkatnya volume permintaan Yen dalam aktifitas perdagangan. Akibatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS menguat. 4. Employment Employment adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil berbagai sektor ekonomi. Indikator mengenai tingkat kesempatan kerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis sehat / tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam keadaan full capacity/ kapasitas penuh maka akan tercapai full employment . Jika keadaan sebaliknya, maka tingkat pengangguran pun akan meningkat. Tingkat employment adalah indikator ekonomi yang sangat penting bagi pasar keuangan pada umumnya dan pasar valuta asing khususnya.


159

Faktor Politik, sebagai salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing / waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Contoh : gejolak politik yang terjadi di Indonesia pada pasca pergantian kepemimpinan nasional dari masa pemerintah Orde Baru (1966 - 1998) sampai ke Orde Reformasi menimbulkan gejolak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat signifikan. Namun ada kalanya isu politik tidak mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, seperti dalam kasus Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dan Monica Lewinsky pada tahun 1998 yang tidak serta merta membawa dampak terhadap perubahan nilai tukar Dollar AS. Peranan Faktor Keuangan sangat penting dalam melakukan Analisis Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Para pengamat pasar valuta asing menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah penentu utama nilai tukar suatu mata uang, selain indikator keuangan lainnya, seperti jumlah uang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga ini adalah semakin tinggi tingkat suku bunga semakin kuat nilai tukar suatu mata uang.Tingkat suku bunga disini dimaksudkan adalah


160

tingkat suku bunga riil bukan yang nominal. Seorang Trader akan bereaksi terhadap perubahan selisih tingkat suku bunga, bukan pada perubahan tingkat suku bunga secara individual. Faktor Eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak regional bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era alokasi global asset, arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Para Fund Manager, Investor dan Hedge Fund yang melakukan investasi secara global, sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan/ regional tertentu. Robert J Auman (Israel) Israel Robert John Aumann (lahir pada 8 Juni 1930 di Frankfurt, Jerman) adalah seorang matematikawan Israel. Beserta keluarganya, ia lari ke Amerika Serikat pada tahun 1938 untuk menghindari kekejaman Nazi. Ia adalah doktor matematika murni dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1955. Pada tahun 2005, ia dianugerahi Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel bersama dengan Thomas Schelling karena "telah meningkatkan pengetahuan kita mengenai konflik dan kerjasama melalui analisis game-theory."




161

BAB 6 Kebijakan Ekonomi & Perdagangan Internasional Pengertian Kebijaksanaan Ekonomi Internasional Kebijakan ekonomi internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ke negara tersebut.50 Dalam implementasinya, perdagangan antara dua Negara sering merugikan Negara yang lemah ( less developing countries). Negara maju (developing countries) mendominasi perdagangan internasional. 50

Hamdy Hady, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Buku 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h.62.

162


Tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh Negara maju, hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Negara berkembang relative lebih besar kepada Negara maju daripada sebaliknya.51 Instrumen Kebijaksanaan Ekonomi Internasional Instumen kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut:52 A. Kebijakan Ekspor di dalam Negeri 1. Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor/PET untuk barang-barang ekspor tertentu. Contoh: Pajak ekspor atas CPO. 2. Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barangbarang tertentu. 3. Penetapan prosedur/tata laksana ekspor yang relatif mudah. 4. Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian 51

Syamsurijal Tan, Esensi Ekonomi internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.47. 52 Op.cit, h.63.


163

sertifikat ekspor. 5. Pembentukan asosiasi eksportir. 6. Pembentukan kelembagaan seperti bounded warehouse (Kawasan Berikat Nusantara), bounded island Batam, export processing zone, dan lain-lain. 7. Larangan/pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) oleh Menperindag. B. Kebijakan Ekspor di luar Negeri 1. Pembentukan International Trade Promotion Centre (ITPC) di berbagai negara, seperti di Jepang (Tokyo), Eropa, AS, dan lain-lain. 2. Pemanfaatan General System of Preferency atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development). 3. Menjadi anggota Commodity Association of Producer, seperti OPEC dan lain-lain. 4. Menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Comsumer, seperti ICO (International Coffee Organization), MFA (Multifibre Agreement), dan lain-lain. Instrumen kebijakan perdagangan intemasional di bidang impor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran


164

usaha untuk melindungi/mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan perdagangan intemasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut:53

53

Ibid, h.65.


165

A. Kebijakan Tariff Barrier Kebijakan Tariff Barrier atau TB dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut. 1. Pembebasan bea masuk/tariff rendah adalah antara O% s/d 5%: dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer/pertahanan/ keamanan, dan lain-lain. 2. Tarif sedang antara > 5% s.d. 20%: dikenakan untuk barang setengah jadi dan barangbarang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. 3. Tarif tinggi di atas 20%: dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. 1. Kebijakan Tariff dan Efek-efek Tariff Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, sistem/cara pemungutan tarif bea masuk ini dapat dibedakan sebagai berikut: a. Bea Harga (Ad Valorem Tariff) Besamya pungutan bea masuk atasbarang impor ditentukan oleh tingkat prosentase tarif dikalikan harga CIF dari barang tersebut (BM = % tarif x Harga CIF). Misalnya, harga CIF suatu barang X = $100 dan tarif bea masuknya 10 %, sedangkan kurs atau nilai tukar = Rp5.000,00/USD. Maka pungutan bea masuknya = 10 % x $100 x Rp5.000,00 = Rp50.000,00. b. Bea Spesifik (Specific Tariff)

166


Pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Di Indonesia sistem tarif ini digunakan sebelum tahun 1991. c. Bea Campuran (Compound Tariff) Pungutan bea masuk ini merupakan kombinasi antara sistem a, dan sistem b. Sifat dan Keuntungan/ Kelemahan masing-masing Sistem Tarif a. Bea harga (Ad Valorem Tariff) bersifat proporsional. Keuntungannya: 1) Dapat mengikuti perkembangan tingkat harga/inflasi. 2) Terdapat diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya. Kerugiannya: 1) Memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintahan, khususnya bea cukai karena memerlukan data dan perincian harga barang yang lengkap. 2) Sering menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga untuk perhitungan bea masuk antara importir dan bea cukai, sehingga dapat menimbulkan stagnasi/kemacetan arus barang di pelabuhan. b. Bea Spesifik (Specific Tariff) bersifat regresif. Keuntungannya: 1) Mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya. 2) Dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri.


167

Kerugiannya: 1) Pengenaan tarif dirasakan kurang/tidak adil karena tidak membedakan harga/kualitas barang. 2) Hanya dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis. Tujuan dan Fungsi Tarif Bea Masuk 1. Menurut tujuannya, kebijakan tarif bea masuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut. a. Tarif Proteksi/ yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu. b. Tarif Revenue, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. 2. Berdasarkan tujuan tersebut maka fungsi tarif bea masuk adalah sebagai berikut. a. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi/industri dalam negeri. b. Fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara. c. Fungsi demokrasi, yaitu penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR. d. Fungsi pemerataan, yaitu untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. 2. Tarif Nominal dan Tarif Proteksi Efektif a. Tarif Nominal Tarif nominal adalah besarnya prosentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang digunakan saat ini adalah buku tarif berdasarkan ketentuan harmonized system atau HS

168


yang menggunakan penggolongan barang dengan sistem 9 digit Penggolongan barang dengan sistem digit ini akan memper-mudah danmemperlancararus perdagangan internasional karena adanya kesatuan kode barang untuk seluruh negara, terutama yang telah menjadi anggota World Customs Organization (WCO) yang bermarkas di Brussel. b. TarifProteksiEfektif Tarif proteksi efektif ini disebut juga sebagai Effective Rate of Protection (ERP), yaitu kenaikan Value Added Manufacturing (VAM) yang terjadi karena perbedaan antara prosentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU (Completely Built-up) dengan tarif nominal untuk bahan baku/komponen input impomya atau CKD (Completely Knock Down). 3. Infant Industry Argument Pelaksanaan pembangunan ekonomi di negaranegara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia banyak ber-landaskan pada infant industry argument. Infant industy argument adalah suatu kebijaksanaan untuk melindungi industriindustri dalam negeri yang barulahir/tumbuh dengan "proteksiedukatif', sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. 4. Proteksi Edukatif Agar tujuan infant industry argument tersebut dapat dicapai, maka periu dijalankan suatu kebijakan "proteksi edukatif'/ yaitu kebijakan untuk melindungi infant industry. B. Kebijakan Nontariff Barrier 1. Instrumen Kebijakan Nontariff Kebijakan Nontariff Barrier (NTB) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk


169

yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar NTB dapat dikelompokkan sebagai berikut (A.M. Rugman & RJM. Hodgetts, 1995; 165). a. Pembatasan spesifik (specific limitation): 1) Larangan impor secara mutlak. 2) Pembatasan impor atau quota system. 3. Peraturan atauketentuan teknis untuk impor produk tertentu. 4) Peraturan kesehatan/karantina. 5) Peraturan pertahanan dan keamanan negara. 6) Peraturan kebudayaan. 7) Perizinan impor Iimport licenses. 8) Embargo. 9) Hambatan pemasaran/marketing seperti: * VER (Voluntary Export Restraint), yaitu pembatasan ekspor secara sukarela oleh negara eksportir. * OMA (Orderly Marketing Agreement), yaitu pembatasan pemasaran produk tertentu atas permintaan negara importir. b. Peraturan bea cukai {customs administration rules) 1) Tatalaksana impor tertentu (procedure). 2) Penetapan harga pabean (customs value). 3) Penetapan forex rate (kurs valas) dan pengawasan devisa (forex control). 4) Consulat formalities. 5) Packiging/labelling regulation. 6) Documentation needed. 7) Quality and testing standccnili. 8) Pungutan administrsi (fees). 9) Tariff classification.

170


c. Government participation 1) Kebijakan pengadaan pemerintah. 2) Subsidi dan insentif ekspor. 3) CountervaQmg duties. 4) Domestic assistance pro-ams. 5) Trade-diverting. d. Import charges 1) Import-deposits 2) Supplementary duties 3) Variable lasses 2. Sistem Kuota dan Efek-Efek Kuota Kuota adalah pembatasam fisik secara kuantitatif yang dilakukanataspemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Menurut ketentuan GATT/WTO, sistem kuota mi hanya -dapat digunakan dalam hal sebagai berikut: a. Untuk melindungi hasil pertanian. b. Untuk menjaga keseimbangan balance of payment. c. Untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. 3. Subsidi Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk ineiiberi&an perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain yang bertujuan sebagai berifait. a. Menambah produksi dalam negeri. b. Mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri-c. MenJual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor.


171

Tujuan Kebijaksanaan Ekonomi Internasional Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut:54 1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan. 2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri. 3. Melindungi lapangan kerja (employment). 4. Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca pembayaran internasional. 5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. 6. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas. Macam-Macam Restriksi (Ketetapan) dalam Perdagangan Internasional Organisasi multilateral intemasional adalah organisasi kerja sama perdagangan intemasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Contohnya GATT-WTO, UNCTAD, WCO/CCC, dan lain-lain. GATT (General Agreement on Trade and Tariff) adalah organisasi intemasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuannya adalah meningkatkan arus perdagangan intemasional dengan prinsip-prinsip 54

Ibid, h.62.


172

pokok/dasar ya,rig disebut GATT Clause. Prinsipprinsip pokok dalam GATT Clftuse adalah sebagai berikut:55 a. Prinsip free trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan/mengurangi berbagai hambatari perdagangan intemasional, baik yang bersifat Tariff Barrier i(TB) maupun Nontariff Barrier (NTB). b. Prinsip resiprositas (timbal balik) dan nondiskriminasi yang dikenal sebagai Most Favorised Nation Clause (MFNC), yaitu prinsip multilateralisasi (ekstensifikasi/instittisionalisasi) dalam perlakuan (treatment) hubungan ekonomi/keuangan/ perdagangan intemasional dengan pengecualian sebagai berikut. • Hubungan preferential history, seperti Commonwealth dan France Union. • Kesatuan ekonomi regional, seperti Free Trade Area dan Customs Union. c. Prinsip nondiskriminasi atau dikenal sebagai Nation Treatment Clause (NTC), yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun produk dalarn negeri. Misalnya dengan mengenakan tarif PPN yang sama terhadap produk irnpor maupun produk lokal. Beberapa perundingan yang telah dilakukan GATT untuk mengurangi/menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik TB maupun NTB, di antaranya adalah: 1. Jenewa, Swiss tahun 1947. 2. Annecy, Francis tahun 1949. 3- Torquay. Inggris tahun 1950. 55

Ibid, h.94.


173

4. Jenewa, tahun 1956. 5- PutaranDillon, Jenewa tahun 1960 -1961. 6. Putaran Kenendy, Jenewa tahun 1962 - 1967. 7. Putaran Tokyo, tahun 1973 - 1979. 8. Putaran Uruguay, tahun 1986 -1993. Putaran Uruguay adalah perundingan multilateral yang dimulai dari Punta de 1'Este di Uruguay pada tahun 1986-1993. Tujuannya adalah naemperlancar arus perdagangan dan investasi internasional dengan menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan TB dan NTB. Hasil substansi dari putaran Uruguay (H.S. Kartadjoemena, 1997 : 37) adalah sebagai berikut: 1. Masalah akses pasar (market access), yaitu bidang yang selama ini ditangani secara tradisional oleh GATT, seperti: a. Tariff Barrier (TB). b. NontariffBarrier (NTB). c. Perdagangan tropical product. d. Perdagangan natural resource-based products. e. Perdagangan textiles and clothing. f. Perdagangan agriculture product. 2. Masalah penyempurnaan aturan main GATT yang berlaku, sehingga sesuai dengan kepentingan yang berbeda, yaitu: a. Penyempurnaan GATT articles. b. Peraturan tentang safeguards. c. Penyempurnaan MTN agreements and arrangements. d. Penyempurnaan peraturan tentang subsidies and countervailing measures. e. Penyempurnaan peraturan dispute settlement. Contohnya penyelesaian masalah tunrutan Jepang, AS dan Uni Eropa tentang

174


peraturan/ketentuan MOBNAS di Indonesia. 3. Penyempurnaan kelembagaan GATT dengan penyempurnaan the functioning of the GATT system dengan membentuk World Trade Organization (WTO) yang mulai berfungsi sejak 1 Januari 1995. 4. Masalah-masalah baru (New Issues) yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh GATT, berkat desakan negara maju telah menjadi bagian dari perundingan di Uruguay, yaitu: a. Masalah penetapan ketentuan Trade Related Intelectual Property Right (TRIP'S) atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI), yaitu ketentuan perdagangan yang berhubungan dengan pedindungan atas kekayaan intelektual berupa pembayaran royaltilfee. b. Masalah penetapan ketentuan Trade Related Investment Measures (TRIM'S) yaitu ketentuan perdagangan yang berhubungan denganperaturan-peraturan tentang investasi. c. Masalah penetapan ketentuan General Agreement on Trade Service (GATS), yaitu ketentuan tentang perdagangan produk jasa. Hambatan-Hambatan dalam Perdagangan Interna-sional Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain: • Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. • Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.


175

•

Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain. • Muatan lokal. • Peraturan administrasi. • Peraturan antidumping.56 Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produkproduk yang telah diubah secara genetika. Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal. Para penentang globalisasi acap kali mengacu 56

Diperoleh dari "http:// id.wikipedia.org/ wiki/ Hambatan_ perdagangan"


176

pada persoalan moral tatkala mereka meyerang perdagangan bebas. Julian Morris justru menunjukan bahwa tak ada sesuatu yang sangat salah daripada: suatu pembatasan terhadap perdagangan adalah sesuatu yang sangat tidak bermoral, karena tindakan ini akan merusak keberlangsungan pembangunan akibat meningkatnya biaya barangbarang, menyengsarakan kaum miskin, dan menjadi penghalang terhadap lapangan pekerjaan dan kewirausahaan. Pada sisi yang lain, pertukaran sukarela yang terjadi diantara masing-masing individu adalah sesuatu yang pada dasarnya sebuah tindakan yang baik. Setiap perdagangan secara langsung semakin memperkokoh tingkat kemakmuran yang dimiliki setiap pelaku. Secara komulatif, perdagangan yang terjadi dengan cara itu akan mendorong proses kewirausahaan yang akan semakin baik dan tersedianya barang-barang yang lebih murah, serta mendorong produktivitas. Kombinasi dari kesemuanya akan berujung pada pembangunan yang berkelanjutan, dan perbaikan yang terus menerus terhadap kesejahteraan masyarakat. Julian Morris menghitung bahwa dengan melakukan penghapusan terhadap berbagai tariff dan kuota, yang diberlakukan dalam perdagangan barang dan jasa, akan mendorong pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) Dunia hingga lebih dari satu trilliun Dollar US setiap tahun dan para kaum miskin di Afrika dan Asia lah yang akan mendapat keuntungan dari kebijakan seperti itu, jika dilakukan. GATT (General Tariffs)

Agreement

on

Trade

and


177

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau "Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan" yang ditandatangani pada 1947 adalah suatu kesepakatan multilateral yang mewajibkan negara anggotanya untuk melakukan kerjasamaekonomi intemasional. GATT menuntut anggotanya untuk mengorganisasikan perdagangan luar negeri mereka sesuai dengan prinsip perlakuan bangsa yang paling menguntungkan (most-favoured nation treatment). Yaitu, yang bertujuan untuk membuat perdagangan luar negeri sebebas mungkin melalui penurunan tingkat tarif dan penghapusan hambatan kuota impor, dan untuk memberikan pengarahan tertentu terhadap kebijakan perdagangan luar negeri negara-negara tersebut. Dalam pembukaan GATT dinyatakan bahwa perdagangan dan hubungan ekonomi intemasional harus bertujuan untuk meningkatkan standarstandar kehidupan global, yang mengusahakan tercapainya suatu tingkat penyerapan tenaga kerja sepenuhnya (full-employment), menjamin pertumbuhan pendapatan riil yang tinggi dan terusmenerus, mengamankan permintaan efektif, mengeksploitasi sepenuhnya sumber-sumber daya dunia, meningkatkan produksi, dan menukarkan komoditas-komiditas dan barang-barang, dan berhasrat untuk mendukung pelaksanaan tujuantujuan ini sebagai akibat dari penandatanganan persetujuan yang bertujuan untuk menghilangkan tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya

178


di dalam perdagangan intemasional.57 Daya Saing Sumber Daya Indonesia di Tingkat Internasional Bersamaan dengan era otonomi daerah yang sedang digairahkan, pemerinth kini memiliki visi yang menginginkan agar Indonesia menjadi Negara industri baru yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia – Pasifik. Sementara misi yang diemban sektor industri dan perdagangan adalah sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan perdagangan di luar negeri dengan mematuhi aturan main (rule of game) tata perdagangan dunia di bawah koordinasi WTO (World Trade Organization), serta mengamankan kebijakan industri dan perdagangan nasional melalui penataan ulang strategi pemasaran internasional dan diplomasi perdagangan yang unggul. Ditinjau dari indeks peringkat daya saing dunia, Indonesia secara terus menerus mengalami penurunan hingga peringkat 41 di tahun 1998 versi World Competitiveness Year Book. Padahal, menurut World Economic Forum – Genewa, dalam Global Competitiveness Report Mei 1997, Indonesia menduduki peringkat 15.58 Secara umum sejak tahun 2000 kinerja ekspor dan impor Indonesia selalu meningkat. Namun laju pertumbuhan ekspor non migas berjalan cukup lambat. Pertumbuhan ekspor non migas 57

Heinz Lempert, Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman, (Jakarta: PUSPA SWARA, 1994), h. 142. 58 Martani Huseini, Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia, (Jakarta: Lspeu Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.1, No.1, Januari-Maret 2000), h.21.


179

mencapai 4,41% (YoY) pada dua kuartal tahun 2003. Pertumbuhan ini hanya selisih sedikit dengan pertumbuhan impor non migas yang mencapai 4,34% (YoY) pada pada periode yang sama. Apabila dikaji lebih mendalam, pertumbuhan sektor pertanian justru negatif, sektor industri tumbuh 3,66%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah pertambangan yang mencapai angka 16,71%.59



59

Didik J. Rachbini, Masalah dan Kecenderungan Kebijakan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LSPEU Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.5, No.1, Januari-Juli 2004), h.74-75.


180

Bab 7 Perhitungan Nilai Tukar (Terms of Trade) Term of trade60 adalah besaran statistik yang mencerminkan daya tukar suatu barang lain antar dua negara baik dalam bentuk harga maupun velome. Ada juga yang mendifinisikan sebagai elastisitas suatu barang dengan barang lainnya. Difinisi lain, Term of Trade atau TOT adalah perbandingan kuantitatif (jumlah atau nilai) antara ekspor dan impor yang mencerminkan perkembangan posisi perdagangan suatu negara untuk periode waktu tertentu.61 60

Syamsurijal Tan, Essensi Ekonomi Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 58. 61 Dr. Hamdy Hady, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia,


181

Konsep TOT atau term of trade secara matematis dapat kita rumuskan dalam beberapa konsep, yaitu: Net Barter Terms of Trade Net Barter Terms of Trade adalah perbandingan antara indeks harga rata-rata barang ekspor dengan barang impor. Pxi ‫׃‬Pm1 N = Px0 : Pmo N Px1 Pxo Pm1 Pmo

= = = = =

Net Barter Term of Trade Harga rata-rata satuan ekspor waktu sekarang Harga rata-rata satuan ekspor waktu tahun dasar Harga rata-rata satuan impor waktu sekarang Harga rata-rata satuan waktu tahun dasar

Harga rata-rata satuan ekspor dan impor selalu dinyatakan persentase. Oleh karenanya perumusan di atas dapat disederhanakan menjadi: Pxi ‫׃‬Pm1 N = Px0 : Pmo Pxi ….1 N = Pm1 Konsep Barter term of trade dapat juga disebut dengan konsep “elastisitas Harga”. Contoh: Jika pada tahun 2005 harga indeks ekpor Indonesia 100 dan tahun 2007 naik 10 persen atau 110. kemudian harga indeks impor turun 2001), h. 76.

182


10 persen dari tahun dasar atau menjadi 95, maka kita dapat menghitung term of trade Indonesia. TOT = Pxi . 100 Pm1 = 110 . 100 = 15,8% 95 Ini berarti term of trade negara Indonesia naik 15,8 persen, naik dari tahun 2005. Atau dapat dicontoh lainnya sebagai verikut: N = Px X 100 Pm Px = Indeks harga ekspor Pm = Indeks harga impor 100 = Indeks tahun dasar

Bila N lebih besar dari 100 atau kenaikan net barter TOT berarti terjadi perkembangan perdagangan luar negeri yang positif/baik karena dengan nilai ekspor tertentu diperoleh nilai impor yang lebih besar. Contoh: N -1950 = 100 (tahun dasar) Px 1990 = 95 (angka indeks) Pm 1990 = 110 (angka indeks) Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung: N-1990= ^XIQO= 86,36%, Berarti untuk periode 1950 / 90 harga atau nilai ekspor (Px) turun sebanyak 13,64 % dibandingkan nilai impornya (Pm). Income Terms of Trade


183

l=NxQx=Px X Qx Px Konsep income TOT ini lebih penting bagi negara yang sedang berkembang (NSB), karena mencerminkan kemampuan NSB untuk mengimpor barang-barang modal pembangunan dari hasil ekspornya. Contoh: Qx 1990 = 120 Px 1990 = 95 Pm 1990 = 110 1 =

Pm X Qx Pm

=

95 X 120 110

=

103,63

Berarti untuk periode 1950/1990, kemampuan mengimpor didasarkan pada penerimaan ekspor naik sebesar 3,63%, meskipun Px - menurun. Pm Perubahan income TOT ini penting bagi NSB karena berkaitan dengan kemampuannya untuk mengimpor barang-barang modal pembangunan.

Gross Barter Terms of Trade Gross Barter Terms of Trade yaitu perbandingan angka indeks volume ekspor dengan angka indeks volume impor. G = Qx1 : Qm1 atau dapat disederhanakan menjadi; Qx0 Qm0 G = Qx1 …..2


184 Qx0

Q = gross barter term of trade Qx1 = didapat dari nilai ekspor (jumlah dikalikan dengan harga) dibagi dengan harga rata-rata satuan ekspor. Qm1 = didapat dari nilai impor (jumlah dikalikan dengan harga) dibagi dengan harga rata-rata satuan impor.

Contoh: Bila Qx1 hitung

=

150 dan Qm1 = 125, maka kita dapat

G = ( 150 : 125 ). 100 = 120% 100 100 Atau contoh sederhana lainnya adalah: QX G

= Qm

x 100

= Indeks kuantitas ekspor Qm = Indeks kuantitas impor 100 = Indeks tahun dasar QX

Bila G lebih besar dari 100 atau terjadi kenaikan gross barter TOT, berarti perkembangan posisi perdagangan luar negeri negara tersebut kurang baik atau kurang menguntungkan karena diperlukan ekspor yang lebih besar untuk mendapatkan sejumlah impor tertentu.

Income/Capacity Terms of Trade Capacity Terms of Trade, yaitu perbandingan antara indeks harga rata-rata


185

ekspor dengan impor yang dikalikan dengan volume ekspor. S = Px .Qx = N . Qx …..5 Pm Konsep ini sering “elastisitas Income”.

disebut

dengan

Factorial Terms of Trade Factorial Terms of Trade yaitu perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan indeks harga rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktifitas. a. Single Factorial Term of Trade S = Px1 . Zx …..3 Pm Zx = Produktifitas barang ekspor S = Single Factorial Term of Trade Double Factorial Terms of Trade D = Px . Zx …..4 Pm Zm Zm D Px Pm

= Produktifitas barang-barang impor = Double Factorial Term of Trade = Rata-rata indeks harga barang impor dan ekspor

Pada rumus 3, kita hanya mengaitkan rasio dari ekspor dan impor dengan produktifitas ekspor atau produktifitas domestik, tanpa melihat produktifitas sektor luar negeri.


186

Kemudian pada rumus 4, telah dimasukkan produktifitas impor atau sektor luar negeri di samping sektor domestik. Konsep factorial of trade ini sering juga disebut dengan “elastisitas produk”. Term Of Trade dan Kebijakan Perdagangan Analisis Grafik Pengaruh Kebijakan Proteksi terhadap TOT dan Perkembangan Perdagangan Intemasional.

Grafik Analisis TOT62 Cloth M-USA/X-UK

USA = United Statesof America UK = United Kingdom

Keterangan a. Sumbu X menunjukkan eksporfood oleh USA atau impor food olehUK. b. Sumbu Y menunjukkan ekspor cloth oleh UK atau impor cloth oleh USA.

62

Dr.Hamday Hady, loc.cit, 78.


187

c. Pada keadaan awal, offer-curve USA (OC - USA) berpotongan dengan offer-curve UK (OC - UK) pada titik E, sehingga terbentuk garis TOT. d. Bila UK melakukan kebijakan pembatasan impor pakaian dari USA, maka OC akan bergeser menjadi OC' - USA dan memotong OC - UK pada titik H. e. Pada pertukaran di titik H dengan TOTy terjadi: * Penurunan ekspor food USA (X - USA) besarnya sama dengan penurunan impor food UK (M UK), yaitu dari OFg menjadi OF1. * Penurunan ekspor cloth UK (X - UK) besamya akan sama dengan penurunan impor cloth USA (M - USA), yaitu dari OCg menjadi OC. f. Pada titik H atau TOT2, karena penurunan ekspor food USA atau impor food UK lebih besar daripada penurunan ekspor cloth UK atau impor cloth USA UK atau impor cloth USA. FoF1> C0C1 ini berarti TOT- USA menjadi memburuk, sedangkan TOT UK membaik. g. Jika USA melakukan pembalasan dengan mengadakan kebijakan pembatasan impor cloth dari UK sehingga ekspor cloth dari UK menurun, maka pertukaran akan terjadi pada titik G dengan TOT1 tetapi dengan volume perdagangan yang lebih kecil. h. Dengan tindakan pembalasan ini, TOT-USA akah membaik dan TOT-UK akan memburuk. Akan tetapi, kebijakan proteksi yang dijalankan oleh USA dan UK ini bukan hanya berpengaruh terhadap TOT masing-masing negara. Lebih penting lagi adalah dampak negatifnya terhadap perkembangan/pertumbuhan perdagangan intemasional yang semakin menurun.


188




189

BAB 8 Neraca Pembayaran (Balance of Payment) Neraca Pembayaran Neraca pembayaran (balance of payment) merupakan dokumen sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Penduduk di sini adalah individu, badan hukum dan pemerintah. Individu dimaksudkan orang yang bertepat tinggal dan mempunyai mata pencaharian di negara tersebut. Wisatawan, mahasiswa yang belajar di luar negeri, korp diplomatik adalah penduduk dari negara yang diwakilinya (negara asalnya), demikian pula dengan badan hukum merupakan penduduk dari negara yang memberi izin usaha badan hukum tersebut, cabang-cabangnya yang ada diluar negeri dianggap penduduk luar negeri. Pemerintah jelas penduduk negara yang diwakilinya, misalnya; para duta besar, para atase, dan sebagainya.

190


Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran hanyalah transasksi ekonomi internasional, transaksi bantuan militer tidak termasuk ke dalamnya, karena bantuan tersebut hanyalah merupakan bantuan yang sifatnya tidak imbal beli. Banyak tujuan dari neraca pembayaran, tapi yang lebih penting adalah: a. Untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi internasional dari negara yang bersangkutan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan (policy) dalam bidang moneter fiscal dan bidang perdagangan. b. Dapat pula berguna bagi pihak-pihak tertentu, karena dalam neraca pembayaran tercakup bidang pembayaran, pariwisata, tingkat bunga, deviden, dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa serta transaksi-transaksi financial. Pencatatan Neraca Pembayaran (The Accounting Balance of Payment) Secara teoritis neraca pembayaran selalu seimbang, karena ia dicatat menurut buku berpasangan. Setiap transasksi yang terjadi kredit mencakup semua transasksi yang menyebabkan bertambahnya tagihan kepada negara lain, atau segala transasksi yang menyebabkan masuknya dana (fund inflow). Transaksi debet adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau funds outflow. Contoh: Suatu perusahaan di Amerika mengekspor barang X seharga $100 kepada langganannya di Inggris, dan hasilnya semua digunakan untuk membeli mobil.


191

Balance of Payment adalah suatu neraca yang terdiri atas keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Balance of Payment ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi ekspor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral dan lain-lain. Indikator umum yang sering digunakan adalah neraca perdagangan/ current account. Faktor lain yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah adanya aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk Foreign Direct Investment maupun Portofolio Investment. Contoh: surplus neraca perdagangan Jepang terhadap Amerika Serikat pada tahun 1998 memberikan gambaran/ indikasi yang jelas terhadap meningkatnya volume permintaan Yen dalam aktifitas perdagangan. Akibatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS menguat. Dalam ekonomi, keseimbangan kemampuan berbelanja (bahasa Inggris: purchasing power parity, PPP) adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. PPP mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara. Nilai tukar PPP digunakan dalam perbandingan internasional dari standar hidup. PDB sebuah negara awalnya dihitung dalam mata uang lokal, jadi perbandingan antara dua negara membutuhkan konversi mata uang. Perbandingan menggunakan nilai tukar nyata dianggap tidak

192


nyata, karena mereka tidak merefleksikan perbedaan harga antar negara. Perbedaan antara PPP dan nilai tukar nyata bisa berbeda banyak. Misalnya, PDB per kapita di RRT sekitar AS$1.400, sedangkan berdasarkan PPP adalah sekitar AS$6.200. Sedangkan PDB nominal per kapitanya adalah sekitar AS$37.600, tetapi PPP-nya hanya AS$31.400. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi. 1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. 2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Cadangan Devisa


193

Setelah Perang Dunia I, banyak negara mulai meninggalkan standar emas sebagai alat tukar dan beralih kepada standar kertas. Standar kertas berarti bahwa uang kertas yang dipegang masyarakat tidak dapat ditukarkan dengan emas pada bank sentral. Namun emas masih tetap dipergunakan sebagai alat pembayaran bagi transasksi internasional. Emas berperan sebagai devisa. Dalam masa standar kertas seperti sekarang ini, yang dimaksud dengan sistem kurs devisa tetap adalah suatu sistem devisa di mana pemerintah menetapkan tingkat kurs mata uang negara tersebut dengan mata uang-mata uang negara lain dan berusaha untuk mempertahankannya dengan berbagai kebijakan secara sadar. Bila kurs satu mata uang dengan mata uang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar, maka kita katakan bahwa negara tersebut menganut sistem devisa mengambang (floating atau flexible exchange rate). Keuntungan dari sistem devisa mengambang adalah bahwa tingkat kurs yang berlaku selalu sama dengan tingkat kurs keseimbangan. Jadi tidak ada masalah pasar gelap dan efek negatifnya.63 Neraca Perdagangan Total transaksi perdagangan (ekspor + impor) Indonesia dengan negara-negara UNCTAD pada tahun 2003 tercatat sebesar US$ 88.949.114.544 yang terdiri dari nilai ekspor sebesar US$ 57.546.700.928 dan nilai impor sebesar US$ 31.402.413.616. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ( 1999 s/d 2003 ) nilai perdagangan Indonesia 63

Boediono, Ekonomi Internasional: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.94,100-101.

194


dengan negara-negara partner dagang dalam lingkup UNCTAD, baik ekspor maupun impor mengalami pasang surut/fluktuasi khususnya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 mengalami penurunan tetapi tahun 2000 sampai dengan 2003 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 jika dibandingkan antara total nilai ekspor dan impor, terlihat adanya surplus di pihak Indonesia, dimana total ekspor sebesar US$ 57.546.700.928 sementara total Impor sebesar US$ 31.402.413.616, sehingga terdapat surplus sebesar US$ 26.144.287.312. Secara lengkap perkembangan neraca perdagangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:


195

Tabel Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor) Indonesia dengan Negara-negara Anggota UNCTAD Surplus/D N Tah Ekspor Impor efisit o. un (US$) (US$) (US$) 1 199 45.499.33 22.965.53 22.533.794 9 2.930 8.224 .706 2 200 58.094.43 31.860.27 26.234.160 0 2.065 1.264 .801 3 200 52.732.24 29.596.01 23.136.232 1 4.771 2.206 .565 4 200 53.750.30 29.976.10 23.774.202 2 4.708 1.869 .839 5 200 57.546.70 31.402.41 26.144.287 3 0.928 3.616 .312

Pada tahun 2003, nilai total ekspor Indonesia ke negara-negara UNCTAD tercatat sebesar US$ 57.546.700.928, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar US$ 3.796.396.220 atau 0,94% dibanding tahun sebelumnya/tahun 2002 sebesar US$ 53.750.304.708. Sementara itu dilihat dari volume ekspor, tercatat total volume ekspor Indonesia ke negara-negara UNCTAD sebesar 247.373.307.831 kg, dimana hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 49.194.361.150 kg. dari total volume ekspor tahun 2002. Jika dilihat data secara series selama lima tahun terakhir (1999 s/d 2003), tercatat adanya kenaikan rata-rata per tahun sebesar 6,05% untuk nilai ekspor dan kenaikan sebesar 4,10% untuk volume ekspornya. Secara lengkap perkembangan ekspor selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini.

196


Dibandingkan dengan total nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia pada tahun 2003 yaitu sebesar US$ 61.058.246.995, maka total nilai ekspor ke negara-negara UNCTAD yaitu sebesar US$ 57.546.700.928, hanya merupakan 0,94% nya. Sementara dari volume ekspor, merupakan 0,75% dari total volume ekspor dunia. Melihat kecilnya prosentase nilai tersebut disatu sisi, sementara dilihat dari jumlah negara-negara anggota UNCTAD yang besar, kiranya peningkatan ekspor ke negaranegara UNCTAD ini harus diupayakan seintensif mungkin. Peningkatan ekspor ke negara-negara UNCTAD ini sangat potensial untuk meningkatkan perdagangan Indonesia secara total ke seluruh dunia. Dilihat dari negara tujuan ekspor, yang termasuk dalam peringkat lima besar secara berturut-turut adalah Jepang, United States, Singapura, Korea dan China. Secara lengkap perkembangan ekspor selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel Nilai Ekspor Indonesia kenegara-negara UNCTAD N Tah Nilai Volume o. un (US$) (kg) 1 199 45.499.33 210.639.35 9 2.930 7.023 2 200 58.094.43 201.446.25 0 2.065 9.010 3 200 52.732.24 245.949.18 1 4.771 0.119 4 200 53.750.30 198.178.94 2 4.708 6.681 5 200 57.546.70 247.373.30


197 3

0.928

7.831

Pada tahun 2003, nilai total impor Indonesia ke negara-negara UNCTAD tercatat sebesar US$ 31.402.413.616, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar US$ 1.426.311.747 atau 0,95% dibanding tahun sebelumnya/tahun 2002 sebesar US$ 29.976.101.869. Sementara itu dilihat dari volume impor, tercatat total volume impor Indonesia ke negara-negara UNCTAD sebesar 68.589.957.297 kg, dimana hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 2.954.504.726 kg. dari tahun sebelumnya/tahun 2002 yaitu sebesar 71.544.462.023 kg. Dibandingkan dengan total nilai impor Indonesia keseluruh dunia pada tahun 2003 yaitu sebesar US$ 32.550.684.286, maka total nilai impor ke negara-negara UNCTAD yaitu sebesar 31.402.413.616, hanya merupakan 0,97% nya. Jika dilihat data secara series selama lima tahun terakhir ( 1999 s/d 2003), tercatat adanya kenaikan rata-rata per tahun sebesar 8,13% untuk nilai impor. dan kenaikan sebesar 2,79% untuk volume impornya. Sementara dari volume impor tahun 2003 sebesar 68.589.957,297 merupakan 0,98% dari total volume impor dunia tahun 2003 sebesar 69.705.137,458. Dilihat dari negara tujuan impor, yang termasuk dalam peringkat lima besar secara berturut-turut adalah Jepang, Singapura, China, United States dan Thailand. Secara lengkap perkembangan impor selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:


198

Tabel Nilai Impor Indonesia kenegara-negara UNCTAD N Tah Nilai Volume o. un (US$) (kg) 1 199 22.965.53 61.433.998 9 8.224 .035 2 200 31.860.27 66.189.032 0 1.264 .205 3 200 29.596.01 64.470.548 1 2.206 .725 4 200 29.976.10 71.544.462 2 1.869 .023 5 200 31.402.41 68.589.957 3 3.616 .297

Pendapatan Nasional Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi selama satu tahun.64 Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris [1], yang berusaha menaksir pendapatan nasional Inggris pada tahun 1665.65 Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut 64

Diperolehdari"http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasio

na" 65

Sukwiaty, Sudirman Jamal,dan Slamet Sukamto, Ekonomi Kelas 2 SMA, (Bandung: Yudhistira 2004.)


199

mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar. Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional: • Produk Domestik Bruto (GDP) Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. • Produk Nasional Bruto (GNP) Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. • Produk Nasional Neto (NNP)

200


Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. • Pendapatan Nasional Neto (NNI) Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. • Pendapatan Perseorangan (PI) Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaanpenerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada


201

pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). • Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu: • Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. • Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai

202

•


jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi). Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Goverment), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X - M)

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Di samping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian,


203

pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi: • Permintaan dan penawaran agregat Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barangbarang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barangbarang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaanperusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran. • Konsumsi dan tabungan Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu


204

(biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. • Investasi Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.




205

Bab 9 Neraca Transaksi Berjalan Neraca Transaksi Berjalan (Neraca Perdagangan dan Jasa) Pada posisi BOP (Balance of Payment) yang ideal untuk suatu negara adalah bila berada pada posisi surplus atau equailibrium yang nilai valasnya relatif tinggi, sedangkan posisi yang dianggap kurang baik dan selalu diusahakan untuk perbaikan melalui mekanisme adjustment BOP adalah posisi BOP yang defesit dan nilai valas yang relatif rendah. Mekanisme adjusment atau penyesuaian BOP yang defisit dapat dilakukan melalui beberapa cara yang secara teoritis akan tergantung pada sistem kurs valas yang digunakan oleh masing-masing negara. Dengan sistem kurs tetap, nilai suatu mata uang ditentuakan berdasarkan goal exchange standard sesuai dengan Bretton Wood System. Dalam hal ini, mekanisme adjusmant posisi BOP


206

dapat terjadi melalui mekanisme otomatis 66 berdasarkan teori David Hume tentang ‘pricespecie-flow’ mechanism sebagai berikut; 1. Bila BOP defisit berarti x < M atau M > X. 2. Karena masih berlaku nilai kurs tetap atau gold exchange standard, maka akibatnya jumlah emas atau logam mulia (LM) akan makin menurun karena banyak dukirim ke luar negeri. 3. Karena emas masih digunakan sebagai likuiditas atau alat pebayaran, sedangkan jumlahnya makin menurun (emas/LM), maka money supply (Ms) di dalam negeri makin berkurang. 4. Karena Money supply makin berkurang, maka harga-harga di dalam negeri akan menurun pula. 5. Menurunnya harga (price) di dalam negeri , khususnya terhadap harga barang ekspor (Px), akan menyebabkan jumlah ekspor (Px)akan menyebabkan jumlah ekspor (Qx) akan naik). 6. Di lain pihak, berkurangnya money supply di dalam negeri akan menyebabkan harga barang impor (Pm) di mata konsumen dalam negeri akan menjadi lebih mahal sehingga jumlah impor (Qm) akan turun. 7. Karena jumlah ekspor (Qx) naik dan di lain pihak jumlah impor (Qm) turun, maka melalui mekanisme ini akhirnya jumlah ekspor (Qx) akan menjadi sama atau bahkan lebih besar daripada jumlah impor (Qm) atau Qx>=Qm. Secara skematis, mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

66

Hamdy Hady, op.cit. hlm. 90-93.


207

Gambar Mekanisme Adjusment BOP dengan sistem kurs tetap BOP Defisit = X < M

Emas (Logam Mulia) turun

Harga DN turun Px turun

Money Supply

turun Pm naik Qm turun Qx naik

Qx ≥ Qm Qq

Qx=Qm (BOP Equilibrium) Qx > Qm (BOP Surplus)

Akan tetapi, mekanisme otomatis untuk penyeimbangan (adjustment) BOP ini tidak dapat terjadi lagi karena pada umumnya sistem kurs tetap yang menggunakan standar emas ini tidak berlaku lagi sejak Dekrit Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971. Proses penyeimbangan disequilibrium atau defisit/surplus BOP, khususnya BOT di negara yang menganut sistem kurs mengambang dengan pengendalian pemerintah (managed float), dapat dilakukan dengan menjalankan kebijakan perubahan kurs yang disebut devaluasi atau revaluasi/upvaluasi. Devaluasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uangnya (domestik currency) terhadap nilai mata uang asing (foreign currency) yang bertujuan (dalam jangka waktu relatif pendek) untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Mendorong ekspor dan membatasi impor sehingga diharapkan dapat memperbaiki posisi

208


BOP atau BOT menjadi equilibrium atau mendekati equilibrium. 2. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri. 3. Dengan BOP yang equilibrium, diharapkan kurs valas diharapkan dapat menjadi relatif stabil. Revaluasi atau upvaluasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah untuk menaikkan nilai mata uangnya (domestic currency) terhadap nilai mata uang asing (foreign currency ) yang dilakukan karena perekonomiannya sudah mencapai atau mendekati full employed atau terjadi kecenderungan inflasi. Kebijakan ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi agregat demand dan infalasi. Selama berlakunyan bretton woods system, kebijakan devaluasi dan revaluasi ini sangat jarang dilakukan oleh negara anggota IMF karena merupakan tindakan yang tidak populer. Di satu pihak, negara yang defisit biasanya menolak melakukan devaluasi karena akan menunjukkan kelemahannya, sedangkan di lain pihak, negara yang surplus ingin terus mengakumulasi internasional reservenya. Oleh karen itu, selama berlakunya Bretton Woods System (1950 – 1971) hanya terctat beberapa negara industri yang melakukannya, yaitu sebagai berikut. 1. Devaluasi a. Inggris, tahun 1967 b. Prancis, tahun1957 dan 1969 2. Revaluasi a. Jerman (Barat), tahun 1961 dan 1969


209

Masalah neraca pembayaran dari Negaranegara dunia ketiga sering mengekalkan diri sendiri karena mereka mengembangkan suatu struktur ekonomi dalam negeri yang tergantung pada peningkatan impor untuk kelanjutan pertumbuhan. Jadi ada bahaya bahwa ekspor barang primer yang mandek, ketidakmampuan untuk mengekspor barang-barang jadi dan beban pelunasan hutang yang berat akan menggagalkan usaha pembangunan dalamnegeri mereka. Pemerintah Negara-negara beerkembang ini akan tergoda untuk menerima lebih banyak bantuan, pinjaman dan arus modal swasta.67 Tabel Nilai Tukar Untuk Produksi Komoditi (1974 = 100) 34 komoditi kecuali minyak bumi 1950 - 1954 108 85 103 1955 - 1964 95 88 93 1960 - 1965 81 78 80 1965 - 1969 78 100 83 1970 - 1974 83 85 83 Sumber: Commodities and Export Projections Division, World Bank. Tahun

Pertanian

Logam Galian dan Biji Besi

Dirumuskan sebagai indeks harga-harga komoditi dalam US$, pada harga yang berbeda, ditimbang menurut harga-harga ekspor dari negaranegara berkembang (1967-1969), dibagi dengan 67

Laporan tahunan, Commodities and Export Projections Division, World Bank, 1974.


210

indeks harga-harga US$ untuk ekspor barang jadi dari negara-negara maju ke semua tujuan. Untuk menutupi defisit neraca pembayaran dan dengan demikian menjadi semakin terikat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memenuhi kepentingan-kepentingan pemerintah dan perusahaan-perusahaaan Barat serta mencegah setiap pergeseran ke arah pembangunan yang berdikari. Terjadi polarisasi dalam struktur kelas dalam neegri antara suatu oligarki pengusahabirokrasi-militer, yang mendapat keuntungan dari hubungan ekonomi luar negeri dan masa di pedesaan dan perkotaan yang menjadi miskin karena hubungan ini. Kebijakan Devaluasi Pada umumnya kebijakan devaluasi relatif lebih banyak digunakan oleh negara-negara sedang berkembang dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari IMF. Salah satu contohnya adalah devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia sebanyak empat kali yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel Tingkat Devaluasi Rupiah terhadap USD Tgl/Ta hun

Kurs Lama

Kurs Baru

23/81971 15/111978 30/3-

Rp.378/US D Rp.415/US D Rp.720,50/

Rp.415/US D Rp.625/US D Rp.970/US

Tk. Devaluas i 10% 50% 35%


1983 12/91986

211 USD Rp.1.134/U SD

D Rp.1.644/ USD

45%

IMF biasanya akan memberikan persetujuan kepada negara anggotanya yang menggalami defesit BOP68 yang berat untuk melakukan kebijakan devaluasi guna memperbaiki posisi BOP dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya. Secara teoritis, efektifitas kebijakan devaluasi akan tergantung kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Elastisitas permintaan barang ekspor (ED) 2. Elastisitas permintaan barang impor (ES). Menurut Marshall-Lerner condition, suatu kebijakan devaluasi akan dapat memperbaiki posisi BOP bila dipenuhi syarat sebagai berikut: 1. Devaluasi akan dapat memperbaiki BOP bila ed + Es > 1. 2. Devaluasi tidak akan dapat memperbaiki BOP bila Ed + Es = 1 3. Devaluasi justru akan memperburuk posisi BOP bila Ed + Es < 1. Sebagai ilustrasi tentang efektifitas kebijakan devaluasi terhadap posisi BOP dengan memperbaiki Marshall Learner condition dapat dilihat pada contoh tiga perhitungan hipotesis di bawah ini. 1. Hipotesis I (Ed + Es > 1) Misalkan Indonesia diketahui data dan informasinya perdaganganya dan keuangan internasional sebagai berikut. Kurs USD 1 = Rp. 1000,68

Ibid


212

Elastisitas permintaan barang ekspor = Ed = 2. Elastisitas permintaan barang impor = Es = 0. Ed + Es = 2 + 0 = 2 > 1. Pemerintah melakukan devaluasi sebesar 20% yang berarti kurs USD berubah menjadi USD 1 = Rp. 1.200,a. Posisi BOP sebelum devaluasi adalah sebagai berikut: Ekspor Karet 1.000 kg X $ 1 = $ 1.000 atau Rp. 1.000.000,-

Impor Radio 100 unit X $ 11 = $ 1.100 atau Rp.1.100.000,-

X = $ 1.000 < $ 1.100 = M Posisi BOT defisit = $ 100.

b. Posisi BOT sesudah devaluasi 20%

adalah sebagai berikut. Sesuai dengan rumus elastisitas, maka akan terjadi hal berikut:

Ed = % dQx = 2, maka % dQx = 2.dPx % dPx %dQx = Persentase perubahan kuantitas ekspor. %dPx = Persentase perubahan harga ekspor = Tingkat devaluasi, yaitu sebesar 20%. Dengan demikian, % dQx = 2 x 20% = 40%. Kuantitas ekspor naik dengan % dQx = 40 % sehingga menjadi sebesar 1.400kg karet. Sesuai dengan rumusan elastisitas, maka Es = % dQm = 0 % dPm Dan % dQm = 0.d Pm. % dQm = Persentase perubahan kuantitas impor % dPm = Persentase perubahan harga impor = tingkat devaluasi, yaitu sebesar 20%. Dengan demikian, % dQm = 0 x 20% = 0.


213

Ini berarti kuantitas impor radio setelah devaluasi tetap atau tidak berubah = 100 unit radio. Kurs setelah devaluasi 20% menjadi USD 1 = Rp. 1.200. Sebelum devaluasi USD 1 = Rp. 1000 = 1 kg karet Setelah devaluasi USD 1 = Rp. 1.200 = 1,2 kg karet. Ini berarti setelah devaluasi harga 1 kg karet = USD 1/1,2 = USD 0,83. Ekspor Karet 1.400 kg x $ 0,83 = $ 1.162 atau Rp. 1.394.400,-

Impor Radio 100 unit x $ 11 = $ 1.100 atau Rp.1.320.000,-

X = $ 1.162 > $ 1.100 = M Atau X = Rp. 1.394.400,-> Rp 1.320.000,-= M Posisi BOT surplus = $ 62.

2. Hipotesa II (Ed + Es = 1) Misalkan di Indonesia diketahui data dan informasi perdagangan dan keuangan internasional sebagai berikut. Kurs USD 1 = Rp.1000,Elastisitas permintaan barang ekspor = Ed = ¾ Elastisitas permintaan barang impor = Es = ¼. Ed + Es = ¾ + ¼ = 1. Pemerintah melakukan devaluasi sebesar 20% yang berarti kurs USD berubah menjadi USD 1 = Rp. 1.200,-

a. Posisi BOT sebelum devaluasi adalah sebagai berikut. Ekspor Karet 1000 kg x $1 = $ 1000 atau Rp.1000.000,-


X = $ 1000 kg < $ 1.100 = M Posisi BOT defisit = $ 100.


214 b.

Posisi BOT sesuadah devaluasi 20% adalah sebagai berikut. Sesuai dengan rumusan elastisitas, Karena Ed = % dQx = ¾, maka % dQx = ¾ d Px. % dPx % dQx = Persentase perubahan kuantitas ekspor % dPx= Persentase perubahan harga ekspor = Tk. Devaluasi, yaitu sebesar 20%. Dengan demikian, % dQx = ¾ x 20% = 15% Kuantitas ekspor naik dengan % dQx = 15% sehingga menjadi sebesar 1.150 kg karet. Disesuaikan dengan rumus elastisitas, Karena Es = % dQm = ¼, maka % dQm = ¼% dPm % dPm % dQm = Persentase perubahan kuantitas impor % dPm = Presentase perubahan harga impor = Tk. Devaluasi, yaitu sebesar 20%. Dengan demikian, % dQm = ¼ X 20% = 5%. Kuantitas impor naik dengan % dQm = 5% sehingga menjadi 105 unit radio. Kurs setelah devaluasi 20% menjadi USD 1 = Rp. 1.200. Kuantitas ekspor menjadi % dQ = 15% sehingga menjadi sebasar 1.150 kg. Sebelum devaluasi USD 1 = Rp 1000,- = 1 kg karet. Setelah devaluasi USD 1 = Rp 1200, = 1,2 kg karet. Ini berarti stelah devaluasi harga 1 kg karet = USD 1/1,2 = USD 0,83.


215

Ekpor Karet 1.150kg x $ 0,83 = $ 954,50 atau Rp.1.145.400,-


X = $ 954, 50 < $ 1.155 = M Atau X = Rp.1.145.400, -< Rp.1.386.000,-=M. Pada Posisi BOT tetap defisit.

3. Hipotetis III (Ed + Es < 1) Misalnya di Indonesia diketahui data atau informasi perdagangan dan keuangan internasional seagai berikut: Kurs USD 1 = Rp 1000, Elastisitas permintaan barang ekspor = Ed = ½. Elastisitas permintaan barang impor = Es = ¼. Ed + Es = ½ + ¼ = ¾ < 1. Pemerintah melakukan devaluasi sebesar 20% yang berarti kurs USD berubah menjadi USD 1 = Rp.1.200,-

a. Posisi BOT sebelum devaluasi adalah sebagai berikut Ekspor Karet 1000 kg x $1 =$1000 atau Rp. 1000.000,-


X = $ 1000 < $ 1.100 = M Posisi BOT defisit = $ 100.

b. Posisi BOT sesuadah devaluasi 20% adalah sebagai berikut, yang disesuaikan dengan rumus elastisitas, Karena Ed = % dQx = ½, maka % dQx = ½ dPx


216 % dPx

% dPx = Persentase perubahan kuntitas ekspor. % dPx = Persentase perubahan harga ekspor Tk.devaluasi, yakni sebesar 20%. Dengan demikian, % dQx = ½ x 20% = 10%. Kuantitas ekspor naik dengan % dQx = dQx = 10% sehingga menjadi sebesar 1.100 kg karet. Sesuai dengan rumus elastis, Karena Es = % dQm = 1/4 , maka % dQm = 1/4% dPm. % dPm % dQm = Persentase perubahan kuantitas impor. % dPm = Persentase perubahan harga impor = Tk. Devaluasi, yaitu sebesar 20%. Dengan demikian, % dQm = ¼ x 20% = 5%. Kuantitas impor naik dengan % dQm = dQm = 5% sehingga menjadi 105 unit radio. Kurs setelah devaluasi 20% menjadi USD 1 = Rp. 1200,Kuantitas ekspor menjadi % dQ = 10%, sehingga menjadi sebesar 1.100kg. Sebelum devaluasi USD 1 = Rp.1000, = 1kg karet. Setelah devaluasi USD 1 = Rp.1.200,- = 1,2 kg karet. Ini berarti setelah devaluasi harga 1kg karet = USD 1/1,2 = USD 0,83. Ekspor Karet 1.100 kg x $ 0,83 = $ 913 atau Rp. 1.096.600,-

Impor Radio 105 unit x $ 11 = $ 1.155 atau Rp. 1.386.000,-

X = $ 913 < $ 1.155 = M Atau X = Rp.1.145.400,- < Rp.1.386.000,-M Posisi BOT makin devisit = $ 242. Secara rimgkas pengaruh devaluasi terhadap posisi BOT berdasarkan Marshall-Lerner condition di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Hipotetis I (Ed + Es > 1 )


Ed + Es = 2 + 0 = 2 > 1.

