SISTEM PERPAJAKAN di INDONESIA dan KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN (I)
1. Kebijakan a. Definisi Pajak
Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak (pembayar pajak). Pajak dapat dipaksakan, artinya jika wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, seperti membangun sarana fisik, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Disamping itu terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan peraturan-peraturan umum (undang-undang undang-undang)) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .
Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah
pemerintahan.. pemerintahan
dapat
melaksanakan
tugas-tugasnya
untuk
menjalankan
b. Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara
untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
Fungsi anggaran ( budgetair ) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi mengatur ( regulerend ) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. c. Azas Perpajakan
Azas Equality Maksudnya adalah pajak dilakukan secara adil dan merata. pajak harus adil dan pajak
akan dikenakan oleh pihak - pihak yang memang wajib untuk membayar pajak dan mampu membayar pajak. Pajak tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu memabayar pajak. Tentu Segala hal mengenai perpajakan ini semua tentu sudah terdapat didalam undang undang perpajakan ataupun undang - undang lain yang terkait dengan perpajakan. Adil disini juga mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan. Sudah menjadi suatu pola pikir masyarakat bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada wajib pajak yang membayar. Walaupun timbal balik tersebut tidak terjadi secara langsung.
Azas Certainty Maksudnya adalah pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang - wenang. pajak
bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti. ( karena walaupun pajak merupakan kewajiban kepada negara, tetap saja asumsi wajib pajak mengatakan bahwa pajak adalah BEBAN dan diusahakan dapat ditekan seminim mungkin dan pasti serta tidak melanggar aturan ) oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan wajib pajak dapat mengetahui
berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.
Azas Convinience Maksud dari Azas ini adalah wajib pajak membayar pajak tidak dalam dalam kondisi
yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat. bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya ketika seorang karyawan memperoeh gaji dari suatu perusahaan maka pada saat itulah karyawan tersebut dipotong oleh pajak.
Azas Economic. Maksud dari azas ini adalah pajak akan dikenakan semakin besar atau semakin
kecil atau bahkan tidak perlu dikenakan pajak sesuai dengan keadaan ekonomi wajib pajak. Sudah merupakan kewajiban pajak oleh wajib pajak dikenakan pajak yang lebih besar
apabila mereka memiliki penghasilan yang besar, begitu juga sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan yang kecil maka kewajiban pajaknya pun akan kecil, bahkan apabila suatu wajib pajak memang menurut undang - undang merupakan kategori yang tidak dikenakan pajak maka pihak tersebut tidak perlu membayar pajak. 2. Administrasi Pajak a. Stetsel Pajak
Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang, untuk itu tata cara pemungutanya juga diatur dalam undag-undang. Salah satu tata cara pajak adalah stelsel Stelsel merupakan suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun setelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu :
Stelsel nyata ( real stelsel) Dalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya
dari waijb pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.
Stelsel anggapan ( fictive stelsel) Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Stelsel ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem
ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.
Stelsel Campuran Setelsel ini dapat dikatakan sebagi stelsel yang lebih ideal daripada stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Stelsel ini mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus menambahnya, dan apabila yang dibayarkan berlebih maka wajib pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut. Dari pembahasan di atas, tampak bahwa pajak merupakan instrument kebijakan fiskal yang paling diandalkan. Hal ini karena pajak bersifat lebih longgar dan fleksibel sehingga dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi suatu negara. b. Sistem Pemungutan Pajak
Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Tiga
Stelsel :
Stelsel nyata (rill stelsel)
Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode. Hal ini diterapkan pada perhitungan PPh bila tidak terdapat angsuran PPh 25 ataupun kredit pajak.
Stelsel anggapan ( fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan
stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir
tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada realitas. Hal ini banyak diterapkan pada PPh final UU PPh pasal 4 (2) dimana estimasi pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang sulit dihitung baiayanya atau sulit diaudit.
Stelsel campuran Stelsel ini adalah gabungan dari Stelsel nyata (rill stelsel) dan Stelsel anggapan ( fictive
stelsel). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada
akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih besar dari perkiraannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari perkiraannya maka kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak. Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun. c. Jenis-Jenis Pajak
a) Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung:
Pajak Langsung , adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB.
Pajak Tidak Langsung , adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada
pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.
b) Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut:
Pajak Negara atau Pajak Pusat , adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.
Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir. c) Jenis pajak berdasarkan sifatnya:
Pajak Subjektif , adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak.
Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh.
Pajak Objektif , adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan
keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM. 3. HUKUM FORMAL DAN MATERIAL
Hukum pajak dibedakan menjadi 2, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat tentang pertanyaan APA, SIAPA, dan BERAPA. Contoh hukum pajak material adalah UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hukum pajak formal memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak material dan contohnya terdapat pada UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Pertanyaan dalam hukum pajak formal, mengenai BAGAIMANA mewujudkan hukum pajak material. a. Hukum Pajak Material
Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan. Siapa yang dikenakan pajaknya atau siapa subjek pajaknya. Apa objek yang dikenakan pajaknya. Berapakah besar tarif pajaknya dan besarnya pajak yang terutang. Berikut ini merupakan contoh-contoh hukum pajak material secara rinci, diantaranya :
UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
UU
No. 18 tahun 2000 tentag Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
b. Hukum Pajak Formal
Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak secara materinya, sedangkan hukum pajak formal adalah ketentuan pajak secara formalnya atau dalam ketentuan-ketentuannya. Berikut ini merupakan undang-undang yang memuat hukum pajak formal, yaitu :
UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)
UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP)
UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Salah satu, contoh umumnya dalam hukum pajak formal adalah mengenai seseorang yang menjadi Wajib Pajak (WP). Hal ini diatur dalam UU KUP. Seseorang WP dalam UU Kup diatur mengenai cara-cara yang dia tempuh dalam membayar pajaknya. Dimulai dari mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian, bagaimana WP menyetorkan pajaknya dengan SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) ke KPP. Semua hal mengenai sistem dan prosedur pajak akan dibahas dalam hukum pajak formal yang tercantum dalam UU KUP. Selain itu, UU KUP dapat dikatakan sebagai induk atau dasar dari ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Mengenai sistem dan prosedur pajak akan dibahas lebih lanjut dalam postingan yang akan datang. 4. TEORI PAJAK
Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :
a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai seuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (Misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan. b. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: - Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. - Unsur subjektif yaitu memperlihatkan besarnya kebutuhan materil harus dipenuhi.
c. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. d. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga mayarakat untuk rumah tanggan negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2193991-definisi-pajak-unsur-unsur-pajak/ http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/05/fungsi-pajak-di-indonesia.html http://askandhie.blogspot.com/2006/11/antara-azas-undang-undang-dan-pajak.html http://priceles.wordpress.com/tag/stelsel-pajak/ http://www.pajak.go.id/node/14 http://fat.net76.net/Ekonomi/Pajak/materi3.html http://memahamipajak.wordpress.com/2011/05/01/dasar-hukum-perpajakan-di-indonesia/ http://belajarakuntansi.blogspot.com/2008/10/beberapa-macam-teori-yang-mendukung.html
