Kasus Crimea (Ukraina vs Rusia)
Fakta-fakta
:
-
Terjadi kudeta terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Yanukovich yang terpilih sebelumnya di Ukraina. - Terdapat daetah otonom tersendiri di Ukraina yang disebut dengan Crimea yang memiliki parlemen sendiri namun secara fisik dan politik p olitik Crimea tetap termasuk kedalam wilayah kedaulatan Ukraina - Sejarahnya Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet (sebelum runtuh dan berganti menjadi Rusia) jadi mayoritas penduduk di Crimea mempunyai ikatan emosional dengan Rusia dan etnis yang banyak berdomisili di Crimea merupakan etnis asli Rusia yang cenderung mendapat diskriminasi dari pemerintahan Ukraina. - Dari data penduduk Crimea saat ini 2.033.700 warga Crimea 58,32% adalah keturunan Rusia, sedangkan sisanya adalah Ukraina 24,32% dan Muslim Tatar 12,03%. Etnis Rusia itu menghendaki kembalinya Crimea di bawah pemerintahan Rusia setelah terjadinya penggulingan rezim pemerintahan di Ukraina, tuntutan ini menimbulkan konflik yang telah menewaskan kurang lebih 77 nyawa. Berikut kronologis konflik :
21 November 2013 :
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ditinggalkan, hal ini memicu protes
besar di Kiev
30
November :
Polisi Pol isi meluncurkan serangan brutal br utal terhadap para par a mahasiswa mahasi swa
demonstran.
17 Desember :
Rusia Rusi a menawarkan menawark an pinjaman pinj aman sebesar $15 milyar mil yar dan d an pasokan gas
dengan harga yang lebih murah, masyarakat melihatnya sebagai upaya sogokan Russia kepada Presiden Yanukovych.
16 Januari 2014 :
Parlemen mengeluarkan undang-undang anti-protes. Sebagian besar
undang-undang kemudian dicabut
19-20 Januari :
22 Januari
intensitas bentrokan meningkat
: Kematian pertama pengunjuk rasa : dua orang ora ng meninggal akibat aki bat luka
tembak setelah bentrokan b entrokan dengan polisi. polisi . tubuh seorang aktivis aktivi s ditemukan di hutan berhari-hari setelah penculikannya
23-24 Januari
: Demonstran merebut gedung-gedung ge dung-gedung pemerintah pemeri ntah di Lviv, Ivano Ivan o –
Frankivsk, dan kota
kota Ukraina barat lainnya, protes juga menyebar ke timur
28 Januari :
14-16 Februari
Perdana Menteri Mykola Azarov dan pemerintahnya mengundurkan diri
gedung-gedung
: Di bawah kesepakatan kesepakat an amnesti, pengunjuk rasa ras a mengosongkan
pemerintah yang diduduki, dan tuduhan terhadap mereka yang sudat ditangkap dicabut
18 Februari :
Juru bicara parlemen menolak perdebatan tentang perubahan konstitusi,
bentrokan
meletus di Kiev, mengakibatkan banyak korban meninggal
20 Februari :
Independence Square dan jalan-jalan sekitarnya menjadi medan perang.
Setidaknya 77 orang tewas dalam periode 48 jam, ratusan terluka dalam bentrokan antara demonstran dan polisi, termasuk banyak ditembak oleh
penembak jitu
berseragam
-
-
Konflik tersebut mendapat perhatian lebih dari pemerintah Rusia, Uni Eropa, Amerika dan PBB tentunya. Pemerintah Rusia yang awalnya dilarang oleh PBB dan Amerika untuk terlibat langsung dalam konflik internal tersebut akhirnya mengirimkan bantuan militernya di Crimea dan laut hitam dengan alasan untuk melindungi etnis Rusia. Intervensi Rusia ini tentunya mendapat kecaman dari para pendukung Ukraina.
