PEMBUATAN AKTA
A. URAIAN SINGKAT • Teknik pembuatan akta yang baku untuk penyusunan akta di bawah tangan, belum terbentuk seperti yang telah dikenal dan dipakai dalam pembuatan akta otentik. • Dalam bagian ini dikemukakan model teknik pembuatan akta di bawah tangan yang dibangun melalui adopsi beberapa bagian dari teknik pembuatan akta otentik, dengan tetap tidak abai terhadap pemberian jaminan atas kekuatan bukti dari akta yang disusun.
1
C. TEKNIK PEMBUATAN AKTA Pengertian. Teknik pembuatan akta adalah cara menyusun tatanan suatu akta dengan tujuan untuk : a. menghindarkan akta dari kecacatan, baik mengenai subyek pembuat akta maupun mengenai pengelolaan obyek pembuatan akta, b. untuk mewujudkan transaksi yang direncanakan, direncanakan, serta c. untuk memperoleh jaminan akan ketersediaan sebuah alat bukti tulisan pada waktu diperlukan. diperlukan. 2
C. TEKNIK PEMBUATAN AKTA Pengertian. Teknik pembuatan akta adalah cara menyusun tatanan suatu akta dengan tujuan untuk : a. menghindarkan akta dari kecacatan, baik mengenai subyek pembuat akta maupun mengenai pengelolaan obyek pembuatan akta, b. untuk mewujudkan transaksi yang direncanakan, direncanakan, serta c. untuk memperoleh jaminan akan ketersediaan sebuah alat bukti tulisan pada waktu diperlukan. diperlukan. 2
• Prinsip-prinsip pembuatan akta. 1. prinsip kebebasan berkontrak. ada kebebasan pembuat akta untuk menentukan obyek, isi dan persyaratan kontrak. 2. prinsip itikad baik. a. tidak boleh ada kecurangan dalam negosiasi. b. tidak boleh ada paksaan psikis dalam negosiasi. c. tidak boleh ada ketidakwajaran. 3. prinsip keadilan. harus ada keseimbangan beban tanggungjawab antara para pihak. 4. prinsip ekonomis. berusaha meminimalkan beaya pembuatan akta. 5. prinsip executabel (executable). membawakan keabsahan dan dapat dilaksanakan. 3
• Anatomi akta. Suatu akta perjanjian hampir selalu tersusun atas unsur-unsur sebagai berikut : 1. awal akta. a. kepala akta. b. keterangan tentang penandatangan akta (komparisi). c. praemisse (fakultatif). 2. isi akta. 3. penutup (akhir) akta.
4
D. AWAL AKTA • Formulasi awal akta. Kepala akta pada akta otentik yang berujud akta partai , tersusun atas unsur-unsur : 1. judul akta. 2. nomor akta. 3. penanggalan akta. 4. nama pejabat umum. 5. s.k. pengangkatan pejabat umum. 6. tempat kedudukan pejabat umum.
5
• Contoh : PENDIRIAN YAYASAN ABECE Nomor : 1. ---Pada hari ini, hari Senin, tanggal satu (1) Januari------duaribu lima (2005), pukul duabelas tigapuluh menit-----(12.30) Waktu Indonesia Bagian Barat WIB);---------------menghadap kepada saya, KOEKOE BIMA Sarjana-------Hukum, yang berdasar Surat Keputusan Menteri----------Kehakiman Republik Indonesia bertanggal 2 Pebruari---seribu sembilanratus delapanpuluh (1980) nomor :-------JHA.5/8/6, sebagai Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu :--------------------------------------------------------------
6
• Tatanan kepala akta di bawah tangan. Tatanan kepala akta di bawah tangan, mengacu pada tatanan kepala akta otentik dengan beberapa perkecualian. • pencantuman nomor akta (fakultatif). • pencantuman penanggalan akta (pilihan); pada awal akta atau pada akhir akta. • tempat pembuatan akta (pilihan); pada awal akta atau pada akhir akta. • pencantuman unsur-unsur pejabat, ditiadakan.
