SISTEMATIKA ILMU FIQIH

MAKALAH METODOLOGI STUDI ISLAM “SISTEMATIKA ILMU FIQIH”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mandiri Dosen Pengampu : Dra. Siti Nurjanah, M.Ag. Di susun oleh :

Eka Nurul Hidayah

JURUSAN SYARIAH ( PBS ) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)JURAI SIWO METRO 2012 1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis hantarkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan Rahmat dan Karunia- Nya masa kini” tepat pada

penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Islam pada

waktunya.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan, sahabat, orang tua serta dosen  pengampu yakni Dra. Siti Nurjanah, M.Ag, atas segala bantuan berupa bimbingan maupun  berupa dukungan dalam menyelesaikan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas mandiri yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya dalam penyempurnaan makalah mandiri ini. Semoga dengan adanya kritik dan saran yang diberikan, makalah ini dapat lebih  baik dari sebelunnya. Atas saran dan kritiknya penulis ucapkan terima kasih.

Metro, November 2012

2

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................. ................................................................... ............................................ ............................. ....... i KATA PENGANTAR................................... ......................................................... ............................................. ..................................... ..............ii DAFTAR ISI....................................... ISI............................................................. ............................................. ............................................. ......................... ... iii BAB I PENDAHULUAN......................................... ............................................................... ............................................. .......................... ... 1

A. Latar belakang ................................. ....................................................... ............................................. ..................................... .............. 1 BAB II PEMBAHASAN.......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 2

A. Pengertian Ilmu Fiqih............................................ Fiqih.................................................................. .................................... .............. 2 B. Pengertian dan Gambaran Fiqih Secara Umum........................................3 Umum........................................3 C. Pengertian Ushul Fiqih .................................. ........................................................ ............................................ ...................... 6 D.Objek Kajian Ushul Fiqih ......................................... ............................................................... ................................. ........... 10 E. Perbedaan Ushul Fiqih dengan Fiqih dan Qawa id Kulliah......................12 F. Isi dan Ssitematika Ushul Fiqih.................................................... Fiqih.................................................................13 .............13 G. Sejarah dan Perkembangan Ushul Fiqih........................................ Fiqih...................................................14 ...........14 H. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah............. Si yasah......................................... .................................................. .........................19 ...19 I. Kedudukan Fiqih Siyasah didalam Sistematika Hukum Islam..................21 Islam..................21 BAB III PENUTUP ........................... .................................................. .............................................. ............................................. ......................... ... 27

A. Menurut Pemikiran Penulis .......................................... ................................................................ ............................. ....... 27 DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang laindalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehinggaterkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus  berhubungan denganor a n g la i n. H ub un ga n a nt a r a s at u ma nu s i a d e ng an ma nu s i a la i n dalam memenuhi kebutuhan,harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya

berdasarkan

kesepakatan.Proses

untuk

membuat

kesepakatan

dalam

kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazimdisebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakah fitrahyang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah. karena karena itu ia merupak merupakan an kebutuha kebutuhan n sosial sejak sejak manusiamul manusiamul ai me ng en al arti

hak

milik.

Islam

sebagai

agama

yang

komprehensif

dan

universalmemberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiapmasa.

4

BAB II PEMBAHASAN A.PENGERTIAN ILMU FIQH

Hukum-hukum fiqh tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama islam,karena islam merupakan himpunana dari aqidah ,akhlak,dan hukum amaliyyah.Hukum amaliyyah ini  pada masa Rasullulah saw,terbentuk dari hukum-hukum yang yang terdapat didalam al-qur‟an ,dari  berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah saw.Sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan terhadap persengketaan atau merupakan suatu jawaban dari suatu  pertanyaan .Kompilasi hukum-hukum fiqh pada periode yang pertama terbentuk dari hukumhukum Allah dan Rasulullah,dan sumbernya adalah al- qur‟an dan as -sunnah. Pada masa sahabat mereka dihadapkan pada berbagai kejadian dan munculnya  berbagai hal baru yang hal itu tidak pernah dihadapi kaum muslim sebelumnya dan tidak  pernah muncul pada masa Rasulullah saw.maka berijtihadlah orang yang ahli ijtidah diantara mereka,mereka memberikan putusan hukum,berfatwa,menetapkan hukum syariat dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka persembahkan melalui ijtihad mereka kepada kompilasi hukum yang pertama itu. Maka pada periode kedua kompilasi hukum fiqh terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya ,serta fatwa sahabat dan putusan mereka.Sedangkan sumbernya al- qur‟an,assunnah,dan ijtihad para sahabat. Pada kedua periode ini hukum-hukum tersebut belum terkondifikasikan dan belum da  penetapan hukum terhadap berbagai kasus fiktif.akan tetapi penetapan hukum islam adalah  berkenaan dengan apa yang benar-benar terjadi dalam kenyataan dan kasus-kasus yang terjadi saja.Hukum-hukum ini belum menjelma dalam bentuk ilmiah,akan tetapi hanya sekedar suatu penyelesaian insidental terhadap peristiwa-peristiwa faktual.Kompilasi hukum

5

ini belum pula dinamakan sebagai ilmu fiqh dan tokoh-tokohnya dari kalangan sahabat belum disebut sebagai fuqaha.

Pada masa Tabi‟in dan Tabi‟it serta para imam mujtahid yaitu sekitar dua abad hijriyah yang kedua dan ketiga,negara islam meluas dan banyak dari orang nonarab yang memeluk agama islam.Kaum muslim dihadapkan pada kejadian baru ,berbagai kesulitan,bermacam-macam kajian,aneka ragam teori dan gerakan pembangunan fisik dan intelektualitas yang membawa  para mujtahid untuk memperluas dalam ijtihad dan pembentukan hukun islam terhadap  banyak kasus dan membuka pintu pengkajian dan analisis kepada mereka sehingga semakin sema kin luas pula lapangan pembentukan hukum fiqh dan ditetapkan pula sejumlah hukum untuk kasus-kasus yang fiktif.

