SURAT KETERANGAN AHLI BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI RSUD RADEN MATTAHER JAMBI JUNI 2017
Angeline Fenisenda*, M. Ainurrafiq**
*Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi **Dosen Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Email:
[email protected]
ABSTRAK Latar Belakang: Ilmu Kedokteran Forensik mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Keberadaan dokter forensk atau dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri korban korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana, merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (Scientific Investigation). Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum, dimana segala upaya bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia. Dalam hal ini bantuan yang diberikan dokter dalam bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 KUHAP butir 1). Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis (Visum et Repertum) maupun secara lisan li san di depan siding pengadilan. Pembahasan: Pengertian Keterangan Ahli sesuai dengan pasal 1 butir 28 KUHAP: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut pemeriksaan”. Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) yang berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli adalah penyidik. Penyidik pembantu juga mempunyai wewenang tersebut sesuai dengan pasal 11 KUHAP. Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1), yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik yang menyangkut tubuh manusia dan membuat Keterangan Ahli adalah dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik), dokter dan ahli lainnya
1
Kesimpulan: Peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana yaitu membantu aparat penegak hukum baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut. Kata Kunci: Surat Keterangan Ahli, Forensik, Saksi Ahli, Dokter
PENDAHULUAN Ilmu Kedokteran
mempelajari kedokteran
penyidikan dalam bentuk laporan Forensik
pemanfaatan untuk
penyidikan (Penjelasan pasal 186
ilmu
KUHAP), atau dapat diberikan dalam
kepentingan
bentuk keterangan tertulis di dalam
penegakan hukum serta keadilan.
1
suatu surat (pasal 187 KUHAP). 1
Keberadaan dokter forensik atau Dokter
dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka
pelaku
tindak
pidana,
merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan
membuat
dokter
Keterangan
Ahli
untuk telah
diatur dalam pasal 133 KUHAP. Keterangan Ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang
pengadilan
(pasal
juga
tenaga
dituntut
untuk
memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik.
Di
dalam
pemeriksaan
persidangan perkara pidana hakim yang
melakukan
pemeriksaan
persidangan namun tanpa adanya alat
(Scientific Investigation). 2 Kewajiban
medis,
disamping
184
bukti,
tidak
akan
dapat
mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi
KUHAP).1
hakim
adanya
alat
bukti
mutlak
diperlukan sehingga hakim dapat Keterangan ahli ini dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (pasal
dengan pasti menemukan kebenaran materil.1
186 KUHAP),
dapat pula diberikan pada masa
Dalam pasal 183 Undangundang
Nomor
8
tahun
1981
2
dinyatakan : “hakim tidak boleh
suatu
menjatuhkan
kepada
kepentingan pemeriksaan. Keahlian
seseorang kecuali apabila dengan
khusus yang dimiliki oleh seorang
sekurang-kurangnya dua alat bukti
saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh
yang sah ia memperoleh keyakinan
sembarangan
bahwa suatu tindak pidana benar-
merupakan suatu pengetahuan yang
benar terjadi dan terdakwalah yang
pada dasarnya dimiliki oleh orang
melakukannya” dalam pasal 184
tertentu.
pidana
perkara
KUHAP (1) menyatakan: 1,3
pidana
guna
orang,
karena
Alasan inilah yang mendasari
Alat bukti yang sah ialah:
penulis
untuk
a. keterangan saksi
peranan
dokter
b. keterangan ahli
pembuktian
c. surat
peradilan.
d. petunjuk
meneliti
tentang
forensik
perkara
dalam
pidana
di
PEMBAHASAN
e. keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang
a. Visum et Repertum
disebutkan dalam pasal 184 KUHAP adalah
keterangan
yang
adalah keterangan tertulis yang dibuat
merupakan alat bukti dalam perkara
dokter atas permintaan penyidik yang
pidana
berwenang
yang
saksi
Visum et repertum (VeR)
berupa
keterangan
mengenai
hasil
mengenai suatu peristiwa pidana yang
pemeriksaan medis terhadap manusia,
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan
hidup
ia alami sendiri dengan menyebutkan
bagian/diduga bagian tubuh manusia,
alasan dari pengetahuannya tersebut.4
berdasarkan
Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28
bawah sumpah, untuk kepentingan
KUHAP menjelaskan, bahwa yang
peradilan.
