BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g
Persoa Persoalan lan pendid pendidika ikan n zaman zaman sekaran sekarang g ini di berbag berbagai ai negara negara dipand dipandang ang sebagai problem yang sangat luar biasa sulit, namun semua negara mengakui pendidikan sebagai tugas negara yang paling penting. Orang-orang yang ingin membangun membangun dan berusaha berusaha memperbaiki memperbaiki keadaan dunia tentu menyatakan menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci, dan tanpa kunci itu usaha mereka akan gagal. Dalam Dalam kont kontek ekss ters terseb ebut ut,, maka maka seti setiap ap nega negara ra di duni duniaa teru teruss mela melaku kuka kan n peningkatan mutu pendidikan. Tidak tekecuali Indonesia, melakuakan perubahan sistem kependidikan guna tercapainya mutu pendidikan yang baik. Dikarenakan maju mundurnya atau baik-buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Cara dan sistem pendidikan yang sudah berakar dalam dan bertahan lama sebenarnya membutuhkan penyesuaian sedikit agar dapat berjalan terus dengan lancar. lancar. Hal inilah yang mendorong mendorong timbulnya timbulnya gagasan gagasan untuk untuk menyamaratak menyamaratakan an mutu pendidikan di Indonesi. Namun, sekarang cara dan sistem ini sering menjadi sasaran kritik dan kecaman karena melihat wilayah lain yang belum merata taraf kehidu kehidupan pannya nya.. Sehing Sehingga ga muncul muncul anggap anggapan an bahwa bahwa beluml belumlah ah pantas pantas terjad terjadii pemerataan standar pendidikan yang mengacu pada standar nasional. B. Tujuan
Tujuan utama kami membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar pendidikan. Selain Selain itu dengan dengan dibuat dibuatnya nya makala makalah h ini, ini, kami kami berhar berharap ap bisa bisa menamb menambah ah wawa wawasa san n tent tentan ang g pend pendid idik ikan an dalam dalam ruan ruang g ling lingku kup p pend pendid idik ikan an nasi nasion onal. al. Dikarenakan kita mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP), maka sudah seharusnya kita mengerti seluk beluk dunia pendidikan berlandaskan undang-undang yang berlaku.
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengerti Pengertian an Standar Standar Nasio Nasional nal Pendi Pendidika dikan n (SNP) (SNP)
Menurut Menurut Peraturan Pemerintah Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang yang dimaks dimaksud ud dengan dengan standa standarr nasion nasional al pendid pendidika ikan n adalah adalah kriteri kriteriaa minima minimall tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria kriteria minimum minimum yang telah ditentukan ditentukan.. Guna tercapainya tercapainya tujuan tujuan pemerataan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia. Dalam Dalam pela pelaks ksan anaa aan n peni pening ngka kata tan n mutu mutu pend pendid idik ikan an,, haru harusl slah ah ada ada yang yang menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional. Standa Standarr Nasion Nasional al Pendid Pendidika ikan n bertuj bertujuan uan bukan bukan hanya hanya untuk untuk memerat memerataka akan n standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesi, tetapi juga untuk memenuhi memenuhi tuntutan tuntutan perubahan perubahan lokal, nasional nasional dan, global. Dikarenakan Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara ASEAN yang lain, maka peningkat peningkatan-pen an-peningka ingkatan tan di segi pendidikan pendidikan akan terus terjadi. Sehingga Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. B. Lingk Lingkup up Standa Standar r Nasiona Nasionall Pendidi Pendidikan kan
Berdas Berdasark arkan an Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor 19 Tahun Tahun 2005, ada
delapa delapan n
standar yang menjadi sorotan dalam melaksanaan Standar Nasional Pendidikan. 1. Standar Isi Stan Standa darr isi isi adal adalah ah ruan ruang g ling lingku kup p mater materii dan dan ting tingka katt komp kompet eten ensi si yang yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2
Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setiap jenjang memilik memilikii kompet kompetens ensii yang yang berbed berbeda, a, mulai mulai dari dari sekola sekolah h dasar dasar hingga hingga sekola sekolah h menengah. Dan dalam standar isi termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beb beban an
belaj elajar ar,,
kurik urikul ulu um
tin tingkat gkat
satua atuan n
pend endidik idikan an,,
dan
kalen alende der r
pendidikan pendidikan/akade /akademik, mik, yang berguna berguna untuk pedoman pedoman pelaksanan pelaksanan pembelajaran pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Standar Proses Standar Standar proses proses adalah standar nasional pendidikan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Prose Prosess pemb pembela elaja jaran ran seha seharu rusn snya ya dilak dilakuk ukan an seca secara ra inte intera rakt ktif if,, insp inspira irati tif, f, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut sangatlah membantu dalam pekembangan akal dan mental peserta didik. 3. Standar Kompetensi Lulusan Standa Standarr kompet kompetens ensii lulusa lulusan n adalah adalah kualif kualifika ikasi si kemamp kemampuan uan lulusa lulusan n yang yang mencak mencakup up sikap, sikap, penget pengetahu ahuan, an, dan ketera keterampi mpilan lan.. Standa Standarr kompet kompetens ensii lulusa lulusan n digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetisi dasar yang berberda. Mulai dari pen pendi didi dika kan n