B.Pengertian B.Pengertian dan Gambaran Fiqh Secara Umum

Berbicara sistematika berarti kita membicarakan susunan, Urut-urutan teratur, dan berurutan tentang sesuatu (Burhani, Hasbi Lawrens: 2003), karena kita membahas kitab fiqh maka kita akan membahas tentang susunan atau urutan pembahasan suatu masalah di dalam kitab fiqh.

 Namun sebelum kita membahas tentang urutan atau sistematika kitab fiqh, penulis ingin mengigatkan kembali hukum-hukum yang terkandung di dalam fiqh secar a umum.

Kita semua tahu bahwa hukum-hukum fiqh mengandung dan masuk kedalam semua aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali. Maka secara garis besar, masalah-masalah fiqh dapat dikelompokkan kedalam dua bahagian besar (ash-shiddiqi: (ash-s hiddiqi: 2001) yaitu:

6

1. Ibadah

Yaitu: segala persoalan yang menyangkut dengan urusan akhirat seperti: shalat, puasa dan zakat. Atau dengan kata lain para fuqaha menyebutkan dengan ibadah mahzhah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan ALLAH secara lansung.

1.

Mu‟amalat

Adalah segala persoalan atau permasalahan yanag berpautan atau berhubungan dengan urusan-urusan dunia atau undang-undang. Atau lebih dikenal dengan ibadah ghairu mahzhah yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia dengan manusia yang perlu adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Pada bagian ini dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1.

Bagian „ukubat

Yaitu: pembahasan yang meliputi tentang perbuatan-perbuaran pidana seperti membunuh, mencuri dan minum minuman yang memabukkan atau khamr.

2. Bagian munakahat (ahwal syakhshiah)

Yaitu: bagian yang membahas antara lain masalah masala h perkawinan dan perceraian.

3.

Bagian mu‟amalat

Yaitu: pada bagian ini membahas tentang harta seperti sewa menyewa, jual beli dan pinjam meminjam.

7

Demikian juga dengan wahbah al-zuhaili yang membagi pembahasan fiqh kedalam 2 bidang secara umum. (wahbah zuhaili: 1984)

 Namun demikian ada juga ulama al Allamah Ibnu Abidin dalam kitabnya  Raddl Muhtar  yang  yang membagi pembagian dalam fiqh itu kedalam 3 (tiga) pembahagian besar, yaitu:

1. Ibadah

Meliput: shalat, zakat, shiyam, haji dan jihad.

2. Uqubat

Meliputi: qishas, had pencurian, had zina dan di hubungkan dengan ta‟zir.

3.

Mu‟amalat

Meliputi: munakahat dan amanat

Perlu kita ingat kembali yang menyusun kitab fiqh adalah: ahli ijtihad seperti Imam Abu

Hanifah, Malik, Imam Syafi‟i, Ahmad Bin Hambal dan lain -lain. Orang yang mula-mula mengatur dan menyusun kitabnya menurut sebagian ahli riwayat adalah  Abu Hanifah An  Nu‟man  Nu‟man Ibn Tsabit.  Tsabit.   (ash-shiddiqi: 2001) dan ini terjadi pada masa-masa awal dari Dinasti Abbasiyah (133-766 H atau 750-1258), setelah kaum Muslimin dapat menciptakan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Islam.

Pada waktu itu kaum Muslimin, berada berada pada tingkat kehidupannya yang yang semakin baik, tidak lagi berkonsentrasi untuk memperluas wilayahnya, melainkan berupaya untuk membangun suatu peradaban melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Maka muncullah berbagai kegiatan dalam kaitan dengan kebangkitan ilmu pengetahuan ini, yang terdiri dari tiga  bentuk, yakni (1) penyusunan buku-buku, (2) perumusan ilmu-ilmu Islam, dan (3) 8

 penerjemahan manuskrip dan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang berkembang tidak hanya ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga ilmu-ilmu keduniaan yang memang tak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu agama, sehingga pada masa ini muncul ahli-ahli ilmu agama Islam, ahli-ahli ilmu bahasa Arab, ahli-ahli ilmu alam, para filosuf dan sebagainya.

Pada periode inilah ilmu fiqih berkembang. Ilmu fiqih secara konvensional terdiri dari: fiqih „ibâdât  (fiqih   (fiqih tentang persoalan-persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji), fiqih munâkahât (fiqih tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan hibah), fiqih mu‟âmalât   (fiqih tentang hubungan perdata) dan fiqih  jinâyât   (fiqih tentang tindak pidana dan hukumannya). Pembahasan jenis-jenis fiqih terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Berkembangnya ilmu-ilmu fiqh, maka secara tidak lansung berkembang pula sistematika  punyusunan suatu pembahasan didalam kitab-kitab fiqh. Ini yang menyebabkan me nyebabkan berbedanya berbedan ya susunan atau sistematika fiqh setiap ulama yaitu karena perbedaan waktu dan tempat.

