Standar Operation Prosedur Keuangan Konsil LSM Indonesia
standar operasional prosedur keuangan RSFull description
Nomor SOP PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto - Gorontalo
Sub Bagian Keuangan / Sekretariat
Tanggal Pembuatan
/SOP/BKP/2013 Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif
Maret 2013
Disahkan Oleh
Kepala Badan
Nama SOP
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
2. Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan keuangan
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP alur surat masuk dan keluar
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM dan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan melalui SIMDA Keuangan.
SOP Penagihan Pengadaan Barang/Jasa SOP Penagihan Biaya Perjalanan SOP pengarsipan
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati Gorontalo Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Gorontalo. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan
Laporan Realisasi Keuangan
Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Pelaksana No
Kegiatan Kasubag
PPTK
Staf Sekban Admin.
Mutu baku Ket Kaban
Kelengkapan
Waktu
Out put
1.
Berkoordinasi dengan PPTK selaku penanggungjawab kegiatan
Surat masuk, perihal permintaan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
5 menit
Disposisi Surat permintaan
2.
Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kegiatan
DPA dan Rgistrasi SPP/SPM
30 menit
Data jumlah Realisasi Anggaran perkegiatan
3.
Menyiapkan print out data hasil capaian realisasi fisik keuangan dari masing-masing kegiatan
SIMDA Keuangan
30 menit
Print out Realisasi Anggaran perkegiatan
Menerima hasil print out tentang capaian realisasi fisik dan keuangan sekaligus menyusun laporan realisasi keuangan per-PPTK
Print out Realisasi Anggaran perkegiatan
Menerima laporan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing PPTK sekaligus merekapitulasi semua laporan tersebut menjadi sebuah Laporan
Laporan Realisasi Keuangan masingmasing PPTK
4.
5.
6.
Melakukan validasi terhadap hasil Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
15 Menit
30 menit
Laporan Realisasi Fisik 30 menit dan Keuangan SKPD
Tidak Ya
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing PPTK Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid
SOP alur surat masuk dan keluar
SOP Penagihan pengadaan barang/jasa SOP penagihan biaya perjalanan
-
-
-
-
7.
8.
9.
10.
Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat
Laporan Realisasi Fisik 10 menit dan Keuangan SKPD yang valid
Surat pengantar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
Pengajuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani
Surat pengantar 10 menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
Persetujuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani
-
Penandatanganan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Persetujuan Laporan 10 menit Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD untuk ditandatangani
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang telah ditandatangani
-
Pengiriman Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta pengarsipan
Laporan Realisasi Fisik 15 menit dan Keuangan SKPD yang telah ditandatangani
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
SOP alur surat masuk dan keluar
SOP pengarsipan
Nomor SOP PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto -Gorontalo
Sub Bagian Keuangan / Sekretariat
Tanggal Pembuatan
/SOP/BKP/2013 Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif
Maret 2013
Disahkan Oleh
Kepala Badan
Nama SOP
Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Memiliki kewenangan dalam Pengajuan SPD
2. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Memiliki kemampuan dalam mengajukan SPD
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Anggaran Kas
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dokumen Anggaran Kas dan Pengajuan SPD bulan sebelumnya
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat setiap bulan dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan
Penyediaan Dana
Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pelaksana No
Kegiatan Staf Admin.Bendahara
1.
Membuat konsep rincian permohonan pengajuan dana yang akan diajukan ke DPPKAD
2.
Verifikasi dan validasi konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)
Kasubag. Sekban Keuangan
Tidak Ya
Mutu baku Kaban
Kelengkapan
Waktu
Ket Out put
Dokumen Anggaran Kas dan DPA
15 menit
Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)
-
Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)
15 menit
Dokumen Permohonan SPD yang telah valid
-
Dokumen Permohonan SPD yang valid
5 menit
Surat pengatar Permohonan SPD
-
10 Menit
Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani
-
SOP alur surat masuk dan keluar
Ekspedisi surat keluar
3.
Membuat surat pengantar permohonan SPD
4.
Pengajuan surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya untuk di setujui dan tandatangani
Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya
5.
Pengagendaan surat pengantar permohonan SPD
Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani
10 menit
Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah teragendakan
6.
Pengiriman surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya ke DPPKAD
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
20 menit
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BADAN KETAHANAN PANGAN
Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Limboto - Gorontalo
1. Sub.Bagian Keuangan ( Staf Keuangan )
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999
tentang
Maret 2013
Disahkan Oleh
Kepala Badan
Nama SOP
Penagihan Belanja Perjalanan Badan Ketahanan Pangan Kab.Gorontalo
Mempunyai Wewenang dalam membuat Tagihan Perjalanan Dinas
Negara yang Bersih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
-
Mempunyai Kemampuan Dalam Membuat Tagihan Perjalanan Dinas
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
-
Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah -
Tanggal Efektif
-
-
-
Februari 2013
Penyelenggaraan
Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
-
Tanggal Pembuatan
Kualifikasi Pelaksana
Keuangan Negara -
/SOP/BP/2013
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
KABUPATEN GORONTALO
-
Nomor SOP
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
-
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Tahun Anggaran 2013
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
-
SOP Pengajuan SPD
Surat Undangan,Telaahan, SPT, SPPD rampung, SPJ Dokumen
-
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
Tiket, Boarding Pass, Airport Tax, Foto / Dokumentasi, Laporan Kegiatan
Peringatan Penagihan ini digunakan untuk pencairan Dana Perjalanan Dinas apabila Dokumen tidak dibuat sesuai SOP Penagihan perjalanan Dinas Maka penagihan Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan.
Pencatatan dan Pendataan Buku register …………..
Prosedur Pengajuan Penagihan Belanja Perjalanan Pelaksana No
Kegiatan Staf Admin.Bendahara
1.
2.
Kasubag. Sekban Keuangan
Kaban
Kelengkapan
Membuat konsep rincian permohonan pengajuan Penagihan Belanja Perjalanan yang akan diajukan ke DPPKAD
Dokumen Anggaran Kas dan DPA
Verifikasi dan validasi konsep Penagihan Belanja Perjalanan
Konsep Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD)
Tidak Ya
3.
Mutu baku
Pengajuan surat pengantar permohonan SPD beserta lampirannya untuk di setujui dan tandatangani
Dokumen Permohonan SPD yang valid
Waktu
Ket Out put
15 menit
Konsep Surat Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan
-
15 menit
Dokumen Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan yang telah valid
-
5 menit
Surat pengatar Penagihan Belanja Perjalanan
-
4.
Membuat Telaah Ke Bupati
Telaah Surat Permohonan persetujuan
5.
Pengagendaan surat pengantar permohonan Penagihan Belanja Perjalanan
Surat pengatar Permohonan SPD beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani
10 menit
6.
Pengiriman surat Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya ke DPPKAD
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
20 menit
10 Menit
Surat pengatar Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani Surat pengatar Permohonan Penagihan Belanja Perjalanan beserta lampirannya yang telah teragendakan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang valid