217


218

Ekspor Impor Posisi BOT

% dP (Rp) Tetap + 20%

% dQ +40% Tetap

Hasil Penerimaan + 40% Perbaikan + 20%

2. Hipotetis II (Ed + Es = 1) Ed + Es = ¾ + ¼ = 1. Ekspor impor


% dQ +15% -5%

Posisi BOT

Hasil Penerimaan + 15% Pengelauaran+ 5% Perbaikan 0%

3. Hipotesis III (Ed + Es < 1) Ed + Es = ½ + ¼ = ¾ <1. Ekspor impor Posisi BOT


% dQ +10% -5%

Hasil Penerimaan + 10% Pengelauaran+ 5% Perbaikan 5%

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa efektisifitas kebijakan devaluasi akan sangat tergantung pada elastisitas69 permintaan barang ekspor dan impor. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik, sebagai erikut:

69

Ibid.


219 Grafik Efektisifitas Devaluasi

Grafik A Rp

D

S

P1 Po $ F

O

G

Grafik B Rp

D

S

E1 Eo $ O

M

N

Keterangan: Posisi defisit pada grafik A dan Grafik B adalah sama, yakitu sebesar FG = MN. Pada grafik A di mana kurva demand dan supply bersifat elastis, ternyata posisi defisit sebesar FG dapat ditutup dengan devaluasi sebesar POP1. Pada grafik B di mana kurva demand dan supply inelastis, ternyata posisi defisit sebesar M dapat ditutup dengan devaluasi sebesar EoE1. Sebagaimana kesimpulan dari kedua grafik di atas dapat dikemukankan catatan berikut:


220

a. Sejalan dengan Marshall-Lerner condition, ternayata devaluasi akan efektif bila permintaan ekspor dan impor bersifat elastis. b. Dengan kata lain, pada grafik A yang elastis, ternyata hanya diperlukan devaluasi pada grafik B yang inelastis, ternyata diperlukan devaluasi yang lebih besar, yaitu EoE1. Grafik Efek Kurva J dari Devaluasi (+)

Current Account Surplus T3

Current Account Defisit

Time

T11 T2 1

T1 = Posisi defisit T2 = Posisi defisit berkurang T3 = Posisi Surplus

Keterangan: 1. Kebijakan devaluasi biasanya dalam jangka pendek justru akan lebih memperberat defisit current account. 2. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kuantitas ekspor dan impor sebagai akibat perubahan harga yang disebabkan oleh devaluasi memerlukan waktu untuk penyesuaian. 3. Biasanya dalam waktu singkat justru penerimaan devisa ekspor relatif akan lebih cepat menurun karena adanya penyesuaian-penyusuaian harga barang ekspor di dalam negeri sehingga ekspor menjadi tertunda dan diperlukan kontrak baru, sedangkan pengeluaran devisa untuk impor menurun lebih lambat karena harga barang impor di luar negeri dalam valas tidak akan berubah. 4. Biasanya setelah periode tertentu (satu hingga tiga bulan penyesuaian harga ekspor dan impor), kurva J


221

akan memulai menaikan dan ini berarti devaluasi akan memperbaikan posisi current account.

Kebijakan Valuta Asing/ Foreign Currency/Foreign Exchange Krisis ekonomi Asia yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ketingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Misalnya IMF, dalam World Economic Outlook edisi Mei 1998, merevisi kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sekitar 3 persen dari perkiraan 3,5 persen pada bulan Desember 1998 dan 4,25 persen pada bulan Oktober 1998. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan terjadi pada negara-negara yang tahun ini masih mengalami krisis ekonomi, yaitu Indonesia, Korea, dan Thailand. Negara-negara ini akan mengalami penurunan yang tajam pada sisi permintaan domestik dan impornya. Pada skala yang lebih kecil, penurunan pertumbuhan juga akan terjadi pada Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Di antara negara maju, prospek jangka pendek Jepang nampak memburuk. Terkait dengan berbagai kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara-negara Asia yang merupakan mitra dagang utamanya, pemulihan ekonomi Jepang terhambat karena berbagai persoalan ekonomi domestik, seperti sektor keuangan yang lemah dan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang yang macet, keterlambatan penerapan reformasi struktural, serta berkurangnya rangsangan fiskal dalam tahun 1997 seperti peningkatan pajak konsumsi.

222


Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negaranegara di Amerika Utara dan Eropa Barat tetap pada tingkat yang terjaga. Kondisi permintaan domestik yang kuat di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggeris serta beberapa negara Eropa Barat lainnya diharapkan dapat mendorong perbaikan posisi neraca pembayaran yang diperlukan negara-negara Asia sehubungan dengan menurunnya aliran modal asing masuk ke kawasan tersebut. Negara-negara Asia yang sedang mengalami proses restrukturisasi berpeluang untuk meningkatkan ekspor ke negaranegara maju tersebut. Meskipun sejauh ini krisis negara-negara Asia masih terbatas pengaruhnya pada pertumbuhan dunia, namun demikian kondisi krisis ini bersamasama dengan penurunan harga minyak bumi dapat menyebabkan perubahan yang cukup luas terhadap perkembangan perdagangan dunia. Beberapa negara mungkin mengalami akibat yang menyakitkan. Negara-negara tersebut diharapkan tidak mengadakan hambatan perdagangan ataupun depresiasi nilai tukar yang berlebihan untuk meningkatkan daya saingnya. Reaksi defensif ini akan berakibat ‘counterproduktif’, memperlambat proses keluar dari krisis, dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi dunia. Krisis ekonomi di beberapa negara Asia (Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand) memberikan efek pada pasar komoditi dunia melalui beberapa salurannya,70 yaitu: Pertama, harga-harga komoditi ekspor ke lima negara yang mengalami krisis akan turun dalam dollar AS karena adanya devaluasi. 70

Buletin Commodity Markets and The Developing Countries edisi Februari 1998 dari Bank Dunia.


223

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditi impor yang naik akan mengurangi permintaan akan impor. Ketiga, dua efek terdahulu akan memberikan pengaruh pula pada pertumbuhan ekonomi negara lain dengan besaran yang berbeda-beda. Keempat, harga komoditi yang turun pada pasaran dunia akan mengurangi pula pendapatan ekspor negara-negara lain.71 Konstelasi moneter dunia sangat dipengaruhi oleh nilai valas (foreign exchange atau forex) yang diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional, yang biasanya melalui kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mata uang yang sering digunakan seagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transasksi ekonomi dan keuangan internasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apreasisi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. Hard currency pada umumnya berasal dari negara-negara industri maju, seperti USD, JPY, DEM, GBP, FRF, AUD dan SFR. Sedangkan soft currency 71

Komoditi pertanian merupakan komoditi yang banyak terpengaruh krisis ekonomi seperti karet alam, kayu tropis, dan padi. Indonesia, Thailand, Malaysia merupakan negara penghasil dan eksportir sebagian besar komoditi tersebut. Sebagai contoh adalah meningkatnya ekspor beras Thailand sekitar 100 persen dalam bulan Januari 1998 dibanding bulan yang sama pada tahun 1997 sebagai akibat dari menurunnya harga beras ekspor sekitar 18 persen. Peningkatan ekspor beras Thailand ini mungkin akan mengurangi peluang pasar ekspor Pakistan dan India.

224


adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran, biasanya seperti negara berkembang, seperti rupiah-Indonesia, pesoFiliphina, bath-Thailand dan rupee-India. Total valas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara disebut juga sebagai cadangan devisa, yang diketahui dari balance of payment (BOP) atau sering disebut juga nereca pembayaran internasional. Dimana makin banyak devisa yang dimiliki pemerintah atau penduduk suatu negara , makin berarti besar kemampuan negera tersebut dalam transasksi ekonomi dan keuangan internasional, dan sudah pasti makin kuat juga nilai mata uang negara tersebut. Cadangan devisa suatu negara biasanya dikelompokkan atas: 1. Cadangan devisa resmi (official forex reserve) atau cadangan devisa negara yang dikelola, dikuasai, diurus dan ditatausahakan oleh Bank Sentral Indonesia. 2. Cadangan devisa nasional(country forex reserve) yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional (termasuk milik bank umum nasional). Bursa atau pasar valas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem dimana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keunagan internasional dengan pembelian atau permintaan (demand) dan penjualan atau penawaran (supply) atas valas (forex).


225 Siklus Mekanisme Bursa Valas

Mesin

M-A JKT

X–B N.Y

USD 110.000.00

E (Kurs beli Bank) USD 0,000125/r p

F USD (Kurs Jual Bank) Rp.8000

Bank BNI

H M–C N.Y

USD RP

BI (BS)

Bursa/Pasar Valas

RP

BANK BCA

(Kurs beli Bank) USD 0,0001428/rp USD 110.000.00

G X–D JKT

Garmen Keterangan: M – A = Importir mesin di jakarta. X – B = Eksportir mesin di New York. M – C = Importir garmen di New York X – D = Eksportir garmen di Jakarta B.I = Bank Indonesia. B.S = Bank Sentral EFGH = Bursa/Pasar valas.

Tiga prinsip pokok dalam bursa valas adalah sebagai berikut: 1. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changer atau pedagang valas. 2. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual.


226

3. Kurs jual/beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli/jual dari mata uang (valas) lawannya. Dengan kata lain, kurs jual/beli USD adalah sama dengan kurs beli/jual IDR. Pengawasan Devisa (Exchange Control) Exchange control adalah bentuk pengwasan atau pengontrolan aliran asing masuk ke dalam negeri dengan jalan membuat semua transaksi ekspor dan inpor harus melalui pemerintah.

pemerintah

Eksportir

Importir

Transasksi antara eksportir dengan inportir harus melalui pemerintah terlebih dahulu, tdk boleh melakukan hubungan dagang langsung. Ada juga sistem lain yang dipakai pemerintah atau negara apabila supply valuta asing dalam negerinya relatif sedikit dibandingkan dengan permintaannya.


227

RP/$ RP/$

SS 1.1 1.100 00 900 900

ED ED 0 0

A A

B B

Penawaran sebesar OA, sedangkan permintaan OB, berarti terjadinya excess demand72 sebesar AB. Dalam hal ini pemerintah tak mampu untuk memenuhi permintaan akan valuta asing tersebut. Maka untuk mengatur pemakaian valuta asing yang tersedia relatif sedikit tersebut, pemerintah melakukan dua sistem, sistem prioritas dan sistem distribusi, yaitu: 1. Sistem prioritas adalah pemerintah akan menyeleksi permintaan dan penawaran valuta asing dari importir dan eksportir, mana yang harus diprioritas terlebih dahulu, dan mana pula yang harus ditunda buat sementara serta yang benar-benar tidak diizinkan. 2. Sistem distribusi adalah pemerintah membagi-bagikan valuta asing yang tersedia kepada eksportir dan importir secara adil, sesuai dengan kebutuhannya. 72

Syamsurizal Tan, loc.cit. hlm. 72.


228

Pada sistem exchange control, kurs selalu berada di bawah kurs normal (kurs di pasar). Pada gambar di atas terlihat bahwa kurs normal adalah $1 = Rp.1.100,00. tetapi kenyataannya kurs yang berlaku adalah $1 = 900. akibatnya sering terjadi pasar gelap (black market), dengan kata lain transaksi jual-beli valuta asing terjadi tanpa sepengetahuan pemerintah dengan sistem kurs yang berada antara kurs normal dengan kurs yang berlaku.




229

Bab 10 Liberalisasi Perdagangan dan Faktor-Faktor Produksi Konsep perdagangan dunia Internasional secara umum dibangun berdasarkan pemikiran keunggulan komparatif dan daya saing yang berbeda antara negara. Jika negara-negara di dunia Internasional dapat berproduksi dan berdagang dengan mengacu pada ketentuan nialai keunggulan komparatif dan persaingan, maka diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang langka sehingga bisa mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Keunggulan komparatif merupakan konsep yang telah berusia 250 tahun dan tidak tergoyahkan hingga saat ini. Bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa konsep keunggulan kooperatif dalam hubungan internasional akan

230


memberikan dampak yang jauh lebih menjanjikan dan mempunyai harapan besar, yang secara matematika juga memperlihatkan bahwa sikap kooperatif dalam hubungan negara-negara akan memberikan lebih banyak manfaat terutama dalam menciptakan efisiensi dunia, distribusi pendapatan, kesejahteraan yang lebih tinggi dan kedamaian dunia. Kata kunci utama dalam dunia perdagangan internasional, keunggulan komparatif, keunggulan daya saing, keunggulan kooperatif yang indah dan harmonis. Mungkin, apabila kita mencoba mengkaji kembali situasi sistem poltik ekonomi dari awal mulainya PD (Perang Dunia) II 1944 yang diakibatkan oleh keinginan berekspansi teritorial suatu negara yang dilakukan melalui adu kekuatan fisik dan senjata, maka dalam abad 20 – 21 ini beralih ke perang dagang melalui liberalisasi ekonomi atau boleh juga disebut perdagangan dalam kancah “global trade war”. Struktur perekonomian global secara fundamental telah berubah sejak awal 1980-an. Sistem ekonomi global dicirikan oleh 2 (dua) kekuatan yang selalu kontradiktif, yaitu: 1). Konsolidasi ekonomi global dengan tenaga kerja murah di satu sisi dan, 2). Menciptakan pasar-pasar konsumen baru disisi lain. Ekspansi pasar dari perusahaan global (Trans National Corporation) memerlukan pelemahan perekonomian domestik dari negara yang akan dimasukinya. Hambatan (barriers) pergerakan uang dan barang cenderung dihapuskan, sistem kredit dideregulasi, sebagian lahan dan aset-aset pemerintah beralih ke kapital internasional.


231

Kelihayan dan permainan perdagangan internasional memang sangat kompleks dan rumit sekali, apabila kita tidak hati-hati dalam mencermatinya semua peta politik ekonomi. Sistem dan aturan mainnya umumnya selalu menjatuhkan negara-negara dunia ketiga sebagai negara yang umumnya produsen bahan baku dunia. Salah satu strategi yang sedang menjadikan patokan mereka sekarang adalah predatory pricing. Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Libralisasi Perdagangan dan Proteksi Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun

232


perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun. 73 Dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Menurut Amir M.S.,74 bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1). Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya: Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lainlain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 2). Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan 73

Lihat Amber Road, Jalur Sutra.... Wikipedia Indonesia, ensiklopedia Indonesia 74

bebas

berbahasa


233

oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. 3). Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesinmesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. 4). Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut: 1) Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri 2) Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara 3) Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi 4) Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5) Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya


234

perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6). Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 7). Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. 8). Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Faktor-faktor Produksi Untuk keperluan diskusi di bidang perdagangan internasional, perhatian sebahagian besar dicurahkan kepada proporsi faktor-faktor produksi dari negara-negara yang belum berkembang dan negara-negara yang telah maju. Bila kita mengambil 3 faktor produksi:75 tanah, tenaga kerja, dan modal; hanya dua ukuran untuk masing-masing yaitu relatif berlimpah-limpah atau murah dan relatif jarang atau mahal maka akan kita peroleh suatu sistem tujuh kelompok seperti yang terlihat pada tabel 21.1 dibawah ini. Suatu negara dapat digolongkan dalam salah satu kelompok tersebut. Tabel Harga-Harga Relatif dari Faktor-Faktor Produksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 75

Tenaga Kerja Murah Murah Mahal Mahal Murah Mahal Murah Mahal

Tanah Mahal Mahal Murah Murah Murah Mahal Murah Mahal

Modal Mahal Murah Mahal Murah Mahal Murah Murah Mahal

Charles P. Kindleberger, Ekonomi Internasional (ter.J. Bunardhi, Drs.Ec),(Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm.52-54.


235

Karena tabel tersebut di atas berdasarkan harga faktor-faktor produksi relatif dan tidak mutlak maka kelompok mahal, mahal, mahal adalah sama dengan kelompok murah, murah, murah. Kelompok ke-tujuh dimana tanah, tenaga kerja dan modal adalah sama berlimpah-limpahnya (jarangnya) menekankan bahwa perkembangan ekonomi untuk sebagian besar ditujukan kepada proses pembentukan modal menjadi berlimpahlimpah dan lebih murah sehingga dengan demikian akan menaikkan daya guna dari tenaga kerja. Suatu negara yang terlalu padat penduduknya akan menambah tanah dapat dimasukkan dalam kelompok 1. termasuk dalam kelompok 1 ini adalah India, Cina, Indonesia, Haiti dan Puerto Rico. Tingkat penduduk akan lebih tinggi bila tanah berlimpah-limpah dan jumlah penduduknya jarang. Kelompok ke 3 dalam perkembangan ekonomi dibituhkan kenaikan intensity modal. Kelompok ke 4 terjadi apabila pertambahan penduduk telah memenuhi tanah tercapai. Kelompok ke 5 dapat digambarkan dalam berbagai tingkatan hidup. Kelompok ke 6 ialah kelompok dimana tenaga kerja produktif, tanah jarang dan modal berlimpah-limpah, seperti Inggris, Belanda, Perancis dan Jerman. Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan (pertumbuhan) faktor-faktor produksinya (modal, tenaga kerja, tanah dan teknologi). Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari Incremental Capital Output

236


Ratio (ICOR).76 ICOR menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto dengan pertambahan PDB. Dan, penggunaan faktor produksi secara tunggal juga dengan pertumbuhan ekonomi jelas mengandung kelemahan.77 Secara umum dapat dikatan bahwa proses perkembangan ekonomi sebagian besar ditujukan untuk memperlebar (widening) dan memperdalam (deepening) penggunaan dari modal untuk menaikkan daya guna dari tenaga kerja. Faktor tanah hanya dapat berubah dengan lambat, itu juga bila tidak terjadi keguguran; tenaga kerja dapat bertambah dengan lebih cepat memalui immigrasi dan pertambahan penduduk, tetapi modal merupakan faktor yang relatif dapat ditingkatkan. Dengan melalui pembentukan modal yang relatif lebih banyak dibandingkan daripada tanah dan tenaga kerja akan tercapainya tujuan untuk meniakkan material secara berlimpah-limpah. Analisa-analisa tersebut di atas terlalu sederhana. Dalam usaha memperkecil kejarangan dan memeprbesar keberlimpahan dari kedua kelompok, diabaikan kelompok yang tidak bersaing dan alasan-alasan lain mengapa harga faktor-faktor 76 Hera Susanti, et.al, Indikator-indikator Makroekonomi, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 33. 77 Ada beberapa indikator lainnya yang mempengaruhinya, yang pertama, indikator ini tidak mampu menunjukkan apakah sumber ini berasal dari pertumbuhan faktor produksinya atau pertumbuhan produktifitas. Kedua, indikator ini tidak mampu menjelaskan seberapa besar peranan faktor produksi tersebut dalam pertumbuhan produksi tersebut. Ketiga, seringkali sebetulnya pertumbuhan produksi disebabkan oleh pertumbuhan faktor produksi lain, tetapi karena dalam formasinya hanya memasukkan faktor produksi tersebut., seolah-olah pertumbuhan produksi tersebut berasal dari faktor produksi itu.


237

produksi tidak dapat disamakan. Namun peranan penting yang dimainkan oleh proporsi faktor-faktor produksi dalam hukum keuntungan dan perdagangan luar negeri, membuat persoalan proporsi faktor-faktor produksi suatu unsur pokok dalam proses perkembangan. Di samping itu, banyak studi menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan tingkat produktifitas penggunaan modal, sehingga melalui ICOR78 dapat menghubungkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktorfaktor produksi yang dapat dipertanggung jawabkan. ICOR juga dapat menunjukkan efesiensi suatu perekonomian dalam penggunaan barang modal, menujukkan kecendrungan penggunaan metode produksi (padat karya atau padat modal) dalam perekonomian, dalam perencanaan makro, ICOR dapat juga untuk menafsir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan cara menghitung besarnya ICOR, sebagai berikut: ICORtl-t2 = PMTDB PDB T l

78

= = = =

PMTDB PDBt2 – PDBtl – 1

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Produk Domestik Bruto Menunjukkan waktu (periode) Masa tenggang, biasanya diasumsikan 1 tahun.

Ibid, hlm. 34.

238


1. Tenaga Kerja Menurut Chenery dan Syrquin,79 proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang atau jasa yang diproduksi, namun juga ditandai oleh terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang menjadi tanggungang penduduk usia kerja (dependency ratio) sangat tinggi di Indonesia.Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkatan partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara junlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, atau secara lebih formal TPAK (Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja) dapat dirumuskan sebagai: TPAK =

Jumlah angkatan kerja Jumlah penduduk usia kerja

x 100%

Dalam wacana ketenaga kerjaan, umumnya tenaga kerja kita dapat dikelompokkan dalam beberapa lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan. Berdasarkan lapangan pekerjaan, tenaga kerja dikelompokkan atas tenaga kerja yang bekerja di sektor: 1. Pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri manufaktur 4. Listrik, gas dan air minum 79

Chenery, Hollis dan Moises Syrquin, Patterns of Development 1950-1970, (London: Oxford University Press, 1975.)


239

5. 6. 7. 8.

Bangunan Perdagangan besar, eceran dan rumah makan Angkutan, pergudangan dan komunikasi Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan. 9. Jasa kemasyarakatan 10. Lainnya Berdasarkan jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi atas: 1. Tenaga profesional, teknisi dan sejenianya 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan 3. Tenaga tata usaha dan tenaga sejenisnya. 4. Tenaga usaha penjualan. 5. Tenaga usaha jasa. 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 7. Tenaga produksi, operator alat angkuatan dan tenaga kasar 8. dan lainnya Sedangkan berdasarkan status pekerjaan, tenaga kerja dibagi atas: 1. Bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain 2. Bekerja dengan dibantu anggota rumah tangga/ buruh tidak tetap 3. Berusaha dengan buruh tetap 4. Buruh/ karyawan 5. Pekerja keluarga Lebih lengkapnya dapat kita lihat salah satu contoh table tingkat partisifasi angkatan kerja Indonesia menurut kelompok umur tahun 1990, sebagai bahan perbandingan.


240 Kelompok Umur 10 – 14

Jumlah Angkatan Kerja 2,450,641

Jumlah Tenaga Kerja 21,436,513

15 – 19

7,899,256

18,919,438

20 – 24

9,478,009

16,148,005

25 – 29

10.493,666

15,540,812

30 – 34

9,767,942

13,191,023

35 – 39

9,415,119

11,252,545

40 – 44

7,019,439

8.000,254

45 – 49

6,708,613

7,623,793

50 – 54

5,450,314

6,696,137

55 – 59

3,824,396

4,912,665

60 – 64

2,760,031

4,589,398

65 +

2,534,838

6,962,295

Tak Terjawab Sumber: BPS, Statistik Indonesia 1991

7,688

TPA K 11.4 3 41.7 5 58.6 9 67.5 2 74.0 5 83.6 7 97.7 4 88.0 0 81.3 9 77.8 5 60.1 4 36.4 1 0.00

Secara umum, pendekatan angkatan kerja dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu (1) Mengganggur (Unemployed) keadaaan dimana orang dsebut sama sekali tidak berkerja atau sedang mencari pekerjaan, atau disebut juga pengganguran terbuka (open unemployment). (2),


241

setengah menganggur (Underemployed), dimana orang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Keadaan setengah menganggur ini dapat digolongkan lebih lanjut dalam setengah kentara (visible underemployed), yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu dan setengah menganggur tidak kentara (invisible underemployed) yaitu orang yang produktifitas dan pendapatannya rendah. (3), Bekerja Penuh (Employed) yaitu orang yang cukup dimanfaatkan. Pembahasan masalah kependudukan yang lebih mendesak adalah ketenagakerjaan. Beberapa studi yang ada sudah mulai mengarah pada pencairan dan penggunaan model yang sesuai dengan ekonomi perdagangan internasional di Indonesia, yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang suplus tenaga kerja, besarnya peranan sektor informal, masalah-masalah setengah pengangguran dan sebagainya. Dan, model ini harus terus dikaji dan disempurkan lebih lanjut. Lebih-lebih usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk menurunkan fertilitas, perbaikan kesehatan dan pemukiman kembali penduduk dan segera mengubah nilai-nilai peubah kependudukan dalam waktu yang singkat, karena itu sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan Sumberdaya Manusia Indonesia yang masih sangat lemah dan miskin ilmu pengetahuan. Secara geopolitik ekonomi aja kita masih jauh tertinggal dengan negara-negara yang baru merdeka, khsususnya di kawasan Asia Tenggara. 2. Modal Pada umumnya, yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat

242


digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oeleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulangulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik.


243

Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habus digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku. Permasalah utama negara dunia ketiga adalah minimnya permodalan, khususnya menyangkut arus modal, agar kita dapat memahami dalam melakukan transksi perdagangan barang internasional disatu pihak juga diperlukan modal modal internasional dalam transasksi yang menguntungkan yang akhinya terakumulasi menjadi modal baru yang akan diinvestasikan lagi untuk meningkatkan keuntungan kembali. Hubungan kausal antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tentu akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya negara atau wilayah yang memiliki banyak modal (Capital abundant) dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal (capital scarce). Juga faktor produksi, modal tentu memiliki marginal product. Dalam arti makin banyak modal, maka makin kecil remunerasi (returd) yang diperoleh. Secara umum arus modal internasional ini dapat bersifat, sebagai berikut: 1. Poftfolio investment, yaitu arus modak internasional dalam bentuk investasi asetaset finasial, seperti saham (stock), obligasi (bond), dan Commercial papers lainnya. Arus portfolio investment inilah yang saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke suluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional, seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hongkong dan singapura.

244


2. Direct investment, yaitu investasi riil dalam

bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pemeblian barang modal, tanah, bahan baku, dan persedian di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Direct investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNC) dengan operasi di bidang manafaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa dan sebagainya.

3. Teknologi Kemajuan teknologi bisa dianalogikan dalam analisis faktor-faktor produksi yang tersedian (factor endowmwnt), dimana kita bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor produksi juga. Namun, kita akan membahas faktor teknologi dalam bagian tersendiri, yaitu sebagai: 1. Teknologi adalah faktor produksi yang bersifat unik, dikarenakan biasanya mempengaruhi hampir seluruh faktor produksi yang lain, baik terhadap kuantitas maupun kualitasnya. Kemajuan teknologi bisa meningkatkan kuantitas sumber alam yang tersedia dengan kemungkinannya penemuan-penemuan sumber baru. Kemajuan teknologi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja ataupun barang modal dengan meningkatnya produktifitasnya.


245

2. Kemajuan

teknologi juga dalam kenyataannya merupakan faktor yang sangat penting yang menetukan pola perdagangan internasional maupun perkembangan ekonomi negara-negara di dunia. Sudah banyak penelitian sudah membuktikan bahwa sumber utama dari peningkatan GDP di negara-negara barat selama dua abad ini berasal bukan dari semakin banyaknya barang kapital yang digunakan, tetapi kemajuan teknologi berupa peningkatan kualitas dari faktorfaktor produksi yang ada.

Dan dari sudut pandang diatas tersebut, bisa dibedakan 3 (tiga) macam kemajuan teknologi, yaitu: 1. Kemajuan teknologi yang menghemat kapital (capital saving), menghemat juga faktor produksi tidakbedanya dengan meningkatkan produktifitas dari sektor tersebut. Atau menambahnya kuantitas faktor produksi juga jika dilihat dari satuan efesiensinya (diukur dalam ‘efficiency unit). Ini jelas menunjukkan, bagaiman ‘capital saving’ berarti bahwa setiap unit output memerlukan lebih sedikit penggunaan kapital. 2. Kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja (labour saving). Dimana setiap output memerlukan lebih sedikit tenaga kerja. 3. Kemajuan teknologi juga dapat menghemat bahan mentah (natural resources saving). Setiap unit output memerlukan lebih sedikit bahan mentah.

246


Ini sangat menjelaskan bahwa kemajuan teknologi sangat diperlukan dalam bisnis perdagangan dunia internasional, mulai dari proses input sampai ke proses output dan menghasilkan produk yang siap didistribusikan kepada konsumen manca negara. 4. SD; Peranan manusia dalam produksi dan pembangunan ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga kerja yang tersedia untuk pelaksanaan berbagai usaha bisnis dilapangan-lapangan yang bersangkutan. Kita harus dapat memilah secara langsung golongan-golongan tenaga kerja dengan cukup cerdas untuk melaksanakan berbagai rupa usaha pembangunan, baik berhubungan dengan pelaksanakan produksi agraris maupun dengan pengembangan industri atau perusahaan-perusahaan lainnya. Di negara-negara underdevelped berbeda cara secara fundamentil daripada negara-negara developed, makanya teknik produksi disitu verpangkal pada cara usaha untuk menghemat ongkos tenaga kerja dalam proses produksi (laboursaving). Dan, pertambahan penduduk sering dipandang sebagai faktor yang menyebabkan stagnan, bukannya yang akan mencegah stagnasi tersebut. Diukur dengan jumlah penduduk, maka negara kita hanya dilampaui oleh Tiongkok, India, Soviet Rusia, Amerika Serikat dan Jepang.


247

Tabel Pertambahan Penduduk di Negara-negara underdeveloped Negara

158

1.89

Persentase tingkat pertambahan taip tahun yang diduga (19401950-1960) 2.25

178

1.20

1.25

436

1.02

1.50

94

1.25

1.50

661

0,48

0,75

Jumlah pendudu k 1949 (x I juta)

Amerika Serikat Afrika, kecuali Mesir Asia Tenggara1 ) Timur Tenggah (termasuk Mesir) Timur Jauh2 (kecuali Jepang)

Persentase tingkat pertambahan taip tahun (1940-1960)

1). India, Pakistan, Sailan, Kepeluan Malediven, Nepal, Bhutan 2). Birma, Tiongkok, Taiwan, Korea, Mongolia, Filiphina, Thailand, British Borneo, Malaya, Hongkong, Indonesia, Indo-China, Macau, Timor Portugal, Singapura, Irian Timur.80 Perpindahan Negara

80

Faktor

Produksi

antar

Dua

Measures for the Economic Development Underdeveloped Countries, U.N., 1951, II, B. 2, hlm. 45.

of

248


Perpindahan (barter) produksi antar dua negara, biasa berdasar faktor kebutuhan yang saling menguntungkan antar kedua negara tersebut. Biasanya dengan mekanisme kerja sama vang bersifat bilateral atau kerja sama perdagangan antara dua negara, misalnya kerja sama dalam hidang perdagangan antara: Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Singapura, atau juga Indonesia dengan Amerika Serikat. Perdagangan Bebas Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individualindividual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Pasar bebas ini dipelopori oleh kaum liberalisme, dimana mereka memiliki sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang


249

didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mengusahakan suatu masyarakat yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya hak-hak kaum minoritas dijamin. Dalam masyarakat modern, kaum liberal lebih menyukai demokrasi liberal dengan pemilihan umum yang terbuka dan adil, di mana semua warga negara mempunyai hak yang sederajat oleh hukum dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil dalam segala bidang usaha bisnisnya. Daftar Negara Menurut PDB (PPP) Berikut adalah daftar negara-negara di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB), nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan di sebuah negara dalam suatu tahun. Perkiraan PDB di sini (dalam dolar AS) diperoleh dari perhitungan paritas kemampuan membeli (PPP; bahasa Inggris: purchasing power parity). Data ini adalah data tahun 2006. PDB PDB 2005 2005 (PPP) (PPP) Pe Pe Negara Dunia juta Negara Dunia juta r. r. dolar AS dolar AS 63.419.7 63.419.7 38 38 Amerika 12.332.29 1 91 Uruguay 32.885 Serikat 6 2 Uni Eropa 12.329.11 92 El Salvador 31.171


250 0 3 4 5 6 7 8 9

Republik Rakyat Tiongkok Jepang India Jerman Britania Raya Perancis Italia

8.091.851 93 Luxemburg

30.674

4.009.327 3.602.894 2.498.471 1.825.837 1.811.561 1.694.706

Kamboja Latvia Paraguay Pantai Gading Zimbabwe Tanzania

30.579 30.227 29.014 28.460 28.304 27.006

Yordania

26.741

Mozambik

25.974

Bolivia

25.892

Guinea Ekuatorial

25.439

Lebanon

23.638

Qatar

23.584

BosniaHerzegovina

22.840

Panama

22.706

10 Rusia

1.585.478

11 Brasil

1.552.542

12 Kanada

1.111.846

13 Korea Selatan

1.099.066

14 Meksiko

1.064.889

15 Spanyol

1.026.340

16 Indonesia

863.654

17 Australia

638.713

Taiwan 18 (Republik China)

629.858

19 Turki

570.748

20 Iran

560.348

21 Thailand

559.489

22 Afrika Selatan

532.011

23 Argentina

516.951

24 Polandia

512.890

94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7

10 Estonia 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4

22.239

Honduras

20.549

Senegal

20.482

Yaman

19.324

Guinea

18.945

Albania

18.933

Trinidad Tobago

dan

17.966


251

25 Belanda

498.703

26 Filipina

409.445

27 Pakistan

392.526

28 Ukraina

339.676

29 Arab Saudi

337.268

30 Kolombia

336.808

31 Belgia

324.299

32 Bangladesh

303.655

33 Mesir

302.803

34 Malaysia

289.606

35 Swedia

267.427

36 Austria

267.053

37 Swiss

241.265

38 Yunani

236.311

39 Aljazair

232.692

40 Vietnam

231.644

41 Hong Kong

226.766

42 Portugal

203.947

43 Ceko

198.976

44 Norwegia

193.660

45 Denmark

187.721

11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5

Botswana

17.207

Burkina Faso

16.916

Siprus

16.745

Madagaskar

16.323

Mauritius

16.054

Nikaragua

16.052

Republik Makedonia

15.996

Bahrain

15.796

Georgia

15.522

Chad

14.756

Papua Nugini

14.343

Namibia

14.198

Haiti

14.118

Mali

13.532

Armenia

13.432

Rwanda

12.620

Jamaika

12.141

Laos

12.101

Niger

11.260

Kirgizia

10.626

Zambia

10.568


252 46 Chili

186.733

47 Romania

183.162

48 Nigeria

173.704

49 Irlandia

164.190

50 Peru

164.110

51 Hungaria

162.289

52 Finlandia

161.099

53 Israel

154.174

54 Venezuela

153.331

55 Maroko

138.006

56 Singapura

124.001

57 Kazakstan

123.992

Uni Arab

111.027

58

Emirat

59 Selandia Baru

101.582

60 Slowakia

87.129

61 Sudan

85.461

62 Sri Lanka

85.155

63 Tunisia

83.353

64 Myanmar

78.564

13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4

Islandia

10,548

Gabon

9.514

Brunei

9.009

Togo

8.945

Tajikistan

8.711

Benin

8.534

Moldova

8.157

Malta

7.909

Malawi

7.507

Mauritania

6.876

Bahama

6.085

Swaziland

5.646

Burundi

5.642

Fiji

5.368

Mongolia

5.230

Lesotho

5.113

Sierra Leone

4.910

Republik Afrika 4.773 Tengah Barbados

4.735


253

65 Suriah

72.174

66 Bulgaria

71.381

67 Belarus

70.524

68 Libya

65.647

69 Afganistan

63.857

70

Republik Dominika

63.594

71 Ethiopia

62.744

72 Ekuador

56.779

73 Guatemala

56.736

74 Kroasia

55.638

75 Ghana

54.330

76 Lithuania

49.106

77 Uganda

48.620

78 Uzbekistan

48.137

79 Kuwait

44.675

80 Kosta Rika

44.579

81 Angola

43.599

82

SerbiaMontenegro

83 Slovenia

43.462 43.260

15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3

Republik Kongo 4.621 Eritrea

4.250

Antilles Belanda

4.175

Guyana

3.541

Gambia

3.017

Tanjung Verde

2.992

Bhutan

2.913

Suriname

2.812

Maladewa

2.557

Belize

2.046

Djibouti

1.686

Guinea-Bissau

1.182

Samoa

1.172

Komoro

1.114

Seychelles

1.017

Saint Lucia

985

Kepulauan Solomon

925

Grenada

883

Antigua Barbuda

dan

835


254 84 Kamerun

40.744

17 Tonga 4

Republik 85 Demokratik Kongo

40.585

17 Saint Vincent 751 5 dan Grenadines

785

17 Vanuatu 741 6 17 Saint Kitts dan 87 Oman 39.559 626 7 Nevis 17 88 Turkmenistan 39.458 Dominika 448 8 17 São Tomé dan 89 Azerbaijan 37.841 268 9 Príncipe 18 90 Kenya 37.065 Kiribati 243 0 Sumber: Dana Moneter Internasional, World Economic Outlook Database, April 2005 86 Nepal

39.815




255

Bab 11 Peranan Perdagangan Internasional dalam Pertumbuhan Ekonomi Efek Terhadap Konsumsi Akibat langsung dari perdagangan internasional, terbukanya pasar besas dan menimbulkan tatanan dunia baru ekonomi internasional, dengan produk-produk baru yang mengarah pada pola-pola paradigma neo-liberalisem yang mengakibatkan negara-negara yang sedang berkembang secara tidak langsung tidak dapat memperluas ekspor mereka, malah mereka sebaliknya memerlukan impor barang-barang

256


investasi dan menanggung resiko untuk penghamburan sumber-sumber valuta asing mereka melalui impor karena penggunaan kenaikan money income81 mereka. Negara-negara tersebut bahkan harus meminjam dari luar negeri. Tetapi, sangat disayangkan dana yang tersedia dana adalah terbatas, lagi pula tidaklah tepat bila pinjaman itu digunakan untuk pembiayaaan konsumsi, maka itu, demikian menurut Dr. Rault Prebisch, bahwa perkembangan ekonomi yang sebaik-baiknya harus disertai dengan rencana pengganti impor, berupa pembagunan industri-industri domestik untuk menghasilkan barang-barang konsumsi yang biasanya diimpor, dan melakukan perlindungan melalui pengawasan impor selam industri-industrinya belum dewasa. Ternayata banyak persoalan-persoalan lain yangnya disamping penggantian impor. Perencananperencana ekonomi diharapkan pada sumbersumber yang terbatas, terutama untuk investasi. Apakah sumber-sumber modal sebaiknya dialokasikan pada industri-industri ekspor, atau kepada proyek-proyek soaial seperti jalan-jalan kereta api, pembangkitan tenaga, irigasi yang akan memajukan ekspor? Atau terms of trade jangka panjang akan merugikan hasil-hasil produksi primer sehingga penting sekali untuk membatasi investasi di sektor tersebut mengguntungkan. Prebisch dan lain-lain ahli ekonomi seperti Myrdal lebih menyetujui perkembangan ekonomi secara berencana dimana dicurahkan perhatian yang terbatas pada hukum keuntungan komperatif. 81

Dr. Rault Prebisch, Direktur Eksekutif dari Komisi Ekonomi Amerika Latin,


257

Sedang, Viner berpendapat bahwa negara-negara tersebut harus memperluas hal-hal yang oleh sistem harga ditunjukkan sebagai kesempatan-kesempatan yang menguntungkan, seperti di sektor agraria, pertambangan, manufaktur, ataupun di sektor industeri jasa-jasa. Alasan tidak disetujuinya perdagangan yang relatif bebas oleh negara-negara yang belum berkembang sebagian didasarkan pada argumen perlindungan industri-industri muda. Di samping itu ada pendapat-pendapat bahwa perdagangan bebas hanyalah untuk negara-negara yang sudah maju yaitu negara-negara yang menemukan pendapatanpendapatan baru untuk mengendalikan persaingan. Meskipun hukum keuntungan komparatif dalam ukuran yang statis memberikan dasar yang kuat untuk memberikan dasar yang kuat untuk spesialisasi dalam hasil produksi primer dan perdagangan bebas. Negara-negara yang belum maju harus memperhatikan dua hal berikut: 1. Kemungkinan perubahan teknologi yang mungkin dapat menggantikan produksinya sepertti: karet sintetis, wol, sutra dan lain-lain. 2. Instabilitas jangka pendek dari harga-harga bahan mentah. Dan pengaruh penting pada dengan adanya perdagangan masyarakat dapat berkonsumsi masyarakat jauh lebih besar, dan bergesernya garis Consumption Possibility Frontier (CPF). Ini mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berkomsumsi dalam jumlah lebih besar daripada sebelumnya ada perdagangan. Dan, Ini sama saja dengan mengatakan bahwa pendapatan real masyarakat yaitu pendapatan yang diukur dari

258


beberapa jumlah barang yang bisa dibeli oleh jumlah uang tersebut, meningkat dengan adanya perdagangan. Mengenai makna pergeseran CPF ini kita bisa melihatnya dari segi lain, dengan diperkenalkannya konsep yang sering disebut dengan adanya transformasi.82 Terjadinya proses pengubahan sumber-sumber ekonomi atau barang-barang dalam negeri menjadi barang-barang lain yang bisa memenuhi kebutuhan (konsumsi) masyarakat. Konsep ini mencakup, transpormasi melalui produksi dan transfornasi melalui perdagangan. Efek Terhadap Produksi Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum kita bisa menyebutkan empat macam pengaruh yang bekerja melalui adanya:83 1. Spesialisasi produksi 2. Kenaikan ‘investasi surplus’ 3. ‘Vent for Surplus’. 4. Kenaikan produktifitas 1.

Spesialisasi Kita telah melihat bahwa perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang penuh , sedangkan dalam kasus increasingcost terjadi spesialisasi yang tidak penuh. Yang perlu diingat adalah bahwa spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada masyarakat 82

Dr. Boediono, Ekonomi Internasional, (Yogyakarta: BPFEUGM, 1993), hlm. 138. 83 Ibid.


259

kecuali apabila disertai kemungkinan hasil produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Spesialisasi plus perdagangan bisa meningkatkan penda[patan real masyarakat, tetapi spesialisasi tanpa perdagangan mungkin justri menurunkan pendapatan real dan kesejahteraan masyarakat. 2. Investasi Surplus Investasi surplus ialah adanya perdagangan yang meningkatnya pendapatan real masyarakat, dengan pendapatanyanyang real yang lebih tinggi bearti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Dengan adanya investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga. 3. Vent for Surplus Konsep ini adalah buah pikir dari Adam Smith, dimana perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar di dalam negeri, sekarang bisa diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur (surplus) sekarang memperoleh saluran (event) untuk bisa dimanfaatkan, karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep ‘vent for surplus’ adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar baru. 4. Kenaikan produktifitas ialah pengaruh yang diraskan sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi berupa peningkatan produktifitas dan efesiesnsi pada umumnya.


260

Tabel Effek Terhadap Perdagangan Luar Negeri dari Berbagai Faktor Yang merupakan Syarat Bagi Perkembangan Ekonomi Nasional Fakto r Prod uksi Sumb er2 (Tana h)

Strukt ur Sosial (Tena ga Kerja)

1 Tetap

2 Statis

Revolusi Komersial (b)

Ekspans i (karena memas uki pasar) X

Permulaa n mobilitas sosialmoney one economi

Pertumbuhan ekonomi (take-off) ©

Penemu an dan perubah an tehnik memper luas sumbersumber X

Perkemba ngan golongan pengusah aan S. pendapat an Mc

Kedewasaan (d)

Penemu an baru X Kegugu san X M

Kegugur an X M

Tahap Perkemb angan

3 Id=s (kedua2nya rendah) X=M (kedua2nya rendah Id=S (kedua-2 nya rendah) X=M (kedua2nya) 

Transfor masih (Kapasit as untuk realokasi )

Kapas itas Produ ksi

4 Statis

5 Tidak ada : elastisitas penawaran a rendah: t of t untunguntungan

6 Kecil

Perubaha n besar. X. Mc(effe k demonstr asi)

Perluasan elastisitas tetapi rendah

id. Id >S Mp . M >S Pinjama n dari luar negeri

Perubaha n tehnik (imitasi) Mp

Mobilitas sumber-2 X M Pendapatan meningkatan M

Perluasa n didalam negeri; produksi untuk pasardun ia Integrasi pasar dalam negeri dan pasar dunia XM Pertumb uhan M competin g industri M

Pendapat an tinggi S

S > id X > M Pinjama n Luar negeri X

Elastisitas tinggi, pendapatan menaikkan permintaan jasa-jasa M mutlak M relatif

Pembagia n secara adil S

Id > S M>X Aktiva

Penemua n barangbarang X M Cara-cara baru untuk produksi barangbarang lama X M Kelambat an dalam pengubah

Stagnasi (a)

Kemunduran (e)

Modal

Perub ahan Tehnik

Elastisitas turun, alokasi di bawah titik

Diferensi asi hasil produksi X M

Kapasita s produksi


261 Mobilitas sosial berkuran g, effek demonstr asi C

diluar negeri habis dipergun akan

an tehnik, tiruan di luar negeri X, tiruan penemua n baru di luar negeri M

optimum t of t

menurun karena pasarpasar berkuran g dengan adanya perlindun gan (proteksi) .

Efek Terhadap Neraca Perdagangan Tantangan Terhadap Tata Internasional yang ada khususnya menyakut pengkotan-pengkotan negara berdasar geoekonomi dan geopolitik masyarakat dunia. Persekutuan Negara-negara “non blok” yang berharap untuk menantang hubungan neo-kolonialis sesudah perang secaara berangsurangsur diperluas dan diperkuat anatara konprensi Bandung pada tahun 1955 dan konprensi Aljazair pada tahun 1973. Konperensi-konperensi dan pertemuan-pertemuan yang banyak diadakan itu hanya memberikan hasil langsung yang kecil, sedang blok sosialis tak pernah mampu untuk membantu dunia ketiga dalam memperoleh suatu kekuatan berunding kolektif yang efektif. Namun suatu forum untuk perundingan diadakan dengan teerciptanya konprensi PBB untuk perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) pada tahun 1964 sebagai suatu “serikat buruh” untuk Negara-negara dunia ketiga. Tuntutan-tuntutan yang dirumuskan. Tabel Hutang Resmi pada Luar Negeri di 86 Negara Berkembang


262

Jumlah Kelompok Negara

OPEC Negara yang berpendapatan menengah/ tinggi Negara yang berpendapatan rendah Jumlah

19 76 4 22

19 74 18 66

10

22

Sumber Resmi (milyar US$) 197 197 6 4 3 11 13 33 9

20

Sumber Swasta (milyar US$) 197 197 6 4 1 7 9 33 1

2

36

10 25 64 11 42 6 Sumber: World Bank, World Debi Table, vol.I (31 Oktober 1976), EC-167/76, hlm. 31.

Hutang resmi pada luar negeri ditentukan sedemikian rupa sehingga mencakup hutang-hutang yang diadakan oleh sector pemerintah, maupun hutang-hutang yang diadakan oleh sector swasta, yang dijamin oleh badan pemerintah.84 Pertemuan UNCTAD yang pertama sudah meliputi sebagian besar dari masalah-masalah yang 84

Definisi ini tidak mencakup: (i) transaksi-transaksi dengan IMF (Dana Moneter Internasionaal); (ii) hutang swasta yang tidaak dijamin oleh suasana badan pemerintah (termasuk pinjaman-pinjaman kepada cabang-cabang oleh kantor-kantor pusat dari perusahaan-perusahaan multi nasional). Bagi Negaranegara yang sector swastanya mempunyai hubungan dekat dengan pasar keuangan internasional, maka perkiraan hutang resmi pada luar negeri akan merupakan perkiraan yang terlampau rendah mengenai seluruh jumlah hutangnya, misalnya Brazil pada akhir tahun 1974, “hutang resmi pada luar negeri” berjumlah US$9,3 milyar; Seluruh jumlah hutang US$ 18,01 milyar. Karena ada kecenderungan ini maka pertambahan jumlah hutang Negara-negara berkembang akan juga diperkirakan lebih rendah untuk kurun waktu 11967-1974.


263

ingin dirundingkan dan didasarkan atas asas-asas umum yang termuat dalam piagam UNCTAD yang mewajibkan setiap Negara untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada suatu tata ekonomi internasional yang diperbaiki yang mencakup “kemajuan ekonomi dan sosial di seluruh dunia” dan “perbaikan dalam kesejaahteraan dan tingkat hidup semua orang. Tindakan kelompok organisasi Negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC), yang meningkatkan harga minyak dunia dengan empat kali lipat, terjadi dengan latar belakang erosi perlahan-lahan dalam hegemoni politik dan militer Amerika Serikat di Seluruh dunia. ruh dunia, seperti misalnya kekalahannya yang bergema di Asia Tenggara. Tindakan OPEC tersebut di atas mencapai suatu pergeseran yang nyata dalam perimbangan kekuasaan dengan tiga konsekuensi penting: a. Tindakan tersebut memperlihatkan keuntungankeuntungan yang potensial bagi ketiga kelompok negara-negara pengekspor komoditi primer yang dapat menguasai pasaran dunia untuk suatu komoditi yang penting, di mana negara-negara Barat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. b, Tindakan OPEC memperlemah negara-negara Barat dengan amat mengacaukan neraca pembayaran mereka serta mematahkan monopoli mereka dalam cadangan internasional. c. Karena OPEC bersedia untuk menggunakan kekuatan berundingnya untuk menunjang tuntutan-tuntutan lain dari dunia ketiga, maka

264


OPEC pun secara substansial memperkuat posisi berunding dunia ketiga secara keseluruhan. Tantangan itu, setidak-tidaknya untuk, waktu ini, adalah suatu tantangan yang nyata, dan perundingan-perundingan antara negara-negara kaya dan miskin menjadi lebih terarah. Pada Sidang UNCTAD IV tercapai persetujuan mengenai dua halpembentukan suatu dana stabilisasi multi-komoditi dan suatu kode untuk pengalihan teknologi. Bidang perundingan lain yang penting ialah Konperensi PBB untuk Hukum Laut, di mana negara-negara dunia ketiga sedang mendesakkan pengaturan internasional baru untuk memastikan hak atas sumber daya; sumber daya laut dan dasar laut. Tetapi kekuatan berunding dunia ketiga masih belum kokoh. Masih harus dilihat apakah produsenprodusen komoditi primer lain, yang diilhami oleh keberhasilan OPEC, dapat merigorganisir kartelkartel yang efektif. Juga masih harus dilihat apakah Negara-negara Barat dapat memperbaiki kerusakan perekonomian mereka sendiri, dan apakah anggotaanggota OPEC yang lebih kaya akan terus berpihak pada dunia ketiga atau, sebaliknya, lambat laun akan ditarik ke dalam "klub orang-orang, kaya" Sistem harga "dua-tingkat" dari OPEC sudah menunjukkan adanya suatu perpecahan. Adalah penting untuk dicatat bahwa sistem sesudah perang, yang mendorong pertumbuhan yang pesat di Eropa dan Jepang selama lebih dari


265

dua dasawarsa, sudah memperlihatkan gejalageja1a ketidak-stabilan yang gawat sebelum terjadinya krisis minyak. Dalam hal ini perlu disebut tiga kelemahan pokok, yaitu laju inflasi yang makin pesat; tidak stabilnya kurs mata uang dan lalu lintas mata uang, dan perkembangan industri yang berbeda-beda dari berbagai negara yang bersaingan satu sama lain. Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya dapat merenggangkan persekutuan negaranegara Barat dan melemahkan keterikatan dari sedikit-dikitnya beberapa negara terhadap pengaturan ekonomi dunia yang berlaku. Bidang-bidang Perundingan Utama sangat ditentukan oleh Topik-topik diskusi yang pada waktu ini dibahas secara aktif dapat dikelompokkan dalam tiga kategori: komoditi-komoditi primer, perkembangan industri dan sumber pembiayaan luar negeri. Hingga kini yang terutama ditekankan adalah topik pertama yaitu komoditi primer.85 Usul-usul khusus yang diajukan mencakup suatu "rencana komoditi terpadu" untuk komoditikomoditi yang merupakan 80 persen dari seluruh 85

Tujuan umum komoditi primer adalah untuk menstabilkan dan memperbesar penghasilan para eksportir komoditi primer, yang akan menguntungkan negara-negara dunia ketiga, karena mereka semua mempunyai surplus exspor netto untuk komoditi primer. Harga-harga yang stabil dan pasaran yang bertambah besar akan memungkinkan mereka untuk memperbesar persediaan, meningkatkan penghasilan ekspor mereka, dan dengan demihian meningkatkan kemampuan impor mereka.

266


perdagangan komoditi,86 tidak termasuk minyak bumi, indeksasi harga komoditi2 dan pembentukan asosiasi-asosiasi produsen. Rencana komoditi terpadu mencakup persediaan golongan penyangga internasional yang dibiayai dengan suatu dana umum yang berjumlah beberapa milyar dollar Amerika Serikat, tekanan pada kontrak-kontrak persediaan besar yang berjangka panjang, pembiayaan kompensasi untuk kehilangan penghasilan yang disebabkan oleh jatuhnya harga, dan peningkatan pengolahan dan distribusi bahan-bahan mentah oleh negara-negara penghasil komoditi. Usul-usul yang lebih kontroversial adalah indeksasi (kaitan) harga-harga komoditi yang diekspor oleh negara-negara dunia ketiga dengan harga-harga yang mereka bayar untuk impor dan pembentukan asosiasi-asosiasi produsen. Usul-usul ini dapat menguntungkan baik produsen maupun konsumen dengan menyediakan pasaran yang stabil, dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih pesat. " Tetapi mereka menghadapi perlawanan dari banyak negara Barat, yang menganggap usul terakhir ini sebagai suatu keinginan untuk meniru OPEC dengan menetapkan harga-harga yang tinggi dan membatasi persediaan. Bahkan usul pertama 86 Kaitan indeks harga komoditi dengan indeks harga barang jadi untuk menghindarkan diri dari merosotnya daya beli pendapatan ekspor komoditi primer sebagai akibat meningkatnya harga barang jadi.


