1. Ruang Lingkup
Kegiatan tebang habis pada prinsipnya hanya boleh dilaksanakan pada areal hutan Produksi saja. Bagi areal hutan produksi terbatas atau yang berdasarkan inventarisasi/risalah hutan termasuk lapangan tidak baik untuk tebang habis. Pengaturan tebangannya/pengelolaannya sudah diatur dalam pedoman pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (SK Direksi Perum Perhutani No. 2638/Kpts/Dir/1997).
2. Verifikasi Areal Tebangan
Penentuan batas- batas areal larangan penebangan berupa kawasan perlindungan setempat (KPS) dilokasi tebangan oleh Biro Perencanaan sedangkan batas teresan tebangan dilaksanakan oleh KPH. Berdasarkan RTT yang telah disahkan, pada bulan januari tahun berjalan administratur /KKPH menerbitkan Surat Perintah Teres (Lampiran 1), dan dilampiri peta dari petak/anak petak yang akan diteres berskala 1:10.000. Surat Perintah Teres tersebut dibuat rangkap rangkap empat: 1. Lembar kesatu (asli) untuk mandor yang bersangkutan. 2. Lembar kedua untuk KPH/KBKPH. 3. Lembar ketiga untuk wakil admi8nistratur/KSKPH. 4. Lembar keempat untuk arsip Kantor KPH. Berdasarkan Surat Perintah Teres seperti dijelaskan pada angka 1.2 di atas. ASPER/KBKPH Bersama-sama dengan KRPH dan Mandor yang bersangkutan menentukan batas rencana teresan dilapangan. Adapun tanda batas rencana tebangan tersebut berupa tanda 2 (dua) lingkaran merah yang melingkar mengelilingi pohon batas (lampiran 2), sedangkan jarak rencana teresan tersebtu ditentukan pula batas-batas areal antara pohon batas ± 25 meter. Bersamaan dengan menentukan batas rencana tebangan teresan, didalam areal rencana teresan tersebut ditentukan pula batas-batas areal larangan penebangan pohon. Tanda batas areal larangan penebangan pohon berupa lingkaran merah yang melingkar mengelilingi pohon batas (lampiran 3.) dengan jarak antar pohon batas batas larangan ± meter. Pekerjaan menentukan batas teresan dan batas areal larangan penebangan pohon tersebut te rsebut sudah harus selesai bulan Februari tahun berjalan, dan segera dilaporkan pada SPH/Biro Perencanaan harus selesai bulan Maret tahun berjalan sehingga pihak KPH dapat segera melaksanakan Klem dan teres-nya. teres -nya. Hasil pemeriksaan oleh SPH/Biro perencanaan (bewrsama-sama dengan KPH) agar dibuatkan Berita Acara Hasil Pemerikksaannya.
Pembagian blok dipeta dan dilapangan menggunakann batas alam dan garis siku-siku Luas Blok antara 1-3 Ha dengan mempertimbangkan potensi produksi per Ha. Selanjutnya dilakukan rintisan batas blok dengan diberi tanda patok batas atau tanda batas blok di pohon berupa lingakaran hitam mengelilingi pohon (lampiran 3). Kegiatan pembagian blok tersebut dilakukan diluar areal larangan penebangan pohon. Kegiatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut perlu di Verifikasi kegiatan dalam Verifikasi adalah : 2.1. Koleksi Data dan Peta Rencana Tebangan Data yang dikumpulkan berupa data dasar petak tebangan yang berisi nomor petak dan luas, batas tebangan, batas blok tebangan. Disamping itu juga data-data tentang areal perlindungan didalam dan sekitar petak tebangan (LDTI, Situs, KPS, Habitat Satwa penting), jalan sarad tempat pengumpulan. Semua informasi tersebut diatas di tuangakan didalam peta yang disiapkan oleh bagian perencanaan KPH (Peta Rencana Operasioanal Pemanenan). 4.2.2.2 Verifikasi Perencanaan Dibanding Kondisi Lapangan 2.2.1. Data dan informasi pada Peta divalidasi dengan kondisi lapangan 2.2.2. Data yang diverifikasi meliputi tanda batas perlindungan, batas blok, jalan sarad, tempat pengumpulan (sesuai chek list yang disiapkan, seperti pada lampiran 21). 2.2.3. Validasi peta waktunya bersamaan dengan pelaksanaan he klem. 2.2.4. Up Date peta Berdasarkan hasil verifikasi dilakukan perbaikan/up date peta yang Yang kegiatan pemanenan dan ditempel pada barak kerja. 3.
