KERANGKA ACUAN KERJA BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RPIJM BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN /KOTA (DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERPADUAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA) Pendahuluan 1.
Latar Belakang
Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota Bidang Cipta Karya merupakan dokumen perencanaan yang penting dalam pembangunan bidang Cipta Karya, yang menjadi dasar dalam penyusun program dan anggaran serta mendorong proses pemerataan pembangunan infrastruktur PU/Cipta Karya yang lebih ideal, efektif dan efisien. Dalam proses pelaksanaan keterpaduan program bidang infrastruktur permukiman perlu mengacu pada Amanat Penataan Ruang/Spasial, Amanat Pembangunan Nasional, dan Amanat Pembangunan bidang PU/CK, Rencana Pembangunan Daerah dan Amanat Internasional. Amanat Penataan Ruang:
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (RTRW Nasional).
Amanat Pembangunan Pembangunan Nasional:
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. PP No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. PP 38/2007 tetang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
UU No 39 /2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
PP No 2 /2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
Perpres No. 32/2011 tentang Master Plan Percepatan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Amanat Pembangunan Pembangunan bidang PU/CK: PU/CK:
UU No 1 /2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
UU 20/2011 tentang Rumah Susun.
UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung.
UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.
UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air
PP 16/2005 tentang Pengembangan SPAM.
PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis.
PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU BG, SPM bidang PU dan PR, RPI2JM bidang Cipta karya.
Amanat Internasional:
Agenda Habitat I dan II.
RIO + 20.
MDGs dan SDGs.
RPIJM sebagai dokumen perencanaan bidang Cipta Karya juga merupakan integrasi dari strategi pembangunan sektor bidang Cipta Karya (Rencana Induk Sektor). Masterplan Infrastruktur Bidang Cipta Karya diantaranya; Strategi Pengembangan Infrastruktur Permukiman yaitu Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL), dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISSPAM), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Visi Misi Pemimpin Daerah Kabupaten/Kota di dalam RPJMD/Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi bidang Cipta Karya. RPIJM sebagai dokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan bidang cipakarya di daerah antara pemerintah pusat, propinsi, dan kab/kota, bermanfaat dalam mendorong pembangunan infrastruktur bidang ciptakarya dalam rangka memacu pertumbuhan kab/kota dan pemerataan pembangunan. RPIJM juga merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh kab/kota dalam mendorong keterpaduan penanganan infrastruktur bidang ciptakarya berdasarkan entitas. RPIJM yang disusun diharapkan juga dapat menggambarkan multi sumber pendanaan dan multi stakeholders di dalam investasi infrastruktur permukiman baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Swasta (Dunia Usaha), Masyarakat, dan Pinjaman / Hibah Luar Negeri. Dengan demikian RPIJM yang disusun merupakan consolidated Feasibility Study yang dapat diterima oleh semua pihak. Arahan kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman Tahun 2014 menekankan kepada penerapan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni (livable) dan berkelanjutan (sustainable). Pembangunan kawasan permukiman harus dimulai dengan pendekatan entitas, serta tidak hanya sektoral. Pembangunan juga harus melihat prospek ke depan dengan membaca perkembangan global (agenda sustainable cities and human settlements), serta pembangunan di wujudkan secara inklusif, mewujudkan kelembagaan yang efektif, serta menjalin kemitraan internasional. Ditjen Cipta Karya memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap Provinsi dan Kab/kota dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan mengawal implementasi kebijakan keterpaduan program pembangunan bidang infrastruktur permukiman. Ditjen Cipta Karya juga telah menyusun pemrioritasan pembangunan bidang keciptakaryaan berdasarkan 4 kluster penanganan, yaitu:
Pengelompokan penanganan bidang Cipta Karya prioritas strategis Nasional berdasarkan kategori Kab/Kota yang termasuk dalam PKN/PKSN/KSN/MP3EIKPI, memiliki perda RTRW, dan perda BG sebagai kab/Kota kluster A yang terdiri dari 94 Kab/kota. Sedangkan Kab/Kota yang termasuk dalam PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI, dan hanya memiliki perda RTRW sebagai kab/Kota kluster B yang terdiri dari 80 Kab/Kota. Hingga saat ini hampir seluruh Kabupaten/Kota telah menyusun dan memiliki dokumen RPIJM Kabupaten/Kota. Namun, kualitasnya masih sangat rendah dan belum mengacu kepada kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan yang berlaku serta bersifat sektoral. Pendampingan teknis ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dalam mereview dokumen perencanaan bidang Cipta Karya yang berkualitas dan terpadu khususnya untuk Kab/Kota yang termasuk dalam kluster Strategis nasional (Kluster A dan Kluster B) yang berjumlah 176 Kab/Kota. Mengingat pentingnya RPIJM dalam mendorong terwujudnya keterpaduan bidang Cipta Karya khususnya Kab/kota yang termasuk kategori strategis Nasional, maka Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya perlu melakukan Bantuan Teknis Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini, dapat mendorong pembangunan di bidang infrastruktur permukiman yang lebih baik. 2.
