KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) UNTUK MUTU PENDIDIKAN; (PP NO 19 TAHUN 2005 DIGANTI PP NO 32 TAHUN 2013 TENTANG SNP) KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) UNTUK MUTU PENDIDIKAN; (PP NO 19 TAHUN 2005 DIGANTI PP NO 32 TAHUN 2013 TENTANG SNP) Oleh : M. Lukmanul Hakim S.Pd.I A. PENDAHULUAN Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran sudah sampai dimana perjalanan pendidikan kita dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Berbeda dengan tujuan fisik seperti jarak suatu tempat atau suatu target produksi, tujuan pendidikan merupakan suatu yang intangible dan terus menerus berubah dan meningkat. Tujuan pendidikan selalu bersifat sementara atau tujuan yang berlari. Hal ini berarti tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar yang perlu dicapai di dalam kurun waktu tertentu di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah dan fisiblemengenai tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan rencana strategis yang terlihat dengan keadaan dan waktu tertentu. Rumusan tujuan pendidikan tersebut mendapat legal formal dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dimana implementasinya dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Oleh karena itu dalam makalah ini pemakalah mencoba memaparkan sedikit terkait latar belakang lahirnya kebijakan Standar Nasional Pendidikan, pentingnya standar nasional pendidikan, perlunya Standar Nasional Pendidikan untuk mutu pendidikan di Indonesia, dan pro kontra terhadap Standar Nasional Pendidikan. BAB II PEMBAHASAN A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut maka diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan pendidikan dan pengajaran itu diharapkan akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar sebagai bekal untuk dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.[1] Selain itu, pendidikan nasional juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar sembilan tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.[2] Oleh karena itu demi mewujudkan semuanya dan demi tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang baik maka delapan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh kemendiknas dengan PP no 19 tahun 2005 sekarang diganti PP no 32 tahun 2013 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiyaan, dan standar penilaian pendidikan perlu diterapkan dan dilaksanakan secara hati-hati dan berdaya guna bagi mutu pendidikan secara merata.[3] Menurut penjelasan PP no.19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 tentang SNP, pendidikan di Indonesia dalam konteks pembangunan nasional pada hakekatnya mempunyai tiga fungsi yaitu: Pertama, sebagai pemersatu bangsa.Kedua, sebagai penyamaan kesempatan. Ketiga, sebagai pengembangan potensi diri. Dari ketiga fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sehingga dari hakekat pendidikan dalam konteks pembangun nasional diharapkan PP no. 19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 tentang SNP ini bisa selaras dengan fungsi pembangunan nasional dan tidak sepatutnya keluar dari frame fungsi pembangunan nasional tersebut. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, ada empat strategi mayor reformasi pendidikan yaitu:[4] 1.
2. 3. 4.
Akuntabilitas berbasis standar maksudnya adalah penetapan standar keluaran yang jelas dan pengujian secara sistematik atas kemajuan siswa, berupa statemen kepercayaan dimana guru dan siswa akan didorong pada fokus usaha pembelajaran dan arah yang benar. Reformasi sekolah secara menyeluruh merupakan jawaban balik atas tradisionalitas reformasi sekolah yang bersifat serabutan, kebijakan yang sebatas memacu target spesifik, struktur dan metode-metode instruksional yang rijid. Strategi pasar maksudnya pendidikan merupakan pranata social yang menawarkan jasa layanan yang bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional, dan bahkan spiritual. Strategi keputusan partisipatif yaitu sebuah strategi sistematis yang berfokus pada pemberdayaan guru dan administrator di tingkat sekolah. Sebagai peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (4): ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[5] Pasal 36 ayat (4): Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.; Pasal 37 ayat (3): Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.; Pasal 42 ayat (3): Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.; Pasal 43 ayat (2): Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.; Pasal 59 ayat (3): Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.; Pasal 60 ayat (4):
Ketentuan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.; dan Pasal 61 ayat (4): ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[6] Dari ketentuan pasal per pasal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 tentang SNP dibentuk sebagai standar minimum sebagaimana pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 1 ayat 17, bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP nomor 19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 tentang SNP ini berfungsi sebagaimana tertera pada pasal 3, bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. [7]Dalam penjelasan pasal 3 ini, pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berbagai paparan latar belakang yang melahirkan PP nomor 19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 untuk mencapai tujuan sebagaimana pada pasal 4, bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. B. Pentingnya Standar Nasional Pendidikan Harus diakui pendidikan nasional kita kedodoran terengah-engah mengikuti berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Reformasi pendidikan masih jalan di tempat. Reformasi, reposisi, dan rekonstruksi pendidikan jelas harus melibatkan penilaian kembali secara kritis berbagai pencapaian dan masalah-masalah yang dihadapi pendidikan nasional. Secara garis besar pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan apalagi untuk bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada tingkat global. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif pendidikan nasional masih memiliki banyak kelemahan. Bahkan sekarang pendidikan nasional menurut banyak kalangan bukan hanya belum berhasil meningkatkan keserdasan dan keterampilan anak didik, tetapi juga gagal dalam membentuk karakter dan kepribadian.[8] Oleh karena itu lembaga pendidikan nasional yang sampai sekarang merupakan suatu institusi publik untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia tentunya harus akuntabel, berarti transparan, terbuka, dan dapat dinilai oleh anggota masyarakat. Dengan kata lain performance lembaga pendidikan tersebut haruslah mempunyai indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya. Lahirnya PP No. 19 tahun 2005 yang sekarang diganti PP no 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan menjadi salah satu reformasi dan rekonstruksi dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada enam alasan mengapa standar nasional pendidikan itu diperlukan yaitu:[9] 1.
