BAB II PEMBAHASAN
Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris Public Policy. Policy. Kata policy policy ada yang menerjemahkan menjadi kebijakan, dan ada juga yang menerjemahkan menjadi kebijaksanaan. Meskipun belum ada kesepakatan apakah policy policy diterjemahkan menjadi kebijakan ataukah kebijaksanaan, akan tetapi tampaknya kecenderungan yang akan datang untuk policy digunakan policy digunakan istilah kebijakan. Tingkatan kebijakan dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal yaitu yaitu tingkatan kebijakan secara umum, tingkatan kebijakan menurut cakupan ruang lingkupnya, dan tingkatan kebijakan menurut sifatnya. 1 A. Tingkatan-tingkatan Tingkatan-tingkatan Kebijakan Secara Umum
Menurut Said Zainal Abidin, kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu:2 1. Kebijakan Umum
Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi i nstansi yang bersangkutan. Suatu hal yang perlu diingat adalah pengertian umum di sini bersifat relatif. Maksudnya, untuk wilayah negara, kebijakan umum mengambil bentuk undang-undang atau keputusan presiden dan sebagainya. Sementara untuk suatu provinsi, selain dari peraturan dan kebijakan yang di ambil pada tingkat pusat juga ada keputusan gubernur atau peraturan daerah yang diputuskan oleh DPRD. Contoh kebijakan umum pada wilayah negara adalah adanya UU Sisdiknas, kemudian kebijakan umum pada wilayah daerah atau kabupaten dapat dicontohkan dengan Peraturan Daerah Nomor. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung.
1
Lembaga Administrasi Negara Republik I ndonesia, Analisis ndonesia, Analisis Kebijakan Publik (Jakarta: LAN, 2008), 4. 2 Said Zainal Abidin, Kebijakan Abidin, Kebijakan Publik (Jakarta: (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), 31-33.
2
3
Agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan kebijakan di bawahnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 3 a. Cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan kawasannya. Artinya, kebijakan itu tidak hanya meliputi dan ditujukan pada aspek tertentu atau sektor tertentu. b. Tidak berjangka pendek, yakni masa berlaku atau tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut berada dalam jangka panjang ataupun tidak mempunyai batas waktu tertentu. Karena itu tujuan yang digambarkan sebagai kebijakan sering kali dianggap orang tidak jelas, atau
samar-samar karena gambarannya yang bersifat umum. Dengan
kata lain, dalam suatu kebijakan umum tidak tepat untuk menetapkan sasarannya secara sangat jelas dan rumusanya secara teknis. Rumusan yang demikian akan menghadapi kekakuan dalam perubahan waktu jangka panjang dan akan mengalami kesulitan untuk diberlakukan dalam wilayah-wilayah kecil yang berbeda. c. Strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Seperti halnya pada pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga bersifat relatif. Sesuatu yang dianggap umum untuk tingkat kabupaten mungkin dianggap teknis atau operasional untuk tingkat provinsi dan sangat operasional dalam pandangan tingkat nasional. 2. Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Contohnya adalah untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan
suatu
undang-undang,
atau
keputusan
menteri
yang
menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden. Untuk tingkat provinsi, keputusan bupati atau keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur atau
peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan
pelaksanaan. Contoh kebijakan pelaksanaan adalah Peraturan Walikota Bandung nomor 553 tahun 2017 mengenai PPDB Kota Bandung 2017 merupakan 3
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik,32.
4
kebijakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 tahun 2017 tentang PPDB Provinsi Jawa Barat. 4 3. Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan
pelaksanaan itu, biasanya ditemukan di tingkat kecamatan
maupun instansi pendidikan seperti sekolah. 5 Contohnya adalah pedoman penerimaan peserta didik baru di MA Darussalam Krempyang. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkatan kebijakan terdiri dari kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan tingkat ke dua, dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ke tiga atau yang terbawah.
B. Tingkatan-tingkatan Kebijakan menurut Cakupan Ruang Lingkupnya
Sebagaimana dikutip oleh Jamal Wawoho dari Lembaga Administrasi Negara, beberapa tingkatan kebijakan menurut lingkupnya yaitu: 6 1. Lingkup Nasional
Kebijakan dalam lingkup nasional terbagi menjadi tiga, yaitu: 7 a. Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional atau negara. MPR, Presiden, dan DPR adalah yang berwenang menetapkan kebijakan nasional.
Kebijakan
nasional
yang
dituangkan
dalam
peraturan
perundang-undangan dapat berbentuk UUD, Ketetapan MPR, Undangundang, maupun
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(PERPU). Dalam dunia pendidikan sendiri, contoh kebijakan nasional adalah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
4
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik,32. Ibid., 33. 6 jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/06/Hukum-dan-Kebijakan-Publik2.pdf diakses pada 20 Agustus 2017, pukul 19:17. 7 Ibid 5
5
b. Kebijakan Umum Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Contonya yaitu Perpres nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. c.
