SISTEM PERPAJAKAN DAN PENGARUHNYA PADA PEREKONOMIAN DI INDONESIA PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Doing Business 2009, menyebutkan ³rata-rata sebuah kegiatan bisnis di Indonesia harus membayar sedikitnya 22 jenis pajak dalam setahun dan membutuhkan waktu sekitar 344 jam kerja. Konsekuensinya, Indonesia menempati posisi ke 104 dari 181 negara´. Dari studi tersebut, ADB (Asian Development Bank) mengusulkan perlunya penyederhanaan dalam sistem pembayaran pajak di Indonesia. Sistem
kebijakan
perhitungan pajak setiap negara berbeda tergantung kepada
yang
ditetapkan
penyempurnaan
yang
oleh
dilakukan
pemerintahnya. secara
Seiring
dengan
berkesinambungan,
sistem
perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum bagi berlakunya sistem perpajakan di Indonesia. Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. hari
peranan
penerimaan
umum/negara semakin besar.
pajak Saat
bagi
pembiayaan
Semakin
pengeluaran
ini pemerintah sedang mempersiapkan
amandemen UU Perpajakan Tahun 2005 yang menandai dilaksanakannya reformasi perpajakan keempat. Pertanyaan yang muncul adalah apasajakah pengaruh perpajakan nasional yang ya ng telah dilakukan.
1.2 Rumusan Masalah
Makalah
ini disusun guna memabahas peran mendasar dan
pengaruh-pengaruh terhadap perekonomian dari sistem perpajakan di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pajakan Menurut
Adam
Smith,
pajak adalah ³a ³a contribution from the citizen to
support of the state´. Bastable menyatakan pajak adalah ³a ³a compulsory contribution of the wealth of a person or body of person for service of public powers´.
Sedangkan
menurut
Sommerfeld
Ray
M.,
Anderson Herschel
M.,
&
Brock Horace R, pajak adalah pajak adalah ³suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah,
bukan
akibat
pelanggaran
hukum,
namun
wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.´ Dari kalangan dala m negeri, Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah ³iuran kepada rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum´.
Menurut
Prof.Dr.P.J.A. Adriani, pajak adalah ³iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan menyelenggarakan pemerintahan.´ pemerintahan.´
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan kebutuhan masyarakat.
2.2 Konsep Perpajakan 2.2.1
Tujuan Perpajakan
Perpajakan diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Tujuan dari perpajakan adalah untuk menekan konsumsi dan investasi dari sistem kegiatan sosial sehingga sistem administrasi dapat menyediakan barang dan jasa publik, sosial atau kolektif dan dapat memberikan subsidi kepada golongan miskin tanpa menimbulkan inflasi dan kesukaran dalam neraca pembayaran. Fungsi pokok dari perpajakan adalah untuk menekan berbagai permintaan akan kapasitas produktif dari sistem kegiatan sosial. Dengan demikian, perpajakan mempunyai tujuan lain, di samping sebagai sumber pendapatan negara. Perpajakan yang eifisien dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan yang lebih merata, dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kebijaksanaan
pengeluaran
anggaran
yang
dilaksanakan
oleh
sistem
administrasi. Suatu
sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria, diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan ³ bagiannya bagiannya yang wajar´. 2. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusankeputusan ekonomi. 3. Pajak-pajak
haruslah
memperbaiki
ketidakefisienan
yang
terjadi di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya. 4.
Struktur
pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan
fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. 5.
Sistem
pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
6. Administrasi
pajak
dan
biaya
pelaksanaannya
haruslah
sesedikit mungkin. mungkin. 7. kepastian. 8. Dapat dilaksanakan. 9. Dapat diterima, Suatu
sistem pajak yang baik adalah suatu sistem pajak yang adil. Konsep
keadilan ini sifatnya relatif, sehingga harus dijelaskan lebih lanjut. Dalam bidang perpajakan konsep keadilan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan datar (horizontal equity) dan keadilan tegak (vertical equity). Yang dimaksud dengan keadilan datar adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang kedaannya sama haruslah menderita beban pajak yang sama besarnya. Sedangkan
keadilan tegak adalah situasi dimana orang yang keadaannya
berbeda adalah haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula.