7
• Contoh- contoh : 1.
Dengan nomor dan penanggalan akta. SURAT KUASA Nomor : 007/Dirut/A/X/2005. Yang bertandatangan di bawah ini :
2.
Tanpa nomor, dengan penanggalan akta. PERJANJIAN KERJASAMA Pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Januari 2005, telah dibuat perjanjian antara :
3.
Tanpa nomor, dengan penanggalan akta dan tempat pembuatan akta. PERJANJIAN KERJASAMA Pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Januari 2005, di Semarang, telah dibuat perjanjian antara : 8
Pertanyaan : • Katakanlah anda seorang Wakil Direktur Bidang Pengembangan SDM dari sebuah rumah sakit swasta, diminta Direktur untuk mewakilinya dalam penandatanganan naskah Perjanjian Studi Lanjut dengan seorang pegawai bernama X. • Siapa p e n a n d a t an g a n k o n t r a k dan siapa p e m b u a t k o n t r ak dalam kasus tersebut?
9
E. KOMPARISI. •
Pengertian-pengertian. Komparisi (Belanda: comparitie, Latin: compareo) yaitu : kehadiran pihak-pihak pada suatu perbuatan hukum yang direncanakan, atau pada suatu tindakan peradilan. Dalam pembuatan akta otentik, orang yang menghadap pada pejabat untuk membuat akta disebut dengan istilah comparant atau penghadap. Dari aspek pembuatan kontrak, komparisi bermakna suatu keterangan dalam akta tentang orang yang hadir dalam pertemuan untuk membuat dan menandatangani akta, dan dari keterangan mana dapat diketahui siapa yang menjadi pihak (subyek) dalam perjanjian (kontrak).
10
•
Formulasi komparisi. Komparisi berupa deskripsi tentang kapasitas comparant (penandatangan akta) dalam pembuatan akta/kontrak; komparisi tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut : – B e r t i n d a k u n t u k d i r i s en d i r i . a. identitas comparant. b. kualifikasi tindakan comparant. tanpa/dengan bantuan, izin atau persetujuan. – B e r t i n d a k s e b a g ai w a k i l p i h a k . a. identitas comparant. b. basis kewenangan comparant. c. identitas pihak yang diwakili. – P e n u t u p . frasa sebutan pihak. 11
•
Identitas comparant. • Unsur-unsur identitas : Identitas comparant, baik pada akta otentik maupun akta di bawah tangan, tersusun atas unsur-unsur : 1. sebutan (addressing). (?) 2. nama (berikut semua dan segala gelar). 3. umur (bilamana diperlukan). 4. kewarganegaraan (bilamana diperlukan). 5. pekerjaan, profesi atau kedudukan dalam masyarakat. 6. tempat tinggal (kediaman). • Contoh penulisan : Nn. R.A. Kartini, S.Kar., umur 26 (duapuluh enam) tahun, warganegara Republik Indonesia, dosen, bertempat tinggal di Semarang (Jln. Warak No.100). 12
•
Basis kewenangan comparant. Kewenangan comparant untuk bertindak sebagai wakil pihak dapat berupa : – kuasa mewakili. sumber : perjanjian. – perwakilan. sumber : a. hukum atau perundang-undangan. pemegang kekuasaan orangtua. wali. pengampu. b. peraturan/anggaran dasar badan. – ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan kewenangan comparant, berkaitan dengan kualifikasi tindakan comparant. – dasar pendirian atau keberadaan badan yang diwakili. 13
•