dasa dasarr
yang yang
hany hanyaa
bert bertuj ujua uan n
mele meleta takk kkan an
dasa dasarr
kece kecerd rdas asan an,,
pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti mengikuti pendidikan pendidikan lebih lanjut. Sampai Sampai ke jenjang jenjang petguruan petguruan tinggi yang bertu bertujua juan n memper mempersia siapka pkan n pesert pesertaa didik didik menjad menjadii anggot anggotaa masyar masyaraka akatt yang yang berakhlak berakhlak mulia, mulia, memiliki memiliki pengetahua pengetahuan, n, keterampilan keterampilan,, kemandirian kemandirian,, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
3
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan kelayakan fisik maupun maupun mental, mental, serta pendidikan pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasma jasmani ni dan rohani rohani,, serta serta memili memiliki ki kemamp kemampuan uan untuk untuk mewuju mewujudka dkan n tujuan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantarnya : a) kualif kualifika ikasi si akademik akademik pendidi pendidikan kan minimum minimum diploma diploma empat empat (D-IV) (D-IV) atau sarjana (S1) b) latar belakang belakang pendidi pendidikan kan tinggi tinggi dengan dengan program program pendidik pendidikan an yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c) sertifikat sertifikat profesi profesi guru untuk untuk jenjang jenjang yang yang dia dia geluti. geluti. 5. Standar Sarana dan Prasarana Stan Standa darr saran saranaa dan dan pras prasar aran anaa adal adalah ah stan standa darr nasi nasion onal al pend pendid idik ikan an yang yang berka berkaitan itan dengan dengan kriteri kriteriaa minima minimall tentan tentang g ruang ruang belajar belajar,, tempat tempat berola berolahra hraga, ga, tempat tempat beribadah, beribadah, perpustaka perpustakaan, an, laboratorium laboratorium,, bengkel bengkel kerja, tempat bermain, bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditent ditentuka ukan. n. Ada pun sarana sarana terseb tersebut ut antara antara lain lain melipu meliputi ti perabo perabot, t, perala peralatan tan pendidikan pendidikan,, media pendidikan, pendidikan, buku dan sumber sumber belajar lainnya, bahan habis pak pakai ai,, serta serta perle perleng ngka kapa pan n lain lain yang yang dipe diperl rluk ukan an untu untuk k menu menunj njan ang g pros proses es pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pen pendi didi dika kan, n, ruan ruang g pend pendid idik ik,, ruan ruang g tata tata usah usaha, a, ruan ruang g perp perpus usta taka kaan an,, ruan ruang g laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga berolahraga,, tempat tempat beribadah, beribadah, tempat bermain, tempat berkre berkreasi asi,, dan ruang/ ruang/tem tempat pat lain lain yang yang diperl diperluka ukan n untuk untuk menunj menunjang ang proses proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
4
6. Standar Pengelolaan Standa Standarr pengel pengelola olaan an adalah adalah standa standarr nasion nasional al pendid pendidika ikan n yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan kegiatan pendidikan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, kemitraan, partisipasi partisipasi,, keterbukaan keterbukaan,, dan akuntabili akuntabilitas. tas. Sadangkan Sadangkan pengelolaan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang yang berl berlak aku u memb memberi erika kan n kebe kebeba basa san n dan dan mend mendor oron ong g kema kemand ndiri irian an dala dalam m pengelolaan pengelolaan akademik, operasiona operasional, l, personalia, personalia, keuangan, keuangan, dan area fungsiona fungsionall kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 7. Standar Pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biata dalam standar ini : a) Biaya Biaya invest investasi asi satuan satuan pendidik pendidikan an yaitu yaitu biaya penyedi penyediaan aan sarana sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. b) Biaya Biaya person personal al sebaga sebagaima imana na adalah biaya biaya pendid pendidika ikan n yang yang harus harus dike dikelu luar arka kan n
oleh oleh
pese pesert rtaa
didi didik k
untu untuk k
bisa bisa meng mengik ikut utii
pros proses es
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. c) Biaya Biaya operas operasii satuan satuan pendid pendidika ikan n meliput meliputii 1.
gaji gaji dan dan tun tunja jang ngan an pen pendi didi dik k dan dan tena tenaga ga kep kepen endi didi dika kan n
2.
baha bahan n ata atau u per peral alat atan an pend pendid idik ikan an habi habiss pak pakai ai,, dan dan
3.
biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air,
pemel pemelihar iharaan aan sarana sarana dan prasar prasarana ana,, paja pajak, k, asuran asuransi, si,
lain lain
sebagainya.