2.2.2
Landasan hukum
Landasan
hukum
adalah
acuan
hukum
dasar
yang
menguatkan
dilakukannya suatu kegiatan atau yang melandasi pelaksanaan suatu kebijakan. Ada landasan hukum yang bersumber dari hukum dasar, yaitu UUD 1945. Ada juga yang berbentuk undang-undang sebagai turunan dari UUD 1945, landasan hukum pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1 sampai dengan 3.
2. Undang-Undang Perpajakan sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 23 yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir disyahkan serta berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 sebagai berikut: 1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-undang di antaranya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1) Tanggung jawab pelaksanaan pajak ada pada anggota anggota masyarakat. 2)
Sistem
pemungutan dan perhitungan pajak menggunakan sistem
³ self assessment ´ yang artinya masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung dan menyetor pajak sendiri kepada pemerintah. 3) Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 2) UU No. 17 Tahun Ta hun 2000 2000 tentang Pajak Penghasilan P enghasilan (PPh). Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Objek pajak Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atau segala sesuatu yang menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dala m bentuk apapun. apapun. 2) Bentuk penghasilan Maksud
bentuk penghasilan adalah balas jasa yang diterima wajib
pajak berupa hadiah, laba usaha, honor, keuntungan, maupun warisan. 3) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 4) Tarif pajak penghasilan 3) UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang
Mewah
(PPnBM);
4) UU No. 20 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 5) UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan (PPSP).
Surat
Paksa
2.2.3
Prinsip-prinsip dalam perpajakan
1. Prinsip pemanfaatan dalam perpajakan Pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu dimana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. 2. Prinsip kemampuan membayar Setiap
orang haruslah membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan
kemampuannya untuk membayar. 3. Konsep equal sacrifice Kesamaan pengorbanan absolut (equal absolute sacrifice) ialah bahwa
pajak
hendaknya
dibebankan
kepada
wajib
pajak
sedemikian rupa sehingga beban riil atau kepuasan/guna yang hilang dari masing-masing pembayar pajak itu adalah sama besarnya.
2.3 Arti penting perpajakan bagi Indonesia Saat
ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN.
Bahkan pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan dari sektor s ektor pajak ini selanjutnya digunakan oleh negara negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi budgeteir. Seperti
diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat
untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap
pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak. 2.3.1
Reformasi pajak di Indonesia
Reformasi pajak di Indonesia pertama kali diluncurkan tahun 1983, dengan
perombakan
system
pajak
paling
mendasar,
yaitu
digantikannya official assessment system menjadi self assessment system. Tahun 1994, pemerintah merilis reformasi perpajakan kedua. Perpajakan pada masa ini banyak mengadopsi perkembangan baru di bidang perpajakan, khususnya secara teknis perpajakan yang makin mengurangi kesenjangannya dengan praktik akuntansi. Kemudian disusul dengan reformasi tahun 2000,2002, dan 2004. Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan langkah sistematis yang disusun melalui perencanaan yang baik. Namun, evaluasi yang dibahas dalam bagian terdahulu menjadi beberapa poin yang juga menunjukkan bahwa system perpajakan nasional harus direformasi terus-menerus. Reformasi perpajakan selama ini telah mencapai hasil yang baik, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Pencapaian ukuran keberhasilan pemungutan pajak masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Konsekuensinya reformasi perpajakan harus terus dilanjutkan, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tax compliance), k epastian hukum huk um bagi pembayar pembayar dan aparat
pajak
dan
peningkatan
kualitas
pelayanan
dan
administrasi
perpajakan. Atau dengan kata lain, reformasi perpajakan edisi keempat harus menyentuh aspek SDM, landasan hukum yang konsisten dan organisasi yang modern yang menjamin efisiensi dan efektifitas sistem perpajakan yang ideal.