Klem Tebang Habis dan Teresan
3.2. Klem Tebang Habis 4.1.2.
Setiap pohon didalam blok (diluar areal larangan penebangan pohon) yang kelilingnya (di klem) dan diberi nomor. Penomoran pohon diurutkan untuk setiap blok, dimulai dari Arah Barat Laut berputar searah jarum jam dan dilanjutkan ke blok berikutnya (urutan nomor pohon berlaku untuk sat u petak/anak petak). Kemudian diberi tanda pada pohon dan tunggak seperti contoh berikut: 257 425
Keterangan 257 425
: : Nomor pohon : Garis tempat mengukur keliling : Keliling pohon (cm)
Pohon tumbang yang kelilingya diatas 20 cm tetap harus di ukur. 3.2.2
3.2.3 3.2.4 3.2.5
3.2.6
3.2.7
Untuk jenis jenis rimba yg terdapat didalam..........diberi no urut tersendiri dan diberi kode khusus (dikleim sesuai jenis rimba tersebut sesuai petunjuk yang berlaku). Penebangan jenis-jenis rimba tersebut menyesuaikan......... Cara pengukuran keliling dapat dilihat pada lampiran 4. Nomor dan keliling pohon dicatat dalam daftar klem (lampiran 6) dan dibuat daftar Rekapitulasi (lampiran 7). Sedangkan jenis rimba dibuat daftar klem terpisah. Daftar klem yang dikirim ke kantor KPH segera dimasukan kedalam buku Laporan Hasil Cruising (LHC) dan dibuat Rekapitulasinya kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendapatkan Pengesahan. Pekerjaan klem termasuk administrasi dan pemeriksaannya oleh KPH harus sudah selesai bulan juni tahun berjalan.
3.3 Teresan
Kegiatan teresan pada dasarnya adalah kegiatan meneres/mematikan pohon agar diperoleh tegakan yang kering secara alami sehingga dapat meminimalkan kerusakan pada saat ditebang. 3.3.1
3.3.2
3.3.3
Pohon yang diretes adalah mulai keliling 40 cm keatas. Tinggi teresan rata tanah atau serendah mungkin dan permukaan tanah (maksimal 10 cm) dan dalam hal-hal khusus dapat dilakukan kepras banir (lampiran 5) Setelan pekerjaan teresan selesai dibuat Berita Acara Penyelesaian Teresan (lampiran 8) rangkap 5, dengan ketentuan a. Lembar kesatu (asli) untuk kantor KPH (arsip) b. Lembar lainnya untuk Wakil Administrasi ASPER / BKPH, KRPH dan Mandor yang akan menebang dipetak/anak petak tersebut. Berita Acara Penyelesaian Teresan dikirim kekantor KPH dengan dilampiri a. Daftar Klem dan Rekapitulasi Daftar Klem. b. Gambar petak/anak petak yang diteres dengan skala ....... lengkap dengan batas tebangan, nomor dan batas blok, rencana lokasi ..... serta sarad, jalan sogok, batas areal lapangan penebangan pohon dan sebagainya.
3.3.4
Pekerjaan teres termasuk administrasi dan pemeriksaannya oleh KPH harus sudah selesai bulan juli tahun berjalan.
