BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai aspek manfaat bagi kehidupan berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan diperoleh bila manfaat dan fungsi hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelola sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Zain, (Zain, 1995). Hutan merupakan sumber daya alam yang banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Manusia melakukan interaksi dengan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan). Sehingga hutan merupakan sumber daya alam yang banyak memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan manusia. Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Hutan rakyat di Indonesia pada umumnya dikembangkan pada lahan milik masyarakat. Dalam banyak contoh di daerah-
daerah Indonesia, hutan rakyat banyak yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Demikian pula halnya dengan sumbangan produksi kayu dari hutan rakyat di banyak tempat di Sulawesi sudah menunjukkan signifikansi yang sangat nyata. Dalam hutan rakyat biasanya ditanam jenis-jenis jati, mahoni, buah buahan, nangka, kelapa dan kemiri. Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong perkembangan hutan rakyat di Indonesia antara lain melalui: (1) program penghijauan yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1970-an: (2) program swadaya masyarakat. Dari banyak pengamatan di lapangan ternyata ada indikasi jelas bahwa tingkat keberhasilan justru lebih besar di program swadaya tersebut. Berbagai istilah lokal yang sering kita dengar sesungguhnya sangat memperkaya khasanah hutan rakyat itu sendiri. Tentu kita sepakat bahwa istilah itu tidak harus satu, tetapi biarkan istilah tersebut bervariasi sesuai dengan tradisi wilayah masing-masing. Hutan rakyat terbentuk melalui dua cara, yaitu melalui campur tangan kegiatan penanaman, dan berasal dari perubahan bentuk dan fungsi hutan alam menjadi hutan serba guna yang dikelola, diusahakan, dan dimanfaatkan oleh sekumpulan orang dalam sebuah peDesaan. Variasi sumber daya hutan seperti ini tidak statis, mereka selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Banyak contoh menunjukkan bahwa kelestarian hutan rakyat di suatu tempat sangat ditentukan oleh faktor-faktor : (1) kebutuhan ekonomi masyarakatnya; (2) kepatuhan terhadap hukum-hukum tradisional; dan (3) sistem pengaturan dan pembagian manfaat antar warga masyarakat; dan (4) pandangan-pandangan kebutuhan
penyelamatan lingkungan (pelestarian air, pencegahan erosi, dan peningkatan pendapatan masyarakat). Penduduk Indonesia masih banyak yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Menurut warga dari Desa-Desa tersebut pada umumnya memiliki pengalaman hidup di dalam hutan yang dikembangkan sebagai satu tradisi turuntemurun. Akhir-akhir ini tradisi tersebut mulai mendapat perhatian berbagai pihak guna menyingkap sistem-sistem interaksi antara mereka dengan hutan. Dengan kata lain, bahwa masyarakat asli (adat) yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan secara turun – temurun memiliki kemampuan mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Keberadaan hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sangat penting, karena hutan merupakan sumber kehidupan, antara lain hutan merupakan sumber pangan, papan, obat – obatan dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan semakin besar sehingga diperlukan upaya – upaya yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan kehutanan sehingga mereka mendapatkan hasil dan hutan dapat terjaga dan lestari. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan mengangkat judul penelitian “Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros” . Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
para pemerintah setempat dan masyarakat di dalam maupun di luar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya kelestarian hutan.