2.3.2
Sistem Perpajakan di Indonesia
Lembaga
Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di
Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
System
perekonomian yang dilakukan
oleh Indonesia pada mulanya mencakup ketiga system, yaitu
O fficial
assessment system, Self assessment system, dan withholding tax system. 1.
O fficial
Assessment System
Sistem
ini dilaksanakan sampai dengan tahun 1967.
O fficial
Assessment System adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak ( fiscus). fiscus). Sistem
ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan
Surat
Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang
dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar
2. Semi Self Assessment System dan W ith Holding ith Holding System Kedua sistem ini dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan 1983. Semi Self Assessment System adalah cara pemungutan pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak bersama dengan fiscus. dengan fiscus. Contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa
PPN.
ithHolding W ithHolding
Tax System adalah cara pemungutan pajak yang
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang ditunjuk. System ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan/pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya
berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam
SPT
Tahunan PPh/SPT
Masa
PPN dari
Wajib Pajak yang bersangkutan
3.
F ull ull
Self Assessment System
System
ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan
sekarang.
F ull ull
Self Assessment System adalah suatu cara
pemungutan pajak dengan penentuan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melakukan perhitunganya sendiri. F iscus iscus tidak ikut campur, ia hanya memberikan petunjuk dan bantuan kepada wajib pajak yang belum bisa atau belum memahami cara perhitunganya serta mengingatkan atau melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Mekanisme
perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai
jenis pajak didasarkan pada pada self assessment system. Dalam Self assessment system mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu : 1.
Tax consciousness atau kesadaran wajib pajak.
2.
Kejujuran wajib pajak.
3.
Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
4.
Tax discipline, discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dib ebankan kepada nya oleh Undang-undang. Undang-undang. Hingga saat ini kantor pajak telah merubah sistem administrasinya
menjadi tiga yaitu KPP Besar, KPP
Madya,
KPP Pratama. Dimana ketiga
KPP tersebut telah menerapkan sistem administrasi modern diantaranya ada Account Representative (AR), kring pajak, dan help desk. Mereka
mengharapkan dengan adanya perubahan sistem tersebut citra
negatif Pajak dimasyarakat dapat berubah dari yang semula enggan membayar pajak karena takut berurusan dengan orang pajak menjadi lebih
pro aktif untuk membayar pajak. Tetapi yang lebih di inginkan masyarakat masyarakat sebenarnya adalah perubahan budaya orang pajak sendiri yaitu dari penguasa menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan namanya kantor pelayanan. Kesulitan masyarakat untuk membayar pajak disebabkan kurangnya sosialisasi dr aparat pajak khususnya khususn ya dimana mereka mereka hanya han ya memberikan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tertentu saja (besar & berpotensi) bukannya kepada seluruh wajib pajak. salah satu contoh : ketika pelaporan
SPT
tahunan 2007 banyak wajib pajak yang kecewa ternyata mereka sudah tidak terdaftar di KPP dimana sebelumnya mereka terdaftar tetapi pindah ke KPP lain (KPP Pratama lainnya) tanpa ada pemberitahuan sebelumnya (surat terlambat datang). Hal-hal seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi dalam penerapan sistem administrasi modern yang telah berjalan selama ini sehingga minat masyarakat untuk membayar pajak dapat tumbuh sehingga kelancaran pembangunan negeri ini tidak terganggu.