Contoh-contoh model penulisan. Kuasa mewakili : ……………..…… (identitas comparant) ………………..… berdasar surat kuasa di bawah tangan, yang bermeterai cukup, bertanggal 2 Pebruari 2005, selaku kuasa dari-dan karena itu untuk dan-atas nama : ………………..…… ( identitas pihak) ……..……………… Perwakilan bersumber hukum : ………..………… (identitas comparant) ………..………… bertindak selaku orangtua yang hidup terlama dan demikian menurut hukum pemegang kekuasaan orangtua dari-dan karena itu untuk-dan atas nama serta sah mewakili anak perempuan(nya) yang belum dewasa, yaitu : ……………….…… (identitas pihak) …..………..………… 14
Perwakilan bersumber peraturan/anggaran dasar badan : Contoh 1. ……………………… (identitas comparant) ………………… dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut, dan karena demikian untuk-dan atas nama Direksi dari-dan berdasar ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. : 6 tanggal 13 Agustus 2005 (Tambahan No. : 747), sah mewakili …………………… ………………………… (identitas pihak) ……………………… 15
Contoh 2. ………………...….… (identitas pihak) …………………… dalam hal ini diwakili oleh ………………………………… ……………..…… (identitas comparant) ….……………… dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari-dan karena itu untuk-dan atas nama Direksi dari-dan selaku demikian bertindak atas kekuatan Pasal 11 Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. : 6 tanggal 13 Agustus 2005 (Tambahan No. : 747). ………………..…. (frasa sebutan pihak) …………………
16
• Identitas pihak yang diwakili. 1. Orang perorangan. Identitas pihak tersusun sama seperti susunan identitas comparant. 2. Badan atau badan hukum (persona ficta). Identitas pihak tersusun atas unsur-unsur : a. bentuk organisasi badan. b. nama badan. c. tempat kedudukan badan. • Contoh model penulisan. ……………(basis kewenangan comparant) …………… ………………………………………..……… sah mewakili perseroan terbatas PT. TIRTA GANGGA, berkedudukan di Semarang (berkantor di Jalan Pemuda nomor 1). ………………… (frasa sebutan pihak) ………………… 17
•
F r as a s e b u t an p i h a k . Maksud utama sebutan pihak adalah untuk menghindari pengulangan nama pihak dalam penulisan akta. Berbagai cara memberikan sebutan kepada pihak, antara lain berdasar : 1. urutan penulisan. 2. kedudukan pihak dalam perjanjian. 3. bentuk organisasi pihak. 4. bentuk bidang usaha pihak. Contoh penulisan : 1. ......................... (identitas pihak) …............................ - Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA; 2. ......................... (identitas pihak) …............................ - Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut : “Universitas”; 18
Tugas kelompok
Membuat narasi komparisi. (kasus sudah disiapkan)
19
F. PRAEMISSE. • Praemisse adalah keterangan atau pernyataan dalam suatu akta tentang substansi transaksi para pihak, yang transaksi mana pengaturannya akan dimuat dalam akta tersebut. • Praemisse mempunyai fungsi mirip konsiderans dalam peraturan perundang-undangan. • Tidak semua akta memakai praemisse, pada umumnya hanya dimuat pada akta-akta yang dipandang rumit.