267

dianggap sebagai saran yang lebih buruk bahwa kelebihan persediaan harus disubsidi atas beban mereka. Usul indeksasi akan meliputi suatu perluasan kebijaksanaan dukungan harga yang dijalankan di negara-negara Barat.87 Usul balasan, yang terutama diajukan oleh Amerika Serikat, adalah pengembangan komoditikomoditi primer melalui penanaman modal swasta dalam produksi terpadu, pengolahan dan jaringan distribusi. Hal ini tidak dapat diterima oleh banyak negara dimia ketiga, karena akan berarti perluasan penguasaan atas sumber daya-sumber daya alam mereka oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang sudah terjadi dalam bahan-bahan mineral, dan yang mereka sudah sejak lama menganggap sebagai contoh utama dari eksploitasi neo-kolonialis. Tujuan-tujuan dunia yang ketiga dalam hal pembangunan industri adalah persyaratan yang lebih baik untuk memperoleh teknologi, peluang yang lebih baik untuk menjual barang-barang jadi di pasaran negara-negara Barat dan pengawasan yang lebih besar terhadap kegiatan-kegiatan perusahaanperusahaan multinasional. Meskipun terdapat kode tentang pengalihan teknologi, namun kemungkinan terjadinya perubahan yang berarti hanya kecil sekali. Negara-negara Barat yang sudah terlibat dalam saling persaingan yang hebat, tidak berhasrat 87

seperti Kebijaksanaan pertanian dari Pasar Bersama Eropa, sampai meliputi seluruh dunia dan suatu jumlah komoditi yang jauh lebih besar.

268


untuk membantu negara-negara dunia ketiga dalam merebut pasaran dari tangan mereka. Selama tahun-tahun terakhir ini wahana utama bagi pengembangan ekspor barang-barang jadi dari dunia ketiga adalah perusahaan-perusahaan multinasional, yang tertarik oleh tenaga kerja yang murah di negara-negara dunia ketiga. Dalam bidang barang-barang padat karya perusahaan-perusahaan ini mendatangkan perdagangan ke dunia ketiga yang merugikan para pekerja di industri-industri yang sama di Barat. Pemerintah-pemerintah Barat tidak menentang proses ini, meskipun hal ini mempemgaruhi kesempatan kerja di negara-negara mereka sendiri, dan pemerintah-pemerintah dunia ketiga sering menyambut balk penghasilan devisa yang diperoleh dari ekspor barang-barang jadi. Kekuatan komersial dari perusahaan-perusahaan multi-nasional merupakan sebab mengapa perundinganperundingan yang serius mengenai pembangunan industri sangat tidak mungkin, karena pemerintah di banyak negara kaya dan miskin terlampau tergantung pada mereka untuk bersedia melakukan banyak campur tangan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi bahkan jika suatu kelompok negaranegara dunia ketiga yang lebih besar dapat kesempatan yang lebih baik unluk memasuki pasaran industri dunia, maka hal ini hanya akan mengakibatkan persaingan yang lebih hebat antara mereka tanpa membawa pertambahan netto yang


269

berarti negara Barat berarti bahwa sistem keuangan internasional dalam bentuknya yang sekarang banyak keku-rangannya menurut pandangan kebanyakan negara yang ikut serta dalam sistem ini. Tujuan dari setiap kelompok terutama tergantung pada hal apakah mereka adalah negara debitor atau kreditor. Dunia ketiga menghendaki kredit murah tanpa ikatan; negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor OPEC dan Barat menghendaki keuntungan dan keamanan. Pemerintah kreditor juga menghargai pengaruh politis yang mereka peroleh, yaitu "ikatan-ikatan" yang ditentang oleh negara-negara debitor dari dunia ketiga dalam pendapatan bagi dunia ketiga sebagai keseluruhan. Keterbatasan anggaran dalam membangun dan menumbuh kembangakan iklim industrialisasi di negara dunia ketiga, memancing mereka untuk mendapat pembiayaan dari luar negeri, khususnya negara maju. Dan, akhirnya banyak menjadi masalah hutang yang gawat dari banyak negara dunia ketiga itu sendiri, dan itu juga kesulitan bagi negara-negara OPEC untuk menemukan suatu bentuk investasi yang aman bagi penghasilan surplus dari penjualan minyak bumi, dan ketidak-stabilan mata-uang yang diderita banyak.88 88

Sangat diperlukan pembaharuan sistem moneter internasional tidak perlu meliputi pembagian likuiditas dan kredit internasional yang lebih merata. Negara-negara dunia

270


Tetapi jika negara-negara Barat dapat menetapkan untuk mereka sendiri peraturan-peraturan yang dapat dikerjakan dengan baik mengenai penyesuaian neraca pembayaran, maka mereka akan mampu menyelesaikan masalahmasalah spekulatif tanpa perlu memberikan konsesikonsesi besar kepada negara-negara dunia ketiga. Pada waktu ini memang dunia ketiga mempunyai hutang besar, terutama sesudah terjadi pertumbuhan yang pesat dalam pinjaman dari pasar modal swasta internasional. Negara-negara kaya akan terpaksa untuk menunda masa pembayaran kembali hutang-hutang ini untuk menghindari hantu kebangkrutan massal dari dunia ketiga, tetapi hal ini tidak mungkin akan menghasilkan persyaratan yang diperlunak. Bahkan harapan bahwa OPEC akan merupakan suatu sumber kredit baru mungkin akan ternyata suatu ilusi belaka; negara-negara OPEC nampaknya mempunyai pandangan yang sama seperti negara-negara Barat mengenai keamanan dan keuntungan dari dana-dana yang mereka tanamkan, dan nampaknya mereka juga akan berusaha untuk menggunakan setiap kredit yang mereka berikan sebagai suatu cara untuk memperoleh pengaruh politik.

ketiga menuntut partisipasi yang lebih besar dalanm pengelolaan lembaga-lembaga kredit internasional, seperti IWF, dan kekuatan finansial OPEC dapat merupakan suatu kekuatan berunding untuk mencapai tujuan MI.


271




272

Bab 12 Blok Perdagangan ASEAN Free Trade Area (AFTA) AFTA (Asean Free Trade Area) adalah organisasi kerja sama ekonomi regional yang anggotanya terdiri atas sepuluh negara Asean, yaitu: N o 1

Negara

N 0 6

2 3

Brunei Darusslam Myanmar Kamboja

4

Indonesia

9

5

Laos

1 0

7 8

Negar a Malaysi a Filipina Singap ora Thailan d Vietna m

ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 berdasrkan Bangkok Declaration atas prakarsa lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand,


273

dan Singapura. Tujuan ASEAN adalah meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan sosialbudaya antar-negara di kawasan Asia Tenggara. Adanya tingkat perkembangan pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang cukup berbeda dan banyaknya produk yang lebih bersifat competitive (bersaing) ketimbangan complementray (saling melengkapi), menyebabkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN, khususnya dalam bidang perdagangan agak sulit dan lambat berkembang. Pada KTTIV ASEAN tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura, telah ditandatangani Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for The ASEAN Free Trade Area (skema CEPT untuk AFTA oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Tujuan skema CEPT untuk AFTA adalah untuk meningkatkan arus/kegiatan perdagangan dan investasi di wilayah ASEAN secara lebih cepat dan adil melalui pemberian preferensi tarif untuk produkproduk orisinil (minimum 40% kandungan lokal) yang sama sehingga mempunyai tarif efektif yang sama di pasar ASEAN. Dalam waktu 10 tahun diharapkan akan dapat diwujudkan kawasan Bebas ASEAN atau AFTA melalui pelaksanaan skema CEPT sebagai mekanisme utama melalui 1 Januari 1993 dengan sasaran penurunan tarif menjadi 0-5%. Produk-produk yang dimasukkan ke dalam skema CEPT didasarkan pada pendekatan sektoral tingkat 6 digit Harmonized System (HS) serta dibebaskan dari pembatasan kuantitatif dan larangan penggunaan valuta asing. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan CEPT maka disepakati 15 produk industri yang harus dipercepat penuerunan tarifnya menjadi 0-5%, yaitu 1. Semen, 2). Pupuk,

274


3). Pulp, 4). Tektil, 5). Perhiasan dan permata, 6). Perabotan dari kayu dan rotan, 7). Barang-barang kulit, 8). Plastik, 9). Obat-obatan, 10). Elektronika, 11). Kimia, 12). Produk karet, 13). Minyak nabati, 14). Gelas keramik dan15). Katoda tembaga.


275

North America Free Trade Agreement (NAFTA) North America Free Trade Agreement (NAFTA) adalah organisasi multilateral regional adalah organisasi kerja sama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan/wilayah tertentu, yaitu wilayah Amerika. Suatu bentuk kerja sama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinal negara-negara anggotanya tidak dipunggut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain, ‘ineternal tariff antara negara anggota menjadi 0%, sedangkan masingmasing negara memiliki ‘external tariff’ sendirisendiri. Asia Pacific Economic Coorporation (APEC) APEC (Asian Pacific Economic Coorporation) adalah organisasi kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia-Pasific yang saat ini anggotanya berjumlah 18 negara, yaitu: N o 1

Negara Australia

2

Brunai

3

Kanada

4

Cile

5

Cina

6 7

Hong Kong Indonesia

8

Jepang

N o 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

Negara Malaysia Meksiko Selandia Baru Papua Nugini Filipina Singapura Taiwan Thailand


276 9

Korea Selatan

1 8

Amerika Serikat

APEC didirikan pada tahun 1989 dan hingga kini telah melaksanakan beberapa kali bersidang. Pada Sidangnya yangdilaksanakan di Vancouver, Kanada pada bulan November 1997, yang menghasilkan deklarasi tentang proses perecepatan liberalisasi secara sukarela untuk sembilan sektor industri yang dikenal dengan ESVL (Early Sectoral Valuntary Liberalization), yaitu 1. Mainan, 2. ikan dan hasil perikanan, 3. Hasil hutan, 4. Produk kimia, 5. Telekomunikasi, 6. Perhiasan, 7. Energi, 8. Perlengkapan kesehatan dan 9. Barang/ jasa untuk pemelihara lingkungan. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan kualitas SDM untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Agenda APEC ialah menyusun agenda liberalisasi secara bertahap sebagai berikut: 1. Tahun 2010 : Liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju dikawasan Asia-Pasifik. 2. Tahun2020 : Liberalisasi perdagangan dan investasi dianatara seluruh negara kawasan AsiaPasifik. Analisa tentang mekanisme pengaruh liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka AFTA dan APEC dapat dilihat dari skema berikut.


277

Gambar Skema Mekanisme Pengaruh Liberalisasi Perdagangan dan Investasi terhadap Pembangunan/ Pertumbuhan Ekonomi dalam Kerangka AFTA dan APEC Liberalisasi Perdagangan

Persaingan Meningkat

Mendorong Masing-masing Negara Anggota untuk Melakukan Spesialisasi Dinamis (Comperative Advantange Dinamis)

Peningkatan Produktifitas dan Efesiensi

Perbaikan Rasio Input/Outpun

Rentabilitas Meningkat

Mendorong Peningkatan Investasi untuk Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan SDA.

Peningkatan Employment

Peningkatan Income (Y)

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi (GNP)


278

Komunitas Eropa (EFTA) Komunitas Eropa (EFTA) ialah Suatu bentuk kerja sama ekonomi regional, khsusunya bagi negara komunitas Eropa yang perdagangan produkproduk orisinal negara-negara anggotanya tidak dipunggut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain, ‘ineternal tariff antara negara anggota menjadi 0%, sedangkan masing-masing negara memiliki ‘external tariff’ sendiri-sendiri.




279

BAB 13 Organisasi Perdagangan Dunia Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. PBB juga merupakan organisasi internasional yg memiliki tujuan utama dalam perjanjian Atlantic Charter. WTO (World Trade Organization) Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya (WTO, 2004). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO,

280


yang bertugas untuk mendaftar dan 89 memperluasnya. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS (WTO, 2004). WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. Direktur Jendral sekarang ini adalah Pascal Lamy (sejak 1 September 2005). Pada tahun 2005 organisasi ini memiliki 149 negara anggota. Seluruh anggota WTO diharuskan memberikan satu sama lain status negara paling disukai, sehingga pemberian keuntungan yang diberikan kepada sebuah anggota WTO kepada negara lain harus diberikan ke seluruh anggota WTO (WTO, 2004). Pada akhir 1990-an, WTO menjadi target protes oleh gerakan anti-globalisasi. WTO memiliki berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dibuat, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang WTO buat. Privatisasi pada prinsip WTO memegang peranan sungguh penting. Privatisasi berada di top list dalam tujuan WTO. Privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mengaturnya. WTO membuat sebuah peraturan secara global sehingga penerapan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara belum tentulah cocok. Namun, meskipun peraturan tersebut dirasa tidak cocok bagi negara tersebut, 89

Diperoleh dari "http:// id.wikipedia.org/ wiki/ Organisasi_ Perdagangan_ Dunia"


281

negara itu harus tetap mematuhinya, jika tidak, negara tersebut dapat terkena sangsi ekonomi oleh WTO. Negara-negara yang tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dirasa tidak fair, tetap tidak dapat memberikan suaranya. Karena pencapaian suatu keputusan dalam WTO tidak berdasarkan konsensus dari seluruh anggota. Merupakan sebuah rahasia umum bahwa empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) lah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan. Pertemuanpertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama “Green Room.” Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan. IMF (International Monetary Fund) International Monetary Fund (IMF)-didirikan pada 1949 di Bretton Woods, AS pada 1952. Negara anggota IMF sepakat untuk bekerja sama secara erat di dalam masalah-masalah kebijakan mata uang sehingga menjamin pertumbuhan perdagangan internasional yang kontinyu dan bebas dari kesulitan. Tujuan utama IMF, antara lain, adalah: 1. Memajukan kerjasama internasional di bidang kebijakan moneter dengan bantuan dari


282

2.

3.

4.

5.

kehadiran suatu organsiasi yang secara berkesinambungan bersedia untuk memberi saran dan promosi kerja sama di dalam upaya memecahkan masalah-masalah internasional; Memudahkan perluasan dan memajukan pertumbuhan perdagangan dunia yang seimbang dan, dengan demikian, mendorong dan mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan perolehan pendapatan riil di antara negara-negara anggotanya; Mendukung stabilitas mata-mata uang dan memelihara suatu hubungan yang tertata baik di antara mata uang negara anggota; Bekerja sama dalam upaya penghapusan hambatan-hambatan terhadap mata uang asing dan dalam pelembagaan sistem pembayaran multilateral demi kepentingan hubungan bisnis sehari-hari antarnegara anggota; dan Bekerja sama dalam upaya menghilangkan ketidakseimbangan perdagangan luar negeri melalui medium pinjaman90.

Hingga 1971, IMF membuat suatu usaha yang kontinu dan sangat berhasil dalam melaksanakan tujuan-tujuannya melalui: Pertama, penetapan nilai tukar; kedua, konvertibilitas mata uang yang bebas di antara negara anggota; dan ketiga, bantuan kredit multilateral. Setelah 1973, jumlah nilai tukar yang meningkat di antara negara anggota IMF 90

Heinz Lampert, Ekonomi Pasar Sosial, (Jakarta: PT Puspa Swara, 1994), h.143.


283

menajdi fleksibel. Itu berarti bahwa nilai mata uang tersebut pada saat ini diatur melalui permintaan dan penawaran. Menurut pasal IV Piagam IMF, negara-negara anggota diberi hak untuk memilih sistem nilai tukarapa pun yang paling layak menurut mereka. Sejak diberlakukannya Sistem Moneter Eropa {European Monetary System, EMS) pada 13 Maret 1979, mata uang negara anggota ME telah dikaitkan dengan suatu unit mata uang baru, yaitu European Currency Unit(EW}. Bank-bank yang mengeluarkan mata uang dari seluruh negara anggota EMS berkewajiban untuk mencegah mata uang mereka melewati ambang batas penyimpangan sekitar 2,25% dari nilai tukar yang telah ditentukan terhadap ECU. Ini dilakukan melalui intervensi yang dapat dianggap layak terhadap pasar mata uang asing. EMS bertujuan untuk menciptakan suatu zone stabilitas di dalam kebijakan mata uang di Eropa. Meskipun demikian, mata-mata uang Masyarakat Eropa tetap bersifat fleksibel vis a vis mata uang negara ketiga UNCTAD (United Nations Commission on Trade and Development) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibentuk pada tahun 1964 melalui Resolusi SMU PBB No. 1995 (XIX), dengan tujuan: 1. Memajukan perdagangan internasional, khususnya diantara Negara-negara yang berbeda tingkat pembangunannya, dengan

284

2.

3.

4.

5.


maksud untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara bekembang; Memformulasikan dan melaksanakan prinsipprinsip dan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional dan masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terkait; Melakukan pengkajian dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga lain di dalam sistem PBB dibidang perdagangan internasional dan masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terkait, serta bekerjasama dengan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB sesuai dengan Piagam PBB; Memprakarsai sikap untuk melakukan negosiasi dan penerimaan (adoption) instrumen-instrumen hukum internasional dibidang perdagangan internasional; Bertindak sebagai pusat harmonisasi perdagangan kebijakan pembangunan yang terkait dari Negara-negara dan kelompokkelompok ekonomi regional.

Dewasa ini, anggota UNCTAD sebanyak 192 negara. Banyak organisasi antar pemerintah dan non pemerintah berpartisipasi dalam aktivitasnya sebagai peninjau. Sekretariat UNCTAD adalah bagian dari Sekretariat PBB Konperensi adalah badan tertinggi pembuat kebijakan dari UNCTAD yang biasanya bersidang setiap 4 tahun sekali pada tingkat Menteri untuk memformulasikan garis-garis besar kebijakan dan memutuskan program kerja. Badan dibawah UNCTAD adalah Trade and Development Board (TDB) yang melaporkan


285

kegiatannya pada Sidang Majelis Umum PBB. Di bawah TDB dibentuk Komisi atau Komite serta beberapa Kelompok Kerja sesuai dengan keputusan Konperensi UNCTAD. UNCTAD melaksanakan mandatnya melalui: policy analysis: inter-governmental deliberations, concensus-building dan negotiation; monitoring implementation dan follow-up; serta technical cooperation. Fungsi-fungsi ini saling berhubungan dan membutuhkan cross-fertilization yang konstan antar aktivitas yang relevan. Negara-negara anggota UNCTAD mencita-citakan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mempercepat pembangunan Negara-negara berkembang sehingga dapat menikmati kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sampai saat ini UNCTAD telah mengadakan 11 kali konperensi, yaitu: 1. Konperensi I UNCTAD, Jenewa, 1964 2. Konperensi II UNCTAD, New Delhi, India, 1968 3. Konperensi III UNCTAD, Santiago, Chili, 1972 4. Konperensi IV UNCTAD, Nairobi, Kenya, 1976 5. Konperensi V UNCTAD, Manila, Philipina, 1979 6. Konperensi VI UNCTAD, Beograd, Yugoslavia, 1983 7. Konperensi VII UNCTAD, Jenewa, Swiss, 1987 8. Konperensi VIII UNCTAD, Cartagena, Colombia, 1992 9. Konperensi IX UNCTAD, Midrand, Afrika Selatan, 1996 10. Konperensi X UNCTAD, Bangkok, Thailand, 2000 11. Konperensi XI UNCTAD, Sao Paolo, Brazil, 2004 Selama lebih dari 30 tahun, UNCTAD telah banyak menghasilkan produk aktivitas kerjasama

286


antar pemerintah, diantaranya adalah diterimanya Generalized System of Preferences (GSP), Resolusi untuk peningkatan Official Development Assistance bagi Negara berkembang berpenghasilan rendah (1978), panduan bagi aksi internasional untuk penjadwalan kembali hutang Negara berkembang (1980) dan persetujuan Global System of Trade Preferences (GSTP). UNCTAD mengalami perubahan dan pergeseran orientasi arah kebijaksanaannya terutama semenjak UNCTAD VIII di Cartagena de Indias, Colombia tahun 1992. UNCTAD yang semula sebagai forum negosiasi bagi Negara berkembang dan bersifat political-action oriented melalui resolusi-resolusi yang dihasilkannya, telah menjadi suatu forum yang lebih bersifat pengkajian kebijaksanaan dan bantuan teknik bagi Negaranegara berkembang yang membutuhkan. Pada Konperensi UNCTAD VIII tersebut, telah menetapkan kebijakan dan kegiatan untuk memperkuat landasan UNCTAD, antara lain: 1. Kemitraan baru bagi pembangunan 2. Saling keterkaitan global 3. Arah pembangunan 4. Pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan perubahan strategi dari pola pendekatan lama yang cenderung bersifat konfrontatif dalam upaya memperjuangkan kepentingan Negara-negara berkembang vix-a-vis Negara-negara maju menjadi pola pendekatan baru yang diarahkan terhadap upaya peningkatan kerjasama multilateral melalui kemitraan bersama yang adil, bermanfaat dan saling bertanggung jawab.


287

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Komitmen Cartagena, kebijakan dan kegiatan UNCTAD pasca UNCTAD VIII meskipun tetap memperhatikan masalah-masalah tradisional yang belum terselesaikan, menitikberatkan orientasinya pada: a.

Revitalisasi pembangunan, pertumbuhan dan perdagangan internasional melalui kerjasama multilateral;

b. Tantangan menghadapi kecenderungan perubahan struktural perekonomian mengupayakan penyelesaian masalah struktural dibidang komoditi; c.

Meningkatkan perdagangan internasional melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar di Negara-negara maju;

d. Upaya meningkatkan pembangunan di Negaranegara berkembang yang terbelakang (least developed countries-LDCs).

Untuk mengupayakan terlaksananya orientasi kebijakan-kebijakan tersebut, UNCTAD VIII melakukan perubahan struktur dan membentuk 4 Komite Tetap (Standing Committee) dan 8 Kelompok Kerja Ad-Hoc (KKA) sebagai badan-badan subsider di bawah Dewan Perdagangan dan Pembangunan (TDB) UNCTAD. Dalam Konperensi UNCTAD IX di Midrand, Afrika Selatan, tahun 1996, telah disetujui dokumen akhir Konferensi yang berjudul “A Partnership for Growth and Development” dan sebuah deklarasi berjudul “Midrand Declaration”. Dokumen “A Partnership for Growth and Development” yang memuat tiga isu pokok yaitu:


288 a.

Memajukan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dalam globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia;

b. Sumbangan UNCTAD terhadap pembangunan berkelanjutan; c.

Program kerja UNCTAD di masa datang serta dampak kelembagaannya.

Sementara “Midrand Declaration” menekankan perlu dilanjutkannya semangat kemitraan bagi pembangunan dan diperkuatnya peranan UNCTAD di bidang perdagangan dan isu-isu yang terkait seperti investasi, teknologi, jasa-jasa dan pembangunan. Konperensi UNCTAD IX memutuskan bahwa struktur kelembagaan UNCTAD terdiri dari Trade and Development Board/TDB, yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas UNCTAD sesuai dengan prioritas yang telah disetujui dan mengkaji kegiatan kerjasama teknik UNCTAD. TDB diadakan secara regular setiap tahun dimana terdapat pula segmen tingkat tinggi (High-LevelSegment), disamping pertemuan tahunan TDB yang diadakan tiga kali setahun untuk masing-masing selama satu hari. Di bawah TDB dibentuk tiga Komisi yaitu: a. Komisi mengenai Perdagangan di Bidang Barang, Jasa-Jasa dan Komoditi; b. Komisi tentang Investasi, Teknologi dan Isu-isu Keuangan terkait; c. Komisi tentang Perusahaan, Fasilitasi Usaha dan Pembangunan. Komisi-komisi pekerjaannya secara

akan terpadu

melaksanakan terhadap bidang-


289

bidang yang menjadi kompetensinya. Masingmasing Komisi mengadakan pertemuan satu kali dalam setahun kecuali diputuskan lain oleh TDB. Komisi-komisi membentuk Pertemuan Para Ahli (PPA) sebagai forum pengkajian dan tukar menukar informasi serta pengalaman antar Negara mengenai berbagai masalah spesifik. Peserta PPA bertindak dalam kapasitas pribadi berasal dari kalangan akademisi, sektor pemerintah, swasta dan NGO serta diusulkan oleh pemerintah. Negara-negara berkembang berusaha keras agar usaha-usaha untuk memperlemah pelaksanaan fungsi badan ini tidak sampai mengurangi relevansinya sebagai wadah yang memperjuangkan kepentingan Negara-negara berkembang, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan. Berbagai hasil kerja UNCTAD telah disebarluaskan ke seluruh dunia, diantaranya publikasi laporan tahunan UNCTAD yaitu: Trade and Development Report (TDR), World Investment Report (WIR) dan Least Developing Countries (LDCs) Report. Pada Konperensi UNCTAD X di Bangkok, Thailand pada tahun 2000, tema substansinya dilatarbelakangi oleh isu globalisasi dan liberalisasi yang telah dibahas sejak UNCTAD IX. Kedua isu tersebut dianggap menimbulkan perbedaan yang semakin besar antar Negara maju dan berkembang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, keuangan dan sumber daya dalam pembangunannya, khususnya dalam bidang keuangan dan investasi. Tingkat interdependensi yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan yang sangat mendasar, yang tercermin dalam krisis ekonomi di

290


Asia Tenggara dan Amerika Latin. Krisis ini menjadi pelajaran dalam mengembangkan strategi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan gejala yang timbul dan langkah mengatasinya. Diharapkan agar dalam persiapan substansi perlu dipusatkan perhatian pada pendekatan holistiK dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan. Substansi Agenda untuk pertemuan UNCTAD X ini adalah: Development Strategies in an Increasingly Interdependent World: Applying The Lessons of the past to make Globalization an Effective Instrument for the Development of All People.

Negara-negara maju memasukkan kepentingan mereka yang dicakup dalam program kerja UNCTAD yaitu Partisipasi masyarakat madani dan sektor swasta, serta meningkatkan efisiensi UNCTAD. Usulan Negara maju tersebut akan mendapat tantangan dari Negara-negara berkembang karena tidak dapat diterimanya perlakuan yang sama antara pemerintah sebagai anggota UNCTAD dengan masyarakat madani dan sektor swasta. Negara berkembang cenderung untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat madani dan sektor swasta dalam melaksanakan program UNCTAD. Sedang usulan tentang efisiensi UNCTAD, selama ini selalu ditentang Negara berkembang. Hal ini mengingat selama ini Negara maju dianggap telah melakukan langkah sistematis untuk membatasi ruang gerak UNCTAD.


291

Produk Konperensi UNCTAD X yang diharapkan akan menghasilkan dua produk yaitu: a. Political Declaration Political Declaration ini merupakan visi dalam menghadapi abad ke-21 yang akan mencakup komitmen politik yang menekankan rasa keadilan dalam melaksanakan dan mengelola perekonomian dunia dalam kerangka globalisasi. b. Rencana Aksi (Plan of Action) Rencana aksi merupakan kebijakan dan strategi untuk membantu dan menjamin keberhasilan integrasi Negara berkembang dalam perekonomian dunia. Tiga kelompok isu yang berkaitan dengan perdagangan, keuangan dan investasi serta pembangunan yang telah dirumuskan sebagai berikut: 1. Perdagangan: mencakup isu yang berkaitan dengan negosiasi perdagangan multilateral (termasuk the development of a positive agenda for developing countries); trade in goods and services: commodities; trade and environment; and trade preferences. 2. Keuangan dan Investasi: meliputi isu-isu yang berkaitan dengan investment and competition issues; development finance; debt relief and ODA; the stability of international financial flows; and reform of the international financial system. 3. Pembangunan: mencakup isu-isu mengenai new information-based and serviced-based forms of economic activity and other emerging trends in trade, finance and development: trade facilitation and trade efficiency: enterprise development and competitiveness: and transfer of technology.

292


UNCTAD X telah berlangsung di Bangkok, Thailand pada tanggal 12 – 19 Pebruari 2000. Tema dari Konperensi UNCTAD X adalah “Strategi Pembangunan di tengah-tengah dunia yang semakin bergantung satu sama lain; Memetik pelajaran dari masa lalu untuk menjadikan globalisasi sebagai media yang efektif bagi pembangunan Negara dan masyarakat”. Konperensi dihadiri oleh para delegasi dari hampir semua anggota UNCTAD, dan telah berlangsung dengan cukup tertib dan lancar. Hasil utama dari Konperensi adalah disepakatinya Plan of Action, yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program kerja (mandat) UNCTAD untuk empat tahun mendatang. Plan of Action ini terdiri dari dua bagian, pertama, mengenai inisiatif internasional dalam pembangunan dan rumusan mengenai beberapa langkah inisiatif yang perlu dilakukan masyarakat internasional untuk menjamin berhasilnya integrasi Negara berkembang ke dalam perekonomian dunia. Bagian kedua rencana aksi adalah, UNCTAD ‘s Engagement yang tetap memberikan fokus pada empat bidang isu, yaitu: globalisasi dan pembangunan, investasi, pengembangan perusahaan dan teknologi, perdagangan di sektor jasa serta komoditi, infrastruktur jasa-jasa bagi pembangunan, dan efisiensi perdagangan. Globalisasi sebagai isu utama Konperensi mendapat porsi tersendiri dalam persidangan. Selama sepuluh hari persidangan, muncul suatu debat yang intensif mengenai tidak kuasanya kita membendung arus globalisasi. Debat ini mengemuka dan sentral ketika dihubungkan dengan isu pembangunan di tengah dunia yang saling bergantung satu sama lain. Di dalam Plan of Action,


293

terutama dalam pasal 107, sidang secara khusus membahas globalisasi yang dihubungkan dengan isu perdagangan, keuangan, investasi, dan teknologi yang mempengaruhi prospek pembangunan di Negara berkembang. Rubens Ricupero, Sekretaris Jenderal UNCTAD menyatakan bahwa globalisasi sebagai suatu yang tidak dapat dielakkan, bukan lagi sebuah isu. Yang menjadi isu sekarang adalah bagaimana menjadikan tantangan globalisasi itu sebagai sebuah kesempatan terutama bagi Negara berkembang dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada azas yang saling menguntungkan. Isu ini berakar pada kenyataan, adanya situasi dimana dunia terbagi-bagi menjadi Negara maju, berkembang dan terbelakang, yang secara tidak langsung adalah merupakan konsekuensi logis dari proses globalisasi selama ini. Dalam Konperensi UNCTAD X, tumbuh suatu kesadaran akan pentingnya sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Pada saat yang sama kesadaran tersebut membawa beberapa tuntutan, yang oleh Rubens Ricupero dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu: 1. Tuntutan untuk dihapuskannya hambatanhambatan perdagangan terutama dalam pertanian, tekstil dan pakaian jadi; 2. Tuntutan untuk diakuinya usaha-usaha untuk meningkatkan solidaritas ekonomi asalkan hal tersebut dilakukan dalam kerangka “open regionalisme”; 3. Tuntutan akan adanya suatu institusi ekonomi yang mampu menjembatani kepentingan Negara-negara maju dan Negaranegara berkembang.

294


Dari uraian tersebut diatas, UNCTAD sangat berperan untuk memainkan peran strategisnya di tengah keinginan akan adanya organisasi internasional yang efektif bagi pembangunan, mengingat UNCTAD memiliki tiga hal yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, yaitu: riset, advokasi kebijakan (policy advocacy), dan bantuan teknis. Sekretaris Jenderal UNCTAD sangat menghargai jalannya Konperensi yang dianggap telah menunjukkan sebagai forum tukar pikiran antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan terbelakang, dalam mencapai saling pengertian mengenai kondisi masing-masing. Konperensi ini nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kompleks sebagai hasil dari proses globalisasi, yang dihadapi negara-negara anggotanya. Hasil dari UNCTAD X ini, ada hal yang perlu dicatat yaitu telah disepakatinya untuk pertama kali isu-isu sensitif seperti demokratisasi, good governance, termasuk masalah korupsi, dan hak azasi, sebagai mandat UNCTAD. Walaupun sebelumnya diawali oleh perdebatan yang cukup sengit, akhirnya UNCTAD sepakat memasukkan hal tersebut ke dalam Plan of Action. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa keempat faktor diatas adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Oleh karenanya, dengan dimasukkannya keemat isu tersebut dalam Plan of Action, diharapkan negaranegara yang tergabung dalam UNCTAD akan menjalankan pembangunan mereka dengan wajah yang berbeda, yaitu wajah pembangunan yang lebih humanis (globalisation with human face).


295

Hasil Sidang UNCTAD X ini dapat diambil kesimpulan penting sebagai berikut: Globalization adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari keberadaannya, namun bukan hal yang tidak dapat dihentikan perkembangannya, terutama ketika proses tersebut membawa lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positif. Negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang telah lama merasakan dampak negatif globalisasi ini, namun baru pada UNCTAD X ini hal tersebut terkristalisasi dalam bentuk kesadaran akan perlunya pengaturan perkembangan arus globalisasi, dengan memberikan tekanan pada "quality, timing, sequencing dan scope" dari globalisasi bagi proses pembangunan masingmasing negara. Ada suatu keistimewaan dari UNCTAD X yaitu dimana terlihat adanya upaya negara maju untuk lebih memberikan perhatiannya terhadap hal-hal yang menjadi concerns negara berkembang dan negara terbelakang, misalnya tentang isu akses pasar dan hutang luar negeri. Hal ini merupakan suatu kemajuan, yang walaupun belum final, setidaknya telah menunjukkan adanya bargaining position yang lebih tinggi dari negara berkembang dan terbelakang di depan negara-negara maju. Disamping itu, terlihat juga adanya itikad baik negara maju untuk membantu negara berkembang menghadapi berbagai masalah pembangunan. Keistimewaan lain yang terdapat dalam Konperensi UNCTAD X adalah dimasukkannya isu demokratisasi, good governance, korupsi, dan hak azasi sebagai mandat UNCTAD. Hal ini berarti bahwa isu-isu tersebut kini merupakan konsensus multilateral yang menjadi bagian dari ekonomi

296


internasional. Konsekuensi logis bagi Indonesia dalam dataran internasional adalah Indonesia dapat menunjukkan menunjukkan kepada dunia luar bahwa Pemerintah Republik Indonesia sekarang adalah berbeda dari sebelumnya, dimana kini keempat unsur tersebut dijunjung tinggi sebagai bagian dari pembangunan. Sebaliknya, pada tingkat domestik, dimasukkannya keempat program tersebut ke dalam program UNCTAD akan menjadi sebuah "moral enforcement" bagi Indonesia untuk senantiasa melandaskan pembangunannya pada masyarakat (people's centered). Pola pembangunan ini meletakkan nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan hak azasi manusia pada tempat yang tinggi dalam proses pembangunan. Disamping itu, dimasukkannya isuisu tersebut dapat menjadi pemicu dan memperkuat komitmen Indonesia dalam memberantas praktekpraktek KKN yang selama ini telah dikenal sebagai faktor negatif bagi pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Pada tahun 2004, Sidang UNCTAD ke XI diselenggarakan di Sao Paolo, Brazil pada tanggal 13-18 Juni 2004. Salah satu materi pembahasan yang disampaikan dalam Sidang tersebut diantaranya adalah mengenai Program Kemitraan untuk Pembangunan. Dalam Program Kemitraan UNCTAD XI, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Di bidang Information and Communication Technology (ICT) for Development, khususnya untuk pelatihan mengenai free software, UNCTAD telah melakukan pembicaraan dengan HP, IBM, Novell/Suse dan Microsystem. Beberapa Negara berkembang telah mengindikasikan


297

minat sektor swastanya untuk ikut serta dalam kemitraan di bidang ini. Program pelatihan nantinya akan diselenggarakan langsung oleh pihak HP, IBM dan sejenisnya. Prakarsa dibidang e-tourism akan dikembangkan dalam lima fase, yaitu: • Pertama, upaya mendapatkan dukungan politis dari Negara-negara yang memandang potensi dampak ICT pada pengembangan sector pariwisata. • Kedua, penerbitan peralatan presentasi. • Ketiga, Identifikasi mitra dan donor yang berpotensi • Keempat, pemilihan mitra • Kelima, peluncuran pelaksanaan kemitraan. Fase 1 dan 2 telah selesai dan mendapat dukungan penuh dari Negara-negara peserta Konperensi Selatan-Selatan di Maroko, Desember 2003, dan peserta High Level International Meeting of Expert on Sustainable Tourism for Development di Lisabon bulan Maret 2004. Untuk fase 3, beberapa Negara yang telah menyatakan berminat dalam kemitraan sector ini antara lain adalah Thailand dan Mauritius. Di bidang pengembangan e-strategies dan epolicies para mitra terkait telah menyetujui cakupan jasa dan expertise yang akan disediakan bagi Negara berkembang. UNCTAD akan menyumbangkan keahlian dibidang ICT dan pembangunan ekonomi melalui penerapan ICT oleh UKM dengan memberikan masukan

298


kebijakan, riset dan analisis, serta pelatihan yang menyangkut desain dan implementasi estrategies di tingkat nasional. b. Di bidang komoditi, beberapa mitra usaha melihat pentingnya kerjasama lebih erat dengan pemerintah dan NGO dalam aspek-aspek kemitraan tertentu yang diusulkan, misalnya, dalam upaya pembangunan berkelanjutan di lokasi-lokasi yang memproduksi pertambangan. Para mitra yang terlibat dalam konsultasi akan menunjukkan persetujuannya jika sebagian besar stakeholders setuju untuk mewujudkan kemitraan yang lebih jauh. c. Di bidang investasi, Investment for Development Network akan berkisar pada dua kegiatan yang bertujuan untuk menarik investasi asing (FDI) ke Negara berkembang, yaitu meningkatkan pemahaman akan peranan FDI dalam pembangunan dan memperkuat kapasitas Negara berkembang untuk ikut secara efektif dalam perundingan bidang investasi di tingkat internasional. Beberapa mitra potensial dalam program kegiatan ini antara lain adalah: ICC, ICFTU, NGOs, UN Global Compact, WAIPA, MIGA, FIAS, UNIDO, ITC, perusahaan-perusahaan internasional, serta kalangan akademik. d. Mengenai pengembangan kapasitas dan pelatihan, Sekretariat UNCTAD terus melakukan diskusi internal membahas pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pendidikan. Universitas Campinas, Sao Paulo, yang menjadi mitra UNCTAD, telah melaksanakan kerangka kemitraan melalui penyesuaian dokumendokumen UNCTAD sebagai materi ajaran pada jurusan Diplomasi Ekonomi Internasional.


299

Universitas Mauritius dan Universitas Dar-esSalaam telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dalam kemitraan dimaksud. Dalam hal ini, diharapkan para Delegasi RI dapat mengikuti program kemitraan tersebut untuk pembangunan, terutama pada bidangbidang yang berpotensi. Hal-hal penting yang dapat disimpulkan dari Konperensi UNCTAD XI, adalah sebagai berikut: a. Sidang UNCTAD XI dibuka secara resmi oleh Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula Da Silva pada tanggal 14 Juni 2004. Pembukaan Sidang didahului dengan sambutan dari Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, selaku Presiden UNCTAD X dilanjutkan oleh Sekjen PBB, Kofi Annan; Presiden Brazil dan Presiden SMU PBB ke-58, Julian Hunte. Sidang dihadiri oleh wakil dari 192 negara anggota diantaranya terdapat 8 Kepala Negara/Pemerintahan dan sekitar 40 Menteri. b. Tema utama Sidang adalah "Enhancing Coherence Between National Development Strategies and Global Economic Processes Towards Economic Growth and Development" dan membahas 4 (empat) sub-tema substantif, yaitu: i. Development Strategies in a Globalizing World Economy; ii. Building Productive Capacities and International Competitiveness; iii. Assuring Development Gains from the International Trading System and Trade Negotiations; iv. Partnership for Development.

300


c. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Deplu dengan anggota dari unsur Departemen Luar Negeri (Direktorat PPM, PTRI Jenewa, PTRI New York dan KBRI Brazilia), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kantor Menko Perekonomian, kantor Bappenas dan Kantor BKPM. d. Ketua Delri dalam statementnya menekankan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan hanya menguntungkan sebagian kecil negaranegara yang lebih maju. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi masyarakat internasional adalah membuat proses tersebut menguntungkan semua pihak terutama negara berkembang. Dalam konteks ini, masyarakat internasional, khususnya negara maju dan lembaga internasional yang strategis harus lebih sensitif kepada kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang. e. Selain itu diadakan juga pertemuan-pertemuan: 1). High Level Segment on "New Geography of Trade: South-South Cooperation in an Incrasingly Interdependence World". Pertemuan ini merupakan wahana bagi para Kepala Negara/Pemerintahan untuk memberikan pandangan mereka mengenai kerjasama Selatan-Selatan. 2). High Level Panel on Innovative Sources of Financing for Development. Panel tersebut bertujuan membahas sumber pendanaan inovatif bagi pembangunan dalam upaya pencapaian MDGs. 3). Pertemuan Tematik, yang terdiri dari:


301

a) Development Strategies in a Globalizing World Economy Pertemuan ini antara lain membahas sistem pencatatan dan pelaporan investasi/akumulasi modal di negara berkembang, b) Building Competitive Export Capacity of Developing Countries Firm (SMEs). Pertemuan membahas berbagai isu yang terkait dengan upaya pengembangan SMEs. c) Assuring Development Gains from the International Trading System and Trade Negotiations. Pertemuan ini membahas antara lain mengenai Trade and Poverty yang menyoroti keterkaitan antara perdagangan dan pengentasan kemiskinan; partisipasi negara berkembang dalam perdagangan internasional dan berbagai hambatannya; d) Partnership for Development Antara lain membahas pembentukan Virtual Institute on Trade and Development serta mendiskusikan pentingnya negara berkembang meningkatan dan mengembangkan fasilitas transportasi dan perdagangan. e) Roundtable Terdiri dari Diskusi Panel mengenai penggunaan teknologi bagi pembangunan dan pengembangan industri dan Panel yang membahas mengenai tanggung-jawab masyarakat

302


internasional dalam memanfaatkan teknologi bagi pencapaian MDGs. f) Side Event Dalam pertemuan tersebut diadakan diskusi yang membahas antara lain kesepakatan untuk melanjutkan program berupa perlindungan dan promosi perdagangan barang dan jasa. f. Konferensi berhasil mengesahkan 2 (dua) dokumen utama yaitu: 1). Deklarasi Sao Paolo, berjudul "Spirit of Sao Paolo", yang berisi pernyataan dukungan politik tentang perlunya memperkuat peran UNCTAD dalam membantu negara berkembang berintegrasi dengan ekonomi global. 2). Konsensus Sao Paolo, yang berisi kesepakatan negara anggota mengenai: Penilaian terhadap globalisasi dan ekonomi global dan dampaknya terhadap negara berkembang; pentingnya policy space bagi negara berkembang dan good governance pada tingkat nasional dan internasional; serta meningkatkan program kerjasama dan bantuan teknik UNCTAD bagi negara berkembang. g. Konperensi juga telah memfasilitasi peluncuran kesepakatan negara-negara GSTP untuk memulai Putaran Ketiga Negosiasi guna meningkatkan arus dan volume perdagangan antar negara berkembang. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Sao Paolo mengenai GSTP.


303

UNCTAD sebagai badan PBB sangat berperan penting bagi negara-negara berkembang, oleh karenanya Indonesia sebagai salah satu anggotanya perlu lebih meningkatkan kerjasamanya untuk mempercepat peningkatan pembangunan ekonominya. UNCTAD sangat berperan untuk memainkan peran strategisnya di tengah keinginan akan adanya organisasi internasional yang efektif bagi pembangunan, mengingat UNCTAD memiliki tiga hal yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, yaitu: riset, advokasi kebijakan dan bantuan teknis yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Dalam rangka kerjasama dengan negaranegara anggota UNCTAD, diharapkan segala prinsip dan kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional dapat memecahkan permasalahanpermasalahan dibidang perdagangan khususnya dan peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia secara umum untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial. Banyak yang telah dihasilkan dari kerjasama ini diantaranya adanya pengkajian strategi kebijakankebijakan dan bantuan teknik, serta pola kemitraan bersama yang adil, bermanfaat dan saling bertanggung jawab, selain peningkatan pembangunan di negara-negara berkembang yang terbelakang, juga membahas akses pasar yang lebih besar di negara-negara maju dalam rangka memajukan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Proses globalisasi dan liberalisasi menyebabkan tantangan semakin besar bagi negara-negara berkembang. Karenanya UNCTAD

304


perlu menegaskan kembali fungsi dan perannya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia di masa-masa yang akan datang yang hasil-hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh negara dan masyarakat. Proses globalisasi juga perlu memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yaitu dengan telah disepakatinya isu-isu sensitif seperti demokratisasi, good governance, termasuk masalah korupsi dan hak-hak asasi, sebagai mandat UNCTAD yang dimasukkan dalam Plan of Action. Dalam rangka kerjasama UNCTAD ini, negaranegara anggota menyadari perlunya pengaturan perkembangan arus globalisasi dalam proses pembangunan di masing-masing negaranya. Dalam hal ini UNCTAD perlu memperkuat programnya dibidang kerjasama teknis untuk membantu negaranegara berkembang dalam peraturan kebijakan pembangunan agar dapat memenuhi tantangan dan mengambil manfaat dari globalisasi dan liberalisasi. ASEM (Asia-Europe Meeting) Dalam menyongsong abad ke-21, sangat relevan membangun hubungan yang erat antara tiga pusat pertumbuhan ekonomi di dunia yaitu: Amerika Utara, Eropa dan Asia. Hubungan Amerika Utara dengan Eropa sangat erat, melalui sejarah dan jaringan kerja sama Trans Atlantik. Asia dan Amerika Utara dihubungkan oleh Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan pertumbuhan yang kuat dari kerja sama negara-negara Asia Pasifik. Sedangkan hubungan yang selama ini kurang erat adalah hubungan antara Asia dengan Eropa. Untuk menjembatani hubungan yang kurang erat antara Asia dengan Eropa tersebut maka


305

dibentuklah Asia-Europe Meeting (ASEM). ASEM adalah inisiatif yang penting untuk memperkuat dialog dan kerja sama di atara kedua benua dengan latar belakang dimana hubungan intemasional mengalami perubahan yang besar dan dunia bergerak menuju persaingan yang semakin ketat. Pertemuan mempunyai peranan penting sebagai jembatan dalam pertukaran pandangan dan kerja sama antara kedua benua serta meningkatkan persepsi yang sama antara pemimpin negara Asia dan Eropa dimana sebenamya lebih banyak kesempatan daripada tantangan dalam menghadapi kerja sama tersebut. Dunia akan memperoleh banyak manfaat dari ditingkatkannya kerja sama antara Asia dan Eropa, di antaranya adalah: (1) Dalam hal ini akan mendorong terciptanya hubungan segitiga yang luas di antara tiga pusat-pusat utama kekuatan ekonomi, sehingga akan mendorong terciptanya sistem ekonomi global yang stabil; (2) Diharapkan akan memberikan potensi yang besar dalam sinergi antara Asia dan Eropa. Kedua benua mempunyai peradaban yang telah mapan. Perekonomian Eropa telah mencapai pembangunan yang maju. Perekonomian Asia Timur baru menunjukan kemajuan, namun pertumbuhan ekonominya adalah yang tercepat di dunia. Hubungan yang dekat antara kedua benua tersebut mengambil keuntungan dengan saling mengisi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Asia dan Eropa; (3) Asia dan Eropa memainkan peranan politik dan ekonomi yang penting di dunia. Dalam situasi global, pasca perang dingin, kepala pemerintahan dari 25 negara-negara Asia dan Eropa

306


secara bersama-sama dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap perdamaian dan stabilitas dunia dengan mengemukakan pandangannya masing-masing, memunculkan berbagai persepsi dan menghasilkan sesuatu yang dapat memperkuat hubungan dan keria sama. ASEM merupakan sebuah proses dialog dan kerja sama informal diantara negara-negara anggota. Sampai saat ini terdapat 25 negara di Asia dan Eropa yang menjadi anggota ASEM yaitu 10 negara Asia (Brunei Darussalam, China, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) serta 15 negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Netherland, Portugal, Spanyol, Swedia dan Inggris). Di samping itu terdapat wakil representative dari Komisi Eropa (European Commission). Dalam dialog dan kerja sama ASEM, terdapat tiga pilar utama yaitu:91 1. Politik. Masalah-masalah yang termasuk dalam bidang politik antara lain (i) masalah hak asasi manusia, perlindungan anak-anak dan dampak globalisasi (ii) bidang baru yang merupakan kepentingan bersama yang muncul dalam pertemuan terkini meliputi memerangi terorisme dan penanganan perpindahan penduduk (migrasi). 2. Ekonomi dan keuangan. Masalah-masalah yang termasuk dalam bidang dimaksud adalah (i) 91

Karti Sutjiati, S.IP dan Dalyono, SE., Asia-Europe Meeting (ASEM); Bureau of International Cooperation, (Jakarta: Departemen Keuangan RI, 2002.)


307

kerja sama untuk mengurangi hambatanhambatan dalam perdagangan dan investasi dan reformasi kebijakan sosial dan keuangn (ii) bidang baru yang merupakan kepentingan bersama yang muncul dalam pertemuan terkini yaitu memperkuat dialog yang berkaitan dengan masalah World Trade Organization (WTO). 3. Kultural dan intelektual. Masalah dalam bidang dimaksud adalah memperkuat kontak dan dialog antara kedua wilayah dan kerja sama dalam melindungi tradisi kebudayaan. Untuk memfasilitasi pembicaraan mengenai tiga pilar dimaksud maka diadakanlah ASEM Summit Meeting (Konferensi Tingkat Tinggi ASEM). Sampai dengan tahun 2002, telah diadakan empat kali KTT ASEM, yaitu: 1. KTT ASEM ke-1 di Bangkok, Thailand pada bulan Maret 1996. Dalam pertemuan tersebut diusulkan untuk membentuk kemitraan yang baru antara Asia dan Eropa, memperkuat kemitraan antara kedua wilayah untuk memperkuat dialog politik, memperkuat kerja sama ekonomi serta kerja sama di bidang yang lain yaitu sosial, kebudayaan dan intelektual. 2. KTT ASEM ke-2 di London, Inggris pada bulan April 1998. Tujuan pertemuan dimaksud adalah untuk memperkuat kemajuan yang telah dicapai dalam dua tahun berjalan serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan krisis keuangan yang melanda Asia.

308


3. KTT ASEM ke-3 di Seoul, Korea pada bulan Oktober 2000. Pertemuan ini ditujukan untuk kelanjutan proses ASEM di masa yang akan datang dalam menyongsong abad baru. 4. KTT ASEM ke-4 di Kopenhagen, Denmark pada tanggal 22-24 September 2002. Di samping itu, terdapat beberapa pertemuan tingkat menteri (ministeral meeting) yang terbagi dalam masing-masing bidang, antara lain: A. ASEM Foreign Ministers Meeting Forum ini merupakan pertemuan menteri luar negeri dari masing-masing negara anggota. Hal-hal yang dibahas dalam forum dimaksud adalah masalah politik dan kerja sama dalam bidang yang lain. Sebagai persiapan, diadakan pertemuan tingkat senior official (senior official meeting/SOM). Hasil dari pertemuan tingkat Menlu ini tertuang dalam main conclusion dan tidak terdapat Chairman’s Statement. Sampai dengan tahun 2002 telah dilakukan empat kali pertemuan yaitu: 1. Pertemuan Menlu ASEM ke-1 tanggal 15 Februari 1997 di Singapura. 2. Pertemuan Menlu ASEM ke-2 tanggal 28-29 Maret 1999 di Berlin, Jerman. 3. Pertemuan Menlu ASEM ke-3 tanggal 24-25 Mei 2001 di Beijing, China. 4. Pertemuan Menlu ASEM ke-4 tanggal 6-7 Juni 2002 di Madrid, Spanyol. B. ASEM Economic Ministers Meeting (ASEM EMM) Forum ini merupakan pertemuan para menteri ekonomi dengan bidang pembahasan masalah


309

perkonomian di negara-negara anggota serta dunia secara global. Hasil dari pertemuan ini adalah berupa Chairman’s Statement. Sampai dengan tahun 2002 telah dilakukan empat kali ASEM EMM yaitu: 1. ASEM EMM ke-1 tanggal 27-28 September 1997 di Makuhari, Jepang. 2. ASEM EMM ke-2 tanggal 9-10 Oktober 1999 di Berlin, Jerman. 3. ASEM EMM ke-3 tanggal 10-11 September 2001 di Hanoi, Vietnam. 4. ASEM EMM ke-4 bulan September 2002 di Kopenhagen, Denmark. C. ASEM Senior Official Meeting on Trade and Investment (ASEM SOMTI) ASEM SOMTI merupakan pertemuan yang berada di bawah ASEM EMM. Hasil dari ASEM SOMTI yang berupa Chairman’s Statement dilaporkan kepada ASEM EMM. Sampai saat ini telah diadakan delapan kali ASEM SOMTI, yaitu: 1. ASEM SOMTI ke -1 pada tanggal 24-25 Juli 1996 di Brussels, Belgia. 2. ASEM SOMTI ke -2 pada tanggal 6 Juni 1997 di Tokyo, Jepang. 3. ASEM SOMTI ke -3 pada tanggal 5-6 Februari 1998 di Brussels, Belgia. 4. ASEM SOMTI ke -4 pada tanggal 12-13 Februari 1999 di Singapura. 5. ASEM SOMTI ke -5 pada tanggal 7-8 Juli1999 di Brussels, Belgia. 6. ASEM SOMTI ke -6 pada tanggal 12-13 Mei 2000 di Seoul, Korea. 7. ASEM SOMTI ke -7 pada tanggal 4-5 Juli 2001 di Brussels, Belgia.