dimaksud dengan keterangan saksi
berperan sebagai salah satu alat bukti
ahli adalah keterangan yang diberikan
yang sah dalam proses pembuktian
oleh
perkara pidana terhadap kesehatan
seseorang
yang
memiliki
ataupun
mati,
keilmuannya
Visum
et
ataupun
dan
di
repertum
keahlian khusus tentang hal yang
dan
diperlukan untuk membuat terang
terdapat uraian hasil pemeriksaan
jiwa
manusia.
Dalam
VeR
3
medis yang tertuang dalam bagian
undang-undang,
pemberitaan, yang karenanya dapat
sepanjang visum et repertum tersebut
dianggap sebagai pengganti barang
hanya
bukti. VeR juga memuat keterangan
penyidik yang memintanya, untuk
atau pendapat dokter mengenai hasil
selanjutnya
pemeriksaan medis yang tertuang
proses pengadilan.
dalam bagian kesimpulan. 1
b. Pihak yang Berwenang Meminta
Bila
VeR
belum
dapat
menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana
(KUHAP),
yang
tidak
diberikan
dipidana,
kepada
instansi
dipergunakan
dalam
Keterangan Ahli
Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) yang berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli adalah penyidik. Penyidik pembantu juga mempunyai
wewenang
tersebut
sesuai dengan pasal 11 KUHAP. 1
memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang
Adapun yang termasuk dalam
atas barang bukti, apabila timbul
kategori penyidik menurut KUHAP
keberatan
dari
pasal 6 ayat (1) jo PP 27 tahun 1983
terdakwa atau penasehat hukumnya
pasal 2 ayat (1) adalah Pejabat Polisi
terhadap suatu hasil pemeriksaan.
Negara RI yang diberi wewenang
Visum
khusus oleh undang-undang dengan
yang
et
berdasarkan
beralasan
repertum
dibuat
undang-undang
yaitu
pangkat
serendah-rendahnya
pasal 120, 179, dan 133 ayat 1
Pembantu Letnan Dua. Sedangkan
KUHAP, maka dokter tidak dapat
penyidik
dituntut karena membuka rahasia
serendah-rendahnya
pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Dalam PP yang sama disebutkan
pasal 322 KUHP, meskipun dokter
bahwa bila penyidik tersebut adalah
membuatnya tanpa seizin pasien.
pegawai
Pasal 50 KUHP mengatakan bahwa
kepangkatannya
barang siapa melakukan perbuatan
rendahnya
untuk
penyidik dan II/a untuk penyidik
melaksanakan
ketentuan
pembantu
negeri
berpangkat Sersan
sipil, adalah
golongan
Dua.
maka
serendahII/b
untuk
4
pembantu. Bila di suatu Kepolisian
membuat Keterangan Ahli adalah
Sektor yang berpangkat bintara di
dokter ahli kedokteran kehakiman
bawah
(forensik), dokter dan ahli lainnya.1
Pembantu
Letnan
Dua
dikategorikan pula sebagai penyidik karena jabatannya (PP 27 tahun 1983 1
pasal 2 ayat (2)).