20
G. ISI AKTA. • Proses penentuan isi akta. Langkah-langkah untuk menentukan isi akta (kontrak). 1. Melakukan identifikasi seluruh fakta, relasi-relasi dan peristiwa-peristiwa dalam kasus. 2. melakukan skematisasi atas kerangka kasus. 3. melakukan kualifikasi yuridis fakta, relasi-relasi dan peristiwa yang terangkum dalam kerangka kasus. 4. melakukan seleksi atas peraturan-peraturan hukum. 5. melakukan analisa dan interpretasi atas ketentuan (-ketentuan) hukum dari peraturan yang terseleksi. 6. melakukan aplikasi ketentuan-ketentuan hukum pada kasus yang ditangani. 7. membuat argumentasi atas ketentuan-ketentuan hukum yang diaplikasikan. 8. merumuskan dan menyusun ketentuan-ketentuan hukum untuk isi akta, dengan memperhatikan struktur dan jenis kaidah hukum. 21
• Formulasi isi akta. • Pembuatan rumusan isi akta merupakan tindakan yang paling menentukan dari pembuatan kontrak, karena pada bagian isi akta itulah dimuat ketentuanketentuan hukum khusus yang dibentuk oleh-dan akan mengikat bagi pembuatnya (pacta sunt servanda). butuh pemahaman yang cukup tentang substansi transaksi para pihak. butuh pemahaman untuk tindakan-tindakan antisipatif atas prakiraan akibat-akibat hukum yang muncul dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. rumusan tentang obyek, hak dan kewajiban para pihak harus dibuat secermat, seakurat dan seteliti mungkin. 22
•
Kategori rumusan dalam isi akta. Ketentuan-ketentuan dalam isi akta perjanjian pada umumnya dapat kategorikan dalam : 1. ketentuan-ketentuan esensial. ketentuan-ketentuan yang lebih mengatur tentang obyek-obyek transaksi (causa); tentang benda dan harga. - jual beli - sewa menyewa tentang bezit dan harga. - tukar menukar tentang benda dan benda. tentang benda dan beaya. - pinjam pakai 2. ketentuan-ketentuan pendukung daya-kerja. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang-dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. 23
• Isi akta dalam formulir perjanjian baku Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan umumnya dibuat dalam bentuk formulir. pada umumnya formulasi isi akta perjanjian baku ditentukan secara sepihak oleh produsen. pada umumnya dalam perjanjian baku, posisi tawar konsumen lebih rendah dari posisi produsen. • Perancang akta perjanjian baku harus selalu memperhatikan prinsip-prisip keadilan (fairness) dan kewajaran (reasonableness). • Penetapan klausul eksonerasi diusahakan jangan sampai dianggap bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan/atau merupakan penyalahgunaan keadaan atau pelanggaran HAM. 24
• Cara menyusun isi akta Untuk akta banyak pihak , cara menyusun isi akta dilakukan seperti layaknya menyusun ketentuan-ketentuan hukum dalam pasal-pasal pada batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan. Acuan : Lampiran UU. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 25
H. PENUTUP AKTA. • Unsur-unsur penutup akta. Ada berbagai model formulasi bagian penutup akta pada akta partai . Dari berbagai model tersebut ada beberapa unsur yang tetap dapat dijumpai dalam setiap model. Unsur-unsur tersebut, yaitu : 1. identitas saksi. 2. meterai. 3. tandatangan comparant dan saksi. Untuk akta di bawah tangan, selain dari keharusan penandatanganan (Pasal 1874 atau Pasal 1874a KUH. Perdata, Pasal 286 R.Bg. S. 1927 : 227), tidak ada pembakuan lain, maka dengan sedikit modifikasi, unsur-unsur pada penutup akta otentik dapat dipakai sebagai acuan. 26
• Modifikasi untuk akta di bawah tangan. Unsur-unsur yang perlu dan dapat dimuat dalam bagian penutup akta di bawah tangan : 1. tempat pembuatan akta (bersifat pilihan). - dimuat bilamana belum dimuat di awal akta. - nama kota atau desa. 2. penanggalan akta (bersifat pilihan). - dimuat bilamana belum dimuat di awal akta. 3. identitas saksi (bersifat alternatif). - bila perlu saksi untuk pembuatan akta. 4. meterai. 5. tandatangan.
27
•
Identitas saksi. Cara penulisan identitas comparant berlaku juga untuk penulisan identitas saksi.
•
Meterai.
Suatu akta/surat yang walaupun telah memenuhi syarat-syarat material dan/atau formal yang ditentukan dalam hukum, tetapi tidak bermeterai, diangap tidak memiliki kekuatan bukti tulisan. Pemakaian kertas meterai, meterai tempel atau mesin teraan meterai, hanya merupakan urusan pelunasan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai (Pasal 1 jo. Pasal 7 ayat 2 UU. No. 13/1985 tentang Bea Meterai dan SK. Menkeu No. 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Pebruari 1986). 28
• Prinsip pemakaian meterai tempel. 1. 2. 3. 4. 5.
meterai tempel dalam keadaan tidak rusak. meterai tempel dilekatkan pada kertas, di tempat mana tandatangan akan dibubuhkan. pembubuhan tandatangan dilakukan dengan menempatkan sebagian tandatangan pada meterai tempel dan sebagian yang lain pada kertas dokumen. atas satu atau beberapa lembar meterai tempel yang dipakai untuk memenuhi besar bea meterai yang terutang, hanya boleh dibubuhi satu tandatangan. meterai tempel dapat dipakai untuk memenuhi kekurangan besar bea meterai yang terutang karena penggunaan kertas meterai (kertas zegel).
