TUGAS MAKALAH HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN POLITIK YANG MENITIK BERATKAN BERATKAN SEJAUH MANA PENGARUH POLITIK TERHADAP TERHADAP ADMINISTRASI NEGARA DALAM KONTEKS RILLNYA
BIDANG STUDI PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DENI WARDIAN 010233505
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat
Alloh SWT yang telah
membibing hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Karena tanpa perkenan dan ridho-Nya tidak mungkin makalah ini dapat diselesaikan.
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas materi kuliah pengantar ilmu administrasi negara, yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pembelajaran bagi penulis tentang hubungan administrasi negara dengan politik yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dan kajian dari berbagai sumber.
Makalah ini penulis susun dengan segala keterbatasan, baik itu dalam penyusunan kata, kalimat dan bahasa maupun dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana layaknya. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat kami selesaikan.
Makalah ini memuat tentang “Pengaruh politik terhadap administrasi negara dalam konteks riilnya” sebagai salah satu upaya untuk pengkayaan materi hubungan administrasi negara dengan politik.
Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi penulis supaya lebih memahami materi pengantar administrasi negara. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penulis mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
Bandung, Maret 2012 Penulis
DENI WARDIAN 010233505
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................... ................................................
2
DAFTAR ISI.......................................................................................................
3
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................
4
A. Latar belakang ................................... ................................................
4
B. Tujuan ................................................................................................
4
BAB II PEMBAHASAN ......................................................................................
4
A. Pengertian Administrasi Negara..........................................................
4
B. Pengertian Politik ...............................................................................
7
C. Hubungan administrasi negara dengan politik...................................
9
D. Pengaruh politik terhadap adminitrasi negara.................................. ..
9
BAB III PENUTUP.................................... ..........................................................
14
A. Kesimpulan..................................... ............................................... .....
14
B. Saran..................................................................................................
15
DAFTAR PUSTAKA..................................... ..................................................... .
15
3
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latarbelakang. Latar belakang disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah
diberikan oleh Tuton. Makalah ini membahas tentang hubungan administrasi negara dengan politik dengan menitik beratkan sejauh mana pengaruh politik terhadap administrasi negara dalam konteks rillnya. Makalah i ni disusun berdasarkan pengamatan dan kajian dari berbagai sumber dari dua pendapat yang berbeda bahwa batas pemisah
antara administrasi negara dan politik masih kabur.
Disini penulis berusaha
menguraikan materi yang dibutuhkan sebagai pengkayaan terhadap penguasaan materi pengantar administrasi negara.
B.
Tujuan. Tujuan disusunnya makalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan
Tuton dengan harapan dapat
menambah wawasan dan pengetahuan tentang
penguasaan materi pengantar administrasi negara. Selain itu penulis berusaha menggambarkan kondisi saat ini tentang pengaruh politik terhadap administrasi negara berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis, dengan harapan agar makalah ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, akan tetapi bermanfaat juga bagi orang lain yang membutuhkan untuk referensi ataupun bahan bacaan semata.
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Administrasi negara. Merumuskan apa yang dimaksud dengan administrasi negara atau administrasi
publik tidaklah sederhana. Setiap pakar/ahli membuat definisi yang berbeda-beda. Perbedaan versi disebabkan karena setiap pakar cenderung memandang administrasi negara dari satu sisi atau dimensi pokoknya, padahal administrasi negara tidak cukup dipahami hanya dari satu dimensi saja. Karena itu, problem dalam pendefinisian administrasi negara adalah tidak ada satu definisi yang dapat menggambarkan secara ringkas dan jelas apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Berikut ini definisi administrasi negara menurut beberapa pakar/ahli :
4
1.
Gerald Caiden (1982) : Adminisrasi negara melingkupi segala kegiatan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masingmasing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. 2.
Nigro dan Nigro (1984) : Administrasi negara secara lebih khusus dapat
dijelaskan sebagai apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif
(dengan
sarana
birokrasi),
di
dalam
memecahkan
masalah
kemasyarakata/publik. 3.