Secara garis besar, semua dokter yang telah mempunyai surat penugasan atau surat izin dokter dapat
Dalam lingkup kewenangan /
membuat keterangan ahli. Namun
jurisdiksi peradilan militer, maka
untuk tertib administrasinya, maka
pengertian penyidik data dikaitkan
sebaiknya permintaan keterangan ahli
dengan Surat Keputusan Pangab No:
ini hanya diajukan kepada dokter
Kep/04/P//II/1983
tentang
yang bekerja pada suatu instansi
Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian
kesehatan (Puskesma hingga rumah
Militer. Pasal 4 huruf c ketentuan
sakit) atau instansi khusus untuk itu,
tersebut
terutama yang milik pemerintah. 1
mengukur
fungsi
Polisi
militer sebagai penyidik, sedangkan
d. Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli
pasal 6 ayat c ketentuan di atas mengatur fungsi Provoost dalam membantu
komandan
/
Ankum
(Atasan yang berhak menghukum) dalam penyidikan perkara pidana (di lingkungan tetapi
yang
penyelesaian
diserahkan POLRI.
kepada
bersangkutan), selanjutnya POM
atau
1
Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan Visum Et repertum
dengan
mengumpulkan
kenyataan-kenyataan
dan
menghubungkannya satu sama lain secara
logis
untuk
kemudian
mengambil kesimpulan maka oleh
c. Pihak yang Berwenang Membuat
karenanya
Keterangan Ahli
laporan pemberitaan dari Visum Et
Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1), yang berwenang melakukan pemeriksaan menyangkut
forensik tubuh
manusia
yang
pada
waktu
memberi
repertum itu harus yang sesungguhsesungguhnya
dan
seobyektif-
obyektifnya tentang apa yang dilihat
dan
5
dan
ditemukannya
pada
waktu
pemeriksaan.
yang
Upaya untuk menyelesaikan suatu
pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli
perkara
pidana
yang
dipanggil
dalam
pengadilan
wajib
memberi
keterangan
sidang
datang
untuk tentang
menyangkut tubuh manusia sebagai
keahliannya demi keadilan (Pasal 179
barang bukti, hukum tidak dapat
ayat (1) KUHAP). Adapun yang
menyidangkan perkara tersebut hanya
dimaksud dengan saksi ahli adalah :
dengan
a. Ahli Kedokteran Kehakiman
pengetahuannya
dibidang
hukum saja. Oleh karena itu hakim
b. Dokter
memerlukan bantuan seseorang yang
c. Ahli lain
mempunyai pengetahuan dibidang
Memang di dalam peraturan
tubuh manusia, dalam hal ini adalah
perundang-undangan
seorang dokter. Seperti disebutkan
KUHAP) tidak menyebutkan secara
pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang
tegas
menyatakan : “Dalam hal diperlukan
bantuannya dalam proses peradilan,
untuk
duduknya
apabila diminta. Akan tetapi apabila
persoalan yang timbul di sidang
kita berpedoman pada pasal 224
pengadilan, hakim ketua sidang dapat
KUHP Pidana, maka kesan tidak
minta keterangan ahli dan dapat pula
wajib tersebut menjadi wajib, dokter
minta agar diajukan bahan baru oleh
wajib
yang berkepentingan”.
apabila diminta. Disamping itu juga,
menjernihkan
Seorang dokter, baik ahli kedokteran
kehakiman
dokter
(KUHP
wajib
memberikan
dan
memberikan
bantuannya
perlu diketahui bahwa dokter adalah
maupun
pegawai negeri yang berkewajiban
bukan ahli kedokteran kehakiman
untuk mengabdi kepada kepentingan
dengan
masyarakat
pengetahuan
khususnya
dan
Negara
dalam
dimintakan untuk membuat terang
pengertian yang sangat luas, sehingga
suatu perkara. Bagi seseorang yang
penolakan terhadap kewajiban itu
mempunyai keahlian khusus tentang
berarti melanggar undang-undang.5
hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini
Berdasarkan
Pasal
184
KUHAP, ada beberapa ketentuan
berarti bahwa dokter juga termasuk
6
yang mengatur tentang saksi ahli
lainnya
diantaranya yaitu :
keterangan ahli demi keadilan”.