2.4 Peranan dan Dampak Pajak dalam Perekonomian Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.
2.4.1
Peranan Pajak dalam Pembangunan
Pajak merupakan modal dasar pembangunan. Pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa multiplier effect dalam bentuk, misalnya employment creation dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi). Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit anggaran
berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai sebagai forced saving , yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal. Adanya pajak pula sebagai upaya untuk mengatur alokasi pendapatan masyarakat. Dengan menarik pajak sesuai mekanismenya, maka pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan pada upayaupaya investasi yang dapat dinikmati banyak orang. Dengan tersedianya banyak investasi, maka akan timbul lapangan pekerja. Sehingga
secara tidak langsung pemerintah telah melakukan realokasi
dan redistribusi pendapatan. Jadi secara tidak langsung adanya penarikan pajak yang tepat akan membuka peluang bagi kemakmuran masyarakat serta menjaga stabilitas dengan penciptaan lapangan kerja. 2.4.2
Dampak Pajak terhadap Kesejahteraan (Welfare)
Apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak (welfare (welfare cost of taxation ). Penting sekali membedakan secara jelas antara biaya ta k langsung langsung (the ( the welfare cost taxation) taxation) dan biaya langsung (direct ( direct cost of taxation) taxation ) dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Misalnya suatu pajak penjualan dikenakan pada produk tertentu, tetapi pajak tersebut dikenakan sedemikian tinggi sehingga produk tersebut menurun sampai nol. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi jelas ada beban bagi masyarakat karena pajak yaitu produk tersebut tidak diproduksi padahal sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian ada mis-alokasi mis-alokasi sumber-sumber sumber-sumber produksi s ehingga konsumen menjadi kurang senang dan kehilangan kesejahteraan, yang berarti mereka memikul beban pajak. Jadi dalam hal ini ada welfare cost of taxation meskipun tidak ada direct cost of taxation. taxation. Apabila pajak penjualan
tersebut dipungut pada tingkat tertentu yang masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak berarti akan timbul baik welfare cost of taxation maupun direct cost of taxation. taxation .
Harga
P1
B
P0
0
Harga
A
C
Q1
Q0
S
Jumlah
Harga mula-mula sebelum dikenakan pajak terhadap produk tersebut adalah Po dan kurva penawaran adalah
S,
namun ketika
dikenakan pajak pada produk tersebut maka kurva supply bergeser dari
S
ke
S+T
sehingga harga menjadi naik dari Po menjadi P 1
sedangkan produksi turun dari Qo menjadi Q1. Penerimaan pajak (the pajak (the direct cost taxation) sama dengan PoP1 BA. Harga bagi konsumen sekarang adalah P1 di atas harga awal yaitu Po dan inilah sumber misalokasi yang menyebabkan adanya
welfare cost . Pengurangan
konsumsi atas produk tersebut dari Qo ke Q 1 berarti hilangnya manfaat sebesar BCQoQ1.
Sumber-sumber
produktif yang dipakai
untuk memproduksi Qo dan Q1 dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang lain yang lebih banyak. Jadi pajak membatasi produksi barang-barang yang dikenakan pajak dan mendorong sumber-sumber
ptoduktif berpindah ke pemakaian lain. Tetapi nilai barang lain yang diproduksi (ACQoQ1 ) lebih sedikit dibanding dengan hilangnya nilai barang-barang yang dikenakan pajak (BCQoQ1). Perbedaan atau selisih antara BCQoQ1 dan ACQoQ1 = BAC merupakan welfare cost sebab ini merupakan besarnya kehilangan neto akan manfaat. ma nfaat. Dengan mengetahui welfare cost maka dapat dibandingkan pajak yang satu dengan yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat membuat alternatif lain di bidang perpajakan. Demikian pula pula besarnya welfare cost dapat memberi petunjuk kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumberdaya produktif s eefisien mungkin. 2.4.3
Dampak Pajak terhadap Produksi
Dampak pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruh pajak terhadap produksi keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi secara keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya terhadap kerja, tabungan dan investasi.