Kegiatan Tebangan 4.1. Persiapan Tebangan
4.1.1. Berdasarkan RTT yang telah disahkan oleh kapala Unit, Administratur/KKPH pada bulan september sebelum tahun berjalan menerbitkan Surat Perintah Tebang Habis (lampiran 9) dengan dilampiri gambar peta dari petak/anak petak/blok kepada ASPER/KBKPH. 4.1.2. Persiapan lapangan 4.1.2.1. Perbaikan ringan jalan mobil termasuk perbaikan jalan desa atau milik pihak ketiga termasuk menaksir blok dan volume yang perlu disarad dengan menggunakan sistem atau alat mekanis 4.1.2.2. Pembuatan jalan sogok, jalan sarad dan perbaikan jalan desa atau milik pihak ketiga, termasuk menaksir blik dan volume yang perlu disarad dengan menggunakan sistem atau alat mekanis 4.1.2.3. Ulangan babat batas keliling dan batas blok. 4.1.2.4. Pembuatan babagan dan pembabatan/pembersihan lapangan tempat pengumpulan kayu (TP). Bentuk dan ukuran babagan lampiran 10. 4.1.2.5.Pemeriksaan ulang (Her Klem) terhadap pohon pohon dalam petak/anak petak yang akan di tebang antara lain : a. Pemeriksaan dan bagi pohon yang letterannya sudah tidak jelas dilakukan penulisan ulang nomor dan keliling pohon. b. Untuk pohon yang terlewat (belum di klem) supaya diukur dan diberi nomor urut , dengan cara menggunakan nomor pohon yang terdekat ditambah dengan kode huruf a, b, c, dan seterusnya. Pemeriksaan tersebut berdasarkan daftar klem dan jika ada pohon yang hilang karena pencurian atau bencana alam, supaya dilengkapi dengan laporan huruf A dan ditulis pada daftar klem dan buku taksasi (DK. 316). 4.1.2.6. Sensus terhadap pohon penghasil H dan Vi serta menaksir produksi H dan Vi
4.1.3. Persiapan Tenaga Kerja, Peralatan, Sarana Prasarana Kerja dan Regu Kerja Tebangan. 4.1.3.1. Mempersiapkan tenaga kerja (Blandong, Penyarad) termasuk kegiatan penyuluhan/pemberitahuan kepada masyarakat setempat bekerjasama dengan kepala desa atau pemimpin informalnya. 4.1.3.2. Mempersiapkan alat-alat kerja antara lain gergaji potong, gergaji rantai, (chain saw). Gergaji busur (frame dan blade), kikir, tempat gergaji, alat giwaran, rantai sarad, meteran, phi band, kawat, penyogok, cat, ter, batu asah, tirfor, cangkul,ganco dan parang. 4.1.3.3. Mempersiapkan perlengkapan babagan antara lain meja, kursi, almari, buku, P3K, kalender, lampu kapal dengan minyak tanah, gentong air minum, papan peringatan/larangan,papan kemajuan pekerjaan dan kandang sapi. 4.1.3.4. Mempersiapkan kebutuhan administrasi tebangan, buku pembantu (penerimaan harian), papan tempel sebagai papan pelengkap, buku klapper, buku klem tarif upah, blangko-blangko modek DK. 4.1.3.5. Penetapan regu kerja tebangan dalam pengendalian tanaman sesuai dengan jumlah petak, luas, dan volume tebangan. 4.1.3.6. Perlengkapan administrasi Didalam babagan tebangan dilengkapi dengan 1. Papan tempel lengkap dengan a. Surat Perintah Tebang b. Gambar Peta Tebangan c. Buku-buku pembantu (penerimaan) Pengangkutan dan persediaan d. Rekapitulasi Kemajuan Tebangan e. Kalender f. Buku Inventaris g. Pedoman, Petunjuk kerja atau instruksi h. Buku tamu dan instruksi harian i. Tarif upah 2. Alat tulis menulis 3. Tabel isi 4. Buku klapper 5. Buku klem 6. Blangko-blangko model DK