Indonesia sebagai negara berkembang Sebagai suatu negara berkembang Indonesia tergolong negara yang masih miskin. Oleh sebab itu pula tidak mengherankan apabila tingkat pendidikannya belum mencapai sesuai yang diinginkan oleh masyarakat modern. Masyarakat demokrasi menuntut anggotanya yang cerdas dalam mengambil keputusan-keputusan yang intelegen untuk memajukan taraf hidupnya. Masyarakat yang miskin tentunya tidak dapat diharapkan para anggotanya dapat menyumbangkan saran-saran yang intelegen dalam mewujudkan kemajuan masyarakat. Kemampuan deliberasi, berpartisipasi, menimbang-nimbang hal yang terbaik untuk masyarakat belum dapat terlaksana dengan sempurna di dalam suatu masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya. Tidak mengherankan apabila masyarakat yang demikian mudah terperangkap di dalam struktur kekuasaan yang otoriter yang terikat kepada kekuasaan pemerintah. Hal ini pula barangkali yang menjadi alasan mengapa negara-negara berkembang ada yang memilih jalan diktator dalam memacu perkembangan masyarakatnya. Negara-negara berkembang pasca komunisme ada yang masih tetap memilih pemerintahan otoriter dalam pengembangan masyarakatnya. Hasilnya memang sangat signifikan di dalam perkembangan ekonomi yang tinggi. Ada pula negara seperti India yang memilih jalan demokrasi di dalam perkembangannya. Tampak di sini yang memilih jalan demokrasi perkembangan ekonominya agak lambat
2.
dibandingkan dengan negara-negara yang memilih jalan otoriter. Ada pakar yang berpendapat perkembangan negara-negara berkembang belum matang untuk berdemokrasi sehingga terjadi demokrasi kebablasan. Jalan yang ditempuh oleh negara-negara berkembang tentunya tergantung kepada kondisi dari masing-masing negara. Jalannya ialah mempercepat investasi di dalam pengembangan SDM sehingga dapat dipercepat pembinaan warga negara yang cerdas. Dengan kata lain investasi pendidikan perlu ditingkatkan serta disusun suatu rencana pengembangan SDM yang mantap dan terarah. Sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional UU No. 20 tahun 2003 sebagai suatu sistem tentunya diperlukan suatu patokan atau ukuran sampai dimana sistem tersebut. Adanya satu sistem pendidikan nasional termasuk di dalam evaluasinya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kohesi sosial. Tanpa adanya suatu sistem lebih-lebih dalam negara Indonesia yang bhineka, maka tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia akan menemui kesulitan. Ambillah misalnya kebutuhan untuk memiliki, menjaga, mengembangkan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Demikian pula setiap kelompok mempunyai kebutuhan untuk menghayati kebersamaan di dalam perjalanan hidup suatu bangsa. Sejarah nasional dan geografi nasional merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.[10]
3.
Anggota masyarakat global Sebagai anggota masyarakat global, negara Indonesia berada di dalam pergaulan antar bangsa lebih-lebih dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini. Di dalam pergaulan global tersebut tentunya tidak dapat dihindari pengenalan antar budaya, pengenalan masyarakat negara-negara lain. Di dalam pergaulan global inilah tentunya orang akan melihat persamaan ataupun perbedaan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam pergaulan global yang terbuka itu dapat saja terjadi arus pertukaran manusia, arus SDM sehingga memerlukan kualitas SDM yang tinggi yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Selain daripada itu untuk dapat survive dalam dunia dunia yang terbuka ini kualitas bangsa Indonesia harus dapat bersaing sehingga tidak menjadi budak dari bangsa lain. Kualitas SDM dalam dunia ekonomi yang sangat kompetitif harus dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kualitas pendidikan merupakan indikator mutlak di dalam persaingan internasional itu. Dalam rangka ini di samping standar nasional diperlukan pula standar regional bahkan standar internasional. Tentunya standar-standar ini hanya dapat dicapai secara bertahap dan bukan secara sekuensial.[11]
4.
