STANDAR PELAYANAN MEDIK AKUPUNKTUR
Oleh Dr. EDY PRIYONO
Menurut Mentari Kesehatan RI
Standar Pelayanan medik Akupunktur memang sangat diperlukan untuk mendukung Pengembangan Pelayanan Komplementer dan Alternatif Dengan adanya Standar ini maka pelayanan yang diberikan, diupayakan kearah Evidence based sehingga dapat mengatasi masalah yang ada.
Pelayanan medik Pengobatan – Alternatif Komplementer adalah pelayanan medik pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi, yang berlandaskan ilmu pengetahuan biometik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
TUJUAN
TUJUAN UMUM : Meningkatkan mutu pelayanan medik pengobatan komplementer – alternatif, khususnya pelayanan medik akupunktur di fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
TUJUAN KHUSUS acuan penyelenggaraan 1. Tersusunnya pelayanan medik akupunktur yang terjamin akuntabilitasnya dan selaras dengan peraturan yang ada saat ini pelayanan medik 2. Terselenggaranya akupunktur yg profesional dan bermutu acuan untuk rencana 3. Tersusunnya pengembangan pelayanan medik akupunktur acuan untuk melaksanakan 4. Tersusunnya monitoring dan evaluasi pelayanan medik akupunktur 5. Memberi perlindungan kepada masyarakat Dan pelaksana pelayanan medik akupunktur
DASAR HUKUM Ada 14 Dasar Hukum, diantaranya : 1. 2. 3. 4.
UU No. 23 Th 1992 tg Kesehatan UU No. 8 Th 1999 tg Perlindungan Konsumen UU No. 29 Th 2004 tg Praktek Kedokteran Permenkes No. 1186/Menkes/PER/XI/1986 tg Pemanfaatan Akupunktur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Permenkes No. 1109/Menkes/PER/IX/2007 tg Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Surat Keputusan MKKI – IDI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) No. 078/S.Kep/MKKI/XI/2006 tg Pengesahan Susunan Pengurus Kolegium Akupunktur Indonesia 7. Surat Tanda Register yg dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia menyatakan Dokter spesialis Akupunktur dan Berhak Menggunakan Gelar Sp. Ak. 5.
BEBERAPA PENGERTIAN Standar adalah Ukuran tertentu yg dipakai sbg patokan. Akupunktur adalah Suatu cara pengobatan dengan perangsangan titik-titik tertentu dipermukaan tubuh untuk menyembuhkan suatu penyakit, baik secara tersendiri maupun sebagai pengobatan penunjang terhadap cara pengobatan lain.
Pelayanan Medik Akupunktur medik Spesialistik adalah pelayanan medik akupunktur yg dilakukan oleh dokter spesialis akupunktur medik yg memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai spesialis akupunktur yang dikeluarkan oleh Kolegium Akupunktur Indonesia, dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) sebagai Organisasi Profesinya dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Pelayanan Medik Akupunktur Medik Umum adalah Pelayanan Medik Umum adalah Pelayanan Medik Akupunktur yang dilakukan oleh dokter dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan akupunktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter dengan kemampuan pengobatan akupunktur sesuai dengan kewenangannya yang dikeluarkan oleh Kolegium Akupunktur Indonesia, dengan Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT) sebagai Organisasinya di bawah IDI
STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKUPUNKTUR 1.
Standar Institusi Pelayanan Medik Akupunktur A.
Sumber Daya Manusia
1. Standar Kompetensi Akupunktur 2. Standar Ketenagaan Akupunktur 3. Standar Perilaku tenaga Akupunktur
1. STANDAR INSTITUSI PELAYANAN MEDIK AKUPUNKTUR B.
Sarana Dan Prasarana 1. Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan medik akupunktur tersebut adalah : a. Balai Pengobatan Umum/Swasta b. Puskesmas c. Praktek dokter (Umum) dan dokter spesialis Akupunktur
d. Praktek Bersama dokter Spesialis e. Rumah Sakit Kelas D f. Rumah Sakit kelas C g. Rumah Sakit kelas B, Rumah Sakit kelas A, dan atau Rumah Sakit Rujukan Nasional
2. Peralatan
Persyaratan Umum Peralatan Medik Akupunktur Primer minimal harus tersedia peralatan sebagai Berikut : a. Peralatan Diagnostik 1. Senter Lampu Pemeriksaan 2. Bantal Pemeriksaan Nadi 3. Perlengkapan diagnostik kedokteran b. Peralatan Pengobatan 1. Alat rangsang mekanik (jarum berbagai ukuran) 2. Alat rangsang termik (Moksa Silinder, moksa kerucut, TDP) 3. Alat Rangsang Listrik (Elektro Akupunktur Stimulator)
STANDAR PELAYANAN A.
Jenis Pelayanan 1. Pemeriksaan dan tindakan akupunktur primer 2. Pemeriksaan dan tindakan akupunktur sekunder Spesialistik) 3. Pemeriksaan dan tindakan akupunktur tersier (Subspesialistik)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1.
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medik akupunktur wajib dilakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi pembinaan administrasi maupun pembinaan teknis.
2.
Secara administrasi pembinaan dilakukan oleh Departemen Kesehatan, termasuk oleh kelompok Kerja Pelayanan Pengobatan Komplementer Alternatif, bekerjasamam dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan \Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 3.
Pembinaan secara teknis dilakukan bekerja sama dengan : Organisasi Profesi terkait Perhimpunan Dokter Spesialis dalam bidang Akupunktur, yaitu Perhimpunan Dokter Ahli
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Perhimpunan Seminat dalam bidang Akupunktur, baik yang telah diakui IDI (yaitu Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur / PDPKT) maupun yang sedang dalam proses untuk diakui IDI (yaitu Perhimpunan Dokter Komplementer dan Alternatif Indonesia / PKKAI) Organisasi Profesi dan atau perhimpunan terkait lainnya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 4.
Pembinaan teknis dilaksanakan berdasarkan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Medik Akupunktur, serta pelaksanaan etika profesi.
5. Evaluasi Standar Pelayanan Medik Akupunktur dilakukan setiap 3 (Tiga) Tahun sekali oleh organisasi profesi serta perhimpunan terkait lainnya.
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Dalam menyelenggarakan pelayanannya, fasilitas pelayanan medik akupunktur wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yg diberikan. Format pencatatan dan pelaporan, serta alur pelaporan mengikuti aturan yang Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Propinsi dan Kabupaten / Kota , serta format disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Kesehatan setempat.