5
8. Standar Penilaian Pendidikan Standar penilaian pendidik adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan dengan mekani mekanisme sme,, prosed prosedur, ur, dan instru instrumen men penila penilaian ian hasil hasil belaja belajarr peserta peserta didik.Penil didik.Penilaian aian dilakukan dilakukan secara berkesinamb berkesinambungan ungan untuk memantau memantau proses, proses, kemaju kemajuan, an, dan perbai perbaikan kan hasil hasil dalam dalam bentuk bentuk ulanga ulangan n harian harian,, ulanga ulangan n tengah tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. C. Pro dan dan Kontra Kontra Stand Standar ar Nasiona Nasionall Pendidi Pendidikan kan (SNP) (SNP)
Seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tent tentan ang g Stan Standa darr Nasi Nasion onal al Pend Pendid idik ikan an,, maka maka terja terjadi dilah lah peru peruba baha han n sist sistem em pendi pendidik dikan an nasion nasional al guna guna mencap mencapai ai standa standarr minimu minimum m yang yang telah telah ditent ditentuka ukan n pemer pemerinta intah. h. Di sampin samping g itu terjad terjadii penola penolakan kan Standa Standarr Nasion Nasional al Pendid Pendidika ikan. n. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan belum layaknya Standar Nasional Pendidikan antara lain: 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata di Setiap Daerah Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pertumbuhan ekonomi berandil besar dalam perk perkem emba bang ngan an aspe aspek k kehi kehidu dupa pan n lain lain,, tida tidak k terk terkecu ecual alii pend pendid idik ikan an.. Namu Namun n sayang sayangnya nya terkad terkadang ang daerah daerah yang yang memiki memiki hasil hasil alam alam tinggi tinggi perkem perkemban bangan gan pendidikannya tidak seperti yang diharapkan. Walaupun sudah dikeluarkan UU nomo nomorr 22 tahu tahun n 1999 1999 tent tentan ang g oton otonom omii daer daerah ah (OTD (OTDA) A),, tapi tapi teta tetap p saja saja pemba pembangu ngunan nan di bidang bidang pendid pendidika ikan n masih masih tidak tidak menent menentu. u. Dikaren Dikarenaka akan n sifat sifat pemerintah pusat yang masih setengan-setengah memberikan wewenang untuk mengurusi pendidikan di daerah. Drs. Murip Yahya M.Pd. dalam bukunya, bukunya, Pengantar Pendidikan Pendidikan (2009) (2009) bab Otonomi Daearah Dan Pendidikan, poin D halaman 80 mengatakan bahwa pada dasarn dasarnya ya otonom otonomii daerah daerah member memberika ikan n peluan peluang g kepada kepada pengel pengelola ola pendid pendidika ikan n untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Seperti : 1.
Merumu Merumuska skan n tuju tujuan an inst institu itusi si yang yang mengac mengacu u pada pada tujuan tujuan nasion nasional al
6
2.
Merumu Merumuska skan n dan dan meng mengemb embang angkan kan kuriku kurikulum lum sesuai sesuai dengan dengan tujuan tujuan
dan kebutuhan masyarakat suatu daerah 3.
Men Mencip ciptaka takan n situ situas asii belaj elajar ar dan dan
men mengaja gajarr yang ang mend mendukun ukung g
pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan. 4.
