TEKNIK-TEKNIK PERATURAN ZONASI
IR. ANDI RENALD RIANDY, M.T
DAFTAR ISI
1 2 3 4 5 6
Latarbelakang Struktur Pe Peraturan raturan Zonasi Tata Cara Penyusunan Peraturan Zonasi Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Zonasi Tata Cara Penyusunan Raperda dan Penetapan Perda PZ Tata Cara Perubahan Peraturan Zonasi
1
PERTIMBANGAN: •
RTRW Kota (skala 1:10.000) dan RTRW Kabupaten (1: 100.000) BELUM OPERASIONAL sulit dijadikan rujukan dalam PENGENDALIAN penataan ruang;
•
RDTR (skala 1:5000) Masih KURANG OPERASIONAL sebagai rujukan pengendalian pengendalian pembangunan TIDAK DISERTAI dengan aturan pemanfaatan ruang yang lengkap;
•
PERATURAN ZONASI = Zoning Regulation, Regulation, merupakan perangkat aturan pada SKALA BLOK yang umum digunakan di negara maju, potensial untuk melengkapi aturan dalam pelaksanaan RDTR Kota agar LEBIH agar LEBIH OPERASIONAL; OPERASIONAL;
•
APARAT PEMERINTAH DAERAH maupun KONSULTAN PERENCANA perlu MEMAHAMI materi Peraturan Zonasi, prosedur penyusunannya, serta penerapannya dalam melengkapi RDTRK pengendalian pengendalian pembangunan kota dapat lebih efektif.
LATAR BELAKANG
1 LATAR BELAKANG
PERSOALAN: •
Banyaknya APARAT PEMERINTAH yang BELUM MEMAHAMI Peraturan Zonasi secara lengkap, beserta prosedur penyusunannya;
•
Masih TERBATASNYA (sedikit) PRAKTEK penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Zonasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah maupun konsultan perencana;
•
BELUM TERSEDIA PEDOMAN penyusunan yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Zonasi.
TUJUAN:
1 LATAR BELAKANG
Menyediakan rujukan teknis, pendekatan dan tata cara secara lengkap dan sistematis bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan konsultan perencana dalam penyusunan Peraturan Zonasi
SASARAN:
Memberikan pengertian dan lingkup Peraturan Zonasi; Memberikan rujukan teknis (kebutuhan dan standar) dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan kota. Menyediakan pendekatan dan prosedur penyusunan Peraturan Zonasi; Menyediakan pertimbangan dan pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Zonasi; Menyediakan prosedur perubahan Peraturan Zonasi; Menyediakan pedoman penyusunan Rancangan
1 LATAR BELAKANG
KEDUDUKAN DALAM SISTEM PENATAAN RUANG:
PERENCANAAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
Undang-undang Manajemen Lahan Kegiatan Intensitas Tata Massa Bangunan Sarana dan Prasarana Indikasi Program
Manajemen Lahan (Kawasan)
Land Development (persil, blok, sektor)
Peraturan, Perijinan, Pengawasan, Penertiban, Kelembagaan
Peraturan Zonasi:
Peraturan dan Peta Kelembagaan dan Administrasi
1 LATAR BELAKANG
KAITAN PERATURAN ZONASI DAN RENCANA TATA RUANG: RTRW Kota
RDTRK
Peraturan Zonasi
RTRK / RTBL
1
KEDUDUKAN DALAM KERANGKA UMUM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:
LATAR BELAKANG
TEKNIK DALAM PERATURAN ZONASI Performance zoning Special zoning Bonus zoning TDR Negotioned Dev’t. Flood Plain Zoning Conditional Uses Non-conforming Uses Spot Zoning Floating Zoning Exclusionaary Zoning Contract Zoning Growth Control
RENCANA
RTRWN
RTRWP
RTRWK
STANDAR
PERATURAN ZONASI DAN VARIANNYA
RDTRK
RTRK/RTBL
Standar yang relevan dengan perencanaan dan pembangunan kota (e.g. kesehatan, keselamatan, keamanan, etc)
PERIJINAN
PEMBANGUNAN
PANDUAN
Special Site Control. Site Plan Controls. Building, Housing and Sanitary Codes. Design and Historic Preservation.
