TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH SMP NEGERI 1 DENPASAR TAHUN TA HUN PELAJARAN PEL AJARAN 2015/2016
1. Penanggung Jawab
: Drs. A.A. Gd. A. Rimbya Temaja, M.Ag. (Kepsek. ! "ayan #ugi$a, #%. (K&mi$e #ek&'a
). Pe Peng ngar ara a
: Dr Dra. a. *i *i.. *y *y&m &man an Ka Kar$ r$in inia iasi si (P (Pen enga gawa was s
+. Ke$ua
: Drs. ! *y&man Ardana, M.Pd.
. #e #ekr kre$ e$ar aris is
: ! Ge Gede de De Dedd ddy y Ma Mae end ndra ra #. #.K& K&m. m.
-. endaara
: ! Made Darmajaya, #/ *i *y&man #udani *i "ayan Mer$ini
0. Angg&$a 0.1. Tim Tim Pengembang Pengembang #K : !ndrawa$i Abdu''a, Abdu''a, #.Pd., #.Pd., M.Pd. ! Made Mu'iar$a, #.Ag 0.). Tim Pengembang #arana dan Prasarana 0.+. Tim Pengembang Ke$enagaan
: ! Ke$u$ udiar$a, #.Pd *i Made #usiani, #.Pd. : Ke$u$ #ri Dewi, #.Pd. Drs. Gede /rawan
0.. Tim Pengembang Manajemen
: *i *y&man Miniasi, Miniasi, #.Pd., M.Pd. *i Ke$u$ Ariani, #.Pd
0.-. Tim Pengembang : ! Gs$.Ag.*gr. A'i$ a'i Pu$ra, #.Pd. Pembiayaan dan Pengga'ian Dra. *i Ke$u$ #e$iawa$i, #e$iawa$i, M.Psi. M.Psi. #umber Dana 0.0. Tim Pengembang Pengembang PM : Drs. ! Gs$ Pu$u Arya, Arya, M.Pd. Desak Ke$u$ %ar$ani, #.Pd 0.2. Tim Pengembang Peni'aian
: *i *y&man *er$i, #.Pd Desak *y&man #u'ian$i, #.Pd
0.3. Tim Pengembang Kuriku'um
: *i "ayan #udani, #.Pd., M.Pd GM. #ukawidana, ##., M.%um
0.4 Adminis$rasi Ta$a 5saa: Drs. ! Gus$i Made "idiada ! Dewa Gde Dwi Mar$a 6& 6&ga ga ! Made Gde Ary #uwas$ika Agus #u7is$a, #.K&m
Rin7ian Tugas: 1 Menyusun /D# ) Menyusun 'ap&ran /D# + Menyusun dan me'aksanakan pr&gram RP#, RKA# Membua$ 'ap&ran kegia$an K&mi$men Manajemen 0 Pengenda'ian D&kumen 2 Pengenda'ian 8a$a$an Mu$u9Re7&rds 3 Tinjauan Manajemen 4 !n$erna' Audi$
KENDALAI MPL EMENT ASI PENJ AMI NAN MUTUPENDI DI KAN Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) sekolah belum memiliki persepsi yang sama terhadap berbagai aspek dan indikator penilaian Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; () pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (!) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum diman"aatkan untuk keperluan peningkatan mutu berkelanjutan# ($) pelaksanaan penilaian %&aluasi 'iri Sekolah (%'S) dan instrumen penilaiannya belum dipahami secara utuh sebagai kebutuhan sekolah
erdasarkan hal tersebut# diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) tujuan dan man"aat %'S; (2) landasan *loso*# konseptual# hukum# dan landasan praksis penjaminan dan peningkatan mutu# () tujuan dan man"aat pembagian tugas dan tanggungja+ab yang proporsional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan# (!) pencapaian Standar Nasional Pendidikan# dan ($)
pengembangan sistem in"ormasi
pengelolaan# pengambilan
keputusan
dalam
mutu pendidikan yang e"ekti" penjaminan dan
peningkatan
untuk mutu
pendidikan
Proses penjaminan mutu seharusnya bukan hanya menjadi tanggung ja+ab pimpinan melainkan menjadi tanggung ja+ab semua orang dalam
organisasi Semua komponen sekolah seharusnya melakukan tindakan yang benar sesuai standar yang ditentukan dapat menuju keberhasilan tindakan Pemahaman tentang pembelajaran yang baik sesuai dan upaya pemenuhannya seharusnya dilakukan secara sadar oleh setiap pemangku kepentingan,eberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi# yakni komunikasi dan tim kerja yang harmonis dan kompak
Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan dan Bahan Bacaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan. Bahan ini ditulis untuk persiapan Workshop Sistem Penjaminan mutu Internal untuk sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 19 September 2016 di kabupaten!ota yang ada di Pro"insi Sula#esi $tara%
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi' kebijakan' dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan &asar dan Menengah se(ara sistematis' teren(ana dan berkelanjutan%
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah se(ara sistemik' holistik' dan berkelanjutan' sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan se(ara mandiri%
Sistem penjaminan mutu pendidikan ber)ungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk me#ujudkan pendidikan yang bermutu%
!omponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal *SPMI+ dan Sistem Penjaminan Mutu ,ksternal *SPM,+%
1% Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan2% Sistem Penjaminan Mutu ,ksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah' pemerintah daerah' lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan-
&alam implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ditunjang oleh Sistem In)ormasi Penjaminan Mutu pendidikan dasar dan menengah' seperti terlihat pada .ambar 1%
