PROSEDUR PENGAJUAN IJIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN (PAUD) 1. Lembaga Lembaga Penyelengg Penyelenggra ra PAUD PAUD mengaj mengajukan ukan ijin ke Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah Kabupat Kabupaten/ en/Kot Kotaa cq. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota atau Dinas Perijinan. Setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Untu Untuk k itu itu lang langka kah-l h-lan angka gkah h yang yang perlu perlu dila dilakuk kukan an oleh oleh penye penyele lengg nggar araa PAUD PAUD adal adalah ah : a. Penyel Penyelengg enggra ra mengis mengisii Borang Borang/Fo /Formu rmulir lir dan melengk melengkapi api Pengaju Pengajuan an Ijin Ijin Pendir Pendirian ian Taman Penitipan anak/kelompok bermain (Form PAUD 1-01 sampai Form PAUD 1 -06)borang disediakan oleh penilik Dikmas/TLD Dikmas Di Kec amatan b. Penyelenggra harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari kelurahan/Desa setempat (Form PAUD 1 -07) c. Penyelenggara PAUD harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari cabang Dinas Pendidi Pendidikan kan kecama kecamatan tan melalu melaluii Penilik Penilik Dikmas Dikmas/TL /TLD D di Kecama Kecamatan tan terseb tersebut ut (FORM (FORM PAUD 1-08) d. Penyelenggara mengajukan Borang yang terisi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui melalui Sub Dinas Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Kabupaten /Kota. /Kota. Penyelenggar Penyelenggaraa menerima menerima tanda terima borang pendaftaran (Form PAUD 1 – 09) e. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten/kota. Dinas Pendidikan langsung memproses pengajuan ijin tersebut f. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Dinas Perijijanan Kabupaten/Kota
Penyelenggara harus melampirkan hal-hal berikut dalam pengajuan pendirian PAUD 1. Copy akte PKBM/Yayasan oleh notaris 2. Identitas PKBM dan Lembaga Pendidikan (From PADU-02) 3. Daftar tenaga Pendidik dan Kualifikasinya (From PADU 1-03) dilampiri Copy Ijazah dan atau Sertifikasi masing-masing tenaga Pendidikan. 4. Rencana Jadwal kegiatan Pembelajaran 5. Gambaran situasi dan Gedung (Form PADU 1-04) 6. Surat Ketarangan tentang status tanah dan Bangunan 7. Keterangan kondisi Perlengkapan Pendidikan (Form PADU1-05) 8. Keterangan Kondisi sarana dan Perlengkapan Pendidikan (Form PADU 1-06) 9. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Dasa/Kelurahan setempat (Form PADU 1-07) 10. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kematan setempat(Form PADU 108) 11. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengelola
Pendidikan anak usia dini (PAUD)
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:
Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.
Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini Infant (0-1 tahun) Toddler (2-3 tahun) Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun) Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)
Manajemen PAUD Tinjauan tentang Manajemen Manajemen Umum
Lembaga atau satuan PAUD sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Penyelenggaraan satuan PAUD dapat dilaksanakan oleh lembaga baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan yang memiliki kepedulian terhadap PAUD. Setiap penyelenggaraan program PAUD baik lembaga maupun perorangan harus memperoleh ijin pendirian dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan ijin penyelenggaraan PAUD, yaitu: 1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Cq KaBid PLSPO yang diketahui oleh lurah, camat dan penilik PLS Kecamatan. 2. Akta notaries pendirian yayasan. 