C.Pengertian C.Pengertian Ushl Fiqh

Para ulama ushul menjelaskan pengertian ushul fiqh  fiqh  dari dua sudut pandang. ushul dan fiqh secara terpisah,  kedua  dari sudut pandang Pertama, dari pengertian kata ushul ushul fiqh sebagai disiplin ilmu tersendiri. Dari sisi tarkib idhafi dan dari sisi laqab. Ushul fiqh sebagai tarkib idhafi, terdiri dari kata ushul ushul dan fiqh yang yang secara terpisah antara kedua kata ini mempunyai makna sendiri. kata ushul merupakan jamak dari ashl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. atas dasar ini ushul fiqh di pandang sebagai

9

sandaran bagi fiqh dan sebagai alat utuk melahirkan fiqh. 1  Kata al aslu menurut bahasa memiliki arti : asal, pangkal, pangkal, dasar, pokok atau asas. Dapat juga di di artikan sebagai fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi 2 Adapun menurut istilah ashl memiliki beberapa adalah arti berikut ini: 1. Dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama Ushul Fiqih bahwa ashl dari wajibanya shalat lima waktu firman allah dan sunnah rasul. 2. Qa’idah , yaitu suatu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda nabi Muhammad

saw:”Buniyal islam ‟ala khamsi ushulin” artinya:”Islam itu didirikan atas lima ushul (fondasi atau dasar)” 3. Rajih,

yaitu yang terkuat seperti dalam ungkapan para ahli ushul fiqih:”Al -Ashlu fil

kalaam al-haqiqah”. Artinya:”Yang terkuat dari (kandungan) suatu hukum adal ah arti

hakikatnya”. Maksudnya yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut. 4. Mustashhab , yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya.misalnya seseoarang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinan? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapat waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. 5. Far’u,

seperti perkataan ulama ushul:”Al -waladu far‟un lilabi” artinya:”Anak adalah

cabang dari ayah” Al -Ghazali,1:5 Dari yang kelima pengertian ashl diatas, yang biasa dipakai digunakan adalah makna

yang pertama ”Dalil”, yakni dalil -dalil fiqh. 1

2

Soehino, Ilmu Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160. Lihat keterangan panjang lebarnya di bab pembahasan, bagian C.

10

Kata  fiqh   fiqh  menurut bahasa  pemahaman   pemahaman  atau  pengetahuan tentang sesuatu, sesuatu , dalam  pengertian ini kata fiqh dan fahm adalah sinonim. kata fiqh pada mulanya di gunakan orangorang orang arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta. dimasa Rasulullah pengertian fiqh menckup semua aspek dalam islam, baik teologis, politis, ekonomis maupun hukum. 3 Pengertian fiqh secara bertahap berubah dari masa ke masa , dan akhirnya akhirnya terbatas pada masalah hukum . Menurut istilah fiqh istilah fiqh adalah:  adalah:

“ ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan  para mukallaf, yang di instinbathkan dari dalil -dalil yang jelas ( tafsili tafs ili ). Gabungan dari kata ushul dan fiqh tersebut. oleh para pakar dijadikan nama bagi suatu disiplin ilmu, yang dikenal dengan sebutan ilmu ushul fiqh. 4 Secara definitif, yang disebut ilmu ushul fiqh  fiqh  dalam istilah syara ialah:

ilmu

 pengetahuan dari hal qaidah  – qaidah qaidah dan pembahasan  –   pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum  –  hukum   hukum tentang amal amal perbuatan perbuatan manusia manusia dari dalil-dalil dalil-dalil yang terperinci.5 Imam al-ghazali, seorang ulama syafiiyah, mendefinisikan ushul fiqh  fiqh  adalah  penjelasan tentang dalil-dalil fiqh dan pengetahuan tentang t entang tata cara penunjukannya kepada hukum secara global dan bukan secara terperinci. 6 Imam baidhawi juga ahli ushul kalangan syafiiyah, mendenisikannya sebagai pengetahuan tentang dalil fiqh secara umum dan menyeluruh, cara mengistinbathkan atau menarik hukum dari dalil itu,dan tentang hal ikhwal  pelaku istinbath.7 Definisi ini sedikit lebih luas dari rumusan alghazali.

3

Alquran, 11:91. Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî  (Damaskus:  (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001) vol. 1, 5  Ibid., 19. 6  Ibn Manzhûr, Lisân Manzhûr, Lisân al-„Arab al-„Arab (Beirut:  (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), vol. 6, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmî, al Mishbah al-Munîr  (Beirut:  (Beirut: al-Maktabah al- „Ilmiyyah, t.t.), 295. 4

11

Menurut Dr, Wahbah Zuhaili, ulama hanafiah, malikiah,dan hanabilah mendefinisikan ushul fiqh sebagai kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang terperinci atau ilmu tentang kaidah-kaidah itu sendiri. Baqir Sadr dari kalangan syiah, mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas unsur-unsur umum dalam prosedur mendeduksikan hukum-hukum islam. 8

 Sedangkan menurut ushul fiqh ialah pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang

dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas.9 Dengan kata lain, ushul fiqh merupakan himpunan berbagai kaidah dan penjaabrannya yang menjadi pedoman dalam rangka penetapan hukum mengenai perbuatan mukallaf dimana keseluruhan kaidah tersebut bersumber dari nash. Keragaman definisi yang dirumuskan oleh para ahli seperti tesebut di atas,pada akhirnya akhirnya bertemu pada satu inti ushul fiqh. Yaitu Yaitu metode atau kaidah yang dipakai oleh para mujtahid untuk mengistinbathkan hukum dari nash Al- Qur‟an

dan

sunnah.10 Dengan membandingkan uraian di atas dan uraian sebelumnya tentang fiqh terlihat  bahwa antara fiqh dan ushul fiqh fi qh mempunyai hubungan yang erat. er at. ushul fiqh membicarakan tentang kaidah-kaidah umum, sedangkan penerapan kaidah-kaidah 5tersebut kepada ayat-a yat alquran dan hadis-hadis nabi merupakan obyek kajian fiqh sehingga melahirkan fiqh itu sendiri.11

7

 Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî,  Hâsyiah al- Bujairimî „alâ al -Manhaj (Bulaq: -Manhaj (Bulaq: Mushthafâ al-Babî alHalâbî, t.t.), vol. 2, 178.