B. Rumusan Masalah
Bardasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan hutan rakyat dan seberapa besar pengaruh ekonomi hutan rakyat berupa tambahan pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja di Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Mengidentifikasi kegiatan pengelolaan hutan rakyat dan mengetahui manfaat ekonomis hutan rakyat berupa tambahan pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja di Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros. 2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah, stake holders dan berbagai pihak pengelola yang terlibat di dalamnya dalam pengembangan pengelolaan hutan rakyat di Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros dan tersedianya informasi bagi para pembacanya. D. Kerangka Berpikir
Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam kita yang mempunyai makna dan kepentingan tinggi bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pengusahaan hutan di Indonesia dimulai sekitar tahun 70-an sesuai UU No. 5 Tahun 1967 yang masih didominasi oleh pengusaha swasta yang mengantongi
izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari pemerintah. Namun sayangnya, pengusahaan hutan oleh pihak swasta ini menimbulkan dampak yang buruk bagi kondisi hutan di Indonesia karena hutan terus dieksploitasi secara terus-menerus tanpa memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri. Selain itu, pengusahaan hutan dari sosial ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat hanya diikutsertakan dalam kegiatan tertentu yang tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena keadaan yang demikian, maka pemerintah mulai melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kehutanan melalui UU No.41 Tahun 1999. Niat baik pemerintah ini kemudian diwujudkan dengan digulirkannya Program Hutan Kemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Melalui program ini diharapkan msayarakat dapat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan mulai dari segi pengambilan keputusan sampai dengan menikmati hasil pembangunan sektor kehutanan. Kita mengetahui bahwa tidak mudah mengadakan perubahan dalam masyarakat, terutama pada masyarakat peDesaan, sebab nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat peDesaan sangat bervariasi di dunia ini. Di setiap tempat dan setiap saat, nilai-nilai sosial dan perubahan tradisi ini menggambarkan penyesuaian terhadap kondisi, dimana kelompok manusia itu telah hidup turuntemurun.
Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan merupakan suatu kelompok masyarakat yang dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga untuk mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang lestari. Melalui kegiatan pembinaan masyarakat yang tepat, maka partisipasi mereka dapat memberikan manfaat bagi usaha pemanfaatan dan pelestarian hutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada bagang kerangka berpikir berikut. Pemerintah Desa Tangkuli
Masyarakat Pengelolah Hutan
Potensi Tanaman Hutan Rakyat
Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat
Perekonomian Masyarakat Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros
Gambar 1. Bagang Kerangka Berpikir
E. Hipotesis Penelitian
Hipotesi adalah jawaban sementara terhadap rumusan maslah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros Belum Efektit.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hutan
Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan merupakan sumber daya alam yang banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Kehutanan No.41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Awang, 2002). John A.Helms (1998) memberi pengertian hutan suatu ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon yang kurang lebih padat dan tersebar, seringkali terdiri dari tegakan-tegakan yang beragam ciri-cirinya seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang terkait, dan umumnya mencakup padang rumput, sungai-sungai kecil, ikan, dan satwa liar. Definisi tersebut dan beberapa defenisi lain menekankan komponen pohon yang dominan terhadap komponen lainnya dari ekosistem itu, dan mensyaratkan adanya (akibat dari pohon-pohon itu) kondisi iklim (iklim mikro) dan ekologis yang berbeda dengan kondisi luarnya (UU No 41, 1999). Penekanan hutan sebagai suatu ekosistem mengandung maksud bahwa di dalam hutan terjadi hubungan saling tergantung satu komponen dengan komponen lainnya yang terjalin sebagai suatu sistem. Satu komponen dari sistem itu rusak (atau tidak berfungsi) menyebabkan
komponen lain terganggu, dan akibatnya sistem itu tidak dapat berjalan normal. Hutan itu apabila hutan rusak akan mengganggu sistem yang lebih besar itu (Suharjito, 2000). B. Hutan Bagian Sumber Daya Alam
Secara umum klasifikasi sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam bentuk yaitu: (1) lahan pertanian, (2) hutan dengan aneka ragam hasilnya, (3) lahan alami untuk keindahan, rekreasi atau untuk penelitian ilmiah, (4) perikanan darat dan perikanan laut, (5) sumber mineral bahan bakar dan non bahan bakar, (6) sumber energi non mineral, misalnya panas bumi, tenaga surya, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang, dan sebagainya. Sumber daya alam dapat dibedakan terhadap keadaan antara sumber daya yang dapat diperbarui atau dapat diisi kembali atau tidak akan habis dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau
dipulihkan
kembali
sebagaimana
keadaan
semula.