3. Bentuk dan nama lembaga 4. Visi dan Misi lembaga 5. Program kegiatan mengajar 6. Sarana dan prasarana 7. Data keterangan yang berisi: - Data pengelola, pendidik, pengasuh ( fotocopy SK Pengangkatan, ijazah terakhir, jumlah jam mengajar ) - Data peserta didik - Denah lokasi - Surat keterangan kepemilikan bangunan - Surat ijin lingkungan diketahui RT/Kadus/Lurah - Struktur Organisasi Masa berlaku ijin penyelenggaraan PAUD adalah 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya SK, atau disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas terkait. Karena pada kenyataannya masing-masing Dinas Kabupaten dan Kota mempunyai kebijakan sendiri (otonomi daerah). Suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan dan kegiatan lain yang sejenis. Langkah-langkah tersebut harus dikonsepkan secara sistematis. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan, dalam hal ini pengelolaan lembaga menitik beratkan pada 4 komponen, yaitu: 1. Pengelolaan tenaga kerja, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Peserta didik 3. Sarana prasarana 4. Pengelolaan Keuangan Eksistensi lembaga harus dibangun sendiri mungkin dengan menentukan perencanaan yang jelas. Hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah: 1. Adanya aturan manajemen Program Pendidikan 2. Adanya aturan manajemen Sumber Daya Manusia 3. Adanya aturan manajemen Keuangan 4. Adanya aturan manajemen Sarpras Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam dunia pendidikan, pengelolaan atas tenaga kerja ini berorientasi pada pembangunan pendidikan, dimana bidang garapan dan keluarannya jelas berbeda dari bidang garapan dan keluaran perusahaan dan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik aktifitas dunia pendidikan yang menjadi pembeda dengan aktivitas di bidang lainnya. Demikian halnya dengan praktik-praktik pengelolaan tenaga pendidik, bagaimanapun tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan praktik-praktik pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi lainnya.
Pendidik PAUD sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen pening dalam menentukan keberhasilan program PAUD karena pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dedi Supriadi (1999:176) menyatakan bahwa tenaga pendidik PAUD semestinya disiapkan secara professional, dimana seorang professional paling tidak mempunyai 3 unsur utama yaitu: 1. Pendidikan yang memadai, disiapkan secara khusus melalui lembaga pendidikan dengan kualifikasi tertentu. 2. Keahlian dalam bidangnya. 3. Komitmen dalam tugasnya. Kompetensi Pendidik PAUD Hasil Seminar Nasional dan Workshop tentang PAUD yang diselenggarakan oleh DitJen PLS Th 2003, menyimpulkan bahwa para educator atau tenaga pendidik professional dan semi profesional dalam pendidikan Anak Usia Dini direkomendasikan untuk memiliki sejumlah kompetensi yaitu kompetensi akademik, professional, personal, dan sosiointerpersonal (social). Manajemen Pendidik 1. Rekruitmen / Perekrutan Tenaga Kependidikan 2. Pembinaan 3. Pemberhentian / Mutasi Perekrutan Tenaga Pendidik Perekrutan tenaga pendidik merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan untuk memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan. Langkah-langkah penting dalam proses perekrutan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga pendidik, yaitu: a. Menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidik dalam berbagai jenis dan kualifikasinya sebagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan, dapat melalui media publikasi atau rekomendasi terbatas, atau kerjasama dengan instansi lain. b. Menentukan persyaratan bagi pelamar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan baik administrasi maupun akademis. c. Menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknikteknik seleksi atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan.