Maksud dan Tujuan
Maksud pekerjaan ini adalah memberikan pendampingan berupa bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori strategis nasional terpilih dalam menyusun/mereview dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya sesuai dengan pedoman penyusunan RPIJM dan kebijakan keterpaduan program bidang Infrastruktur permukiman. Tujuan pekerjaan ini adalah: Memfasilitasi penyusun dokumen review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota yang telah mengakomodasi kebijakan keterpaduan program infrastruktur permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya berbasis entitas dan kawasan dan mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan keterpaduan program TA 2014.
3.
Sasaran
1. Teridentifikasinya kualitas RPIJM Kab/Kota kategori Strategis Nasional terpilih. 2. Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam merencanakan keterpaduan program bidang infrastruktur permukiman di Kab/Kota kategori Strategis nasional terpilih dengan prinsip multi sektor, multi pendanaan, dan multi tahun; berbasis pada kondisi, kebutuhan, dan aspirasi daerah; serta sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 3. Terfasilitasinya Pemerintah daerah dalam mengidentifikasi pelaksanaan keterpaduan program bidang infrastruktur permukiman di Kab/Kota kategori strategis nasional TA 2014.
4.
Lokasi Kegiatan
Paket kontraktual pekerjaan ini berlokasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur Target lokasi pelaksanaan pekerjaan bantuan teknis dilakukan di 8 (Delapan) Kabupaten/Kota terpilih yaitu : a. Kota Kupang b. Kabupaten Kupang c. Kabupaten Timor Tengah Utara d. Kabupaten Belu e. Kabupaten Ngada f. Manggarai Barat g. Sumba Timur h. Alor Catatan: (merupakan Kab/Kota kategori Strategis Nasional terpilih).
5.
Sumber Pendanaan
Alokasi biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp. 850.000.000(Delapan ratus lima Puluh juta Rupiah) termasuk PPN 10% yang bersumber dari APBN dan dibebankan melalui DIPA Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktorat Bina Program, Ditjen. Cipta Karya TA 2014
6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Nusa tenggara Timur Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Data Penunjang
7.
Data Dasar
Data-data dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 1. Pedoman Penyusunan RPIJM 2. RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, RPJMD 3. RTRW Nasional/KSN, RTR Pulau, RTRW Propinsi/Kab/Kota. 4. Peraturan Perundangan Pembangunan bidang PU/CK 5. MP3EI, MP3KI, KEK, Direktif presiden 6. Peraturan Bangunan dan Gedung 7. SPM bidang PU dan PR
8. RPI2JM bidang Cipta karya 9. Kesepakatan pada Agenda-agenda internasional; Habitat I dan II, RIO + 20, MDGs dan SDGs. 10. Review pedoman Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya 11. Dokumen Strategi Infrastruktur Permukiman yaitu Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK). 8.
Standar Teknis
Pedoman Penyusunan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya ) Direktorat Jenderal Cipta Karya kementerian Pekerjaan Umum ,Desember 2012.
9.
Studi-Studi Terdahulu
10.