UU, PP, Perda
Perangkat Teknik
1
CAKUPAN PERATURAN ZONASI:
LATAR BELAKANG
Penggunaan lahan dan bangunan (penggunaan utama, penggunaan pelengkap, penggunaan bersyarat, penggunaan dengan pengecualian khusus, penggunaan yang dilarang); Intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan pembangunan (KDB, KLB, KDH, bangunan/Ha); Tata massa bangunan (tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, jarak antarbangunan, luas minimum persil, dll); Prasarana, ketentuan mnimum eksterior, serta standar-standarnya; Pengendalian (eksternalitas negatif , insentif dan disinsentif, perijinan, pengawasan, penertiban).
FUNGSI PERATURAN ZONASI:
1
•
Sebagai PERANGKAT PENGENDALIAN pembangunan.
•
Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya.
•
Sebagai PEDOMAN PENYUSUNAN rencana operasional.
•
Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.
•
Sebagai PANDUAN TEKNIS pengembangan tapak/pemanfaatan lahan.
•
Ketentuan zoning mencakup guna lahan, intensitas pembangunan, tata massa bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan
LATAR BELAKANG
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
2 STRUKTUR PERATURAN ZONASI
2.1. Pendekatan dan Tahapan Penyusunan 2.2. Penyusunan Klasifikasi Zonasi Lahan 2.3. Penyusunan Daftar Kegiatan 2.4. Penetapan Batas Blok/Subblok Peruntukan 2.5. Penyusunan Aturan Teknis Zonasi Aturan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang Aturan Tata Massa Bangunan Aturan Prasarana Minimum Aturan Lain/Tambahan Aturan Khusus 2.6. Standar dalam Penataan Ruang 2.7. Penyusunan Aturan Pelaksanaan Aturan Varian Pemanfaatan Ruang Aturan Insentif dan Disinsentif Aturan Perubahan Pemanfaatan Ruang
2.8. Pelihan Teknik Pengaturan Zonasi 2.9. Penyusunan Aturan Dampak 2.10 Penyusunan Peta Zonasi 2.11 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan PZ
BAB 3 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
2 STRUKTUR PERATURAN ZONASI
3.1. Kelembagaan Jenis-jenis Lembaga Tugas dan Kewenangan 3.2. Prosedur Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan 3.3. Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang 3.4. Prosedur Pengenaan/Penerapan Insentif dan Disinsentif 3.5. Prosedur Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan 3.6. Prosedur Penilaian dan Penetapan Dampak Pembangunan
BAB 4 TATA CARA PENYUSUNAN RAPERDA DAN PENETAPAN PERDA TENTANG PERATUAN ZONASI 4.1. Tahap Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan 4.2. Tahap Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Proses Penetapan Peraturan Daerah 4.3. Tahap Pengundangan 4.4. Tahap Penyebarluasan 4.5. Partisipasi Masyarakat
2 STRUKTUR PERATURAN ZONASI
BAB 5 TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN ZONASI 5.1. Syarat Perubahan 5.2. Obyek Perubahan 5.3. Prakarsa Perubahan 5.4. Prosedur Perubahan
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PENDEKATAN PENYUSUNAN:
DEDUKSI: mempertimbangkan teori, kasus dan preseden peraturan zonasi yang telah digunakan kota-kota di luar negeri maupun dalam negeri.
INDUKSI: kajian yang menyeluruh, rinci dan sistematik terhadap karakterisitik penggunaan lahan dan persoalan pengendalian pemanfaatan ruang yang dihadapi suatu daerah.