Standar-standar seleksi misalnya: - Umur - Keterampilan Komunikasi - Kesehatan fisik - Motivasi - Pendidikan - Minat - Pengalaman - Sikap dan nialai-nilai - Tujuan-tujuan - Kesehatan mental - Penampilan - Kepantasan bekerja di Dunia Pendidikan - Pengetahuan Umum - Faktor lain yang ditetapkan penguasa Pembinaan/Pengembangan Tenaga Pendidik Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan suatu program pembinaan tenaga pendidik biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untk tumbuh dan berkembang dikalangan tenaga kependidikan itu sendiri.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggarakan pembinaan tenaga pendidik ini, yaitu: a. Pendidik tenaga pendidik patut dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik. b. Pembinaan tenaga pendidik berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan professional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai denagn posisinya masing-masing. c. Pembinaan tenaga pendidik dilaksanakan untuk mendorong meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau system sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan dan intensif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan social ekonomis maupun kebutuhan social-psikologis. d. Pembinaan tenaga pendidik dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi dimasa yang akan datang, (misalnya magang). e. Pembinaan tenaga pendidik sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Cara yang lebih popular dalam membina dan mengembangkan tenaga pendidik dilakukan melalui penataran (inservice training) baik dalam rangka penyegaran (refreshing) maupun dalam rangka peningkatan kemampuan mereka (up-grading) atau bersama-sama (collaborative effort), misalnya mengikuti kegiatan atau kesempatan, one-service training, on the job training, seminar,workshop, diskusi panel, rapat-rapat, symposium, konferensi, dan sebagainya. Pemberhentian Tenaga Pendidik Pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seorang tenaga pendidik berhenti dari pekerjaannya (PHK), yaitu: 1. Penilaian kinerja ybs menurun meskipun sudah diberikan peringatan oleh atasan. 2. Karena permintaan sendiri untuk berhenti 3. Karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku 4. karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas disatu pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja 5. Karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana, misalnya melanggar peraturan yang berlaku seperti melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan disiplin, korupsi dan sebagainya. 6. Karena yang bersangkutan tidak cukup cakap jasmani maupun rohani, seperti cacat karena suatu hal yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja, mengidap penyakit yang membahayakan diri dan lingkungan, berubah ingatan dan sebagainya. 7. Karena meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. 8. Karena meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. 9. Karena ijin mengembangkan diri.
Administrasi yang diperlukan untuk pengelolaan tenaga pendidik, yaitu: Administrasi Kepegawaian: - Curriculum Vitae - Ijazah - KK - Riwayat Kesehatan Administrasi kelembagaan: - Daftar hadir staff - Data staff - SK Mengajar - Form tugas keluar - Form permohonan ijin - Daftar penerimaan gaji
- Form evaluasi staff secara berkala
Pengelolaan Peserta Didik Pengertian Pengelolaan Peserta Didik Pengelolaan peserta didik menurut Hendayat Soetopo dan Wanty Soemanto (1982) adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan/pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Rekruitmen Peserta Didik Setiap tahun ajaran baru, sekolah disibukkan oleh penerimaan siswa baru. Sebelum kegiatan ini dimulai, kepala sekolah terlebih dahulu membentuk panitia. Kegiatan yang disiapkan yaitu:
1. Pendaftaran Jadwal penerimaan peserta didik tersebut disebarluaskan kepada masyarakat, bias melalui media massa, pengumuman sekolah, penyebaran brosur, open house, pameran, dll. 2. Syarat-syarat pendaftaran Syarat-syarat pendaftaran ditentukan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Misalnya: - Mengisi formulir - Mengumpulkan foto - Membayar administrasi - Dan persyaratan yang lain yang sudah ditentukan yang dianggap perlu oleh lembaga. 3. Seleksi Seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung yang tersedia. 4. Pengumuman Setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru, dilakukan sosialisasi aturan-aturan sekolah yang wajib dipenuhi oleh peserta didik baru.
Pencatatan dan pelaporan kemajuan peserat didik Kegiatan ini sangat diperlukan sejak diterima di sekolah itu sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Pencatatan dan perlengkapan yang diperlukan berupa: 1. Buku Induk Buku ini disebut juga buku pokok atau stambuk. Buku ini berisi catatan tentang peserta didik yang masuk pada sekoalh tersebut. Setiap pencatatn peserta didik disertai denagn nomor pokok atau stambuk, dan dilengkapi pula dengan data lain setiap peserta didik. 2. Buku Klaper Pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk, tetapi penulisannya disusun berdasarkan abjad. Hal ini untuk memudahkan pencarian data peserta didik jika sewaktu-waktu diperlukan. 3. Daftar Presensi Daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui/dikontrol. 4. Buku catatan pribadi peserta didik Buku catatan peserta didik ini lebih lengkaplagi tentang data setiap peserat didik. Buku ini antara lain berisi: identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarga, keadaan jasmani dan kesehatan, riwayat pendidikan serta hasil belajar, data psikologi (sikap, minat, dan cita-cita) dan juga kegiatan diluar sekolah.