Referensi Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Laporan Akhir Reviw RPIJM Kota Kupang Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten Kupang Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten TTU Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten Belu Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten Ngada Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten Ngada Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten Manggarai Barat Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Kabupaten Sumba Timur Thn 2012- Thn 2013 Laporan Akhir Reviw RPIJM Alor Thn 2012- Thn 2013 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang No. 1 Tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 13. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 14. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (sumber pinjaman daerah Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, serta Masyarakat); 15. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung; 22. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara; 24. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) Tahun 2010-2014 untuk sektor energi dan infrastruktur; 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan 27. Peraturan Menteri Bappenas No 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 28. Peraturan Menteri Keuangan No 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum; 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Bidang Infrastruktur Air Minum dan Bidang Infrastruktur Sanitasi); 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan; 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman; 38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 69 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan; 41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan perubahan Permendagri No 59/2007 dan Permendagri 21/2011); 43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya dari Pinjaman Luar Negeri; 44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM); 45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP-Kota); Ruang Lingkup 11.
Lingkup Kegiatan
1. Persiapan Pekerjaan a. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pengumpulan data dan informas b. Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam
proses penyamaan tujuan dan rencana kerja Penyusunan bantek RPIJM Kab/Kota yang termasuk KSN. Output:
Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan
Data dan Informasi yang diperlukan
Desain pengumpulan data dan informasi
2. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan a. Melakukan identifikasi terhadap kualitas dokumen RPIJM Kab/Kota yang termasuk kategori KSN.
Penilaian terhadap kelengkapan dokumen Penilaian terhadap keterpaduan strategi pengembangan kota dan kawasan
Penilaian kelayakan aspek teknis per sektor
Penilaian terhadap keterpaduan program berdasarkan entitas
Penilaian Kelayakan lingkungan dan sosial
Penilaian kelayakan pendanaan
Penilaian kelayakan kelembagaan
Penilaian terhadap matriks program
b. Melakukan identifikasi pelaksanaan keterpaduan program di Kab/Kota yang termasuk KSN untuk TA 2014. c. Melakukan identifikasi perencanaan keterpaduan program di KSK Kab/Kota kategori strategis nasional. d. Melakukan identifikasi perencanaan percepatan pencapaian SPM di Kab/Kota strategis Nasional. e. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori inovasi baru/creative program. f. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang potensial didanai melalui PHLN, CSR, dan Non APBN lainnya. 3. Melakukan analisis Memfasilitasi Kab/Kota yang termasuk dalam KSN dalam melakukan analisis perencanaan keterpaduan program infrastruktur permukiman. 4. Focus Group Discussion (FGD) Penyedia Jasa memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder Satker Randal, Satker Sektor Provinsi, dan Kab/Kota bidang Cipta Karya. FGD dilakukan dalam rangka merencanakan keterpaduan program penanganan infrastruktur permukiman, yaitu:
a. Perumusan strategi/skenario penanganan kawasan b. Perumusan kawasan-kawasan yang akan diprioritaskan sebagai lokasi keterpaduan program bidang infrastruktur permukiman c. Penyusunan Kebutuhan penanganan sektor d. Penyusunan rencana program investasi, kriteria kesiapan, serta skema kebijakan pendanaan sector dalam rangka keterpaduan program berdasarkan entitas TA 2015-2019 5. Rapat Koordinasi Penyedia Jasa melakukan rapat koordinasi yang terdiri dari : a. Koordinasi rutin kepada Satker Randal Provinsi dan Satker Sektor Provinsi; b. Koordinasi periodik dengan Provinsi termasuk Satker Sektoral Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Cipta Karya; dan Satuan Tugas RPIJM Kabupaten/Kota dari lokasi pekerjaan bantuan teknis; c. Menyusun laporan rapat koordinasi setiap kali selesai melakukan rapat koordinasi. 6. Rapat Pembahasan Laporan, yaitu Penyedia Jasa melakukan ekspose dan pembahasan kepada pihak pemerintah propinsi serta menjaring masukan penyempurnaan. 12.
Keluaran
Penyelenggaraan kegiatan ini akan menghasilkan keluaran berupa : 1. Laporan Pendahuluan. 2. Laporan Antara. 3. Laporan Draft Final. 4. Laporan Final.
13.
Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
a. Data. Pengguna Jasa akan memfasilitasi kebutuhan surat dinas dan data/informasi yang diperlukan sesuai kewenangan yang berlaku untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini. b. Fasilitas perjalanan dinas. Pengguna Jasa menyediakan biaya perjalanan dinas sesuai yang tercantum di dalam BoQ. c. Staf Pengawas. Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis yang bertindak sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi oleh Penyedia Jasa.