Harmon dan Mayer : Pelaku utama dalam penyelenggaraan administrasi
publik adalah administrator publik, birokrat atau pegawai negeri. Mereka ini yang dibebani tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari . Namun karena proses administrasi publik sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak di luar birokrasi pemerintah (seperti pekerja sosial, LSM,ormas,dan lain-lain), maka sektor non negara yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik dan berdampak kepada masyarakat luas, juga menjadi pusat perhatian administrasi publik. 4.
Chandler dan Plano (dalam Yeremias Keban,2004) : Proses dimana
sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (manage) keputusankeputusan dalam kebijakan publik. 5.
M/E Dimock dan G.O Dimock mengatakan bahwa : Administrasi Negara
merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan. 6.
Bachsan Mustafa, SH : administrasi Negara adalah sebagai gabungan
jabatan – jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi kepada badan – badan pembuat undang – undang dan badan – badan kehakuman. 7.
Wilson 1987, administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang supremasi
kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi – fungsi politik administrasi. Slogan klasik pernah juga ditawarkan manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai, when politic end, administration begin – Wilson 1941. 5
8.
John M. Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses
yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 9.
Menurut
Prof.
Dr.
Prajudi
Atmosudirdjo
mengatakan
bahwa
:
Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas – tugas kewajibannya tanpa Administrasi Negara. 10.
Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara”
mengatakan bahwa : Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (compleks van kambten) “Apparaat” (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah, overheidstak) fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan – badan pengadilan, badan legeslatif (pusat) dan badan pemerintah (overheidsorganen) dari persekutuan – persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan – badan pemerintah (bestuurorganeen) dari persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing – masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (Medebewind) memerintah sendiri daerahnya. 11.
Menurut
Dwight
Waldo
menyatakan
bahwa
administrasi
Negara
mengandung dua pengertian yaitu : a.
Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia
dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah. b.
Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen
yang dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan Negara.
Kalau definisi – definisi diatas dikaji secara seksama, dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran bahwa : 1.
Administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat
penyelenggaraan. 2.
Administrasi Negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa.
3.
Administrasi Negara diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu
Negara. 4.
Administrasi Negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.
6
B.
Pengertian Politik. Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan
keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Berikut ini definisi politik menurut beberapa pakar/ahli : 1.
Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik
adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sif at dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” 2.
Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” 3.
J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang
mempelajari
kehidupan
negara
yang
merupakan
bagian dari
kehidupan
masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.” 4.
Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy : “Politik
adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society ). 5.
Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society : “Ilmu Politik
mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku Who gets What, When and How , Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.” 6.
W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences:
“Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana
ilmu
politik
…
tertuju
pada
perjuangan
untuk
mencapai
atau
mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.”
7
7.
Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People Decide
Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.” 8.
David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi
mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.” 9.
Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu
politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” 10.
Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik : “Ilmu Politik
memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum sematamata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.” 11.
Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik
yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.” 12.
Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang
politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.” 13.
Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari
kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.”
8
C.
Hubungan administrasi negara dengan politik. Apabila ditelaah lebih mendalam kedua definisi tersebut di atas, jelas sekali
antara administrasi negara dengan poltik memiliki keterkaaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara/publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan inter-koneksi. Satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik, tidak akan sempurna, kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hanya dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan. Sebagai contoh keputusan politik untuk menetapkan kenaikan gaji pegawai negeri, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah atau penyelenggara administrasi menyajikan berbagai pertimbangan dan data sebagai dasar pembuatan kebijakan.
D.