8

 Wuzârat al-Awqâf wa al- Syu‟ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausû'ât al-Kuwait,  Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah (Kuwait: al-Fiqhiyyah (Kuwait: Wuzârat alAwqâf al-Kuwaitiyyah, al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, 295. 9

 Djazuli, Fiqh  Djazuli, Fiqh Siyâsah, Siyâsah, 28.  David Crystal, Penguin Crystal,  Penguin Encyclopedia (London: Encyclopedia  (London: Penguin Books, 2004), 1219.

10 11

 Ibid., 28-9.

12

Kata fiqh Kata  fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Alquran

}, yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu‟aib, kami tidak

{

memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”. D.Obyek Kajian Ushul Fiqh

Setiap cabang pengetahuan biasanya mempunyai pokok bahasan dasar yang menjadi  pusat seluruh kajiannya. Pembahasannya pun berkisar disekitar itu pula, dengan tujuan menemukan karakteristik-karakteristik, kondisI-kondisi serta hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, contohnya. Pokok bahasan ilmu fisika adalah alam maka seluruh diskusi dan riset dalam ilmu fisika senantiasa berkaitan dengan alam sehingga kita  berusaha menemukan kondisi-kondisi dan hukum-hukum alam. 12  Begitu juga dengan ilmu  pengetahuan yang lain seperti fiqh. Obyek pembahasan fiq6 fiq 6h adalah perbuatan orang mukallaf dari segi penetapan hukum syariat padanya. Dari sana kita mengetahui

mana

dalam

pandangan

hukum

islam

erbuatan

yang

diwajibkan,disunnahkan,diharamkan dan sebagainya. Jadi dalam ilmu fiqh dibahas tentang thaharah, shalat, zakat, puasa, jual beli, wakaf, pembunuhan dan lain sebagainya. Demikian  juga halnya dengan ilmu ushul fiqh ia memliki obyek bahasan tersendiri.13 Menurut Imam Alghazali ,Obyek kajian ilmu ushul fiqh berkisar pada 4 hal : 1. Tsamarah, yaitu hukum-hukum syar‟i seperti wudhuk, 2. Musmar, yaitu dalil-dalil (adillah) meliputi

dan lain sebagainya sebagainya nadab, karhah dan

kitab,sunnah,dan kitab,sunnah,dan ijma‟

3. Thuruq al istimar (metode istinbath) 4. Mustasmir yaitu mujtahid14 12

 Ibid ., ., 28.

13

„Alî bin Muhammad al -Mâwardî, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah  (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal,  Fiqh Siyasah (Jakarta: Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. 14

 Ibid., 13. 13.  Ibid.

15

13

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu ushul fiqh ialah dalil-dalil

syara‟ itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali ( menurut garis besarnya). Ushul fiqh mengkaji hukum-hukum

syara‟ yang meliputi tuntutan

 berbuat meninggalkan dan pilihan berbuat atau meninggalkanseta hal-hal yang berkaitan

dengan syarat, sebab, mani‟, ru‟sah, dan lain sebagainya. Adakalnya dengan bentuk kalimat perintah (tsighat amar),terkadang penunjukannya Sberbentk kalimat larangan (tsigat nahi),dan adakalanya melakukan kalimat yang bersifat am, khash, mutlak, muqayyad, hakiki, majazi dan lain sebagainya. 15

adalah dalil syara‟pertama yang penunjukannya kepada hukum tidak hanya menurut satu bentuk saja. Bahkan secara khusus persoalan ijtihad, syarat dan kriteria orang yang dapat melakukan ijtihadpun menjadi lapangan kajian ushul fiqh. Harus diingat bahwa alquran Terhadap segala bentuk kalimat yang terdapat di dalam alquran tersebut,para ahli ushul,dengan bantuan penelitian terhadap gaya dan tata bahasa arab dan pemakaiannya dalam syariat melakukan kajian dan pembahasan yang komprehensif agar memperoleh ketentuan hukum yang ditunjuknya.hasil penelitian para ahl ushul misalnya ditemukan  bahwa tsighat(bentuk) amr itu mengandung perintah,tsighat nahyi itu mengandung petunjuk haram dikerjakan dan kalimat yang bersifat umum itu harus mencakup pengertian keseluruhan. Berdasarkan penelitian tersebut merka lalu menyusun kaidah-kaidah seperti  berikut :al amru lil ijab (perintah itu untuk mewajibkan), an nahyu lit tahrim (larangan itu untuk mengahramkan). mengahramkan) .  Kaidah-kaidah di atas pada giliranya menjadi acuan dalam menkonfirmasikan penunjukan hukum terhadap suatu masalah yang terdapat di dalam alquran.167

16

 Djazuli, Fiqh  Djazuli, Fiqh Siyâsah, Siyâsah, 30.  Iqbal, Fiqh  Iqbal, Fiqh Siyasah, Siyasah, 13.