.ambar 1% Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah
Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &alam implementasinya' sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing% Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas / 1+ Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar asional Pendidikan2+ Pembuatan ren(ana peningkatan mutu yang dituangkan dalam en(ana !erja Sekolah+ Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran3+ Monitoring dan e"aluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan4+ Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan e"aluasi% Sistem Penjaminan Mutu Internal
1. Siklus SPMI di Sekolah Sistem Penjaminan Mutu Internal seperti digambarkan pada .ambar 2%' merupakan suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah% &alam menjalankan penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah yang meliputi !epala Sekolah' .uru' dan 5enaga !ependidikan5ata $saha' dan bekerja sama dengan komite sekolah%
Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu/ i+ pemetaan mutu- penyusunan ren(ana peningkatan mutu- ii+ implementasi ren(ana peningkatan mutu- iii+ e"aluasiaudit internal- dan "+ penetapan standar mutu pendidikan% .una mengetahui (apaian sekolah dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali' langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen e"aluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen e"aluasi diri dengan menga(u kepada Standar asional Pendidikan *SP+ sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan% asil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan a(uan di dalam menetapkan "isi' misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan%
.ambar 2%Sistem Penjaminan Mutu Internal *SPMI+ Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah di(apai *sebagai baseline + selanjutnya dilakukan langkah kedua yaitu penyusunan ren(ana peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam dokumen peren(anaan' pengembangan sekolah dan ren(ana aksi% Selanjutnya ren(ana pemenuhan tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu implementasi ren(ana peningkatan mutu selama periode tertentu *semester atau tahun ajaran+% Setelah peren(anaan dan pengembangan sekolah tersebut diimplementasikan selama periode tertentu' dilakukan langkah keempat yaitu e"aluasi audit se(ara internal untuk memastikan bah#a pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan ren(ana yang telah disusun% 7aporan dari hasil e"aluasi adalah- *i+ pemenuhan 8 SP' dan *ii+ hasil implementasi dari ren(ana aksi% &ari hasil e"aluasiaudit kemudian dilakukan langkah kelima yaitu penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila (apaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai SP% &engan demikian penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SP namun mendorong ter(iptanya budaya mutu pendidikan dimana semua komponen di sekolah memiliki ji#a pembelajar dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan
perkembangan jaman% Siklus pemenuhan mutu pada setiap sekolah adalah seperti disajikan pada .ambar%%
.ambar % Siklus Pemenuhan Mutu Se(ara Berkelanjutan di Satuan Pendidikan
2. Pembagian Peranan dalam Pengembangan SPMI di Sekolah
.una melaksanakan sistem penjaminan mutu internal' sekolah membentuk 5im Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah% Se(ara organisasi' posisi dari 5im Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah adalah seperti disajikan pada .ambar 3%
.ambar 3% Bagan rganisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
:gar tidak terjadi tumpang;tindih peranan antara kelembagaan sekolah yang dipimpin oleh !epala Sekolah dengan kelembagaan 5im Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah' dilakukan pembagian peranan sebagai berikut/ 5ugas Sekolah /
a% Meren(anakan' melaksanakan' mengendalikan' dan mengembangkan SPMI b% Menyusun dokumen SPMI (% Membuat peren(anaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam en(ana !erja Sekolah d% Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran e% Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan e"aluasi )% Membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan- dan g% Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan
5ugas 5im Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah / a% Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan b% Melakukan pembinaan' pembimbingan' pendampingan' dan super"isi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan(% Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikand% Melakukan monitoring dan e"aluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan- dan e% Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan e"aluasi%
3. Hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal asil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah terjadinya peningkatan mutu pendidikan pada le"el sekolah dari #aktu ke #aktu seperti yang terlihat pada .ambar 4% Skor tersebut adalah untuk setiap standar dari 8 SP yang telah ditetapkan% !eberhasilan SPMI di setiap satuan pendidikan ditunjukkan oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penilaian% amun demikian' dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah' tidak harus dipaksakan menaikkan skor seluruh 8 standar pada periode yang sama%
.ambar 4% asil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal *SPMI+ di Setiap Satuan Pendidikan
$ntuk melakukan Sistem Penjaminan mutu Pendidikan internal Sekolah bisa melakukan #orkshop dengan mengkaji A. Standar Nasional Pendidikan 5ujuan pengkajian Standar asional Pendidikan adalah/ 1+ Menjelaskan tujan pendidikan nasional Indonesia sebagai akar dari standar nasional pendidikan 2+ menemukenali prinsip;prinsip dari penyelenggaraan pendidikan dari peraturan perundang; undangan yang ada% + menggali mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan% 3+ menyepakati untuk men(apai pendidikan Indonesia yang bermutu diperlukan a(uan yang tepat 4+ menguraikan komponen dan indikator standar nasional pendidikan di Indonesia
Bahan Ba(aan $ntuk Membahas Standar Nasional Pendidikan 1.
$ndang $ndang omor 20 tahun 200 tentang Sistem Pendidikan asional
Peraturan Pemerintah o% 19 tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah o% 2 tahun 201 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah o% 1 tahun 2014 tentang Perubahan !edua :tas Peraturan Pemerintah o% 19 5ahun 2004 Standar asional Pendidikan ).
Peraturan Menteri Pendidikan asional o% 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan &asar dan Menengah +.
Peraturan Menteri Pendidikan asional o% 2 tahun 2006 tentang tentang Standar !ompetensi 7ulusan untuk Pendidikan &asar dan Menengah .
Peraturan Menteri Pendidikan asional o% 19 tahun 200< tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan &asar dan Menengah-.
Peraturan Menteri Pendidikan asional o% 19 tahun 200< tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan &asar dan Menengah0.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 43 tahun 201 tentang Standar !ompetensi 7ulusan Pendidikan &asar dan Menengah2.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 6< tahun 201 tentang !erangka &asar dan Struktur !urikulum Sekolah &asarMadrasah Ibtidaiyah 3.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 68 tahun 201 tentang !erangka &asar dan Struktur !urikulum Sekolah Menengah PertamaMadrasah 5sana#iyah 4.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 69 tahun 201 tentang !erangka &asar dan Struktur !urikulum Sekolah Menengah :tasMadrasah :liyah 1.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% <0 tahun 201 tentang !erangka &asar dan Struktur !urikulum Sekolah Menengah !ejuruanMadrasah :liyah !ejuruan 11.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 81 : tahun 201 tentang Implementasi !urikulum 1).
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 64 tahun 201 tentang !urikulum 5ingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan &asar dan Menengah 1+.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 4< tahun 2013 tentang !urikulum 201 Sekolah &asarMadrasah Ibtidaiyah 1.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 48 tahun 2013 tentang !urikulum 201 Sekolah Menengah PertamaMadrasah 5sana#iyah 1-.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 49 tahun 2013 tentang !urikulum 201 Sekolah Menengah :tas 10.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 60 tahun 2013 tentang !urikulum 201 Sekolah Menengah !ejuruan 12.
Peraturan Menteri Pendidikan dan !ebudayaan o% 61 tahun 2013 tentang !urikulum 5ingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan &asar dan Menengah 13.
Panduan Penyusunan !urikulum 5ingkat Satuan Pendidikan =enjang Pendidikan &asar dan Menengah' Badan Standar asional Pendidikan 2006 14.
Pedoman $mum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah Bab 2 :ngka 2%3 :(uan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah * https/dri"e%google%(omopen>id?0By@ij"3pd"A$Cak(1d$&S.8+link Pedoman $mum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ).
