KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SIE KEUANGAN POLRES GORONTALO I.
PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang a. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator – indikator tekhnis, administrasi dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja yang bertujuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh Satuan Unit Kerja untuk mewujudkan good governance. b. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri, Kapolri mengeluarkan kebijakan Quick Wins didalam pelaksanaan tugas polri melalui kegiatan Quick Response, Tranparansi Bidang Lalu Lintas, Transparansi Penyidikan dan Transparansi dalam Rekruitmen anggota Polri. c. Pelayanan pada bidang administrasi Gaji kepada Personil Polri dan PNS serta anggaran Operasional Sub Satker jajaran Polres Gorontalo guna menunjang giat Operasional Polres Gorontalo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dasar a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 / M.PAN / 7 / 2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi. c. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : STR / 112 / II / 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Reformasi Birokrasi Polri. d. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST / 45 / I / 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Launching Quick Wins dalam rangka Quick Response. e. Surat Perintah KaPolres Gorontalo Nomor : Sprin / / tanggal tentang Kelompok Kerja Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Polri Polres Gorontalo. f. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. g. Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. h. Perkap Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Polri. i. Rencana Kerja Polres Gorontalo Ta. 2013
2
3. Maksud dan Tujuan. a. Maksud Maksud disusunnya panduan standar operasional prosedur ini adalah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Kapolri tentang Reformasi Birokrasi Polri dan Program Quick Wins dengan kegiatan yang diimplementasikan pada Bag Sumda Polres Gorontalo dalam memberikan pelayanan sesuai arahan pimpinan. b. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ini adalah untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara Pelayanan Pengajuan Anggaran Sub Satker jajaran Polres Gorontalo dan Pelayanan Pembayaran Gajio dan Tunjangan Kinerja bagi anggota Polri Polres Gorontalo. 4. Ruang Lingkup. Ruang Lingkup dalam penyusunan standar operasional prosedur ( SOP ) Bag Sumda Polres Gorontalo ini mencakup segala kegiatan yang menunjang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Sie Keuangan Polres Gorontalo. 5. Sistematika I. PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.
Umum Dasar Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Sistematika
II. PELAKSANAAN 1. Manajemen. 2. Bentuk Pelayanan. III. ANGGARAN / BIAYA DAN WAKTU IV. PENUTUP
3
II.
PELAKSANAAN 1. Manajemen a. Penerapan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ini agar dapat dijadikan pedoman personil yang bertugas pada Sie Keuangan Polres Gorontalo dalam memberikan pelayanan sehingga terciptanya kelancaran proses pelayanan. b. Personil. Personil yang memberikan pelayanan terdiri dari seluruh Personil Polri yang bertugas pada Sie Keuangan dengan struktur sebagai berikut : 1) Kasi Keuanga 2) Bamin c. Sarana dan Peralatan Untuk menunjang pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan menggunakan sarana dan peralatan yang berada dan dimiliki oleh Sie Keuangan Polres Gorontalo dengan dilengkapi fasilitas pelayanan sebagai berikut : 1) Komputer 2) Printer 3) ATK 4) Blangko / Format Formulir 2. BENTUK PELAYANAN a. Jenis Pelayanan 1) Pengajuan Gaji Polri dan PNS 2) Pengajuan Tunjangan Kinerja Polri dan PNS 3) Pengajuan SKPP 4) Pengajuan Tunjangan Keluarga 5) Pengajuan Uang Duka Wafat. 