Pengaruh Politik terhadap administrasi negara. Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan, ini dibuktikan dengan
politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara adalah merupakan kelanjutan dari proses politik. Menurut
Woodrow Wilson (1974),
administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Mempelajari negara dan pemerintahannya berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan dan hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan atau orientasi dari kontestasi politik yakni kekuasaan. Ketika meninjau pengaruh politik terhadap administrasi negara, suatu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sistem politik. Sistem politik adalah sistem pola hubungan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan pemerintah dengan konstituennya (yakni rakyat). Sistem politik mencakup hubungan pengemban kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan wakil-wakil rakyat diparlemen, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasaan (kepartaian). Administrasi negara yang memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada publik itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik disuatu negara. Administrasi negara yang dijalankan oleh para birokrat, sangatlah dipengaruhi ketika terjadinya gesekangesekan kepentingan politis yang melingkupi pemerintahan yang secara tidak langsung berimplikasi dengan stagnannya agenda formulasi kebijakan yang telah direncanakan. Agenda kebijakan merupakan rumusan dari berbagai janji politik pasangan calon presiden dan wakil presiden ketika kampanye sekaligus merupakan agregasi dari 9
kepentingan elit partai pendukung mereka ketika kampanye dulu. ketika pemerintah tidak mampu meredam berbagai pertentangan sekaligus tarik-menarik kepentingan dalam agenda kebijakan yang telah disusunnya dan mengelaborasi berbagai perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang sinergis, maka akibatnya adalah terjadinya stagnasi agenda kebijakan. Sebuah misi guna menciptakan sebuah proses menuju sebuah good governance yang mengikutsertakan peran partisipasi politik masyarakat secara aktif hanya tinggal mimpi yang meninggalkan luka yang cukup dilematis. Sejarah
pengaruh
sistem
politik
terhadap
administrasi
Negara
Sistem politik pemerintah era orde lama pra dekrit presiden, sangatlah tergantung kepada dukungan parlemen karena sistem parlementer yang diusung pemerintah ketika itu yang secara aklamasi menciptakan kekuatan parlemen yang sangat luas. Di indonesia ketika itu seperti sekarang ini mengusung sistem multi partai sehingga tidak ada satu partai-pun yang menjadi partai dominan atau mayoritas yang mampu membentuk pemerintahan tanpa kerja sama atau koalisi dengan partai-partai lain. Akibatnya pemerintah dalam pembentukan kabinet guna merealisasikan program kerja pemerintah, selalu dilandasi dengan kerja sama atau koalisi dari beberapa partai yang diikuti oleh pembagian “kue” yakni jatah kursi menteri-menteri yang akan memimpin departemen. Ketika partai telah memperoleh pembagian jatah kursi menteri, maka kemudian yang terjadi adalah departemen-departemen tersebut seolah menjadi milik partai dan jabatan-jabatan strategis dilingkungan departemen tersebut pastilah diisi oleh orangorang partai asal si menteri. Dalam keadaan yang demikian ekstrim, pengisian tersebut kadang-kadang mengabaikan norma kepegawaian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat lanjutnya adalah staff kementrian tersebut kurang mampu, penempatan pegawai tidak tepat sehingga administrasi negara tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena kedudukan menteri sangatlah erat dengan konstelasi politik antar partai pengusung kekuasaan dan juga bargaining politik antar elit partai, maka seorang menteri bisa saja berhenti ketika partainya tidak mampu menempatkan dirinya sesuai sebagaimana seharusnya dilingkaran kekuasaan. Untuk itulah, partai politk era orde lama begitu menjadi “impotent” ketika melihat tampuk kekuasaan itu mengelilingi diri seorang Soekarno. Untuk itu elit partai ketika itu apabila ingin “langgeng” kekuasaannya, harus tetap selalu berada dilingkaran seputaran kekuasaan Soekarno walaupun itu menanggalkan prinsip-prinsip kepartai-an itu sendiri.