Lebih
jauh dampak pajak ini terlihat dari kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi kerjanya. Kemampuan menabung juga akan berkurang akibat dikenakannya pajak. Orang yang dikenakan pajak penghasilan, kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save (mps) dikalikan dikali kan dengan denga n jumlah pajak yang dikenaka di kenakan. n. Bagi orangorang yang tergolong mempunyai pengahasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung karena memang biasanya mereka itu sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak.
Sehingga
kalau dikenakan pajak
tidak akan mengurangi tabungannya melainkan akan mengurangi konsumsinya. Dengan alasan yang demikian ini maka masuk akal jika kemudian pajak yang dikenakan terhadap petani yang sebagian besar berpenghasilan berpenghasilan rendah tida k dilakukan. Kemampuan untuk mengadakan mengadaka n investasi tergantung pada sumbersumbersumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi itu. Jelaslah kiranya bahwa kemampuan untuk mengadakan investasi ini akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan. Karena tabungan adalah sumber dana untuk
investasi
maka
dengan
sendirinya
kemampuan
untuk
mengadakan investasi juga akan berkurang bila kemampuan untuk menabung berkurang dengan adanya pajak. Pengaruh pajak juga dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi yaitu penggunaan faktor produksi yang seharusnya dapat menghasilkan produksi maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi atau kalau memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang dikenakan jangan sampai menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan. penyimpangan-penyimpangan. 2.4.4
Dampak Pajak terhadap Distribusi Pendapatan
Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca
pembayaran
internasional.
Keempat
tujuan
umum
pembangunan ini tidak sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain.
Sebagai
misal untuk
mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali terjadi ketidakmerataan pendapatan.
Pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar ketidak merataan
penghasilan
dalam
masyarakat.
Sebaliknya
semakin
progresif sistem pajak yang dianut oleh suatu perekonomian akan semakin berkuranglah perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian, sehingga sistem pajak yang digunakan hendaklah bersifat progresif tajam. Suatu pajak dikatakan mempunyai struktur yang progresif apabila persentase beban pajak terhadap pendapatan naik dengan meningkatnya pendapatan.
Sedangkan
struktur pajak
dikatakan bersifat regresif apabila persentase beban pajak terhadap pendapatan menurun denagan meningkatnya pendapatan. 2.4.5
Dampak Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja
Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja.
Sedangkan
pajak regresif merupakan
pajak dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity, capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil atau average tax rate menurun pada setiap peningkatan tax base. base. Pajak regresif ini akan menambah insentif kerja, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarnya semakin rendah persentasenya. Para pekerja akan bekerja lebih giat agar memperoleh penghasilan yang lebih besar dan dengan demikian pajak yang harus dibayarnya akan menjadi semakin kecil persenatasenya. 2.4.6
Pengaruh Pajak Perseorangan terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Tabungan
Dalam analisis ini kita asumsikan bahwa seseorang menabung dengan tujuan untuk melakukan konsumsi pada suatu waktu yang akan datang. Penghasilan seseorang dapat digunakan untuk dua
tujuan, yaitu untuk konsumsi dan untuk tabungan (Y = C pertimbangan
seseorang
untuk
melakukan
+ S),
pengeluaran
jadi untuk
konsumsi atau menabung. Kegiatan menabung tidak lain adalah pertimbangan apakah pendapatan sekarang akan dikonsumsikan sekarang ataukah akan dikonsumsi pada suatu waktu yang akan datang, jadi dalam hal ini maka analisis yang harus digunakan adalah analisis
antar-waktu
atau
inter-temporal
analysis.
Untuk
mempermudah analisis kita membedakan waktu menjadi dua periode, yaitu periode 1 (waktu sekarang) dan periode 2 (waktu yang akan datang). 2.4.7
Pengaruh
Pajak
Perseorangan
terhadap
Pemilihan
Bentuk
Tabungan
Pada kenyataannya seseorang dapat memilih berbagai jenis tabungan yang akan dilakukannya.