B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 5ujuan pengkajian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah adalah-
1+ Menjelaskan (ara untuk memenuhi standar nasional pendidikan melalui PMP% 2+ Menjelaskan tentang pengertian' tujuan' )ungsi' dan komponen PMP% + Menyebutkan pihak;pihak yang berperan dalam pemenuhan SP% 3+ Menyusun da)tar peran para pihak dalam penjaminan mutu pendidikan Bahan Ba(aan $ntuk Pembahasan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah adalah Pedoman $mum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah Bab 2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Bab 4 Sistem Inormasi Penjaminan Mutu Pendidikan !. Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan &alam mengkaji Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan ada lima hal pokok yang perlu dipelajari' yaitu/ "onse# Sistem Penjaminan Mutu Internal $ bertujuan menggambarkan siklus penjaminan mutu internal' menjelaskan tahapan dalam siklus SPMI dan menjelaskan de)inisi dan tujuan masing;masing tahapan dalam siklus dengan benar% Bahan Ba(aannya adalah/ 1.
•
Pedoman $mum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah Bab Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan &asar dan Menengah
•
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan Bab 2 :ngka 2%2 Sistem Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan dan :ngka 2%3 $kuran !eberhasilan Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan$ tujuan agar terampil melakukan Pemetaan mutu,&S% Bahan Ba(aanya adalah/ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan Bab 3 Pemetaan Mutu Pendidikan ).
Pen%usunan &en'ana Pemenuhan Mutu$ tujuan agar mampu menyusun ren(ana pemenuhan mutu berdasarkan hasil ,&S% bahan Ba(aanya adalah/ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan Bab 4 Penyusunan en(ana Pemenuhan Mutu +.
Pelaksanaan Pemenuhan MutuBahan - 5ujuannya adalah menjelaskan mekanisme pemenuhan mutu satuan pendidikan dan menggambarkan teknik dalam membangun partisipasi dalam menyusun dokumen implementasi% Bahan Ba(aannya adalah .
•
•
•
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan Bab 2 :ngka 2% 5im Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan% Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan Bab 6 Implementasi Pemenuhan Mutu Pedoman $mum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan &asar dan Menengah Bab :ngka %6 rganisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 4% Monitoring dan ()aluasi Pelaksanaan Pemenuhan Mutu*Audit Mutu- 5ujuannya adalah membuat dokumen ren(ana e"aluasi dan menjelaskan mekanisme monitoring dan e"aluasiaudit pemenuhan dan peningkatan mutu sesuai ren(ana%Bahan ba(aannya adalah/ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Satuan Pendidikan Bab < ,"aluasi:udit Mutu 5ulisan ini saya sarikan dari bahan Workhsop Sitem Penjaminan Mutu Internal $ntuk Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan% Semoga Berman)aat% I DE NT I F I KASI MAS AL A HP ENJ AMI NA N MUT UPE NDI DI KAN
Identi*kasi -asalah Penjaminan -utu Pendidikan 'alam konteks mutu dan penjaminan mutu# permasalahan. permasalahan yang masih dihadapi adalah seperti berikut ini: 1 -asalah yang terkait dengan makna penjaminan mutu: o banyak terjadi kesalahpahaman di tingkat satuan pendidikan mengenai penjaminan mutu -isalnya# serti*kat IS/ yang diperoleh satuan pendidikan berbagai tingkatan dipandang sebagai legitimasi yang tinggi bah+a satuan pendidikan bersangkutan telah mendapat jaminan dan pengakuan internasional mengenai mutu pendidikan yang dimilikinya Padahal IS/ merupakan standar layanan# bukan lembaga
penjaminan mutu pendidikan# terutama yang terkait dengan praktik akademik satuan pendidikan; o delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum dipahami secara utuh dan belum mampu diterapkan dengan baik dan luas oleh setiap program dan0atau satuan pendidikan; o &isi# misi# dan program yang dirumuskan serta dimiliki oleh setiap satuan pendidikan seringkali bersi"at abstrak dan kurang berkorelasi dengan kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu program dan0atau satuan pendidikan 2 -asalah yang terkait dengan regulasi: o adanya berbagai peraturan pendidikan yang kurang progresi"# konsisten dan terintegrasi sehingga relati" menyulitkan bagi pihak.pihak berkepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu; o