Pasal 1 butir (28)
1,6
wajib
memberikan
Sementara itu, untuk masalah
“Keterangan ahli adalah keterangan
permintaan bantuan seorang saksi ahli
yang diberikan oleh seorang yang
hanya dapat diajukan secara tertulis
memiliki keahlian khusus tentang hal
dengan menyebutkan jenis bantuan
yang diperlukan untuk membuat
atau pemeriksaaan yang dikehendaki.
terang suatu perkara pidana guna
Misal, terjadi kasus tindak pidana
kepentingan pemeriksaan”
kekerasan
Pasal 120 ayat (1)
korban
“Dalam hal penyidik menganggap
dengan demikian permintaan bantuan
perlu, ia dapat minta pendapat orang
terhadap saksi ahli dalam hal ini saksi
ahli
ahli
atau
orang
yang
memiliki
yang
meninggal
forensik
mengakibatkan dunia,
harus
maka
diperjelas.
keahlian khusus”.
Maksud diperjelas adalah sebatas
Pasal 133 ayat (1) 1
bantuan apa yang diperlukan untuk
“Dalam
hal
kepentingan
penyidik
peradilan
untuk
menangani
sebagai barang bukti tertulis atau lisan,
apakah
pemeriksaan
yang
seorang korban baik luka, keracunan
dilakukan oleh saksi ahli forensik
ataupun mati yang diduga karena
hanya
peristiwa yang merupakan tindak
(pemeriksaan fisik) atau pemeriksaan
pidana, ia berwenang mengajukan
luar dan dalam (autopsi). Keterangan
permintaan keterangan ahli kepada
saksi ahli yang dapat disebut sebagai
ahli
alat bukti yang sah dalam Pengadilan
kedokteran
kehakiman
atau
sebatas
dokter dan atau ahli lainnya”.
dapat berupa:
Peranan
1.
Dokter
Forensik,
Secara
Tertulis
Pembuktian Pidana 136
Repertum)
Pasal 179 ayat (1)
2. Secara Lisan
“Setiap
orang
yang
pemeriksaan
(Visum
luar
Et
diminta
Berdasarkan uraian di atas,
pendapatnya sebagai ahli kedokteran
maka dapat dilihat bahwa saksi ahli
kehakiman atau dokter atau ahli
mempunyai
fungsi
yang
penting
dalam proses peradilan, baik itu
7
dalam
masa
sampai
salah satu alat bukti surat adalah:
putusan
yang
“surat keterangan dari seorang ahli
dalam
suatu
yang memuat pendapat berdasarkan
proses
keahliannya mengenai suatu hal atau
pembuktian persidangan, keterangan
suatu keadaan yang diminta secara
saksi
resmi kepadanya”.
dengan
penyidikan
adanya
divoniskan
Hakim
Pengadilan.
Dalam
ahli
menjadi
dapat
beberapa
dikelompokan macam,
yaitu
Dari penjelasan di atas dapat
antara lain:
dikelompokkan 2 (dua) bentuk alat
a. Sebagai alat bukti yang terbagi
bukti yang berasal dari keterangan
menjadi 2 (dua) kategori yaitu surat
ahli, yaitu:
dan keterangan ahli.
1.
b.
Sebagai
keterangan
yang
disamakan nilainya dengan alat bukti.
Alat
bukti
surat
(visum
et
repertum) 2. Alat bukti keterangan ahli
c. Sebagai keterangan yang hanya
Dengan demikian visum et
menguatkan keyakinan Hakim.
repertum merupakan suatu laporan
d. Sebagai keterangan yang tidak
tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat
berfungsi apa-apa.
berdasarkan sumpah, perihal apa
Pasal 179 ayat (1) KUHAP
yang dilihat dan ditemukan atas bukti
menyatakan: "Setiap orang yang
hidup, mayat atau fisik ataupun
diminta pendapatnya sebagai ahli
barang
kedokteran kehakiman atau dokter
dilakukan pemeriksaan berdasarkan
atau ahli lainnya wajib memberikan
pengetahuan yang sebaik-baiknya.
keterangan
ahli
keadilan".