4.1.3.7. Persiapan alat keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerja antara lain Helm, pengaman masker, sarung tangan, sepatu. 4.1.3.8. Pelatihan tebangan dan K3 Tujuan untuk menyegarkan kembali penebangan dilapangan meliputi teknik penebangan dan materi SMK3 4.1.4. Berdasarkan acara persiapan tebang habis. Setelah pekerjaan persiapan tebangan selesai, segera dibuatkan berita Acara Persiapan Tebang Habis Jati (Lampiran 13.) rangkap 5 dengan ketentuan : a. Lembar kesatu (asli) untuk kantor KPH b. Lembar lainnya untuk arsip Wakil Administratur/KSKPH. Asper/BKPH, KRPH dan Mandor tebang. 4.1.5. Pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka 1.2 s/d 1.4 harus sudah selesai paling lambat bulan deserber sebelum tahun pelaksanaan tebangan sehingga penebangan dapat dilaksanakan mulai bulan januari tahun berjalan. Disamping itu dalam bulan desember tersebut agar dibuat Rencana Operasional (RO) tebangannya/ logging plan yang berisi : Zonasi lingkungan (sempadan sungai, tempat khusus), rencana jalan, letak Tpn, pola sarad, dan peta rencana operasional tebangan. 4.1.6. Dalam rangka untuk kepentingan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian, serta penilaian yang obyektif, paling lambat bulan Desember T-1 atau sebelum pelaksanaan tebangan untuk setiap petak/anak petak tebangan perlu dibuat suatu patokan/standar produksinya bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan cutting test yaitu : a. Menebang/memproduksi dari sejumlah pohon tertentu (termasuk pohon H dan Vi) dimana pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah pohon yang kelilingnya sama atau mendekati kelas keliling rata-rata petak tersebut. Dan pohon-pohon yang ditebang tersebut dipilih secara acak oleh Tim Cutting Test dari daftar klemnya, dari 3 blok atau lebih dengan intensitas sampling setiap blok sebesar 2,5 %. b. Dalam pelaksanaan tebang/produksinya dilakukan oleh suatu Tim yang terdiri dari Kasi PSDH, Wakil Administratur/KSKPH dan Penguji Kayu yang selanjutnya dibuat Berita Acaranya.
Patokan/standar produksi tersebut, disamping memakai satuan M3 dan Sm, juga dihitung dalam satuan % sehingga merupakan sasaran produksi yang harus dicapai/didekati dalam realisasi pelaksanaannya nanti yang meliputi volume, koposisi sortimen dan nilai (RP), status, panjang H AIII, mutu dan harga rata-rata sortimen setiap pohon. 4.2.
Teknik Tebangan
4.2.1.
Berdasarkan pengesahan RTT Tebangan dan Pengesahan Rekapitulasi LHC oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Adminitratur mengeluarkan Surat Perintah Tebangan Habis (Lampiran 14) rangkap lima dengan ketentuan : a. Lembar kesatu (asli) untuk mandor tebang yang bersangkutan. b. Lembar kedua untuk ASPER/KBKPH. c. Lembar ketiga untuk KRPH. d. Lembar keempat untuk wakil administratur/KSKPH. e. Lembar lainnya untuk arsip kantor KPH. Surat Perintah Tebang Habis dilampiri gambar Peta Tebangan skala 1:10.000 dengan dicantumkan : a. Batas-batas tebangan. b. Batas-batas blok tebangan. c. Batas-batas areal larangan penebangan pohon/KPS (jika ada) d. Lokasi situs (jika ada). e. Habitat satwa penting (jika ada). f. Tempat penumpukan tiap blok. g. Jalan sarad atau jalan pikul dan jaraknya masingmasing blok. h. Jarak angkut ke TPK/TPN.
4.2.2.
Tebangan dimulai dari blok yang karena keadaannya dapat didahulukan, penebangannya dengan ketentuan : 4.2.2.1. Prinsip tebangan adalah pohon per pohon artinya setiap pohon harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menebang pohon berikutnya. 4.2.2.2. Setiap blok harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum blok. Pindah ke blok berikutnya harus dengan persetujuan tertulis dan ASPER/KBKPH yang bersangkutan. (Lampiran 15).
4.2.3.