17

14

Ilmu ushul fiqh tentu saja berbeda dengan ilmu fiqh karena fiqh membicaraan tentang

dalil dan hukum yang bersifat rinci atau juz‟i sedangkan ushul fiqh memfokuskan  pembicaraanya tentang dalil atau at au ketentuan yang bersifat garis besar atau kulli yang berfugsi sebagai metodelogi dalam memahami dalil-dli yang terperinci tersebut,seperi telah dijelaskan sebelumnya.demikian pula,kalau tujuan mempelajiri fiqh adalah mempraktekkan hukumhukum syriat pada segala amal perbuatan manusia,maka tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah mempraktekkan kaidha-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil rinci guna mendapatkan hkm-hukum syariat yang terkandung dalam dalil-dalil itu. Jadi dengan kaidah dan pembahasan ilmu ushul fiqh dapat dipahami nash-nash syariyyah dan hukum-hukum yang dikandungnya. 17  Namun demikian, ushul fiqh tidak hanya diperlukan dalam memahami teks-teks teks -teks yang terdapat dalam alqur an maupun hadits semata, tetapi ia juga di butuhkan untuk menetapkan hukum terhadap hal-hal atau peristiwa  –  peristiwa   peristiwa yang tidak terdapat ketentuan hukumnya didalam kedua nash nash tersebut. Apalagi dizaman sekarang banyak sekali tejadi peristiwa peristiwa hukum baru yang tidak disebut oleh nash baik secara eksplisit maupun implisit.18

E.Perbedaan Ushul Fiqh Dengan Fiqh Dan Qawa id Kulliah

Pembahasan ilmu fiqh berkisar tentang hukum- hukum syar‟i

yang langsung berkaitan

dengan amaliyah seorang hamba seperti ibadahnya, muamalahnya, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, ataukah mubah berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Sedangkan ushul fiqh berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum- hukum

syar‟i dari dalil-dalil yang bersifat global, apa karakteristik

dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat dan mana dalil yang lemah, siapa orang yang mampu berijtihad, dan apa syarat-syaratnya. Perumpamaan ushul fiqh dibandingkan dengan fiqh seperti posisi ilmu nahwu terhadap kemampuan bicara dan menulis dalam bahasa Arab, ilmu nahwu adalah kaidah yang 15

menjaga lisan dan tulisan seseorang dari kesalahan berbahasa, sebagaimana ilmu ushul fiqh menjaga seorang ulama/mujtahid dari kesalahan dalam menyimpulkan sebuah hukum fiqh. a.  Pengertian kaidah fiqhiyyah Materi fiqh banyak sekali, dan materi-materi yang banyak itu ada hal-hal yang serupa, kemudian diikat dalam satu ikatan. Ikatan inilah yang menjadi kaidah fiqh. Oleh 8karena itu

Abu Zahrah menta‟rif kan kaedan fiqh dengan,“kumpulan hukum -hukum yang serupa yang kembali kepada satu qiyas yang mengumpulkannya, atau kembali kepada prinsip fiqh yang

mengikatnya”19 b.  Perbedaan Kaidah Ushul Ushul dan Kaidah Fiqh a.

Kaidah ushul adalah cara menggali hukum syara‟ yang praktis. Sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama.

 b.

Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum furu‟ (ca bang). Sedangkan kaidah fiqh muncul setelah

furu‟.

c.

Kaidah-kaidah ushul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinciyang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fiqh menjelaskan masalh fiqh yang terhimpun di dalam kaidah.

F.Isi Dan Sistematika Ushul Fiqh

Setiap disiplin ilmu pasti memiliki bahasan tertentu yang membedakannya dengan disiplin ilmu lain, demikian pula ushul fiqh, ia memiliki bahasan tertentu yang dapat kita ringkas menjadi 5 (lima) bagian utama: 18

 Ibid.,  Ibid., 14.  Ibid.

19

16

1.

-sumber hukum Islam) yang asasi (AlKajian tentang adillah syar‟iyyah (sumber -sumber

Qur‟an dan Sunnah) maupun turunan (Ijma‟, Qiyas, Maslahat Mursalah, dan lain lain). 2. Hukum-hukum

syar‟i dan jenis -jenisnya, siapa saja yang mendapat beban kewajiban

 beribadah kepada Allah dan apa syarat-syaratnya, apa karakter beban tersebut sehingga ia layak menjadi beban yang membuktikan keadilan dan rahmat Allah. 3. Kajian bahasa Arab yang membahas bagaimana seorang mujtahid memahami lafaz kata, teks, makna tersurat, atau makna tersirat dari ayat Al-Qur‟an

atau Hadits

Rasulullah saw, bahwa sebuah ayat atau hadits dapat kita pahami maksudnya dengan  benar jika kita memahami hubungannya dengan dengan ayat atau hadits lain. ( kaidah  – kaidah kaidah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum syarai dari dalil atau sumber yang mengandungnya). 4. Metode yang benar dalam menyikapi dalil-dalil yang tampak seolah-olah saling  bertentangan, dan bagaimana solusinya. 5. Ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat mujtahid.

G.Sejarah Dan Perkembangan Ushul Fiqh

Dalam sejarah penulisan buku-buku ushul dikenal ada tiga buah metode dan gaya  penulisan para ulama, yaitu:

Metode ahli ilmu kalam (Syafi‟iyyah), Metode ahli fiqh (Hanafiyyah), Metode gabungan.

a.Metode Syafi‟iyyah Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi‟i adalah kitab

pertama yang menggunakan menggunakan metode ini

dalam penulisannya. Di antara ciri-ciri metode ini adalah:

17

 Pertama:  Pertama: Metode ini memusatkan diri pada kajian teoritis murni untuk menghasilkan kaidah-kaidah ushul yang kuat, walaupun kaidah itu mungkin tidak mendukung mazhab fiqh  penulisnya.  Kedua:  Kedua: Dalam mengkaji dan menelurkan kaidah ushul, metode ini sangat mengandalkan kajian bahasa Arab yang mendalam, menggunakan dalalah (indikator) yang ditunjukkan oleh lafazh kata atau kalimat, logika akal, dan pembuktian dalil-dalilnya.  Ketiga:  Ketiga: Metode ini benar-benar terlepas dari pembahasan cabang-cabang fiqh dan fanatisme mazhab, jika masalah fiqh disebutkan ia hanya sebagai contoh penerapan saja. Metode ini juga menggunakan gaya perdebatan il miah dengan ungkapan:

“Jika Anda mengatakan…, maka jawaban kami adalah…” Oleh karena itu para penulis Ushul Fiqh yang menggunakan metode ini adalah mereka

yang berasal dari mazhab yang berbeda: Syafi‟iyyah, Malikiyyah, Hanabilah, Mu‟tazilah, Asy‟ariyyah, dan lain -lain. a)  Kitab-kitab  Kitab-kitab yang menggunakan Metode Syafi‟iyyah 1.