Umumnya
dikelompokkan sebagai renewable resources dan non-renewable resources. Contoh renewable resources adalah : hutan, perikanan, hasil pertanian dan lainlain. Sedangkan contoh non-renewable resources seperti : biji mineral, bahan bakar fosil, dan sebagainya (Reksohadiprodjo, 1988). Pemerintah di dalam mengajukan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Belanja Negara, biasanya membagi jenis-jenis sumber daya alam secara sektoral dimasukkan ke dalam rincian berikut : (a) sumber daya pertanian meliputi : tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pengairan (b) sektor pertambangan meliputi : minyak bumi, gas bumi, batu bara, aspal,
nuklir, dan bahan galian lainnya. Sumber daya ini selanjutnya akan dijadikan masukan bagi industri dan jasa (Zain, 1995). Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan, yaitu : berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Zain, 1995). C. Pengertian dan Konsepsi Kehutanan Masyarakat di Indonesia
Konsepsi kehutanan masyarakat (community forestry) sebenarnya relatif baru karena community forestry (CF) muncul sebagai tanggapan dari kegagalan konsep indusrialisasi kehutanan yang populer pada sekitar tahun 1960-an. Yang menarik, penggagas CF justru ekonom kehutanan yang merasa bersalah karena terlibat dalam inisiatif industrialisasi kehutanan. Orang itu bernama Jack Westoby (Munggoro, 1998). Ia kemudian tercatat sebagai salah seorang yang banyak terlibat dalam gagasan tema pokok Kongres Kehutanan Dunia VIII yang diselenggarakan pada tahun 1978 di Jakarta : Forest for People. Kristalisasi pikiran-pikirannya tentang CF ini kemudian banyak dipublikasikan FAO. Dan
kemudian pada tahun 1983, secara resmi FAO mendefinisikan CF sebagai : “konsep radikal kehutanan yang berintikan partisipasi rakyat, artinya rakyat diberi wewenang merencanakan dan memutuskan sendiri apa yang mereka kehendaki” .
Hal ini berarti memfasilitasi mereka dengan saran dan masukan yang
diperlukan untuk menumbuhkan bibit, menanam, mengelola dan melindungi sumber daya hutan milik mereka dan memperoleh keuntungan maksimal dari sumber daya itu dan memanennya secara maksimum. CF didedikasikan sebagai gagasan untuk meningkatkan keuntungan langsung sumber daya hutan kepada masyarakat peDesaan yang miskin (Awang dkk, 2001). Beberapa tahun terakhir ini, konsepsi kehutanan masyarakat (CF) sering dikonfrontasikan dengan konsep perhutanan sosial yang merupakan terjemahan dari social forestry (SF). Konsepsi SF lebih dikonotasikan sebagai bentuk pengusahaan kehutanan yang dimodifikasi supaya keuntungan yang diperoleh dari pembalakan kayu didistribusikan kepada masyarakat lokal. Dan kemudian di Indonesia Perum Perhutani sebagai salah satu pelopor SF di Indonesia mendefinisikan bahwa SF adalah : “Suatu sistem dimana masyarakat lokal berpartisipasi dalam manajemen hutan dengan tekanan pada pembuatan hutan tanaman”. Tujuan sistem SF adalah reforestasi yang jika berhasil akan meningkatkan fungsi hutan, dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kesejahteraan sosial (Awang dkk , 2001).
D. Hutan Rakyat
Banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengenal dan mengerti hutan rakyat. Sudut pandang yang sering digunakan adalah sudut pragmatisme,
geografis,
dan
sistem
tenurial
(kepemilikan).