Seseorang
dapat menyimpan
uangnya dalam bentuk uang tunai dimana simpanan dalam bentuk ini mempunyai tingkat resiko yang sangat rendah, bahkan dikatakan simpanan dalam bentuk tunai tidak mempunyai resiko sama sekali. Yang dimaksud resiko dalam hal ini adalah resiko penurunan nilai tabungan. Sebaliknya,
ada bentuk tabungan yang mempunyai tingkat resiko
yang sangat tinggi, misalnya tabungan dala m bentuk saham. Tabungan dalam bentuk saham mempunyai unsur pertaruhan, karena nilai saham mengikuti mekanisme pasar, suatu saat nilainya dapat naik tanggi sekali yaitu apabila permintaan suatu jenis saham meningkat relatif dibandingkan penawarannya, akan tetapi suatu saat nilainya mungkin menjadi rendah sekali apabila penawarannya jauh lebih besar dibanding permintaan akan saham tersebut. Untuk mempermudah analisis kita misalkan bahwa orang tidak meyukai resiko. Oleh karena itu, orang hanya bersedia untuk hanya memegang sebagian besar tabungannya dalam bentuk tabungan yang mengandung resiko hanya apabila hasil yang diharapkan akan diterimanya besar.
Semakin
besar
hasil yang diharapkan di harapkan akan diterima semakin besar pula seseorang bersedia menanggung resiko. 2.4.8
Pengaruh Pajak sebagai Perangsang Kerja dan Penawaran akan Tenaga Kerja Suatu
pajak pendapatan yang proporsional adalah sama dengan
pengurangan proporsional dalam upah dan gaji.
Suatu
pajak akan
menghasilkan efek substitusi maupun efek pendapatan. Efek substitusi, dengan mengurangi keuntungan relatif dari pekerjaan dibandingkan dengan waktu senggang, akan mendorong orang untuk mengurangi kerja dan menikmati lebih banyak waktu senggang. Efek pendapatan menyebabkan orang-orang bekerja lebih banyak agar dapat mempertahankan tingkat kehidupan mereka yang sebelumnya. Pajak pendapatan mengakibatkan dua perbedaan utama. Pertama, pajak relatif bagi berbagai orang akan berbeda-beda. Golongangolongan yang berpendapatan rendah yang paling mungkin untuk meningkatkan usaha untuk bekerja sebagai tanggapan atas suatu pajak, akan dibebaskan dari pajak, dan jumlah-jumlah yang relatif lebih besar akan ditanggung oleh mereka yang berada pada tingkat pendapatan tinggi. Kedua, pada pajak pendapatan, jumlah pajak tergantung kepada jumlah pendapatan yang diperoleh, dan ada kemungkinan suatu efek substitusi. Oleh karena itu, jumlah bekerja agak berkurang. Penurunan dalam usaha bekerja dapat berbentuk macam-macam. Ketidakhadiran menjadi lebih besar, orang yang bersangkutan enggan melakukan kerja lembur, istri atau anak-anak keluar dari pasar tenaga kerja. Orang-orang Orang-orang yang berpenghasilan besar yang bukan berasal dari bekerja termasuk ter masuk dalam golongan yang paling besar kemungkinannya untuk mengurangi bekerja. Selama
ini kita menganggap semua pekerja memiliki tanggapan
yang sama terhadap kenaikan dalam pajak seperti halnya dalam penurunan upah. Tetapi belum tentu demikian, ada kemungkinan seseorang mengurangi bekerja karena sedemikian bencinya terhadap
pajak pendapatan, sementara ia tidak akan melakukan hal yang sama terhadap penurunan upah.