5. Buku daftar mutasi anak didik Untuk mengetahui jumlah anak didik yang tepat, sekolah atau lembaga harus mempunyai buku/daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi itu digunakan untuk mencatat keluar masuknya peserta didik dalam setiap bulan, semester atau setahun. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap, ada peserta didik pindahan dan ada yang keluar, termasuk mereka yang melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. 6. Laporan perkembangan peserta didik - Melalui buku komunikasi yang diberikan secara harian, mingguan atau bulanan yang isinya berupa informasi dari guru tentang kegatan yang diikuti oleh anak dan kemajuan perkembangan anak selama mengikuti kegiatan disekolah. - Laporan perkembangan peserta didik diperoleh dari hasil observasi guru dan analisa kegiatan anak didik sehingga orang tua dapat memperoleh informasi tentang perkembangan anak secara actual.
Manajemen Sarana Prasarana Yang dimaksud dengan Prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah yang berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung.
Garis besar tentang manajemen Sarana Prasarana meliputi hal-hal dibawah ini, yaitu: 1. Penentuan Kebutuhan Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain lebih dahulu harus melihat kekayaan yang ada baru bisa menentukan sarana apa yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah tersebut. 2. Proses pengadaan Dalam upaya proses pengadaan sarana pendidikan dapat diperoleh dengan beberapa jalan yang bisa ditempuh, yaitu: a. Pembelian dengan biaya dari pemerintah b. Pembelian dengan biaya SPP c. Bantuan dari BP3 atau komite sekolah d. Bantuan dari masyarakat lainnya. 3. Pemakaian Dari segi pemakaian atau penggunaan terutama alat perlengkapan dapat dibedakan atas: a. Barang Habis Pakai b. Barang tidak Habis Pakai Penggunaan barang habis pakai harus digunakan secara maksimal dan dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan. Sedangkan penggunaan barang tidak habis pakai atau barang tetap dipertanggung jawabkan satu tahun sekali sehingga diperlukan adanya pemeliharaan dan barang barang tersebut disebut dengan barang inventaris. 4. Pencatatan / pengurusan Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa: a. Buku inventaris b. Buku Pembelian c. Buku Penghapusan d. Kartu Barang 5. Pertanggungjawaban Penggunaan barang-barang inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi atasan.
Manajemen Keuangan Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan keuangan, demikian pula dengan sekolah. Sumber keuangan pendidikan berasal dari: Anggaran Negara, antara lain: a. Anggaran rutin, contoh untuk gaji pegawai, biaya ujian, biaya perawatan gedung,dll. b. Anggaran Pembangunan, contoh untuk kegiatan fisik yaitu pembuatan gedung, untuk non fisik yaitu : Pelatihan atau Diklat pendidik. Dana Masyarakat Yang termasuk dana masyarakat yaitu: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) b. Iuran BP3/ Komite sekolah c. Bantuan atau hibah dan lainnya yang sah menurut aturan yang ada. Prosedur manajemen keuangan yaitu: 1. Budgeting / penganggaran Yang termasuk dalam kegiatan ini yaitu penggalian sumber dana dan merancang penggunaan dana tersebut. Membuat Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) 2. Accounting / Pembukuan Yaitu proses pencatan transaksi penggunaan dana untuk pertanggungjawaban. 3. Auditing Pertanggungjawaban atau pengecekan antara laporan/pencatatan dengan hasil sesungguhnya dilapangan. Instrumen administrasi keuangan , antara lain : 1. Buku kas umum 2. Buku kas tabelaris 3. Daftar permintaan/penerimaan gaji (oleh bagian keuangan) 4. Surat pertanggungjawaban (SPJ), contoh: kwitansi, daftar penerimaan gaji 5. Daftar Pembayaran SPP 6. Rencana Anggaran Pendapatan dab Belanja Sekolah (RAPBS) Pemetaan Sekolah (School Maping) Metode perencanaan pendidikan secara mikro yang berupa proses penataan atau penataan kembali jaringan yang baru dengan daya tampung yang lebih besar, dimana sumber-sumber yang ada dapat digunakan secara optimal, di samping itu diusahakan mutu pendidikan yang lebih berbobot dan mempunyai relevansi dengan pembangunan.