DEDUKSI DAN INDUKSI : memanfaatkan hasil kajian dengan pendekatan deduksi yang dikoreksi dan divalidasi dengan kondisi dan persoalan empirik yang ada di daerah yang disusun Peraturan Zonasinya
2. Penyusunan Daftar Kegiatan
3. Penetapan Batas Blok/Subblok Peruntukan
1. Penyusunan Klasifikasi Zona
4. Penyusunan Aturan Teknis Zonasi
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Jenis Aturan: - Preskriptif - Kinerja
Pendekatan: - Issue of Concerns - Scope of Isues
4.a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan
4.b. Intensitas Pemanfaata n Ruang
4.c. Tata Massa Bangunan
4.d. Prasarana
4e. Aturan Lain
4.f. Aturan Khusus
5. Penyusunan Standar Peraturan Teknis Zonasi
9. Penyusunan Aturan Administrasi Zonasi
Bagan Alir Penyusunan Peraturan Zonasi
6. Penyusunan Aturan Pelaksanaan
10. Penyusunan Aturan
7. Pilihan Teknik Pengaturan Zonasi
8. Penyusunan
KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN:
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Klasifikasi zonasi disusun berdasarkan: a. Kajian literatur, peraturan-perundangan, dan perbandingan dari berbagai contoh; b. Skala/tingkat pelayanan kegiatan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku (standar Dept. PU); Menambah/melengkapi Klasifikasi Zonasi pada lampiran pedoman ini dengan mempertimbangkan: a. Zonasi yang sudah berkembang di daerah yang akan disusun Peraturan Zonasinya (kajian/ pengamatan empiris) dan dianggap perlu ditambahkan ke dalam klasifikasi zona. b. Jenis zona yang spesifik yang ada di daerah yang disusun Peraturan Zonasinya yang belum terdaftar dalam Lampiran Pedoman ini. c. Jenis Zonasi yang prospektif berkembang di daerah yang akan disusun Peraturan Zonasinya. Menghapuskan zonasi yang yang tidak terdapat di daerah
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
KODE ZONASI:
Setiap zonasi diberi kode yang mencerminkan fungsi zonasi yang dimaksud. Klasifikasi zonasi dapat merujuk pada kode zonasi dalam Lampiran ini. Nama kode zonasi dapat disesuaikan dengan RTRW yang berlaku di daerah masing-masing Nama kode zonasi diupayakan bersifat universal seperti yang banya digunakan di luar negeri
PENETAPAN BATAS BLOK/SUBBLOK
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PERTIMBANGAN: Kesamaan (homogenitas) karakteristik pemanfaatan ruang/lahan. Batasan fisik seperti jalan, gang, sungai, brandgang atau batas persil. Orientasi Bangunan. Lapis bangunan. GSJ GSJ GSB
BLOK PERUNTUKAN GSB GSJ GSJ
PENETAPAN BATAS BLOK/SUBBLOK
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Pembagian zona dengan pertimbangan batasan fisik jalan (termasuk 1 blok dengan batas jalan), gang, branhgang, batas kapling dan orientasi bangunan, lapis bangunan.
Pembagian zona dengan pertimbangan batasan fisik sungai, lapis bangunan, rencana jalan jalan), gang, batas kapling dan orientasi
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG: ATURAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Klasifikasi pemanfaatan ruang ”I” = Pemanfaatan diizinkan ”T” = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas ”B” = Pemanfaatan memerlukan izin ”x” = Pemanfaatan yang tidak diijinkan Dasar Pertimbangan Pendekatan Pengaturan Umum, untuk semua jenis penggunaan lahan,: Khusus, untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan ataukomponen yang akan dibangun
ATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG Cakupan aturan Pertimbangan KDBPertimbangan KLB Pertimbangan KDH Pertimbangan kepadatan bangunan dan penduduk Rujukan
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG: ATURAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Cakupan garis sempadan bangunan (GSB) minimum jarak bebas antarbangunan minimum tinggi bangunan maksimum amplop bangunan tampilan bangunan (opsional) Pertimbangan GSB dan jarak bebas bangunan Pertimbangan tinggi bangunan Pertimbangan amplop bangunan Pertimbangan tampilan abngunan ATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG Cakupan parkir bongkar muat dimensi jaringan jalan dan kelengkapannya kelengkapan prasarana lainnya yang dianggap perlu Pertimbangan parkir Pertimbangan bongkar-muat Pertimbangan dimensi dan kelengkapan jalan Pertimbangan kelengkapan prasarana lainnya
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG: ATURAN LAIN/TAMBAHAN
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Pemanfaatan Terbatas Pemanfaatan Bersyarat Pengenaan syarat Rujukan syarat Pemanfaatan Ruang Pelengkap Pertimbangan persyaratan Ketentuan Pelengkap Lain Pekarangan dan Area LansekapKetentuan lainnya
ATURAN KHUSUS Cakupan Aturan untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Aturan untuk kawasan cagar budaya Aturan untuk kawasan rawan bencana Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah Kawasan Rawan Bencana
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG: STANDAR DALAM PENATAAN RUANG