29
•
Tandatangan. Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi penjelasan tentang pengertian tandatangan. Beberapa pasal Notaris Reglement (Stb. 1860 : 3) yang memuat tentang syarat penandatanganan akta, memberi petunjuk, bahwa : yang dimaksud tandatangan adalah tandatangan nama. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 6 Mei 1910, memutus, bahwa : persyaratan penandatanganan hanya terpenuhi dengan membubuhkan nama yang dipakai oleh penandatangan, dengan atau tanpa menambahkan nama kecilnya. Kesimpulan : Tandatangan adalah tulisan tentang nama.
30
• Contoh model penutup akta di bawah tangan. Model 1. Pihak Kedua Pihak Pertama ……………………. ……………………….. Saksi – saksi ..…………………… ……………………….. Model 2. Semarang, ………..………… Pihak Kedua Pihak Pertama .…………………….. .……………………….. Saksi – saksi ….…………………… ....…………………….. 31
Model 3. - Demikianlah surat ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas. Pihak Kedua Pihak Pertama …………………….. ..……………………….. Saksi – saksi ..………………….… ..……………………….. Model 4. - Demikianlah surat ini dibuat di …………..…. pada hari dan tanggal tersebut di atas. Pihak Kedua Pihak Pertama …………………….. ………………………….. Saksi – saksi ..……………….…… ………………………….. 32
Model 5. - Demikianlah surat ini dibuat dengan disaksikan oleh : 1. ………………………………………................………... 2. ………………………………………………..…………… pada hari ..………………………………………………….. Salatiga, tanggal ............……….. Pihak Kedua
Pihak Pertama
………………………..
.…………………………..
Saksi – saksi ..………………………
.…………………………..
33
Model 6. - Demikianlah surat ini dibuat di …………………… dengan disaksikan oleh : 1. ……………………………………................………... 2. ……………………………………………..…………… pada hari ……………………………………..………….. Salatiga, tanggal .........……….. Pihak Kedua ……………………....
Pihak Pertama .………………………..
Saksi – saksi ..…………………..…
.....…………………….. 34
Model 7. - Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing--bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama--untuk pihak pertama dan pihak kedua, dengan disaksikan oleh : 1. ………………………………………................………... 2. ………………………………………………..…………… pada hari ..………………………………………………….. Salatiga, tanggal …........……….. Pihak Kedua Pihak Pertama …………………….. ….……………………….. Saksi – saksi ..…………………… .………………………….. 35
Model 8. - Demikianlah surat perjanjian ini dibuat di ……………….. dalam rangkap 2 (dua), masing-masing--bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama--untuk pihak pertama dan pihak kedua dengan disaksikan oleh : 1. …………………………………………................………... 2. ...………………………………………………..…………… pada hari ..…...……………………………………………….. Salatiga, tanggal ...............……….. Pihak Kedua Pihak Pertama ………………………. ………………………….. Saksi – saksi ..…………………….. ………………………….. 36
I. LAMPIRAN AKTA – Isi akta pada dasarnya merupakan sekumpulan dari konkretisasi kaidah hukum yang oleh para pembuatnya disepakati akan diberlakukan dalam pelaksanaan transaksi yang diatur dalam akta tersebut. – Ketentuan atau hal-hal lain yang tidak bersifat pembawa kaidah hukum, seperti gambar, desain dan spesifikasi mesin-mesin atau halhal lain semacam itu, selayaknya tidak dimuat dalam isi akta, tetapi dimuat dalam Lampiran Akta. 37
• Frasa penunjuk. Bilamana akta membutuhkan lampiran, agar ada keterikatan antara lampiran dengan akta (induk), maka perlu dibuatkan frasa penunjuk (baik dalam bagian praemisse, dalam isi akta atau bilamana perlu pada lampiran tersebut, seperti dalam peraturan perundangundangan). Contoh : ............................... sebagaimana termuat dalam Rencana Konstruksi, yang dilampirkan pada-dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akta ini.