Tujuan dari pemetaan sekolah yaitu: Menata jaringan sekolah Meningkatkan mutu pendidikan Perencanaan dalam menentukan lokasi sekolah (membuka Cabang sekolah baru) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan sekolah, yaitu: 1. Perkembangan pemukiman penduduk 2. Perkembangan anak usia sekolah 3. Lembaga pendidikan yang sudah ada 4. Jaringan transportasi 5. Pendayagunaan fasilitas 6. Penyelenggaraan kurikulum. Apabila akan membangun sebuah lembaga sekolah, sasaran optimal yang harus diperhatikan yaitu: a. Membangun sekolah ditempat yang banyak anak usia sekolah b. Membangun sekolah ditempat yang belum ada sekolah khususnya daerah terpencil c. Jangan sampai mengurangi jumlah murid sekolah lain yang sudah ada.
Dalam menentukan lokasi yang ideal untuk sekolah baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: a. Mudah dijangkau b. Jauh dari tempat yang ramai c. Lama tempuh tidak melebihi 15 menit atau 1,5 Km perjalanan d. Cukup murid e. Tidak bertolak belakang dengan perkembangan pemikiran (primitif) Untuk menentukan daerah jangkauan digunakan rumus: E = p . r2 . d Dengan keterangan: E = Jumlah murid dalam daerah jangkauan p = koefisien untuk daerah jangkauan berbentuk lingkaran d = kepadatan penduduk usia sekolah /Km2 r = jarak terjauh dari sekolah Komunikasi Organisasi Pendidikan Hal yang tidak kalah penting dalam proses manajemen Pendidikan adalah proses komunikasi organisasi. Dimana komunikasi organisasi harus terpelihara dengan baik agar keberlangsungan lembaga semakin berkembang. Tidak ada kelompok atau lembaga yang dapat bertahan tanpa komunikasi, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data. Yang dimaksud dengan komunikasi organisasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan dari pihak satu kepihak lain dalam lingkungan organisasi pendidikan. Arah komunikasi Komunikasi dapat mengalir secara vertical atau horizontal, untuk dimensi vertical dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke atas.
Ke Bawah Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ketingkat yang lebih bawah disebut dengan komunikasi ke bawah. Pola ini digunakan pemimpin lembaga dan manajer untuk menetapkan sasaran, memberikan intruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur kebawahan, dan mengemukakan umpan balik tentang kinerja. Ke Atas Komunikasi keatas mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam lembaga atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan ke sasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas untuk memperoleh gagasan mengenai cara memperbaiki kondisi. Beberapa contoh tentang komunikasi ke atas adalah laporan kinerja yang disiapkan oleh manajemen yang lebih rendah untuk ditinjau ulang oleh manajemen puncak, kotak saran, survei tingkat karyawan, prosedur keluhan, diskusi atasan bawahan. Komunikasi Horizontal Ketika komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, diantara anggota kelompok kerja tingkat yang sama atau diantara setiap personelyang secara horizontal ekuivalen, dinamakan sebagai komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan mempermudah koordinasi.
Komunikasi antar Pribadi Bagaimana cara anggota dalam sebuah lembaga menyampaikan ide diantara mereka? Ada tiga metode dasar yang digunakan yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan non-verbal.
1. Komunikasi Lisan Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan, pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desus-desus informal adalah bentuk-bentuk popular dari komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkannya, sedangkan kerugian komunikasi lisan adalah ketika pesan tersebut melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang yang dilewati pesan itu, semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi atau kesalahan. 2. Komunikasi Tertulis Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman dipapan bulletin, atau alat-alat lain yang dikirimkan via kata-kata atau symbol tertulis. Keuntungan dari komunikasi dengan cara ini adalah karena berwujud dan dapat dibuktikan, pesan dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidak terbatas. Namun komunikasi ini juga mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah bahwa pesan tertulis akan memakan waktu lebih lama, selain itu kekurangan besar lainnya adalah dalam hal umpan balik. 3. Komunikasi Non-Verbal Komunikasi non-verbal mencakup gerakan tubuh, intonasi atau tekanan yang kita berikan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Bisa dikatakan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan.