Pandangan
pragmatisme melihat hutan yang dikelola rakyat hanya dari pertimbangan kepentingan pemerintah saja. Semua pohon-pohonan atau tanaman keras yang tumbuh di luar kawasan hutan negara langsung diklaim sebagai hutan rakyat. Pandangan geografis menggambarkan aneka ragam bentuk dan pola serta sistem hutan rakyat tersebut, berbeda satu sama lain tergantung letak geografis, ada yang di dataran rendah, medium, dan dataran tinggi, dan jenis penyusunnya berbeda menurut tempat tumbuh, dan sesuai dengan keadaan iklim mikro. Pandangan sistem tenurial berkaitan dengan status misalnya statusnya hutan negara yang dikelola masyarakat, hutan adat, hutan keluarga, dan lain-lain (Awang dkk , 2002). Menurut statusnya (sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan), hutan hanya dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu : (1) hutan negara, hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ; dan (2) hutan hak adalah hutan yang dibebani hak atas tanah yang biasanya disebut sebagai hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik petani secara perorangan maupun bersama-sama. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa hutan rakyat terbentuk dari kegiatan swadaya masyarakat dengan maksud untuk menghasilkan kayu dan hasil-hasil lainnya secara ekonomis dengan memperhatikan unsur-unsur keberlanjutan dan perlindungan dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga dan sosial. Hutan rakyat
dalam pengertian menurut peraturan perundang-undangan (UU No.41/1999) adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Dari sudut pandang pemerintah mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan hutan rakyat karena ada dukungan progam penghijauan dan kegiatan pendukung seperti demplot dan penyuluhan. Hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh masyarakat, proses terjadinya dapat dibuat oleh manusia, dapat juga terjadi secara
alami,
dan
dapat
juga
karena
upaya
rehabilitasi
tanah
kritis
(Hardjosoediro, 1980 ; Jaffar, 1993). Sebagian besar penulis artikel dan peneliti tentang hutan rakyat sepakat bahwa secara fisik hutan rakyat itu tumbuh dan berkembang di atas lahan milik pribadi, dikelola dan dimanfaatkan oleh keluarga, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, sebagai tabungan keluarga, sumber pendapatan dan menjaga lingkungan. Hutan rakyat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan individu, komunal (bersama), lahan adat, maupun lahan yang dikuasai oleh negara. Hutan rakyat tersusun dari satuan ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan, satuan usaha tani semusim, peternakan, barang dan jasa, serta rekreasi alam. Bentuk dan pola hutan rakyat di Indonesia sebagai inisiatif masyarakat adalah antara lain : hutan rakyat sengon, hutan rakyat jati, hutan rakyat campuran, hutan
rakyat suren di Bukit Tinggi (disebut Parak), dan hutan adat campuran (Awang, 2001). Istilah hutan rakyat sudah lebih lama digunakan dalam program-program pembangunan kehutanan dan disebut dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967 dengan terminologi „hutan milik”. Di Jawa, hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan “Karang Kitri”. Secara nasional, pengembangan hutan rakyat selanjutnya berada di bawah payung program penghijauan yang diselenggarakan pada tahun 1960-an dimana Pekan Raya Penghijauan I diadakan pada tahun 1961. Sampai saat ini hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik yang diakui pada tingkat lokal (tanah adat). Di dalam hutan rakyat ditanam aneka pepohonan yang hasil utamanya bisa beraneka ragam. Untuk hasil kayu misalnya, sengon ( Paraserianthes falcataria), jati (Tectona grandis), akasia ( Acacia sp), mahoni (Swietenia mahagoni) dan lain sebagainya. Sedang yang hasil utamanya getah antara lain kemenyan ( Styrax benzoin), damar (Shorea javanica). Sementara itu yang hasil utamanya berupa buah antara lain kemiri ( Aleuritas molucana), durian, kelapa dan bambu (Suharjito dan Darusman, 1998). Secara formal ditegaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibangun di atas lahan milik. Pengertian semacam itu kurang mempertimbangkan kemungkinan adanya hutan di atas tanah milik yang tidak dikelola rakyat, melainkan oleh perusahaan swasta. Penekanan pada kata „rakyat‟ kiranya lebih ditujukan kepada pengelola yaitu „rakyat kebanyakan‟, bukan pada status
pemilikan tanahnya. Dengan menekankan pada kata „rakyat‟ membuka peluang bagi rakyat sekitar hutan untuk mengelola hutan di lahan negara. Apabila istilah hutan rakyat yang berlaku saat ini akan dibakukan, maka diperlukan penegasan kebijakan yang menutup peluang perusahaan swasta (menengah dan besar) menguasai tanah milik untuk mengusahakan hutan (Suharjito dan Darusman, 1998). Hardjosoediro (1980) menyebutkan hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, hutan yang dimiliki oleh rakyat. Proses terjadinya hutan rakyat bisa dibuat oleh manusia, bisa juga terjadi secara alami, tetapi proses hutan rakyat terjadi adakalanya berawal dari upaya untuk merehabilitasi tanah-tanah kritis. Jadi hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik rakyat, dengan jenis tanaman kayu-kayuan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemiliknya atau oleh suatu badan usaha, dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Menurut Jaffar (1993), sasaran pembangunan hutan rakyat adalah lahan milik dengan kriteria : 1. Areal kritis dengan keadaan lapangan berjurang dan bertebing yang mempunyai kelerengan lebih dari 30%. 2. Areal kritis yang telah diterlantarkan atau tidak digarap lagi sebagai lahan pertanian tanaman pangan semusim. 3. Areal kritis yang karena pertimbangan-pertimbangan khusus seperti untuk perlindungan mata air dan bangunan pengairan perlu dijadikan areal tertutup dengan tanaman tahunan.
