Pengertian sistem ekonomi dan sejarah sistem ekonomi indonesia Posted: February 11, 2011 by araisieou in Uncategorized
0 1.Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran Macam-macam sistem ekonomi Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi di mana k egiatan ekonominya yang masih sangat sederhana Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah 1) masyarakat hidup berkelompok secara kekeluargaan, 2) tanah merupakan sumber kehidupan, 3) belum mengenal adanya pembagian kerja, 4) pertukaran secara barter, 5) tingkat dan macam produksi sesuai kebutuhan. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pusat. Ciri-ciri ekonomi komando adalah 1) semua sumber dan alat produksi dikuasai negara, 2) hak milik perorangan atas alat dan sumber produksi tidak ada, 3) kebijakan perekonomian sepenuhnya diatur pusat 4) Pembagian kerja diatur negara, 5) Masyarakat tidak dapat memilih jenis pekerjaan. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang sepenuhnya dilaksanakan oleh wisata, dan pemerintah hanya mengawasi jalannya perekonomian. Ciri-ciri ekonomi pasar adalah 1) sumber dan alat produksi dikuasai oleh swasta, 2) rakyat diberi kebebasan mengatur sumber dan alat produksi 3) munculnya persaingan antarpengusaha 4) dalam masyarakat terdapat pembagian kelompok-kelompok, yaitu pemilik faktor produksi dan pekerja / buruh Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar, berikut ciri-ciri ekonomi pasar. 1) Alat produksi yang vital dikuasai negara 2) Alat produksi yang kurang penting dikelola swasta 3) Perekonomian dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat 4) Hak milik diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum 2.Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem
yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1620 Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi : 1. a.Hak mencetak uang 2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai 3. c.Hak menyatakan perang dan damai 4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri 5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC. Kemudian adanya Cultuurstelstel Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) PADA MASA ORDE BARU Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena b eredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya han ya pada importir pribumi. c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia p ada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Dan Indonesia pun pernah memakai sistem ekonomi demokrasi terpimpin pada yahun (19591967
“Sistem ekonomi yang saat ini diterapkan di Indonesia , lebih condong ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan . Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur- unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalaninya dalam kegiatan berekonomi. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu DUMAIRY berpendapat behwa sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi di suatu Negara berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat dan sistem serta ideology politik di Negara tersebut. SANUSI (2000) berpendapat bahwa sistem ekonomi merupakan suatu orga nisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi,sosial-politik,ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan kea rah pemecahan problemproblem…..produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap per ekonomian, dengan begitu sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur.
Secara umum ada 3 macam sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini , yakni
1. Sistem Ekonomi Kapitalis Dalam SANUSI sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Ada 6 asas yang dapat dilihat sebagai cirri dari sistem ekonomi kapitalis, yakni:
1. Hak milik pribadi Alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi, seperti S DA, modal dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.
2. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih
Kebebasan berusaha adalah Kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan kebebasan memilih adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maximum.
3. Motif kepentingan diri sendiri Motifasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.
4. Persaingan Bebas bersaing dipasar dengan kekuatan masing-masing dan setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.
5. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar Tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
6. Peranan terbatas pemerintah Pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu, misalnya mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.
2. Sistem Ekonomi Sosialis Seperti yang dijelaskan di DUMAIRY (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar me nyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien oleh karena itu pemerintah atau Negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yg penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.