belum adanya standar mutu internal# key per"ormance indicators# dan sasaran mutu akademik dan non.akademik di setiap jenjang# jalur# dan jenis pendidikan yang siap memacu mutu pendidikan; o belum adanya pengembangan sistem penilaian kinerja secara berjenjang# mulai dari kinerja institusi# unit# dan indi&idu; o SNP belum menyiapkan penjabaran standar secara menyeluruh untuk semua jenis# jenjang# dan jalur pendidikan yang akan menjadi dasar penyelenggaraan penjaminan mutu -asalah yang terkait dengan penentuan dan implementasi kebijakan penjaminan mutu: o peningkatan mutu pendidikan belum berjalan dengan baik dan terpadu terutama di tingkat satuan pendidikan; o keberadaan satuan pendidikan bertara" internasional belum jelas tolok ukurnya dan belum melalui assessment oleh badan akreditasi nasional0internasional; o praktik program dan0atau satuan pendidikan dan0atau kelas internasional di Indonesia selama ini lebih bersandar pada re3im peri3inan yang dikeluarkan oleh birokrasi pendidikan# bukan berdasarkan akreditasi 'i negara.negara maju# hal itu dilakukan berdasarkan hasil akreditasi oleh badan akreditasi independen dan pro"esional
! -asalah yang terkait dengan esensi data: o data mutu pendidikan yang terjamin akurasi# kelengkapan# dan updating.nya belum dikelola dengan baik oleh program dan satuan pendidikan# unit kerja di lingkungan Pemerintah Pro&insi# Pemerintah ,ota0,abupaten# dan unit.unit utama di lingkungan Pemerintah; o data mutu pendidikan belum dianalisis oleh pemangku kepentingan# +alaupun seringkali digunakan untuk perumusan serta implementasi kebijakan# program# dan penganggaran pendidikan Penggunaan data yang mentah si"atnya dan belum 4bunyi5 dalam pengambilan kebijakan berdampak pada rendahnya mutu serta tidak tepatnya kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan saat ini o belum terbangunnya budaya proses pengambilan keputusan berdasarkan data 'i tingkat satuan pendidikan# pengambilan keputusan lebih berdasarkan keinginan# otoritas# dan apa yang menjadi bayangan pemimpin satuan pendidikan serta berdasarkan tuntutan dari birokrasi pendidikan (pusat dan daerah) dan tidak banyak mengacu pada realitas obyekti"; o hasil pemetaan mutu pendidikan belum diman"aatkan secara optimal untuk penentuan kebijakan# penyusunan program dan alokasi anggaran pendidikan; o monitoring dan e&aluasi internal di setiap satuan pendidikan belum berjalan optimal sehingga menghasilkan data dasar untuk perbaikan mutu berkelanjutan
$ -asalah yang terkait dengan kejujuran0obyekti&itas: o Program dan0atau satuan pendidikan kurang jujur dalam menge&aluasi dirinya# sehingga peringkat mutu yang ada dan dipublikasikan selama ini belumlah sepenuhnya terpercaya;
o hasil akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi terhadap satuan pendidikan# baik di tingkat program studi# jurusan maupun institusi# belum mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya Sikap kompromi dan pertimbangan. pertimbangan subyekti" (tetapi merasa perlu ditempuh) masih turut berbicara dalam kegiatan akreditasi; o kegiatan penjaminan mutu kurang ditopang aspek pembiayaan yang memadai# sehingga mengganggu tingkat kejujuran# obyekti&itas# pro"esionalitas# dan kesungguhan kerja unit penjaminan mutu dan badan akreditasi 6 -asalah yang terkait dengan kelembagaan: o belum terlalu jelasnya pembagian peran dan "ungsi antar lembaga terkait serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikian; o kapasitas pemerintah daerah masih sangat ber&ariasi dan belum terstandardisasi prosedur dan operasionalnya dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan; o penjaminan mutu cenderung ditekankan pada tingkat program dan0atau satuan pendidikan semata# tetapi kurang menekankan peran pemerintah dan pemerintah daerah di dalamnya Padahal program dan0atau satuan pendidikan# terutama s+asta# masih membutukan "asilitasi dan peran pemerintah dalam proses penjaminan mutu; o siklus penjaminan mutu (internal dan eksternal) masih terpisah dan belum berjalan secara sinergis untuk penjaminan dan peningkatan mutu berkelanjutan melalui 7,S dan 7,8S; o sangat banyak 9 untuk tidak mengatakan semua 9 program dan0atau satuan pendidikan yang tidak memiliki sistem dan organisasi penjaminan mutu internal; o belum melembaganya tim pengembang pada program dan0atau setiap satuan pendidikan ,alaupun ada program dan0atau satuan pendidikan yang memiliki tim pengembang# pada umumnya masih pada tataran "ormalitas dan belum ber"ungsi sebagaimana diharapkan; o "ungsi pemetaan dan "asilitasi oleh lembaga pembinaan penjaminan mutu seperti P-P belum terintegrasi dan berjalan e"ekti";