10
Pada aspek kelembagaan terjadi perkembangan yang paradoks. Oleh karena administrasi negara ada dibawah pimpinan pejabat-pejabat partai politik yang berorientasi kepada partai politik tertentu, maka sering terjadi pembentukan suatu badan/lembaga tertentu baru atau unit-unit baru dalam suatu kementrian, Walaupun secara terselubung dilatar belakangi kepentingan untuk menempatkan orang-orang partai pada jabatan-jabatan dalam badan/lembaga yang baru terbentuk. Lambat laun terciptanya struktur organisasi administrasi yang tidak efisien akibat adanya suatu organisasi yang tidak jelas tugas dan fungsinya dan juga tumpang tindih arah kerja ketika beberapa organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang sama, birokrasi berlebihlebihan yang menghambat proses kerja dan abuse of power. Ketika Era orde baru, mulailah diambil langkah-langkah guna membenahi sistem administrasi di negara ini yakni salah satunya dengan jalan mengurangi pengaruh pertai-partai politik (asas tunggal maupun fusi parpol) dan juga dalam jajaran kabinet dibentuk porsi khusus guna membenahi aparatur negara (dalam hal ini birokratnya) yaitu menteri negara pemberdayaan aparatur negara yang dilantik tanggal 10 juni 1968. selain itu, diambil langkah-langkah positif pula yakni fungsionalisasi, restrukturisasi dan penempatan yang proporsional. Birokratisasi yang sesuai dengan perkembangan keadaan (kaidah max weber akan potensi hierarkis birokrasi tersebut untuk mengefisienkan kerja organisasi) sehingga ada kejelasan organisasi maupun pola kerjanya. Disamping itu adanya perbaikan kompensasi pegawai mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan memberi kenaikan gaji beberapa kali lipat. Guna meningkatkan pelayanan publik, para aparatur negara yang memberikan pelayanan tersebut juga haruslah makmur atau sejahtera hidupnya. Analisa pemerintah dengan dinaikkannya tingkat kesejahteraan pegawai pemerintah, maka akan memperkecil adanya kesempatan untuk melakukan tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang akibat keterpurukkan taraf hidup ekonomi para aparat pemerintah. Pemerintah merencanakan dengan sebuah kesinergisan dan keharmonisan antar pelaku maupun objek kebijakan maka suatu pelayanan publik yang prima itu akan terealisasikan. Namun ironisnya yang terjadi kemudian, terjadinya egaliterisme pemerintahan. Pemerintah
orde
baru
yang
pada
awalnya
begitu
eksoistik,
lama
kelamaan
memperlihatkan kerapuhan organisasinya. Sentralisasi yang berlebihan mengakibatkan terpusatnya segala kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek budaya lokal dalam pemutusan kebijakannya. Pemerintah orde baru ketika itu melakukan “pukul rata” dalam memutuskan undang-undang peraturan tanpa mengindahkan apakah daerah tersebut sesuai dengan arah kebijakan tersebut karena perlu diperhatikan, indonesia adalah 11
sebuah bangsa dan negara yang majemuk, daerah yang satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda baik dari segi kultur budaya maupun kemampuan ekonominya. Korupsi yang terjadi akhirnya dilingkaran seputar kekuasaan, yang diakibatkan akumulasi kapital yang berlebihan pada sebagian konglomerat yang awalnya diharapkan menjadi faktor potensial penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Perlu diperhatikan,awalnya Soeharto melihat dengan menumpukkan kapital di salah satu konglomerat maka efek Feedbacknya akan terciptanya “rembesan ke bawah” -kalau merujuk Woodrow Wilsonpara konglomerat tersebut akhirnya akan membuka faktor produksi yakni perusahaan yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dilingkungan perusahaan tersebut. Selain itu, budaya militer pun mempengaruhi disfungsi birokrasi Politik militer yang tanpa tanding (oposisi) mengakibatkan pemerintah