38
J. LEGALISASI. • •
•
Suatu akta di bawah tangan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dapat dilegalisir oleh notaris atau pejabat umum lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Sumber : 1. Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUH. Perdata. 2. Ordonansi Stb. 1916 no. 46 jo. 43. 3. Pasal 286 dan Pasal 287 R.Bg. (Stb. 1927 no. 227). Pengertian : Legalisasi adalah suatu pernyataan bertanggal tentang : telah dikenal atau diperkenalnya penandatangan atau pembubuh cap jempol, telah dijelaskan isi akta kepada penandatangan atau pembubuh cap jempol, pembubuhan tandatanganan/cap jempol dilakukan dihadapan pejabat umum. 39
K. PENANDAAN (WAARMERKING). •
• •
•
Akta di bawah tangan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, yang tidak dilegalisir , dapat juga ditandai (gewaarmerk) oleh notaris atau pejabat umum lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Sumber : Pasal 2 (2) Ordonansi Stb. 1916 no. 46 jo. 43. Pengertian : Penandaan (waarmerking) adalah suatu keterangan dari pejabat umum yang berwenang bahwa : akta ditandai (gewaarmerk). tanggal pencatatan akta dalam buku register (daftar) pejabat yang disediakan untuk itu. Penandaan berguna untuk dijadikan bukti mengenai penanggalan akta terhadap pihak ketiga. 40
M. KESIMPULAN • Untuk dapat menyusun komparisi yang baik dan benar, diperlukan penguasaan atas hukum badan pribadi, hukum perkawinan dan hukum persona ficta. • Pemahaman atas seluruh aspek teknis dari substansi transaksi, penguasaan asas dan aturan-aturan hukum perjanjian, serta tingginya daya imajinasi antisipatif akan akibat-akibat hukum dari pelaksanaan transaksi, sangat menentukan nilai dari akta yang dihasilkan. • Prinsip-prinsip penulisan hukum (legal writing) sangat membantu dalam merumuskan ketentuan hukum dalam isi akta untuk meminimalkan potensi sengketa berkaitan dengan masalah interpretasi (penafsiran). • Asas keadilan dan kewajaran sangat perlu diperhatikan dalam pembuatan formulir perjanjian baku. 41
N. REFERENSI Algra, N.E., H.R.W. Gokkel (Edit.), Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae : Belanda - Indonesia, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah (Penterj.), Binacipta, (Bandung), 1983. • Hartono Soerjopratiknjo, Perwakilan Berdasar Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982. • Komar Andasasmita, Notaris II , Sumur Bandung, Bandung, 1982. • Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I : Hukum Keluarga, Etikad Baik, Semarang, (tanpa tahun). • Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Keterampilan Perancangan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. • Normin S. Pakpahan dkk. (Penyunt.), Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997. 42
• • • •
•
Peter Mahmud Marzuki, Paramita Prananingtyas, Ningrum Natasya Sirait (Edit.), Hukum Kontrak di Indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998. Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Persekutuan Perusahaan, Djambatan, Jakarta, 1980. Ranuhandoko, I.P.M., Terminologi Hukum : Inggris – Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Scholten, Paul., Mr. C. Asser, Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda : Bagian Umum, Siti Soemarti Hartono (Penterj.), Sudikno Mertokusumo (Penyunt.), Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, 1993. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996 . __________________________________________________________
•
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia : Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru – van Hoeve (Penyus.), PT. Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, 1992.
43