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Standar dalam Peraturan Zonasi Rujukan standar Dasar Pertimbangan Rujukan Standar Nasional Indonesia (SNI) ketentuan – ketentuan sektoral lainnya ketentuan lain yang bersifat lokal PENYUSUNAN ATURAN PELAKSANAAN Variansi Pemanfaatan Ruang minor variance non-conformin use interim development interim/temporary use Aturan Insentif dan Disinsentif Kriteria PengenaanJenis dan Kategori PengenaanContoh Bentuk-bentuk insentifContoh Bentuk-bentuk Disinsentif Perubahan Pemanfaatan Ruang
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG:
PILIHAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Bonus Zoning / Incentive Zoning Performance Zoning Fiscal Zoning Special Zoning Exclusionary Zoning Contract Zoning Negotiated Development TDR (Transfer of Development Right) Design/historic preservation Overlay zone Floating Zone Flood Plain Zone Conditional UsesGrowth Control
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG:
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PENYUSUNAN ATURAN DAMPAK PEMANFAATAN RUANG (DAMPAK PEMBANGUNAN) Kategori gangguan intensitas gangguan tinggi Intensitas gangguan sedang Intensitas gangguan rendah tidak ada gangguan (gangguan diabaikan) Dampak Ekonomi Dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dampak terhadap keuangan pemerintah daerah Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kota Dampak Sosial Dampak Lingkungan Dampak lalu Lintas Biaya Pengenaan Dampak Cakupan dampak Rujukan
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG:
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PENYUSUNAN PETA ZONASI Kesamaan karakter blok peruntukan Dominasi penggunaan lahan yang ada Arahan fungsi baru sesuai RTRW Karakter khusus kawasan yang diinginkan Tipologi lingkungan/kawasan, Jenis pemanfaatan ruang/lahan, Ukuran tapak/persil, Intensitas bangunan/bangun-bangunan, Jenis kegiatan, Kepadatan penduduk/bangunan yang diinginkan Kesesuaian dengan daya dukung prasarana jalan yang tersedia kesesuaian dengan ketentuan Khusus yang sudah ada (KKOP, pelabuhan, terminal, dll) Karakteristik lingkungan (batasan fisik) dan administrasi
ATURAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG:
3 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Hak masyarakat; Kewajiban masyarakat; Kelompok peran serta masyarakat; Tata cara peran serta masyarakat; Waktu peran serta masyarakat; Proses pemberdayaan masyarakat
KELEMBAGAAN:
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
Lembaga penataan ruang terdiri atas tiga kelompok, yaitu: Lembaga Pengambil Keputusan, yang terdiri atas: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). c. Dinas Tata Kota. Lembaga
lain yang mempunyai kewenangan memberi ijin dan/atau pemanfaatan ruang/bangunan: a. Dinas Bangunan b. Dinas Perhubungan c. Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan d. Lingkungan Hidup Daerah
Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Lembaga
a. b. c. d.
Pembuat Rekomendasi, dapat terdiri atas: Komisi Perencanaan, Komisi Transportasi, Komisi Arsitektur Kota, Komisi Amdal/Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI: Peraturan Zonasi diterapkan pada: Pembangunan baru. Peremajaan lingkungan. Perbaikan lingkungan. Pada kawasan yang sudah terbangun terdapat beberapa alternatif pelaksanaan Peraturan Zonasi; Dikenakan secara langsung; Dikenakan pada saat akan melakukan rehabilitasi/ pembangunan kembali; atau, Diberi jangka waktu untuk menyesuaikan dengan rencana.
4
PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI:
TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
PERATURAN ZONASI
Sudah Terbangun?
Ketentuan diberlakukan secara langsung
T
Y Pencabutan ijin
Berhenti
Y
Penertiban
Sesuai Ketentuan ?
T T
Akan direhabilitasi/ pembangunan kembali oleh pemilik?
Y
Ketentuan diberlakukan
Sudah mengikuti ketentuan?
Y T
Do Nothing
Pemberian tenggang waktu untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan (mis. 5 tahun)
Berhenti
Pembongkaran
Pengenaan denda progresif/ disinsentif
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
PROSEDUR PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG: PRAKARSA PERUBAHAN:
Masyarakat yang terdiri dari kelompok masyarakat termasuk perorangan, badan hukum, maupun badan usaha. Pemerintah Kota/Kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.
JENIS PERUBAHAN:
Perubahan sementara. Perubahan tetap. Perubahan kecil. Perubahan besar.
Permohonan ijin pembangunan
Pemeriksaan kelengkapan persyaratanadministrasi
Sesuai RTRW?
T
Proses pelengkapan
Y
Prosedur biasa
T Pemeriksaan perubahan terhadap RTRW dan RDTR
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
Y
Lengkap?
Pemeriksanaan terhadap visi dan misi pembangunan kota
Spotzoning
Penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi
Pelaksanaan Dengar Pendapat
Perumusan Rekomendasi
Rezoning
Pengambilan Keputusan
T
Diijinkan berubah?