14.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa
a. Akomodasi bagi tenaga profesional harus disediakan oleh penyedia jasa dengan atas biaya sendiri. b. Penyedia Jasa akan memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, workshop, serta
Konsultansi
diseminasi sebagaimana yang diperlukan oleh Pengguna Jasa. Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan harus memperhitungkan semua biaya pengeluaran yang akan dimasukkan dalam biaya penawaran. Penyedia Jasa harus sudah memperhitungkan biaya operasional dan biaya non-operasional untuk workshop dan diseminasi dalam penawaran.
c.
d.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Penyedia Jasa dapat memfasilitasi pemerintah provinsi dan Kab/Kota dalam membantu perencanaan keterpaduan program, meminta bahan/data/dokumen RPIJM Kab/Kota maupun data terkait dengan penilaian RPIJM Kab/Kota kategori Strategis Nasional terpilih untuk kemudian dikoordinasikan/didiskusikan dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender.
17.
Kebutuhan tenaga ahli sebagai berikut:
Personil
No
Personil
Tenaga Ahli Ahli Pengembangan 1.1 Wilayah (Ketua Tim) Ahli Ekonomi 1.2 Pembangunan
Kualifikasi Pendidikan minimal
Pengalaman Minimal (tahun)
Jumlah (OB)
S2 Perencanaan Wilayah dan Kota atau S2 Manajemen Pembangunan
3
6
2
5
2
6
S1 Teknik Lingkungan
2
6
S1 Teknik Arsitektur
2
6
2
6
1
1.3
Ahli Air Minum
Ahli Penyehatan Lingkungan Ahli Penataan 1.5 Bangunan dan Lingkungan 1.4
1.6
2 2.1 2.2
Ahli Permukiman Tenaga Penunjang Sekretaris Operator Komputer
S1 Ekonomi Studi Pembangunan S1 Teknik Sipil/S1 Teknik Lingkungan
S1 Teknik Planologi/S1 Teknik Arsitektur
6 6
Penjelasan: 1. Team leader , yaitu Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah, dengan latar belakang pendidikan formal minimum S2 Perencanaan Wilayah dan Kota
2.
3.
atau S2 Manajemen Pembangunan yang memiliki pengalaman kerja di bidangnya selama 3 tahun (6 MM). Bertanggung jawab : a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan bantuan teknis. b. Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan kegiatan. c. Memonitor seluruh kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga ahli dan asisten. d. Bertanggung jawab langsung terhadap kualitas produk perencanaan pekerjaan. e. Bertanggung jawab atas penyusunan tahapan pelaksanaan seluruh laporan pekerjaan yang harus dihasilkan. f. Menyusun dan mengarahkan program kerja untuk masing-masing wilayah perencanaan beserta pelaporannya yang harus dipenuhi oleh seluruh tim. g. Menganalisis dan merangkum berbagai analisis perhitungan yang telah dilakukan oleh seluruh staf ahli di masing masing wilayah perencanaan, sehingga menghasilkan kualitas produk seperti yang telah ditetapkan. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan , memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Ekonomi Studi Pembangunan dan mempunyai pengalaman kerja di bidangnya minimal selama 2 tahun (5 MM). Bertanggung jawab : a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang Ekonomi Pembangunan serta masalah kebijakan pengembangan ekonomi di masing-masing wilayah pekerjaan. b. Mengidentifikasikasi dan merencanakan metode penyusunan dan analisis ekenomi/pembiayaan pembangunan di masing-masing wilayah pekerjaan. c. Melakukan analisis keuangan dan peningkatan kapasitas keuangan di masing-masing wilayah pekerjaan. d. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di masing-masing wilayah pekerjaan. Tenaga Ahli Air Minum, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknik Sipil/Teknik Lingkungan dan mempunyai pengalaman di bidangnya minimal selama 2 tahun (6 MM). Bertanggung jawab : a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana air minum di masingmasing wilayah pekerjaan. b. Menganalisis rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana air minum di masing-masing wilayah pekerjaan. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di masing-masing wilayah pekerjaan.
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan
4.