Ar-Risalah karya Imam Syafi‟i (150 -204 H).

2.

At-Taqhrib karya Al-Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani Al-Maliki (wafat th 403 H).

3.

Al-Mu‟tamad

karya Abul-Husain Muhammad bin Ali Al-Bashri Al-mu‟taziliy Asy-

syafi‟i (wafat th 436 H). 4.

Al-Burhan karya Abul- Ma‟ali

Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-

Syafi‟i/Imamul-haramain (410-478 H). 5.

Al-Mustashfa karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy- Syafi‟i

(wafat 505 H).

 b.Metode Hanafiyah Metode ini memiliki karakter sebagai berikut: 18

 Pertama:  Pertama: Keterkaitan erat antara Ushul Fiqh dengan masalah cabang-cabang Fiqh dimana ia dijadikan dalil dan sumber utama kaidah-kaidah ushul yang mereka buat. Apabila ada kaidah ushul yang bertentangan dengan ijtihad fiqh para imam dan ulama mazhab Hanafi, mereka menggantinya dengan kaidah yang sesuai.  Kedua:  Kedua: Tujuan utama dari metode ini adalah mengumpulkan hukum-hukum Fiqh hasil ijtihad para ulama mazhab Hanafi dalam kaidah-kaidah ushul.  Ketiga:  Ketiga: Metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis. Metode ini muncul karena para imam mazhab Hanafi tidak meninggalkan kaidah ushul yang terkumpul dan tertulis bagi murid- murid

mereka seperti yang ditinggalkan Imam Syafi‟i untuk murid -

muridnya. Dalam buku para imam mazhab Hanafi, mereka hanya menemukan masalahmasalah Fiqh dan beberapa kaidah yang tersebar di sela-sela pembahasan Fiqh tersebut. Akhirnya mereka mengumpulkan masalah-masalah Fiqh yang sejenis dan mengkajinya untuk ditelurkan darinya kaidah-kaidah ushul.  b)  Kitab yang ditulis dengan dengan metode Hanafiyah

1. Al-Ushul karya Ubaidullah bin Al-Husain bin Dallal Al-Karkhi Al-Hanafi (260-340 H). 2. Al-Ushul karya Ahmad bin Ali Al-Jash-shash Al-Hanafi (wafat th 370 H). 3. Al-Ushul karya Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakr As-Sarakhsi AlHanafi (wafat th 490 H). 4. Kanz Al-Wushul

Ila ma‟rifat Al-Ushul karya Ali bin Muhammad bin Al-Husain Al-

Bazdawi Al-Hanafi (wafat th. 482 H). 5.

Ta‟sis An-Nazhar karya Ubaidullah bin Umar bin Isa Abu Zaid Ad-Dabbusi AlHanafi (wafat th 430 H).

c.Metode Gabungan

19

Metode ini muncul pertama kali pada permulaan abad ke-7 Hijriyah melalui seorang alim Irak bernama Ahmad bin Ali bin Taghlib yang dikenal dengan Muzhaffaruddin Ibnus

Sa‟ati (wafat th 694 H) dengan bukunya Badi‟un -Nizham Al-Jami‟ baina Ushul Al -Bazdawi Wal-Ihkam. Di antara keistimewaan terpenting dari metode ini adalah penggabungan antara kekuatan teori dan praktek yaitu dengan mengokohkan kaidah-kaidah ushul dengan argumentasi ilmiah disertai aplikasi kaidah ushul tersebut dalam kasus-kasus fiqh.

Fiqh Si Fiqh  Siyâ yâsah  sah   fiqh  siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “ Kata “ fiqh siyâsah dua kata yaitu kata fiqh kata fiqh (  (

) dan dan yang ang ked kedua adal adalah ah al-siyâsî  (  (

” berasal dari

).

Secara istilah, menurut ulama usul, kata  fiqh   fiqh  berarti: {

} yaitu “mengerti hukum -hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalildalilnya secar a terperinci”. Sedangkan al-siyâsî  pula, memiliki arti mengatur (

secara bahasa berasal dari “

” yang

), seperti di dalam hadis: “

”, yang berarti: “Ada nya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin

 pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata -kata “

” yang

artinya: “Zaid mengatur   sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurusi perkara -nya yaitu siyâsah yaitu  siyâsah itu secara bahasa bermakna: “ tersebut”. Sedangkan kata mashdar -nya

” yang artinya “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”. Apabila digabungkan kedua kata  fiqh   fiqh  dan al-siyâsî   maka  fiqh  siyâsah   siyâsah  yang juga dikenal dengan nama siyâsah nama siyâsah syar‟iyyah secara syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai arti:

20

1.

Menurut Imam al- Bujairimî:

“Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka

dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap

 pemerintahan”. 2.

Menurut Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu‟ûn

al-Islâmiyyah bi al-Kuwait: “Memperbagus

kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta 3.

mengatur permsalahan mereka”.