Sebaliknya,
yang bersangkutan dapat
menganggap pajak sebagai bayaran untuk jasa pemerintah dan sama sekali tidak merubah tingkah laku bekerjanya, hal ini disebut efek pembelian (purchase effect). Pemakaian tarif-tarif progresif meningkatkan kemungkinan bahwa seorang tertentu akan a kan mengurangi bekerja dan bukan lebih giat bekerja pada suatu tingkat tertentu. Kenyataan bahwa tarif adalah progresif meningkatkan pengaruh relatif dari efek substitusi, karena tambahan uang yang diperoleh menyebabkan pengorbanan yang lebih besar dari waktu senggang sebagi gantinya bekerja; pendapatan netto dari tambahan jam bekerja secara progresif semakin menurun. 2.4.9
Pengaruh Pajak terhadap Persediaan Relatif Tenaga Kerja Sejauh
hal bahwa persediaan relatif tenaga kerja dipengaruhi
pertimbangan pendapatan uang, maka suatu pajak akan merubah persediaan relatif. Suatu pajak poll (paja k langsung yang dipungut atas perorangan), dengan dengan hanya suatu efek efek pendapatan akan mendorong mendorong orang ke arah pekerjaan yang lebih tinggi. Namun efek substitusi bekerja ke arah yang berlawanan. Bila pajak adalah progresif, maka ada kemungkinan yang lebih besar, dibandingkan dengan pajak poll, untuk mengurangi persediaan yang masuk kepada pekerjaan dengan bayaran tinggi apabila perbedaannya dibatasi dengan cara yang progresif. Arti efek ini bisa dipertanyakan karena pentingnya motif bukan uang dalam membawa orang ke pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi. Gengsi, lingkungan pekerjaan yang baik, dll. merupakan daya tarik utama yang membawa orang-orang orang-orang kepada pekerjaan profesional dan kepemimpinan dengan bayaran relatif tinggi. 2.4.10 Dampak Pengenaan Pajak secara Umum Secara
makro pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya
tidak dapat digeserka di geserkan n jelas akan mengurangi tingkat tingkat pendapatan yang
siap dibelanjakan (disposable income) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi (C) dan tabungan ( S) masyarakat akan ditentukan oleh tingginya hasrat konsums marginal (marginal propensity to consume = mpc) dan hasrat tabungan margine (marginal propensity to save = mps), di mana mpc
+
mps = 1. Apabila tingkat tingkat konsumsi konsums i
masyarakat menurun, maka akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan dala m perekonomian. perekonomian. Pajak yang dikenakan pendapatan barang modal menurunkan net rate of return to saving dan mengurangi tingkat tabungan. Pajak mempengaruhi
investasi
secara
langsung
melalui
pengaruhnya
terhadap biaya kapital, jika marginal effective tax rates bervariasi pada sektor dan aktivitas produksi, maka efisiensi investasi dapat terpengaruh.
Labor
Tax mempengaruhi tingkat penawaran dan
permintaan tenaga kerja. Progresivitas pajak personal mengurangi investasi pada human capital. Total pengaruh pajak pada pertumbuhan secara signifikan menunjukkan hubungan negative antara tingkat rasio pajak terhadap produk domestic bruto. Pada umumnya tingginya tingginya pajak paja k mengurangi pertumbuhan ekonomi.
2.5 Masa Depan Perpajakan Indonesia
Untuk menyongsong masa depan perpajakan yang memenuhi harapan semua pihak yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, maka harus ada rekonsiliasi
perpajakan
nasional.
Tingkat
kepercayaan
yang
rendah,
menyebabkan tersumbatnya arus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perluasan pengenaan pajak final dapat dijadikan strategi penyederhanaan pajak sekaligus mengemat energi kedua belah belah pihak. Rekonsiliasi
perpajakan
juga
bisa
dan
tepat
dilakukan
dengan
menggunakan mediasi pengampunan pajak (tax amnesty). amnesty) . Tax Amnesty diharapkan akan mampu meningkatkan cadangan devisa dan investasi di Indonesia.