Kebijakan Pelaksanaan Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan, yang berwenang adalah menteri atau pejabat
setingkat
menteri
dan
pimpinan
lembaga
pemerintah
nondepartemen. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan, atau intruksi pejabat. 2. Lingkup Wilayah Daerah
Kebijakan dalam lingkup daerah terbagi menjadi dua, yaitu: 8 a. Kebijakan Umum Kebijakan umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Dalam menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi, yang berwenang adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Di daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dan DPRD Kabupaten atau Kota. Kebijakan umum di tingkat daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Contoh kebijakan umum di tingkat provinsi adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 tahun 2017 tentang PPDB Provinsi Jawa Barat.
8
jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/06/Hukum-dan-Kebijakan-Publik2.pdf diakses pada 20 Agustus 2017, pukul 19:17.
6
b. Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan pelaksanaan di lingkup Wilayah atau daerah ada tiga macam, yaitu: 1) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah. Contohnya Perda yang dikeluarkan sebagai kebijakan pelaksanaan dari Pergub. 2) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah. Contohnya pelaksanaan kegiatan
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
dalam
rangka
pemanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. 3) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind ) merupakan
pelaksanaan
tugas
Pemerintah
Pusat
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kebijakan berdasarkan cakupan ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi kebijakan tingkat nasional, dan kebijakan tingkat daerah. C. Tingkatan-tingkatan Kebijakan menurut Sifatnya
Menurut Nanang Fattah, tingkatan kebijakan berdasarakan sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain : 9 1. Tingkat Makro
Kebijakan makro melibatkan seluruh masyarakat dan pemimpin pemerintah umumnya dalam pembentukan kebijakan publik dalam lingkup untuk kebijakan publik. Kebijakan makro merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh negeri. Kebijakan makro mencakup kebijakankebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara untukmencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Tujuan yang harus dicapai negara (khususnya dalam bidang peningkatan SDM) adalah pengembangan sisitem pendidikan baik secara
9
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 54-61.
7
kuantitatif
maupun
kualitatif.
Secara
kuantitatif
pendidikan
harus
menghasilkan tenaga kerja yang banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif harus menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. 10 Sementara itu, sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia adalah: a. UUD 1945: merupakan hukum dasar tertulis, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. b. Ketetapan merupakan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia:
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. c. Undang-Undang: dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI. d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) e. Peraturan Pemerintah: dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Keputusan Presiden: bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan. 2. Tingkat Meso
Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkat ini perencanaan
sudah
lebih
bersifat
operasional
disesuaikan
dengan
departemen atau unit-unit (intermediate unit ). Kebijakan meso biasanya berfokus pada kebijakan tertentu atau area fungsional, seperti angkutan udara niaga, kegiatan perluasan pertanian, pembangunan dermaga dan sungai, atau pemberian hak paten. Biasanya mencakup sarana oleh swasta maupun pemerintah pada tingkat setempat. Terbentuknya kebijakan meso ini disebabkan tidak semua orang peduli terhadap kebijakan publik yang telah ada, banyak masyarakat yang hanya tertarik pada s atu bidang saja.11
10 11
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan,55. Ibid ., 56.
8
Menurut Pidarta, “kebijakan meso adalah kebijakan yang ruang lingkupnya mencakup wilayah pendidikan tertentu, misalnya suatu propinsi dan dasar terjadinya perencanaan meso adalah akibat dari kondisi dan situasi daerah yang berbeda- beda”. Kebijakan meso di bidang pendidikan menengah dan dasar pada umumnya diprakarsai oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah bersangkutan. Sedangkan untuk perencanaan lembaga pendidikan tinggi bisa diprakarsai tiap perguruan tinggi di wilayah itu dengan mengikut sertakan semua perguruan tinggi yang ada di daerah itu.12 3. Tingkat Mikro
Kebijakan mikro diartikan sebagai kebijakan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususankekhususan dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro maupun meso. Kebijakan mikro lebih melibatkan upaya yang dilakukan oleh individu tertentu, suatu
perusahaan, atau komunitas tertentu yang
hanya bertujuan untuk medapatkan keuntungan bagi pihak mereka sendiri. Kebijakan mikro yang menjadi kompetensi pada umumnya pelaku bisnis swasta, biasanya mencakup strategi untuk peningkatan
produktivitas
manajerial, pengembangan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan jejaringan kerja (networking ). Dalam suatu kebijakan mikro, pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu instansi tertentu cenderung memiliki peraturan-peraturan atau undangundang pribadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu perusahaan ingin keputusan yang menguntungkan bagi perusahaanya sendiri, bagi beberapa pihak dalam kebijakn mikro ini, tindakan dan keputusan pemerintah tidak begitu diperhatikan selama campur tangan dari pemerintah tersebut mendatangkan kerugian bagi penganut kebijakan mikro.
12
Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem (Jakarta: DEPDIKBUD DIRJEN DIKTI P2LPTK, 1988), 59.
9
Contoh kebijakan mikro adalah penerapan kebijakan dalam Fakutas Kesehatan Mayarakat tentang tatacara berpakaian yang sopan tidak ketat dan bersepatu dalam lingkup fakultas. Hal ini dikategorikan sebagai kebijakan mikro karena peraturan tersebut hanya berlaku dalam lingkup organisasi.13 Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kebijakan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi kebijakan tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro.
13
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, 60.