310


8. ASEM SOMTI ke -8 pada tanggal 17 Juli 2002 di Bali, Indonesia. D. ASEM Finance Ministers Meeting (ASEM FMM) Forum ini merupakan pertemuan para menteri keuangan. Pada awalnya, ASEM FMM dimaksud diadakan dua tahun sekali dengan tuan rumah yang bergantian antara Asia dan Eropa. Namun setelah ASEM FMM ke-3, pertemuan diselenggarakan setiap tahun karena dua tahun dirasakan terlalu lama untuk mengupdate masalah-masalah atau inisiatif yang muncul dalam pertemuan sebelumnya. Jadwal penyelenggaraan ASEM FMM tidak ditentukan (fleksibel). Hasil dari ASEM FMM adalah berupa Chairman’s Statement. Sebagai persiapan untuk ASEM FMM diadakan pertemuan tingkat deputies (ASEM Deputies Meeting) dan working group (ASEM Core Group Meeting). Untuk kedua pertemuan persiapan dimaksud, biasanya frekuensinya dua kali dalam setahun. Khusus untuk ASEM Core Group Meeting, penyelenggaraannya biasanya back to back dengan IMF/World Bank Annual Meeting pada sekitar bulan April dan September. Pertemuan lain yang berada di bawah ASEM FMM adalah ASEM Director General Commisioner Meeting yang membicarakan masalah prosedur kepabeanan, penanggulangan penyelundupan dan kejahatan lintas batas. Pertemuan ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari ASEM Custom Procedure Working Group dan Custom Enforcement Working Group. Untuk ASEM FMM yang akan datang (ke-5), direncanakan akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 5-6 Juli 2003. Sebagai


311

persiapan untuk pertemuan dimaksud, sebelumnya akan diselenggarakan ASEM Core Group Meeting pada sekitar bulan April 2003 (back to back dengan IMF/WB Spring Meeting) di Washington, D.C. dan ASEM Deputies Meeting pada tanggal 7-8 Juni 2003 di Bali, Indonesia. Pertemuan-pertemuan ASEM FMM yang telah berlangsung yaitu: 1. ASEM FMM ke-1 di Bangkok, Thailand tanggal 1819 September 1997 Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dari 10 negara Asia dan 15 negara Eropa serta Komisi Eropa. Disamping itu dihadiri juga oleh Managing Director IMF sebagai tamu. Agenda yang dibahas adalah: • Exchange of Views on Macroeconomic Outlook and Development in Foreign Exchange Market and the EMU • Development and Co-operation in the Financial Sector • Customs Co-operation Dalam pertemuan ini ditekankan mengenai pentingnya peranan para Menteri Keuangan ASEM dalam memenuhi visi para pemimpin ASEM berkenaan dengan "Kemitraan baru Asia Eropa yang lebih komprehensif untuk pertumbuhan yang lebih besar" yang bertujuan untuk memperkokoh keterkaitan antara Asia dan Eropa. Hasil-hasil yang penting dicatat pada pertemuan ini antara lain: • Para Menteri Keuangan mengakui pentingnya peranan pasar uang dan modal domestik negara-negara maju dalam memobilisasi dan menyediakan modal


312

•

•

•

jangka panjang bagi investasi di bidang infrastruktur . Para Menteri Keuangan menyetujui perlunya para penyelia keuangan (financial supervisor) negara-negara ASEM melakukan konsultasi secara reguler berkenaan dengan isu-isu keuangan yang sedang dibicarakan di tingkat internasional. Masalah pencucian uang (money laundering) merupakan masalah bersama Asia-Eropa dan oleh karena itu perlu diadakan kerja sama yang lebih erat dalam membasmi kejahatan tersebut. Pertemuan menerima (endorsed) kegiatankegiatan yang telah dijalankan oleh para Direktur Jenderal dan Komisioner bidang Kepabeanan ASEM dalam bidang prosedur dan pemberlakuan (enforcement) bea dan setuju untuk mendukung programprogram kerja mereka yang akan datang.

Gagasan-gagasan yang disepakati pada saat itu adalah: • Diskusi ASEM mengenai “Euro dan Dampaknya terhadap Pasar Uang Global dan Asia” (ASEM Discussion on the Euro and its implications on Global dan Asian Financial Market) • Memperkokoh Kerja Sama di bidang Pengawasan dan Pengaturan di bidang Keuangan (Strenghtening Co-operation in Financial Supervision and Regulation)


•

•

313

Meningkatkan Konsultasi di bidang Kebijakan Makroekonomi (Enhancing Macroeconomic Policy Consultation) Memperkokoh Kerja Sama di bidang Kepabeanan(Stenghtening ASEM Custom Co-operation)92

2. ASEM FMM ke-2 di Frankfurt, Jerman tanggal 1516 Januari 1999 Pertemuan ini dihadiri oleh menteri-menteri keuangan dari 10 negara-negara Asia (Menteri Keuangan Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan) dan 15 negara-negara Eropa, wakil Komisi Eropa, Presiden dari Bank Sentral Eropa, wakil IMF, dan Manajer Umum BIS (Bank for International Settlements). Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Jerman, Mr. Oskar Lafontaine. Sedangkan Mr. Michel Camdessus yang sedianya akan menghadiri pertemuan, berhalangan hadir, dan diwakili oleh Mr. Hubert Neiss. Sesuai agenda yang telah disetujui bersama, pertemuan ini dibagi kedalam tiga sesi, dimana dalam setiap sesi terdapat seorang lead speaker dan dua co-speaker. Sesi pertama bertemakan European Economic and Monetary Union: latest development, sesi kedua bertemakan Economic and Financial Situation in Asia: latest developments, dan sesi ketiga bertemakan Financial Sector Restructuring and Supervision. • Dengan diperkenalkannya mata uang Euro pada perekonomian negara-negara dalam lingkungan Uni Eropa sejak tanggal 1 Januari 92

Untuk lebih Statement AFMM 1.

lengkapnya

silahkan

lihat

Chairman’s

314


1999, maka ini berarti sebelas dari negaranegara Uni Eropa telah menggantikan mata uang negara masing-masing dengan mata uang bersama (common currency), Euro, dan dengan demikian mengalihkan tanggung jawab keputusan kebijakan moneter kepada suatu lembaga supranasional yang baru dibentuk yaitu European System of Central Banks (ESCB). • ESCB didasarkan pada konsep dua lapis (two layers) sistem bank sentral yakni yang terdiri dari ECB dan 15 NCBs (National Central Banks) dari Negara-negara Anggota Uni Eropa. ECB memiliki Dewan Pengatur (Governing Council) yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam daerah sistem Euro dan oleh karena itu merupakan badan pengambil keputusan tertinggi (the highest decisionmaking body) dari ECB. Governing Council ini terdiri dari 6 anggota Executive Boards ECB dan Para Gubernur dari NCBs yang berpartisipasi dalam sistem Euro dan akan bertemu setiap dua minggu sekali. • Para menteri keuangan sangat prihatin atas konsekuensi sosial dari krisis finansial, yang sangat dirasakan akibatnya oleh kelompok masyarakat miskin di negara-negara bersangkutan. Mereka setuju bahwa aspek sosial dari bantuan internasional harus mendapat perhatian yang lebih besar. Dalam kaitan ini, mereka menyambut baik bantuan yang diberikan oleh World Bank, ADB, dan bantuan bilateral lainnya yang sudah memberikan perhatian lebih besar pada aspek sosial di dalam program-programnya yang disetujui IMF.


315

• Dalam kaitan dengan stabilitas mata uang negara-negara Asia, terdapat pandangan, untuk mengkaitkan antara dolar AS, Yen, dan Euro melalui trading zones, namun tidak semua peserta pertemuan sepakat dengan pandangan ini. Dalam hubungan ini, Mr. Wim Duisenberg, Presiden Bank Sentral Eropa, menyatakan bahwa ia meragukan apakah target zones dapat diterapkan di dalam lingkungan dunia yang ditandai oleh pasar modal internasional yang kini sudah semakin terintegrasi dan canggih. • Menteri Keuangan Jerman, Mr. Oskar Lafontaine, mengusulkan untuk melakukan reformasi sistem finansial dunia yang dapat menciptakan suatu sistem nilai tukar internasional yang stabil tapi fleksibel (flexible stability). Menurut pandangannya bahwa sistem ini bukanlah suatu sistem nilai tukar tetap melainkan suatu sistem yang membolehkan adanya margin tertentu dari nilai tukar yang tetap dan margin tersebut harus disetujui bersama. • Menteri Keuangan Jepang, Mr. Miyazawa, mengingatkan bahwa negara-negara Asia harus mengurangi keterkaitan mata uangnya dengan dolar Amerika dan menggunakan sekumpulan mata uang asing (termasuk euro) sebagai dasar penetapan nilai tukar mata uang domestiknya. Penetapan tersebut harus disesuaikan secara periodik sehingga mencerminkan perkembangan nilai tukar riil dan keseimbangan pada neraca transaksi berjalan dan transaksi modal. • Para menteri keuangan menegaskan bahwa supervisi terhadap pasar finansial


316

memainkan peranan sentral di dalam meningkatkan stabilitas sistem finansial. Mereka sepakat untuk mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan bagi pelaksanaan prinsip- prinsip utama dari Basle Committee on Banking Supervision. Dalam kaitan ini, mereka sepakat bahwa bantuan teknis perlu diberikan dalam rangka menyelaraskan sistem hukum di masingmasing negara dengan standar supervisi yang diakui secara internasional. • Para menteri keuangan sepakat bahwa perlu dilakukan pertukaran informasi antar otoritas-otoritas supervisi pada tingkatan nasional maupun internasional. Dalam pertemuan tersebut para Menteri Keuangan menyambut baik upaya pengembangan jaringan komunikasi melalui komputer antar sesama Menteri Keuangan ASEM dan pembentukan ASEM Finance Ministers' homepage. Para menteri keuangan juga sepakat untuk mengadakan Pertemuan yang ketiga pada tahun 2001 di Asia (Jepang telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi host).93 3. ASEM FMM ke-3 di Kobe, Jepang tanggal 13-14 Januari 2001 Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEM ke-3 di Kobe dihadiri oleh para Menteri Keuangan dari negara-negara ASEAN, Jepang, China, Korea, Inggris, Jerman, Perancis, Komisi Eropa, dan negara Eropa lainnya, serta wakil dari lembaga keuangan seperti 93


lengkapnya

silahkan

lihat

Chairman’s


317

Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Sentral Eropa. Pertemuan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Jepang, Kiichi Miyazawa. Selain menghadiri Sidang Ke-3 Menteri Keuangan ASEM tersebut, Delri juga mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang, Inggris, dan Malaysia, untuk membicarakan perkembangan ekonomi masing-masing negara dan hal-hal strategis dalam rangka meningkatkan kerja sama secara bilateral. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang dibicarakan beberapa hal pokok seperti perkembangan perubahan Letter of Intent dan beberapa hal yang terkait dengan restrukturisasi sektor perbankan dan korporasi. Selain itu dibicarakan pula tentang implementasi desentralisasi fiskal yang sudah harus dimulai per Januari 2001, serta perkembangan tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Mereka menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat segera mengambil langkah-langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan investor. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Inggris dibicarakan perkembangan ekonomi kedua negara, hambatan-hambatan dalam restrukturisasi utang, implementasi otonomi daerah, serta hal-hal lain yang terkait dengan program percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Dibicarakan pula dalam pertemuan tersebut hal-hal seperti exchange rate, fiskal dan privatisasi. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Malaysia dibicarakan masalah Regional Financing Arrangement.

318


Beberapa agenda pokok yang dibahas dalam Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEM di Kobe antara lain: • Perkembangan Ekonomi dan Keuangan di Asia dan Eropa (Economic and Financial Developments in Asia and Europe); • Exchange Rate Regimes; • Kerja sama Regional di Asia dan Eropa (Regional Cooperation in Asia and Europe); • Upaya memperkuat sistem keuangan internasional termasuk tindak lanjut pertemuan Frankfurt (Strengthening the International Financial System); dan • Hal-hal lain yang meliputi perkembangan ASEM Trust Fund dan disetujuinya inisiatif Jepang untuk memprakarsai Kobe Research Project dalam kerangka ASEM. Hal-hal pokok yang dapat disimpulkan dari pertemuan dimaksud adalah: • Para menteri mendorong aktivitas kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan seperti saling bertukar pandangan dalam memupuk kerja sama ekonomi dan moneter di Asia-Eropa. Berkaitan dengan hal ini para menteri menyambut usulan Jepang tentang Kobe Research Project yang bertujuan memfasilitasi kerja sama inter-regional di bidang research dan study activities dalam kerangka kerja sama AsiaEropa, seperti regional monetary cooperation, exchange rate regimes, public debt management. • Para menteri mencatat hasil the Third Custom’s Director General Commissioners


319

Meeting, 23 Januari 1999, khususnya tentang kemajuan kerja sama di dalam upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika dan berbagai bentuk pelanggaran pabean. Selain itu menteri mencatat hasil-hasil Working Group on Customs Enforcement dan Working Group on Customs Procedures pada bulan Februari dan April tahun 2000 yang mencakup beberapa bidang antara lain peran administrasi pabean dalam memberikan kemudahan di dalam perdagangan (Trade Facilitation Action Plan). . • Pada dasarnya para menteri sepakat dan menyadari bahwa perekonomian di Asia sudah membaik, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada dilema mengenai memburuknya perekonomian di Amerika. Para menteri saling bertukar pandangan tentang pengalaman masing-masing, terutama pengalaman yang telah dirasakan bangsa-bangsa Eropa diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi bangsa-bangsa Asia. Negara-negara Asia dan Eropa saling mendukung dalam upaya meningkatkan suatu kerja sama antara negara-negara di dua kawasan tersebut.94 4. ASEM FMM ke-4 di Kopenhagen, Denmark tanggal 5-6 Juli 2002 Pertemuan dipimpin oleh Menteri Keuangan Denmark dan dihadiri oleh 25 negara yang mewakili negara-negara Asia dan Eropa, serta perwakilan dari Asian Development Bank (ADB), European Central 94


lengkapnya

silahkan

lihat

Chairman’s

320


Bank (ECB), dan International Monetary Fund (IMF). Delegasi Indonesia adalah Menteri Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai topik agenda yang antara lain mengenai: (1). Perkembangan kondisi ekonomi di Asia, Eropa dan dunia dengan menekankan pada kemajuan reformasi struktural di Asia dan Uni Eropa; (2). Penanggulangan terhadap pembiayaan bagi gerakan terorisme, pencucian uang dan penyalahgunaan sistem keuangan global; (3). Proyek Penelitian Kobe (Kobe Research Project); (4). Memperkuat sistem keuangan internasional; dan (5). Kerja sama di bidang keuangan dan moneter. Pada kesempatan tersebut, Delri juga bertindak sebagai lead speaker untuk topik “Strengthening the Framework for Crisis Prevention, including PSI and Sovereign Debt Restructuring Mechanism”. Para Menteri ASEM telah sepakat dalam menanggulangi berbagai hal, seperti pembangunan ekonomi global, dimana para menteri saling bertukar pandangan dan informasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi regional dan global terkini, pemberantasan financing of terrorism, pencucian uang dan penyalahgunaan sistem ekonomi global, integrasi ekonomi dan perdagangan, kerja sama kepabeanan serta tindak lanjut ASEM Trust Fund. Para menteri juga sepakat bahwa Pertemuan Para Menteri Keuangan Asia-Eropa yang ke-5 akan diselenggarakan tahun 2003 di Indonesia. Sementara itu apa yang dihasilkan dalam ASEM Finance Ministers’ Meeting tersebut akan menjadi masukan untuk ASEM Summit Meeting yang


321

dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 2224 September 2002, di Kopenhagen, Denmark dan akan dihadiri oleh para Kepala Negara anggota ASEM. Pada kesempatan tersebut, Delri juga mendapat kesempatan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden ADB, Tadao Chino untuk lebih mempererat kerja sama ekonomi Indonesia dengan ADB dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia.95 Di samping pertemuan-pertemuan seperti tersebut di atas, dalam kerangka kerja sama ASEM juga terdapat forum bagi para pelaku swasta di kedua wilayah yaitu Asia-Europe Business Forum (AEBF). Hasil dari pertemuan dimaksud berupa Chairman’s Statement. Sampai dengan tahun 2002, telah diadakan tujuh kali pertemuan AEBF yaitu: 1. AEBF ke-1 di Paris, Perancis pada tanggal 14-15 Oktober 1996 2. AEBF ke-2 di Bangkok, Thailand pada tanggal 13-14 November 1997 3. AEBF ke-3 di London, Inggris pada tanggal 2-3 April 1998 4. AEBF ke-4 di Seoul. Korea pada tanggal 29 September-1 Oktober 1999 5. AEBF ke-5 di Vienna, Austria pada tanggal 2930 September 2000 6. AEBF ke-6 di Singapura pada tanggal 8-9 Oktober 2001 7. AEBF ke-7 di Kopenhagen, Denmark pada tanggal 18-19 September 2002 95


lengkapnya

silahkan

lihat

Chairman’s

322


Asian Development Bank (ADB) Asian Development Bank (ADB) didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila dan ditandatangani oleh 31 negara. Lembaga ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas prakarsa yang dicetuskan pada konfrensi tingkat menteri negaranegara ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) bulan Desember 1963 di kota yang sama.96 Sebagai salah satu lembaga keuangan internasional, ADB menunjukkan perhatian yang cukup besar dalam membantu pembangunan negara-negara berkembang di Asia. Pemberian bantuan ADB tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan adanya himbauan dan permintaan dari badan-badan internasional kepada negaranegara maju untuk ikut serta di dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang di Asia (Development Member Countries/DMCS). Tujuan didirikannya ADB adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama di kawasan Asia Timur Jauh, serta memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuannya, ADB melaksanakan fungsi-fungsi berikut: memberikan pinjaman dan melakukan investasi (equity investment) untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara di Asia, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan di negara anggota, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta untuk tujuan pembangunan dan membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga 96

Imran Rosjadi SE, Asian Development Bank, 2000


323

teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Keanggotaan ADB terbuka bagi negaranegara anggota Economic and Social for Asia and the Pacific (ESCAP), negara-negara dari kawasan regional lainnya dan negara-negara maju (bukan di wilayah Asia) yang menjadi anggota PBB (United Nations), serta lembaga khusus (Special Agencies) PBB. Sampai dengan 31 Desember 2001 anggota ADB berjumlah 59 negara yang terdiri atas 43 negara regional (Asia) dan 16 negara non regional (di luar Asia). Komposisi dari negara anggota tersebut adalah sebagai berikut, 41 merupakan tergolong negara berkembang dan 18 negara merupakan negara maju. Indonesia menjadi anggota ADB sejak tahun 1968 dengan jumlah kekuatan suara sebesar 104.887 suara atau 5,2% dari keseluruhan jumlah suara. Sedangkan Voting Power Indonesia per Desember 2001 adalah sebesar 207.423 suara yang merupakan 4,776% dari Regional Votes, jumlah kekuatan suara negara anggota di wilayah Asia yang berjumlah 43 negara. Keorganisasian ADB disusun berdasarkan hirarkhi umum. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi ADB adalah Dewan Gubernur yang terdiri dari para Gubernur negara anggota. Setiap negara anggota diwakili oleh seorang Gubernur dan seorang Gubernur Pengganti. Gubernur ADB untuk informasi dijabat oleh Menteri Keuangan, sedangkan Gubernur Pengganti dijabat oleh Gubernur Bank Indonesia. Para Gubernur bertemu dan bersidang satu kali dalam satu tahun, namun demikian dapat

324


bersidang di luar itu apabila diusulkan oleh lima negara melalui Direksi. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenangnya kepada Direktur Eksekutif yang tergabung di dalam Dewan Direksi. Dewan Direksi terdiri atas 12 orang Direktur Eksekutif, dengan perincian 8 orang dipilih Gubernur yang mewakili anggota non regional Asia, sedangkan sisanya Para Direktur Eksekutif ditunjuk oleh Dewan Gubernur dan secara umum tugasnya adalah melaksanakan tugas operasional ADB. Direktur Eksekutif ADB untuk Indonesia adalah Jusuf Anwar, yang juga mewakili negara-negara Cook Islands, Fiji Island, Kyrgyz Republic, New Zealand, Samoa, dan Tonga. Sedangkan wakilnya adalah John Austin dari New Zealand. ADB diketuai oleh seorang Presiden (Chairman of the Board of Director) yang berasal dari negara anggora regional Asia dan dipilih oleh Dewan Gubernur untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Presiden menunjuk dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Direksi. Presiden disamping dibantu oleh 12 direktur, juga oleh tiga Wakil Presiden yang diangkat oleh Direksi atas rekomendasi Presiden. Wakil Presiden bertugas mengatur serta melaksanakan tugas-tugas Bank yang ditetapkan oleh Direksi dan menggantikan Presiden apabila yang bersangkutan berhalangan. Presiden ADB saat ini adalah Tadao Chino dari Jepang. Wakil-Wakil Presiden ADB adalah Joseph B. Eichenberger yang mewakili Regional Timur, Myong Ho Shin yang mewakili Regional Barat dan John Lintjer yang menangani masalah Administrasi dan Keuangan.


325

Sumber Pembiayaan ADB berasal dari dua sumber. Pertama, pembiayaan ADB bersumber dari OCR (Ordinary Capital Resources) dan, kedua, ADF (Asian Development Fund). OCR adalah subscribed capital negara-negara anggota, cadangan dan dana dihimpun melalui pinjaman di pasar internasional. Syarat pinjaman dari sumber ini antara lain lending rate 6,46%, commitment fee 0,75%, maturity period rata-rata 23 tahun dan grace period rata-rata 5 tahun. ADF adalah sumbangan suka rela negaranegara anggota dan penghasilan bersih operasi ADB. Syarat pinjaman dari sumber ini antara lain grace period rata-rata 8 tahun, maturity period untuk program rata-rata 24 tahun, administrative charge selama grace period 1%, administrative charge selama amortization 1,5%. Tidak ada commitment fee dan equal amortization. Bantuan ADB untuk Indonesia, sampai dengan tanggal 30 Juni 2002, jumlah komitmen pinjaman ADB kepada Indonesia mencapai US$ 18.256.511.000, dengan perincian pinjaman biasa (Ordinary Loan) sebesar US$ 17.054.871.000 dan pinjaman lunak (Asian Development Fund) sebesar US$ 1.201.640.000. Dari jumlah komitment tersebut, total pinjaman yang sudah ditarik adalah sebesar US$ 12.171.215.000 dengan perincian pinjaman biasa adalah sebesar US$ 11.384.568.000 dan pinjaman lunak sebesar US$ 786.647.000. Dalam perkembangannya, bantuan ADB yang diterima dirasakan mengandung persyaratan yang semakin berat. Bantuan ADB dengan persyaratan lunak telah berubah menjadi semakin berat suku bunganya karena saat ini pinjaman biasa dalam OCR dikenakan front end fee yang pada saat sebelum

326


krisis hal ini tidak ada. Dengan adanya front end fee, jumlah pinjamn yang diterima tidak sebesar total pinjaman yang disepakati. Perubahan ini terutama disebabkan oleh: 1. Perkembangan pasar kredit internasional dan terbatasnya dana murah ADB yang tersedia. Bantuan ADB hanya diprioritaskan kepada negara-negara anggota baru ADB yang digolongkan sebagai negara peminjam (borrowing members) yang benar-benar sangat membutuhkan dana tersebut untuk memulihkan kembali perekonomian di negaranya. 2. Sementara itu, seiring dengan keadaan ekonomi Indonesia yang dianggap semakin baik telah menimbulkan perubahan sikap negara atau badan pemberi bantuan termasuk ADB terhadap Indonesia dianggap tidak layak lagi untuk memperoleh bantuan ADB dengan persyaratan lunak. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk menempuh kebijaksanaan dan strategi penerimaan bantuan ADB dengan sangat hatihati. Pinjaman ADB berperan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan, disamping sumber lainnya berupa tabungan pemerintah, tabungan masyarakat dan investasi modal asing serta sumber di dalam negeri lainnya. Pinjaman ADB tersebut digunakan sebagai pelengkap dari keseluruhan pembiayaan pembangunan nasional yang pemanfaatannya sebagian besar untuk membiayai pembangunan proyek-proyek prasarana, sarana dan proyek lain


327

yang produktif dan sesuai dengan pentahapan pembangunan dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) baik yang bersifat proyek fisik maupun non fisik. Pelaksanaan bantuan yang bersumber dari ADB diarahkan pada penciptaan pelayanan umum dan sarana penunjang termasuk modernisasi bidang komunikasi dan serta peningkatan pendidikan dan jasa angkutan. Pinjaman tersebut juga diarahkan pada pengembangan dan perluasan usaha industri yang telah ada yakni sektor perkebunan, pertanian, perhubungan dan industri untuk pemeliharaan prasarana dan sarana seperti pabrik semen dan besi baja. Selain itu bantuan juga diarahkan pada pengembangan berbagai industri yang menunjang pertanian seperti pabrik pupuk dan peralatan pertanian, pengembangan industri dasar dan pembentukan industri baru guna menunjang sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pertambahan, perdagangan dan perluasan pemanfaatan symbersumber daya alam lainnya. Pinjaman ADB juga disalurkan melalui perbankan untuk membangun perumahan, pengembangan dan pembinaan usaha-usaha kecil dan menengah yang bersifat padat karya. Keberadaan kantor perwakilan ADB di Indonesia atau yang biasa disebut Indonesian Residen Mission (IRM) berperan untuk menjembatani hubungan antara pihak penerima proyek di Indonesia dengan pihak ADB. Rekruitmen pegawai lokal di IRM Jakarta menjadi wewenang pihak IRM. Sedangkan untuk rekruitmen proffesional staff di kantor pusat ADB Manila, Philipina, dilaksanakan oleh ADB sendiri dengan cara mempublikasikannya ke media massa

328


baik cetak maupun elektronik (internet) ke seluruh negara anggota. IBRD (International Bank for Reconstrustion and De-velopment) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Perkembangan, lebih dikenal sebagai Bank Dunia, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaima diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan pada negara-negara berkembang, dalam bidang seperti pendidikan, agrikultur dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negaranegara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada Konferensi Bretton Woods yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944. Sebuah demonstran dalam unjuk rasa terhadap Bank Dunia di Jakarta, Indonesia. Sebuah demonstran dalam unjuk rasa terhadap Bank Dunia di Jakarta, Indonesia. Meski sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neo-kolonial" korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-


329

globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi. Kritik yang paling umum adalah Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika Serikat), yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia. Kritik lainnya antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktekkan kompetisi bebas, tanpa campur tangan apa pun. Dalam perspektif ini, reformasi yang berinspirasikan "neoliberal" tidak selalu tepat bagi negara-negara yang mengalami konflik (perang etnis, konflik perbatasan, dsb.) atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang stabil. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara yang bersangkutan. Di sisi lain, kaum liberal mengkritik Bank karena hanya berperan sebagai organisasi politik murni. Dalam perspektif ini, Bank justru merepresentasikan penolakan terhadap konsep kemampuan pasar dalam mengatur ekonomi. Kaum liberal melihatnya sebagai alat yang dimiliki negara, untuk ekonomi internasional, yang bekerja untuk menutupi borok-borok dari kebijakan yang sedang dilakukan negara tersebut. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia mengambil tanggungjawab ekonomi liberal, dan tidak membiarkan kebijakan negara pada tempatnya.

330


Kritik lainnya berkaitan dengan lingkungan sosial dan fisik. Selama periode 1972 hingga 1989, Bank Dunia tidak melakukan pengujian lingkungan dan tidak mensyaratkan uji lingkungan dalam setiap proyek yang diajukan. Pengujian hanya dilakukan pada sebagian kecil proyek, dimana staf bagian lingkungan, pada awal 1970-an, mengirimkan formulir ceklist kepada peminjam, dan si peminjam kemudian mengirimkan dokumentasi detil dan saran-saran untuk analisis.97 Juga dalam periode ini, Bank Dunia gagal dalam memperhitungkan faktor lingkungan sosial, yang paling jelas terlihat dalam program Transmigrasi Indonesia tahun 1974 (Transmigrasi V). Penting untuk diperhatikan bahwa hal ini terjadi setelah pembentukan kantor lingkungan Bank Dunia (OESA) pada tahun 1971. Menurut kritikus Bank Dunia, Le Prestre, Transmigrasi V adalah program pemindahan penduduk terbesar yang pernah dicoba... dirancang untuk memindahkan 65 juta penduduk dari negara berpenduduk 165 juta (pada saat itu) dalam tempo 20 tahun. Tujuannya adalah perbaikan kondisi ekonomi dan sosial dari pulaupulau berpenduduk padat, mengurangi tingkat pengangguran di Jawa, relokasi tenaga kerja ke daerah lain, dan "memperkuat kesatuan nasional melalui integrasi etnis, dan peningkatan standar hidup orang miskin. Proyek transmigrasi ini dianggap gagal karena dalam beberapa kasus terjadi bentrokan antara penduduk lokal dan transmigran, dan beberapa hutan tropis menjadi rusak karena dibuka menjadi ladang pertanian.

97

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia"


331

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Coun-tries) Pada tahun 1970 harga minyak bumi meningkat, eksplorasi minyak dan substitutnya baik di interal maupun di eksternal negara-nagara OPEC juga meningkat pesat. Produksi minyak negaranegara OECD meningkat dari 13,8 juta barel per hari dalam tahun 1973 menjadi 16,3 juta barel per hari dalam tahun 1984. Terjadinya penurunan harga minyak bumi pada akhir tahun 1983 mengakibatkan negara-negara OPEC mengenakan embargo atau menurunkan produksi agar pasar dunia tetap mendapat surplus permintaan secara substansial dan kemungkinan dapat mencegah penurunan harga minyak dunia. Tabel Perdagangan Minyak Bumi (Dalam Juta Barel Per Hari) Klasifikasi Impor Negara Industri Impor Negara Berkembang di luar OPEC Ekspor Negara Berkembang di luar OPEC Ekspor Negara-Negara Sosialis Ekspor OPEC

19 73 25, 6 4,1

19 80 22, 6 6,0

19 84 16, 6 4,8

0,5

2,4

3,6

1,2

1,8

2,2

29, 6

24, 7

15, 1

Sumber: World Economic Outlook (Washington, D.C.: International Monetary Fund, April 1985)

Negara-negara pengekspor di luar OPEC memiliki pengaruh dominan dalam pasar minyak internasional. Kendati demikian, impor minyak dan

332


gas OECD dari Norwegia dan Inggris meningkat pesat dari 16,7 juta ton dalam tahun 1976 menjadi 26,6 juta ton dalam tahun 1984, sementara impor dari negara-negara sosialis naik dari 30,7 juta ton menjadi 63,9 juta ton dalam waktu yang sama. Bagian OPEC dalam impor minyak dan gas OECD masih setinggi 58% dalam tahun 1984.


333

Tabel Negara-Negara Produsen Minyak OPEC (Tahun 1973) Produksi Klasifikas i

Juta Ton

%Pasa ran

Kelompok I Qatar Abu Dhabi Lybia Kuwait

27 63 105 152

1,8 4,2 7,0 10,0

Arab Saudi

377

25,0

Cadangan Juta Ton

850 2.850 3.370 10.06 0 19.28 0

%Pasa ran

Jangka Waktu Persedia an Tahun

1,5 5,1 6,0 17,9

31 45 32 66

34,4

51

Kelompok II Aljazair 51 3,4 1.040 1,9 20 Irak 97 6,4 4.280 7,6 44 Venezuela 176 11,6 2.000 3,6 11 Iran 294 19,5 8.220 14,6 28 Kelompok III Indonesia 66 4,3 1.430 2,5 22-25 Nigeria 102 6,8 2.740 4,9 27 Total 1.51 100,0 56.12 100,0 37 OPEC 0 0 Total 2.359 71.900 Dunia Sumber: IBRD-Report: Prospect for the Developing Countries, 9 Juli 1974.

Catatan: • Kelompok I: diperkirakan akumulasi besar dalam cadangan devisa, karena hanya sebagian kecil

334


dari hasil minyak akan dapat dipergunakan untuk pembangunan dalam negeri. • Kelompok II: keadaan mengenai devisa dan pembangunan dalam negeri antara I dan III. • Kelompok III: seluruh hasil minyak dibutuhkan untuk pembangunan. IDB (Islamic Development Bank) Organisasi dan Manajemen IDB terdiri dari98: (1). Dewan Pengarah/Gubernur (the Board of Governor); (2). Dewan Direksi Pelaksana/Dewan Direktur Eksekutif (the Board of Executive Directors); (3). Presiden. Dewan Pengarah/Dewan Gubernur (the Board of Governor) Dalam pasal 28 the Article of Agreement of the IDB ditetapkan bahwa dalam setiap Sidang Tahunan Dewan Gubernur akan ditunjuk seorang Guberrnur sebagai ketua yang mengkoordinir kebijakan operasional IDB selama jangka waktu 1 tahun. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua akan dibantu oleh 2 orang Wakil Ketua. Tugas dan Fungsi Dewan Gubernur meliputi: (1). Memberikan suara untuk masuknya suatu negara menjadi anggota IDB; (2). Meningkatkan atau menurunkan besarnya modal yang ditempatkan; (3). Memberhentikan suatu negara dari keanggotaan; (4). Memili dan mengangkat Presiden, Direktur Eksekutif; (5). Menentukan besarnya gaji dan honor bagi manajemen dan Direktur eksekutif; (6). Mensyahkan laporan yang telah diaudit. Setiap negara anggota berhak menunjuk wakilnya yang duduk di Dewan Gubernur IDB, 98

Nanang Zainal Arifin SE, Organisasi dan Operasional IDB.


335

sebagian besar adalah Menteri Keuangan. Pemerintah Indonesia menunjuk Menteri Keuanagan sebagai the IDB Governor for Indonesia dan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sebagai the Alternate Governor. Dewan Direksi Pelaksana/Dewan Direktur Eksekutif (the Board of Executive Directors). Dewan Direksi Pelaksana/Dewan Direktur Eksekutif dipilih atas persetujuan minimal 2/3 dari anggota Dewan Gubernur IDB untuk jangka waktu 3 tahun hijriyah dan tidak boleh dirangkap oleh orang yang dalam waktu bersamaan duduk sebagai Gubernur IDB. Presiden adalah pelaksana utama Bank dan dipilih oleh Dewan Gubernur untuk masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Presiden melaksanakan kegiatan bisnis Bank dibawah arahan Dewan Direktur Eksekutif. Dalam kegiatan bisnisnya, Presiden dibantu oleh tiga orang Wakil Presiden dan dapat dipilih kembali dengan tugasnya menjalankan wewenang dan melaksanakan fungsi-fungsi dalam administrasi Bank, sesuai dengan ketentuan Dewan Direktur Eksekutif. Operasi kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Islamic Developmeng Bank (IDB) dibagi kepada tiga kategori yaitu sebagai berikut: (1). Pembiayaan Proyek dan Operasi Bantuan Teknis. Berbagai bentuk pembiayaan proyek oleh IDB seperti Pinjaman, Leasing, Installment Sale, Penjualan Saham, Istisna’ dan Bagi Hasil. Sementara itu operasi bantuan teknis (Technical Assistance TA) merujuk pada penyediaan keahlian teknis untuk membantu penyiapan dan pelaksanaan proyekproyek atau pengembangan kapasitas gedung dan sumberdaya manusia. Secara khusus TA disediakan untuk kegiatan-kegiatan seperti persiapan studi

336


kelayakan, perancangan detail, dokumen tender, bangunan kelembagaan, promosi perdagangan dan sebagainya. Kebanyakan operasi bantuan teknis adalah mendukung operasi-operasi pembiayaan proyek, khususnya di negara-negara anggota terbelakang. Bantuan teknis juga disediakan dibawah program kerjasama teknis (Technical Cooperation Program) dan melalui Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam (Islamic Research and Training Institute) dalam bentuk On-the-job training, bantuan tenaga ahli, seminar, simposium maupun lokakarya-lokakarya; (2) Operasi Pembiayaan Perdagangan. Operasi pembiayaan perdagangan ditujukan sebagai operasi penempatan investasi IDB atas dana-dana tidak segera diperlukan untuk jangka pendek dalam pembiayaan suatu proyek. Dengan operasi pembiayaan perdagangan ini, IDB dapat memajukan kerjasama diantara negaranegara anggota. IDB telah mengembangkan sejumlah pola yang didisain untuk membiayai perdagangan diantara negara-negara anggota, sebagai berikut: (a). Operasi Pembiayaan Perdagangan Impor (Import Trade Financing Operations). Tujuannya yaitu membantu negaranegara anggota dalam hal usaha pengembangan agar dapat memenuhi syarat-syarat sifat pembangunan impor. Disamping itu juga untuk menggalakkan agar perdagangan sedapat mungkin dilakukan diantara negara-negara anggota, serta menjadikannya sebagai model penempatan bagi dana-dana cair IDB dalam rangka menciptakan pendapatan bagi IDB; (b). Unit Pembiayaan Ekspor (Export Financing Scheme Operation). Export Financing Scheme bertujuan untuk memperluas kegiatan pembiayaan perdagangan IDB dalam


337

rangka mempermudah eskpor barang-barang dari negara-negara anggota. Pola ini dibuat sedemikian rupa untuk membiayai eskpor barang-barang nontradisional yang mereka produksi kepada negaranegara anggota OKI yang lain. Jangka waktu pembayaran kembali untuk EFS ini bisa mencapai 10 tahun untuk barang-barang modal seperti kapal, mesin-mesin, dan sebagainya; (c). Portfolio Investasi dan Pembangunan Bank-Bank Islam (IBP). Merupakan suatu dana mandiri yang diluncurkan oleh IDB dalam hubungannya dengan bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Baik kekayaan dan hutangnya benar-benar terpisah dari kekayaan dan hutang IDB. Dalam hal ini IDB mengurus operasi IBP sebagai Mudharib. IBP memberikan pembiayaan jangka-pendeknya dalam bentuk murabahah bagi membelanjai operasi perdagangan. IBP juga memberikan sejumlah pembiayaan jangka-menengah maupun jangka panjang seperti Penjualan Angsuran, Leasing, Ijarah dan Istisna’ dengan masa jatuh tempo hingga 12 tahun. Klien yang menjadi target utama IBP adalah sektor swasta di negara-negara anggota IDB meskipun permohonan pembiayaan yang diterima dari sektor pemerintah dari negara-negara tersebut juga akan dipertimbangkan; (d). Unit Investasi Dana IDB (UIF). Adalah sebuah seksi dana amanah IDB yang mulai beroperasi tahun 1410 Hijriah (1990 Masehi). Seksi dana tersebut adalah sebuah jendela sektor swasta IDB yang diurus sebagai sebuah seksi atau organ yang mandiri dalam IDB. Organ itu dibentuk dengan tujuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara-negara anggota melalui pengumpulan tabungan para investor individual maupun institusional, dan

338


menginvestasikannya kembali ke dalam proyekproyek yang produktif di negara-negara anggota. Operasi Khusus (Dana Waqaf). IDB telah memiliki Dana Waqaf yang didirikan pada tahun 1399 Hijriah (1979 Masehi). Dana tersebut dikelola secara terpisah dari sumber-sumber keuangan biasa, dengan tujuan sebagai berikut: ( 1). Pemberian fasilitas penelitian dan pelatihan dalam rangka membantu dan membimbing negara-negara anggota untuk melakukan re-orientasi kegiatankegiatan perekonomian, keuangan, dan perbankan mereka sesuai kehendak syariah Islam; (2). Penyediaan bantuan berupa barang-barang dan jasa yang sesuai kepada negara-negara anggota dan masyarakat Muslim lainnya yang ditimpa malapetaka dan bencana alam; (3). Penyediaan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota bagi kemajuan dan kelangsungan dakwah Islam. 4. Penyediaan bantuan keuangan bagi peningkatan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Muslim di negaranegara bukan anggota. OECD (Organization for Econimic Cooperation and Development) Sebanyak 29 negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan lima negara lain yang bukan anggota, sepakat untuk melawan para skeptic dengan menendatangani hasil Konvensi Melawan Suap terhadap Pejabat Publik Asing (The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials) pada Desember 1997. Konvensi OECD telah meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya system anti suap yang efektif di berbagai Negara dengan system hokum yang berbeda-beda


339

Kelompok kerja OECD telah diberi wewenang untuk menjalankan suatu mekanisme pengawasan atau pelaksanaan konvensi sambil melakukan evaluasi terbatas yang hasilnya akan dijadikan masukan bagi proses evaluasi kolektif. Kelompok kerja OECD juga memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan sector swasta dan masyarakat, seperti mengenai akses mereka terhadap sumber-sumber informasi dan kemungkinan mereka terlibat dalam memberikan input yang penting. Dala hal ini, Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce) telah menerapkan model yang disebut sebagai “Aturan Pelaksanaan untuk Memerangi Tindakan Penyuapan dan Pemerasan” yang secara tegas melarang adanya tindakan suap.99 UN-ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) UN-Ecosoc atau biasa disebut dengan Ecosoc saja adalah Dewan Ekonomi dan Sosial yang terdiri atas 27 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial: (1) Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia; (2) Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum; (3) Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya; (4) Dalam 99

Nancy Zucker Boswell, Cara Baru Memberantas Korupsi, (Jakarta: Lspeu Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.1, No.1, Januari-Maret 2000), h.66-67.


340

menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan khusus seperti: • FAO (Food and Agriculture Organisation); Organisasi Pangan dan Pertanian; • WHO (World Health Organisation); Organisasi Kesehatan Sedunia; • ILO (International Labour Organisation); Organisasi Buruh Internasional; • IMF (Intrenational Monetary Fund); Dana Moneter Internasional; • IAEA (International Atomic Energi Agency); Badan Tenaga Atom Internasional; • IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development); Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi; • UPU (Universal Postal Union) Perhimpunan Pos Sedunia; • ITU (International Telecommunication Union) Persatuan Telekomunikasi Internasional; • UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) Organisasi PBB yang mengurus para pengungsi; • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultuural Organisation) Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan; • UNICEF (United Nations Children Fund) Badan PBB yang mengurusi anak-anak; • GATT Persetujuan tentang tarif dan perdagangan.100 GATS (General Services) 100

Agreement

on

Tariffs

in

Diperoleh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Ekonomi_ dan_Sosial_PBB.


341

Liberalisasi akan membawa beberapa dampak positif bagi pengguna jasa, baik untuk produk penyedia jasanya, mendorong terjadinya flight to quality, serta memacu ke persaingan usaha yang lebih tertib dan good corporate governance. Liberalisasi juga akan memperluas kesempatan lapangan kerja bagi para professional dan skilled labors, yang memungkinkan terjadinya arus masuk modal luar serta memacu ke pengembangan teknologi, informasi dan manajemen yang lebih baik di tingkat global. Prinsip GATS yang terkait dengan jasa transportasi laut dibicarakan pada akhir Putaran Uruguay tepatnya pada pertemuan tingkat menteri di Marakesh pada 12 – 15 April 2004, Komite negosiasi perdagangan mengadopsi keputusan pada Negotiation Group on maritim Transport Services (NGMTS) dan memberi mandat agar grup melakukan negosiasi jasa maritim dan dijadwalkan pada Juni 2006. Dalam pembicaraan tersebut diharapkan adanya negosiasi komprehensif yang meliputi pengapalan internasional, jasa-jasa pendukung, dan akses untuk menggunakan fasilitas pelabuhan. Indonesia turut dalam NGMTS tersebut sebagai anggota penuh. Pada kenyataannya para anggota gagal menyetujui paket komitmen yang berkaitan dengan jasa transportasi laut dalam NGMTS tersebut. Baru-baru ini berdasarkan pembahasan APEC disepakati mengenai tingkat kwalitas dan keamanan jasa pelabuhan harus berstandar internasional. Tampaknya hal ini akan menjadi masalah yang menghadang bagi Indonesia dalam bersaing dengan negara lain. Dalam perkembangan jasa transportasi udara, Indonesia telah mengikuti prinsip dan teknik


342

pemanduan angkutan udara internasional yang disusun ICAO (International Civil Aviation Organization). Implikasi pelaksanaan ketentuan internasional terhadap aspek keselamatan penerbangan adalah pengelola bandara harus memenuhi persyaratan pembangunan dan pengoperasian fasilitas bandar udara serta pelayanan pemanduan navigasi penerbangan (Air Traffic Services/ATS) yang meliputi Aeronautical Flight Information Services (AFIS), Aerodrome Control (ADC), Approoach Area (APP), dan Area Control Centre (ACC).101 Prinsip-prinsip dasar GATS yaitu:102 1. GATS mencakup seluruh sektor jasa yang diperdagangkan secara internasional. 2. Perlakuan most favoures nation (perlakuan sama bagi semua) berlaku bagi seluruh sektor jasa kecuali sektor-sektor yang masih dinyatakan dikecualikan untuk sementara. 3. Peraturan perundangan seluruh negara anggota harus transparan, yang mana diperlukan inquiry points di setiap negara. GATS mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka utuk semua pihak. 4. Peraturan harus obyektif dan beralasan. 5. Pembayaran internasional secara umum tidak terbatas. 6. Komitmen suatu negara (individual countries commitment) harus sebagai hasil perundingan dan diikat. 7. Liberalisasi progresif melalui perundingan 101 102

[email protected] Ibid.


343

lebih lanjut.

1




344

Bagian Tiga.

Bab 14 Globalisasi Ekonomi Globalisasi Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum


345

memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Mitos yang hidup selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Anggapan atau jalan pikiran di atas tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. John Naisbitt (1988), dalam bukunya yang berjudul Global Paradox ini memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt (1988) mengemukakan pokokpokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini dimaksudkan kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negaranegara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari

346


sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia Hilir mudiknya kapalkapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia. • Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. • Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan eprdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). • Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi


347

dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. • Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Setiap beberapa ratus tahun dalam sejarah manusia, transformasi hebat terjadi. Dalam beberapa dekade saja, masyarakat telah berubah kembali baik dalam pandangan mengenai dunia, nilai-nilai dasar, struktur politik dan sosial, maupun seni. Lima puluh tahun kemudian muncullah sebuah dunia baru. Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu bentuknya adalah

348


ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Misalnya, Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital (mampu mencetak lebih efesien dan bermutu tinggi) sementara Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk kainnya. Dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produksi kainnya dan mengalihkan faktor-faktor produksinya untuk memaksimalkan produksi kamera digital, lalu menutupi kekurangan penawaran kain dengan membelinya dari Indonesia, begitu juga sebaliknya. Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan larangan tersebut, mereka menginginkan dilakukannya kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat. Karena permintaan meningkat, kemakmuran akan meningkat dan begitu seterusnya. Beberapa kelompok pro-globalisme juga mengkritik Bank Dunia dan IMF, mereka berpendapat bahwa kedua badan tersebut hanya mengontrol dan mengalirkan dana kepada suatu negara, bukan kepada suatu koperasi atau perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak pinjaman yang mereka berikan jatuh ke tangan para diktator yang kemudian menyelewengkan dan tidak


349

menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, meninggalkan rakyatnya dalam lilitan hutang negara, dan sebagai akibatnya, tingkat kemakmuran akan menurun. Karena tingkat kemakmuran menurun, akibatnya masyarakat negara itu terpaksa mengurangi tingkat konsumsinya; termasuk konsumsi barang impor, sehingga laju globalisasi akan terhambat dan -menurut mereka -mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk dunia. Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orangorang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Antiglobalisasi" dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbedabeda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hakhak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Namun, orang-orang yang dicap "antiglobalisasi" sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya. Globalisasi Politik dan Pinjaman Luar Negeri Globalisasi politik berawal dari dicetuskannya Teori globalisasi oleh Cochranre dan Pain. Cochrane

350


dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teroritis yang dapat dilihat, yaitu: (1) Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut; (2) Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab; (3) Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi); (4) Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos sematau atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital; (5) Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah


351

sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai "seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung". Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benihbenih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang. Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluroh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.

352


Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indinesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur. Globalisasi Ekonomi Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana


353

negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batasbatas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: (1) Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global; (2) Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja; (3) Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan

354


dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara; (4) Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas; (5) Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negaranegara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global; (6) Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Pandangan ini sesuai dengan teori 'Keuntungan Komparatif' dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi


355

dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi

356


menggunakan tarif yang tingi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (infant industry). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industriindustri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat. Globalisasi cenderung menaikkan barangbarang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah bak dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor


357

keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilainilai maupun persepsi berkaitan dengan aspekaspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari

358


persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W. Pye, 1966 ). Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.103 Kemenangan Kapitalisme atas Komunisme Kemenangan kapitalisme atas komunisme di awal tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya kekuatan Blok Timur dan bubarnya Uni Soviet. Hal ini telah merubah konstalasi sistem politik internasional dari bipolar ke unipolar (berakhirnya sistem balance of power) dengan tampilnya Amerika Serikat sebagai superpower tunggal dunia yang menerapkan politik hegemoni. Jauh sebelum jatuhnya kekuatan komunisme di Eropa Timur, Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet pada masa itu mendengungkan ide “glasnost” dan “perestroika” yang pada akhirnya ide ini berdampak pada runtuhnya kekeuatan ideologi komunisme di Eropa Timur. Munculnya Liberalisme Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra103

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi"


359

kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas. Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orangrang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan. Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan. Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan kehidupan sendiri". Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak

360


dinamis. Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih 'dikuasai' wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan. Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitasfasilitas sosial lainnya. Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan Hayek pada tahun 1944, The Road Of Serdom, yg menolak pasalpasal tentang kesejahteraan dinilai janggal. Tulisan Hayek ini menghubungkan antara pasal-pasal kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan


361

kebebasan individualisme.104 Doktrin liberal lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada Negara. Dalam doktrin liberal klasik, masyarakat pada dasarnya dianggap mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan Negara baru ikut campur tangan hanya jika usaha-usaha masyarakat yang bersifat sukarela mengalami kegagalan.105 Kebangkitan Neo-Liberalisme Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui caracara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi 104

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme" William Ebenstein dan Edwin Fogelman, Isme-Isme Dewasa Ini, (Jakarta: Erlangga, 1987), h.190. 105

362


kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi. Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negaranegara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutusekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank. Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul "Anarchy, State, and Utopia", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah "Reaganomics". Di


363

Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek "Thatcherisme". Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme". Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usahausaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan. Revolusi neoliberalisme ini bermakna

364


bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakankebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitasfasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas


365

ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional. Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah. Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.106 Perusahaan Multinasional Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan 106

Diperoleh "http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme"

dari

366


seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.107 Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Anti-Globalisasi Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orangorang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).108 "Antiglobalisasi" dianggap oleh sebagian orang 107

Diperoleh dari "http:/ /id.wikipedia.org /wiki/ Perusahaan_ multinasional" 108 Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Antiglobalisasi"


367

sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbedabeda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hakhak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Namun, orang-orang yang dicap "antiglobalisasi" sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya. Ideologi dan tema perjuangan dalam gerakan ini agak unik. Gerakan antiglobalisasi berkembang pada akhir abad ke-20 untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Para anggota gerakan anti-globalisasi ini biasanya mendukung alternatif-alternatif sosialis atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis, dan berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Dukungan untuk LSM hak asasi manusia adalah batu penjuru yang lain dari agenda gerakan anti-globalisasi. Mereka mendukung hak-hak buruh, gerakan untuk pelestarian lingkungan hidup, feminisme, kebebasan untuk migrasi, pelestarian budaya masyarakat adat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keamanan makanan, dan mengakhiri atau memperbarui kapitalisme. Banyak dari para penentang antiglobalisasi ini adalah veteran dalam

368


kampanye-kampanye dengan tema tunggal, termasuk aktivis anti penebangan liar, upah yang layak, mengorganisasi serikat buruh, dan kampanye anti-pabrik garmen biaya rendah. Meskipun kebanyakan anggota gerakan menganggap kebanyakan atau semua tujuan yang disebut di atas saling melengkapi yang lainnya, sejumlah masalah (dan kadang-kadang masalah yang kontradiktif) telah membangkitkan kritik bahwa gerakan ini tidak memiliki tema perjuangan yang konsisten, utuh, atau realistik. Meskipun para pendukung gerakan ini sering bekerja bersama-sama, gerakan itu sendiri heterogen. Ia mencakup pemahaman yang berbedabeda dan kadang-kadang malah saling berlawanan tentang proses globalisas, dan memadukan visi-visi, strategi, dan taktik alternatif. Banyak dari kelompok dan organisasi ini yang dianggap sebagaib agian dari gerakan ini tidak dibentuk sebagai antiglobalis, tetapi mempunyai akar dalam berbagai gerakangerakan sosial dan politk yang telah ada sebelumnya (kecuali mungkin ATTAC). Pendahulu gerakan antiglobalisasi ini adalah gerakan 1968 di Eropa dan protes melawan Perang Vietnam di Amerika Serikat. Gerakan antiglobalisasi seperti yang dikenal sekarang berasal dari bertemunya berbagai pengalaman politik ini ketika para anggotanya mulai melakukan unjuk rasa bersama pada pertemuan-pertemuan internasional seperti pertemuan WTO 1999 di Seattle atau Pertemuan Puncak Genoa G/8 Oposisi terhadap lembaga keuangan internasional dan perusahaan transnasional. Pada umumnya, para pengunjuk rasa percaya bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional dan


369

perjanjian-perjanjian internasional merusakkan metode-metode pengambilan keputusan lokal. Banyak pemerintah dan lembaga-lembaga perdagangan bebas yang dilihat bertindak untuk kebaikan perusahaan-perusahaan transnasional (atau multinasional) (misalnya Microsoft dan Monsanto). Perusahaan-perusahaan ini dianggap mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia: bergerak bebas melintasi perbatasan, menggali sumber-sumber alam yang diingini, dan memanfaatkan keanekaragaman sumber-sumber manusia. Mereka dianggap mampu bergerak terus setelah melakukan kerusakan yang permanen terhadap modal alam dan keanekaragaman hayati suatu negara, dalam cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warganegara di tempat itu. Para aktivis juga mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan itu memaksakan suatu "monokultur global". Karenanya, tujuan bersama dari sebagian gerakan itu adalah mengakhiri status hukum perusahaan-perusahaan itu sebagai subyek hukum dan pembubaran atau pembaruan dramatis atas Bank Dunia, IMF, dan WTO.