Tenaga Ahli Penyehatan Lingkungan , memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknik Lingkungan, dan mempunyai pengalaman kerja di bidangnya minimal selama 2 tahun (6 MM). Bertanggung jawab : a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana sanitasi (air limbah, drainase, dan persampahan) di masing-masing wilayah pekerjaan. b. Menganalisis rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi (air limbah, drainase, dan persampahan) di masing-masing wilayah pekerjaan. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan di masing-masing wilayah pekerjaan. d. Menganalisis kajian lingkungan implikasi dari rencana pengembangan infrastruktur PU/CK yang kemungkinan terjadi di masing-masing wilayah pekerjaan.
5.
Tenaga Ahli Penataan Bangunan dan Lingkungan , memiliki latar belakang pendidikan formal S1 Teknik Arsitektur, dan memiliki pengalaman kerja minimal selama 2 tahun (6 MM). Bertanggung jawab : a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana bangunan gedung dan lingkungan di masing-masing wilayah pekerjaan. b. Menganalisis rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana bangunan gedung dan lingkungan di masing-masing wilayah pekerjaan. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di masing-masing wilayah pekerjaan.
6.
Tenaga Ahli Permukiman, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknik Planologi atau S1 Teknik Arsitektur, dan mempunyai pengalaman di bidangnya minimal selama 2 tahun (6 MM). Bertanggung jawab : a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam skenario pengembangan wilayah dan skenario pengembangan infrastruktur PU/CK di masing-masing wilayah pekerjaan. b. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di masing-masing wilayah pekerjaan.
7.
Tenaga Pendukung yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang operator komputer dan 1 (satu) sekretaris.
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 6 (enam) bulan kalender. Penyedia harus membuat jadwal pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk kegiatan
Kegiatan
ini
Laporan 19. Laporan Pendahuluan
Laporan ini diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 20 eksemplar, berisi persiapan pelaksanaan, metode pelaksanaannya sesuai dengan kerangka acuan pekerjaan, analisa permasalahan, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.
20.
Laporan Antara
Laporan ini diserahkan paling lambat 4 bulan setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 20 eksemplar berisi mengenai hasil-hasil pekerjaan yang telah dilaksanaan mulai dari hasil kajian awal, permasalahan yang dihadapi, kompilasi data, dan hasil survey.
21.
Laporan Draft Final
Laporan ini diserahkan paling lambat 5 bulan setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 20 eksemplar, laporan ini berisi: i. Konsep akhir dari pekerjaan ini yang berisi keseluruhan hasil kajian; dan ii. Lampiran I berupa laporan hasil perencanaan keterpaduan program seluruh Kab/Kota yang termasuk Kategori KSN selama 5 tahun (20152019); iii. Lampiran II hasil pemantauan pelaksanaan keterpaduan program TA 2014.
22.
Laporan Final
Laporan ini diserahkan paling lambat 6 bulan setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 20 eksemplar berisi seluruh hasil kegiatan dan telah didiskusikan dengan tim teknis, diserahkan sesudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dari laporan draft final yang telah memperoleh masukan dari para ahli dan nara sumber lainnya. Laporan final juga dibuat dalam bentuk soft copy berupa CD sebanyak 10 keping.
23.
Laporan Bulanan
Laporan bulanan diserahkan pada bulan ke dua dan ke empat setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 10 eksemplar. Berisi mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan, hasil kajian, temuan, kompilasi data, dan hasil survey.
Hal-Hal Lain 24.
Produksi Dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
25.
Alih Pengetahuan
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut:
1. Pertemuan dan pembahasan dilakukan pada setiap kali penyedia jasa akan menyerahkan laporannya, yaitu pada saat akan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft Final, dan Laporan Final. 2. Sebelum pertemuan dan pembahasan dilakukan, penyedia jasa harus melakukan penjelasan rencana pembahasan kepada petugas yang telah ditunjuk sebagai Tim Teknis kegiatan yang bersangkutan. 3. Setelah pertemuan dan pembahasan dilakukan, penyedia jasa harus melakukan konsultasi hasil pertemuan dan pembahasan dengan petugas yang telah ditunjuk sebagai Tim Teknis kegiatan yang bersangkutan. 4. Pertemuan dan rapat rutin dengan Tim Teknis.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014
Ir.IMELDA KIA HIPIR NIP. 19650513 199703 2 002