4. Lahan milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomi lebih menguntungkan bila dijadikan hutan rakyat daripada untuk tanaman semusim. Sedangkan tujuan pembangunan hutan rakyat adalah (Jaffar, 1993) : 1. Meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal dan lestari. 2. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat. 3. Membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan dan bahan baku industri serta kayu bakar. 4. Meningkatkan
pendapatan
masyarakat
tani
di
peDesaan
sekaligus
meningkatkan kesejahteraannya. 5. Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan daerah hulu DAS. E. Pola Hutan Rakyat
Secara fisik hutan rakyat memiliki pola tanam yang sangat beragam. Namun demikian sebagian besar hutan rakyat yang ada di lapangan pada umumnya menggunakan pola tanam campuran (wanatani), yakni campuran antara tanaman pangan dan tanaman kayu-kayuan. Menurut Munawar (1986), hutan rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam berdasarkan pola tanam, yaitu : a. Penanaman di sepanjang batas milik. b. Penanaman pohon di teras bangku. c. Penanaman pohon di seluruh lahan milik.
Pola-pola tersebut secara arif dikembangkan masyarakat sesuai dengan tingkat kesuburan lahan dan ketersediaan tenaga kerja. Tujuan pengembangan pola seperti yang telah disebutkan di atas adalah dalam rangka meningkatkan produksi lahan secara optimal, baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun ekologi. Sementara itu berdasarkan Rencana Pengembangan Hutan Rakyat yang disusun oleh Kanwil Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pola-pola hutan rakyat meliputi kayu-kayuan, buah-buahan, HMT (Hijauan Makanan Ternak) dan campuran, kebun, pangan dan hortikultura serta tegalan (Munawar, 1986).
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan Juli 2014. Lokasi kegiatan penelitian adalah Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros karena desa ini adalah desa yang memiliki hutan rakyat yang memiliki potensi ekonomi. B. Metode Pengumpulan Data
1. Pengambilan Sampel a. Sampel Desa Pendekatan yang digunakan dalam menentukan lokasi penelitian adalah metode purposive sampling (penarikan contoh secara bertujuan), yang mana dalam hal ini desa yang diambil adalah Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten Maros. b. Sampel Responden Dari 387 Kepala Keluarga seluruh penduduk desa ini, diambil jumlah responden kasus dalam penelitian ini sebanyak 10 Kepala Keluarga karena saat ini hanya terdapat 15 Kepala Keluarga yang merupakan pemilik hutan rakyat. 2. Teknik dan Tahapan Pengambilan Data Pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan sebagai berikut : a. Identifikasi jenis dan inventarisasi tanaman hutan yang dibudidayakan masyarakat di wilayah studi.