o lembaga akreditasi seperti 8N.S0- belum mampu berkoordinasi dalam mengakreditasi program dan satuan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melakukan kolaborasi dalam menjamin pelayanan akses terhadap data mutu pendidikan kepada publik untuk penelitian dan pengembangan mutu pendidikan; o lembaga e&aluasi eksternal atau akreditasi selain 8N seperti 8%# 8<<#
-asalah yang terkait dengan budaya mutu: o budaya mutu belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; o kurangnya kesadaran (a+ereness) dan komitmen pemimpin satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan di daerah maupun pengelola pendidikan di pusat terhadap pentingnya penjaminan mutu ? -asalah yang terkait dengan layanan khusus: o penjabaran standar untuk Pendidikan ,husus dan ayanan ,husus (P,,) belum diatur penjaminan mutunya; o penjaminan mutu untuk pendidikan jarak jauh dalam berbagai bentuk misalnya berbasis modul dan e.learning belum berjalan secara e"ekti"; o penjaminan mutu untuk pendidikan keagamaan sesuai dengan PP No $$02@@> belum berjalan secara e"ekti"; o penjaminan mutu pendidikan in"ormal belum ditegaskan dalam peraturan perundang.undangan yang ada; A -asalah yang berkait dengan standar mandiri: o belum dikembangkannya standar mandiri dalam sistem penjaminan mutu pendidikan Standar mandiri sesungguhnya penting dikembangkan# mengingat selain ada program dan satuan pendidikan negeri juga terdapat program dan satuan
pendidikan s+asta# dan dalam praktik standar mandiri itu dikembangkan program dan satuan pendidikan tertentu; o program dan satuan pendidikan kebanyakan belum mampu merumuskan dan menentukan standar mutu pendidikan (akademiknya) sendiri# sehingga proses pembelajaran berlangsung tanpa target yang pasti dan titik ukuran yang konsisten untuk memantau kemajuan yang sedang dilakukan sekarang dan akan dicapai secara berkelanjutan di masa mendatang 1@ -asalah yang berkait dengan akuntabilitas publik: o penjaminan mutu yang ada dan berlangsung selama ini belum memasukkan dan mempertimbangkan akuntabilitas publik di dalamnya# sehingga masyarakat seperti kehilangan hak# kesempatan# proporsi# dan kurang terlindungi dalam penjaminan mutu pendidikan; o program dan0atau satuan pendidikan kurang terbuka dalam menjelaskan dan memublikasikan hasil e&aluasi dirinya; o badan.badan akreditasi kurang terbuka dalam mengumumkan secara rinci ke publik mengenai proses# metode# ukuran# indikator# dan hasil akreditasi yang dilakukan 11 -asalah yang terkait dengan keengganan melakukan penjaminan mutu: o ada kecenderungan program dan0atau satuan pendidikan seperti tidak memiliki +aktu untuk melakukan penjaminan mutu internal dan0atau e&aluasi diri karena sudah terlalu disibukkan oleh rutinitas yang cukup padat -ereka umumnya juga kurang memiliki moti&asi dalam melakukan e&aluasi diri; o kegiatan penjaminan mutu seringkali dipandang sebagai beban yang memberatkan dan merepotkan program dan0atau satuan pendidikan dan belum menerapkan sanksi dan penghargaan terhadap kinerja setiap program dan0atau satuan pendidikan; o kegiatan penjaminan mutu tidak jarang dilakukan karena merasa ada semacam ancaman internasional# termasuk semakin banyaknya peserta didik berbakat dari keluarga kaya yang lebih memilih belajar di luar negeri daripada di dalam negeri 8da pula yang melakukannya hanya dalam rangka
mendapatkan bantuan Pemerintah# Pemerintah 'aerah# atau lembaga internasional dalam melaksanakan 7SI# SI atau program dan satuan pendidikan berkeunggulan lokal lainnya 12 -asalah yang terkait dengan kepentingan dan pragmatisme elite: o di daerah.daerah# program dan0atau satuan pendidikan 9 terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah 9 seringkali diinter&ensi oleh birokrasi pendidikan ('inas Pendidikan)# dan tak jarang pula pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi alat politik dari elite kekuasaan lokal; inter&ensi elite kekuasaan dan birokrasi dapat dan telah mengganggu konsentrasi program dan satuan pendidikan dalam mencapai dan memelihara pendidikan yang bermutu tertentu