Menurut Imam Ibn „Âbidîn: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya menunjukkannya kepada  jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyâsah berasal Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir,  siyâsah  berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara s ecara batin, siyâsah batin,  siyâsah berasal  berasal

dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam  Fiqh Siyâsah yang Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli,  Fiqh Siyâsah  Siyâsah  itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa:

 Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya,  fiqh siyâsah  fiqh  siyâsah berbeda  berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa  fiqh  siyâsah ( siyâsah  siyâsah  syar‟iyyah)  syar‟iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan ( khidmah), khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (`ishlâh ( `ishlâh). ). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan. Ini juga dibuktikan dengan definisi  politik di dalam Penguin dalam Penguin Encyclopedia: Encyclopedia:

21

“Political Science: The academic discipline which describes and analyses the oper ations oper ations of  government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behaviour, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised, and by whom, in resolving conflict within society.”

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kullî . Dengan demikian, rambu-rambu fiqh rambu-rambu  fiqh siyâsah  siyâsah adalah:  adalah: 1. Dalil-dalil kullî , baik yang tertuang di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW; 2.  Maqâshid al- syarî‟ah;  syarî‟ah; 3. Kaidah-kaidah usul fiqh usul fiqh serta  serta cabang-cabangnya. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan  siyâsah wadl‟iyyah  wadl‟iyyah  itu bukanlah  fiqh  siyâsah,  siyâsah, hanya saja selagi  siyâsah wadl‟iyyah itu wadl‟iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

Fiqh  Siyâsah  H. Ruang Lingkup Fiqh Siyâsah  Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian  fiqh  siyâsah.  siyâsah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan  fiqh  siyâsah-nya  siyâsah-nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, al-Sulthâniyyah , maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup  fiqh siyâsah  fiqh siyâsah adalah  adalah sebagai berikut:

22

1. Siyâsah Dustûriyyah; Dustûriyyah; 2. Siyâsah Mâliyyah; Mâliyyah; 3. Siyâsah Qadlâ`iyyah; Qadlâ`iyyah; 4. Siyâsah Harbiyyah; Harbiyyah; 5. Siyâsah `Idâriyyah. `Idâriyyah. Sedangakan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul alSiyâsah al-Syar‟iyyah al-Syar‟iyyah,, ruang lingkup fiqh lingkup  fiqh siyâsah adalah siyâsah adalah sebagai berikut: 1. Siyâsah Qadlâ`iyyah; Qadlâ`iyyah; 2. Siyâsah `Idâriyyah; `Idâriyyah; 3. Siyâsah Mâliyyah; Mâliyyah; 4. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah. Khârijiyyah . Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu: 1. Siyâsah Qadlâ`iyyah; Qadlâ`iyyah; 2. Siyâsah Dauliyyah; Dauliyyah; 3. Siyâsah Mâliyyah; Mâliyyah; Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh lingkup fiqh siyâsah menjadi siyâsah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu: 1. Siyâsah Dustûriyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan Syar‟iyyah  (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan); 2. Siyâsah Tasyrî‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum); 3. Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan); 4. Siyâsah Mâliyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter); 5. Siyâsah `Idâriyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi negara); 6. Siyâsah Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

23

7. Siyâsah Tanfîdziyyah Syar‟iyyah (politik Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang); 8. Siyâsah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik Syar‟iyyah (politik peperangan). Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup  fiqh siyâsah  siyâsah  dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.  Pertama (1):  Pertama (1): politik perundang-undangan (Siyâsah ( Siyâsah Dustûriyyah). Dustûriyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum ( Tasyrî‟iyyah) Tasyrî‟iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ`iyyah (Qadlâ`iyyah)) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (`Idâriyyah) `Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.  Kedua   Kedua  (2): politik luar negeri (Siyâsah ( Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). Khârijiyyah ). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah), Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang,  pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.  Ketiga   Ketiga  (3): politik keuangan dan moneter (Siyâsah ( Siyâsah Mâliyyah), Mâliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,  perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, publik, pajak dan perbankan.

Fiqh  Siyâsah  di dalam Sistematika Hukum Islam I. Kedudukan Fiqh Siyâsah  Pra pembahasan kedudukan  fiqh siyâsah  siyâsah  di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami dif ahami kedudukan fiqh kedudukan fiqh siyâsah di siyâsah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.20

24

Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya  berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup  berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.21 Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut  fiqh   fiqh  yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok: 22 1.

 Fiqh „Ibâdah  „Ibâdah  (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang  berpautan dengan urusan akhirat.23  Bagian dari  Fiqh „Ibâdah  „Ibâdah  adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah Alquran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.

2.

 Fiqh Mu‟âmalât   (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.24  Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik. a.

Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan,

dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat. 9

20

Ibn „Âbidîn, Radd al- Muhtâr „alâ al -Durr -Durr al-Mukhtâr  (Beirut:  (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al- „Arabî, 1987), vol. 3,

147. 21  H. A. Djazuli, Fiqh Djazuli,  Fiqh Siyâsah (Jakarta: Siyâsah (Jakarta: Kencana, 2007), 28. 22

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Prodjodikoro,  Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik  (Bandung:  (Bandung: Eresco, 1971), 6  Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh (Damaskus: Adillatuh  (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 1, 33.

23

25

Dari pembagian ini, maka Dr. Wahbah al-Zuhaylî pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan  fiqh mu‟âmalât   ini sangat luas. Pembagian tersebut adalah:25

 b. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang. c.

Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang

 bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka. d.

Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan

dalam meletakkan sabit kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia. e.

Hukum dustûriyyah: dustûriyyah: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-

dasarnya. Dalam hukum ini,  fiqh   fiqh  membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum. f.