Fungsi standar nasional pendidikan Fungsinya adalah untuk pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut tentunya bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Kita bedanya antara Standar Ideal dengan Standar Operasional Temporal. Standar ideal dapat ditentukan setiap 5 tahun atau 10 tahun sedangkan standar operasional temporal dapat ditentukan setiap tahun. Standar ideal juga bertahap untuk dicapai seperti standar isi yaitu kurikulum sekolah perlu direvisi setiap sekurang-kurangnya 5-10 tahun. Standar nasional pendidikan adalah standar yang bergerak maju.[12]
5.
Fungsi standar adalah pemetaan masalah pendidikan Hal ini banyak kali dilupakan di dalam suatu sistem nasional. Standar seakan-akan telah menjadi milik monopoli dari birokrasi pendidikan sehingga peserta didik semata-mata menjadi objek dari kekuasaan birokrasi. Akibatnya sangat jauh oleh karena proses belajar dapat terarah kepada hanya mempersiapkan ujian yang telah ditentukan oleh birokrasi pendidikan dan bukan merupakan suatu proses belajar yang berkesinambungan yang diadakan secara berkala oleh guru di depan kelas. Kelulusan seseorang dari sistem pendidikan bukanlah ditentukan semata-mata oleh Ujian Nasional yang biasanya terpusat dan anonim, tetapi merupakan suatu proses yang integratif di dalam pendidikan yang mempunyai banyak segi. Fungsi standar nasional pendidikan Fungsi standar nasional pendidikan adalah penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data-data dari evaluasi belajar secara nasional seperti Ujian Nasional.[13]
6.
C. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat adalah acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.[14]
1. Standar Isi Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dan dalam standar isi termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik yang berguna untuk pedoman pelaksanan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[15]
2. Standar Proses Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. [16] Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut sangatlah membantu dalam pekembangan akal dan mental peserta didik.[17]
3. Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetisi dasar yang berberda. Mulai dari pendidikan dasar yang hanya bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sampai ke jenjang petguruan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakn proses pembelajaran, menilai hasil nilai pembelajaran, memberi pelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.[18] Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantarnya :
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.
5. Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Ada pun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
6. Standar Pengelolaan Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sadangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaanlainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
7. Standar Pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.[19] Ada tiga macam biata dalam standar ini : a. Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. b. Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi : 1) gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.
8. Standar Penilaian Pendidikan Standar penilaian pendidik adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar
Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini:[20]
D. Pro Kontra Standarisasi Pendidikan Disamping pendapat yang optimis tentang manfaat standarisasi tidak kurang pula pendapat-pendapat yang menentang standarisasi pendidikan atau setidak-tidaknya memberikan aba-aba untuk berhati-hati mengenai konsekuensi standarisasi di dalam proses pendidikan. Marilah kita lihat kelompok yang pro maupun kelompok yang kontra terhadap standarisasi pendidikan. Mengetahui pandangan kedua kelompok yang bertentangan tersebut akan membawa kita kepada pengertian yang lebih luas dan mendalam atau memberikan perspektif yang lebih luas terhadap nilai-nilai positif maupun nilai-nilai negative dari standarisasi. Maksudnya tidak lain ialah agar kita berhatihati di dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dengan menggunakan standarisasi pendidikan. 1. Kelompok Pro Pada umumnya kelompok yang mempercayai standarisasi pendidikan akan meningkatkan proses belajar peseta didik tetapi dengan kondisi tertentu. Kelompok ini menyutujui adanya standarisasi pendidikan apabila standar tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:[21] a. b.
c. d. e.
a. b. c. d. e. f. 2.