370

BAB 15 Ekonomi Islam Sebagai Anti-Tesa Ekonomi Kapitalisme Global Ekonomi Islam versus Ekonomi Kapitalisme Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis sangat mendasar. Di mana kapitalisme mengacu pada prinsip mendapat keuntungan dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya terbatas. Sistem ekonomi ini sangat materialistik, yang dibangun dan ditegakan atas dasar pengkultusan terhadap kebebasan individu dan terlepas dari semua ikatan nilai. Setiap individu bebas memiliki, mengembangkan dan menafkahkan dengan berbagai sarana yang dimiliki


371

tanpa adanya aturan dan pembatasnya (frame of game).109Adapun hak masyarakat atas hartanya dan di dalam pengawasannya serta perhitungan atas kepemilikannya, pengembangan dan pendistribusiannya, adalah hak yang lemah. Bahkan hampir tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sementara dari hati nurani (humanistik) mereka tidak lagi memiliki rasa pengawasan dan tanggung jawab yang menjadikannya menghormati kebenaran dan memeliharanya. Bahkan setiap saat mereka berusaha sedapat mungkin untuk lolos dari pengawasan hukum, khususnya tentang pajak dan permainan kotor lainnya (decoy of political). Berbeda jelas dengan Islam, sungguh telah kita lihat bahwa dia meletakkan batas-batas atas pemilikan (hak milik) dan karya, juga batas-batas dalam pengembangan, pengeluaran, pendistribusian dan pembelajaannya. Islam jelas menghampus bentuk kepemilikan yang mutlak secara individu, juga mengharamkan riba, menimbun, menipu dan lain sebagainya yang menafikan (mengesampingkan) akhlaq dan bertentangan dengan kemaslahatan umum. Sistem ekonomi Islam mengacu pada prinsip kempemilikan itu, hanya Allah dan manusia hanya dipercaya untuk mengoptimalkan harta yang bersifat amanah itu untuk kepentingan umum dan menjaga fitrahnya manusia. 110 Islam juga dengan jelas memberi hak kepada seorang hakim syar’i yang melaksanakan hukum Allah untuk mencabut pemilikan seseorang, apabila 109

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h. 91. 110 Yusuf Qardhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam AlQur’an dan Sunnah, (Solo: Citra Islam Press, 1997), h. 250.


372

bertentangan dengan kemaslahatan umat. Juga melarang memberi wewenang kepada yang belum sempurna akalnya, mengahmbur-hamburkannya (Ria) dan menahan mereka untuk tidak mempergunakan harta yang hakekatnya merupakan harta masyarakat atau harta Allah SWT menurut prinsip “Istikhlaf” (amanah).111 Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sistem ekonomi kapitalisme dapat dikatakan mendominasi praktik ekonomi di berbagai belahan bumi ini, karena “terbukti” bahwa sistem ini lebih menjanjikan kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan semua sistem perekonomian. Sementara itu, aliran sosialisme tampak menjadi semakin kurang populer, karena terbukti dari beberapa negara yang menerapkannya, tingkat kemakmuran yang dicapai, kalah jauh dari negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu, dapat disaksikan akhir-akhir ini semakin banyak negara yang mengalihkan sistem ekonominya menjadi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis telah dianggap berhasil dalam mencapai tujuannya, walaupun dibeberapa negara lain masih terjadi ketimpangan. Geliat kebangkitan Islam telah mendorong mengemukanya sistem ekonomi yang lebih menjanjikan, yakni sistem eknomi Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan di antara berbagai pihak termasuk perbedaan pendapat di kalangan para pakar Muslim sendiri yang ternyata masih ada sebagian kalangan, yang mempertanyakan apakah perlu dipakai istilah “sistem ekonomi Islam”. Ekonomi Islam Versus Ekonomi Liberalisme 111

Ibid.


373

Ekonomi liberalisme sangat kontras berbeda dengan sistem ekonomi Islam, baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Secara singkat perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi liberalisme adalah sebagai berikut:


374

Tinjauan Asas Filosofi Asas Kepentingan Sistem Perbankan

Ekonomi Islam Ilahiyah Kolektivisme Syariah

Ekonomi Liberalisme Materialisme Individualisme Konvensional

Berdasarkan uraian singkat perbedaan antara ekonomi Islam dan Liberalisme di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam bersumber pada asas Ilahiyah yang memandang bahwa materi hanya sebatas sarana hidup di dunia dan bukan sebagai tujuan yang hakiki. Sedangkan sistem ekonomi liberalisme yang bersumber pada asas materialisme memandang bahwa materi merupakan tujuan yang menentukan eksistensi status seseorang di tengah masyarakat dan memandang urusan agama terpisah dari urusan dunia (sekulerisme). Ekonomi Islam didasari oleh kepentingan kolektif sebagaimana diwujudkan dalam sistem pengaturan zakat yang dapat membantu kaum ekonomi lemah dan bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia agar sadar akan hak dan kewajibannya selama hidup di dunia. Sedangkan ekonomi liberalisme yang didasari oleh kepentingan individualisme memberikan kebebasan bagi tiap-tiap individu untuk berkopetisi secara bebas dalam memperoleh kekayaan semaksimal mungkin yang berdampak bagi timbulnya gap/ jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Dalam hal ini golongan kaya tidak bertanggung jawab apalagi wajib membantu golongan miskin. Ekonomi Islam menganut sistem perbankan syariah; yaitu mengharamkan adanya riba untuk uang nasabah yang disimpan di bank atau Baitul mal. Hal


375

ini ditetapkan karena bunga bank dinilai sebagai passive income, artinya tanpa bekerja seorang nasabah dapat memperoleh keuntungan maksimal dari persentase bunga tabungannya di bank, sementara Islam mewajibkan seseorang bekerja keras dengan cara yang halal untuk mendapatkan penghasilan dan ini sudah menjadi karakter etika bisnis dalam perekonomian Islam. Namun dalam sistem perbankan syariah, keuntungan nasabah diperoleh dari sistem bagi hasil. Sementara itu ekonomi liberalisme yang menganut sistem perbankan konvensional, menghalalkan bunga sebagai imbalan jasa bagi nasabah. Ekonomi Islam versus Ekonomi Neo-Liberal Sistem ini disebut neo-liberal karena menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan seluruhnya dan intervensi sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Faktor determinan dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui caracara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Ekonomi Islam berpandangan bahwa sistem ekonomi neoliberal yang menolak intervensi

376


pemerintah dalam pasar ekonomi domestik akan memicu munculnya sistem monopoli dan oligopoli oleh pihak-pihak swasta sehingga cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak lebih terkonsentrasi di bawah kepemilikan segelintir orang. Hal ini dapat merugikan kepentingan umum dan menimbulkan penindasan golongan kaya terhadap golongan masyarakat kelas bawah. Sistem ekonomi Islam dengan tegas menentang praktekpraktek monopoli yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai etika fitrah kemanusiaan, karena monopoli merupakan manifestasi dari dominasi sifat keserakahan dan ketamakan faham materialisme. Islam menganut asas kepentingan kolektif, dimana roda perekonomian negara yang bertujuan untuk memakmurkan hajat hidup orang banyak diatur melalui mekanisme sistem zakat. Demikian pula halnya dengan dukungan kaum neoliberal terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang menggunakan cara-cara politis seperti tekanan ekonomi, diplomasi dan intervensi militer dalam pembukaan pasar luar negeri, oleh penganut sistem ekonomi Islam dipandang sebagai bentuk hegemoni dan dominasi sistem imperialisme moderen. Sistem imperialisme moderen pada implementasinya tidak jauh berbeda dengan imperialisme kuno yang dilandasi prinsip “Gold, Glory dan Gospel”. Gold berarti mencari sumber emas sebanyak-banyaknya sebagai simbol kemakmuran sebuah negara bangsa (nation-state) dengan melakukan ekspansi pasar dan eksplorasi sumber daya alam di negara-negara koloni atau jajahan. Glory berarti meraih kejayaan dengan membangun kekuatan angkatan perang atau militer untuk memperluas wilayah pengaruh (sphere of


377

influence) dan wilayah kekuasaan melalui jalan ekspansi dan invasi bahkan perang dengan negaranegara yang sama-sama memiliki kekuatan militer untuk mengokohkan eksistensi sebagai negara adidaya dunia (super power). Gospel berarti megobarkan misi penyebaran agama (Kristen/Nasrani) yang pada awalnya berkamuflase dalam bentuk misi perdagangan dan pada akhirnya setelah berhasil menaklukkan negeri koloni atau jajahan, misi gospel pun dilancarkan secara transparan. Bahkan di masa lalu misi gospel secara terang-terangan dilancarkan dengan mengobarkan “Perang Salib” (Crussade War) terhadap negerinegeri Muslim di benua Asia maupun Afrika. Kaum penganut neoliberal era kontemporer di wakili oleh Amerika Serikat dan para sekutunya telah menjadi pelopor dan aktor internasional dalam implementasi kebijakan imperialisme moderen dengan dalih untuk menciptakan Tata Dunia Baru (New World Order). Kebijakan luar negeri “gold” AS beserta para sekutunya pada zaman imperialisme moderen sekarang ini ditandai dengan dukungannya terhadap ekspansi MNC (Multi National Coorporation) dan TNC (Trans National Coorporation) ke negara-negara dunia ketiga. Kasus invasi AS ke Irak tidak sepenuhnya bermuatan politis, namun AS dan sekutunya mempunyai misi terselubung untuk mengamankan kepentingan investasi minyaknya di Timur Tengah yang dikelola oleh MNC-MNC nya di Irak. Minyak bumi sebagaimana diketahui memiliki eksistensi yang sangat vital dalam roda perekonomian suatu negara, khususnya dalam menopang industriindustri berat seperti pabrik baja dan persenjataan militer. Jadi keberadaan MNC-MNC AS dan para

378


sekutunya yang beroperasional di Irak atau negeranegara dunia ketiga lainnya mendapat dukungan penuh secara politis khususnya apabila dalam mengalami krisis ancaman. Jalan lain untuk memperluas ekspansi dan memperkuat dominasi MNC-MNC nya dalam mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam (natural source) dan menguasai pasar perdagangan internasional, AS beserta para sekutunya berupaya merekayasa aturan main (rule of game) dalam sistem tata ekonomi dunia baru, misalnya melalui organisasi GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan WTO (World Trade Organization) serta forum-forum internasional lainnya untuk mendukung kepentingan ekonomi internasionalnya seperti kebijakan pasar bebas, standarisasi mutu produk dan sebagainya yang sangat memberatkan bagi negara-negara berkembang dan sebaliknya justru menguntungkan MNC-MNC Asing, khususnya Barat sehingga “membunuh” daya saing negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju dalam tatanan ekonomi internasional. Tindakan AS dalam bentuk tekanan ekonomi seperti besarnya bunga pinjaman utang luar negeri terhadap negara-negara berkembang serta kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang menguntungkan MNC-MNC nya dalam ekonomi Islam dipandang sebagai praktek monopoli atau oligopoli yang pada dasarnya merupakan bentuk penindasan kaum yang kuat terhadap kaum yang lemah (political power). Kebijakan luar negeri “glory” AS sebagai negara super power dengan politik dominasi dan hegemoninya pada zaman imperialisme moderen sekarang ini, khususnya setelah bubarnya Uni Soviet yang menandai berakhirnya perang dingin (cold-


379

war) pada awal 1990-an, diimplementasikan melalui pembangunan industri-industri persenjataan militer dan invasi-invasi militer ke negeri-negeri Muslim seperti Somalia, Irak dan Afghanistan dengan melakukan politik “genocide” terhadap warga-warga muslim. Bahkan George W. Bush sebelum memulai invasinya ke Afghanistan menyatakan bahwa perang melawan Thaliban Afghanistan dan gerilyawan Osama Bin Laden sebagai “perang salib” (crussade war) terhadap Islam. Hal ini merupakan indikasi bahwa kebijakan “gospel” pula masih mewarnai kebijakan politik luar negeri negara Barat, khususnya AS. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa invasi militer AS ke negerinegeri Muslim seperti Irak juga didasari oleh kepentingan ekonomi, sebab menurut faham filsafat materialisme, materi merupakan hakekat kebutuhan dasar manusia sebagai infrastruktur utama yang menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Untuk menjaga kelangsungan kepentingan ekonomi dan misi “gospel” seperti kristenisasi di negara-negara dunia ketiga harus ditopang oleh kekuatan politik dan militer. Dalam pandangan ekonomi Islam, mekanisme persaingan pasar diawasi oleh pemerintah agar tidak terjadi praktek monopoli dan oligopoli. Negara juga mengakui kekayaan milik pribadi dan memberlakukan zakat maal bagi golongan yang mampu. Islam mengharamkan penindasan dengan kekuatan politik atau militer yang mengintervensi mekanisme pasar perdagangan internasional sebagaimana yang difahami oleh penganut ekonomi neoliberalisme. Tingkat dependensi negara-negara berkembang terhadap negara maju seperti AS sangat tinggi, khususnya dalam hal pinjaman utang luar negeri.

380


Kondisi ini sering dijadikan alat pressure negaranegara maju terhadap negara-negara berkembang agar negara-negara berkembang mematuhi kesepakatan kendatipun dengan terpaksa baik bersifat politis atau ekonomis yang diajukan oleh negara-negara maju seperti AS agar kepentingan ekonomi internasionalnya dapat terpenuhi. Sistem ekonomi Islam hanya menghalalkan persaingan ekonomi secara sehat dan mengharamkan tindakan penekanan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah secara politis, ekonomis dan militeristik dalam mengintervensi mekanisme pasar baik domestik maupun internasional. Perkembangan Ekonomi Internasional Krisis ekonomi Asia yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ketingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Misalnya IMF, dalam World Economic Outlook edisi Mei 1998, merevisi kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sekitar 3 persen dari perkiraan 3,5 persen pada bulan Desember 1998 dan 4,25 persen pada bulan Oktober 1998. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan terjadi pada negara-negara yang tahun ini masih mengalami krisis ekonomi, yaitu Indonesia, Korea, dan Thailand. Negara-negara ini akan mengalami penurunan yang tajam pada sisi permintaan domestik dan impornya. Pada skala yang lebih kecil, penurunan pertumbuhan juga akan terjadi pada Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Di antara negara maju, prospek jangka pendek Jepang nampak memburuk. Terkait dengan berbagai kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara-


381

negara Asia yang merupakan mitra dagang utamanya, pemulihan ekonomi Jepang terhambat karena berbagai persoalan ekonomi domestik, seperti sektor keuangan yang lemah dan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang yang macet, keterlambatan penerapan reformasi struktural, serta berkurangnya rangsangan fiskal dalam tahun 1997 seperti peningkatan pajak konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negaranegara di Amerika Utara dan Eropa Barat tetap pada tingkat yang terjaga. Kondisi permintaan domestik yang kuat di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggeris serta beberapa negara Eropa Barat lainnya diharapkan dapat mendorong perbaikan posisi neraca pembayaran yang diperlukan negara-negara Asia sehubungan dengan menurunnya aliran modal asing masuk ke kawasan tersebut. Negara-negara Asia yang sedang mengalami proses restrukturisasi berpeluang untuk meningkatkan ekspor ke negaranegara maju tersebut. Meskipun sejauh ini krisis negara-negara Asia masih terbatas pengaruhnya pada pertumbuhan dunia, namun demikian kondisi krisis ini bersamasama dengan penurunan harga minyak bumi dapat menyebabkan perubahan yang cukup luas terhadap perkembangan perdagangan dunia. Beberapa negara mungkin mengalami akibat yang menyakitkan. Negara-negara tersebut diharapkan tidak mengadakan hambatan perdagangan ataupun depresiasi nilai tukar yang berlebihan untuk meningkatkan daya saingnya. Reaksi defensif ini akan berakibat ‘counterproduktif’, memperlambat proses keluar dari krisis, dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi dunia. Krisis ekonomi di beberapa negara Asia (Korea


382

Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand) memberikan efek pada pasar komoditi dunia melalui beberapa saluran, seperti yang disampaikan dalam buletin Commodity Markets and The Developing Countries edisi Februari 1998 dari Bank Dunia. Pertama, harga-harga komoditi ekspor ke lima negara yang mengalami krisis akan turun dalam dollar AS karena adanya devaluasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditi impor yang naik akan mengurangi permintaan akan impor. Ketiga, dua efek terdahulu akan memberikan pengaruh pula pada pertumbuhan ekonomi negara lain dengan besaran yang berbedabeda. Keempat, harga komoditi yang turun pada pasaran dunia akan mengurangi pula pendapatan ekspor negara-negara lain. Tabel Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 1997 - 1998 Kelompok Negara

1997 1998

Output Dunia

4,1

3,1

Kelompok Negara Maju

3,0

2,4

Amerika Serikat

3,8

2,9

Jepang

0,9

0,0

Jerman

2,2

2,5

Perancis

2,4

2,9

Itali

1,5

2,3

Inggeris

3,3

2,3

Kanada

3,8

3,2

Kelompok Negara Berkembang (Asia)

6,7

4,4

Bangladesh

5,5

5,2


383

China

8,8

7,0

India

5,6

5,2

Indonesia

5,0

-5,0

Malaysia

7,8

2,5

Pakistan

3,5

5,5

Filipina

5,1

2,5

Thailand

-0,4

-3,1

Vietnam

7,5

5,0

Sumber: World Economic Outlook, May 1998, IMF

Komoditi pertanian merupakan komoditi yang banyak terpengaruh krisis ekonomi seperti karet alam, kayu tropis, dan padi. Indonesia, Thailand, Malaysia merupakan negara penghasil dan eksportir sebagian besar komoditi tersebut. Sebagai contoh adalah meningkatnya ekspor beras Thailand sekitar 100 persen dalam bulan Januari 1998 dibanding bulan yang sama pada tahun 1997 sebagai akibat dari menurunnya harga beras ekspor sekitar 18 persen. Peningkatan ekspor beras Thailand ini mungkin akan mengurangi peluang pasar ekspor Pakistan dan India.




384

Bagian Empat. Bab 16 Kesimpulan Refleksi Teoritis Berbicara mengenai ekonomi Internasional, kita tidak lepas dari ekonomi globalisasi yang sangat dipengaruhi oleh iklim ekonomi dan politik. Dua mata ratai yang sangat berhubungan erat dalam satu kesatuan integral dalam menciptakan satu kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Dalam usaha mencari suatu kerangka bagi hubungan politik dan ekonomi internasional yang dapat tahan lama, maka dua dimensi yang kaitmengait tersebut dapat diambil sebagai asumsi dasar, yaitu:112 112 Catatan di bawah ini dijadikan sebagai dasar untuk diskusi pada seminar di adakan di Centre d’Etude de Politique Etrangere/CSIS di Paris pada tanggal 16 November 1976. Perhatian lebih banyak ditujukan kepada kekuatan-kekuatan dan arah perkembangan yang mendasarinya daripada masalahmasalah khusus yang menjadi seperangkat pokok acara yang standar pada konprensi-konprensi internasional mengenai


385

1. Kebijaksanaan pemerintah nasional yang ditempuh oleh pemerintah dari Negaranegara berkembang terhadap dan di dalam masyarakat mereka masing-masing dan sekaligus. 2. Baru dimulainya suatu kerangka internasional yang menunjang pelaksanaan yang konsisten bagi kebijaksanaan nasional yang demikian. Inti dari tujuan pokok dalam konteks di atas dari meliputi:113 1. Penghapusan kemiskinan absolute yang dialami dua pertiga atau lebih dari umat manusia pada waktu ini. 2. Pengurangan ketimpangan relatif, yaitu memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, baik antara yang kaya dan yang miskin, baik antara hubungan antara bangsa yang kaya dan yang miskin, maupun dalamhubungan perbedaan antara lapisan tipis orang kaya dan rakyat banyak yang terdapat dalam masyarakat di negaranegara berkembang. Hanya dalam hubungan tujuan-tujuan tersebut, yang perlu diperinci lebih lanjut dalam sasaran-sasaran operasional, baru ada artinya polarisasi “Utara-Selatan”. 113 Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan alternatif, (Jakarta: LP3ES, 1983), Sumitro Djojohadikusumo, “Menuju Tata Ekonomi Internasional,” hlm. 253.

386


untuk berbicara dan memikirkan tentang tata “baru” ekonomi internasional. Untuk itu, sangat diperlukan adanya pola-pola pembangunan dan arah pertumbuhan yang jelas, cermat dan berkesinambungan. Ini Suatu penilaian kembali yang seksama tentang pola-pola pembangunan dan arah pertumbuhan yang sedang dilakukan pada saat ini. Hal ini meliputi suatu reorientasi strategi dan tujuan dalam konteks social yang lebih luas dan menyeluruh. Yang sangat utama, suatu perbaikan dalam tingkat hidup manusia di negara-negara berkembang khususnya adalah melalui akselerasi pertumbuhan dengan keadilan. Tekanan lingkungan dan kerusakan ekologi di dunia yang sedang berkembang tidak disebabkan oleh laju pertumbuhan yang pesat tetapi oleh karena stagnasi dan kemandegan. Kehidupan manusia juga mengalami kerusakan karena terbawa oleh arus kemiskinan absolute, kekurangn gizi, dan ketimpangan yang besar dalam pembagian kekayaan dan pendapatan. Dengan demikian permasalahannya bukanlah laju pertumbuhan, apalagi laju pertumbuhan setinggi nol yang mengingat kenyataan yang ada, adalah sama dengan pembekuan status-quo dengan segala ketimpangan yang membuat orang putus asa.114 114

Ada keharusan akan suatu jalan keluar social dari perangkap kemiskinan absolute.


387

Secara logikanya, tetap selalu melaksanakan bahwa jalan keluarnya sebagai suatu proses pertumbuhan yang dipercepat dan oleh karena itu penggunaan sumber-sumber daya yang terus menerus dan mungkin lebih intensif, meskipun melalui jalan yang berlainan dan pola yang berlainan, yang harus menjamin tersedianya sumber-sumber daya untuk masa yang tidak terbatas. Untuk merusak proses kausal yang berlingkaran dengan efek kumulatif 115 yang menekan seluruh system social dan sekaligus untuk menanggulangi kemerosotan lingkungan, maka tidak ada jalan lain selain mempercepat pembangunan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada dengan pemborosan yang sesedikit mungkin untuk manfaat sebanyak mungkin orang. Ini tentu berarti reorientasi dalam strategi dan tujuan pembangunan yang drastis, dimana gejala social seperti kemiskinan dan pengangguran serta penghapusannya dianggap sebagai prioritas ekonomi yang utama. Dengan demikian proses pertumbuhan dijadikan suatu fungsi dari kebijaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan dan 115

Gunnar Myrdal, Environment and Economic Growth (Lingkungan dan Perkembangan Ekonomi), Commemorative Lecture, Internasional Conference on Environment ( pada ceramah untuk memperingati Konferensi Internasional tentang Lingkungan), diselenggarakan oleh Nihon Keizai Shimbun, Tokyo, 26-28 Mei 1976.

388


kesempatan bekerja yang mendapat bayaran. Dengan perkataan lain struktur produksi dan penggunaan sumber-sumber daya produktif (sumber daya manusia, sumber daya alam, modal teknologi) harus diatur atau diatur kembali dengan memperhitungkan tujuan dan prioritan kebijaksanaan tersebutdi atas. Yang dikemukakan di atas pada umumnya telah diterima sebagai suatu konsep oleh Negaranegara Dunia Ketiga serta wakil-wakil mereka. Namun, dalam arti kata kebijaksanaan yang efektif, kami hingga kini baru melihat gambaran selayang pandang dari suatu permulaan yang segar. Pergeseran dalam orientasi kebijaksanaan ini memang menimbulkan masalah yang menjerakan justru pada saat pelaksanaannya. Pergeseran ini meliputi transformasi yang menyeluruh dari hubungan structural dalam proses akumulasi dan alokasi sumber-sumber daya maupun dalam aspek distribusi.116 Tantangan tersebut berlipat ganda oleh perlawanan dalam struktur social dari kebanyakan Negara berkembang. Hal ini berhubungan dengan adanya kepentingan yang bercokol (vested interests) di antara lapisan atas maupun struktur kekuasaan sosial dan ekonomi khususnya pada tingkatan desa, sebagai tingkatan dasar. 116 Hollis Chenery dan Moises Syrquin, Patterns of Development 1930-1970 (Pola Pembangunan 1950-1970), dengan dibantu oleh Hazel Ellington, sebuah penerbitan penelitian Bank Dunia, Oxford University Press, 1975, hlm. 6-10.


389

Namun demikian pekerjaan itu harus dilakukan seandainya lebih dari kata-kata saja ingin dicapai dalam pengerahan pertumbuhan dan perubahan dalam pola pembangunan. Hal ini tetap menjadi tanggung jawab utama dari pemerintah-pemerintah nasional di dalam masyarakat-masyarakat mereka sendiri dan terhadap rakyat mereka sendiri. Komitmen politik dalam hal ini dan kredibilitas harus tercermin dalam sasaran yang ditetapkan dengan baik yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sebagian besar dari masalah kemiskinan di seluruh dunia mencerminkan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan ketimpangan yang besar dalam pembagian dalam pembagian pendapatan. Antara lain, pendapatan per kapita yang tinggi tidak berarti tidak ada ketimpangan yang besar. Memang sasaran kebijaksanaan dan dimensi waktu ditentukan oleh tersedianya dan terbatasnya sumber-sumber daya, kiranya sebagai dalil umum maka penghapusan kemiskinan absolute117 dan Ketimpangan pembagian pendapatan yang relative diukur oleh perbedaan antara bagian pendapatan

117

Kemiskinan absolute adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum rakyat banyak, yaitu pangan, sandang, tempat pemukiman, kesehatan dan pendidikan, dalam kurun waktu 15 tahun, di Negara-negara berkembang yang dikaruniai sumber-sumber daya dan dalam kurun waktu satu generasi (25 tahun) di Negara-negara miskin tanpa sumbersumber daya.

390


dari golongan perorangan atau rumah tangga dengan bagian golongan penduduk tersebut.118 Dalam hubungan ini maka tujuan dari pemerintah Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia haruslah sedemikian rupa, sehingga dalam waktu satu generasi 40% golongan penduduk yang termiskin dari rakyat dapat memperoleh paling sedikit 20% dari pendapatan nasional. Selanjutnya, dalam sistem internasional sudah jelas bagi negara-negara berkembang memerlukan suatu kerangka internasional yang baik bagi dan yang menunjang kebijaksanaan nasional tersebut. Walaupun dapat dibenarkan untuk berpegang kepada anggapan bahwa keberhasilan suatu negara dalam menanggulangi masalah-masalah intern menambah kemampuan negara tersebut untuk mengurangi pengaruh sentuhan yang merugikan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan ekstern, namun pengalaman yang lalu dan yang sekarang menunjukkan bahwa kebijaksanaan nasional yang ditujukan untuk menciptakan keadaan social yang stabil melalui pertumbuhan dengan keadilan, terus menerus dihalangi oleh gangguan ekstern. Gangguan-gangguan tersebut juga cenderung untuk melestarikan dan memperkuat perbedaan tingkat hidup antara bangsa-bangsa, yaitu antara Negara118 Redistribution with Growth, suatu studi bersama oleh The World Bank’s Development Center dan the Institute of Development Studies di Universitas Sussex, Oxford University Press, 1974, hlm. 6-10.


391

negara berkembang dan sekelompok kecil negerinegeri industri yang maju. Perlunya Paradigma Baru Ekonomi Internasional Usaha bersama Dunia Ketiga yang digalakkan untuk mendirikan suatu tata ekonomi internasional baru adalah dimensi internasional dari perubahan structural yang dianggap sangat perlu dalam pengarahan pertumbuhan dan pola-pola pembangunan. Dunia dihadapkan dengan berbagai masalah yang rumit dan kompliks, khususnya menyangkut; bahan pangan bahan pangan untuk penduduk yang makin bertambah, masalah pengangguran dan hambatan-hambatan bagi perkembangan industri dan pengaruh sentuhnya atas lingkungan hidup manusia, peranan dan perkembangan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks sosialnya; Kegiatan-kegiatan, keuntungan dan kerugian dari perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya. Banyak kalangan yang berpengaruh masih cenderung menganggap masalah-masalah di atas sebagai seperangkat krisis yang sementara meskipun saling berhubungan. Namun krisis ini pada dasarnya adalah gejala-gejala yang mencerminkan kekuatan-kekuatan atau yang lebih dalam yang lebih fundamental sifatnya. Kekuatan-kekuatan ini telah bekerja selama beberapa waktu tetapi baru

392


akhir-akhir ini tampil ke muka. Kekuatan ini berhubungan dengan peranan dari dan hubungan timbal balik antara sumber-sumber daya alam, penduduk dan teknologi dan oleh karena itu dengan pengaruh sentuh dari hubungan timbal balik itu atas lingkungan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah dikembangkan dan diawasi oleh masyarakat dari Negara-negara industri yang maju. Negara-negara ini telah membukakan pintu bagi pengembangan sumber-sumber daya alam di dunia, tetapi penerapan sumber-sumber daya alam ini diarahkan kepada kebutuhan yang makin meningkat dari golongan yang berpendapatan tinggi dengan pola konsumsi yang berlebih-lebihan yang sekarang terdapat di Negara-negara maju dan di antara lapisan tipis di kalangan atas di Negara-negara berkembang. Pembangunan telah mengakibatkan kelangkaan relative dari bahan-bahan dasar, tetapi sementara itu pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dari penduduk dunia. Dengan demikian pembangunan telah mempertajam kontras dan perbedaan antara orang kaya dan miskin, antara bangsa-bangsa dalam konteks internasional, maupun di dalam masyarakatmaasyaarakat darinegara-negara bangsa yang bersangkutan. Bahkan jika disetujui bahwa paham tentang kelangkaan bahan-bahan dalam arti absolute adalah


393

lebih banyak spekulatif daripada suatu fakta yang nyata, kita sudah memasuki tahap dimana ada ketidak seimbangan relative dari bahan-bahan, yaitu dalam hubungan pengadaan permintaan dengan aturan khusus kepada bahan bakar energi dan mineral-mineral dasar tertentu. Keadaan ini sendiri telah memperburuk keadaan buruh dari orang miskin di dunia. Keadaan ini telah memperbesar remifikasi dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan dunia yang merintangi bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar minimal dialihkan menjadi permintaan efektif. Adapun aspek-aspek jangka yang lebih panjang tentang memadainya sumber-sumber daya, saya menduga bahwa para pembuat kebijaksanaan, para perencana dan para ilmuwan pada umumnya mengandalkan pada kecerdikan manusia,119 dan sementara itu juga terdapat dimensi waktu. Ketidak seimbangan bahan-bahan yang disebut di atas menunjukkan terdapatnya kelebihan permintaan efektif dalam keadaan persediaan cadangancadangan primer yang ada. Pada bagian dari keseluruhan sumber-sumber daya yang secara potensial tersedia dan telah dikemukan dan secara ekonomis dapat diperoleh dengan harga-harga yang berlaku dan teknologi yang diketahui.

119

yaitu pengetahuan ilmiah, tekhnik dan social yang baru untuk kelangsungan hidup manusia, dengan harapan dalam keadaan yang lebih baik.

394


Perkiraan saya sendiri adalah bahwa keadaan ini akan dapat berlangsung selama 15 tahun lagi sebelum program-program korektif dapat menghasilkan hasil-hasil yang berarti melalui pengembangan sumber-sumber persediaan yang alternatif. Semenjak timbulnya “krisis minyak” saya mengemukakan bahwa dunia akan dipaksa untuk bergerak menuju titik-titik keseimbangan baru pada tingkat biaya dan harga yang lebih tinggi, dengan tekanan pada bahan-bahan energi dan oleh karena itu dengan remifikasi-remifikasi bagi banyak barangbarang dan jasa-jasa.120 Pada segi permintaan, kenyataan pada masa ini memperlihatkan suatu kekakuan yang dasar khususnya di antara golongan yang berpendapatan menengah dan yang berpendapatan tinggi terdapat suatu konservatisme dasar dalam arah permintaan maupun dalam kehidupan-kehidupan yang lain.121 Mereka akan terus mengajukan tuntutan-tuntutan efektif atas sumber-sumber daya di dunia sesuai dengan “gaya hidup” mereka. Menurut Nathan Keyfitz122 dalam sebuah tulisannya ia memaparkan sebuah tinjauan tentang 120

Lihat dan bandingkan juga tulisan pengarang Energy and Raw Material: Present and Future (Energi dan bahan Baku: Masa kini dan Masa Depan), 1974, The Political Economic of ASEAN Resources (Ekonomi Politik dari Sumber-sumber-daya di Negara ASEAN). 121 Gunnar Myrdal, op.cit. 122 Nathan Keyfitz, World Resources and the World Middle Class, (Sumber-sumber-daya dunia dan Kelas Menengah di Dunia), Scientific American, 1976.


395

penggunaan bahan-bahan baku ini oleh manusia pada umumnya menunjukkan bahwa kekayaan relative lebih penting dari jumlah penduduk. Jika pendapatan meningkat, maka konsumsi perkapita juga naik. Bertambahnya kekayaan mempunyai efek yang lebih besar dilihat dari segi pengaruh sentuh terhadap landasan bahan-bahan daripada pertambahan penduduk. Dengan demikian maka gerakan manusia dari golongan yang lebih miskin ke golongan menengah mempunyai efek yang lebih besar atas bahan-bahan dan lingkungan daripada pertambahan jumlah orang miskin. Keyfitz menyarankan bahwa dilihat dari pengaruh sentuh bahan-bahan, maka timbangan seorang kelas menengah dalam banyak hal lebih dari lima kali lebih berat dari seorang miskin yang secara tipikal diwakili oleh petani di Jawa atau Nigeria. Tanpa menghiraukan apakah timbangan orang kelas menengah adalah lima kali lebih berat atau kurang, maka saran Keyfitz tentang pengaruh sentuh yang berlipat ganda daripada kekayaan adalah sangat masuk akal. Dimensi permasalahan ini harus ditambah pada tekanan-tekanan dari jumlah besar yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan berlangsung terus sampai akhir abad ini. Suatu reorganisasi atau suatu “restrukturisasi” dari pengaturan institusional dalam rangka internasional telah menjadi penting. Hal ini meliputi tidak kurang dari redistribusi dari kekuasaan dalam

396


pengambilan keputusan dan memilih dalam pengelolaan kebijaksanaan dari organisasiorganisasi dan badan-badan nasional yang banyak sekali berurusan deengan masalah-masalah eksplosif yang dikemukakan di atas. Reorganisasi structural dari pengelolaan kebijaksanaan harus meliputi partisipasi aktif dari pola dasarnya tiga unsur yang masing-masing akan mewakili: 1. Kelompok Negara-negara industri yang maju yang memiliki modal dan teknologi, tetapi yang tergantung kepada tersedianya bahanbahan dasar yang terus menerus yang terdapat di Negara-negara berkembang. 2. Kelompoknegara-negara berkembang yang mempunyai sumber-sumber daya alam tetapi tidak mempunyai modal dan kemampuan teknologi. 3. Kelompok Negara-negara miskin yang tidak mempunyai sumber-sumber daya alam maupun modal dan teknologi. Kelompokketiga tersebut meliputi mayoritas dari Negara-negara bangsa dan mayoritas dari umat manusia. Oleh karena itu, walaupun negara-negara ini tidak mempunyai sumbersumber daya alam, modal dan tekhnologi, namun selama kelompok bangsa-bangsa ini tidak berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat yang sama dengan kedua unsur lainnya itu, maka


397

keresahan pasti akan timbul di sebagian terbesar dari 4. system global, mungkin pada waktu yang berlainan tetapi namun demikian secara terus menerus. Dalam mencari sistem tata ekonomi internasional baru, sangat menarik untuk mencermati tulisan-tulisannya M. Abdel-fadel, Francis Cripps, dan John Wells. Ia mencermati secara global, bahwa Kekurangan-kekurangan pokok pada tata ekonomi internasional yang sekarang ada adalah kemiskinan dan ketimpangan yang dilestarikannya, baik di antara negara-negara maupun di dalam masing-masing Negara. Usul-usul yang diajukan baru-baru ini ialah untuk melakukan pembaharuan tertentu terhadap tata ini, bukan untuk penyusunan kembali strukturnya secara radikal. Usul-usul itu membahas aspek-aspek khusus dari hubungan ekonomi antara Negara-negara Barat yang kaya dan Negara-negara Dunia Ketiga yang merupakan keprihatinan utama dari pemerintah Negara-negara dunia ketiga.123 123

Perundingan-perundingan terus dilakukan, seperti dimulai dengan dua resolusi utama tentang “Pembangunan tata ekonomi internasional baru” yang diterima pada 1 Mei 1974, pada puncak kemelut minyak, oleh suatu sidang khusus dari sidang umum perserikatan bangsa-bangsa. Kedua resolusi ini disusul dengan perundingan-perundingan di konprensi tentang kerja sama ekonomi internasional (CIEC) atau dialog Utara Selatan) di Paris dan di sidang IV konpensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) di Nairobi.

398


Perundingan-perundingan tersebut mendapat dorongan dari keberhasilan kartel organisasi Negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC) dan kesediaanya untuk mengkaitkan masalah minyak bumi dengan hal-hal lain yang menyangkut Dunia Ketiga. Tetapi beraneka ragamnya sistem politik dan keadaan ekonomi Negara-negara Dunia Ketiga menyebabkan bahwa persekutuan mereka rapuh dan kekuatan berunding mereka lemah. Oleh karena itu tuntutan-tuntutan yang bisa diharapkan dapat mendorong tindakan dengan kemungkinan berhasil, adalah tuntutan-tuntutan yang paling mudah dapat mereka jadikan tujuan bersama.124 Tiga bagian pertama dari tinjauan ini membahas latar belakang dari tuntutan-tuntutan sekarang-tata internasional sesudah perang, masalah-masalah yang ditimbulkan bagi Negara-negara dunia ketiga dan munculnya suatu tantangan secara berangsurangsur terhadap tata internasional sesudah perang yang mencapai puncaknya dalam tindakan-tindakan kartel OPEC. Bagian-bagian kemudian akan meneliti masalah-masalah utama yang sedang dirundingkan pada waktu ini, prospek tercapainya kemajuan dan

124

Sebegitu jauh bahasa pembicaraan utamanya adalah komoditi primer yang sesungguhnya merupakan sumber penghasil devisa utama dari setiap Negara Dunia Ketiga. Persyaratan untuk pengalihan teknologi, peluang untuk memasuki pasaran Negara-negara Barat, dan tersedianya keuangan internasional juga dimasukkan dalam agenda perundingan.


399

efek-efek dari kemajuan yang mungkin dapat di laksanakan. Sebegitu jauh bahasa pembicaraan utama adalah komoditi primer yang sesungguhnya merupakan sumber penghasil devisa utama dari setiap Negara Dunia Ketiga. Persyaratan untuk pengalihan teknologi dari setiap Negara Dunia Ketiga. Persyaratan untuk pengalihan teknologi, peluang untuk memasuki pasaran Negara-negara Barat dan tersedianya keuangan internasional juga dimasukkan dalam agenda perundingan. Tiga bagian pertama dari tinjauan ini membahas latar belakang dari tuntutan sekarang tata internasional sesudah perang, masalah yang ditimbulkan bagi Negara-negara dunia ketiga dan munculnya suatu tantangan secara berangsurangsur terhadap tata internasional sesudah perang yang mencapai puncaknya dalamtindakan-tindakan kartel OPEC. Bagian-bagian kemudian akan meneliti masalah-masalah utama yang sedang dirundingkan pada waktu ini, prospek tercapainya kemajuan dan efek-efek dari perubahan-perubahan yang mungkin dapat dilaksanakan. Bagi negara berkembang, tatanan ekonominya sesudah perang yang hancur porak poran, sngat mememrlukan kemerdekaannya dan kedaulatannya dulu sepenuhnya tanpa interpensi lagi negara-negar lainnya. Sekali hak untuk kemerdekaan formal bagi daerah-daerah jajahan secara umum diterima, maka Negara-negara Barat

400


bertujuan untuk menjaga agar Negara-negara dunia ketiga sejauh mungkin mempertahankan perdagangan dan politik dengan mereka dan tidak bergabung dengan blok Soviet. Pada waktu yang bersamaan mereka harus menyesuaikan diri dengan hasrat Negara-negara dunia ketiga untuk mencapai pembangunan yang pesat, yang menjadi tujuan utama dari penguasa Negara-negara yang baru merdeka maupun Negara yang lain, kebanyakan di Amerika Latin, yang memperoleh kemerdekaan formal lebih dahulu. Strategi Barat diungkapkan dengan baik dalam suatu pamphlet dari Perhimpunan Perencanaan Nasional Amerika.125 Usul ini menguasai cara berpikir seluruh generasi ahli-ahli pembangunan Barat yang menganjurkan bahwa bantuan keuangan, bantuan teknis dan mengalirnya penanaman modal swasta hendaaknya memainkan suatu peranan yang utama dalam “dorongan besar” untuk mematahkan “lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan”. Ahli-ahli ekonomi pembangunan bahwa mengalirnya modal dan tekhnologi dari Negara-negra Barat akan memainkan peranan 125

Tersedianya dana-dana asing, bantuan tekhnis asing dan perlengkapan mesin asing akan mengubah proses pembangunan nasional dari suatu proses yang akan mengganggu hubungan ekonomi dan perdagangan internasional menjadi suatu proses yang dapat memberikan sumbangan berarti kepada peningkatan pendapatan dunia dan reorganisasi perdagangan dunia. (Internasional Development Loans, New York, 1942, hal 14).


401

sebagai katalisator dalam menggiatkan sumber daya-ssumber daya dari dunia ketiga sendiri. Gagasan-gagasan seperti itu, yang digabung dengan pertimbangan-pertimbangan perdagangan dan strategis yang lebih mendesak, menentukan kebijaksanaan pemerintah dari Negara-negara metropolitan yang kaya maupun perwakilanperwakilan multi nasional, seperti IMF, Bank Dunia dan organisasi-organisasi khusus PBB. Di pihak lain, usul itu seringkali nampak agak berlainan. Keuangan dan teknologi memang disediakan, tetapi selalu dengan ikatan-ikatan. Pertumbuhan pesat dicapai pada sedikit-sedikitnya sebagian Negara dunia ketiga, tetapi mereka ditekan untuk menerima lembaga-lembaga ekonomi dalam negeri dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disukai oleh Negara-negara Barat dan memberi konsensi-konsensi kepada kepentingankepentingan strategi dan perdagangan para “donor”. Kritik yang lebih fundamental terhadap system sesudah perang ialah bahwa system ini telah membentuk struktur ekonomi dan politik dari banyak Negara dunia ketiga yang dicirikan oleh ketergantungan yang neo-colonial. Kekuatan politik dipusatkan di tangan kaum elite yang berorientasi Barat, yang mempertaahankan kekuasaan dan kekayaan mereka dengan mengadakan persekutuan dengan pemerintah-pemerintah dan perusahaanperusahaan Barat, yang merugikan bagian terbesar

402


dari sesama Negara-negara mereka yang miskin. Lembaga-lembaga dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi mencer-minkan persekutuan ini dan membantu untuk mempertahankan hubungan ketergantungan dengan dunia luar dengan mengorbankan pola pembangunan yang lebih berdikari. Kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan antara Negara yang masih tetap berlangsung di bawah system sesudah perang, dapat dilihat dari perkiraan Bank Dunia bahwa pada tahun 1975 sekitaar 1,2 milyar orang hidup di Negara-negara dengan pendapatan per kapita rata-rata di bawah $200 setahun dan dimana pendapatan riil rata-rata hanya meningkat dengan 15% dalam dasawarsa sebelumnya. Di lain pihak, 700 juta orang hidup di Negara-negara maju mempunyai pendapatan perkapita rata-rata setinggi $3500 setahun ditahun 1975 dan pendapatan riil rata-rata mereka telah meningkat dengan 30% dalam dasawaarsa yang lalu. Kelompok Negara-negara berkembang yang berpendapatan menengah, dengan jumlah penduduk sebanyak 900 juta, telah mencapai pertumbuhan pendapatan riil perjiwa yang lebih pesat dengankenaikan sebanyak 50% sejak 1965, tetapi dalamtahun 1975 masih mempunyai pendapatan perkapita yang rata-rata masih di bawah $1000 setahun. Angka tersebut tidak memperlihatkan macam ragamnya pengalaman masing-masing Negara dan


403

sama sekali tidak mengungkapkan apapun juga tentang ketimpaangan di dalam negara-negara itu sendiri. Jelaslah bahwa kecaman neo-kolonialis lebih berlaku untuk beberapa Negara daripada untuk beberapa Negara lain. Di Negara-negara tertentu pembangunan menurut modal Barat, dengan bantuan keuangan dan tekhnik dari luar negri, telah membawa Negara-negara ini ke suatu kurun waktu yang dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi meskipun prestasi dalam pertumbuhan ekonomi diiberbagai Negara tidak sama, namun terdapat kecendrungan-kecendrungan yang seragam, khususnya daalam hal perdagangan luar negri dan keuangan, yang menghadapi kebanyakan pemerintah dari Negara-negara dunia ketiga dengan kesulitan-kesulitan yang sama. Masalah-masalah yang sama ini merupakan suatu landasan bagi kepentingan yang ada sekarang antara mereka mengenai tuntutan-tuntutan untuk mengadakan perubahan dalam system perdagangan dan keuangan internasional. Prospek Perubahan Sasaran utama bagaimana menciptakan prospek perubahan baru yang lebih menjamin dan berkembangnya perekonomian dunia menjadi sehat dan baik. Survai singkat mengenai masalah-masalah yang dibahas menunjukkan betapa kecilnya kemungkinan untuk mencapai kemajuan yang berarti apalagi persetujuan yang cepat mengenai

404


setiap masalah besar, kecuali barangkali mengenai komoditi-komoditi primer. Alasan yang mendasarinya, sama seperti yang telah mencegah kemajuan yang berarti sejak konperensi UNCTAD I 12 tahun yang lalu126 –yaitu bahwa pengaturanpengaturan sekarang mencerminkan keseimbaangan kekuatan dan bahwa pengaturan ini memberikan sedikit peluang kepada dunia ketiga sebagai satu blok untuk mengubah keseimbangan kekuatan pada tingkat internasional. Kekuatan berunding negara-negara dunia ketiga juga tergantung pada kesatuan kepentingan bersama yang belum tentu dapat diteruskan. Masingmasing negara dalam banyak hal telah memperbaiki kedudukan relatif mereka, dan sebagai akibatnya cenderung untuk meningkatkan persekutuan politis mereka dengan negara-negara kaya. Negara-negara anggota OPEC dapat diperkirakan akan mengikuti jalan yang sama. Namun dalam hal komoditi-komoditi primer ada peluang untuk inovasi. Sebabnya adalah bahwa setelah dua dasawarsa ada suatu kecenderungan untuk kelebihan persediaan, "boom" ekonomi dunia dari tahun 1972-1973 mengakibatkan kenaikan harga yang tinggi bagi kebanyakan bahan mentah, yang memberikan peringatan, yang keras kepada negara-negara Barat mengenai resiko kekurangan 126

UNCTAD I (Komperensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan) diadakan di Jenewa pada tahun 1964.


405

atau kelangkaan komoditi-komoditi yang merupakan masukan127 pokok bagi perekonomian mereka. Hantu "batas pertumbuhan" yang disebabkan oleh kelangkaan bahan-bahan mentah dan yang bahkan lebih mengerikan lagi bagi negara-negara maju dalam jangka panjang, suatu dunia di mana para produsen bahari mentah mampu untuk memaksakan kehendak mereka, menimbulkan pertanyaan mengenai asumsi bahvva negara Barat pada akhirnya akan mendapat keuntungan terusmenerus dari pasaran "bebas" untuk komoditikomoditi ini. Kepentingan negara-negara konsumen dalam program komoditi berpangkal pada kesadaran mereka bahwa pasaran bebas dapat menimbulkan beberapa kejutan buruk bagi mereka di masa depan. Amerika Serikat yang untung karena sumber daya-sumber daya alam yang berlimpah-limpah, tidak begitu khawatir seperti negara-negara Barat lainnya dan sebagai pengekspor pangan utama di dunia, dapat diperkirakan akan menghadapi "senjata minyak" atau senjata komoditi lain dengan "senjata pangan". Tetapi seperti juga negaranegara, dunia ketiga tidak bisa beranggapan bahwa senjata minyak akan selalu digunakan untuk pihak mereka, demikian pula banyak negara Barat tidak dapat mengandalkan dengan pasti pada senjata pangan Amerika untuk melindungi kemakmuran mereka di masa depan. 127

Inputs, yaitu sumber daya yang diapakai dalam produksi.

406


Oleh karena itu mayoritas konsumen dan produsen mempunyai kepentingan bersama dalam pengaturan internasional untuk memperbaiki kepastian pasaran dan persediaan komoditikomoditi primer, bahkan jika hal ini berarti hargaharga yang lebih tinggi dan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul mengenai penjualan kelebihan persediaan dari masing-masing komoditi yang kadang-kadang terjadi. Dalam kejadian yang mungkin tidak bakal terjadi, maka pengaturan tersebut akan merupakan suatu perubahan besar dalam tatanan dunia. Banyak negara dunia ketiga dengan sumber-sumber daya alam akan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan jangka panjang sumber-sumber daya tersebut untuk pasaran yang bertambah besar dan dengan demikian dapat menjamin sumber penghasilan ekspor yang bertambah besar. Hal ini juga dapat mendatangkan pertumbuhan permintaan yang lebih pesat untuk barang-barang jadi yang dibiayai dari penghasilan produsen komoditi primer dan dapat mendatangkan suatu masa kemakmuran dunia yang baru di mana banyak negara dunia ketiga dapat ikut serta baik sebagai pengekspor barang primer, maupun sebagai pengekspor barang jadi. Tetapi pemulihan ekonomi dunia seperti ini tidak akan merombak secara fundamental hubungan kekuasaan yang ada, ataupun mengubah secara permanen lembaga-lembaga politik dan ekonomi di


407

negara-negara dunia ketiga. Barangkali hal ini akan berarti suatu lanjutan hubungan ketergantungan, di mana perusahaan-perusahaan multi-nasional memegang peranan yang lebih pokok daripada di masa lampau. Oleh karena hal ini sangat tidak mungkin bahwa kemakmuran yang lebih tinggi itu dapat mendatangkan perbaikan yang berarti dalam tingkat hidup sebagian terbesar penduduk dunia. Ada beberapa resume penting yang harus terus diperhatikan dalam serangkaian tuntutan-tuntutan ad-hoc akhir-akhir ini yang diajukan oleh negaranegara dunia ketiga meskipun penting tidak merupakan suatu strategi untuk mencapai perubahan-perubahan yang fundamental dalam tata ekonomi internasional. Kemungkinannya adalah bahwa beberapa perubahan kecil akan diadakan sebagai hasil perundingan-perundingan yang diadakan sekarang, dan bahwa usul-usul tersebut tidak akan mempunyai efek yang besar terhadap pembagian kekuasaan dan kekayaan di antara bangsa-bangsa, bahkan jika beberapa usul lain dari dunia ketiga diterima. Perubahan-perubahan besar dalam tatanan dunia barangkali hanya dapat terjadi sebagai hasil putusnya persekutuan antara negara-negara Barat yang kaya, jika negara-negara dunia ketiga dalam jangka panjang mampu untuk memperkuat kedudukan mereka melalui perubahan sosial dan politik yang radikal di dalam negeri Dan pembangunan ekonomi yang lebih berdikari. Jika


408

tatanan dunia dibiarkan tidak diperbaharui secara luas, yang mungkin terjadi maka negara-negara dunia ketiga yang terkaya, termasuk banyak negara anggota OPEC, dapat diperkirakan lambat-laun akan bergabung dengan negara Barat untuk menunjang pengaturan-pengaturan keuangan dan perdagangan yang ada yang menguntungkan mereka, sedangkan negara-negara yang lebih miskin tidak dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan besar dalam kekuatan berunding mereka atau dalam prospek mereka mengenai pembangunan ekonomi dan sosial dunia Internasional.




409

Lampiran 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, ratifikasi, dan aksesi MUKADIMAH Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini, Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan BangsaBangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia, Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya. Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan


410

pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan. Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, Menyetujui pasal-pasal berikut: BAGIAN I Pasal 1 1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. 2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajibankewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. 3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAGIAN II


411

Pasal 2 1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif. 2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing. Pasal 3 Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini. Pasal 4 Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.


412

Pasal 5 1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hakhak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini. 2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atauu mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah. BAGIAN III Pasal 6 1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini. 2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.


413

Pasal 7 Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: (a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurangkurangnya : 1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini; (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan. (d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

1.

Pasal 8 Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin: a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau

414


untuk perlindungan hak -hak dan kebebasankebebasan orang lain; b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasifederasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional; c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-pembatasan apapun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain; d) Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan; 2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh anggotaanggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau penyelenggara suatu Negara. 3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu. Pasal 9 Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pasal 10 Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:


415

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai. 2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai. 3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atauu yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.


416

Pasal 11 1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela. 2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkahlangkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk; a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien; b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negaranegara pengimpor dan pengekspor pangan.

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. 2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan


417

hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. 2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh: a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan

418


segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cumacuma secara bertahap; d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orangorang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki. 3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. 4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.


419

Pasal 14 Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut. Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang: a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. 2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkahlangkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif. 4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.


420 BAGIAN IV Pasal 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini; b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalahmasalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya. Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan. 2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini. 3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perrlu


421

diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut. Pasal 18 Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang. Pasal 19 Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporanlaporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka. Pasal 20 Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya. Pasal 21 Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan

422


bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan BadanBadan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal 22 Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-bandan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pasal 23 Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Pasal 24 Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.


423

Pasal 25 Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurang hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh. BAGIAN V

2. 3. 4. 5.

Pasal 26 1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini. Aksesi akan berlaku denagn diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa untuk disimpan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesi, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesi. Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang ketiga puluh lima untuk

424


disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut. Pasal 28 Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian. Pasal 29 Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan BangsaBangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan. 2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

1. Negara


425

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahanperubahan terdahulu yang telah mereka terima. Pasal 30 Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut; a) Penandatangan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26; b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahanperubahan sesuai dengan Pasal 29.

Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.


426

Lampiran 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan, Ratifikasi dan Aksesi MUKADIMAH Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan BangsaBangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hakhak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia. Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.


427

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Menyepakati, pasal-pasal berikut ini: BAGIAN I Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. 2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. 3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAGIAN II Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang

428


diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundangundangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakuka hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. 3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hakhaknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan. Pasal 3 Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hakhak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk


429

menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini. Pasal 4 1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. 3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuanketentuan yang dikuranginya, dan mengenai alasanalasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini,


430

atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini. 2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara ysng menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya. BAGIAN III Pasal 6 1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. 3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. 4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.