Atas dasar itu selanjutnya diambil
Penjelasan
pasal
ayat
(2)
kesimpulan, yang juga merupakan
menyatakan: “Keterangan ahli yang
pendapat dari seorang ahli ataupun
diberikan
kesaksian
oleh
demi 133
ahli
kedokteran
bukti
(ahli)
lain,
kemudian
secara
tertulis,
kehakiman disebut keterangan ahli,
sebagaimana yang tertuang dalam
sedangkan keterangan yang diberikan
bagian
dokter
pemeriksaan). Hal ini berbeda dengan
bukan
ahli
kedokteran
pemberitaan
keterangan
(hasil
kehakiman disebut keterangan” dan
kedudukan
ahli
yang
pasal 187 huruf c menyatakan bahwa
disampaikan secara lisan (alat bukti
8
keterangan ahli) dengan keterangan
Dalam kasus-kasus tertentu,
ahli yang diberikan dalam bentuk
bahkan penyidik sangat bergantung
surat (sebagai alat bukti surat) di
terhadap
peradilan pidana. Dalam konteks
mengungkap
visum et repertum, kedudukannya
peristiwa
dalam proses peradilan pidana adalah
ditanganinya.
sebagai alat bukti surat, sesuai dengan
pidana
penegasan pasal 184 ayat (1) huruf c
penganiayaan
jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan
merupakan contoh kasus dimana
sebagai alat bukti keterangan ahli,
penyidik
sesuai dengan penegasan pasal 1 Stb.
tenaga
1937-350 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf
forensik atau dokter ahli lainnya,
b KUHAP.
untuk memberikan keterangan medis
Bantuan seorang ahli sangat diperlukan
dalam
suatu
proses
keterangan lebih
pidana
untuk
jauh
suatu
yang
sedang
Kasus-kasus
seperti
tindak
pembunuhan, dan
perkosaan
membutuhkan ahli
tentang
ahli
seperti
kondisi
bantuan
dokter
korban
ahli
yang
selanjutnya cukup berpengaruh bagi
pemeriksaan perkara pidana, baik
tindakan
penyidik
dalam
pada tahap pemeriksaan pendahuluan
mengungkap
lebih
lanjut
kasus
dan pada tahap pemeriksaan lanjutan
tersebut. kasus
yang
dapat
di sidang pengadilan, mempunyai
Suatu
peran dalam membantu aparat yang
menunjukkan
berwenang untuk membuat terang
Kepolisian selaku aparat penyidik
suatu perkara pidana, mengumpulkan
membutuhkan keterangan ahli dalam
bukti-bukti keahlian
yang
memerlukan
tindakan
khusus,
memberikan
dilakukannya
bahwa
pihak
penyidikan
yang
yaitu
pada
petunjuk yang lebih kuat mengenai
pengungkapan kasus pembunuhan.
pelaku tindak pidana, serta pada
Kasus kejahatan terhadap jiwa yaitu
akhirnya dapat membantu hakim
dengan
dalam menjatuhkan putusan dengan
seseorang baik dengan menggunakan
tepat
senjata tajam atau benda tumpul,
terhadap
diperiksanya.
perkara
yang
dibunuh
menghilangkan
ataupun
bunuh
nyawa
diri,
membutuhkan bantuan keterangan
9
ahli
dalam
penyidikannya.
Korban yang masih hidup
Keterangan ahli yang dimaksud ini
sebaiknya
yaitu keterangan dari dokter yang
kepolisian
dapat membantu penyidik dalam
identitasnya. Korban adalah juga
memberikan bukti berupa keterangan
pasien sehingga ia masih mempunyai
medis
hak sebagai pasien pada umumnya. 1
yang
sah
dan
dipertanggungjawabkan
dapat
mengenai
keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tandatanda
telah
dilakukannya
suatu
pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam atau benda tumpul. d.