Standar yang akan dilaksanakan merefleksikan kebijakan atau wisdom dari orang tua dan guru. Hal ini berarti standar tidak ditentukan dari suatu lembaga di luar stakeholder terutama dalam pendidikan yaitu orang tua dan guru. Penyusunan dan penetapan standar isi atau kurikulum haruslah secara berhati-hati. Penyusunannya harus mengikutsertakan para ahli kurikulum oleh sebab penyusunan kurikulum pendidikan telah mengalami berbagai kemajuan. Kurikulum tidak dapat disusun oleh sembarang orang, oleh para amatir atau politisi, tetapi oleh para pakar-pakar spesialis kurikulum sehingga standar yang telah ditentukan mendapatkan kerangka yang jelas dan terarah di dalam kurikulum. Standar yang telah ditentukan hendaknya dapat dilaksanakan oleh guru professional. Kemajuan akademik di sekolah tidak dapat semata-mata melalui tes akhir atau ujian akhir. Standar haruslah memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didik. Apabila standar mengadakan diskriminasi peserta didik maka standar tersebut merupakan suatu pemerkosaan yang biadab terhadap hakikat manusia yang sama. Selain alasan di atas ada juga alasan dari para pakar yang setuju terhadap standarisasi pendidikan yaitu sebagai berikut :[22] Standarisasi berfungsi sebagai penuntun bagi guru di dalam mengadakan perubahan global. Standarisasi berisi suatu kewajiban moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Standarisasi yang bersifat nasional akan menghindari keinginan-keinginan pribadi dan guru. Adanya standar nasional mencegah kontrol lokal yang berlebihan. Standarisasi pendidikan dirasakan suatu kebutuhan karena tuntunan masyarakat yang berubah dengan cepat. Standarisasi pendidikan akan memberikan akuntabilitas pendidikan. Kelompok Kontra Dewasa ini standarisasi pendidikan banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan bisnis dan politik. Hal ini terbukti ketika pergantian seorang pemimpin maka akan mengalami perubahan juga dalam menetapkan kebijakankebijakannya contohnya perubahan PP no 19 tahun 2005 diganti menjadi PP no 32 tahun 2013 sesuai dengan bergantinya tonggak kepemimpinan dalam pemegang kebijakan sampai pada bergantinya kurikulum. Standarisasi telah menentukan suatu tujuan yang terletak di luar proses pendidikan itu sendiri. Apalagi standar ditentukan oleh birokrasi yang tidak mengenal apa yang terjadi di dalam praksis pendidikan di sekolah. Selain itu standarisasi pendidikan yang di atur dalam PP no 19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan menekankan perlunya masyarakat pendidikan merujuk pada perangkat standar mutu sebagai acuan formal dan baku dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan. Walupun konsep dasar dari ketentuan itu
secara oprasional masih tidak jelas. PP no 19 tahun 20005 sekarang PP no 32 tahun 2013 memberikan ketentuan kriteria minimal tentang system pendidikan yang berlaku nasional. Ini berarti bahwa setiap satuan pendidikan harus sedikit-dikitnya memenuhi standar minimal tersebut untuk dapat dinilai berkualitas. Konsekuensinya setiap satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar itu adalah lemabag sub standar tidak berkualitas.[23] Sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa akan terciptanya diskriminasi dan pembedaan sedangkan dalam tujuan awal pendidikan nasional adalah untuk memberikan pemerataan dalam pendidikan tanpa ada diskriminasi. Selain alasan-alasan di atas kelompok yang kontra terhadap standarisasi pendidikan juga menyebutkan bahwa keberhasilan suatu pendidikan tidak dilihat hanya dari ujian akhir sebagai bahan evaluasi nasional. Namun pada PP no 32 tahun 2013 ada perubahan terkait ujian akir nasional bahwa untuk tingkat sekolah dasar baik SD maupun MI sudah dihapuskan. BAB III KESIMPULAN Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan itu dapat membawa pendidikan Indonesia lebih bermutu dan berkualitas jika delapan standar itu dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat guna. Delapan satndar itu adalah standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Munculnya Peraturan Pemerintah pasti akan mendapatkan berbagai macam respon di kalangan masyarakat. Begitu pula dengan PP no 19 tahun 2005 yang diganti menjadi PP no 32 tahun 2013 pasti ada respon dari masyarakat baik respon itu positif maupun negative, namun yang jelas dari respon tersebut seharusnya memberikan inspirasi dan pelajaran tersendiri buat kita dalam memandang dan memahami PP no 19 tahun 2005 sekarang PP no 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
[1] Nasarudin Anshoriy & GKR Pembayun, Pendidikan Berwawasan Kebangsaan; Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 185 [2] Nana Supriyatna, Kembangakan Kecakapan Sosialmu untuk kelas I, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. vi [3] Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 474 [4] Ahli Muhdi Amnur, Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional; Reformasi Pendidikan Sebagai Tuntutan, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2005), hlm. 192-195 [5] Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Fokus Media, Bandung, 2006) [6] Ibid [7] Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,(Sinar Grafika, Jakarta, 2006) [8] Adnan Buyung Nasution dkk, Membongkar Budaya Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 295-296 [9] H.A.R. Tilaar. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), Hlm. 106 [10] Ibid, hlm 107
[11] Ibid, hlm 108 [12] Ibid [13] Ibid, hlm 109 [14] Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia; Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Pedoman Pemenuhuan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 11 [15] Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm. 232 [16] H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hlm. 169 [17] Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm. 232 [18] Zainal Aqib, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional, (Bandung : Yrama Widya, 2009), hlm. 19 [19] H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hlm. 170 [20]Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia; Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Pedoman Pemenuhuan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 11-12 [21] H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hlm. 132 [22] Ibid, hlm 133 [23] Winarno Surakhmad, Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 353 Diposkan oleh M. Lukmanul Hakim di 13.07