Keuntungan jangka panjangnya adalah pemerintah dapat mengawasi secara ketat, bahkan dapat melakukan law enforcement secara tegas terhadap perilaku pembayar pajak nakal. Karena itu, tugas pemerintah ke depan dalam perpajakan adalah bagaimana mengkondisikan agar partisipasi perpajakan masyarakat meningkat. Partisipasi akan muncul ketika peluang untuk itu tersedia dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perpajakan. Harus dapat dicegah pemunculan apatisme perpajakan pada masyarakat. Rakyat khususnya pembayar pajak aktif perlu mengambil pilihan untuk terlibat aktif dalam perumusan RUU perpajakan, agar RUU perpajakan dan sistem perpajakan menjadi lebih baik, lebih memberikan harapan harapan bagi masa depan demokrasi, sebab pajak merupakan aspek yang krusial bagi bangunan Indonesia yang lebih berkeadilan dan demokratis di masa depan.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap ekonomi. Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak. Kemampuan kerja yang menurun akan menurunkan tingkat penghasilan lebih jauh lagi dan akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-kegiatan lainnya terutama dalam bentuk penurunan konsumsi barang-barang dan jasa yang lain. Namun demikian
pada
umumnya
kemampuan
kerja
wajib
pajak
itu
akan
dipertahankan oleh wajib pajak itu se ndiri. Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan yang dikonsumsikan mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak. Pengenaan pajak akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsikan.
Misalnya
pengenaan pajak kendaraan bermotor, pengenaan PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan pengenaan pajak-p pa jak-pajak ajak lainnya akan meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak akan mengurangi bagian pendapatan yang ditabung, dan selanjutnya yang dapat diinvestasikan. Semakin
besar pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan
mengurangi semangat wajib pajak untuk bekerja, khususnya dalam hal pajak penghasilan. Tetapi dengan pajak kemauan untuk bekerja ini tidak akan banyak terpengaruh. Pengenaan pajak terhadap barang dan jasa seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak tontonan akan mempunyai da mpak terhadap tingkat penggunaan atau tingkat konsumsi terhadap barang-barang yang bersangktuan. Wajib pajak akan cenderung mengurangi kemauan untuk mengkonsumsi barang tersebut.
Sehingga
ekonomi Negara akan cenderung terpengaruh dengan adanya pajak. Walaupun pendapatan tinggi, konsumsi cenderung berkurang dan berakibat pada berkurangnya pendapatan Negara suatu hari nanti.
DAFTAR PUSTAKA
http:// angkringanmaswied.blogs p angkringanmaswied.blogs po ot .com /2009/03/p /2009/03/pajak-sebua ajak-sebuah h- p pers ers p pek ek t tifi f pengaru hnya. ht ml dan- p engaruh nya.ht ml http:// bisnis-journals.blogs bisnis-journals.blogs p po ot .com /2008/06/ evaluasi-kinerja-sist evaluasi-kinerja-sist emem per p er p pajakan. ajakan.ht ht ml ml http:// ejournal.unud.ac.id ejournal.unud.ac.id / abst abst rak rak / sad sad ha% a%20 20suardika. suardika. pdf pdf http:// gurumuda.com / gurumuda.com / bse bse / sist sist emem- p per er p pajakan-indonesia ajakan-indonesia http:// id.wiki id.wiki p pedia.org edia.org / wiki wiki /P ajak ajak http:// re p re posi osi t t ory.usu.ac.id ory.usu.ac.id / bi bi t ts t ream ream /123456789/769/1/ sosek-si sosek-si t ti. i . pdf pdf http:// rober rober t t .web.id /t ag ag /pengaru /p engaruh h - p pajakajak-t t er er hada p p-- p perekonomian erekonomian / / http:// www.ik www.ik pi.or.id p i.or.id / cont cont ent/ ent/ sist sist em- p em- per er p pajakanajakan- p perlu-diseder erlu-diseder hanakan http:// www.skri psiekonomi.com / index php?o p pt t ion=com_cont pdf= www.skri p siekonomi.com / index 2 . php?o ion=com_cont ent& ent&do_ do_ p df= 1&id= 1& id=21 21