431

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. 6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini. Pasal 7 Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang; 2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan. 3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib; (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan; (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup: i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perrintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah

432


menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut; ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negaranegara yang mangakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut; iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat; iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara. Pasal 9 1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. 3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.


433

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. 5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugoan yang harus dilaksanakan. Pasal 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. 2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana; 3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan. 4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka. Pasal 11 Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian. Pasal 12

434


1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut. 2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri. 3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini. 4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri. Pasal 13 Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasanalasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang. Pasal 14 1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil da terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti


435

seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. 2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. 3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya; e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta


436

4.

5.

6.

7.

dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya; f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masingmasing negara. Pasal 15


437

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut. 2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 16 Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada. Pasal 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas. Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,


438

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasanpembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:


439

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Pasal 20 Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum 2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

1.

Pasal 21 Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

440


Pasal 22 1. Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. 2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini. 3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut. Pasal 23 1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara. 2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. 3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya


441

perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

442


Pasal 24 1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran. 2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama. 3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan. Pasal 25 Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. Pasal 26 Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul


443

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27 Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orangorang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersamasama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. BAGIAN IV Pasal 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini. 2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum. 3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka. Pasal 29

1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.

444


2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan. 3. Seseorang dapat dicalonkan kembali. Pasal 30 1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini. 2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan. 3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan. 4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.


445

Pasal 31 1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama. 2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama. Pasal 32

1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4. 2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini. Pasal 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong. 2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.


446 Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah diyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini. 3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut. Pasal 35 Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite. Pasal 36 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.


447 Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya. 3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Pasal 38 Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama. Pasal 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali. 2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa: a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum; b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Pasal 40 1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkahlangkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :


448

2.

3.

4.

5.

a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. b) Setelah itu, apabila diminta. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktorfaktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporanlaporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentarkomentar tersebut bersama dengan salinan laporanlaporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite. Pasal 41

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktuwaktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini.


449

Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat perrnyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut; a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut. b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya. c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila

450


pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar. d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini. e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini. f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan. g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan. h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan: I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai. II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang besangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan


451

kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan. 2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

1.

Pasal 42 (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini. (b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan

452

2.

3. 4.

5. 6.

7.


dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempattempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahi masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada NegaraNegara Pihak yang berkepentingan: a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi


453

laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah; b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai; c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh NegaraNegara Pihak yang bersangkutan. d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua. 8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41. 9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini. Pasal 43

454


Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagianbagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 44 Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.


455

Pasal 45 Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial. BAGIAN V Pasal 46 Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab msing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini. Pasal 47 Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebas-bebasnya kekayaan dan sumber daya alam mereka. BAGIAN VI Pasal 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini. 2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.


456

3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini. 4. Aksesi akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa. 5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesi. Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri. Pasal 50 Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian. Pasal 51

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan


457

tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan. 2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing. 3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52 Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut: a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48; b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahanperubahan berdasarkan Pasal 51. Pasal 53 1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama

458


akan disimpan pada arsip Perserikatan BangsaBangsa. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.


459

Lampiran 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a.

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b.

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam


460

c.

d.

e.

Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf

c,

dan

huruf

d

perlu


461 membentuk

Undang-Undang

tentang Pengesahan International Covenant and

on

Economic,

Cultural

Rights

Internasional

Social

(Kovenan

tentang

Hak-hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya). Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

tentang

Negeri

Hubungan

(Lembaran

Luar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Indonesia

Negara Tahun

Republik

1999

Nomor

165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4.


tentang

Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara


462

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 5.


tentang

Pengadilan

Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan

(1 )

(2)

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA).

Pasal 1 Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1. Salinan naskah asli International Covenant on


463

Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118 PENJELASAN


464 ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) I.

UMUM

1.

Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.


465

Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

466

2.


Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hakhak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29


467

ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1) ). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi

468


Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hakhak Politik Perempuan 1952), melalui UndangUndang Nomor 68 Tahun 1958. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004


469

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II). Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan

470


bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "International Bill of Human Rights" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia


3.

471

terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ke1entuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumeninstrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokokpokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negaranegara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM,

472


mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, citacita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya. Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan. Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-Langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hakhak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional. Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.


473

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan sematamata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit. Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya

474


(PasaI1). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penaatan hakhak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25). Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (depositary) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasa! 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).


II.

475

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan pudaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik. (Ayat 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Declaration (Pernyataan) terhadap


476 Pasal 1 Kovenan ini. Pasal 2 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557




477

Bibliografi Buku Adam, Asvi Warman,et.al, Strategi Pemerintah Dan Swasta Menghadapi AFTA, (Jakarta: PPW-LIPI, 1995.) Bakry, Umar Suryadi, Pengantar Hubungan Internasional, (Jakarta: PT. Probisi Mitra Buana, 1994.) Barnet, Richard J. dan Ronald E. Muller, Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional, (Jakarta: LP3ES, 1984.) Boediono, Ekonomi Internasional: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3, (Yogyakarta: BPFE, 1993.) Coady, C. A. J. ,Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, Editor Robert E. Goodin and Philip Pettit, (Blackwell Publishing, 1995.) Djojohadikusumo, Sumitro, Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang, (Jakarta: LP3ES, 1989.) Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, Isme-Isme Dewasa Ini, (Jakarta: Erlangga, 1987.) Hady, Hamdy, Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional (Buku I), (Jakarta: Ghalia Indonesia , 2001.)

478


Hamidi, M. Luthfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.) Hanna, Willard A., Indonesian Banda: Colonialism and its Altermath in the Nutmeg Islands, (Maluku: Yayasan Warisan dan Budaya Banda Neira, 1991.) Kindleberger, Charles P., Ekonomi Internasional, (Jakarta: Aksara Baru, 1986.) Lempert, Heinz, Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman, (Jakarta: PUSPA SWARA, 1994.) Panglaykim, Jusuf, Bisnis Internasional dalam Lingkungan yang Sedang Berubah, (Jakarta: Sinar Harapan , 1985.) Qardhawi, Yusuf, Sistem Masyarakat Islam dalam AlQur’an dan Sunnah, (Solo: Citra Islam Press, 1997.) Salvatore, Dominick, Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga: Seri Buku Sekaum, (Jakarta: Erlangga, 1994.) Seemann, Heinrich, Spuren einer Freundschaft. Deutsch – Indonesische Beziehungen, vom 16. bis 19. Jahrhundert, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2000.) Sharp, Ansel M., et.al, Economics of Sosial Issues, Fifteenth Edition, (McGraw-Hill / Irwin Publisher, 2001.) Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, 2005.) Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, 2004.) Sukwiaty, et.al, Ekonomi Kelas 2 SMA, (Bandung: Yudhistira, 2004.)


479

Sutjiati, Karti dan Dalyono, Asia-Europe Meeting (ASEM), Bureau of International Cooperation, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2002.) Tan, Syamsurijal, Esensi Ekonomi Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.) Wie, Thee Kian, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan alternatif’, (Jakarta: LP3ES, 1983.) Wilson, Rodney, Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Intermasa, 1988.) Zainuddin, A. Rahman, et.al, Ekonomi-Politik Timur Tengah: Dinamika Internal, (Jakarta: PPW-LIPI, 1995.) Jurnal Analisa Tahun XV, No.7, Penerbit CSIS, Jakarta, Juli 1986. Analisa Tahun XVII, No.4, Penerbit CSIS, Jakarta, April 1988 Jurnal Reformasi Ekonomi, Lspeu Indonesia, Vol.1, No.1, Jakarta, Januari-Maret 2000 Jurnal Reformasi Ekonomi, LSPEU Indonesia, Vol.5, No.1, Jakarta, Januari-Juli 2004 Scientific American, 1976 Surat Kabar dan Buletin Kompas, 17 Mei 2004. Buletin Commodity Markets and The Developing Countries edisi Februari 1998 dari Bank Dunia Situs Internet http://id.wikipedia.org http://www.astaga.com Laporan Penelitian

480


Laporan Tahunan, Commodities and Export Projections Division, World Bank, 1974. Laporan Penelitian Bank Dunia, Oxford University Press, 1975


481

Daftar Istilah Ekonomi Internasional A Month Order (Amanat Sebulan) A Week Order (Amanat Mingguan) Absolute Priority Rule (Peraturan Prioritas Mutlak) Accountancy (Akuntansi)

ccountant (Akuntan)

Accounting Accrued Interest (Bunga yang Tumbuh)

Accumulation (Akumulasi Penghimpun Sejumlah Dana)

Acquisition Actual Total Loss Adjusted Net Working Capital

Amanat beli dan atau amanat jual atau beli yang hanya berlaku sampai hari bursa yang terakhir di dalam bulan amanat diberikan Amanat beli dan atau amanat jual yang hanya berlaku dalam satu minggu (sampai hari jumat di dalam pekan amanat diberikan) Peraturan tentang prioritas mutlak, bahwa si pemebri pinjaman harus didahulukan daripada yang lain atas segala tagihan hak milik. Peraturan tersebut memungkinkan perundingan jadwal pembayaran, menyusun kembali utang, dan tetap mengakui pinjaman kepada peminjam Profesi yang menggunakan teori tertentu, asumi mengenai cara bertindak, peraturan cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuanga suatu organisasi. Akuntansi dibedakan antara Akuntansi untuk Perusahaan, Akuntansi untuk Pemerintah dan Akuntansi Makro atau Akuntansi Sosial Seseorang yang mempunyai keahlian di dalam bidang akuntansi. Perannya dibedakan antara Akuntan Intern yang bekerja pada suatu perusahaan, Akuntan Pemerintah yang bekerja pada negara dan Akuntan Publik yang memberikan jasa profesinya kepada masyarakat. Akuntan Negara dan Akuntan Publik baru bias menajalankan profesinya setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan Pencatatan mengenai kegiatan keuangan dan pelaporan pencatatan tersebut. Akuntansi dan Akunting sering diartikan sama Bunga yang dihimpun sejak pembayaran yang terakhir sampai penjualan suatu obligasi atau suatu penghasilan tetap suatu surat berharga. Pada saat pembelian, si pembeli membayar si penjual harga obligasi ditambah bunga yang tumbuh, yang dihitung berdasarkan perkalian tarif kupon bunga dikalikan dengan jumlah hari yang telah berlaku sejak pembayaran terakhir. Bunga yang tumbuh juga digunakan di dalam kerjasama terbatas usaha pertanahan dan bangunan bila si penjual bangunan mengambil sejumlah uang sekaligus tatkala menjual dan memberikan obligasi hipotik kedua kepada pemegang berikutnya. Jika pendapatan sewa dari bangunan tersebut tidak dapat menutup pembayaran bunga obligasi hipotik, sipenjual setuju memberikan bunganya tumbuh sampai bangunan tersebut terjual kepada seseorang. Amerika Serikat membatasi perjanjian bunga yang tumbuh dengan menggunakan Undang-undang pajak tahun 1984 Keuangan Perusahaan : laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, juga biasa disebut sebagai laba ditahan. Penanaman Modal : pembelian sejumlah besar saham secara terkendali untuk menghindari penaikkan harga. Dana bersama : penanaman modal dalam jumlah yang tetap secara teratur untuk ditanamkan kembali agar memperoleh dividen dan atau keuntungan dari selisih harga jual surat berharga Akuisisi Istilah turunan dari pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya Obyek pertanggungan yang benar-benar hilang atau punah, sehingga tidak terlihat lagi. Jumlah kas dan Bank, Aktiva lain-lain setara dengan kas, piutang kecuali piutang kepada komisaris, direktur, pegawai atau pihak

482 (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) Administered Inflation Afiliasi

Agen Agen Pembayaran Pembantu. Agen Penjualan Agen Utama Pembayaran Agio

Agio Dividen (berasal dari bahasa Belanda) Agreement In Principle (Persetujuan Prinsip) Air Pocket Stock

Aktuaria All Or None Order (Amanat Semua Atau Sama Sekali Tidak) All risk Allotment (Penjatahan)

Amanat Buka Bursa (At The Opening Order) Amanat Tutup Bursa (At The Close Order) Amortisasi


terafiliasi, dan efek-efek yang dinilai atas dasar nilai pasar yang wajar dikurangi dengan jumlah hutang. Adalah inflasi yang diukur berdasarkan perubahan harga kategori kelompok barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah (seperti BBM, beras, gula dll) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut Sebutan bagi seseorang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi Agen pembayaran yang ditunjuk oleh agen utama pembayaran untuk membantu melaksanakan pembayaran obligasi pokok beserta bunganya. Pihak yang menjual efek dalam suatu penawaran umum tanpa kontrak dengan emiten dan tanpa kewajiban untuk membeli efek. Wali amanat yang karena tugas dan fungsinya dalam mewakili pemegang obligasi bertugas untuk melaksanakan pembayaran obligasi beserta bunganya. Nilai yang dimasukkan ke dalam modal sendiri yang berasal dari selisih harga jual dikurangi nilai pari suatu emisi saham yang berasal dari dalam portepel dan dicatat di dalam mata perkiraan tersendiri yang juga bernama AGIO. (Dividen Agio) Adalah dividen yang dibayarkan atas beban cadangan agio (Premium reserve). Persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk melakukan persiapan pendirian Bursa Efek, Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, atau Reksa Dana. Saham yang harganya turun secara tajam biasanya disebabkan oleh berita-berita yang negatif mengenai perusahaan tersebut seperti keuntungan yang sangat rendah yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada saat pemegang saham ramai-ramai ingin menjual hanya sedikit pemodal yang ingin membeli akibatnya harga saham semakin merosot. Prinsip-prinsip penghitungan secara matematis yang lazim digunakan untuk menentukan besarnya kemampuan subyek dan nilai obyek diasuransikan. Amanat jual atau beli surat berharga yang harus dilakukan oleh pialang sesuai amanat yakni harus dilaksanakan seluruhnya, jika hanya sebagian yang dapat dipenuhi, maka amanat dibatalkan. Model Polis asuransi yang menanggung seluruh kerugian yang terjadi. Kalau di Indonesia nilai pertanggungan yang dibayar adalah sesuai dengan harga yang disepakati dalam kontrak. Suatu jumlah yang disetujui untuk dipenuhi bagi setiap permohonan pembelian surat berharga yang diajukan para pemodal sebagai akibat tidak terpenuhinya seluruh permohonan karena jumlah permohonan melebihi jumlah penawaran pada masa pasar perdana. Penentuan jumlah yang disetujui berdasarkan suatu cara pembagian yang dianggap yang paling mendekati keadilan dan diharapkan dapat memuaskan semua peserta. Amanat jual beli efek yang harus dilaksanakan pada saat pembukaan penawaran Amanat jual beli efek yang harus dilaksanakan sesaat menjelang penutupan bursa berbunyi Prosedur akuntansi yang secara berangsur-angsur mengurangi nilai biaya yang usianya terbatas atau harta tak berwujud melalui pembebanan berkala terhadap pendapatan. Bagi harta tetap


Amortization Fund (Dana Utang) Anchor Currency (Mata Uang Acuan)

Anggota Bursa Efek Anggota Kliring Berjangka Anjak Piutang

Annual Meeting (Rapat tahunan)

Annual Report (Laporan Tahunan)

Annum (Pertahun) Annutiy Bonds (Obligasi Anuiti) Application form Appraisal Appraisal Company (Perusahaan Penilai)

Appraisal Report (Laporan Penilai)

483

istilah yang digunakan adalah Penyusutan, bagi pertambangan (sumber alam) adalah deflasi. Pada dasarnya arti kedua istilah tersebut sama dengan amortasi. Pada umumnya perusahaan melakukan penghapusan melalui amortasi untuk harta tak berwujud seperti Goodwill. Juga lazim dilakukan amortasi terhadap setiap nilai yang dibayar di atas nilai pari atas pembelian saham istimewa (Preferen) atau obligasi. Tujuan amortasi adalah untuk mencerminkan nilai penjualan kembali atau penebusan Pengumpulan uang yang dilakukan secara berkala untuk membayar utang. Suatu mata uang yang dipilih karena stabilitasnya yang diharapkan dan diterima secara internasional. Bagi banyak dewan mata uang, poundsterling Inggris dan dolar Amerika Serikat telah menjadi suatu anchor currency . Meskipun, untuk beberapa sistem yang mirip dewan mata uang yang ada sekarang atau sedang diusul-kan menganggap mark Jerman sebagai anchor currency . Mata uang acuan ini tidak harus dikeluarkan oleh suatu bank sentral. Sedikit dewan mata uang yang telah menggunakan emas sebagai anchor currency Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek Anggota bursa berjangka yang mendapat hak dari lembaga kliring berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. (Lihat: Factoring Company) Rapat satu-tahunan para manajer perusahaan yang melaporkan kepada pemegang saham tentang hasil kegiatan perseroan selama tahun berjalan, di dalam rapat ini biasanya dibahas juga tentang pemilihan Dewan Direksi untuk tahun yang akan datang. Pejabat pimpinan pelaksana biasanya memberikan ulasan pandangan untuk tahun yang akan dating bersama pejabat senior menjawab pertanyaan para pemegang saham. Suatu laporan mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Termasuk di dalam laporan ini antara lain Neraca Perusahaan, Laporan Laba/Rugi dan Neraca Arus Kas. Laporan ini harus disampaikan kepada para pemegang saham untuk disetujui di dalam RUPS untuk selanjutnya disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahan. Jangka waktu yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan bunga, dividen dan diskonto. Obligasi yang dilunasi dalam jumlah yang sama setiap tahun sampai batas waktur tertentu. Pelunasan setiap tahun ini terdiri dari jumlah pokok dan bunga (pokok mengecil tiap tahun, bunga membesar). Formulir permohonan atau surat permintaan pertanggungan yang harus diisi lengkap dan ditandangani calon pemengang polis. Penaksiran nilai atau harga atas suatu harta kekayaan yang berbentuk tanah, bangunan, mesin da harta kekayaan lain. Suatu badan usaha yang tugasnya adalah menilai atau menaksir aktiva, pada umumnya aktiva tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin-mesin atas permintaan perorangan atau perusahaan. Tujuan penilaiaan antara lain adalah untuk mengetahui nilai dari suatu jaminan dalam rangka pengajuan permohonan kredit, mengetahui nilai aktiva yang akan dibeli oleh pihak lain atau ingin mengetahui nilai aktiva dari satu perusahaan penilaian dalam rangka go public Pendapat atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari Penilai.

484 Apreciation (Apresiasi) Arbitrase

Articles Of Association (Anggaran Dasar) Articles Of Incorporation (Akte Pendirian Perusahaan)

Asset (Aktiva/Harta)

Assignment (Pengalihan) Associated Person

Asuransi

Asuransi Kapal Laut

Asuransi Kebakaran Asuransi Kecelakaan Diri Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi


Kenaikan nilai dari suatu aktiva seperti saham, obligasi, komoditi atau real estate. Dalam konteks investasi, arbitrase merupakan transaksi yang mencoba mengambil kesempatan (keuntungan) dari perbedaan harga untuk suatu aset yang diperdagangkan di dua pasar yang berbeda. Dokumen – dokumen yang diwajibkan oleh peraturan perusahaan dan memperinci aturan bagi pengelolaan intern perusahaan Keterangan tertulis mengenai pendirian perseroan yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia serta memuat didalam (Lembaran) Berita Negara. Keterangan tersebut antara lain mencantumkan nama perseroan, tujuan pendirian perseroan, jangka usia perusahaan, nama para pendiri, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, nama para pengurus dan pengawas perseroan. Segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi hak seorang atau perusahaan, Kas, investasi, piutang, persediaan serta bahan baku merupakan harta lancar: Gedung serta mesin-mesin merupakan harta tetap; Paten-paten dan goodwill merupakan harta immaterial. Sisa kelebihan antara harta dan utang merupakan harta bersih. Pengalihan kontrak oleh salah satu pihak pembuat kontrak, termasuk pengalihan pengendalian atau pihak tersebut (Pihak Terasosiasi) * Pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi satu sama lain, atau * Dua pihak atau lebih yang salah satu darinya memiliki atau merencanakan untuk secara formal maupun informal membuat suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, atau saling pengertian dengan pihak lainnya, untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, berdasarkan ketentuan dalam keputusan ini, kecuali berkaitan tersebut terbatas pada pemberian jasa konsultasi, hubungan dagang yang wajar atau hubungan profesi. Suatu sistem antara individu dan perusahaan yang berkaitan dengan potensi resiko yang timbul dengan membayar premium kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi tersebut akan membayarnya kembali dalam bentuk klaim apabila terjadi sesuatu. Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi adalah dengan menanamkan dana-dana premium yang diterima. Jaminan yang diberikan perusahaan asuransi antara lain asuransi kebakaran, kendaraan dan jiwa Asuransi yang memberi jaminan kerugian kepada pemilik kapal laut, baik perorangan maupun perusahaan terhadap kerugian/kerusakan yang diderita akibat kapal laut tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersifat kerusakan keseluruhan (Total Loss) ataupun kerusakan sebagian (< i>). Dalam kelompok Hull Insurance ini timbul risiko-risiko pembuatan kapal laut (Buiders Risk) Asuransi yang Menjamin kerugian dan kerusakan atas bangunan/harta benda, barang-barang lainnya akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusuhan, gempa bumi, kerusakan, pemogokan dan sebagainya Asuransi yang menjamin kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan yang diderita oleh Tertanggung, karena meninggal, cacat tetap, termasuk jaminan biaya pengobatan karena kecelakaan. Asuransi yang Menjamin kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor akibat kendaraan bermotor tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersifat kerusakan keseluruhan (Total Loss), atau kerusakan sebagian (Partial Loss), hilang ataupun tanggung jawab hukum pihak ketiga Asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik selama


485

Konstruksi/Rekaya pelaksanaan dan pemeliharaan suatu proyek pekerjaan sa konstruksi termasuk didalamnya pertanggungan atas tanggung jawab hukum pada pihak tiga. Asuransi Asuransi yang menjamin kerugian atas pengangkutan barangPengangkutan barang terutama yang menggunakan kapal laut yang dapat diperluas dengan alat pengangkut lain seperti truk, pesawat terbang, kereta api sesuai dengan kelaziman perdagangan. Asuransi Uang Asuransi yang menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang tunai / yang dapat disamakan dengan uang selama dalam perjalanan pengangkutan. Auction (Lelang) Tata cara perdagangan efek dengan penempatan atas dasar diskonto untuk menentukan harga jadinya dari tawaran tertinggi sampai dengan terendah, sehingga jumlah penjualan yang dilayani oleh penjual tercapai. Contoh : Penjual ingin mencapai 500 juta, tawaran tertinggi 96.68 – 100 juta, tawaran kedua 96.50 - 50 juta, tawaran ketiga 96.48 – 100 juta, tawaran keempat 96.25 – 250 juta Audit 1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menyatakan apakah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan/badan telah disajikan dengan wajar 2. Pemeriksaan akuntan publik atas laporan keuangan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dengan tujuan untuk memberikan pendapat akuntan mengenai laporan keuangan tersebut Auditor Orang yang pekerjaannya memeriksa pembukuan perusahaan. Termasuk di dalamnya penelitian dokumen transaksi, utang piutang, nilai aktiva dan test lain untuk mencocokkan benar tidaknya pencatatan. Balance Selisih jumlah debet dan kredit pada neraca atau salah satu jumlah kredit atau debet pada tanggal tertentu dengan jumlah imbang Balance of Neraca pembayaran merupakan suatu daftar transaksi-transaksi Payments intemasional, yang menimbulkan pembayaran berupa uang, antara negara-negara yang meliputi perkiraan transaksi berjalan, termasuk di dalamnya perdagangan barang serta jasa-jasa, perkiraan modal yang memuat pos-pos jangka panjang, lalu-lintas mas dan perak, transfer unilateral, berupa hadiah-hadiah pemerintah beberapa negara dan individu-individu Balance of Perkiraan neraca pembayaran merupakan suatu daftar ringkasan Payments tentang transaksi-transaksi suatu negara yang meliputi Accounts pembayaran atau penerimaan dalam bentuk valuta asing Balance Sheet Laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan keadaan (Neraca) kekayaan, utang dan modal sendiri pada suatu tanggal tertentu. Kekayaan (aset) sama dengan kewajiban dan modal sendiri. Neraca merupakan daftar dari item yang terdapat pada dua sisi yang membuatnya menjadi seimbang Bank Penerbit * Bank yang mengeluarkan uang kertas * Bank yang mengeluarkan warkat niaga yang diberikan kepada yang berhak dan yang setiap saat dapat diuangkan atau diperdagangkan Bank Penitipan Bank yang disetujui Bappebti untuk menyimpan dana yang Sentra Dana dihimpun oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka Berjangka Bank Syariah Suatu bank yang dalam operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tiap bank yang menawarkan keuangan secara Islam mempunyai suatu dewan, yang disebut Dewan Syariah, yang pendapatnya dibutuhkan mengenai perjanjian keuangan dan instrumen moneter yang rumit. Peran dewan ini adalah kalau suatu masalah yang secara khusus tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Qur\'an atau dalam ajaran Nabi Muhammad, maka penafsiran-penafsirannya dibuat oleh dewan tersebut Bank Tabungan Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima (Saving Bank ) simpanan dengan bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam sekuritas.

486 Bapepam


Badan Pengawas Pasar Modal (Capital Market Supervisory Agency), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 Bappebti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga pemerintah di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka Batas Maksimum Batas maksimum posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pihak di luar Pihak yang melakukan lindung nilai Batas Wajib Lapor Jumlah posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dikuasai oleh Pihak yang telah mencapai batas tertentu yang wajib dilaporkan kepada Bursa Berjangka sesuai peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka Bear Market (Pasar Harga saham, obligasi dan komoditi yang jatuh di dalam masa Lesu) yang cukup lama. Di pasar modal harga saham, obligasi yang jatuh biasanya berkaitan dengan kelesuan kegiatan ekonomi pada umumnya Bearer Pihak yang diakui sebagai pemilik sekuritas atas unjuk (Pengunjuk) Bearer Bond Obligasi yang pelunasannya dan bunganya dibayarkan kepada (Obligasi Atas pembawa obligasi tersebut Unjuk) Bears (Spekulan Orang/Badan Usaha yang menarik keuntungan dari keadaan Jual) pasar yang sedang menurun dengan menjual efek untuk kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah Belening (Berasal (Gadai) Kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas yang dari bahasa lazimnya berlaku untuk 3 bulan dan setiap kali dapat Belanda) diperpanjang bila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Benefical Owner (Pemilik Penerima Manfaat) Pihak yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan, penjualan efek, atau mengarahkan penggunaan hasil penjualan efek. Benefit Nilai pertanggungan secara maksimal yang harus dibayar perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian Best Effort (Penjamin Emisi Dengan Kesanggupan Terbaik) Perjanjian antara Commitment emiten dan penjamin emisi dalam rangka penjualan efek dimana penjamin emisi akan melaksanakan penjualan efek tersebut sebaik-baiknya dan akan mengembalikan sisa efek yang tidak terjual habis. Bid (Penawaran) Harga penawaran yang diajukan oleh pembeli Bid And Asked “Bid” adalah harga tertinggi yang Bersedia dibayar oleh pembeli (Penawaran Dan pada waktu tertentu dari efek tertentu. “Asked” adalah harga Permintaan) terendah yang diterima oleh penjual untuk efek yang sama. Secara bersama kedua harga tersebut membentuk suatu quotation (catatan harga). Perbedaan antara kedua harga tersebut disebut Spread. Bid and Asked biasanya berkaitan dengan efek-efek tidak terdaftar yang diperdagangkan di pasar luar bursa Bid Price (Harga Harga efek yang diajukan oleh calon pembeli/Harga tertinggi Tawaran) yang diminta untuk membeli Big Board (Papan Istilah populer untuk New York Stock Exchange. Berupa papan Utama) pencatatan Kurs Sekuritas Blank Stock (Blangko Saham) Saham yang syaratnya tidak dicantumkan dalam anggaran dasar emiten tetapi ditetapkan oleh Dewan Direksi pada saat dikeluarkan. Block (Blok) Efek yang diperdagangkan dalam jumlah besar di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam transaksi di Bursa. Block Sale Jumlah besar saham, atau nilai besar obligasi, yang dikuasai atau diperdagangkan di Bursa Efek atau pasar modal. Di Amerika Serikat, ada pedoman umum, yaitu 10.000 saham atau lebih dan


487

nilai US$ 200.000 atau lebih dari suatu obligasi biasanya disebut sebagai block sale . Di Indonesia, perdagangan saham yang besar ini juga ada dan dimasukkan ke dalam perdagangan yang tidak reguler. Blow Out (Jual Penjualan secara cepat dari semua saham-saham yang baru Cepat) ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan sengaja menjual saham-sahamnya di dalam situasi yang demikian karena mereka ingin mendapatkan harga yang tinggi. Para pemodal mungkin agak sulit untuk memperoleh sejumlah saham dalam situasi yang demikian Blue Chip Stock (Saham-Saham Unggulan) Saham biasa dari perusahaan yang cukup dikenal dan punya kemampuan untuk mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Disamping itu reputasi manajemennya cukup baik Blue Sky Laws (Undang-undang Pengamanan Efek) Undang-undang yang mengatur jual beli efek untuk melindungi masyarakat terhadap penipuan (di Amerika Serikat). Board Of Directors Orang-orang yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan di (Dewan Direksi) dalam RUPS untuk mengendalikan suatu perusahaan sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan Board Room (Ruang Nasabah) Ruang di kantor broker untuk kepentingan nasabah yang dilengkapi papan pengumuman harga padar efek. Bond (Obligasi) Bukti hutang dari emiten yang dijamin oleh penanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi Pemilik dari obligasi atas unjuk biasanya menyertakan kupon pada obligasi yang diterbitkannya sebagai bukti untuk menerima pembayaran bunga. Sedangkan pada obligasi atas nama biasanya nama si pemilik sudah tercatat pada perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Bond Anticipation (Obligasi Antisipasi) Instrument hutang berjangka pendek yang Note dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan akan dibayar lunas bersamaan dengan penerbitan obligasi yang akan dating. Jenis obligasi semacam ini sangat aman dan bebas pajak di luar negeri. Bond House (Kantor Obligasi) Badan usaha yang usaha pokoknya memperdagangkan obligasi menjamin agar emisi obligasi dapat terjual laris. Bond Quotations (Pencatatan Harga Obligasi) Ini ditetapkan dalam % dari jumlah atau 1000 dollar yang menggunakan fraksi-fraksi 1/8, ¼, 3/8, ½, 5/8, ¾ dan 7/8. Kadang-kadang sebagai pengganti jumlah, istilah pari, nilai digunakan, karena jumlah yang ditetapkan pada face dari bond. Karena face bond hampir selalu 1.000 dollar berikut ini akan mengilustrasikan hubungan antara quotatiton dan harga dollar Quotation Dollar 103 1/4 $ 1032.50 102 1/5 $ 1021.25 105 1/2 $ 1055.00 97 ½ $ 975.00 Suatu cara yang mudah untuk menghitung harga dollar adalah memberikan nomor-nomor kemudian meletakkan fraksi dari $10. Contoh sebuah tawaran dari 103 ¼ untuk seribu dollar bond akan digambarkan $ 1030 + ¼ x $10 atau $2,50, menjadi $ 1032.50 Dalam masalah baru (kasus baru) harga dollar sering ditetapkan alam desimal-desimal dari pada fraksi-fraksi. Contoh akhir tahun 1959 The Florida Power and Light Company menawarkan kepada umum 4 ¼ iuran bond 1989 pada 101.519 atau $1.015,17 perbond. Bond Swap (Pertukaran Obligasi) Menjual obligasi dan membeli obligasi yang lain pada saat bersamaan. Tujuan pertukaran obligasi ini bermacam-macam, seperti a.Maturity Swaps yaitu pertukaran jatuh tempo antara satu obligasi dengan obligasi lain yang dapat menciptakan keuntungan karena harga yang menurun dari obligasi yang yang jatuh temponya lebih lama b.Yield Swaps yaitu perputaran obligasi yang tingkat bunganya lebih baik

488 Bond Yield

Bonds Dividen Bonus Stock

Book Book Closing Date

Book Value (Nilai Buku)

Boom Market Borrowing Fee Bottom Fisher

Bottom Up Approach To Investing

Box (Kotak Efek) Breadth Of The Market

Broker (Asuransi) Broker (Pialang)

Broker Dealer


c.Quality Swaps yaitu pertukaran obligasi yang tingkat keamanannya lebih tinggi (Hasil Bunga Obligasi) Ada tiga macam: 1. hasil nominal obligasi, 2. hasil dibanding dengan harga obligasi yang berlaku, dan 3. hasil sampai pokok obligasi dilunasi (hari jatuh tempo) Dividen yang dibayarkan dalam bentuk obligasi. (Saham Bonus) 1.Saham yang dikeluarkan sebagai bonus dalam rangka mengakapitalisasi laba yang ditahan. Dalam hal ini terjadi peningkatan modal saham, yang penyetorannya berasal dari laba yang ditahan 2.Saham yang dikeluarkan untuk membantu penempatan jenis saham baru, lazimnya merupakan saham preferen (Buku Amanat) Catatan amanat jual beli efek yang dimiliki specialis dan semua amanat dibukukannya secara kronologis dalam buku tersebut. (Tanggal Tutup Buku) Tanggal dimana sebuah perusahaan menutup buku-bukunya untuk menentukan para pemegang saham yang mana yang terdafar untuk menerima dividen, pengeluaran dan lain-lain. Nilai buku perusahaan dihitung dari total asset dikurangi harta tidak terwujud, dikurangi utang dan nilai nominal dari saham preferen. Contoh Total asset Rp 5.000 juta Dikurangi : Harta tak berwujud(Rp 1.000 juta) Dikurangi : Utang(Rp 1.000 juta) Dikurangi : Saham Preferen (Rp1.000 juta) Nilai Buku Rp 2.000 juta Nilai buku perusahaan adalah jumlah nilai buka dibanding dengan saham yang beredar (Pasar Menguntungkan) Suatu keadaan pasar dimana permintaan jauh melampaui penawaran. Dalam keadaan-keadaan yang demikian harga-harga meningkat. (Biaya Pinjaman) Biaya atas pinjaman yang diperlukan untuk membeli efek. Perusahaan yang mencari saham yang harganya jatuh pada titik yang paling rendah sebelum harganya naik kembali. Dalam kasus yang ekstrim pemodal semacam ini mencari efek dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau hampir bangkrut. Meneliti prestasi dari saham perusahaan tertentu sebelum mempertimbangkan pengaruh kecenderungan ekonomi yang berlaku pada saat itu. Prestasi perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan perusahaan, fluktuasi harga saham, perkembangan produk yang dihasilkan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa suatu perusahan dapat berjalan dengan baik sekalipun dalam situasi industri kurang menguntungkan. Tempat penyimpanan efek, lazimnya disediakan oleh lembaga Keuangan Bank atau Kustodian dengan meyewakan kepada pemilik efek untuk menyimpannya (Indikator Pasar) Prosentase dari saham yang berpartisipasi di pasar. Para analis mengatakan bahwa suatu bursa efek disebut baik bila dua pertiga dari saham tercatat aktif di dalam transaksi. Pasar dengan situasi semacam ini akan membuat lebih banyak pemodal yang ikut berpartisipasi. Breadth of market merupakan salah satu indikator naik turunnya suatu bursa efek. Biasanya dalam bentuk badan usaha, berperan menjual jasa dalam bentuk fasilitas mediasi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. * Individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli atas efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan(emiten) dengan memperoleh imbalan jasa * (Pihak yang melaksanakan/eksekusi baik pembelian maupun penjualan saham. Pialang bekerja berdasarkan amanat investor baik untuk kegiatan beli maupun jual. Pialang mendapat komisi dari aktivitasnya berdasarkan negosiasi dengan investor) Individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual


(Perantara Pedagang efek) Bursa Berjangka Bursa Efek

Buy on weakness Call

Call Loan Call Money Call Of Bond Call Option

Call Premium Calleable

Called Away

Cancel Order Capital (Modal) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Asset

Capital Expenditure

489

dan beli atas efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) dengan memperoleh imbalan jasa dan pihak yang melakukan kegiatan atas efek hanya untuk kepentingan pihak lain Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka Harga diharapkan terkoreksi dalam jangka pendek tetapi masih positif untuk jangka panjang. Untuk itu pertimbangkan beli saat harga jatuh mendekati level support Hak untuk melunasi obligasi yang sedang beredar sebelum jatuh tempo. Kapan pelunasan tersebut dapat dilakukan biasanya dijelaskan pada prospektus yang dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan obligasi tersebut kepada masyarakat. Pengertian lain dari Call adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu dan pada tanggal yang sudah ditentukan. Pinjaman yang harus dibayar kembali setelah diminta dilunasi oleh si peminjam dengan memperlihatkan jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman uang untuk jangka waktu sangat pendek (maksimal 8 hari) untuk mengatasi kesulitan likuiditas sementara suatu perusahaan. Pemberitahuan bahwa obligasi oleh emiten akan dilunasi baik sebelum atau pada hari tunai. Hak untuk membeli sejumlah tertentu saham dari pemegang saham pada harga atau indeks yang sudah ditentukan. Bagi si pembeli yang berpikir harga akan naik, Call Option akan memberikan keuntungan dengan investasi yang lebih sedikit daripada harus membeli langsung saham tersebut. Pemegang (pembeli) option akan membayar fee kepada penjual option.  Premi yang diberikan oleh emiten apabila dilakukan penebusan sebelum hari tunai  Premi yang dibayar pada Open Call. Obligasi yang dapat dilunasi oleh penerbitnya sebelum jatuh tempo. Perusahaan harus membayar kepada pemegang harga premi bila suatu efek dilunasi sebelum waktunya. Obligasi disebut Call bila suku bunganya turun cukup tajam, sehingga penerbit akan lebih untung bila ia menerbitkan obligasi baru dengan bunga yang lebih rendah.  Suatu istilah yang digunakan untuk obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo  Call Option atau Put Option yang dilakukan dengan pemegang saham  Suatu penyerahan yang dikehendaki dalam suatu short sale Amanat harus segera dilakukan pada harga yang ditentukan atau jika tidak, langsung dibatalkan (Fill or Kill/Immediate). Uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut secara produktif. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Rasio Kecukupan Modal. Yaitu kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut resiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Modal Aktiva) Aktiva jangka panjang yang tidak akan dijual/dibeli di dalam situasi bisnis yang normal. Di dalam pengertian umum istilah ini termasuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin. (Biaya Aktiva Tetap) Pengeluaran uang yang digunakan untuk penambahan atau perbaikan aktiva tetap perusahaan seperti mesin dan bangunan.

490 Capital Flight (Pelarian Modal ) Capital Gain

Capital Market Suppoting Institution Capital Market Suppoting Professionals Capital Markets

Capital Structure Capitalization Capsule Information Cash Account Cash Book Cash Contract/Cash Trade Cash Dividen

Cash Earning Cash Flow Cash Market

Cash Offering Cash Sale Cashier Cat And Dogs

Central Bank


Pergerakan sejumlah besar uang dari satu negara ke negara lain untuk melarikan diri dari kekacauan politik atau ekonomi, atau juga untuk mendapatkan tingkat hasil yang lebih tinggi (Keuntungan Modal) Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) hal ini disebut capital loss. (Lembaga Penunjang Pasar Modal) Tempat Penitipan Harta, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, atau penanggung yang menyediakan jasanya sesuai denga ketentuan dalam keputusan ini. (Profesi Penujang Pasar Mdal). Akuntan, Notaris, Penilai dan Konsultan Hukum yang menyediakan jasanya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini. Pasar Modal Pasar Modal atau Bursa Efek merupakan pasar di mana dana-dana, baik utang (debt ) maupun modal sendiri (equity), diperdagangkan. Di Indonesia, saat ini, ada dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). (Struktur Modal) Komposisi permodalan perusahaan yang pada umumnya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. (Kapitalisasi) Di dalam peristilahan bursa saham, kapitalisasi merupakan nilai dari pada suatu perusahaan, yaitu harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang diedarkan. (Keterangan Lengkap) Keterangan singkat mengenai kegiatan terakhir perusahaan yang belum diperiksa akuntan publik dan biasanya dilampirkan pada perhitungan rugi laba. (Rekening Tunai) Transaksi yang dilakukan antara broker/dealer secara tunai. (Buku Kas) Buku catatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai. (Dagang Tunai) Cara transaksi jual beli sekuritas yang mengharuskan penyerahan dan pembayaran pada saat yang bersamaan. (Dividen Tunai) Pembayaran dividen secara tunai (cash) kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan pada tahun tersebut atau akumulasi dari keuntungan pada tahun sebelumnya. Cash dividen harus dibedakan dengan stock dividen yaitu dividen yang dibayar dalam bentuk saham. Cash dividen dari investment company (perusahaan investasi) biasanya terdiri dari dividen, bunga, capital gain yang diperoleh investasi porfolionya. (Hasil Tunai) Penerimaan tunai dikurangi pengeluaran tunai tetapi tidak termasuk pengeluaran non cash seperti depresiasi. (Arus uang) Pencatatan perubahan modal kerja sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dilaporkan. Catatan memperlihatkan perincian sumber uang kas dan penggunaannya. (Pasar Tunai) Transaksi yang dilaksanakan secara tunai atau biasa disebut spot market. Dalam hal ini komoditi yang dikirim oleh penjual kepada pembeli dibayar tunai pada saat pengiriman tersebut dilaksanakan. Tawaran Tunai Penawaran sekuritas dengan pembayaran tunai. (Jual Tunai) Penjualan sekuritas dengan tunai yang mengharuskan penjual menyerahkan sekuritas tersebut kepada pembeli pada hari ini juga. (Kasir) Orang yang bertugas menerima dan membayar uang atas perintah yang berwenang. Saham spekulatif yang mempunyai sejarah singkat mengenai penjualan, keuntangan dan pembayaran dividen. Didalam pasar yang membaik (naik) para analis kurang memperdulikan saham jenis ini sekalipun harga saham sedang naik. (Bank Sentral) Di Indonesia Bank Sentral diberi nama Bank Indonesia : Tugas Pokoknya ialah membantu pemerintah : a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta


Certifacate Of Deposit (CD) Certifacate Of Stock Certifacates

Certificate Of Amortization (Bukti Amortisasi) Chartist Cidera Janji

Claim

Clearing Clearing Settlement And Custodian Institution Client Bonds

Closed-End Investmen Fund Closed-End Managament Company

Collable Collateral Trust Bonds

Collective Order Comfort Letter

491

memperluas kesempatan kerja (Sertifikat Deposito). Surat bukti simpanan uang dalam bank dengan jangka waktu dan bunga yang dapat dijual belikan. (Sertifikat Saham/Surat Saham) Bukti pemilikan atas jumlah saham dalam perseroan yang dimiliki oleh pihak tertentu. (Sertifikat) Didalam perdagangan efek yang dimaksud dengan sertifikat adalah : 1. Suatu surat berharga sebagai pengganti dari suatu tagihan 2.Suatu surat dikeluarkan sebagai pengganti dari suatu tagihan 3. Juga sebagai surat berharga Serupa dengan bukti keuntungan adalah bukti amortisasi yang juga diberikan oleh perseroan yang mengadakan reorganisasi. Bukti amortisasi pada umumnya hapus setelah pembayaran jumlah tertentu (Peramal Pasar Modal) Orang yang meramalkan keadaan pasar saham dengan membuat grafik harga-harga saham dan berspekulasi berdasarkan ramalan tersebut. Adalah tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sehingga mengakibatkan kerugian nasabah. (Tuntutan Hak) 1. Hak untuk memperoleh bunga atau pembagian keuntungan 2. Hak untuk mendapatkan, membeli saham terkebih dahulu, jika perusahaan menerbitkan saham baru (Kliring) Pertukaran efek antar loker/dealer dan sekaligus perhitungan rekening masing-masing. (Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan) Suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek, serta penyimpanan efek dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain. (Obligasi Pemilik Sertifikat) Contoh dari obligasi pemilik sertifikat (Client Bonds) adalah pinjaman obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan Albert Heyn dari Negeri Belanda, dalam rangka mengembangkan pemilik efek oleh masyarakat disamping untuk menarik pemilik sertifikat. Sistemnya sangat sederhana yakni kepada setiap pemilik sertifikat yang berbelanja diberikan materai obligasi sebesar 10% dari uang yang dibelanjakannya. Materai-materai tersebut kemudian ditempelkan dalam buku yang telah disediakan. Apabila pemilik sertifikat telah memiliki materai obligasi berjumlah F.50 ia akan memperoleh obligasi. (Reksa Dana Tertutup). Reksa Dana yang melakukan Emisi Saham yang tidak dapat dijual kepada atau dibeli kembali oleh Reksa Dana yang bersangkutan. (Perusahaan Pengelola Dana Dengan Sistem Tertutupnya) Suatu Perusahaan investasi yang mengeluarkan mutual fund dari saham beredar dalam jumlah terbatas. Saham-sahanm dengan Closed End Management Company akan didaftarkan di Bursa Efek. Closed End Management Company tidak mempunyai kewajiban untuk membeli kembali saham-sahamnya dari investor (Penuaian Sebelum Tempo) Sifat sekuritas yang pada saat sebelum hari tunai dapat diajukan untuk ditunaikan atau ditukarkan. (Obligasi Koleteral) Apabila perusahaan memiliki saham dan obligasi dari perusahaan lain dalam jumlah besar, maka dalam hal perseroan membutuhkan pinjaman lagi, ia dapat menggadaikan efek tersebut kepada suatu Trustee, dan untuk itu dikeluarkan pinjaman obligasi yang dinamakan Collateral Trust Bonds (Pesanan Kolektif) Pesanan sekuritas secara kumulatif menurut kurs yang diminta/ditawarkan dalam perdagangan sebelum pertemuan bursa dimulai. Surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau

492

Commercial Paper Commission Common Share Common Stock

Company

Company Listing

Comparative Financial Statement Competitive Bid Compounded Interest Confirmation


tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau hasil usaha sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus (Warkat Niaga) Surat dagangan yang dapat dijual belikan, misalnya promes, wesel dan dokumen jangka pendek lain yang diterbitkan oleh badan usaha. (Komisi). Imbalan yang diterima oleh perantara sehubungan dengan transaksi efek yang dilakukannya untuk kepentingan nasabahnya. (Saham Biasa) Saham biasa : dengan ciri-cirinya - Yang paling pertama diterbitkan oleh perusahaan dan paling akhir dilunasi saat likuidasi - Pemilik utama (secara kolektif) dari perusahaan. (Saham Biasa) Saham yang memberikan hak berupa dividen kepada pemiliknya kalau perusahaan bersangkutan mendapatkan keuntungan pada tahun tertentu. Disamping itu saham ini juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk megeluarkan surat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat ini diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang mendasar bagi perusahaan misalnya perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi/dewan komisaris, pengesahan neraca dan laba/rugi perusahaan serta likuidasi (lihat common share). (Perusahaan) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Badan Hukum lain yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam keputusan ini. (Pencatatan Perusahaan) Perusahaan mencatatkan di Bursa semua modal saham yang telah disetor, meskipun yang go public melalui penawaran umum kurang dari itu. Misalnya modal disetor terdiri dari 8 juta saham. Dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum 2 juta saham. Pada waktu mencatatkan seluruh saham yang telah disetor (8 juta saham). Selisih antara jumlah saham yang telah disetor dengan jumlah saham yang dijual melalui penawaran umum, sewaktu-waktu dapat dijual melalui bursa oleh pemilikannya (Laporan Keuangan Perbandingan) Daftar yang memuat laporan keuangan dari beberapa periode yang berbeda yang dicantukan sebelah menyebelah untuk tujuan perbandingan dan penilaian. (Penawaran Bersaing) Penawaran sekuritas atas dasar jumlah dan mendapat dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secar kumulatif. (Bunga Majemuk/Bunga Berbunga) Bunga yang diperhitungkan atas dana pinjaman dan bunga yang belum dibayar.

(Konfirmasi) Pernyataan tertulis yang dibuat oleh perusahaan efek setelah terlaksananya transaksi dan disampaikan kepada nasabah, berisikan perincian yang lengkap mengenai transaksi tersebut dan penjelasan tentang kedudukannya sebagai perantara atau pedagang efek dalam transaksi dimaksud. Confirmation, (Konfirmasi) Pernyataan tertulis yang dibuat oleh perusahaan Customer efek setelah terlaksananya transaksi dan disampaikan kepada nasabah, berisikan perincian lengkap mengenai transaksi tersebut dan penjelasan tentang kedudukan sebagai perantara atau sebagai pedagang efek dalam transaksi dimaksud. Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan Conglomerate (Konglomerasi) Perusahaan yang menanam modalnya dalam berbagai bidang industri, untuk mengurangi resiko. Connvertible (Obligasi Tukar) Obligasi yang selin memiliki sifat obligasi biasa


493

Bonds

seperti bunga tetap, pelunasan setelah jangka waktu tertentu, juga mempunyai hak untuk ditukar dengan saham pada waktu dan syarat-syarat yang ditentukan. Connvertible Stock (Saham Tukar) Suatu jenis saham yang dapat ditukarkan, biasanya saham preferen mempunyai hak untuk ditukar dengan saham biasa. Consiolidated (Laporan Keuangan Gabungan). Neraca dan perhitungan rugi dan Financial laba beserta penjelasannya pos demi pos yang meliputi Statement perusahaan induk dan semua anak perusahaannya. Consiolidated Mortgage Bonds Consolidation Constructive Dividen Constructive Total Loss Consultant Consumer Finance Company

Consumer Price Index Contingency Contingent Obligation Contingent Order Contingent Profit Contra Broker Contract

Contract Slip Contractor

Contrarian

(Obligasi Konsolidasi) Obligasi yang diterbitkan karena adanya reorganisasi perseroan dan sebagai jaminan pada pemegang obligasi perseroan memberikan sebagian dari aktiva perseroan yang dikonsolidasi. (Konsolidasi) Penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru untuk meneruskan usahanya. (dividen Konstruktif) Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang besarnya ditentukan atas dasar perbandingan antara saham yang dimiliki dan aktiva perusahaan. Biasanya dividen tersebut tidak diumumkan dan terjadi pada perusahaan tertutup. Obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan sehingga tidak berbentuk dan tidak berfungsi lagi, toleransi kerusakannya disini biasanya mencapai tak kurang dari 75% (Konsultan) Orang yang memberikan nasehat/jasa-jasa sesuai dengan keahliannya seperti ahli perbankan, ahli hokum, ahli pasar modal dan lain-lain. (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Indeks harga konsumen (IHK) Indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu (Bergantung) Keadaan yang mungkin timbul dimasa dating karena tergantung pada hal-hal yang tak dapat diketahui sekarang. (Kewajiban Gantung) Kewajiban yang tergantung pada peristiwa lain. (Amanat Ganda) Amanat beli efek hanya dilaksanakan bila amanat jual efek lain juga dapat dilaksanakan, jadi menjual efek yang satu untuk membeli efek yang lain (Switch Order) (Keuntangan Gantung Atau Tidak Pasti). Keuntungan yang bergantung pada keadaan yang belum pasti dimasa datang. (Makelar Pengganti) Broker yang menerima amanat nasabah melalui broker lain atau pedagang luar bursa. (Kontrak). Perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hokum tertentu yang didalamnya mengatur tugas, hak dan kewajiban pihak yang bersangkutan. (Nota Penutup) Suatu perjanjian jual-beli sekuritas antar anggota bursa yang dibuat segera setelah terjadi transaksi. (Kontraktor) Pihak yang bertindak sebagai Manager Investasi, Pinjaman Utama Emisi Efek, tempat penitipan harga, Konsultan Hukum, atau Akuntan untuk suatu Reksa Dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Reksa Dana tersebut. (Kontrarian). Pemodal yang tindakannya selalu berlawanan dengan sebagian besar pemodal lain. Sesuai dengan pendapat contrarian bila setiap orang mengharapkan sesuatu akan terjadi, hal ini tidak akan terjadi. Hal ini disebabkan bila sebagian pemodal memperkirakan pasar akan naik, maka mereka akan investasi secara penuh yang mengakibatkan tidak adanya lagi daya beli, yang berarti pasar sudah mencapai puncaknya.

494

Control

Convertibility (Konvertibilitas)

Convertible Prefered Stocks Corner

Corporate Action

Corporate Bonds Corporate Tax

Corporation

Correspondent


Sebaliknya bila pasar diperkirakan turun mereka akan menjual seluruh saham yang dimiliki sehingga pasar akan turun pada titik terendah dan kemudian akan naik lagi. (Pengendalian) Kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal Perseroan terbatas, pihak yang memiliki kepentingan dalam efek yang besarnya lebih dari 25% (dua pulu lima per seratus) dari jumlah hak suara pada perseroan terbatas dianggap mengendalikan Perseroan Terbatas tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan pihak yang memiliki kepentingan dalam efek kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah hak suara pada Perseroan Terbatas dianggap tidak mengendalikan Perseroan terabatas tersebut, Kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan melakukan pengendalian. Suatu dewan mata uang mempertahankan secara penuh dan tidak terbatas konvertibilitas uang kertas dan uang koinnya terhadap mata uang acuan pada suatu nilai tukar tetap ( fixed rate of exchange ). Meskipun suatu dewan mata uang yang ortodoks biasanya tidak mengkonversikan deposito dalam mata uang lokal ke dalam mata uang acuan, bank-bank akan menawarkannya juga dengan diberi fee yang kecil. Konvertibilitas yang tak terbatas ke dalam mata uang acuan berarti bahwa dalam suatu sistem dewan mata uang yang ortodoks, tidak ada pembatasan terhadap current-account transactions (membeli dan menjual barang dan jasa) atau capitalaccount trans-actions (membeli dan menjual aset keuangan seperti obligasi asing). (Tukar Saham Prioritas) Saham preferen yang mempunyai hak untuk ditukarkan dengan saham biasa dengan memperhitungkan harga konversi . (lihat Covertible Stock) (Korner) Usaha membeli sekuritas besar-besaran dengan tujuan menguasai harga pasaran. Misalnya : 1. Pada bursa di luar negeri perantara pedagang efek atau pedagang efek mengadakan spesialisasi dalam perdagangan satu jenis efek, atau beberapa jenis efek. Mereka mengambil suatu tempat di bursa yang disebut korner ( Hoek di Amsterdam) 2. Karena proses perdagangan di bursa, pada suatu perusahaan jatuh kedalam satu tangan, yang kemudian bias dipergunakan untuk menguasai atau mengatur harga saham yang bersangkutan di bursa (Amerika) Setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya (Obligasi Swasta) Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Bila obligasi diterbitkan oleh pemerintah disebut government bond atau municipal bond (Pajak Perseroan) Pajak yang dipungut atas laba yang diperoleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham perseroan atau perkumpualan lain yang modal keseluruhannya atau sebagian terbagi atas saham-saham, perkumpulan koperasi dan perkumupulan koperasi gotong-royong (Undang-Undang Pajak Perseroan 1925) yang berkedudukan di Indonesia. (Perusahaan) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Badan Hukum lain yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam keputusan ini. (Koresponden) Perusahaan, bank atau lembaga keuangan lain, yang secara teratur memberikan jasa kepada pihak lain atau bertindak atas namanya.