6) Pengajuan Anggaran Operasional Sub satker jajaran b. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pelayanan. 1) Pengajuan Gaji polri dan PNS a) Persyaratan / kelengkapan administrasi (1) SKPP untuk pengajuan Gaji anggota baru. (2) ADK Gaji dan Kartu Kontrol Gaji dari Satuan Kerja lama. (3) Buku KU-11
4
b) Prosedur (1) Serahkan SKPP Gaji yang sudah di tandatangani Kasatker lama dan KPPN setempat. (2) Serahkan ADK Gaji dari Satker lama untuk diinput pada Aplikasi Gaji oleh Ur Gaji (3) Periksa kelengkapan berkas (4) Ajukan Susulan apabila terdapat keterlambatan dalam proses perpindanhan dari Satker lama (5) Pengajuan Gaji Susulan ke Kapolres Gorontalo. (6) Berkas Gaji Susulan kirim ke KPPN. 2) Pengajuan Tunjangan Kinerja Polri dan PNS. a) Persyaratan / kelengkapan bahan (1) Surat Mutasi untuk Personil Baru (2) Skep Jabatan untuk penyesuaian Tunjangan (3) Daftar Hadir Personil Polri dan PNS ditanda tangani oleh Kasi Propam dan Kapolres. b) Prosedur (1) Buat Pengajuan Tunjangan Kinerja. (2) Sesuaikan Kelas Jabatan dengan Skep Jabatan. (3) Sesuaikan dengan Daftar Hadir Personil. (4) Periksa Berkas untuk diajukan ke Kapolres. (5) Kirim Pengajuan Tunjangan Kinerja ke Bidkeu Polda Gorontalo. (6) Pengambilan dana Tunjangan Kinerja di Bank berdasarkan Cheq dari Bidkeu Polda Gorontalo. (7) Pembayaran kepada Personil Polri dan PNS sesuai daftar Pengajuan Tunjangan Kinerja. 3) Pengajuan SKPP a) Persyaratan / kelengkapan administrasi (1)
Skep Mutasi Personil untuk Skpp Mutasi
(2)
Skep Pemberhentian untuk Skpp Pensiun
(3)
Skep Satya lencana (bila ada)
(4)
KU-1
b) Prosedur (1) Lengkapi Berkas. (2) Serahkan berkas ke Sie Keuangan. (3) Periksa Berkas dan Tanda Tangan Kasi Keuangan.
5
(4) Ajukan ke Kapolres (5) Berkas dikirim ke KPPN. 4) Pengajuan Tunjangan Keluarga a) Persyaratan / kelengkapan berkas (1)
FC Buku Nikah untuk Tunjangan Isteri/Suami
(2)
FC Akta Kelahiran Anak untuk Tunjangan Anak.
(3)
FC Akta Cerai untuk Penghapusan Tunjangan Keluarga.
b) Prosedur (1) Lengkapi berkas (2) Periksa dan Legalisir Berkas Ajukan ke Kapolres. (3) Berkas lengkap kirim ke KPPN. 5) Pengajuan Anggaran Operasional Sub Satker a) Persyaratan / kelengkapan bahan. (1) Surat Permohonan Pengajuan Anggaran. (2) Rencana Kebutuhan Subsatker (3) Surat Perintah (4) SPPR (5) KU-17 (6) Daftar Nominatif (untuk Uang Saku dan Honor) b) Prosedur (1) Ajukan Permohonan Anggaran (2) Kapolres ACC (3) Teliti kelengkapan berkas (4) Berkas lengkap dilakukan pembayaran kepada Kaurmintu / Kasium Subsatker. III.
ANGGARAN / BIAYA DAN WAKTU 1.
ANGGARAN / BIAYA Anggaran
yang
digunakan
untuk
menunjang
kelancaran
pelaksanaan
operasional menggunakan anggaran yang ada dan apabila ada biaya yang timbul pada setiap kegiatan proses pelayanan yang diberikan pada standar operasional prosedur Sie Keuangan Polres Gorontalo ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Polres Gorontalo.
6
2.
WAKTU Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dalam melakukan setiap proses pelaksanaan pelayanan disesuaikan dengan situasi dan keadaan serta diupayakan selesai secepat mungkin.
IV.
PENUTUP Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sie Keuangan Polres Gorontalo disusun untuk dapat dijadikan panduan Staf Sie Keuangan Polres Gorontalo dalam melakukan pelayanan kepada Personil / PNS,