Masalah Hukum : - Apakah intervensi yang dilakukan Rusia di Crimea Ukraina tersebut melanggra prinsip non-intervensi dalam hukum internasional? Analisis : Berdasarkan sejarahnya Crimea memang memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan Rusia, tidak hanya pada masa Uni Soviet sampai sekarang pun kapal-kapal angkatan laut dan perang Rusia masih mempunyai tempat di pelabuhan Laut hitam yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Armada Laut Hitam berpangkalan di semenanjung Crimea sejak didirikan oleh Pangeran Potemkin pada tahun 1783. Posisi strategis armada Rusia di sana sangat berperan ketika mengalahkan Georgia dalam perang Ossetia Selatan pada tahun 2008, dan tetap penting untuk kepentingan keamanan Rusia di wilayah tersebut. Crimea merupakan bagian dari Rusia sebelum Nikita Kruschev (1954/ Uni Soviet) menyerahkannya sebagai hadian kepada Ukraina. Setelah Uni Soviet runtuh dan masing-masing negara memisahkan diri serta menyatakan kemerdekaannya, Crime tetap saja menjadi alasan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Menurut Lauterpach mengartikan intervensi sebagai campurtangan secara dictator oleh suatu Negara terhadap urusan dalam negerilainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubahkeadaan situasi atau barang di negeri tersebut. Intervensi dapat menggunakan kekerasan ataupun tidak. Hal tersebut biasa dilakukanoleh Negara adikuasa terhadap Negara 1 lemah, tindakan tersebut dapatmerupakan embargo senjata, ekonomi, ataupun keuangan. Hal yang dilakukan oleh Rusia atas wilayah Crimea yaitu dengan mengirimkan bantuan pasukan 1
Teori-teori liberalisme, terdapat di www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-liberalisme/110-pengertian-intervensidan-intervensi-kemanusian, di akses pada tanggal 7 April 2014
militernya untuk menjaga perdamaian di wilayah Crimea merupakan salah satu bentuk intervensi. Intervensi bukanlah hal yang illegal satau dilarang dalam hukum internasional, namun intervensi tersebut harus dilihat motif, kuantitas, dampak dan siapa sajanyang terlibat di dalamnya. Dalam Piagam PBB disebutkan bahwa dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang, termasuk adanya beberapa kewajiban internasional semua Negara untuk: 1. Menghormati persamaan kedaulatan semua bangsa; 2. Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara; 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu Negara, dan 4. Berusaha menyelesaikan pertikaian antar Negara secara damai. Untuk menjaga dan mewujudkan salah satu tujuan dibentuknya PBB yaitu perdamaian dunia dientuklah dewan keamanan PBB. Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB menetapkan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif, maka Negara-negara anggota menyerahkan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab yang utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui pula bahwa Dewan Keamanan akan melaksanakan kewajibannya di bawah tanggung jawab ini. Kemudian kekuasaan yang lebih luas lagi telah diberikan oleh Piagam PBB, agar Dewan Keamanan dapat menyelenggarakan kebijaksanaan PBB itu dengan cepat dan pasti. Dalam hal ini Dewan Keamanan dapat bertindak terhadap dua macam persengketaan: 1. Persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dan; 2. Peristiwa yang mengancam perdamaian dan/atau agresi Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa konflik di Crimea Ukraina dapat dikategorikan sebagai konflik yang dapat mengancam perdamaian. Konflik internal ini telah menelan korban nyawa dari pihak yang menghendaki referendum. Hukum internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, dalam arti bahwa negara lain atau organisasi internasional manapun pada dasarnya tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara. Sebab kedaulatan negara adalah jus cogens yang tidak bisa diganggu gugat. Piagam PBB telah mengatur larangan untuk melakukan intervensi pada Pasal 2 (4). Pasal tersebut berbunyi : “All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the teritorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations”. Menurut Vedross terdapat tiga ciri aturan atau prinsip yang dapat menjadi Jus Cogens hukum internasional yaitu:
1. Kepentingan bersama dalam masyarakat internasional. 2. Timbul untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. 2 3. Sesuai atau selaras dengan piagam PBB Menurut penulis Tafsiran Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengenai penggunaan kekuasaan (use of force) dalam konfrensi adalah penggunaan kekerasan fisik atau bersenjata (armed force). Jessup menyatakan bahwa pelarangan kekerasan bersenjata (use of force) yang dinyatakan dalam pasal 2 (4) tidaklah absolut, jika penggunaan kekerasan tersebut tidak mengancam kesatuan wilayah atau kebebasan politik dari suatu negara. Syarat tersebut dapat menghindari dari batasan yang digunakan dalam kalimat pertama pasal tersebut. Selanjutnya harus dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar tujuan dari PBB. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Higgins, kekerasan bersenjata (use of force) yang dilarang menurut hukum internasional adalah ketika ada keinginan negara untuk bermusuhan ditambah dengan aktivitis 3 militer. Invansi militer Rusia ke Ukraina yaitu wilayah Crimea dilatarbelakangi atas motif pendudukan wilayah. Menurut penulis tujuan utama dari intervensi yang dilakukan Rusia adalah untuk mendapatkan kembali wilayah Crimea kembali ke Rusia. Tindakan Rusia yang mendapat kecaman dari Amerika dan PBB dan beberapan negara lain ini tentunya salah. Namun, hal positif yang dapat saya lihat disini Rusia memang melanggar secara hukum yanitu melanggar prinsip non-intervensi, namun Rusia memberikan kebebasan dan memberikan waktu untuk Crimea menentukan nasibnya sendiri tanpa pengaruh dari Kiev. Usulan referendum dari Rusia dan membentuk konstitusional bari di Ukraina merupakan hal positif menurut saya. Intervensi yang beresiko yang dilakukan oleh Rusia memang bertentangan secara hukum internasional. Tapi jika sebagian besar suara dari Ukraina menyuarakan positif, karena kembali lagi intervensi yang seperti apa. Penggunaan kekuatan militer Rusia di Ukraina hanya untuk membantu menjaga keamanan dan melindungi etnis Rusia. Tidak ada kontak senjata, tidak ada kekerasan hanya memberikan ancaman kepada pasukan militer pemerintah Ukraina.
2
Jianming Shen, Then Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law, International Legal Theory, 2001. hlm.1 3 Rosalyn Higgins, Problem and Process International Law and How We use it, Oxford University Press, England,1994, hlm. 246