Kayu yang berdiameter kecil penebangannya didahulukan Mandor tebang menunjuk pohon yang akan ditebang. Pada radius 50 meter tidak boleh ada orang lain ditempat tersebut kecuali blandong dan petugas tebangan yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Pada saatnya pohon akan roboh, petugas tebangan (mandor tebang) memberi aba-aba (dengan teriakan /peluit) sehingga orang-orang yang berada disekitar pohon dapat mendengar, hal tersebut untuk mengantisipasi/ menghindar terjadinya kecelakaan. 4.2.4. Sebelum pohon ditebang harus ditentukan arah rebahnya dengan mempertimbangkan kerusakan (pecah banting) seminimal mungkin. 4.2.5. Di buat alat takik rebah serendah mungkin dengan gergaji, selanjutnya dibuat alat takik rebah maksimal 5 cm dibuat sejajar. 4.2.6. Dibuat takik balas dengan ketinggian sama dengan atap takik roboh demi keamanan diwajibkan menggunakan baji sebagai alat bantu (lampiran 16). 4.2.7. Untuk penebangan pohon yang miring pada tanah datar atau tanah miring, arah rebahnya tidak harus mengikuti arah kemungkinan pohon keterangan lebih lanjut periksa (lampiran 17). 4.2.8. Untuk menebang dapat dilaksanakan dengan teknik takik roboh atau dengan teknik T3R. Kegiatan penebangan pohon dan pemotongan batang menggunakan gergaji potong yang panjangnya disesuaikan dengan garis tengah pohon, sedangkan untuk daerah yang sulit untuk tenaga kerja blandong, dapat digunakan gergaji mesin. 4.2. Pembagian batang Pelaksanaan pembagian batang ( Bucking ) adalah sebagai berikut : 4.3.1. prinsip pembagian batang adalah menghimput cacat-cacat di satu potongan batang kayu sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh nilai kayu yang setinggi-tingginya. 4.3.2. manajemen batang per batang adalah urutan pelaksanaan pemotongan dimulai dari pangkal ke ujung dengan tetap memperhatikan ujung kayu pertukangan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan potongan berikutnya bila dijumpai cacat pada permukaan bontos setelah dipotong (tidak tampak dari luar ataupun pada saat pembagian batang. 4.3.3. pohon yang sudah ditebang, dilanjutkan pembagian batang kedalam beberapa potongan mulai dari pangkal pohon keujung menurut pedoman pembagian batang yang berlaku. Tiap batas pembagian batang diberi tanda dengan teer dengan tiga garis. Garis ditengah merupakan tempat menggergaji jarak antar garis 2 cm. Pada tiap batang kayu harus ditulis nomor pohon, nomor batang, panjang dan diameternya. Foto :
Gambar 1. Pembagian batang.
keterangan : 300 = nomor pohon 2 = nomor urut potongan kayu 270 = panjang potongan kayu 33 = diameter ujung potongan batang
4.3.4. Sebelum pelaksanaan pembagian batang : a. Pertama-tama adalah pemangkasan cabang-cabang yang rata dengan batangnya. b. Batasi bagian batang yang masuk sortimen A III (ᴓ ≥ 30 cm ) batas antara ᴓ 22 cm dengan 19 cm, batas ᴓ 10 cm dan batas ᴓ 4/7 cm. c. Dilihat kemungkinan kandungan Vi-nya atau H-nya. d. Urutkan berikutnya sesuai Bucking Police 4.3.5. Hasil pembagian batang (sebelum dipotong) dibukukan dalam buku taksasi (DK 316) pada kolom ukuran kasar. 4.3.6. Pemotongan dilakukan sesuai dengan ter pada garis ditengah (dipotong benar benar siku). Kemudian diukur diameter ujung terkecil tiap batang. 4.3.7. Penomoran potongan batang dimulai dari potongan pangkal batang berturut turut sampai cabang terkecil. 4.3.8. Kayu-kayu yang telah dipotong dicatat dalam buku taksasi (DK316) pada kolom pendapatan dan untuk kayu bernomor diberi nomor penerimaan. 4.4. Penandaan 4.4.1. Penandaan pada tonggak Penandaan pada tonggak dengan menggunakan teer atau alat lain seperti Palu tok atau slag hammer dengan identitas jelas meliputi : a. Nomer urut tebang b. Nomor pohon yang ditebang c. Tanggal penebangan d. Nama dan alat penebang e. Parat mandor tebang Gambar. Keterangan: 405 nomor urut batang 511 nomor pohon 6-6-08 tanggal penebangan Narto nama penebang Salem alamat penebang P paraf mandor tebang 511 tulisan pada pangkal 146 pohon pada waktu klem Gambar. Tonggak 4.4.2. Penandaan pada kayu Pada bontos bawah dari batang-batang tersebut diberi tanda sebagai berikut : Gambar.
Gambar. Pemberian tanda pada bontos bawah (nomor pohon, nomor batang )
a.