Meng Mengem emba bang ngka kan n siste sistem m evalu evaluas asii yang yang tepat tepat dan dan akurat akurat,, baik baik dari dari
prestasi siswa maupun penyelenggaraan. 2. Sarana Sarana Fisik Fisik Yang Yang Kuran Kurang g Memada Memadaii
Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang keadaan gedungnya sudah tida tidak k
laya layak, k, kepe kepemi mili lika kan n
dan dan
peng penggu guna naan an medi mediaa
bela belaja jarr rren enda dah, h, kura kurang ng
lengk lengkapn apnya ya koleks koleksii buku buku perpus perpustak takaan aan.. Pemaka Pemakain in tekno teknolog logii inform informasi asi yang yang kurang memadai dan sebagainya. Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 146.052 lembaga lembaga yang menampung 25.918.898 25.918.898 siswa siswa serta memiliki memiliki 865.258 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan presentase yang tidak sama. Apa yang terjadi di Pulau Jawa masih sangat beruntung dibanding dengan apa yang terjadi di pulau lainnya, seperti Papua. Pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai kebutuhan mengakibatkan lambatnya peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya Seharusnya pemerintah pemerintah lebih memperhati memperhatikan kan daerah tertinggal tertinggal (desa) daripada mengurusi pendidikan di daerah maju (kota) yang jelas-jelas lebih bisa dipantau. Hal ini akan akan lebih lebih memuda memudahka hkan n pemerin pemerintah tah dalam dalam mensuk mensukses seskan kan progra program m pemerataan pendidikan yang berpaku pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). 3. Lemahnya Lemahnya Menta Mentall Bangsa Bangsa Indone Indonesia sia
Direktur Rumah Belajar Cinta Anak Bangsa (RBCAB) Firza Imam Putra, dalam artikel di Kompas edisi kamis 17 desember 2009 menyatakan bahwa lebih dari 1,1 juta anak memilih berhenti belajar di sekolah selama tahun 2007. Artinya, setiap setiap menit menit ada 4 anak anak putus putus sekola sekolah h di Indone Indonesia sia.. Salah Salah satu satu faktor faktor yang memengaruhi tingginya angka putus sekolah itu adalah dorongan orangtua dari
7
keluarga tidak mampu. Anak kemudian dikondisikan untuk mencari uang dan menambah penghasilan keluarga. Masalah besar lainnya adalah kontrofersi diadakannya Ujian Nasional (UN). Adalah Adalah Erin Erin Driani Driani,, seoran seorang g pengam pengamat at pendid pendidika ikan n yang yang banyak banyak menyor menyoroti oti berb berbag agai ai pers persoa oala lan n hak hak anak anak atas atas pend pendid idik ikan an,, dala dalam m arti artike kell yang yang berj berjud udul ul
”Presuden Perlu Ikut Tuntaskan Persoalan UN” di surat kabar Sriwijaya Post edisi edisi kamis, kamis, 10 desemb desember er 2009 2009 mengat mengataka akan n bahwa bahwa Presid Presiden en RI SBY sudah selayaknya mengambil tindakan terhadap persoalan UN. M. Yunana Yunana Yusuf Yusuf (Ketua (Ketua Badan Badan Standa Standarr Nasion Nasional al Pendid Pendidika ikan), n), Buletin Buletin BSNP Vol II/ No. 1/ Januari 2007 halaman 3, Untuk tahun pelajaran 2006/2007 ini, peserta UN diperkirakan berjumlah 4.701.000 orang, dengan perincian peserta SMP/MT SMP /MTss dan SMP SMPLB LB 2.5 2.501. 01.300 300 ora orang ng dan pes pesert ertaa SMA SMA/MA /MA/SM /SMALB ALB dan SMK 2.20 2.200.70 0.700 0 orang orang.. Semen Sementara tara luas kawas kawasan an penye penyelengg lenggaraann araannya ya melip meliputi uti sel elu uru ruh h
wila wi laya yah h
Neg Ne gar araa
Kesa Ke satu tuan an
Rep epub ubli lik k
Indo In done nessia ia..
Itu It u
seb se bab abny nyaa
penyelenggaraan UN sungguh-sungguh merupakan satu pekerjaan raksasa dengan menghabiskan dana Rp 244 miliar yang didekonsentrasikan ke dinas provinsi, kabupaten/kota serta sekolah/madrasah penyelenggara UN.
8
BAB III KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Standar Nasional Pendidikan perlu waktu yang cukup lama untuk bisa diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan harus adanya penyesuain di beberapa bidang serta penyelesaian masalah yang ada, seperti: 1. Solusi Solusi sistemik, sistemik, yakni yakni solusi dengan dengan mengub mengubah ah sistem-sis sistem-sistem tem sosial sosial yang berkaitan berkaitan dengan dengan sistem sistem pendidikan pendidikan.. Seperti Seperti diketahui diketahui sistem sistem pendidikan pendidikan sang sangat at berk berkai aitan tan deng dengan an sist sistem em ekon ekonom omii yang yang dite diterap rapka kan. n. Sist Sistem em pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Serta penataan kembali Undang-Undang yang yang tela telah h ada, ada, sehi sehing ngga ga sesu sesuai ai deng dengan an situ situas asii dan dan kond kondis isii bang bangsa sa Indonesia. 2. Solusi Solusi untuk masalah-m masalah-masa asalah lah teknis teknis dikemb dikembalik alikan an kepada kepada upaya-up upaya-upaya aya praktis praktis untuk meningkatkan meningkatkan kualitas kualitas sistem pendidikan. pendidikan. Seperti Seperti sarana fisik yang kurang kurang memadai, memadai, misalnya, misalnya, diberi solusi solusi dengan dengan pengadaan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar.
9
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan, Fokus Media, Bandung, 2006. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokus Media, Bandung, 2006. Murip Yahya, Pengantar Pendidikan, Prospect, Bandung, 2009. Departemen Pendidikan Nasional, Data Balitbang Depdiknas tahun 2003 . Surat Kabar, Kompas. Jakarta. Surat Kabar, Sriwijaya Post. Jakarta. Buletin, BSNP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
10