Hambatan Komunikasi Sejumlah hambatan dalam komunikasi dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif. Hambatan-hambatan tersebut digolongkan dalam:
a. Hambatan Personal/Individu Hambatan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, yaitu: · Sematik atau perbedaan bahasa · Kelebihan informasi · Hambatan perilaku, diantaranya: kecemasan, sikap otoriter, sikap egosentris, perbedaan persepsi, dan informasi berlebih. b. Hambatan Organisasional Penyebab dari hambatan komunikasi yang berasal dari organisasi atau lembaga yaitu sitem birokrasi dan struktur organisasi yang kurang sesuai untuk semua anggota organisasi. c. Hambatan Teknis Yang termasuk kedalam hambatan teknis yaitu kesalahan komunikasi yang disebabkan akibat buruknya sarana, teknik dan metode komunikasi yang kurang tepat.
Yuriqa Ridianto saya membuat topik ini untuk berbagi informasi kepada teman-teman sekalian yang bila ingin mendirikan PAUD di lingkungan rumah anda. bila anda ingin mendirikan paud maka langkahlangkah yang harus dilakukan adalah: 1. sediakan tempat untuk kegiatan PAUD, tidak perlu sebuah bangunan besar, rumah anda pun sudah bisa dijadikan sebagai tempat belajar. 2. jika dilingkungan anda ada POSYANDU, maka disarankan untuk berkoordinasi dengan pengurus POSYANDU untuk mendirikan BKB (Bina Keluarga Balita) terlebih dahulu dengan merekrut anak umur 0-4 tahun beserta ibunya, bila anda kurang mengerti ajaklah pengurus POSYANDU dalam kegiatan BKB. lalu baru dirikan PAUD dengan cara merekrut anak umur 4-5 tahun. sedangkan, bila anda tidak ingin mengikutsertakan POSYANDU atau di daerah lingkungan anda tidak ada POSYANDU maka dirikan PAUD secara mandiri dengan cara melalui yayasan. pendirian yayasan bisa didirikan bersamaan dengan PAUD. 3. Lapor diri kepada RT/RW setempat dalam pendirian PAUD dan minta bukti secara tertulis. 4. setelah itu, lapor ke kelurahan dan minta dibuatkan SK PAUD, SK pengangkatan kepala sekolah (bila dari BKB) dan surat rekomendasi SK pendirian PAUD kekecamatan dengan melampirkan proposal pendirian PAUD. 5. lalu dikecamatan mintalah untuk dibuatkan SK pendirian PAUD dan surat rekomendasi izin operasional. 6. setelah semuanya lengkap, maka anda bisa mendirikan PAUD secara legal dengan cara membawa semua berkas yang disebutkan diatas dan proposal PAUD anda. maka kemudian UPTD kecamatan akan mensurvei PAUD anda untuk melakukan uji kelayakan. bila langkah ini terlalu susah maka anda disarankan untuk mencari HIMPAUD terlebih dahulu di daerah sekitar anda. HIMPAUD adalah Himpunan PAUD yang ada di beberapa wilayah. mereka bertugas untuk mengelola PAUD-PAUD yang ada di satu kelurahan. maka dari situ maka anda akan di bimbing agar PAUD yang anda kelola dapat berjalan lancar. keuntungan bergabung dengan HIMPAUD adalah kita dapat saling berbagi dan juga mendapat informasi tentang bantuan-bantuan pemerintah. jangan takut bila PAUD anda belum memiliki izin operasinal. karena masih jarang PAUD yang mempunyai izin operasioanl. jalankan saja kegiatan PAUD anda secara biasa sambil menunggu izin operasional turun karena pembuatan izin tersebut memakan waktu yang lama. Informasi ini saya bagi kepada anda untuk mempermudah pendirian PAUD didaerah anda. saya sendiri sedang mendirikan PAUD di daerah kampung ceger kelurahan jurang mangu barat kecamatan pondok aren kota tangerang selatan.
