PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GIMPU KECAMATAN KULAWI SELATAN JL.Poros Palu-Gimpu Desa Lawua Kec Kulawi selatan Kode pos 94363
KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS GIMPU Nomor :090/52-PKM.G/X/2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN UKM PUSKESMAS GIMPU KEPALA PUSKESMAS GIMPU
Menimbang
: a. bahwa agar penyelenggaraan penyelenggara an UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat; b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas c. bahwa agar kinerja UKM Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi UKM Puskesmas dengan indicator-indikator kinerja yang jelas; d. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas Puskesma s dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan UKM Puskesmas;
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR: 090/52-PKM.G/X/2017 TENTANG : PENGELOLAAN UKM
Kebijakan Pengelolaan UKM 1. Penanggung jawab UKM harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana pada pedoman tiap-tiap UKM. 2. Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penanggung jawab. 3. Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan 4. Penanggung jawab dan pelaksana UKM yang baru wajib mengikuti program orientasi 5. Penyelenggaraan UKM dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun 6. Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada tiap-tiap penanggung jawab UKM dalam pelaksanaan kegiatan UKM 7. Penanggung jawab UKM wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada pelaksana kegiatan UKM 8. Penanggung jawab UKM wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan UKM 9. Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM harus diidentifikasi risiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan/atau meminimalisasi akibat dari risiko yang terjadi. 10. Dalam penyelenggaraan UKM penanggung jawab UKM wajib melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran, dan mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM, sampai dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan UKBM 11. Dalam pelaksanaan kegiatan UKM, penanggung jawab dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikaji secara regular minimal setahun sekali 12. Lintas program dan lintas sector terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM dengan kejelasan peran masing-masing 13. Akuntabilitas penyelenggaraan UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja UKM 14. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan UKM, supervisi oleh Kepala Puskesmas maupun penanggung jawab UKM, dan pertemuan monitoring kegiatan UKM oleh penanggung jawab UKM, dan monitoring bulanan melalui lakakarya mini bulanan 15. Monitoring meliputi capaian kinerja dan proses pelaksanaan kegiatan 16. Evaluasi kinerja UKM, dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui lokakarya mini, tidap semester melalui pertemuan tinjauan manajemen, dan setiap tahun melalui evaluasi kinerja tahunan 17. Pelaksanaan uraian tugas wajib dimonitor. Kepala Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan uraian tugas dari semua penanggung jawab UKM, Masing-masing penanggung jawab UKM wajib melakukan monitoring pelaksanaan uraian tugas dari tiap-tiap pelaksana 18. Waktu pelaksanaan monitoring uraian tugas dilakukan paling lambat tiga bulan sekali
19. Monitoring kinerja UKM wajib dilakukan oleh penanggung jawab tiap program UKM terhadap pelaksana, oleh Kepala Puskesmas terhadap tiap penanggung jawab UKM. 20. Monitoring minimal dilakukan setiap bulan sekali, 21. Monitoring dapat dilakukan melalui pertemuan mingguan, lokakarya mini, supervisi langsung, maupun pertemuan konsultasi 22. Evaluasi kinerja UKM secara pediodik dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali 23. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini triwulan, enam bulan sekali dalam pertemuan/rapat tinjauan manajemen, dan evaluasi tahunan 24. Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan UKM 25. Hak-hak sasaran meliputi :………. 26. Kewajiban sasaran meliputi:………. 27. Perilaku dalam penyelenggaraan UKM diatur sebagaimana tertuang dalam peraturan tata kelola Puskesmas