Prosedur
diantar
oleh
guna
petugas pemastian
Surat permintaan keterangan ahli
ditujukan
kepada
instansi
kesehatan atau instansi khusus untuk itu, bukan kepada individu dokter yang
bekerja
di
dalam
instansi
tersebut. 1
Permintaan e. Penggunaan Keterangan Ahli
Keterangan Ahli
Permintaan Keterangan Ahli
Penggunaan keterangan ahli,
oleh penyidik harus dilakukan secara
atau dalam hal ini visum et repertum
tertulis, dan hal ini secara tegas telah
adalah
diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat
peradilan. Dengan demikian berkas
(2), terutama untuk korban mati. 1
Keterangan Ahli ini hanya boleh
hanya
untuk
keperluan
diserahkan kepada penyidik (instansi) Jenazah harus diperlakukan dengan baik, diberi label identitas dan penyidik wajib memberitahukan dan menjelaskan kepada keluarga korban mengenai dilaksanakan.
pemeriksaan
yang
Mereka
yang
menghalangi pemeriksaan jenazah
yang memintanya. Keluarga korban atau
pengacaranya
dan
pembela
tersangka pelaku pidana tidak dapat meminta keterangan ahli langsung kepada dokter pemeriksa, melainkan harus
melalui
aparat
peradilan
(penyidik, jaksa atau hakim). 1
untuk kepentingan peradilan diancam Berkas Keterangan Ahli ini
hukuman sesuai dengan pasal 222 KUHP. 1
tidak
dapat
digunakan
untuk
penyelesaian klaim asuransi. Bila
10
diperlukan keterangan, pihak asuransi
akan digunakan sebagai petunjuk
dapat
dokter
sebagaimana yang dimaksud pada
keterangan yang khusus untuk hal
pasal 184 KUHAP tentang alat bukti.
tersebut,
dengan
memperhatikan
Artinya, hasil Visum et Repertum ini
ketentuan
tentang
wajib
bukan saja sebagai petunjuk dalam
meminta
kepada
simpan
rahasia jabatan. 1
hal membuat terang suatu perkara pidana
PENUTUP
Peranan
dokter
forensik
dalam pembuktian perkara pidana yaitu
membantu
aparat
sampai
pada
terhadap
tahap
tindak
persidangan
pidana
yang
berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut, selanjutnya
juga
mendukung
proses penuntutan dan pengadilan. b. Sebagai Saksi Ahli
Sebagaimana yang disebutkan
penegak
hukum baik dari tahap penyidikan
namun
dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yaitu keterangan ahli adalah keterangan yang
diberikan
seseorang
yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana. Dalam pembuktian perkara
dokter forensik juga berperan dalam
pidana yang berkaitan dengan tubuh
hal : a. Membuat Visum et Repertum
Dokter
berperan
penting
membuat visum et repertum dalam membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus
perkara
pada
sebuah
persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran
forensik
ini.
Hasil
pemeriksaan dan laporan tertulis ini
atau jiwa manusia dokter foresik mempunyai peranan yang sangat penting
untuk
membantu
Hakim
dalam mengungkap peristiwa pidana, untuk itu harus ada ketentuan yang tegas mengatur tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli, selanjutnya hakim juga harus bijak menilai alatalat bukti yang diajukan oleh dokter baik secara dengan
tertulis
demikian
secara
lisan
diharapkan
kebenaran materil dapat terwujud. Disamping itu koordinasi antar aparat
11
penegak hukum dan dokter harus ditingkatkan terutama terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. DAFTAR PUSTAKA 1. Budiyanto, Arif dkk. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesis;1997. 2. Idries AM. Pendahuluan. Dalam: editor (penyunting). Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta: Sagung Seto; 2009. Hlm. 1-5. 3. Hartanto dan Murofiqudin. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan UndangUndang Pelengkapnya. Surakarta: Muhamadiyah University Press. 2001. 4. Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. 2003. 5. Ingeten S. Peranan dDokter dalam Pembuktian Perkara Pidana(Skripsi). Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008. 6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
12