Cost Of Good Sold

Cost, Insurance and Freight /C.I.F Coupon

Coupon Bond Credit Card Company Credit Crunch

Credit Insurance

Credit Risk Credit Securities

Credit/Loan

Cross

Cross Sale

495

(Pokok Penjualan) Suatu angka yang menggambarkan biaya untuk membeli bahan baku dan untuk memproduksi barang jadi. Penyusutan juga merupakan bagian dari biaya ini, tetapi biasanya dicatat secara terpisah. (Biaya, asuransi, dan biaya angkutan)Cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional di mana seluruh biaya angkutan, biaya pemuatan, dan biaya asuransi sampai pelabuhan bongkar ditanggung penjual (Kupon) Tanda bukti untuk menagih bunga atau dividen efek. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa surat efek terdiri dari 3 bagian yakni : -Surat efek sendiri yang disebut : mantel -Lembaran kupon, dan -Talon (ini jika efek yang bersangkutan atas unjuk tetapi efek atas nama tidak memerlukan kupon atau talon). Pada surat obligasi dicantumkan : -Nama debitur -Jumlah nominal obligasi -Besarnya pinjaman obligasi yang dikeluarkan -Besarnya bunga -Tanggal pengeluaran pinjaman dan tanda tangan dari Direksi perusahaan dan lain sebagainya. -Dibelakang mantel dicantumkan syarat pinjaman obligasi yang bersangkutan, rencana pelunasannya dan lain sebagainya. Lembaran kupon terdiri dari beberap kupon, yang masing-masing diberi nomor urut, jumlah bunga yang akan dibayar kupon dan tanggal penguangannya. Pembayaran bunga dilakukan atas penyerahan salah satu kupon yang ditunjuk. (Obligasi Kupon) Kupon bunga yang biasanya menyertai lembaran obligasi atas unjuk. Bunga obligasi dapat diambil dengan menunjukkan kupon bunga. (Perusahaan Kartu Kredit) Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkannya. Suatu fenomena dimana bank-bank enggan untuk memberikan pinjaman ke sektor swasta. Penurunan kredit perbankan karena credit crunch disebabkan oleh faktor-faktor suplai, seperti lemahnya kemampuan bank untuk memberikan kredit karena masalah permodalan bank atau menurunnya kualitas kredit dari debitor yang menyebabkan bank-bank enggan untuk mengucurkan kredit. (Kredit Asuransi) Pada umumnya berarti asuransi yang dipergunakan untuk menjamin resiko insolvensi peminjam kredit. Dalam hal PT Askrindo adalah asuransi yang meminjam kredit yang tidak memenuhi persyaratan perbankan (non bank able), sehingga menjadi memenuhi syarat (bank able). Resiko yang ditanggung pihak-pihak yang terkait dalam transaksi bilamana dananya tidak di-kredit (tidak dibayar). (Sekuritas Kredit) Bukti hutang dari suatu emiten yang dijamin oleh harta atau kekayaan dengan janji untuk melakukan pembayaran pinjaman pokok dan imbalan yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu, dalam waktu antara 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Emisi. (Kredit) Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-miminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. (UU No.14/1967 psl Ic). (Silang) Transaksi efek dimana pialang yang sama bertindak sebagai perantara pada dua sisi dari perdagangan. Dalam prakteknya hal ini adalah sah jika pialang tersebut mengajukan penawaran kepada masyarakat pada harga yang lebih tinggi dari yang diminta. (Jual Silang) Pindah tangan sekuritas pada hari bursa tertentu yang dilakukan oleh perantara dalam rangka pelaksanaan amanat jual dan beli dengan syarat yang sama dari dua nasabah yang berdekatan.

496 Crossed Trade


(Perdagangan Silang) Praktek Manipulasi yang dilarang pada berbagai bursa efek dimana amanat jual dan beli ditutup sendiri tanpa dicatatkan di bursa. Hal ini bias merugikan pemodal lain karena menghilangkan kesempatan untuk melakukan transaksi pada harga yang menguntungkan. Crossing Order (Amanat Silang) Amanat yang diberikan kepada broker untuk menjual dan membeli efek yang sama. Terjemahan dari istilah Belanda “insluiten” yaitu seorang pialang yang menerima order beli di satu pihak dan menerima order jual di lain pihak. Kedua order berasal dari nasabah pialang dan transaksi terjadi pada pialang yang bersangkutan; istilah lain untuk tekhnik transaksi semacam ini, adalah “kompensasi order”, pialang hanya menyeberangkan order dari nasabah satu ke nasabah lain. Di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tutup sendiri ini biasanya dilakukan menjelang penutupan perdagangan dilantai bursa. Tutup sendiri sebenarnya mengakibatkan pengecilan partisipasi dalam busa dan dapat mempengaruhi tingkat harga. Jika peserta bursa lebih banyak, lebih bias menjamin kurs yang lebih baik. Dibursa-bursa tertentu ada ketentuan khusus mengenai “kompensasi order” atau “tutup sendiri”. Ada ketentuan yang mengharuskan seorang pialang untuk secara umum menawarkan dahulu saham yang bersangkutan pada harga yang paling tidak satu point diatas harga yang akan digunakan sebagai kurs transaksi. Maksudnya agar si penjual (pemodal) mendapat harga yang lebih baik. Baru jika sudah tidak ada peminat lain (pialang lain), ia boleh tutup sendiri. Ketentuan lain ialah bahwa pialang tidak boleh tutup sendiri untuk dirinya sendiri sebagai pedagang efek selama masih ada pemodal lain yang berminat pada harga yang bersangkutan. Beberapa alasan lain untuk ketentuan itu adalah, agar tercipta harga yang terbaik; juga agar transaksi yang bersangkutan terjadi di pasar yang terbuka (umum), dan bukan sekedar pemberitahuan. Cum (Dengan/Disertai) Arti cum ialah atau disertai, misalnya, cum dividen berarti bahwa saham-saham diperdagangkan dengan dividen, yaitu pembeli menerima dividen yang diumumkan. Cum rights Tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung hak rights Cummulative (Hak Suara Kumulatif) Pengumpulan suara pemegang saham Voting minoritas, untuk memilih direktur, sedangkan menurut peraturan hak suara, masing-masing tidak berhak memilih anggota direksi Cumulative (Saham Gabungan Prioritas) Saham yang memberikan prioritas Prefered Stocks untuk mendapatkan dividen kepada pemiliknya sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa dengan ketentuan apabila pada satu tahun dividen yang dibagikan kurang dari jumlah yang telah ditentukan maka kekurangannya itu diperhitungkan pada tahun berikutnya. Cumulative (Dividen Kumulatif) Timbunan dividen yang belum dibayar dan Dividend pelunasannya dilaksanakan lebih dahulu dari dividen-dividen saham biasa. Biasanya pada saham preferens kumulatif. Cumulative Income (Obligasi Pendapatan Kumulatif) Obligasi pendapatan yang Bond mempunyai hak bunga kumulatif atas laba bersih perusahaan yang belum dibayarkan pada tahun-tahun lalu. Currency Board Suatu otoritas moneter yang menerbitkan uang kertas dan koin (Dewan Mata Uang yang bisa ditukarkan ( convertible ) terhadap suatu mata uang ) asing atau komoditas acuannya (yang juga disebut sebagai reserve currency atau mata uang cadangan) berdasarkan pada suatu nilai tukar yang benar-benar pasti dan berdasarkan pada permintaan Current Account (Rekening Koran) Daftar utang piutang antara dua orang/badan usaha yang diperhitungkan secara terus-menerus. Bentuk skontro adalah bentuk yang lazim dipergunakan, yakni jumlah piutang dan utang ditulis dalm lajur debet dan kredit. Current Assets (Aktiva Lancar) Aktiva yang dapat dicairkan dalam waktu paling lama satu tahun. Terdiri dari kas, bank dan aktiva lainya yang


497

mudah ditukarkan seperti tagihan lancar, surat berharga, dan lain-lain. Current/Short (Utang Lancar) Kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam Term Liabilities waktu kurang dari satu tahun (paling lama satu tahun). Custody (Penitipan) Penyimpanan harta berdasarkan kontrak yang di dalamnya mengatur bahwa Tempat Penitipan Harta melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Customer (Konfirmasi Nasabah) Penegasan resmi kepada nasabah tentang Confirmation pelaksanaan amanatnya serta perhitungan yang harus dibayar atau diterima. Customer’s (Kartu Nasabah) Kartu yang disediakan broker untuk diisi dan Reference Card ditanda tangani nasabah pada saat pembukaan rekening. Keterangan yang diisikan dalam kartu tersebut antara lain : Nama nasabah, kebangsaan dan lain-lainnya. Cyclical Stock (Saham Adaptasi) Saham yang cenderung naik secara cepat pada saat ekonomi membaik dan turun secara cepat pada saat ekonomi memburuk. Contoh dari cyclical stock adalah saham yang berasal dari perusahaan yang bergerak di perumahan, kendaraan dan kertas. Sedangkan saham yang sifatnya now clyclical adalah saham makanan, asuransi, farmasi yang tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan ekonomi Daftar Bursa Daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya Berjangka dan yang ditetapkan Bappebti, yang dapat digunakan untuk Kontrak Berjangka penyaluran amanat dari Nasabah dalam negeri Luar Negeri Dana Jaminan Dana yang harus disetorkan Pialang Berjangka kepada Bappebti sebagai salah satu syarat untuk menjadi Pialang Berjangka yang berhak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar Negeri, yang digunakan untuk membayar ganti rugi Nasabah akibat cidera janji yang dilakukan Pialang Berjangka yang bersangkutan Dana Kompensasi Dana yang dihimpun Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah bukan Anggota Bursa Berjangka karena cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalah kedudukannya sebagai Pialang Berjangka Date Of Tanggal pengalihan hak milik sertifikat, saham dan stock (efek). Assigmment (Tanggal Alih Hak) Date Of Issuance Tanggal emisi sekuritas baru, baik yang dikeluarkan untuk (Hari Emisi) penawaran umum maupun untuk penawaran waran terbatas (Lihat penawaran terbatas dan penawaran umum) Date of record Tanggal terakhir dimana seorang investor harus mencatatkan kepemilikan sahamnya dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Day Order (Amanat Amanat jual beli sekuritas yang hanya berlaku pada hari amanat Sehari) diberikan. Kalau tidak terlaksana pada hari itu berarti batal Dead Cat Bounce

Dealer Dealing In Seurities (Melakukan kegiatan Atas Efek)

Istilah dalam analisa perdagangan saham yang secara langsung dapat diterjemahkan sebagai \"mentalnya kucing yang mati\". Ini menggambarkan pemulihan harga sementara dari pasar atau suatu saham ditengah penurunan yang berkepanjangan atau bear market. Artinya, rebound yang dialami oleh pasar atau suatu saham setelah mengalami kejatuhan harga, sebenarnya hanya sementara karena pasar atau saham tersebut masih akan terus jatuh. Orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas untuk orang lain, dengan menutup persetujuan atas namanya atau firmanya sendiri, atas imbalan Pembelian, Penjualan atau Penawaran untuk membeli atau menjual efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

498


Debenture Bonds (Obligasi Tanpa Jaminan) Debitor (Debitur) Declaration Date (Hari Dividen) Declaration Of Dividend

Debenture Bonds menurut pengertian di Amerika Serikat adalah pinjaman obligasi tanpa adanya suatu jaminan (asked debenture) tetapi di Inggris harus ada jaminannya Orang atau badan yang berhutang kepada orang atau badan lain Tanggal pembayaran dividen yang diumumkan melalui surat kabar atau surat kepada pemegang saham (Pernyataan Tentang Dividen) Pengumuman resmi direksi perusahaan kepada para pemegang saham tentang besarnya dividen yang dapat dibayarkan. Default (Kelalaian) Kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, seperti lalai membayar pada saat yang diperjanjiakan. Deferred Bond Obligasi yang ditunda pembayaran bunganya atas persetujuan (Obligasi Tunda) debitur dan kreditur, dapat pula dalam arti seperti Dividen yang sudah diumumkan dan dicatat sebagai utang tetapi pembayarannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan Deferred Income Pendapatan usaha yang pada penutupan buku masih berupa (Pendapatan tagihan seperti hasil penjualan yang masih akan diterima Tertunda) kemudian Deficiency Letter Pemberitahuan tidak resmi dari pihak yang berwenang kepada (Memo Pelengkap) pendaftar agar melengkapi beberapa syarat pendaftaran Deficit (Defisit) Kekurangan anggaran belanja suatu badan usaha, atau pengeluaran biaya besar disbanding penerimaan pendapatan Delayed Opening (Perdagangan Tertunda)Waktu perdagangan di bursa yang tertunda Delisting Penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa (Penghapusan sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa Pencatatan) Delivery Bill (Bukti Serah) Pemberitahuan kepada bagian kas untuk menyerahkan sekuritas kepada makelar lain. Demand Seposit (Giro) Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Denomination (kopur/Denominasi) Lembaran sekuritas yang bernilai nominal tertentu seperti nilai Rp 10.000,--, Rp15.000,- dan seterusnya. Deposite Premium Premi pertama atau pendahuluan, lazim disebut premi sementara, yakni jumlah premi yang harus dibayar pemegang polis Deposito Simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan Berjangka (Time setelah jangka waktu yang diperjanjikan atau setelah Deposit ) pemberitahuan sebelumnya. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenai denda. Depreciation (Penyusutan Atau Penghapusan) Pengurangan atas nilai aktivva tetap karena pemakaian, kemerosotan dan lain-lain; seperti jumlah yang dibebankan untuk sebagian dari biaya atau nilai buku dari suatu harta tetap yang tidak dapat diterima kembali pada waktu harta tetap tersebut tidak dipergunakan lagi. Depreciation Fund (Dana Penyusutan) Uang atau sekuritas lancar yang disisihkan untuk tujuan penyusutan harta tetap. Development Bank (Bank Pembangunan) Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan yang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. (UndangUndang Pokok-Pokok Perbankan. Development (Lembaga Pembiayaan Pembangunan) Lembaga keuangan yang Finance (usaha utamanya) memberikan kredit jangka menengah dan Corporation panjang serta penyertaan modal di dalam perusahaan. Dilution Directors

(Dilusi) Pengurangan hasil/hak sekuritas karena jumlah yang dikeluarkan melebihi semestinya, atau karena adanya pembelian hak opsi untuk memperoleh sekuritas tersebut. (Para Direktur) Orang-orang yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan dari


499

perusahaan. Adalah anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor cabang bank asing yang ditugaskan untuk menetapkan langkahlangkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangundangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia. Dis Agio (Dis Agio) Selisih harga dibawah nilai nominal sekuritas. Disclaimer Opinion (Pernyataan Penolakan Akuntan) Akuntan publik menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya karena banyak menemukan pembatasan dalam pemeriksaan. Discount (Diskonto) Jumlah yang dikurangkan dari pada nilai nominal sekuritas, karena diperjual belikan sebelum hari tunainya. Discount Fleet Potongan harga yang diberikan kepada calon pemegang polis yang sekaligus menyepakati 10 kontrak. Diversification Cara menanam modal dengan membeli sekuritas yang terbagi(Diversifikasi) bagi perusahan untuk menyebar risiko yang mungkin terjadi Divestment Divestasi tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang (Divestasi) dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usahanya atau lawan dari investasi, misalnya penjualan atau pelepasan saham oleh pemegang saham lama. Apabila pemilik lama saham menjual sahamnya kepada masyarakat atau pulik. Hasil penjualannya tidak dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan, akan tetapi ke dalam kekayaan kontan pemilik yang menjual sahamnya. Dikatakan juga bahwa divestasi adalah membuat tunai, untuk merealisasikan nilai tunai bursa hasil penjualan sahamnya. Yang dijual bukan saham cetakan baru akan tetapi saham lama sebelum perusahaannya go public. Hasilnya berupa capital gain dikenakan pajak 15% sesuau UU Pajak yang berlaku Dividen Bagian laba atau pendapatan perusahan yang ditetapkan oleh direksi (dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Pembayarannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada Dividen Akhir (Final Divident) Dividen yang pembayarannya harus dilakukan pada akhir tahun. Dividen Semu Dividen yang diputuskan oleh RUPS tetapi tidak dibayarkan Dividend Yield Hasil dividen yang dalam bahasa asingnya disebut “Dividen (Hasil Dividen) Yield” tergantung pada tingkat dividen serta harga yang anda bayar untuk saham. Misalkan anda membeli 100 saham PT. Makmur @ Rp.150,- jika perusahaan membayar dividen Rp 9,- per saham, maka hasil dividen yang ada terima adalah 6%. (Rp 9 : Rp 150) Dividend Bank atau badan yang bertugas membayar dividen kepada Disbursing Agent pemegang saham (Badan Pembayaran Dividen) Dividend Payment Amanat kepada emiten untuk membayarkan dividen kepada (Pembayaran pihak lain yang ditanda tangani oleh pemegang saham Dividen) Dividend Payout Persentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan Ratio (Rasio sebagai dividen kas kepada pemegang saham Pembayaran Dividen) Dividend Record Catatan jumlah dividen yang dibyarkan selam lima tahun (Catatan Dividen) berturut-turut. Dalam catatan tersebut termasuk tunggakan, kalau ada, serta cara pembayaran Divisia M2 Merupakan suatu alternatif indikator uang beredar yang mencerminkan likuiditas perekonomian. Indeks Divisia dibentuk dari penjumlahan tertimbang komponen aset uang beredar, dimana timbangan ditentukan oleh likuiditas dari suatu aset. Semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan suatu aset, semakin besar kemungkinan aset tersebut digunakan untuk tujuan menabung daripada digunakan untuk tujuan transaksi sehingga Direktur Kepatuhan (Compliance Director)


500 Dokumen Keterangan Perusahaan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko

Earning Power (Kemampuan Laba) Efek

semakin rendah bobotnya dalam difinisi uang beredar. Dokumen yang disampaikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah, oleh Penasehat Berjangka kepada klien, dan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka kepada calon peserta Sentra Dana Berjangka, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut Dokumen yang disampaikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah, oleh Penasehat Berjangka kepada klien, dan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka kepada calon perserta Sentra Dana Berjangka, yang menjelaskan segala resiko yang mungkin dihadapi Nasabah, klien, atau calon peserta Sentra Dana Berjangka Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan dapat dipakai juga untuk penilaiaan sekuritas

Ex Dividend (Tanpa Dividen)

Surat-surat berharga yaitu setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. Di samping itu terdapat efek terkecuali adalah surat berharga pasar uang, termasuk sertifikat BI, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), surat berharga komersial, surat pengakuan utang dan sertifikat deposito yang diterbitkan atau diterima oleh bank atau Lembaga Bukan Bank, polis asuransi, efek yang dijamin Pemerintah Indonesia, atau efek lain yang secara khusus dikecualikan oleh Menteri Keuangan Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan pernyataan pendaftaran yang ditetapkan dalam keputusan ini Pihak atau perusahaan yang menawarkan Efeknya kepada masyarakat investor melalui Penawaran Umum Dengan melalui rencana saham pegawai beberapa perusahaan besar di luar negeri memberikan kesempatan kepada beberapa pegawainya untuk memiliki saham perusahaan Pengesahan pemindahan hak milik asset dengan membubuhi tanda tangan dan cap dibalik efek. Seseorang dapat mengendorse cek untuk menerima pembayaran atau mengendorse saham/obligasi untuk mengalihkan pemilikannya Earning Per Share (Laba Bersih Per Saham). Keuntungan bersih perusahaan dibagi dengan seluruh jumlah saham perusahaan. Rasio ini sering kali disebut pula sebagai jumlah kali dari pembelian hasil lancar dengan harga pasar. Obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan untuk membiayai pembelian alat-alat utama perusahaan. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan angkutan untuk membiayai pembelian armadanya. Pemegang obligasi mempunyai hak klaim senior atas peralatan tersebut Surat jaminan yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan kereta api untuk membiayai pembelian peralatan baru. Pemilikan perlatan baru tersebut dipegang oleh trustee sampai dilunasinya surat jaminan tersebut Kata ex berati tanpa, misalnya : Ex dividen menunjukkan bahwa saham-saham diperdagangkan tanpa dividen. Jadi penjual menahan dividen yang dikeluarkan. Perdagangan saham-saham tanpa bonus issues yang berupa hak atau milik juga dinyatakan dengan “Ex” Tanggal pada waktu mana saham-saham berubah disebut dari “Cum” ke “Ex”. Umumnya tanggal tersebut jatuh pada hari kerja kelima sebelum dan termasuk tanggal penutupan buku Dividen yang sudah dapat dicapai, tetapi tidak diperhitungkan dalam penjualan saham (lihat ex)

Ex rights

Tanggal

Efek Bersifat Ekuitas Effective (Efektif) Emiten Employee Stockplan (Saham Pegawai) Endorsement (Pengalihan Hak) EPS

Equipment Bonds (Obligasi Peralatan) Equipment Trust Certificate (Sertifikat Trust) Ex (Tanpa)

Ex Date (Waktu Peralihan)

dimulainya

perdagangan

saham

yang

tidak

lagi


Expenditure (Pengeluaran Tunai) Export Extended Bond (Obligasi Tunda) Extra Dividend (Dividen Ekstra) Factoring Company

501

mengandung hak rights Jumlah uang tunai yang dikeluarkan selama masa tertentu (Ekspor)Pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli Obligasi yang ditunda hari tunainya atas persetujuan pemegangnya

Tambahan dividen yang diterima pemegang saham disamping dividen tahunan (Perusahaan Anjak Piutang) Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Falling Knife Istilah dalam analisa perdagangan pasar modal yang secara langsung dapat diterjemahkan sebagai “pisau yang jatuh”. Ini menggambarkan suatu saham yang berada di tengah-tengah kejatuhan harga yang sangat dalam. Artinya meskipun harga turun jauh, penurunan ini belum selesai. Sebagaimana istilahnya, investor diminta untuk "tidak menangkap pisau yang jatuh, karena akan terluka." Fill Or Kill Amanat penjualan sekuritas dengan harga yang tak dapat ditawar Financial (Laporan Keuangan) Laporan yang terdiri dari neraca, Statement perhitungan rugi-laba, perhitungan dana atau perhitungan tambahan atau penyajian data keuangan lainnya yang berasal dari pembukuan. First Mortgage (Obligasi Jaminan Hipotik). Obligasi dengan jaminan hipotik ke-1 Bonds atas semua atau sebagian aktiva dari perseroan. Dalam hubungan ini dibedakan closed mortgage, open mortgage dan after acquired property clause. Closed mortgage adalah bond yang aktiva yang dijaminkannya tidak diperkenankan untuk dibebani dengan hipotik lain. Open mortgage adalah bond yang aktiva jaminannya diperuntukkan bagi beberapa seri pengeluaran bond. Fiscal Year (Tahun Fiskal) Jangka waktu dua belas bulan yang dipergunakan oleh dunia usaha atau pemerintah untuk tujuan pembukuan. Masa tersebut tidak perlu sama dengan tahun takwim. Fit and Proper Test (Uji/Penilaian Kemampuan dan Kepatutan) Hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan pejabat ekskutif dalam mengelola kegiatan operasional bank. Flag Istilah dalam perdagangan saham. Ini adalah salah satu bentuk dari pattern. Pattern ini disebut flag karena memiliki bendera beserta tiang bendera (flag pole)-nya. Target harga dari flag pattern ini adalah setinggi flag pole-nya. Float (Apungan) Bagian emisi sekuritas yang belum terjual. Fluktuasi Saham Harga saham yang berubah secara umum, ada pergerakan jangka pendek yang naik turun, serta kecenderungan-kecenderungan jangka panjang yang secara teratur meningkat. Harga-harga berubah oleh karena pasar untuk surat-surat berharga bursa efek adalah terbuka bagi semua orang. Jika terdapat lebih banyak pembeli daripada penjual, maka harga cenderung naik, karena para pembeli yang saling bersaing untuk mendapatkan apa yang ditawarkan, saling menawar dengan harga lebih tinggi. Jika terjadi lebih banyak penjual dari pada pembeli, harga cenderung turun. Food Inflation Inflasi diukur berdasarkan perubahan harga kategori kelompok makanan Force Majeure Peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak

502

Foreign Exchange Formula Investing

Forward Sale Free And Open Market Free on Board/F.O.B.


dan kemampuan Bursa dan atau KPEI yang mengakibatkan JATS dan atau sistem pengendalian resiko (risk management system) KPEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa, atau terjadi peristiwa dan atau keadaan dimana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan atau sistem pengendalian resiko KPEI) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis (Devisa) Alat pembayaran luar negeri, atau yang dapat diuangkan dengan uang luar negeri. (Investasi Ganti) Cara investasi untuk mengganti penanaman modal dari saham biasa ke saham preferen atau obligasi dengan syarat tertentu, menggunakan formula-formula tertentu, seperti dolar. (Penjualan Di Muka) Penjualan sekuritas yang penyerahannya dilakukan kemudian. (Pasar Bebas Terbuka) Pasar sekuritas yang secara terbuka mencantumkan harga dan syaratnya.

(Bebas Setelah Dimuat)Cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional di mana biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung pembeli Free Rider (Pedagang Pra Tunai) Orang yang memesan sejumlah obligasi atau emisi saham, emisi baru pada waktu ditawarkan dan menjualnya dengan laba sebelum tanggal pembayaran pesanan. Full Disclosure (Ungkapan Data Lengkap/Keterbukaan)Pengungkapan data perusahaan selengkapnya yang menyangkut keuangan, kepengurusan dan lain-lain agar dapat diberikan gambaran kepada umum untuk penilaian sekuritas yang akan diterbitkan. Fully Paid Stock (Saham Lunas) Saham yang sudah lunas dibayar oleh pemiliknya. Pada kesempatan memperoleh tentime atau bonus kepada para pegawai dengan syarat tertentu dapat membeli saham perusahaan dengan kurs di bawah kurs bursa General Trade (Sistem perdagangan umum) Sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai dalam negeri Giro Wajib Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam Minimum (GWM) bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank Go Public * Setiap usaha untuk menjual, menawarkan untuk melepaskan (Penawaran Umum hak atas saham dengan pembayaran. Perusahaan dapat go public Saham) dengan menjual saham baru yang berasal dari modal dasar, maupun saham lama yang berasal dari modal yang disetor. Di Indonesia perusahaan yang menjual obligasi termasuk go public * Suatu perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamsahamnya kepada masyarakat pemodal Gold Bonds Pinjaman obligasi yang diikat dengan klausal emas, menetapkan (Obligasi Dengan bahwa dalam hal nilai uang pada saat pembayaran bunga Klausal Emas) pinjaman ternyata lebih rendah dari nilai pada saat pinjaman dilakukan, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk meminta pembayaran dalam bentuk emas atau sejumlah uang yang nilainya sama dengan emas Grace Period Tenggang waktu penggantian klaim asuransi, lazimnya berlangsung selama 30 hari. Grace Period Waktu penangguhan pengembalian pokok pinjaman dan/atau (Masa Tanggung) bunga selama jangka waktu yang kira-kira diperlukan guna mencapai akselerasi penanaman modal Gross Domestic Produk Domestik Bruto/PDB Total pendapatan yang diterima oleh Product faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu


Gross Domestic Product Growth Rate

Gross National Product

Growth Fund (Dana Tumbuh)

Growth Stock (Saham Tumbuh)

Guarantee (Penanggung) Hammering The Market (Prediksi Pasar Saham Turun)

503

negara selama satu periode (setahun) Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi dengan nilai pada tahun ke (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Produk nasional bruto merupakan produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu negara yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh dari negara tersebut yang harus dibayarkan ke luar negeri Saham Reksa Dana yang ditanamkan pada Growth Stock. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi modal bagi pemegangnya untuk jangka panjang. Dana tumbuh ini biasanya lebih mudah berubah (volatiles) dibandingkan dengan fund (dana) yang lain seperti Reksa Dana pasar uang (money market fund), Reksa Dana dengan pendapatan konservatif (conservative income fund). Dan ini naik lebih cepat pada saat pasar sedang naik dan turun lebih cepat pada saat pasar sedang merosot. Saham-saham bertumbuh menunjukkan kemungkinan memperoleh hasil yang lebih baik, ditambah keuntungan tambahan modal yang bebas pajak melalui saham bonus atau pengeluaran tunai yang baru dengan harga jauh dibawah harga pasar Saham yang memberikan dividen yang tidak terlalu besar tetapi apresiasi Kapital lebih cepat dari pada perusahaan lain pada umumnya. Disamping itu nilainya meningkat lebih pesat dari pada saham-saham sejenis, atau berkembang lebih pesat dari pada rata-rata industri Pihak yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan/atau bunga emisi obligasi, atau sekuritas kredit dalam hal emiten cidera janji Keinginan untuk menjual saham karena diperkirakan akan terjadi inflasi. Spekulator yang memperkirakan pasar akan melorot dan kemudian menjual saham yang mereka miliki biar disebut hammering the market

Hard Money (Uang Mata uang yang diterima secara luas di berbagai negara di dunia. Unggul) Mata uang ini biasanya dari negara yang ekonomi dan politiknya stabil seperti US.$. Negara-negara yang mengambil pinjaman di dalam hard money pada umumnya harus membayar kembali di dalam hard money Harga “strike” Atau strike price atau exercise price, adalah harga dimana pemegang call (put) dapat memilih untuk melaksanakan (meng”exrcise”) haknya untuk membeli (menjual) Kontrak Berjangka yang menjadi subjek kontrak Opsinya. Harga Jual Harga Penawaran terendah yang ditawarkan oleh penjual dan Beli permintaan tertinggi yang diajukan oleh pembeli, yang dicatat petugas Bursa Berjangka pada setiap hari perdagangan Harga Nominal Harga yang diberikan dan tertulis pada suatu saham atau obligasi Harga Pembukaan Harga jual dan harga beli Kontrak Berjangka yang dicatat selama dan Penutupan periode pembukaan dan penutupan pasar pada setiap hari perdagangan di Bursa Berjangka Harga Harga yang ditetapkan bersama oleh Bursa Berjangka dan Penyelesaian/settl Lembaga Kliring Berjangka berdasarkan suatu sistem atau ement price formula tertentu, yang menjadi dasar perhitungan Lembaga Kliring Berjangka dalam menentukan besarnya selisih harga yang harus diterima atau dibayar oleh Anggota Kliring Berjangka atas setiap posisi Kontrak Berjangka yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka

504 Harga Perdana Harga Permintaan/Harga Penawaran Harga Teoritis Saham Harga Tertinggi dan Terendah Harmonized System (HS) Hearing (Dengar Pendapat)

Heavy Market (Pasar Merosot Tajam) Hedging (Siap Siaga)


Harga pada waktu pertama kali suatu Efek dikeluarkan/ ditawarkan kepada masyarakat Harga suatu surat berharga yang ditawarkan untuk dijual di bursa efek pada saat pasar perdana berlangsung atau di pasar luar bursa. Adalah harga yang ditetapkan oleh Bursa sebagai pedoman tawar menawar atas saham pada saat dimulainya perdagangan pertama di Pasar Reguler apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk Harga transaksi Kontrak Berjangka tertinggi dan terendah selama hari perdagangan di Bursa Berjangka Sistem klasifikasi dan pengkodean suatu komoditas berdasarkan bahan mentah, jenis produk, dan kualitas barang Dengar pendapat akhir antara Bapepam di satu pihak dengan Emiten dan lembaga-lembaga penunjang yang terlibat di pihak lain, tentang hal-hal yang menyangkut Emiten dan Lembaga Penunjang emisinya sebelum suatu perusahaan mendapat izin untuk menawarkan efeknya kepada masyarakat Keadaan pasar efek dimana cenderung efek-efeknya sebagian besar turun

Tindakan untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan kerugian akibat berubahnya harga efek dengan menutup kontrak terlebih dahulu. Di dalam hedging dikenal put option dan call option. Put option merupakan hak untuk menjual sejumlah saham yang dimilikinya pada harga tertentu. Pembeli (pemegang) hak opsi akan membayar sejumlah fee (premium) kepada penjual opsi. Call option merupakan hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu beberapa bulan mendatang High Flyer (Saham Saham yang nilainya tinggi dan sangat spekulatif tetapi harganya Resiko Tinggi) sangat mudah berubah secara tajam di dalam waktu singkat High Premium Obligasi jangka panjang dengan premi yang tinggi, bisa ditukar Convertible dengan saham biasa dan juga memberikan suku bunga yang Dibenture cukup tinggi. Premi dalam hal ini dikaitkan dengan perbedaan antara nilai pasar dari efek yang konvertible dengan nilai dimana efek tersebut dapat ditukarkan (konvertible) dengan saham biasa. Obligasi jenis ini sengaja di disain untuk porfolio yang berorientasi pada obligasi High-Tech Stock Saham dari perusahaan yang bergerak pada bidang yang (Saham Teknologi menggunakan teknologi canggih misalnya komputer, semi Tinggi) konduktor dan elektronik. Saham dari perusahaan teknologi tinggi biasanya memiliki pertumbuhan di atas rata-rata perusahaan lainnya tetapi harga sahamnya sangat mudah berubah Highs (Saham Saham yang mampu mempertahankan harga yang tinggi di dalam Berdaya Tahan) perdagangan saham selama satu tahun terakhir Hit The Bid Menerima harga tertinggi yang diminta untuk suatu saham, misalnya bila penawaran harga untuk suatu saham adalah Rp.10.500,- dan permintaan tertinggi adalah Rp.10.000,-. Penjual yang menerima harga Rp.10.000,- disebut sebagai hit the bid Hold Tak ada rekomendasi. Jangan lakukan apapun Holding Company Perusahaan yang memiliki saham dengan hak suara yang cukup di dalam perusahaan lain untuk mempengaruhi Dewan Direksi sehingga ia dapat mengendalikan kebijaksanaan dan manajemen perusahaan tersebut. Suatu holding company tidak Perlu memiliki mayoritas saham dari anak perusahaannya. Namun untuk mendapatkan keuntungan dari pihak konsolidasi dan kemampuan untuk membagi kerugian operasi, holding company harus memiliki 80% atau lebih saham dengan hak suara dari anak peerusahaannya. Di antara keuntungan holding company di dalam melakukan merger adalah kemampuannya untuk mengendalikan operasi suatu perusahaan dengan investasi kecil Holding The Memasuski pasar dengan amanat beli yang cukup dengan tujuan Market untuk mencegah kecenderungan harga yang semakin menurun


Horizontal Price Movement (Pergerakan Haga Horizontal) Hospital Reveneu Bond

Hot Issue

Housing Bond

Hung Up

Hypothecation Of Securities (Sekuritas Tergadai) Import Import Duties

Income Bond (Obligasi Pendapatan) Inflasi

Inflasi Inti

Inflasi non Inti Inflow Inside Information (Informasi Orang Dalam) Insider (Orang

505

dari suatu saham Suatu gerakan harga yang berada di dalam batas-batas yang sempit di dalam masa yang cukup lama misalnya 6 bulan atau lebih. Suatu saham bisa diangap berada dalam gerakan yang horizontal apabila harganya berkisar antara Rp 10.000,- s/d 11.000,- selama lebih dari 6 bulan Suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau badan pemerintah tertentu dengan tujuan untuk membiayai pembangunan suatu rumah sakit. Apabila pembangunan rumah sakit tersebut telah selesai pengelolaannya diserahkan kepada organinsasi non profit seperti yayasan misalnya Penerbitan saham baru yang banyak diminati masyarakat. Saham ini biasanya harganya melonjak pada saat pertama kali ditawarkan kepada masyarakat karena pemintaannya lebih tinggi dari penawaran Obligasi jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh badan perumahan setempat. Obligasi jangka pendek digunakan untuk membiayai pembangunan jangka pendek proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Sedang obligasi jangka panjang digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang di bidang perumahan, gedung, proyek lainnya yang berkaitan dengan perumahan. Di Amerika Serikat obligasi ini bebas pajak baik pajak yang dikenakan pemerintah pusat maupun pemerintah setempat Suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan posisi dari seorang pemodal yang memiliki saham atau obligasi yang nilainya jatuh dibawah harga belinya sehingga apabila efek tersebut dijual dia akan mengalami kerugian Menggadaikan efek kepada broker sebagai pinjaman yang digunakan untuk membeli efek atau menutup short sales. Bila jaminan yang sama dijaminkan kepada bank untuk memperoleh pinjaman kepada broker yang bersangkutan disebut rehypothecation Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri (Bea masuk) Pajak yang diterapkan pemerintah pada barangbarang impor sebagai suatu cara melindungi industri domestik dari kompetisi asing, yang tujuannya membantu menghemat devisa suatu negara dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Obligasi yang pembayaran bunga pelunasannya tergantung pada kecukupan pendapatan perusahaan Perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode. Umumnya inflasi diukur dengan perubahan harga kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari faktor yang mempengaruhinya, inflasi total disebabkan oleh perubahan harga dari sisi permintaan (inflasi inti) dan dari sisi penawaran (inflasi non inti). Inflasi total sering disebut pula dengan head line inflation Inflasi yang konsisten dengan kondisi fundamental ekonomi secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Inflasi Inti sering disebut pula dengan core inflation atau underlying inflation Inflasi yang disebabkan oleh gangguan dari sisi penawaran dan berada diluar Kendali otoritas moneter. Inflasi non inti sering disebut pula dengan inflasi sesaat atau noises inflation Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia Informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek, yang dimiliki orang dalam (insider) dan informasi tersebut belum terbuka untuk umum a. Seorang Komisaris, Direktur, Pegawai Perusahaan atau

506


Dalam)

Perusahaan Afiliasinya b. Pemegang Saham Utama di dalam Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi c. Orang yang oleh kedudukannya atau hubungan pada Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi mengetahui Informasi Orang Dalam; atau d. Orang yang dalam waktu 6 bulan sejak tidak lagi merupakan orang sebagai dimaksud dalam huruf a,b, atau c Insolvency (Ingkar Tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban keuangan Bayar) pada saat jatuh tempo Integritas Kemampuan keuangan dari perusahaan atau orang perseorangan Keuangan diukur dari modal dan/atau kekayaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta ketaatan yang bersangkutan dalam membayar semua kewajiban di bidang keuangan, terutama pembayaran pajak. Interest Bond Obligasi yang diterbitkan karena kurangnya uang tunai untuk (Obligasi Bunga) membayar bunga obligasi lain Interest Rate and Suatu dewan mata uang yang ortodoks tidak berusaha mempenInflation (Suku garuhi suku bunga dengan cara menetapkan suatu suku bunga Bunga dan Inflasi) diskon-to, sebagaimana biasanya dilakukan suatu bank sentral. Nilai tukar yang tetap dengan mata uang acuan mendorong kecenderungan untuk mempertahankan suku bunga dan inflasi pada negara dewan mata uang tersebut kurang lebih sama dengan negara yang menjadi acuan mata uangnya. Interim Bond Sertifikat sementara yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi (Sertifikat yang asli yang akan dikeluarkan. Sertifikat tersebut dapat Pengganti ditukarkan pada saat obligasi diterbitkan Sementara) Interim Dividend Dividen yang dibayarkan terlebih dahulu kepada pemegang (Dividen saham, sebelum rapat umum pemegang saham memutuskan Sementara) besar dividen untuk tahun yang bersangkutan International (Perdagangan internasional) Perdagangan barang dan jasa yang Trade dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor Investment Penggunaan modal untuk memperoleh tambahan pendapatan (Investasi) baik melalui investasi yang menghasilkan barang dan jasa maupun melalui penanaman modal tidak langsung yang menghasilkan capital gain Investment Fund Emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi (Reksa Dana) kembali atau perdagangan efek Investment Stock (Sekuritas Investasi) Investor (Pemodal)

Saham yang diterbitkan atas dasar perjanjian investasi; pada sahamnya tersebut biasanya dicantumkan larangan untuk menjual/memindah tangankan Perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek perusahaan tertentu Issue (Penerbitan) Penerbitan saham/obligasi suatu perusahaan pada waktu tertentu; misalnya kalau perusahaan yang bersangkutan “go public” ataupun kalau perusahaan memerlukan tambahan modal Issuer (Penerbitan Badan usaha/pemerintah yang menerbitkan efek melalui pasar Efek) modal untuk memenuhi kebutuhan dananya Izin

Izin yang diberikan Bappebti kepada perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka Izin Usaha Izin usaha yang diberikan Bappebti kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, dan Pengelolan Sentra Dana Berjangka JATS (Jakarta Sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk Automated Trading perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan System) menggunakan sarana komputer JATS Trader Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan JATS


507

Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa Jobber (Pembentuk Pedagang besar yang membeli barang-barang dalam jumlah kecil Pasar) dari produsen, importir atau pedagang besar lainnya, dan selanjutnya dijual kepada pengecer. Di London Stock Exchange jobber disebut pembentuk pasar (market maker) Joint Bond Obligasi yang mempunyai lebih dari satu perusahaan untuk (Obligasi Jaminan menjamin pelunasannya. Obligasi semacam ini sudah lumrah di Induk) luar negeri dimana perusahaan induk menjamin pelunasan obligasi yang diterbitkan anak perusahaannya Joint Ventura Persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan (Usaha Patungan) kerjasama di dalam suatu proyek, seringkali suatu joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Suatu joint venture biasanya dibatasi pada suatu proyek Jumlah Ganti Rugi Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pialang berjangka berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Junk Bond Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa catatan yang (Obligasi Berisiko) jelas tentang penjualan dan keuntungan atau reputasinya masih dipertanyakan Kaffirs Istilah yang digunakan di Inggris yang berhubungan dengan saham dari perusahaan tambang emas di Afrika Selatan. Saham ini diperdagangkan di pasar luar bursa di Amerika Serikat di dalam bentuk American Depository Receipt (ADR) yang memiliki hak terhadap surat saham yang disimpan disuatu bank asing. Dibawah peraturan yang berlaku di Afrika Selatan kaffirs harus membayar sebagian besar dari keuntungannya kepada pemegang saham dalam dividen Kecakapan Profesi Keahlian manajemen perusahaan dan/atau kemampuan untuk membuat analisis tentang perkembangan serta prospek ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap perdagangan komoditi Kicker Menambah daya tarik obligasi dengan menawarkan kemungkinan partisipasi di dalam modal sendiri (equity partipation). Misalnya suatu obligasi bisa ditukar (convertible) dengan saham bila mencapai harga tertentu. Ini akan membuat lebih menarik bagi pemodal karena pemegang obligasi punya potensi untuk mendapat keuntungan dari saham disamping mendapat pembayaran bunga. Contoh lain dari equity kickers adalah right dan warrant. Kicker sering disebut juga, pemanis (sweeteners) Killer Bees Mereka yang membantu suatu perusahaan untuk menghindari tawaran pengambilan alihan. Killer Bees biasanya adalah lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan cara agar perusahaan yang diambil alih (target company) tidak menarik dan lebih sulit untuk diambil alih Kitting Usaha untuk mendorong kenaikan harga saham melalui manipulasi perdagangan seperti menciptakan aktivitas perdagangan yang dibuat-buat oleh pembeli dan penjual yang bekerja sama dengan menggunakan dana yang sama Klaim/ Claim Tuntutan yang diajukan pemegang polis atas kerugian yang (Asuransi) dideritanya. Klien Pihak yang mendapatkan nasihat dari Penasihat Berjangka mengenai jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, dengan membayar imbalan atas jasa (nasihat) yang diterimanya Kliring Proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa Komite Audit Suatu komite utama dari dewan direksi suatu perusahaan. Komite ini biasanya terdiri atas orang-orang luar yang mencalonkan para auditor independen dan menanggapi laporan dan penemuan auditor. Hal-hal yang oleh para auditor dianggap seharusnya menjadi perhatian para pemegang saham harus segera dibawa ke komite audit

508 Komite Audit

Komite Pencatatan Efek

Komite Pencatatan Efek

Komoditi Konsolidasi Kontrak Berjangka

Kontrak Investasi Kolektif

KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia) KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) Kustodian

Lands Grant Bonds (Obligasi Jaminan Hipotik) Laporan Akuntan Publik


Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat Komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa Komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa Barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (istilah pasar modal) penguatan trend yang tertahan akibat adanya aksi profit taking, namun pada umumnya harga saham akan bergerak naik (atau sebaliknya) Suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dan bertujuan memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya Obligasi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dengan jaminan hipotik atas tanah (estates) yang diserahkan guna kelangsungan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman

Suatu dokumen dari seorang akuntan publik yang bebas, yang telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan. Dalam laporan tersebut dinyatakan luasnya pemeriksaan yang telah dilakukannya dan pendapatnya mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan Akuntan dapat juga memuat suatu pernyataan bahwa pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan. Dalam hal pendapatnya tidak dapat diberikan, alasannya harus dicantumkan. Laporan Audit Pernyataan resmi pemeriksa buku berdasarkan fakta yang ditemukannnya dalam penelitian pembukuan perusahaan Lease Kontrak sewa menggunakan real estate, peralatan atau aktiva tetap untuk jangka waktu tertentu. Pemilik barang modal disebut lessor dan pengguna disebut lessee Leasing Company Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam (Perusahaan Sewa bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease


Guna Usaha) Legal Consultant (Konsultan Hukum) Legal Opinion (Pendapat Hukum) Lembaga Kliring Berjangka Lembaga Kliring dan Penjamin Leverage Leverage Buyout

Leverage Company Leveraged Stock Liabilities (UtangUtang) Licensi (Izin Usaha) Likuidasi

Limit Order (Amanat Terbatas) Lindung Nilai

Liquidator (Likwidator) Liquidity (Likwiditas)

509

mapun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala Ahli hukum yang memberikan dan menandatangani Pendapat Hukum mengenai Emisi atau Emiten Suatu pernyataan mengenai aspek hukum tentang Emisi atau Emiten, yang dibuat berdasarkan tinjauan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh konsultan Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan /atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di Bursa Berjangka dan didaftarkan padanya Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak Lain. Kemampuan untuk memungkinkan membuat keuntungan yang besar atau menderita kerugian yang besar dengan penempatan uang (margin) dalam jumlah yang kecil Pengambilalihan suatu perusahaan yang menggunakan uang pinjaman. Seringkali asset dari perusahaan yang akan diambil alih dijadikan jaminan untuk pinjaman tersebut dan pinjaman tersebut dibayar dari pendapatan perusahaan yang akan diambil alih (target company) Perusahaan dengan utang yang berlebihan dibandingkan dengan jumlah modal sendiri di dalam komposisi modalnya Saham yang dibiayai dengan pinjaman sebagaimana halnya Margin account Sesuatu yang merupakan utang atau kewajiban perorangan atau perusahaan Izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang efek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Tindakan yang dilakukan untuk “menutup” atau menghapus posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara melakukan transaksi sejumlah posisi yang sama namun pada posisi yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki sebelumnya, sebelum Kontrak Berjangka jatuh tempo Amanat jual/beli efek tertentu dari suatu perusahaan yang dilaksanakan pada batas harga yang ditetapkan atau Amanat jual beli sekuritas pada batas harga tertentu Tindakan mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik, dengan tujuan untuk mengurangi hingga sekecil-kecilnya resiko kerugian yang mungkin dihadapinya karena perubahan harga di pasar fisik yang tidak menguntungkannya Seseorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan likuidasi suatu perusahaan

Karakteristik suatu efek atau komoditi yang jumlahnya cukup banyak di dalam peredaran, sehingga memungkinkan untuk dilakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus menyebabkan turunnya harga efek Liquidity Ratio Ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban(Rasio Likwitditas) kewajiban jangka pendek Liquidity Risk Risiko yang muncul apabila counter party tidak dapat memenuhi kewajiban bayar-membayar yang menyebabkan pihak penerima data mengalami kesulitan likuiditas. Liquit Asset (Aset Aset yang berbentuk uang kas atau yang mudah ditukar menjadi Likwid) uang kas Listed Option (Hak Put atau Call Option yang telah mendapat izin untuk Terdaftar) diperdagangkan di Bursa Efek Listed Security Saham atau obligasi yang telah tercatat di Bursa Efek dan siap (Sekuritas untuk diperdagangkan Tercatat) Listed Stock/Share Saham yang telah mendapat persetujuan SEC atau Bapepam di (Saham Tercatat) Indonesia untuk diperdagangkan pada Bursa Efek

510 Listing (Pencatatan)


Pencatatan efek di bursa efek agar efek tersebut dapat diperdagangkan. Pencatatan efek dapat dilakukan apabila perusahaan yang menerbitkan efek tersebut memperoleh izin untuk go public Long Bond (Obligasi Jangka Panjang) Obligasi yang jatuh temponya lebih dari 10 tahun Long Term Loan (Pinjaman Jangka Panjang) Kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun M1 Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. M1 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit (narrow money) M2 Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal, uang giral dan uang kuasi. M2 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti luas (broad money) atau likuiditas perekonomian Manager (Manajer Investasi) Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Investment Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Managing Lead (Penjamin Utama Emisi Efek) Penjamin emisi efek baik sendiriUnderwriter sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu penawaran umum Manipulasi Tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu bersamaan menguasai sebagian besar persedian komoditi secara fisik dan Kontrak Berjangka pada posisi beli. Tindakan tersebut dapat menyebabkan situasi pasar dimana jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka sehingga harga komoditi tersebut melonjak dan mempengaruhi harga yang terjadi di Bursa Berjangka, yang juga akan meningkat di atas normal yang tidak mencerminkan keadaan pasokan dan permintaan yang sebenarnya Manipulation Tindakan yang melanggar tata tertib perdagangan di Bursa. (Manipulasi) Antara lain dengan menaikkan atau menurunkan harga sekuritas agar pihak lain terdorong untuk menjual atau membeli Margin Sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu yang harus disetorkan oleh Nasabah kepada Pialang Berjangka, oleh Pialang Berjangka kepada Anggota Kliring Berjangka, atas setiap Nasabah yang ditempatkan kepada Pialang Berjangka, dan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang dibuat berdasarkan amanat tersebut Margin Buying Pembelian efek yang sebagian atau seluruh harga pembeliannya (Pembelian Marjin) dibayar dengan uang pinjaman yang dijamin dengan efek termaksud Margin Call (Beli Permintaan broker pada nasabahnya untuk menyetor uang atau Dengan Jaminan) sekuritas sampai dengan jumlah tertentu. Tujuannya adalah apabila nasabah cidera janji, maka simpanannya bisa dicairkan Market Maker Pembentuk pasar adalah pedagang Efek di Bursa yang (Pembentuk Pasar) memelihara likwiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder Market Price Nilai pasaran sekuritas yang ditentukan berdasarkan kurs resmi (Harga Pasaran) yang terakhir Market Risk Resiko efek atau harta lainnya karena tak dapat dijual atau (Resiko Pasar) digadaikan dengan harga yang wajar pada saat pemiliknya membutuhkan uang Market Value (Nilai Pasar Yang Wajar) Nilai suatu efek dengan harga jual yang wajar sesuai kriteria dan ditentukan oleh Ketua Bapepam Marketable Parcel Harga yang berlaku untuk membeli atau menjual sebuah surat berharga di pasar bebas Maturity Date Saat dimana jumlah pokok pinjaman sudah jatuh tempo (Tanggal Jatuh pelunasannya. Misalnya Wesel (note), cerukan (draft) obligasi Tempo) atau instrumen utang lainnya Menggoreng Mempermainkan dengan sengaja untuk mempengaruhi


Saham Merger

Modal Bersih Disesuaikan Monetary Policy (Kebijakan Moneter)

Mortgage (Hipotek) Mutual Funds (Reksa Dana)

511

permintaan dan penawaran saham guna mendongkrak harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (sering disebut sebagai bandar). (Lihat juga Saham Gorengan) Suatu penyatuan dua perusahaan atau lebih, di mana unit yang dominan menyedot unit yang pasif, dan unit yang dominan ini meneruskan kegiatan bisnisnya di bawah nama yang sama. Berlawanan dengan merger, dalam suatu konsolidasi (atau peleburan usaha), dua unit bergabung dan diganti dengan suatu perusahaan baru, biasanya dengan nama yang baru pula Adalah jumlah harta lancar setelah dikurangi dengan seluruh jumlah hutang, dan dikurangi pengurangan terhadap modal Sengaja dirancang suatu dewan mata uang tidak mempunyai kekuatan untuk memilih. Cara kerjanya secara keseluruhan pasif dan otomatis. Fungsi utama suatu dewan mata uang adalah menukarkan mata uang kertas dan koin dengan mata uang acuan pada tingkat tetap. Suatu dewan mata uang yang ortodoks tidak meminjamkan kepada pemerintah negaranya, perusahaan, atau bank domestik. Dalam suatu sistem dewan mata uang, pemerintah membiayai anggarannya hanya dengan pajak atau pinjaman -tidak dengan mencetak uang, yang bisa menyebabkan inflasi Instrument utang yang dijamin dengan real estate dan nilainya lebih tinggi dari nilai obligasi yang diterbitkan

* Sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksa dana (disebut manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal disesuai dengan kebijaksanaan investasi yang ditetapkan * Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi National Income Pendapatan nasional merupakan produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi Negotiated Market (Pasar Bernegosiasi)Pasar tempat transaksi jual-beli efek secara langsung antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk harga Neraca Daftar yang menyajikan secara singkat posisi harta benda dan utang suatu perusahaan/unit ekonomi pada suatu saat tertentu Neraca Modal dan Bagian dari neraca pembayaran yang meliputi transfer modal dan Finansial (Capital transaksi aset dan kewajiban. Transaksi pada neraca ini untuk and Financial membiayai neraca transaksi berjalan. Accounts) Neraca Suatu ihtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara Pembayaran penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama (Balance of jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Neraca pembayaran Payments, BOP) mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Neraca Nilai yang dihasilkan dengan cara mengurangkan impor barang Perdagangan dari ekspornya. Neraca perdagangan dapat menunjukkan hasil (Trade Balance) defisit (impor lebih besar daripada ekspor) atau surplus (ekspor lebih besar daripada impor). Nilai Tukar Nilai tukar pada hari terakhir dari suatu periode waktu, misalnya (Exchange Rate) setahun atau kuartalan. pada Akhir Periode (End of Period) Nilai Tukar Sejumlah unit satuan mata uang yang dibutuhkan untuk membeli Nominal (Exchange dalam satuan mata uang lain. Nilai tukar mungkin dinyatakan rate, Nominal) dalam mata uang domestik terhadap mata uang asing, atau sebaliknya. Net Asset Value (Nilai Aktiva Bersih Dari Reksa Dana) Nilai pasar yang wajar dan (NAV) kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya

512 Net Domestic Asset (NDA)

Net Inflow Net Interest Margin (NIM) Net International Reserve (NIR)


Tagihan bersih otoritas moneter atau sektor moneter kepada sektor swasta domestik. NDA otoritas moneter terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah (NCG), kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tagihan lainnya, operasi pasar terbuka (OPT), dan lainnya bersih (Net other items/NOI). Sementara itu, NDA sistem moneter terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah (Net claim on Government/NCC), tagihan kepada sektor usaha, dan lainnya bersih (NOI) Uang yang diedarkan inflow lebih besar dari outflow Selisih nominal antara pendapatan bunga dengan biaya bunga

Tagihan bersih otoritas moneter kepada sektor luar negeri yang terdiri dari liquit reserve (seperti securities, foreign deposit, gold, bank notes), dan other reserve (seperti export drafts). NIR sering disebut sebagai cadangan devisa bersih Pemerintah Net National Produk nasional neto merupakan produk nasional bruto dikurangi Product dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu periode (setahun) Net National Produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi adalah Product at Factor produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan Cost pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual Net Worth Merupakan jumlah dari modal disetor, cadangan modal, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan Netting Kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan New Share (Saham Saham yang berasal dari modal yang belum ditempatkan dan Baru) disetor penuh atau saham dalam portepel Nilai Kapitalisasi Efek Nilai Kerugian

Nominal Capital (Modal Nominal) Non Cumulative Preferred Stock Non Performing Loans (NPLs) Notary (Notaris) Obligasi Bunga Variable

Obligasi Dengan Bunga Tetap

Hasil perkalian antara jumlah Efek dengan harga Efek tersebut Nilai kerugian secara yang seharusnya diterima Nasabah termasuk bunga bila ada, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan Nasabah dalam rangka proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi Jumlah modal saham dengan nama perusahaan terdapat dan dinyatakan dalam akta pendirian, (juga dikenal dengan Modal terdaftar atau Dasar) Saham preferen yang tidak memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayar pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif Kredit-kredit yang tergolong non lancar dengan likuiditas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam staatblad 1860 No.3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Obligasi yang bunganya mengikuti tingkat bunga di pasar modal. Dalam hal tingkat bunga dipasar modal menaik, maka bunga kupon yang dibayarkan turut meningkat. Dalam hal tingkat bunga menurun, maka debitur mengizinkan pelunasan dipercepat atau melakukan konversi dengan pinjaman obligasi baru dengan bunga yang telah disesuaikan Obligasi yang memberikan bunga tetap kepada pemiliknya yang dibayarkan setiap periode tertentu. Pada waktu jatuh tempo,


513

pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi sekaligus Obligasi Dengan Obligasi yang memberikan bunga yang besarnya dapat Bunga Tidak Tetap ditetapkan dengan berbagai cara misalnya dikaitkan dengan Atau Mengambang index atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga yang berlaku di pasaran luar negeri seperti Sibor atau Libor Obligasi Dengan Tidak saja pinjaman obligasi dapat dijamin dengan jaminan Garansi khusus akan tetapi disamping itu dapat juga diberikan garansi oleh pihak ketiga, yang pada umumnya diberikan oleh Negara Obligasi Dengan Obligasi yang dijamin dengana aktiva perusahaan yang Jaminan Aktiva menerbitkan obligasi tersebut yang tujuannya apabila pada saat jatuh tempo obligasi tersebut tidak dapat dilunasi, maka jaminan yang bersangkutan dapat dipergunakan untuk membayarkan kembali bunga yang terhutang termasuk jumlah pinjamannya Obligasi Dengan Obligasi yang menetapkan lebih dulu pelunasannya dalam Klausal beberapa macam valuta (Dolar, Pound Sterling dll). Pada saat Pilihan/Opsi Valuta pelunasan, bunga dan cicilannya dibayar dalam valuta yang Asing diinginkan oleh pemegang didasarkan pada kurs paritas yang telah ditetapkan terlebih dalulu Obligasi Dengan Obligasi yang memberikan bunga yang lebih rendah dari obligasi Premi biasa Obligasi Index Obligasi yang bunga dan cicilannya dikaitkan pada indeks biaya (Obligasi Indekasi) hidup yang bertujuan untuk melindungi obligasi dari penurunan daya beli Obligasi Preferen / Obligasi yang haknya melebihi obligasi biasa Obligasi Prioritas Odd Lot Perdagangan saham di pasar modal atau bursa efek yang jumlahnya kurang dari satuan perdagangan normal (normal trading unit). Sedangkan perdagangan saham dengan satuan perdagangan normal disebut round lot. Otoritas pasar modal di tiap negara mempunyai kebijakan sendiri mengenai jumlah saham dalam round lot. Di Indonesia, satu lot berarti 500 saham untuk non bank dan untuk bank l lotnya 5.000 saham, baik itu di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES) Offer Price Harga terendah yang ditawarkan untuk menjual Opsi atas Kontrak Suatu kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada Berjangka pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas komodidi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi Opsi “call” Suatu Opsi yang memberikan hak kepada pembeli Opsi untuk membeli Kontrak Berjangka yang menjadi subjeknya pada harga strike, pada atau sebelum tanggal jatuh waktu dari Opsi yang bersangkutan Opsi “put” Suatu Opsi yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual Kontrak Berjangka yang menjadi subjeknya pada harga strike, pada atau sebelum tanggal jatuh waktu dari Opsi yang bersangkutan Outflow Uang yang diedarkan aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia. Overbought minat beli sudah mulai mengecil, minat jual mulai muncul (indikasi harga akan turun) Overnite Transaksi dengan jangka waktu satu hari mulai tanggal transaksi sampai satu hari setelahnya Paid In Capital Jumlah dari modal yang ditempatkan dan telah disetor pada saat (Modal Disetor) pendirian perusahaan. Paid paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan. (sesuai dengan peraturan yang berlaku) Par Value (Nilai Nilai nominal saham pada saat diterbitkan Pari) Partial Listing (Pencatatan Listing Sebagian Saham Yang Telah Disetor) Pencatatan di Bursa Efek, dari sebagian modal saham yang telah disetor. Misalnya modal disetor suatu perusahaan terdiri dari 2 juta saham, termasuk 500 saham yang go public melalui penawaran umum. Pada Waktu perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa, jumlah saham yang dicatatkan boleh 500

514

Participating Prefered Stock Partlypaid Shares (Saham Belum Lunas) Pasar Pasar Modal

Pasar Perdana (Primary Market) Pasar Sekunder

Passed Dividends Pattern

Pay Out Ratio (Rasio Dividen) Payable Date (Tanggal Pembayaran) Payment Systems Pedagang Berjangka Pejabat Eksekutif Pemegang Saham Pengendali

Penasehat Berjangka Penasihat Investasi Penawaran umum


saham atau lebih, tetapi kurang dari 2 juta. Selisih dari jumlah saham yang dicatat dengan jumlah saham yang go public melalui penawaran umum, sewaktu-waktu dapat dijual memalui Bursa oleh pemiliknya (Saham Partisipasi Prioritas) Saham yang disamping hak prioritasnya atas dividen tetap masih dapat turut serta dalam pembagian dividen saham biasa Saham perusahaan yang baru disetor sebagian oleh pemiliknya mengingat perseroan tidak memerlukan modal yang besar. Modal pertama hanya diperlukan untuk pembelian barang yang bergerak, biaya pemeliharaan dan sebagainya, sedangkan sisa yang belum disetor dianggap sebagai jaminan bagi para kreditur Tempat atau sarana tertentu di bursa efek atau bursa berjangka di mana perdagangan atau transaksi tertentu diselenggarakan Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan Efek Penjualan Efek pertama kali kepada publik atau pada saat IPO(Initial Public Offering) (Secondary Market) Suatu transaksi yang berlangsung pada setiap hari bursa bertempat di bursa efek terhadap saham-saham yang terdaftar di bursa efek. Proses transaksi ini berlangsung antara para broker baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain. Di dalam melaksanakan transaksi broker memperoleh imbalan tertentu (di Indonesia 1%) baik amanat jual maupun amanat beli Kelalaian direksi perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen pada waktunya Istilah yang dipakai dalam perdagangan saham yang menunjukkan suatu formasi dari pergerakan harga saham yang dapat dilihat dari grafik harga saham. Formasi ini secara historis terbukti memiliki kemungkinan (probabilitas) besar untuk mencapai target harga dari pattern tersebut. Perbandingan antara dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan perseroan pada waktu tertentu Tanggal Pelaksanaan pembayaran dividen bagi para pemegang saham terdaftar Suatu kumpulan peraturan, lembaga, serta prosedur dalam transfer dana (uang) merupakan bagian integral dari sistem moneter dalam suatu perekonomian Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekeningnya atau kelompok usahanya Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank serta bertanggung jawab langsung kepada direksi Pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus). Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain (klien) mengenai jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan Tata Cara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun


Pengawasan atau Pemeriksaan Sewaktu-waktu Pengelola Sentra Dana Berjangka Penjamin Emisi Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penyerahan

Per Capita National Income Perantara Pedagang Efek Peraturan Administrasi

Peraturan Bursa

Perdagangan Berjangka Perpectual Notes (Bukti Utang Langsung) Persetujuan

Persyaratan Keuangan Minimum Perusahaan Efek

515

1995 dan peraturan pelaksanaannya Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan segera karena ditemukan adanya indikasi atau adanya laporan dari pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Udang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau peraturan pelasaksanaanya Pihak yang melakukan usaha penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual Satu atau lebih penjamin emisi efek yang ditunjuk dari dan diantara Penjamin Utama Emisi Efek dalam sindikat Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab dalam sindikat penjamin efek yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek Tindakan yang dilakukan atau menerima penyerahan barang atau komoditi yang berasal dari Kontrak Berjangka yang jatuh tempo dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kontrak Berjangka yang bersangkutan Pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun Perusahaan yang bertindak sebagai perantara bagi pemodal yang ingin membeli atau menjual efek di pasar modal/bursa. Perusahaan yang sama dapat juga membeli atau menjual Petunjuk bersifat administratif yang diperlukan dalam organisasi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, seperti aturan mengenai etika dalam kantor atau lantai Bursa Berjangka, alur dokumen, alur amanat nasabah, tata cara penyimpanan dokumen, kearsipan Peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa yang meliputi peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa, Keanggotaan Bursa Efek dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi Bursa, berikut perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka Obligasi yang tidak mempunyai jatuh waktu untuk pembayaran pokok pinjaman, atau dengan kata lain obligasi ini berlaku untuk seterusnya * persetujuan yang diberikan Bappebti kepada Pialang Berjangka yang dapat menyalurkan amanat nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; * persetujuan yang diberikan Bappebti kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta utuk pembentukan Sentra Dana Berjangka; * persetujuan yang diberikan Bappebti terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual-beli komoditi di Bursa Berjangka serta Peraturan dan Tata-Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka termasuk perubahannya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; * persetujuan yang diberikan Bappebti kepada penerbit penjual Opsi atas Kontrak Berjangka Persyaratan modal disetor dan kekayaan bersih yang harus dipertahankan setiap saat oleh para pihak Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi

516


Perusahaan Publik Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Peserta Sentra Pihak yang menempatkan dana melalui Pengelola Sentra Dana Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam transaksi Kontrak Berjangka dan sebagai bukti penyerahan investasi, Pihak tersebut memperoleh Sertifikat Penyertaan Pialang Berjangka Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dan untuk itu menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut Pihak Perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi Policy Polis Dokumen yang memuat perjanjian kontrak antara tertanggung dengan perusahaan penanggung. Portfolio Kumpulan efek atau asset lain yang dimiliki oleh pemodal (Portepel) perorangan atau lembaga. Tujuan portfolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek Posisi Beli Posisi membeli Kontrak Berjangka yang bila posisi tersebut tidak dilikuidasi sebelum kontrak jatuh tempo, mengharuskan pemegangnya untuk menerima penyerahan sejumlah komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka secara fisik sesuai ketentuan kontrak. Keadaan sebaliknya dikenal dengan posisi jual Posisi Beragam Posisi membeli Kontrak Berjangka untuk bulan penyerahan (Spread) tertentu dan secara bersamaan menjual Kontrak Berjangka untuk bulan Penyerahan yang lain untuk komoditi yang sama, atau membeli Kontrak Berjangka untuk bulan penyerahan dan komoditi tertentu dan secara bersamaan menjual Kontrak Berjangka untuk bulan penyerahan yang sama untuk komoditi berbeda, atau membeli Kontrak Berjangka untuk komoditi tertentu di pasar tertentu dan secara bersamaan menjual Kontrak Berjangka untuk komoditi yang sama di pasar lain. Tujuan melakukan posisi beragam adalah menarik manfaat dan keuntungan dari perubahan harga atar bulan penyerahan, antar komoditi, ataupun antar pasar Posisi Terbuka Posisi beli atau posisi jual Kontrak Berjangka yang belum Kontrak Berjangka dilikuidasi sebelum kontrak jatuh tempo Potensial Loss Besarnya bisa mencapai kerugian maksimal, baik dalam keadaan (Peluang normal, maupuan dalam keadaan luar biasa seperti kerugian timbulnya akibat huru-hara atau bencana alam. kerugian) Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Pre-Opening (Pra- Periode sebelum dimulainya Jam Perdagangan dimana setiap Pembukaan Anggota Bursa Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan Saham) penawaran jual atau permintaan beli atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sehingga memungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut Prefered Stock Saham yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen dan (Saham Hak bagian kekayaan pada saat pembubaran perseroan terlebih dulu Prioritas) dari saham biasa. Di Amerika Serikat saham ini tidak mempunyai hak suara Preference Share (Saham Prioritas) Saham yang memberikan hak lebih diatas


517

saham biasa dalam bentuk saham. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) bentuk preference share, yaitu : 1. Preferensi atas modal. 2. Preferensi atas dividen. 3. Preferensi untuk mengajukan usul dalam rapat pemegan saham preferensi mengenai pencalonan direksi dan komisaris perseroan Preference Share (Saham Prioritas) Saham yang memberikan hak lebih diatas saham biasa dalam bentuk saham. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) bentuk preference share, yaitu : 1. Preferensi atas modal 2. Preferensi atas dividen 3. Preferensi untuk mengajukan usul dalam rapat pemegan saham preferensi mengenai pencalonan direksi dan komisaris perseroan Premi Atau premium “harga” yang harus dibayarkan bila anda membeli suatu Opsi. Harga premi ini terbentuk melalui persaingan terbuka diantara pembeli dan penjual di lantai Bursa (Selisih harga jual atas nilai pari/nominal saham preferen atau obligasi) Premium/Premi Biaya asuransi yang harus dibayar pemegang polis dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Secara populer disebut premi asuransi Price Earning Ratio a. Perbandingan antara harga pasar saham perusahaan dengan (PER) pendapatan persaham perusahaan tersebut di dalam periode tertentu, lazimnya rasio ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya harga saham suatu perusahaan dengan membandingkan ratio rata-rata industri sejenis b.Harga suatu saham dibagi dengan penghasilan persahamnya. P/E Ratio ini, yang juga dikenal dengan istilah multiple, memberikan para investor suatu gambaran berapa yang mereka harus bayar bagi kekuatan perusahaan untuk memperoleh hasil (Company’s earning power). Semakin tinggi P/E ratio suatu saham, berarti semakin besar yang harus dibayar oleh investor. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan yang diharapkan investor semakin tinggi Price Priority Permintaan pada harga yang lebih tingggi memiliki prioritas (Prioritas Harga) diatas permintaan pada harga dibawahnya dan penawaran pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas di atas penawaran harga yang lebih tinggi Primary Market Penjualan perdana emisi efek setelah memperoleh izin emisi dari (Pasar Perdana) Ketua Bapepam. Pembelian efek pada pasar perdana dapat dilakukan melalui Underwriter atau Selling agennya dengan membawa tanda bukti diri Primer Dividend Dividen minimum yang besarnya dicantumkan dalam anggaran (Dividen Pokok) dasar perusahaan dan dibayar bilamana ada keuntungan yang memungkinkan untuk pembayaran. Primer dividend tersebut dapat disamakan seperti bunga Principal (Pokok Orang atau badan usaha melaksanakan jual beli efek atas Modal) namanya sendiri. Dengan demikian resiko yang timbul sebagai akibat jual beli tersebut menjadi tanggung jawabnya Principal (Pemegang Saham Utama) Setiap pihak yang mempunyai Shareholder kepentingan dalam efek sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) atas saham suatu Perseroan Terbatas Prior Prefered (Saham Preferen Unggul/Saham Hak) Saham preferen yang hak Stock prioritasnya atas dividen dan asset lebih tinggi daripada saham preferen lain Private Offering Penjualan sekuritas/saham kepada orang atau badan dalam (Emisi Terbatas) jumlah tertentu : biasanya kepada para pendiri perusahaan atau kepada pemegang saham lama. Dalam hal ini perlu diperhatikan: 1. Jumlah orang atau badan yang akan ditawarkan 2. Jumlah sekuritas/saham yang akan dijual Private Placement (Saham Jual Terbatas & Penempatan Privat) Penjualan efek oleh perusahaan kepada kalangan yang terbatas/tertentu, misalnya lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku penjualan efek disebut private placement jika ditawarkan tidak lebih dari 20 orang

518 Profit (Keuntungan)


Selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut Profit And Loss (Perhitungan Rugi/Laba) Ikhtisar yang meringkaskan pendapatan Account/Income dan pengeluaran organisasi/perusahaan untuk menunjukkan laba Statement bersih atau rugi selama jangka waktu fiskal yang bersangkutan Profit Shares Surat berharga yang biasanya diberikan kepada pemegang saham pendiri tetapi dapat pula diberikan kepada pemegang saham yang bukan pendiri. Saham tersebut mencantumkan nilai nominal. Mempunyai hak suara dalam RUPS, memperoleh bagian dari keuntungan perseroan dan pada likuidasi perseroan mendapat bagian atas sisa kekayaan perseroan. Profit Share harus tercantum dalam anggaran dasar perseroan Profit Sharing (Obligasi Bagi Hasil) Obligasi yang selain memberikan bunga Bond tertentu juga turut menerima dari laba perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut Promissory Note Surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar (Surat Sanggup sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam Bayar) surat tersebut atau kepada penggantinya Promoter Setiap pihak yang merintis, atau berusaha memperoleh izin (Promotor) usaha untuk suatu Reksa Dana Prospectus Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi yang digunakan (Prospektus) untuk menawarkan efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Bapepam dinyatakan bukan sebagai prospektus Proxy Surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada (Proksi/Kuasa) seseorang untuk memberikan suara di dalam RUPS, khususnya dalam, memilih Direksi perseroan atau resolusi yang memerlukan persetujuan RUPS Public Company Perusahaan yang berbentuk Hukum Perseroan Terbatas yang (Perusahaan Modal Setornya sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua Publik) milyar rupiah) dan sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus) pemegang saham dan sudah listing di Bursa Efek Public Offering Penawaran efek yang dilakukan dengan menggunakan media (Penawaran massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak, Umum) atau telah dijual kepada 50 (lima puluh) pihak Public Ownership Suatu perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh (Pemilikan Saham) masyarakat luas, sehingga terdapat demokratisasi pemilikan saham Pure Split (Split Suatu penambahan jumlah saham perusahaan tanpa merubah Murni) komposisi pemegang saham atau nilai pasar saham pada saat dilakukan split. Istilah lain untuk split adalah split uap, misalnya PT A mengadakan stock split 4 : 1 Qualified Opinion (Pernyataan Bersyarat) Pernyataan pendapat akuntan publik atas Laporan Keuangan Badan usaha yang diperiksanya memperlihatkan posisi keuangan yang wajar secara bersyarat Quorum (Kuorum) Jumlah minimum hak suara pemegang saham yang harus hadir dalam RUPS untuk dapat mengambil suatu keputusan sesuai anggaran dasar perusahaan Quotation (Catatan Harga permintaan tertinggi dan harga penawaran terendah dari Harga Efek) suatu saham (sekuritas) atau komoditi Real Effective Indeks nilai tukar riil yang diukur dengan cara membandingkan Exchange Rate nilai tukar tertentu dengan sekumpulan nilai tukar (basket (REER) currency) beberapa negara lain yang telah disesuaikan dengan inflasi pada tahun tertentu dan menggunakan bobot timbangan nilai perdagangan negara-negara tersebut. Saat ini pengukuran menggunakan tahun dasar 1995 dengan membandingkan pada 8 negara mitra dagang Real Time Gross Merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar membayar Settlement (RTGS) (settlement) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana Record Date Tanggal pendaftaran nama pemegang saham dalam buku saham (Tanggal Catat) emiten agar yang bersangkutan dapat menerima dividen hak


Recovery Redemption (Pelunasan) Redemption Premium (Premi Tebusan) Redemption Value (Nilai Tebusan) Refunding/Refinan cing (Dana Tarik) Registered Stock (Saham Atas Nama) Registration Statement (Pernyataan Pendaftaran) Regular Away (Cara Biasa)

519

suara dan lain-lain Penjualan atas obyek pertanggungan. Tujuannya memperkecil nilai kerugian pihak penanggung. Pelunasan sekuritas oleh emiten sebelum hari tunai

untuk

Premi yang dibayarkan oleh emiten atas penarikan sekuritas yang besarnya sesuai dengan syarat perjanjian antara emiten dengan pembeli pertama saham/sekuritas Harga obligasi pada saat dilakukan penebusan/pelunasan Penjualan saham/sekuritas baru oleh emiten yang hasilnya dipergunakan untuk menarik saham/sekuritas yang telah diterbitkan Saham perusahaan dapat dikeluarkan atas nama sipembeli. Saham atas nama dapat memberikan perlindungan bagi sipemegang terhadap pencurian kebakaran dan sebagainya, sedangkan dilain pihak perusahaan yang bersangkutan memiliki register dari nama para pemegang saham Dokumen yang wajib diajukan kepada Ketua Bapepam oleh Emiten sebelum melakukan penawaran umum atau suatu efek kepada masyarakat, atau Perusahaan Publik

Penyerahan sekuritas setelah terjadi jual beli, Penentuan tanggalya bergantung pada peraturan yang berlaku. Di Indonesia berlaku aturan empat hari setelah terjadi transaksi atau disebut pula dengan T + 4 Rekening Terpisah Rekening pada bank yang disetujui Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau dana Sentra Dana Berjangka, terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut Relisting Pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat (Pencatatan di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Kembali) Bursa (delisting). Reputasi Bisnis Kemampuan mengelola usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang antara lain ditunjukkan dengan: 1 tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana 2 tidak pernah masuk daftar hitam perbankan 3 tidak pernah dinyatakan pailit dalam kurun waktu lima tahun terakhir Reserves Cadangan suatu dewan mata uang harus cukup untuk menjamin (Cadangan) bahwa semua pemegang mata uang kertas dan koin dapat mengkonversikannya ke dalam mata uang atau komoditas cadangan. Dewan mata uang seringkali mempunyai cadangan 105% atau 110% dari kewajiban ( liabilities ), tidak hanya 100%, agar mempunyai suatu tingkat proteksi ( protection margin ) kalau obligasi-obligasi yang dipegangnya kehilangan nilai Resistance Level Suatu titik atau level harga di mana harga saham yang tengah naik, berubah arah menjadi menurun. Lawannya adalah Support Level. Restrukturisasi Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan Kredit agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi melalui penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur Return Hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu dalam suatu (Pendapatan/Hasil) perusahaan di dalam periode tertentu Reversal Reverse split

adanya pergerakkan saham yang mulai berbalik arah, dari trend naik akan menjadi trend turun, demikian sebaliknya Sebuah penurunan dalam jumlah saham suatu perusahaan yang beredar tanpa suatu perubahan dalam ekuitas pemegang saham

520 Right issue

Rights ratio Risk Management (manajemen risiko) Round Lot (Unit Saham Bulat) Round Lot (Unit Saham Bulat) Round Lot (Unit Saham Bulat) Saham

Saham Bonus Saham Gorengan

Saham Pendiri

Saham Spekulatif Saham Tidur Seat (Kursi Bursa) Secondary Market

Securities Company

Securities Exchange


atau nilai rata-rata pasar pada saat pemecahan Penawaran umum terbatas efek pada harga tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights Komposisi berapa saham lama memperoleh hak HMETD untuk memesan saham baru (satu HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham baru pada harga yang telah ditentukan) Rangkaian proses atau prosedur yang dimulai dari mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko-risiko yang akan timbul serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membatasi dan mengelola risiko-risiko tersebut. Unit saham yang diperdagangkan dalam suatu Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh di Jakarta Stock Exchange 1 (satu) lot = 500 saham, dan transaksi hanya bisa dilakukan dengan kelipatan 500 saham Unit saham yang diperdagangkan dalam suatu Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh di Jakarta Stock Exchange 1 (satu) lot = 500 saham, dan transaksi hanya bisa dilakukan dengan kelipatan 500 saham Unit saham yang diperdagangkan dalam suatu Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh di Jakarta Stock Exchange 1 (satu) lot = 500 saham, dan transaksi hanya bisa dilakukan dengan kelipatan 500 saham Bagian dari kepemilikan modal sendiri di dalam perseroan dan bukti kepemilikannya disebut saham. Jumlah saham yang dimiliki seseorang dalam perusahaan secara resmi tercantum di dalam anggaran dasar perusahaan. Penerbitan saham untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Saham yang sengaja dipermainkan oleh seseorang atau sekelompok orang (sering disebut sebagai bandar) untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran saham guna mendongkrak harga. Hal ini dilakukan tanpa didukung perubahan faktor fundamental perusahaan. Ciri-ciri saham yang biasanya dipakai sebagai sasaran untuk digoreng adalah saham yang beredar atau dijual di masyarakat relatif sedikit, harganya murah, dan kinerja perusahaan tidak terlalu baik. Tanda-tanda transaksi dimulainya menggoreng saham adalah mula-mula saham yang sebelumnya sepi tiba-tiba ramai ditranskasikan. Jasa yang diberikan oleh para pendiri perseroan, apakah berupa penyertaan modal, apakah berupa menarik relasi yang penting dan sebagainya, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan saham yang disebut saham pendiri. Saham yang pada umumnya cenderung ditransaksikan semu oleh pelaku pasar Saham yang jarang ditransaksikan oleh investor. Unsur spekulasi lebih besar (bisa beli sukar untuk menjualnya nanti) Hak keanggotaan dalam bursa sekuritas, dengan memenuhi persyaratan pengurus atau membayar permintaan pemiliknya (Pasar Sekunder) Suatu transaksi yang berlangsung pada setiap hari bursa bertempat di bursa efek terhadap saham-saham yang terdaftar di bursa efek. Proses transaksi ini berlangsung antara para broker baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain. Di dalam melaksanakan transaksi broker memperoleh imbalan tertentu (di Indonesia 1%) baik amanat jual maupun amanat beli (Perusahaan Efek)Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan keputusan ini untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan sebagai berikut : Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, atau Penasehat Investasi (Bursa Efek) Tempat pertemuan termasuk suatu sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan


Securities Loan

Securities Trading Security Features Seed Money Sell on strength Selling Agent Selling Off (Jual Habis) Selling Short

Sensitif Market (Pasar Sensitif) Sentiment Indikacators Sentra Dana Berjangka Sertifikat Pendaftaran

521

untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek (Pinjaman Sekuritas) Pinjaman efek dari seorang perantara kepada perantara lain biasanya untuk menutupi perdagangan short sale Perantara yang memberikan pinjaman efek dijamin oleh uang tunai senilai efek yang dipinjamkan (Perdagangan Sekuritas) Suatu transaksi efek akan terlaksana bila pembeli dan penjual sepakat pada suatu harga dimana perdagangan tersebut dilaksanakan Unsur pengaman yang ada pada uang Pembiayaan awal yang dilakukan oleh pemodal ventura (ventura capitalist’s) bagi perseroan yang baru berdiri Harga diharapkan naik dalam jangka pendek tetapi masih negatif dalam jangka lebih panjang pertimbangkan jual ketika harga mendekati level resisten Pihak yang menjual efek dalam suatu penawaran umum tanpa kontrak dengan emiten dan tanpa kewajiban untuk membeli efek Penjualan efek atau komoditi dengan tujuan untuk menghindari penurunan harga Penjualan saham atau komoditi yang barangnya tidak dimiliki oleh si penjual. Dalam hal ini sipemodal meminjam surat saham dari pihak lain untuk diserahkan pada saat transaksi dilakukan kemudian sipenjual membeli surat saham yang sama pada harga yang lebih rendah agar diperoleh keuntungan. Tetapi apabila kemudian hari harga saham tersebut cenderung naik maka ia akan menderita kerugian Suatu pasar yang mudah dipengaruhi oleh isu yang berkembang di bursa baik isu yang baik dan buruk (Sentimen Pasar)Mengukur bullish (naik) maupun bearish (turun) perasaan (modal) dari pada pemodal (investor). Banyak analis teknikal melihat bahwa indikator pemodal sering kali berlawanan dengan situasi pasar Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka

Tanda bukti yang diberikan Bappebti kepada Pedagang Berjangka, yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk untuk dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka Sertifikat Tanda bukti kepemilikan dana dalam Sentra Dana Berjangka yang Penyertaan dijual Pengelola Dana Berjangka kepada peserta Sentra Dana Berjangka Sertifikat Rights Suatu produk efek yang diturunkan dari saham yang dikeluarkan atau Bukti Rights oleh emiten yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten dengan proporsi dan harga tertentu Settlement Date (Tanggal Penyelesaian Transaksi) Tanggal Penyelesaian amanat yang telah dilaksanakan. Penyelesaian ini termasuk pambayaran secara tunai efek yang dibeli, penyerahan surat efek yang dijual serta penerimaan hasil penjualan surat efek tersebut Sewa Guna Usaha (Leasing). Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Share Without Par- (Saham Tanpa Nilai Nominal) Secara teori saham yang Value mencantumkan nilai nominal dan saham yang tidak mencantumkan nilai nominal tidak terdapat perbedaan Short Term Rate (Bunga Pinjaman Jangka Pendek) Bunga yang dikenakan menurut jenis pinjaman jangka pendek Sideways pergerakkan saham yang bergerak ke kanan (flat), tidak memiliki trend Sindicate Suatu kerjasama antara dua atau lebih Lembaga Penunjang (Sindikat) selain Perantara Perdagangan efek. Pedagang Efek, dan Biro Administrasi Efek, dalam melakukan kegiatan usaha dibidang pasar modal Singking Fund Dana yang dikumpulkan dari penerimaan rutin perusahaan dan

522


(Dana Cadangan)

ditempatkan pada rekening khusus. Tujuannya adalah sebagai cadangan untuk melunasi surat berharga dalam bentuk utang (debt securities) atau saham preferen Sinking Pay Fund (Cadangan Pelunasan Utang) Penyisihan jumlah uang secara teratur untuk melunasi utang jangka panjang Small Investor Pemodal perorangan yang membeli jumlah kecil dari efek yang (Pemodal Kecil) tecatat dari bursa efek. Pemodal ini sering disebut retail investor (Pemodal eceran) Soft Market (Pasar Pasar yang ditandai oleh kelebihan permintaan terhadap Lesu) penawaran. Di dalam pasar ini terjadi kelesuan transaksi dan harga cenderung turun karena besarnya penjualan yang terjadi Soft Spot Kelemahan pada saham yang terpilih atau sekelompok saham didalam menghadapi pasar yang cukup kuat dan berkembang Special Meeting Rapat pemegang saham untuk membicarakan dan memutuskan (Rapat Khusus) hal-hal yang memerlukan persetujuan RUPS misalnya apabila terjadi kasus yang membahayakan kelangsungan hidup perseroan seperti korupsi, salah urus, hal semacam ini biasanya diatur dalam anggaran dasar Special Meeting Rapat pemegang saham untuk membicarakan dan memutuskan (Rapat Khusus) hal-hal yang memerlukan persetujuan RUPS misalnya apabila terjadi kasus yang membahayakan kelangsungan hidup perseroan seperti korupsi, salah urus, hal semacam ini biasanya diatur dalam anggaran dasar Special Bank dalam pengawasan khusus Surveillance Special Trade (Sistem perdagangan khusus)Sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, kecuali penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai luar negeri Specialist Block Transaksi yang dilaksanakan oleh specialis bursa efek dalam Purchase and Sale jumlah besar atas rekeningnya sendiri Speculative buy Beli saat harga mendekati level support. Harga diharapkan naik ke level target. Cut loss ketika harga jatuh di bawah poin stop loss Split Share (Saham To Split berarti membelah. Jika sesuatu dibelah unitnya menjadi Penggal) bertambah banyak. Jika semua unit disatukan jumlah (nilainya) kita temukan sama seperti sebelum diadakan split Squeeze Situasi pasar yang sedang membaik dimana harga saham pada umumnya bergerak naik yang mengakibatkan para pemodal yang melakukan short sale dipaksa untuk mempertahankan posisinya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Apabila hal ini dilakukan secara beramai-ramai oleh short sellers tindakan ini disebut squeeze Staggering Suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi resiko oleh Maturities pemodal obligasi. Hal ini disebabkan karena obliogasi jangka panjang lebih mudah berubah dari pada obligasi jangka pendek Stock (Kumpulan Surat berharga yang merupakan tanda bukti penyertaan modal Saham) dalam sutu perusahaan. Di Indonesia dikenal sebagai saham Stock Broker (Pedagang Saham) Stock Dividend (Saham Dividen) Stock Exchange Stock Jobber (Pialang)

Seorang anggota Bursa Efek yang pekerjaannya menjual-belikan saham-saham, stock dan surat-surat berharga untuk para klien Saham dividen adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham bukan secara tunai tetapi dalam bentuk saham. Saham yang diberikan kepada pemegang saham sebagai pengganti dividen (Bursa Efek) Pasar yang terorganisir dimana saham, obligasi dan sejenisnya diperdagangkan oleh para anggota bursa yang bertindak sebagai agen (perantara pedagang efek) Pedagang Perantara (di London) yang membeli efek dari pemegang di Bursa dan menjualnya pada pemodal

Stock Options (Hak Suatu hak untuk membeli atau menjual efek pada harga tertentu Atas Efek) di dalam periode tertentu. Bentuk ini sering digunakan untuk memberikan insentif karyawan dengan memberikan hak untuk


Stock Subcription Stockholder (Pemegang Saham) Stop Loss Order

523

membeli saham perusahaan tempat dimana dia bekerja dengan harga dibawah pasar untuk jangka waktu tertentu (Pesanan Pasar Perdana) Pendaftaran untuk membeli surat saham perusahaan pada masa emisi Pasar Perdana Orang atau badan yang memiliki sebagian saham didalam perusahaan

(Amanat Pembatasan Kerugian) Amanat jual beli sekuritas, apabila harganya telah mencapai tingkat harga tertentu (yang ditentukan oleh pemberi amanat) dengan maksud mencegah/membatasi kemungkinan kerugian Stop Order to Sell (Amanat Stop Jual) Menjadi amanat pasaran, jika efek yang bersangkutan mencapai harga pada atau harga stop. Dengan harga stop dimaksudkan harga yang ditetapkan pemberi amanat untuk melaksanakan amanat yang bersangkutan Street Name Efek yang menggunakan bukan nama pemiliknya tetapi nama broker yang dipercayakan untuk melakukan amanat. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengalihan apabila efek tersebut diperdagangkan Subcription Right (Hak Khusus Beli)Hak khusus yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli lebih dahulu saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasanya mempunyai jangka waktu dua sampai empat minggu dan bisa dipindah tangankan Subscribed Capital (Modal Saham Tambahan) Bagian dari modal dasar perusahaan yang sudah ditempatkan, mungkin sudah disetor penuh mungkin juga belum disetor penuh. Apabila modal ditempatkan sudah disetor penuh disebut juga modal disetor (paid capital) Subsidiary (Anak Suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Perusahaan) perusahaan lain. Pemilikan atau pengendalian tidak perlu secara mutlak tetapi harus melalui suatu mayoritas Suku Bunga Bank Suku bunga atau diskonto yang ditentukan oleh bank Support Level Suatu titik atau level harga di mana harga saham yang sedang turun, tak lagi menurun dan arah pergerakannya berubah menjadi mendatar atau naik. Lawannya adalah Resistance Level. Systemic Risk Risiko yang disebabkan dialaminya permasalahan likuiditas atau kredit oleh salah satu pihak dalam sistem pembayaran, menyebabkan kesulitan yang sama pada keseluruhan sistem Take Over Jika perusahaan–perusahaan atau perorangan ingin menguasai (Pengambilan Alih) atau membeli secara mutlak sebuah perusahaan, maka pihak penawar akan mengadakan penawaran saham, dengan suatu harga tertentu harga per saham. Mungkin bisa harga diatas pasar saat itu, tetapi dibawah nilai harta saham-saham perusahaan tersebut. Biasanya ada suatu syarat bahwa order tersebut bersyarat pada waktu diterima, dalam hubungannya dengan jumlah minimum saham-saham, serta di dalam suatu jangka waktu yang ditentukan Talon Bukti yang harus diserahkan untuk memperoleh lembaran kupon baru, setelah lembaran kupon yang lama habis. Kupon dan Talon hanya pada efek atas unjuk Target Company (Sasaran Perusahaan) Suatu perusahaan yang dipilih oleh pemodal untuk melakukan take over Target Price (Sasaran Harga/Kurs) Suatu harga yang diharapkan pemodal meningkat di dalam periode tertentu pada saat ia membeli saham suatu perusahaan Technical Analysis (Analisa Teknis) Suatu teknik analisa terhadap permintaan dan penawaran efek yang didasarkan pada volume transaksi serta perkembangan harga Technical Sign Kecenderungan jangka pendek yang oleh analis teknikal dilihat sebagai bagian yang penting dari pergerakan harga suatu efek Tempat Lokasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Penyerahan sebagai tempat penyimpanan dan penyerahan komoditi fisik untuk memenuhi Kontrak Berjangka yang jatuh tempo Term of Trade Suatu indeks yang menggambarkan daya saing perdagangan

524


international suatu negara. Indeks tersebut diukur dari perbandingan harga ekspor dengan harga impor Thin Market (Pasar Situasi pasar dimana hanya sedikit amanat jual amanat beli yang Sepi) terjadi Tick Gerakan penurunan dan kenaikan harga di dalam perdagangan efek. Para analis tehnikal melihat gerakan harga ini sebagai salah satu cara untuk memperkirakan kecenderungan harga dimasa yang akan datang Tight Money (Uang Situasi kondisi ekonomi di mana sangat sulit memperoleh Ketat) pinjaman atau uang tunai. Hal ini biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi jumlah uang yang beredar Time Priority Apabila terdapat permintaan atau penawaran efek yang diajukan (Prioritas Waktu) pada harga yang sama, maka prioritas diberikan pada permintaan atau penawaran yang diajukan terlebih dahulu Tomnext Transaksi dengan jangka waktu satu hari mulai dari satu hari setelah tanggal transaksi sampai keesokan harinya Total Loss Nilai kerugian secara menyeluruh. Sebab, pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran klaim secara penuh Trade Finance (Pembiayaan Perdagangan )Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra pengapalan pembiayaan atas akseptasi Bank, pembiayaan L/C dan pembiyaan tanpa L/C, stanby L/C dan garansi atas dasar transaksi perdagangan Traded Inflation Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan harga kategori kelompok barang yang diperdagangkan di pasar international Trading Floor Tempat berdagang : Tempat dimana transaksi efek (Lantai Bursa) dilangsungkan Transaksi + 4 Hari (T + 4)

Suatu ketentuan yang mengaharuskan penyelesaian transaksi dilakukan 4 hari setelah transaksi itu terjadi. Empat hari disini adalah empat hari bursa jadi tidak termasuk hari-hari dimana kegiatan bursa ditutup Transaksi Forward Suatu kontrak untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahannya dilakukan dalam waktu lebih dari 2 hari kerja setelah transaksi Transaksi Option Suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual valuta asing terhadap rupiah dimasa yang akan datang dengan harga yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan Transaksi Swap Suatu kontrak untuk melakukan transaksi penukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka Transaksi yang Transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak wajar diatur sebelumnya (persekongkolan) yang dilakukan oleh Pialang atau Pedagang Berjangka Treasuries (Pinjanman Obligasi Pemerintah) Pinjaman obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dijamin semata-mata atas dasar kepercayaan. Surat berharga ini bervariasi dengan jatuh tempo yang berbeda-beda Treasury Bill (Surat Perbendaharaan Negara) Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh negara dan dijual atas dasar diskonto. Biasanya berjangka waktu 90 hari, 180 hari, 270 hari dam maksimal 1 tahun Trustee (Wali 1. Lembaga yang ditunjuk oleh emiten yang diberi kepercayaan Amanat) untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi 2. Pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit Turkey Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekecewaan didalam pembelian efek-efek yang harganya merosot Turn-Over Perputaran jumlah sekuritas yang diperdagangkan pada hari (Perputaran) Bursa tertentu


Uang Giral Uang Kartal Uang Kuasi Uang Primer

Uang Yang Diedarkan (UYD) Undercapitalizatio n

525

Terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter. Terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum. Terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk pada bank umum, baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal. Reserve bank umum (sering disebut alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia), serta giro swasta bukan bank (penduduk) pada Bank Indonesia Uang kartal yang berada di masyarakat ditambah dengan uang kartal yang berada di kas bank-bank. Pengertian UYD dimaksud sama dengan uang kartal di dalam konsep moneter Situasi dimana suatu perusahaan tidakmemiliki modal yang cukup untuk melaksanakan usaha pokoknya secara normal

Undervalued Efek yang dijual dibawah nilai likuidasinya atau nilai pasar yang (Penilaian Rendah) seharusnya diterima oleh pemegang saham. Hal ini terjadi karena industrinya kurang populer, perusahaan yang kurang dikenal atau perusahaan tersebut mempunyai pendapat yang tidak menentu di masa lalu Underwriter Suatu Badan (Perusahaan Sekuritas) atau Lembaga Penunjang (Penjamin Emisi) dalam proses Emisi Efek, yang selanjutnya bertindak untuk melaksanakan penjaminan atas keberhasilan penjualan Emisi Efek tersebut Unit Of Trading (Unit Perdagangan) Standard Jumlah saham, obligasi yang diperkenankan untuk diperdagangkan di bursa efek Unloading Penjualan efek yang dilakukan pada saat harga sedang turun dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih banyak Unpaid Dividend (Dividen Tunggak) Dividen yang telah diumumkan oleh dewan direksi suatu perusahaan tetapi belum dibayar pada saat pembayaran diumumkan Unqualified (Wajar Tanpa Syarat) Pernyataan pendapat akuntan publik Opinion setelah memeriksa dan meneliti laporan keuangan perseroan yang memperlihatkan tidak ada hal-hal disembunyikan dalam penyajian laporan keuangan tersebut Unsecured Debt Obligasi yang tidak dijaminkan oleh agunan apapun dari perusahaan yang menerbitkan. Biasa disebut Debenture Upset Price Istilah yang digunakan di pasar lelang yang menunjukkan harga terendah yang bersedia ditawarkan oleh pemilik barang Upslooping bentuk saham yang sejajar ke atas, indikasi pasar akan bergerak Channel pada range tersebut, demikian sebaliknya pada downsloping channel Upstairs Market Suatu amanat jual beli yang diselesaikan didalam perusahaan perantara tanpa melalui bursa efek V-top Istilah dalam perdagangan saham. Ini adalah salah satu bentuk dari pattern. Disebut V-top karena bentuknya yang seperti huruf V terbalik. Harga saham terlihat mengalami kenaikan yang sangat tajam pada dua atau tiga hari perdagangan dan kemudian kembali mengalami penurunan (retrace). Retracement yang terjadi, umumnya hingga 50-100% dari kenaikan harga yang telah terjadi. Value Broker Perusahaan perantara yang menetapkan komisinya berdasarkan persentase nilai transaksi yang dilaksanakan Venture Capital Sumber dana penting yang digunakan bagi perusahaan yang baru (Modal Ventura) memulai usahanya dan mempunyai prospek yang baik. Sekalipun demikian penanaman modal ventura ini juga mengandung risiko sehingga sering disebut pula Risk Capital Venture Capital (Perusahaan Modal Ventura) Badan usaha yang melakukan Company kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan lain (Investasi Company) untuk jangka waktu tertentu

526 Vesting


Hak dari seorang karyawan untuk menerima keuntungan yang disumbangkan karyawan (employer contribute benefits). Hak ini diperoleh seorang karyawan setelah mengabdi kepada perusahaan di dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari vesting seperti hak pensiun, hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (profit sharing plan) Volatility Pergerakan harga saham yang naik turun secara tak beraturan. Wakil Penasehat Orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi Berjangka Penasehat Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasehat Berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka Wakil Pengelola Orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi Sentra Dana Pengelola Sentra Dana Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan Berjangka dengan Pengelola Sentra Dana Berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon peserta atau peserta Sentra Dana Berjangka dalam rangka pengelolaan Sentra Dana Berjangka Wakil Pialang Orang perseroangan yang melaksanakan sebagian fungsi pialang Berjangka berjangka, yang didasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka Waran Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 (enam) bulan atau lebih Wash Sale (Jual Jual beli saham secara fiktif yang dilakukan dua orang atau lebih Fiktif) broker /komisoner dengan tujuan untuk menciptakan catatan harga tertentu (lazimnya tindakan ini dilarang oleh undangundang ataupun peraturan bursa) Windfall Profit (untung Tak terduga) Keuntungan yang tidak disangka-sangka atau tidak diperkirakan sebelumnya Winding Up Pembubaran suatu usaha melalui perintah pengadilan, atau (Pembubaran) melalui ketetapan istimewa oleh para kreditur atau pemegang saham. Harta harus dijadikan uang untuk menutup hutanghutangnya serta biaya-biaya usaha itu Window Dressing (Manipulasi Data) Tindakan dalam menyusun laporan keuangan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang kurang baik mengenai perusahaan yang bersangkutan disembunyikan Working Capital (Modal Kerja) a. Pengertian yang sering dipergunakan adalah selisih antara aktiva lancar perusahaan dikurangi dengan hutang lancarnya b. Bagian modal yang dapat diukur dengan uang tunai X Or X D Suatu symbol yang biasa digunakan di dalam pengumuman surat kabar untuk menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan adalah ex dividen (tanpa dividen). Simbol “x” juga digunakan untuk obligasi tanpa bunga Year End Dividend (Dividen Tahun Buku) Dividen ekstra yang dibayarkan pada akhir tahun buku disamping dividen biasa Yield (Hasil) Hasil dividen yang dalam bahasa asingnya disebut “Dividen Yield” tergantung pada tingkat dividen serta harga yang dibayar untuk saham itu Yield Advantage (Pertambahan Hasil) Tambahan Tingkat pengembalian yang akan diperoleh pemodal jika ia membeli Convertible Security dibandingkan dengan saham biasa yang diterbitkan secara bersamaan oleh perusahaan Yield Spread (Hasil Perbedaan yield diantara berbagai penerbitan efek. Didalam Ragam) membandingkan obligasi biasanya dikaitkan dengan berbagai obligasi yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda satu sama lain Yield To Maturity Konsep yang digunakan untuk menentukan berapa tingkat pengembalian yang diterima pemodal bila menginvestasikan dana pinjaman jangka panjang (obligasi) dikaitkan dengan saat


Zero Minus Tick Zero Plus Tick Zero-Coupn Security

527

jatuh temponya Penjualan saham yang diadakan pada harga yang sama dengan harga sebelumnya tetapi lebih rendah dari harga lain yang terakhir Penjualan saham yang diadakan pada harga yang sama dengan harga sebelumnya tetapi lebih tinggi dari harga lain yang terakhir Suatu efek yang tidak memberikan bunga secara periodik tetapi dijual dengan potongan dari harga nominalnya

Sumber: Bank Indonesia, Bapepam, Bappepti, Badan Pusat Statistik, Dewan Asuransi Indonesia128



128

http://www.astaga.com/finance/index.php?ch=kamus

528


Riwayat Penulis Apridar, SE, M.Si lahir di Lhokseumae Aceh Utara tanggal 13 April 1967. Menempuh pendidikan terakhir pada Magister Ilmu Ekonomi & Study Pembagunan Universitas Syaih Kuala Banda Aceh. Putra pasangan Abdurrahman Puteh dan Dawiyah ini sekarang menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas yang sama, dan untuk sekarang ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM (2007). Menghabiskan masa pendidikannya dari Sekolah Dasar sampai Doktoral di Aceh. Saat ini ia sedang menyelesaikan thesis Doktoralnya tentang Ekonomi Pembangunan di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Spektrum pengalaman kerja yang pernah dijalaninya antara lainnya: menjadi staf redaksi buletin Koperasi dan buletin Fakta-fakta Ekonomi Daerah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Unsyiah Bekerja sama dengan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, 1990-1995. Kemudian menjadi Tutor Pelatihan Calon Pengelola Baitulmal Wattamwil (BMT) yang diprakarsasi oleh ICMI sejak Bulan Agustus 1995 sampai sekarang.


529

Menjadi Pembina dan Konsultan Baitul Qiradh SeAceh sejak tahun 1995 sampai sekarang. Pernah menjadi Sekretaris Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 1995 – 2000. Menjadi Tenaga Peneliti LPPN Jakarta tentang Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) Untuk Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 8 s.d 18 Januari 1998. Menjabat Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 2000-2002. Menjadi Wakil Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan Program DTD Kabupaten Aceh Utara tahun 2000. Menjadi konsultan Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Kabupaten Aceh Utara tahun 2000. Menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhoekseumawe periode 2000-2003. Menjadi wakil Ketua Tim Independen Penerimaan CPNS Kabupaten Aceh Utara 2001. Sementara dalam bidang organisasi, ia mempunyai pengalaman sebagai berikut; menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ekonomi Unsyiah Periode 1989-1990. Pimpinan Umum Majalah Dlamier (Analisis Ekonomi & Keislaman) Periode 1989 -1990. Ketua Biro Pembinaan Mental SMF-Ekonomi Unsyiah Periode 1988-1990. Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyiah Priode 1991-1992. Ketua Badan pemeriksa koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyah Periode 1991-1993. Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (SMPT) Periode 1991-1992. Pimpinan Umum Majalah Mahasiswa Kampiun Universitas Syiah Kuala Periode 19921993. Wakil Sekretaris KNPI Nagggroe Aceh Darussalam Periode 2000-2004.

530


Berbagai pelatihan juga menjadi bagian dari hidupnya, antara lain; Peserta Latihan Kepemimpinan Senat mahsiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala tanggal 9 Desember 1989. Peserta Pendidikan Koperasi dan Wiraswasta Generasi Muda Se-Sumatera pada tanggal 30 Juli s.d 2 Agustus 1990 di Banda Aceh. Peserta Seminar Hasil Penelitian tentang Studi Pengembangan Potensial Ekonomi Pesantren pada tanggal 14 Nopember 1990 di Banda Aceh. Praktek Jurnalistik dari tanggal 28 Februari s.d 9 Maret 1991 di Harian Serambi Indonesia Banda Aceh. Latihan Ketrampilan Penerbitan Kampus Mahasiswa Tingkat Pembina SeIndonesia di Universitas Lampung tanggal 19 s.d 23 Nopember 1991 di Lampung. Peserta/Pemateri Pada Temu Ilmiah Mahasiswa Nasional dari tanggal 3 s.d 6 Agustus 1992 di Kampus Unissula Semarang. Peserta Diskusi Mahasiswa Tentang Tinggal Landas dari tanggal 18 s.d 21 Januari 1993 di Universitas Indonesia Depok. Peserta lokakarya “Mengefektifkan Perguliran dana Program IDT melalui Pengauatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Bawah” tanggal 5 s.d 9 April 1995 di Banda Aceh. Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Magang Pengelolaan Baituttamwil yang diselenggarakan oleh PINBUK dari tanggal 18 s.d 29 Mei 1995 di Jakarta. Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan “Pelatih untuk Pelatih (TOT) oleh Pinbuk Pusat Jakarta tanggal 10 s.d 14 Desember 1995 di Banda Aceh. Pemateri dan Penanggung Jawab Pada Pelatihan Studi Kelayakan Pengusahan Kecil dan Koperasi kerja sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Utara tanggal 1 s.d Oktober 2001 di Lhoekseumawe. Beberapa karya tulis ilmiah yang menjadi buah tangannya antara lain; Pariwisata Marina Suatu


531

Alternatif Pengembangan Sabang di Bidang Ekonomi. Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Masyarakat Aceh Utara Terhadap Perubahan Pengguna Jasa Angkutan. Tanggapan Masyarakat Aceh Utara Terhadap Pariwisata. Pengaruh Perubahan Tingkat kurs Dollar AS Terhadap Perimbangan Neraca Pembayaran Indonesia. Kontribusi Islam Dalam Pembangunan Peradaban Modern Yang Ber-Etika. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang (Studi Kasus Daerah Istimewa Aceh). Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Naggroe Aceh Darusslam. Menulis Buku “Tsunami Aceh, Azab atau Bencana?,” Al Kautsar, Jakarta 2005, “Ekonomi Kelautan; Teori, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia, Unimal Press, 2006.



532


Buku Ekonomi Internasional Lengkap OK

Recommend Documents