TUGAS 2 1. Jelaskan dengan singkat apakah yang dimaksud dengan standar akuntansi sector publik!
Standar akuntansi sector publik adalah prinsip-prinsip akuntasi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sector public. 2. Apakah yang dimaksud dengan pub public lic hea heari ng. Jelaskan dengan singkat
Public Hearing jika Hearing jika diartikan adalah dengar den gar pendapat public. Jika di artikan berdasarkan tujuannya pulic tujuannya pulic hearing adalah adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi public terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. 3. Sebutkan dan jelaskan asumsi-asumsi Akuntansi Sektor Publik!
Asumsi Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan Masyarakat Manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapan hidupnya. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bias terpisah dari lingkungannya. Manusia juga memiliki banyak kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan social. Kenyataan ini yang mendorong manusia hidup berkelompok, bermasyarakat, dan mendirikan sebuah Negara atau organisasi publik. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan, yang merupakan hal utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. b. Alokasi Sumber Daya Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor public dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donator, atau iuran warga. Sedangkan yang termasuk sumber daya manusia adalah para pegawai, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja social. Yang termasuk sumber daya alam adalah bahan tambang, tamban g, sungai, hasil pertanian, serta apapun yang dihasilkan oleh alam yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah melalui organisasi sektor public semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. c. Ketaatan Hukum/ Peraturan Sumber daya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada di dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Perangkat aturan atau dasar hukum organisasi sektor public ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Sementara mekanisme penyusunan dan pengesahan dasar hukum itu ditentukan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh organisasi sektor public. d. Dasar Akrual Dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor public dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan
dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakuakan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi public, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. e. Kelangsungan Usaha atau Organisasi Demi berjalannya suatu organisasi maka harus menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjlankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi public. f. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci dalam terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi public. Siklus akuntansi sektor public diakhiri dengan proses pertanggung jawaban. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi public dalam mencapai tujuannya. 4. Sebutkan dan jelaskan factor-faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi public!
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi public adalah sebagai berikut: a. Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian. Manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi organisasi. b. Kendala Pengukuran Kriteria pos kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu (reliable) contohnya hasil yang diharapkan dalam tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik fakta, pendapatan, maupun kriteria probabilitas agar dapat di akui. c. Aktiva Aktiva akan diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi, dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. d. Kewajiban Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. e. Ekuitas Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan dimana relevansi pengklasifikasiannya terjadi apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas kemampuan organisasi.
f. Pendapatan Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. g. Biaya Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan berdasarkan hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh. 5. Jelaskan track record dan kinerja dari International Public Sektor Accounting Standards (IPSAS)!
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut. Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft . IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS. Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuanketentuan akuntansi sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing. Meskipun demikian, laporan keuangan sektor publik hanya boleh mengklaim telah mematuhi IPSAS jika laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam masing-masing standar.
Standar akuntansi sektor publik yang telah dihasilkan oleh IPSASB hingga tahun 2010 ini adalah: 1. IPSAS 1 — Presentation of Financial Statements 2. IPSAS 2 — Cash Flow Statements 3. IPSAS 3 — Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 4. IPSAS 4 — The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 5. IPSAS 5 — Borrowing Costs 6. IPSAS 6 — Consolidated and Separate Financial Statements 7. IPSAS 7 — Investments in Associates 8. IPSAS 8 — Interests in Joint Ventures 9. IPSAS 9 — Revenue from Exchange Transactions 10. IPSAS 10 — Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 11. IPSAS 11 — Construction Contracts 12. IPSAS 12 — Inventories 13. IPSAS 13 — Leases 14. IPSAS 14 — Events After the Reporting Date 15. IPSAS 15 — Financial Instruments: Disclosure and Presentation 16. IPSAS 16 — Investment Property 17. IPSAS 17 — Property, Plant, and Equipment 18. IPSAS 18 — Segment Reporting 19. IPSAS 19 — Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 20. IPSAS 20 — Related Party Disclosures 21. IPSAS 21 — Impairment of Non-Cash-Generating Assets 22. IPSAS 22 — Disclosure of Information about the General Government Sector 23. IPSAS 23 — Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) 24. IPSAS 24 — Presentation of Budget Information in Financial Statements 25. IPSAS 25 — Employee Benefits 26. IPSAS 26 — Impairment of Cash-Generating Assets 27. IPSAS 27 — Agriculture 28. IPSAS 28 — Financial Instruments: Presentation 29. IPSAS 29 — Financial Instruments: Recognition and Measurement 30. IPSAS 30 — Financial Instruments: Disclosures 31. IPSAS 31 — Intangible Assets. (IFAC, 2010)