Untuk kayu bernomer Pada permukaan bontos atas dibagi menjadi dua (dua) bagian, dipisahkan oleh garis tegak dengan terr, menjadi bagian kiri (A) dn bagian kanan (B). Bagian (A) diperuntukkan bagi pemberian tanda dihutan sedang bagian B tanda di TPK. Apabila kayu tersebut diperkirakan menjadi penghara insdustri pada bagian (A) ditulis tanda H atau ditulis tanda VI apabila diperkirakan akan menjadi H atau veneer (H hitam dan Vi hitam). Pada bagian (A) diberi tanda-tanda sebagai berikut : b. Untuk kayu tidak bernomer. 4.5. administrasi/penatausahaan hasil hutan 4.5.1. Blangko-blangko Model DK DK 301 : Daftar Penerimaan Kayu Bernomer DK 302 : Daftar Penerimaan Kayu tidak bernomer dan hasil hutan lainnya DK 303 : Daftar penghelaan kayu DK 303a : Daftar gabungan penghelaan hasil hutan DK 304 : Daftar pengangkutan biasa kayu bernomer K 304a : Daftar pengangkutan antara DK 304b : Daftar pengangkutan biasa kayu tak bernomer dari hasil hutan lainnya. DK 305a : Daftar gabungan pengangkutan biasa DK 305b : Daftar gabungan pengangkutan antara DK 306 : Daftar pembetulan DK 307 : Pertelaan dari persediaan ditempat pengumpulan DK 311 : Daftar perubahan B DK 316 : Buku Taksasi DK 326 : Daftar persediaan kayu bernomer didalam hutan DK 327 : Daftar persediaan kayu bernomer ditempat pengumpulan DK 328 : Daftar persediaan kayu tak bernomer ditempat pengumpulan
4.5.2. Pengisi Buku Taksasi (DK 316) a. Sebelum buku Taksasi diberikan atau dikirim kepada ASPER/KBKPH terlebih dahulu KTKU mengisi nomer urut keliling dan volume (dasar klem). Nomer urut diisikan pada kolom 4 dibawah keliling pohon. b. Pohon-pohon calon Hara hasil inventarisasi ditulis dengan huruf .... warna merah di bawah keliling dan volume pohon (pada kolom 4) c. Setelah pohon ditebang/rebah pengisian buku taksasi adalah sebagai berikut. Tanggal penebangan pada kolom satu Nama dan alamat penebang pada kolom data Nomor urut penebangan pohon ditulis pada kolom tiga di bawah nomor urut pohon.
d. Rencana pembagian batang ditulis pada kolom ukuran kasar (taksiran) yaitu: Kolom lima diisi nomor urut potongan kayu Kolom enam diisi ukuran panjang Kolom tujuh diisi ukuran garis tengah (diameter) Kolom delapan diisi jenis atau golongan sortimen kayu (AI,AII,AII atau kayu bakar) e. Pada kolom pendapatan diisi setelah pembagian batang dilaksanakan yaitu : Kolom sembilan diisi jenis atau golongan sortimen potongan kayu yang bersangkutan (AI,AII,AIII atau kayu bakar). Dan bila diperoleh sortimen AIII klasifikasi penghara H atau Vi, agar ditulis AIII H dan AIII Vi Kolom sepuluh, sebelas, dan dua belas dan tiga belas masingmasingdata ukuran panjang, lebar dan tebal (diameter) serta volume potongan kayu Kolom empat belas diisi tanggal penerimaan kayu Kolom lima belas diisi nomor penerimaan potongan kayu f. Pada setiap pohonnya direkapitulasi realisasi produksi AI, AII, AIII, AIII H, AIII Vi dan KBP (satuan M), kayu bakar (Satuan Sm) serta dipersentase (%) terhadap targetnya. Format buku taksasi DK 316 seperti pada lampiran18.
Angkutan 5.1. Penyaradan. 5.1.1. Sebelum tebangan dimulai jarak sarad dari tiap-tiap blok ke tempat pengumpulan (TP) ditentukan sesuai dengan kondisi lapangan. Pada blok-blok tertentu disiapkan juga penyaradan sistim atau alat mekanis. 5.1.2. Penyaradan mengikuti pola sarad. 5.1.3. Pembuatan sudetan pada bekas jalan sarad. 5.1.4. Kayu bundar tak bernomor ( AI dan AII) diterima di TP ditambah upah pikul atau sarad sesuai dengan jarak minimal 2 Hm. 5.1.5. Kayu bundar bernomor (A III) diterima ditinggak. 5.1.6. Pada lapangan yang karena topografinya datar, dimana dimungkinkan alat angkut (truck) masuk bidang tebangan, maka pengaturan atau mendekatkan kayu untuk jarak 0 2 Hm tetap diperhitungkan biaya sarad 2 Hm (tanpa diberi pembuatan jalan sogokan).
