pedoman tindakan invasif dan non invasifDeskripsi lengkap
SOP Tindakan Invasif Dan Non InvasifFull description
pedoman tindakan invasif dan non invasifFull description
kebijakan tindakan invasif dan non invasifFull description
kebijakan tindakan invasif dan non invasifDeskripsi lengkap
pokja ppFull description
TINDAKAN INVASIF
tDeskripsi lengkap
PANDUAN TINDAKAN INVASIFFull description
invasifFull description
TINDAKAN INVASIFDeskripsi lengkap
TINDAKAN INVASIFDeskripsi lengkap
Tindakan InvasifFull description
Tindakan InvasifDeskripsi lengkap
SOPFull description
kebijakanDeskripsi lengkap
KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA JAKARTA NOMOR 324/SK/KEP/RSUMTG/XII/2016 TENTANG PANDUAN TINDAKAN INVASIF DAN TINDAKAN NON INVASIF KEPALA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA JAKARTA
Menimbang :
1.
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, diperlukan suatu proses pelayanan yang profesional;
2.
bahwa untuk melancarkan tugas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, dipandang perlu untuk membuat Panduan tindakan invasif dan non Invasif;
3.
bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta tentang Panduan Tindakan Invasif dan Tindakan Non Invasif Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta
Mengingat :
1.
Undang - Undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2.
Undang - Undang Nomor :44 tahun Rumah Sakit
3.
Undang - Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 90/MENKES/PER/III/2008
tentang
Persetujuan
Tindakan
Kedokteran 6.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayan Radiologi;
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1438/MENKES/PER/XI/2010
tentang
Standar
Pelayanan
Kedokteran
i
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
10.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Anastesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit
11.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
12.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
13.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 370/Menkes/SK/III/2007
tentang
Standar
Profesi
Ahli
Teknologi Laboratorium Kesehatan 14.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Kesehatan
15.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer
16.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi
17.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 377/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
18.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi
19.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman P edoman Penyelenggaraan Pelayanan
Obstetri
Neonatal
Emergensi
Komperehensif
(PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit 20.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1203/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan ICU
21.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
ii
22.
Pedoman
Manajemen
Informasi
Kesehatan
di
Sarana
Pelayanan Kesehatan Tahun 2008
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Kesatu
:
Kedua
:
KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA JAKARTA TENTANG PANDUAN TINDAKAN INVASIF DAN TINDAKAN NON INVASIF Panduan Tindakan Invasif dan Tindakan Non Invasif Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran pertama
Ketiga
:
Kebijakan ini harus dibahas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya
Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 31 Desember 2016