kehilangan kontrol, pemerintah merasa segala tindak lakunya tidak akan ada penghalangnya. Ini berakibat dengan dekonsistensi organisasi, banyaknya para pejabat yang korup yang pada akhirnya budaya korupsi pun tercipta dikarenakan tidak adanya pengetatan hukum ketika itu. Arah dari pemerintah ketka itu ialah pembangunan ekonomi, sedangkan ironisnya hukum yang seharusnya menjadi partner dari pelaksanaan kebijakan tersebut diabaikan. Rentetan kerapuhan birorasi indonesia yang seharusnya berorientasi kepada pelayanan publik, dikarenakan budaya matrealismenya berubah 1800 menjadi oriented profit sehingga birokrasi menjadi dipersulit apabila bagi kaum subaltern yang tak bermateri. Lambat laun hal inilah yang akhirnya menyebabkan tingkat birokrasi kita semakin tidak tentu arahnya. Birokrasi di Indonesia adalah sebuah system birokrasi 3 generasi perubahan yakni warisan birokrasi zaman kolonial penjajahan (birokrasi warisan belanda), system birokrasi warisan orde lama, dan terakhir system birokrasi warisan orde baru. Ketiga system birokrasi tersebut kemudian saling bertransformasi menjadi budaya birokrasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Budaya birokrasi yang paling kentara pengaruhnya yakni budaya birokrasi era orde baru yang mengusung paradigma “birokrasi untuk dilayani”. Paradigma birokrasi yang seharusnya melayani kepentingan publik ketika orde baru m alah sebaliknya, publik secara sukarela selalu saja harus menanggung kewajiban tanpa dibarengi akan haknya sebagai warga negara. “Warga negara yang baik haruslah taat menaati segala peraturan pemerintah”, itulah jargon yang selalu di dengung-dengungkan pemerintah era orde baru. Masyarakat secara masif diharuskan membayar segala jenis pajak, retribusi dan lainnya tanpa dibarengi peningkatan kualitas pelayanan yang prima bagi mereka.
12
Budaya birokrasi yang ingin dilayani secara tidak sadar malah membuat para aparatur birokratnya membudayakan birokrasi yang omnipotent, yaitu budaya birokrasi yang mandul. Pengaruh
politik
terhadap
administarsi
negara
dewasa
ini
Dalam era desentralisasi maupun otonomi daerah seperti sekarang ini, tentulah sangat lebih kompleks lagi apabila menelaah pengaruh politik terhadap administrasi kebijakan di daerah yang antar daerah berbeda dalam variabel-variabel pengaruh yang ditimbulkannya. Namun secara garis besar dapat ditarik benang merah dari pengaruhpengaruh aspek politis tersebut terhadap administrasi kebijakannya. Seorang Jorge Lowell pernah berujar dalam bukunya “Reformation birokrasi in globalitation era” (2001) bahwa kesalahan terbesar bagi sakitnya birokrasi adalah kepada disfungsi systemnya. Ia berujar bahwa systemlah yang akan meregulasi para aparatur birokrasi menjadi lebih efektif. Ia kembali berujar bahwa system mempunyai variabel-variabel terluas bagi kepentingan sebuah keefektifan organisasi. Dalam ruang lingkup system ia menambahkan, adanya banyak ekses-ekses yang sangat urgens guna memulihkan suatu birokrasi yang sakit adalah dengan reformasi atau ruitalisasi terhadap systemnya. Ketika kita bandingkan dengan keadaan birokrasi di Indonesia jelas terdapat halhal yang berbeda akan sebuah systemnya. Seorang Woodrow Wilson pernah berujar akan keheranannya terhadap system birokrasi yang dipengaruhi akan system atau konfigurasi politik. Ia menambahkan bahwa system politik yang termanifestasi lewat pemilu mempunyai efek domino terbesar akan sakitnya birokrasi di Indonesia. Pada dasarnya dari penjelasannya, ia berpendapat dosa terbesar bagi sakitnya birokrasi kita ialah pada systemnya. Menurut ia “When the processing of politic is finish, the birokration is begin”, artinya birokrasi itu di mulai ketika proses politik yakni pemilu itu telah selesai birokrasi