referensi buat sidang latihan LKMM TDDeskripsi lengkap
Full description
LATIHANDeskripsi lengkap
forrmFull description
tata tertibFull description
Operasional Ambulance ( Tata Tertib )
TATIB KANTINFull description
Deskripsi lengkap
Tata Tertib MessFull description
LATIHAN
28331703 Buku Tata TertibDeskripsi lengkap
tata tertib panitia ospekDeskripsi lengkap
tata tertibDeskripsi lengkap
tata tertib pengawas USBNFull description
TATA TERTIBDeskripsi lengkap
zsdfghjkl
Tata Tertib harus disosialisasikan ke pasien dan keluarganya karena itu termasuk HAK PASIEN yang harus diketahui.
TATA TERTIB SIDANG ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STKIP SILIWANGI BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I
Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung yang selanjutnya selanjutnya disebut SIWA DPM STKIP Siliwangi Bandung Bandung adalah salah satu musyawarah tertinggi organisasi kemahasiswaan STKIP Siliwangi Bandung.
BAB II Aturan Persidangan
Bagian Kesatu Pesetra Pasal 2
Peserta Penuh 1. Hak peserta penuh :
a. Hak bicara, adalah untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan kepada pemimpin baik secara lisan maupun tulisan. b. Hak suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilang keputusan. c. Hak memilih, adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. d. Hak dipilih, adalah hak untuk dipilih dalam proses pemiliha. 2. Kewajiban peserta penuh : a. Mentaati tata tertib persidangan. b. Menjaga ketenangan/ harmonisasi persidangan.
Peserta Peninjau 1. Hak peninjau : Hak bicara, adalah untuk bertanya, mangajukan usulan kepada pemimpin baik secara lisan maupun tulisan. 2. Kewajiban peninjau : a. Mentaati tata tertib persidangan. b. Menjaga ketenangan/harmonisasi persodangan
Bagian Kedua Etika dan Aturan Persidangan Pasal 3
1. Disiplin. 2. Berbicara setelah adanya izin dari pimpinan sidang. 3. Interupsi/celaan/pemotongan
pembicaraan
dilakukan
dengan
mengikuti aturan. 4. Saling menghormati dan menghargai antara peserta sidang. 5. Tidak
menyinggung
permasalahan
Agama/Ras/Suku
perdebatan). 6. Kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam persidangan.
(dalam
Bagian Ketiga Skorsing/pemberhentian acara waktu persidangan Pasal 4
1. Sudah memasuki waktu istirahat yang sudah ditentukan. 2. Digunakan untuk lobi atau komunikasi non formal diluar persidangan. 3. Untuk menghadapi keadaan darurat (chaos ) 4. Refreshing (ketika menghadapi situasi yang benar-benar dianggap buntu dalam persidangan).
BAB III KUORUM dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu Kuorum Pasal 5
Persidangan dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 dari peserta yang hadir.
Bagian Kedua Pengambilan Keputusan Pasal 6
1. Setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil, keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak (½+1) dari peserta yang hadir dipersidangan. 2. Bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara
seimbang,
maka
pemungutan suara ulang.
dilakukan
lobbying
sebelum
dilakukan
3. Apabila dalam ayat 2 diperoleh suara yang sama setelah dilakukan lobbying, maka voting diulang sekali lagi dan apabila masih sama, keputusan terakhir diserahkan pada pimpinan sidang.
BAB IV INTERUPSI
Pasal 7
Interupsi ialah suatu bentuk selaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut.
Macam-macam interupsi : 1. Intrupsi point of information, bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. 2. Intrupsi point of order, bentuk interupsi yang dilalukan untuk menyarankan saran, pendapat, atau sebutan lain untuk itu yang berkaitan dengan jalannya persidangan. 3. Intrupsi point of clarification, bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi
tentang
pernyataan
sidang
agar
tidak
terjadi
salah
penangkapan ketika memberikan tanggapan atau sebuah penegasan terhadap suatu pernyataan. 4. Intrupsi point of personal privilege, bentuk interupsi yang disampaikan bila ada kepentingan sangat mendesak.
Pelaksanaan Interupsi Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, dan berbicara setelah mendapat ijin dari pemimpin sidang.
BAB V MAKSUD dan TUJUAN Pasal 8
Sidang istimewa ini mempunyai maksud dan tujuan: 1. Menetapkan agenda sidang istimewa. 2. Menetapkan tata tertib sidang istimewa. 3. Menetapkan presidium sidang.
BAB VI PERSIDANGAN
Bagian Kesatu Jenis Sidang Pasal 9
Persidangan terdiri dari: 1. Sidang Pleno a. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang. b. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan sidang. c. Sidang pleno I dipimpin oleh steering commite d. Sidang pleno II, III, dan seterusnya dipimpin oleh pemimpin sidang berikutnya.
2. Sidang Paripurna. a. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta sidang. b. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang bersifat final. c. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang.
Bagian Kedua Pimpinan Sidang Pasal 10
1. Pimpinan sidang terdiri dari; a. Steering Commite b. Presidium 2. Steering Commite sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 1 Hurup (a) adalah pemimpin sidang yang memimpin jalannya persidangan sampai terpilihnya presidium sidang. 3. Presidium sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 1 Hurup (b) adalah pemimpin sidang yang memimpin jalannya persidangan dari mulai terpilihnya menjadi presidium sampai dengan selesainya persidangan yang dilaksanakan. 4. Pimpinan sidang terdiri dari 3 (tiga) orang pimpinan sidang yang terpilih dan ditentukan secara musyawarah. 5. Pimpinan sidang hanya dapat dipilih dari peserta sidang.
BAB VII PENUTUP
PASAL 11
Tata tertib ini merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan dengan memperhatikan aturan umum dan nilai-nilai organisasi kemahasiswaan STKIP Siliwangi Bandung.