Penambahan intensitas >10%
Penambahan intensitas <10% perubahan teknis lainnya
Ditolak
Y
Evaluasi Syarat
Setuju syarat baru?
Perumusan Rekomendasi
Bersyarat penambahan sarana dan prasarana
Setuju dengan syarat?
Y
Tidak bersyarat
Penentuan besarnya retribusi
Y
Diijinkan berubah?
T
T Pengenaan retribusi
Ditolak
Prosedur Teknis Perubahan Pemanfaatan Ruang
Berhenti
Setuju tarif baru?
T
Evaluasi tarif
T
Setuju dengan besarnya tarif?
Y Pembayaran retribusi
Pengesahan permohonan
Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan
PEMOHON
TIM PENILAI
Permohonanperubahan pemanfaatan lahan
Pemeriksa an terh adap visi dan misi pembangunan kota
TIM PENILAI INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENATAAN RUANG
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
Pemeriksaan kelangkapan persyaratanadministrasi
Penilaian Teknis Planologis dan Sosial Ekonomi
Proses Pelengkapan
TIM PENILAI Pelaksanaan Dengar Pendapat T
Lengkap?
TIM PENILAI Y
Perumusan rekomendasi kepada Kepala Daerah/Walikota
INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENATAAN RUANG
KEPALA DAERAH Pengambilankeputusan
Pemeriksaan kelengkapan persyaratanadministrasi
Rezoning
T
Diijinkan berubah?
Ditolak
Spot Zoning Y Penambahan Intensitas > 10% T
Setuju dengan Syarat?
Bersyarat
Tidak Bersyarat
Penambahan intensitas < 10 % dan perubahan ketentuan teknis lainnya Y
TIM PENILAI Penentuan besarnya tarif retribusi
INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENATAAN RUANG Perumusanrekomendasi
TIM PENILAI
TIM PENILAI
Evaluasi bersyarat
Evaluasi tarif
T
Setuju dengan Besarnya Tarif? Y
INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENATAAN RUANG
Prosedur Administrasi Perubahan Pemanfaatan Ruang
PEMOHON Setuju dengan Syarat Baru?
Pengambilan Keputusan T
Y
Setuju dengan Besarnya Tarif Baru?
T
Y
Pembayaranretribusi
KEPALA DAERAH Pengesahan permohonan
Diijinkan perubahan ?
T
Y
INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENATAAN RUANG
Berhenti
Ditolak INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENATAAN RUANG ATAU
Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
PENGENAAN/PENERAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF: Insentif dan disinsentif diberikan dalam rencana tata ruang maupun pada saat ijin permohonan diajukan kepada pemerintah daerah.
PROSEDUR:
Pemerintah daerah yang berhak memberikan insentif dan disinsentif. Pemda menetapkan kegiatan/pemanfaatan ruang yang akan diberikan insentif atau disinsetif pada suatu kawasan/wilayah tertentu, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah menetapkan jenis insentif dan disinsentif pada jenis kegiatan/pemanfaatan ruang pada kawasan/wilayah tersebut di atas. Pemerintah memberlakukan/menerapkan insentif dan disinsentif tersebut pada saat permohonan pembangunan diajukan baik oleh perorangan, kelompok
PROSEDUR PERAN SERTA MASYARAKAT:
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PZ: Pelaku Pembangunan
Lembaga Pengambil Keputusan dalam Penataan Ruang
Pemanfaatan Ruang
Pemantauan Pelaksanaan
Penelitian (evaluasi) terhadap laporan penyimpangan pemanfaatan ruang
Lembaga Pengambil Keputusan dan Rekomendasi dalam Penataan Ruang
Masyarakat
Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
Informasi dan laporan perubahan/penyimpangan pemanfaatan ruang
DALAM PENGAWASAN PENERTIBAN PZ: Pelaku Pembangunan
Lembaga Pengambil Keputusan dalam Penataan Ruang
Penyimpangan Peraturan Zonasi
Menerima Sanksi
Masyarakat dan Lembaga Pemberi Rekomendasi
Pemikiran, pertimbangan, dan usulan sanksi
Menentukan bentuk Sanksi
Pemberian sanksi: Administrasi. Perdata.
