LAPORAN TUGAS AKHIR
TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN BER-NPWP SEKSI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP
AJAR PARAMA ADHI 103060016554/830602215
PROGRAM ON THE JOB TRAINING PEGAWAI TRAINING PEGAWAI BARU/CPNS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2015
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN AKHIR OJT
Pada hari ini, Kamis, 12 Maret 2015 Mengesahkan,
……………………………………………. TRI BUNIWATI, S.E., M.M. NIP 196906261995032001 Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Cilacap
Menilai,
Nilai (1-100) LAPORAN TUGAS AKHIR PRESENTASI WORKSHOP
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN AKHIR OJT ........... ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................. 1 1. Kondisi Ideal ........................................................................... 1 2. Kondisi Saat Ini ....................................................................... 2 B. Sasaran ........................................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN A. Permasalahan .............................................................................. 3 B. Analisis Penyebab Timbulnya Permasalahan ............................. 3 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 4 B. Saran ........................................................................................... 4
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi tercapainya target penerimaan yang ditetapkan setiap tahunnya. Besarnya target yang harus dicapai mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja keras dengan berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan melalui penggalian Wajib Pajak (WP) baru sebanyak mungkin, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penggalian Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara menerbitkan surat himbauan ber-NPWP sehingga para subjek pajak yang sudah memenuhi syarat namun diketahui belum memiliki NPWP, diminta agar segera mendaftarkan diri.
1. Kondisi Ideal Kondisi yang diharapkan adalah prosedur kerja dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang digunakan yaitu SOP Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP yaitu sebagai berikut: 1. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan berdasarkan dokumen masuk yang telah didisposisi Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Nota Dinas dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, data pihak ke tiga, laporan hasil penelitian pendahuluan, dan/atau alat keterangan, menyusun dan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk mencetak konsep Surat Himbauan NPWP. 2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mencetak konsep Surat Himbauan ber-NPWP dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf Surat Himbauan ber-NPWP serta meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menyetujui, dan menandatangani Surat Himbauan ber-NPWP. 5. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyiapkan pengiriman Surat Himbauan yang telah ditandatangani dan menatausahakan arsipnya. 6. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. 7. Proses selesai Jangka waktu penyelesaian prosedur ini adalah 3 hari kerja. Sedangkan jangka waktu subjek pajak merespon surat tersebut adalah 14 hari.
2. Kondisi Saat Ini Prosedur kerja yang dilaksanakan Seksi Ekstensifikasai Perpajakan KPP Pratama Cilacap pada dasarnya sudah sesuai dengan SOP. Data yang digunakan untuk membuat surat himbauan ini bersumber dari alat keterangan (alket) t ransaksi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berasal dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dari alket tersebut dicari subjek pajak yang melakukan transaksi lebih dari 60 juta rupiah kemudian ditindak lanjuti untuk diterbitkan surat himbauan ber-NPWP. Selain dari alket, data bisa didapat dari pengamatan lapangan dan penyisiran langsung tempat-tempat usaha yang berada di wilayah KPP Pratama Cilacap, data-data ini bisa didapat dari Seksi Waskon dan Fungsional.
B. Sasaran Sasaran dalam penulisan laporan ini adalah untuk lebih memahami tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP serta bagaimana pelaksanaanya pada dunia nyata, selain itu juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan bagaimana cara mengatasinya. Diharapkan kedepannya prosedur tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Permasalahan Permasalahan yang dapat kami temukan dalam prosedur penerbitan Surat himbauan ber-NPWP antara lain: 1. Kesulitan mendapatkan data yang valid sebagai dasar penerbitan surat himbauan. 2. Banyak wajib pajak yang ternyata sudah memiliki NPWP 3. Rendahnya respon dari wajib pajak terhadap surat himbauan yang mereka terima. 4. Alamat yang tidak lengkap atau salah sehingga sering kali surat himbauan kembali pos.
B. Analisis Penyebab Timbulnya Permasalahan Utama Data yang valid dan akurat sangat diperlukan untuk kelancaran proses penerbitan surat himbauan ber-NPWP. Dalam prakteknya, banyak data yang berasal dari alket maupun dari sumber lainnya memiliki nama yang tidak jelas dan alamat yang tidak lengkap, meskipun data alamat subjek pajak yang ada di dalam alket sudah lengkap, namun sering kali surat himbauan tetap kembali pos, hal ini bisa disebabkan karena validitas data yang ada pada alket tidak bisa diuji terlebih dahulu. Berdasarkan tanya jawab dengan salah satu pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Cilacap, banyak wajib pajak yang diberi himbauan ternyata sudah memiliki NPWP, hal ini disebabkan karena data yang diberikan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi masih belum diolah lebih lanjut. Rendahnya kesadaran dan kemauan dalam kewajiban perpajakan juga mengakibatkan surat himbauan tidak direspon, karena setiap individu pasti berusaha menghindari pajak, apalagi dengan adanya kasus korupsi di DJP yang menyebabkan pandangan masyarakat terhadap instansi ini menjadi negatif. Selain penyebab yang sudah dijelaskan di atas, Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Cilacap juga mengalami kekurangan pegawai yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas lapangan.
3
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP merupakan salah satu proses penggalian pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat himbauan ini dikirimkan kepada subjek pajak yang berdasarkan data yang diperoleh telah memenuhi syarat objektif dan subjektif namun diketahui belum memiliki NPWP, sehingga mereka bisa segera mendapatkan NPWP dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam pelaksanaanya, banyak terjadi hambatan seperti sulitnya m endapatkan data yang valid sebagai dasar penerbitan surat himbauan sehingga sering kali surat himbauan tidak sampai pada alamat yang dituju, masalah juga bisa timbul dari subjek pajak itu sendiri dikarenakan rendahnya respon dari mereka terhadap surat himbauan.
B. Saran Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. Menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan pihak ketiga seperti BPS, Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penerbitan surat himbauan ber-NPWP serta bisa juga untuk keperluan lainnya demi meningkatkan penerimaan pajak. 2. Memeriksa forum atau toko jual beli online terhadap subjek pajak yang melakukan transaksi besar, seperti penjualan atau pembelian mobil, tanah, rumah, dan barang mahal lainnya. 3. Perlunya tindak lanjut terhadap surat himbauan ber-NPWP yang tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 4. Sosialisasi tentang manfaat pajak bagi masyarakat, contohnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya, agar masyarakat tergerak untuk membayar pajak demi kesejahteraan bersama. Sosialisasi ini bisa melalui media cetak seperti poster, spanduk, baliho, dan media lain seperti radio, televisi, atau secara langsung berupa event yang bisa menarik perhatian masyarakat. 4
5. Sebaiknya PPAT diminta untuk menyerahkan softcopy data transaksi agar bisa lebih mudah diolah, dengan adanya softcopy data, pekerjaan untuk menyaring wajib pajak yang hendak dihimbau akan lebih mudah dan cepat. 6. Memberdayakan anak magang dan PKL untuk membantu pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga.
5