Hukum pemerintahan (dauliyyah (dauliyyah): ): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan

Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, international affairs, affairs, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya. g.

Hukum perekonomian dan keungan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan

 pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah. h.

Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam  fiqh   fiqh  yang mengajarkan konsep tata pergaulan

yang baik. Ini dikarenakan  fiqh   fiqh  adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.

26

Secara kedudukan, fiqh kedudukan,  fiqh siyâsah s iyâsah berada  berada di dalam fiqh dalam  fiqh mu‟âmalât . Ini apabila fiqh apabila  fiqh mu‟âmalât  diartikan  diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fiqh apabila fiqh mu‟âmalât  diartikan  diartikan secara sempit; maka fiqh maka fiqh siyâsah bukanlah siyâsah  bukanlah fiqh  fiqh mu‟âmalât . Ini dikarenakan  fiqh mu‟âmalât   adalah  fiqh   fiqh  yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlarî Beik:10

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia s aling menukar manfaat.” 24

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki  fiqh siyâsah seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan  fiqh siyâsah di siyâsah  di dalam S fiqh mu‟âmalât  secara  secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  fiqh siyâsah  siyâsah  memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan,  fiqh  siyâsah-lah  siyâsah-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep  fiqh siyâsah), siyâsah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.Imam al-Ghazâlî juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul al-`Iqtishâd fî al-`I‟tiqâd  al-`I‟tiqâd .11 .1125

24

 Ibid.

25

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,  Pengantar Hukum Islam (Semarang: Islam  (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30. 26  Iqbal, Fiqh  Iqbal, Fiqh Siyasah, Siyasah, 9. 27  al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî , vol. 1, 33. 28

 Iqbal, Fiqh  Iqbal, Fiqh Siyasah, Siyasah, 11.

27

Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan  fiqh siyâsah, siyâsah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan  Perkawinan  yang mengatur bahwa semua  penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan p ernikahan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep  fiqh munâkahah tidak munâkahah tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.26 Contoh lain sebagai bukti pentingnya  fiqh siyâsah di siyâsah  di dalam pemerintahan, adalah adanya fiqh adanya fiqh siyâsah itu siyâsah itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan.27  Ini juga didasari oleh salah satu akar  fiqh siyâsah, siyâsah, yaitu kaidah  fiqhiyyah.

Kaidah yang terkenal adalah “

”. Selanjutnya, batasan

kemaslahatan tentunya dibatasi dengan kaidah “ membatasi

pemerintah

daripada

hanya

mementingkan

”, yang dapat kursi

kekuasaan.

Walau

 bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus

ditaati. Maka dari itu terdapat kaedah “

”. Secara aplikasinya,

kala kalau u peng pengad adil ilan an tida tidak k dapa dapatt mene menemu muka kan n wali wali bagi bagi oran orang g yang yang dibu dibunu nuh h (

), maka maka

 pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil bagi mangsa sebagai penuntut. Malah bagi jaksa  boleh menuntut untuk diqishâsh di qishâsh   kalau perlu, atau mengambil diyyat   kalau dianggap lebih maslahat. Akan tetapi, jaksa tidak boleh memberi ampunan dari pemberlakuan qishâsh seperti yang dimiliki wali yang asli. 28 Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa  fiqh siyâsah mempunyai siyâsah mempunyai kedudukan  penting dan posisi yang strategis dalam dala m masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan  fiqh  siyâsah.  siyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit

28

mengembangkan potensi yang mereka miliki.  Fiqh siyâsah juga siyâsah  juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh dirinya.  Fiqh siyâsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah  pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam

29

BAB III PENUTUP

A. MENURUT PEMIKIRAN PENULIS

Setelah kita melihat bagaimana seharusnya memandang fiqh,sekarang kita lihat  bagaimana

dalam

sebelum kita

kenyataan, masyarakat memandang fiqh. Gambaran ini diperlukan,

mencoba memberi

analisa

lebih jauh tentang mekanisme kerja fiqh,

danmsaran-saran pemecahan masalahnya, dalam rangka reaktualisasi ajaran Islam. Pada umumnya masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia, memandang fiqh identik dengan hukum Islam, dan hukum Islam dipandang identik dengan aturan Tuhan. Sebagai akibatnya, fiqh cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan itu sendiri. Dengan cara pandang itu, maka kitab-kitab fiqh dipandang sebagai kumpulan hukum Tuhan, dan karena hukum Tuhan adalah hukum yang paling benar dan tidak bisa dirubah maka kitab-kitab fiqh bukan saja dipandang sebagai produk keagamaan, tapi sebagai  buku agama itu sendiri. Akibatnya,selama berabad-abad fiqh menduduki tempat yang amat terpandangsebagai bagian dari agama itu sendiri, dan bukan bukan bagian bagian dari produk pemikiran keagamaan.

30

DAFTAR PUSTAKA

Ash shiddiqy, Teungkue Muhammad. 2001.  Pengantar Hukum Fiqh Islam. Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Muhammad, Ahsin.1993. Pengantar Ahsin.1993.  Pengantar Ushul Fiqh. Fiqh. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Zuhaili, Wahbah. 1984. Al-fiqh 1984.  Al-fiqh al-islami wa adillatuhu. adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Djazuli, H.A. 2006.  Kaidah-Kaidah Fiqih, Fiqih ,  Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Dalam

 Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Praktis.. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Ms, Burhani dan Hasbi Lawrens. 2003. Kamus 2003. Kamus ilmiah populer. Jombang: populer. Jombang: Lintas Media

www.utlumaprivat.wordpress.com

www.wikipidia.com

31