b. Melakukan observasi dan analisis pengelolaan tanaman hutan rakyat yang ada di lapangan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaannya. c. Wawancara dan diskusi dengan menggunakan kuesioner terhadap para pelaku (aktor utama) yang mewakili dan para pihak pemangku kepentingan dalam pengelolaan tanaman hutan rakyat. d. Keseluruhan data, baik primer maupun sekunder selanjutnya diedit dan ditabulasikan sesuai dengan kebutuhan sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data. Data primer yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian, serta dilakukan analisis para pihak untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan rakyat. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif diolah secara tabulasi. Teknik untuk memperoleh informasi dan data dari responden dilakukan dengan wawancara dan pengukuran langsung di lapangan. Informasi yang diperoleh dari setiap responden meliputi : a. Identifikasi diri responden. b. Luas lahan yang digunakan untuk tanaman hutan rakyat. c. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan tanaman hutan rakyat atau teknis budidayanya (penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan) serta waktu kegiatan tersebut dilakukan. d. Metode penjualan hasil kayu yang dilakukan petani dan harga jualnya. e. Potensi tanaman hutan rakyat yang dibudidayakan yang meliputi jenis, sebaran diameter, tinggi pohon, luas bidang dasar, dan volume tegakan.
Data potensi tegakan diukur dengan membuat 3 plot contoh berbentuk lingkaran dengan jari-jari 17,8 meter dan luas masing-masing plot 0,1 ha pada masing-masing lahan pemilik hutan rakyat (responden). Lalu dihitung jumlah pohon dalam plot dan diukur diameter setinggi dada dan tinggi bebas cabang pohonnya. C. Teknik Analisis Data
Penaksiran potensi kayu tanaman hutan rakyat dimulai dengan perhitungan potensi tanaman hutan rakyat yang dimiliki oleh setiap sampel responden pada desa/wilayah kajian. Data dari hasil inventarisasi kayu di tanaman hutan rakyat kemudian dapat dihitung parameter-parameter tegakannya yang meliputi jenis pohon, jumlah pohon, luas bidang dasar (lbds), dan volume per satuan luas. Lbds dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : Lbds = 0,25 x π x Di2 Dimana : Lbds : luas bidang dasar tegakan (m2)
DAFTAR PUSTAKA
Awang, S.A., Santoso, H., Widayanti, W.T., Nugroho, Y., Kustomo, Sapardiono. 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kehutanan Masyarakat , Yogyakarta: DEBUT 2001. Awang, S.A., Andayani, W., Himmah, B., Widayanti, W.T., Affianto, A. 2002. Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta Darusman, D dan Didik Suharjito, 1998. Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1998. Buku Panduan Kehutanan Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta Fandeli, C. 1985. Keanekaragaman Flora Berkayu di Pekarangan Penduduk Desa Daerah Tingkat II Sieman dan Bantul dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhi. Tesis S-2, Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Hardjosoediro, S. 1980. Pemilihan Jenis Tanaman Reboisasi dan Penghijauan Hutan Alam dan Hutan Rakyat . Lokakarya Pemilihan Jenis Tanaman Reboisasi. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM. Yog yakarta Lakitan, B. 1995. Hortikultura : Teori, Budidaya, dan Pasca Panen. P.T.Raja Grafindo Persada. Jakarta Munggoro, W. Dhani. 1998. Sejarah dan Evolusi Pemikiran Komuniti Forestri , Seri Kajian Komuniti Forestri, Seri 1 Tahun 1 Maret 1998 Prabowo, S.A. 1998. Hutan Rakyat : Sistem Pengelolaan dan Manfaat Ekonomis. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat Institut Pertanian Bogor . Bogor Reksohadiprodjo, S. 1988. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi. Penerbit BPFE. Yogyakarta Rukmana, R. 1997. Usaha Tani Jagung. Kanisius . Yogyakarta
Sanudin, 2006. Kajian Kelembagaan Social Forestry Pada Hutan Rakyat di Sumatera Utara. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Aek Nauli. Pematang Siantar Suparyono, dan Agus.S, 1997. Mengatasi Permasalahan Budi Daya Padi. P.T.Penebar Swadaya. Jakarta Zain, A.S. 1998. Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat . Rineka Cipta. Jakarta