berjalan. Administrasi Negara adalah kelanjutan dari proses politik namun bukan bagian dari proses politik praktis. Adanya birokrasi hanyalah sebatas pelaksanaan administrasi proses politik, Artinya, administrasi Negara itu ada untuk menciptakan ketertiban proses politik, namun tidak di infiltrasi oleh proses (hasil) politik. Dalam proses politik di negara Indonesia, cenderung meninggalkan kuka-luka yang cukup menyebabkan kita kembali sakit. Proses politik di Indonesia kadang tidak terselesaikan setelah proses pemilu. Secara konkret kita melihat bahwa ada eksesekses lain yang terjadi setelah pemilu. Perang kepentingan masih terjadi setelah pemilu yang parahnya malah membuat para aparatur birokratnya menjadi kehilangan kenetralitasannya padahal dalam aspek tata perilaku seorang birokrat ialah ia harus netral atau sebagai stabilisator konflik. Contoh realnya ialah terjadi di Banten ketika ada 13
mutasi besar-besaran terhadap beberapa pejabat eselon II yang pada akhirnya "non job" yang menurut kebanyakan pengamat adalah merupakan implikasi semakin dekatnya ajang pilkada di tahun 2006 ketika itu. Dari contoh kasus diatas, dapat ditarik sebuah benang merahnya yaitu jalannya sebuah administrasi kebijakan negara yang baik itu itu diawali dengan pra kondisi kestabilan politik. Tanpa sebuah kestabilan politik tentu saja sebuah keniscayaan administrasi negara yang handal, efisien dan menghasilkan output yang prima hanya menjadi mimpi-mimpi belaka yang tak akan pernah usai. Politik dan administrasi adalah dua rangkai mechanism yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi Negara ada untuk mentertibkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Terdapat garis demarkasi yang jelas antar keduanya, agar relasi pengaruh keduanya adalah positif bukan malah bersifat korosif.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.
A.
Kesimpulan. 1.
Politik merupakan dimensi penting dalam administrasi Negara. Politik dan
Administrasi Negara seumpama dua sisi dari keping mata uang. Politik perumus strategi negara dan administrasi negara implementor strategi tersebut. Politik tanpa administrasi Negara hanya sekedar jargon dan janji-janji, sebaliknya administrasi Negara tanpa politik seperti mobil yang berjalan tanpa arah tujuan. Karena itu, perlu dipahami apa pengertian dan fungsi politik dan administrasi negara, serta perdebatan seputar hubungan administrasi negara dengan politik yang telah menjadi isu klasik dalam ilmu administrasi negara.
2.
Pengaruh politik terhadap administrasi negara telah berjalan cukup lama
sejak orde lama hingga orde reformasi sekarang ini sehingga menimbulkan terjadinya dikotomi politik-administrasi negara, hal ini menunjukan tingkat spesialisasi dan profesionalisasi para penyelenggaran negara tidak berpihak kepada kepentingan publik, yang seharusnya menjadi tujuan pokok dalam setiap penyelenggaraan sistem administrasi negara dan sistem politik di negara kita.
14
B.
Saran. Munculnya dikotomi politik-administrasi merupakan adanya koreksi terhadap
buruknya pemerintahan, untuk itu agar tidak terjadi dikotomi politik-administrasi perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan masing-masing
para
penyelenggara negara, baik yang menjalankan fungsi legistatif, eksekutif maupun yudikatif.
DAFTAR PUSTAKA. 1.
Ali Mufiz. Pengantar Ilmu administrasi negara. cetakan ke-1. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011
2.
Leo Agustino. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. AIPI Bandung & KP 2W Lemlit
3.
Unpad- Jorge Lowell. 2001. Birokration Reform in globalitation era. Ford Foundation
4.
Pamudji. Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara.
5.
Arief.smart.boy. Pengaruh sistem politik terhadap administrasi negara.
15
