Sk 4. Kebijakan Penyelenggaraan Ukm (Untuk Bab v) (1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN UPT PELAYANAN KESEHATAN KEC. PAMEUNGPEUK Jl. Raya Banjaran Km 14 No 550 Pameungpeuk Bandung Kode Pos 40376 Telp (022) 85938092 Email :[email protected]



Menimbang

:

a.

bahwa agar penyelenggaraan Upaya Keshatan Masyarakat (UKM) Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun

b.

perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat; bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan

c.

akses masyarakat terhadap Puskesmas; bahwa agar kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas

d.

dengan indikator-indikator kinerja yang jelas; bahwa agar penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebijakan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

e.

Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibuat Surat Keputusan Kepala UPT Yankes Kecamatan Pameungpeuk tentang Kebijakan Penyelenggaraan

Mengingat

:

1.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas Pameungpeuk. Undang – undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang

4.

Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. 7.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota;

8.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi 9.

Kesehatan di Puskesmas; Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPT Pelayanan Kesehatan di



10

Kabupaten Bandung; Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja pada BLUD di Kabupaten Bandung. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ( UKM ) DI PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

KESATU

:

Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Pameungpeuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pameungpeuk : 10 Mei 2017 KEPALA UPT YANKES KECAMATAN PAMEUNGPEUK EVI RUFAIDA

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN KEPALA UPT YANKES KECAMATAN PAMEUNGPEUK

NOMOR

:

440 /107.5/UPT/V/2017

TENTANG

:

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) UNIT PELAKSANA TEKNIS YANKES KECAMATAN PAMEUNGPEUK 1.

Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana pada pedoman tiap-tiap Upaya Kesehatan

2.

Masyarakat (UKM). Persyaratan/standar kompetensi sebagai Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pameungpeuk

, sebagai berikut :

a. Memiliki tingkat pendidikan S1 keatas;



b. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun; c. Mampu memimpin, menyusun, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan program Penyakit Tidak Menular; d. Mampu mengkoordinasikan penyusunan bahan RKA dan DPA Upaya Kesehatan Masyarakat; e. Mampu bekerjasama dengan lintas sektor, lintas program dan pihak swasta dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas; f. Mampu menyusun standar dan prosedur upaya kesehatan masyarakat; g. Pernah mengikuti pelatihan service excellent; h. Pernah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas; 3.

Penerapan hasil pelatihan Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dievaluasi secara rutin oleh kepala Puskesmas

4.

Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

5.

Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

6.

Koordinator Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang baru ditugaskan wajib mengikuti program orientasi.

7.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun.

8.

Kepala puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada kepala satuan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

9.

Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada pelaksana kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

10. Proses dan hasil penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) wajib dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait agar terdapat kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan program. 11. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus didokumentasikan dan dikendalikan. 12. Pengendalian dokumen meliputi penomoran, tanggal terbit, catatan tentang revisi, pemberlakuan, dan tanda tangan Kepala Puskesmas.



13. Penyelenggaraan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan/atau meminimalisasi akibat dari risiko yang terjadi. 14. Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) berkewajiban untuk memfasilitasi peran serta masyarakat melalui komunikasi dengan berbagai media yang tersedia di masyarakat, baik leaflet, brosur, lembar balik, dan pertemuan-pertemuan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD), serta keterlibatan dalam perencanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. 15. Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran.

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan

keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), sampai dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 16. Dalam pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikaji ulang secara regular minimal setahun sekali sesuai dengan kesepakatan Kepala Puskesmas dengan Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 17. Lintas program dan lintas sektor terkait harus diidentifikasi untuk tiap Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan kejelasan peran masing-masing. 18. Akuntabilitas penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 19. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), supervisi oleh Kepala Puskesmas maupun Koordinator Satuan Pelaksana

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan

pertemuan monitoring kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) oleh Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 20. Pelaksanaan monitoring Kepala Puskesmas dan Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan cara : a. Monitoring dan Evaluasi terhadap peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaan kegiatan; b. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap triwulan; c. Monitoring dan Evaluasi tiap pemegang program pada saat loka karya mini bulanan Puskesmas Pameungpeuk.



21. Kerja sama lintas sektoral dan lintas program tentang sasaran, tujuan dan kegiatan pelayanan kesehatan diinformasikan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan di Puskesmas Pameungpeuk. 22. Usaha pemberian informasi tentang pelayanan, sebagai berikut: a. Leaflet; b. Poster; c. Brosur; d. Materi rapat: e. Pertemuan dan kegiatan tingkat kecamatan lintas sektor; 23. Media Komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), sebagai berikut : a. Secara langsung 1) Survey kepuasan pelanggan; 2) Survey identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau pelanggan; 3) Rapat atau pertemuan lintas program dan lintas sektor; 4) Survey Mawas Diri (SMD); 5) Musyawarah Masyarakat Desa (MMD); 6) Melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; b. Secara tidak langsung 1) Melalui kotak saran; 2) Melalui alat media seperti telpon (022-85938092 ), 3) Melalui surat dengan alamat : Jl. Raya Banjaran Km 14 , Pameungpeuk KodePos 40376 4) Melalui Email :[email protected] 24. Kegiatan dan / atau program Upaya Kesehatan Masyarakat diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat. 25. Hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dijadikan acuan untuk rencana kegiatan dan/atau program upaya kesehatan masyarakat. 26. Pelaksanaan kegiatan dan/atau program sesuai rencana sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan disosialisasikan kepada pelaksana dan masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan dan/atau program terkait. 27. Seluruh kegiatan dan/atau program upaya kesehatan masyarakat didokumentasikan dan dikendalikan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 28. Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 29. Hak-hak sasaran meliputi : a. Setiap orang berhak atas kesehatannya (Pasal 4);



b. Setiap orang berhak dalam memperoleh pelayanan ksehatan yang aman,bermutu dan terjangkau (Pasal 5 ayat 2); c. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (Pasal 5 ayat 1); d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (pasal 5 ayat 3); e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (pasal 6); f. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab (pasal 7); g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang belum diterimanya dari tenaga kesehatan (pasal 8); 30. Kewajiban sasaran meliputi : a. Kewajiban untuk keikutsertaan BPJS; b. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sesuai fungsinya (Pasal 9 ayat 1); c. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pelaksanaannya meliputi

unit

kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dam pembangunan berwawasan kesehatan (pasal 9 ayat 2); d. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat , baik fisik, biologi maupun social (pasal 10); e. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi tingginya (pasal 11); f. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; g. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial; 31. Perilaku dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diatur sebagaimana tertuang dalam peraturan tata kelola Puskesmas Pameungpeuk. 32. Tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Puskesmas Pameungpeuk, sebagai berikut : 1. Aman 2. Memuaskan 3. Adil 4. Nyaman 5. Akuntabel 6. Handal 33.

Kepala Puskesmas, Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelaksana, dan pihak-pihak terkait harus berperan aktif dalam peningkatan mutu dan



kinerja, sehingga perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu dapat terwujud dan memberikan kepuasan pada sasaran. 34.

Seluruh rangkaian kegiatan perbaikan kinerja mulai dari monitoring dan penilaian kinerja, analisis kinerja, penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan terhadap kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan untuk menunjukkan kesinambungan proses perbaikan kinerja dan merupakan sarana pembelajaran bagi Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.

35.

Dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, Keputusan Menteri Kesehatan, dsb. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pameungpeuk : 10 Mei 2017 KEPALA UPT YANKES KECAMATAN PAMEUNGPEUK

EVI RUFAIDA

Sk 4. Kebijakan Penyelenggaraan Ukm (Untuk Bab v) (1)

Recommend Documents