5.2. Angkutan 5.2.1. Pengangkutan dari TP ketempat penimbunan kayu (TPK) harus diusahakan secara tertip (menggunakan model DK 304). 5.2.2. Pengangkutan kayu veneer (Vi) dan penghara (H) dari TP ke TPK agar diprioritaskan sehingga tidak terjadi penurunan mutu kayunya. 5.3. Sisa Persediaan Sisa persediaan dalam hutan/TP, pada akhir tebangan harus nihil. 5.4. Tata waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Tebang Habis Hutan Jati (Lampiran 20). SMK3 6.1. SMK3 Didalam pelaksanaan tebangan secara aktif dilaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja hutan dengan mengendalikan bahaya dan potensi bahasa, pada daerah penebangan, penyaradan, angkutan, penggunaan alat tebang dan pemakaian kelengkapan alat pelindung diri (APD) dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif. Agar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan terjamin perlu dibentuk tim inspeksi K3 yang bertugas melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap penerapan SMK3. Pelaksaan SMK3 mengacu kepada pedoman dan manual SMK3. 6.2. Pengamanan Tegakan Pembinaan keamanan sejak tegakan diteres sampai dengan pelaksaan tebangan perlu diusahakan melalui usaha-usaha antara lain : Mengganggu kelancaran tebangan. 1. Teresan Petak – petak teresan yang di pandang rawan keamanan perlu diadakan usaha-usaha pengamanan. 1.1. Pengadaan babagan keamanan dan petugas penjaga 1.2. Pemanfaatan lahan dibawah teresan dengan ........... ...................................................... Meningkatkan kesejahteraan petani hutan......................................serta dalam pengaman tegakannya pemanfaatan...............supaya diatur dan dituangkan dalam surat................................pada saat tebangan dilaksanakan .................................................................. 2. Tebangan Penempatan babagan dengan memperhatikan ............................. keamanan.
7. Kegiatan pasca pemanenan 7.1. Pemeriksaan Areal Bekas Tebangan 7.1.1. Pemeriksaan bekas tebangan dan jalan sarad Pemeriksaan bekas tebangan oleh mandor tebang dan.................... untuk memastikan tidak ada pohon yang ditebang diluar batas tebangan. Sedangkan pemeriksaan jalan sarad untuk mengidentifikasi ................. kerusakan karena penyaradan dengan tenaga sapi/kerbau biasanya menyebabkan terkelupasnya lapisan tanah atas. 7.1.2. Identifikasi terhadap kondisi tumbuhan bawah dan habitat satwa yang ada dilokasi tebangan, jalan sarad dan Tp. 7.1.3. Pengecekan terhadap limbah B3 akibat penggunaan oli dengan..... pemeriksaan pada lampiran 22. 7.2. Berita Acara Penyelesaian Tebangan Berita Acara Penyelesaian Tebang Habis (lampiran 19) dibuat pada saat tebangan sudai selesai. Pengertian selesai tebangan dalam arti semua pohon yang diklem. (jadi maupun rimba) telah selesai dibikin kayu perkakas dan kayu bakarnya dan tertib administrasi tebangan/hasil hutannya sampai dengan angkutan, persediaan, nihil. Berita Acara dibuat rangkap 6 (enam) dengan ketentuan : a. Lembar kesatu (asli) untuk kantor KPH. b. Lembar lainnya untuk arsip kepala seksi perencanaan hutan Administratur/KSKPH, ASPER / KBKPH, KRPH dan Mandor tebang yang bersangkutan. 8. Monitoring dan Evaluasi
8.1. Monitoring dilakukan terhadap kegiatan penebangan dan ............ penebangan kayu 8.2. Evaluasi kondisi areal bekas tebangan. 8.3. Monitoring terhadap keselamatan kerja ( penggunaan APD, kecelakaan kerja dll).
selesai