PENILAIAN DAN PENETAPAN DAMPAK PEMBANGUNAN:
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
PERTIMBANGAN: Rencana
kegiatan yang tergolong berdampak besar dan penting diatur dengan Peraturan Walikota/Bupati atau berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Fakta empiris bahwa kegiatan tersebut menimbulkan dampak merugikan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
PROSEDUR PENILAIAN, PENANGANAN DAN PENGENAAN BIAYA DAMPAK: Masyarakat
memantau, melaporkan pada instansi yang berwenangan dalam penataan ruang atau pemerintah sendiri melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak. Pemerintah membentuk tim penilai untuk melakukan evaluasi dan penilaian dampak serta penetapan dampak yang yang terjadi oleh pemanfaatan ruang tertentu. Tim penilai yang dibentuk menetapkan kategori dampak yang ditimbulkan (lingkungan, sosial, lalu lintas, ekonomi dsb). Tim penilai menetapkan besarnya biaya dampak dan
4 TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
PENILAIAN DAN PENETAPAN DAMPAK PEMBANGUNAN: PERHITUNGAN BIAYA DAMPAK: Didasarkan pada perhitungan biaya dan manfaat dari suatu pembangunan atau pemanfaatan ruang. Dampak dan manfaat yang dihitung didasarkan pada kriteria dampak yang terkait dan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENAAN BIAYA DAMPAK:
Penanganan dampak dilaksanakan/diterapkan pada saat permohonan ijin dilakukan, selama proses pembangunan/pemanfaatan ruang dan selama berjalannya kegiatan pemanfaatan ruang. Pengenaan biaya dampak dikenakan selama berjalannya kegiatan pemanfaan ruang.
5 TATA CARA PENYUSUNAN RAPERDA DAN PENETAPAN PERDA PERATURAN ZONASI
PROSEDUR PENETAPAN PERDA: DEFINISI RAPERDA DAN PERDA KEKUATAN HUKUM PRINSIP PENETAPAN RAPERDA MENJADI PERDA TAHAPAN: Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan Menyusun naskah akademis peraturan zonasi. Menyusun rancangan peraturan daerah. Penyampaian raperda kepada DPRD. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah. Pembahasan dan Pengesahan Raperda Pembahasan Raperda oleh DPRD dengan walikota/bupati, melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD bidang legislasi. Persetujuan Raperda melalui Rapat Paripurna. Penyampaian Raperda yang Disetujui oleh DPRD kepada walikota/bupati. Penetapan Raperda menjadi Perda . Pengundangan Penyebarluasan
5 TATA CARA PENYUSUNAN RAPERDA DAN PENETAPAN PERDA PERATURAN ZONASI
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah
Penyampaian Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah dan Surat Pengantar
Penerimaan Naskah Akedemis dan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD
INSTANSI YANG BERWENANG MENYUSUN PERATURAN ZONASI
KEPALA DAERAH (BUPATI/WALIKOTA)
DPRD LEGISLASI
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Penyampaian Raperda yang Disetujui Oleh DPRD kepada Bupati/Walikota DPRD
Penetapan menjadi Peraturan Daerah
BUPATI/WALIKOTA
SEKDA
Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
Rapat Komisi/Panitia/ Alat Kelengkapan DPRD yang Menangani Bidang Legislasi
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD DAN BUPATI/WALIKOTA BESERTA JAJARANNYA YANG TERKAIT
Aspirasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Ahli, Asosiasi Profesi, dll.
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
SEKDA
PENGUNDANGAN
Penyebarluasan Peraturan Daerah
SEKDA
6 TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN ZONASI
OBYEK PERUBAHAN:
Peta zonasi (zoning map) Peraturan zonasi (zoning text/statement ) Peta zonasi (zoning map) sekaligus peraturan zonasi (zoning text/statement )
PRAKARSA PERUBAHAN:
Masyarakat yang terdiri dari kelompok masyarakat termasuk perorangan maupun badan hukum. Pemerintah kota/kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten
6 TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN ZONASI
PROSEDUR PERUBAHAN PERATURAN ZONASI : Masyarakat (perorangan, kelompok/badan hukum)
Lembaga Pembuat Rekomendasi
Peraturan Zonasi Tetap
Pemerintah Daerah
Rapat Pembahasan (eksekutif dan legislatif), penyiapan materi amandemen untuk dengar pendapat DPRD (Inisiatif)
Dengar Pendapat DPRD, Pemda dan masyarakat yang terkait langsung dan tidak langsung dengan perubahan
Tidak
Dapat Berubah?
Ya
Penyempurnaan Materi Perubahan Hasil Dengar Pendapat (oleh Instansi yang berwenang dari Pemda)
Proses Legal Peraturan Zonasi (Revisi Perda)