3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis d an sistem ekonomi sosialis. Sanusi (2000) menjelaskan sistem ekonomi campuran sebagai berikut: dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan wal au dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/ liberalis
karena kadar kebebasan yang relative besar atau presentase dar i sistem kapitalisnya sangat besar. Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis dimana peran kekuasaan relative besar teruama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter/fiscal dan lain-lain. Didalam sistem ekonomi campuran adanya campur tangan pemerintah terutama u ntuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah. Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik KUTUB A Liberalisme Demokrasi Egaliterisme (Berderajad sama) Desentralisme Kapitalisme Mekanisme pasar
KONTEKS Ideoligi politik Rejim pemerintahan Penyelenggaraan kenegaraan Struktur birokrasi Ideologi ekonomi Pengelolaan ekonomi
KUTUB Z Komunisme (menghapus hak perorangan) Otokrasi atau otoriter (kekuasaan tak terbatas) Etatitsme (Lebih mementingkan negara) Sentralisme Sosialisme Perencanaan terpusat
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut: Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas. Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45. Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha. Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum da n hukum perburuhan. Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini: (a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pem erintah dalam perekonomian Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian. Y = C + I + G + (X-M) Y= Pendapatan Nasional C= konsumsi I = Investasi G= pengeluaran pemerintah(goverment) X= export M= import Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha. (b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu. Berdasarkan sejarah indonesia dalam pengelolaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme. Percobaan mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan ol eh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1959. Referensi : Tulus Tambunan, perekonomian Indonesia: Jakarta, Ghalia Indonesia,2009. Dumairy, perekonomian Indonesia: Jakarta, Erlangga,1996
Sistem Ekonomi Indonesia A. Pengertian Sistem
Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai suvjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang atau masyarakat, untuk suatu sistem social atau sistem kemasyarakatan. Sebuah sistem, sesederhana apapun, senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek (Misalkan suatu kumpulan orang atau masyarakat) atau suatu himpunan objek (misalnya kumpulan dokumen atau arsip). Sebuah sistem juga bukan sekedar akidah atau norma, dan itu juga bukan pula suatu kumpulan antara
lembaga – lembaga social. Melainkan sebuah sistem adalah merupakan sebuah jalinan dari semua hal tersebut , yang mencakup subjek (objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya. Sedangkan sistem ekonomi sendiri adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar menusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur – unsur manusia sebagai subjek. Barang – barang ekonomi ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnyadalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga – lembaga ekonomi baik formal – maupun non formal. Cara kerja, mekanisme hubungan antara hukum dan peraturan perekonomian serta kaidah dan norma – norma lain (tertulis maupun tidak tertulis) yang dipilh atau d iterima, dditetapkan oleh masyarakat ditempat tatanan kehidupanyang bersangkutan berhubungan. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat. Dan sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure sajadalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan salah satu dari bagian dalam kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Oleh karena itu semua, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam perjalanan penerapan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah negaraterjadi benturan , konflik atau bahkan pertentangan. Pelaksanaan sebuah sistem ekonomi sebuah negara dapat berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakat mendukung. Sebagai bagian dari supra sistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem – sistem sosial lain yang berlangsung didalam masyarakat. Dapat dikatak an bahwa sebuah sistem ekonomi dalam suatu negara tidak dapat berjalan sendiri atau selalu “bergandengan tangan” jika tidak didampingi dengan keberadaan sistem lain. B. Sistem Ekonomi Indonesia
Dialam negara Republik Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang agaknya merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali. Indonesia sebagai negara penduduk muslim tersebar didunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi – sendi ekonomi islam ( sistem ekonomi campuran ) dalam praktek – praktek pembangunan ekonominya. Yang jika ditinjau berdasarkan pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi,tidak terdapat alasan intuk me nyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalisme. Tidak cukup argument untk menyatakan Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mngakui pemilikan individual atas faktor –
faktor produksi, kecuali sumber daa alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak , dikuasai oleh negara. Hal ini sebagai mana telah diungkapkan Pasal 33 UUD 1945 . jadi secara konstitusional , Sistem ekonomi Indonesia bukan Kapitalis maupun Sosialis. Dalam memahami konsep ekonomi itu sendiri masih memiliki kerancuan. Seperti apa yang disampaikan , konsep intervensi negara yang begitu jauh dalam mengatur kehidupan rakyatnya dalam kepemilikan. Jika tidak hati – hati cenderyng mengrahkan pembaca pada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara – negara komunis lebih baik dari pada sistem Demokrasi Pancasila itu sendiri . Sementara yang banyak diperjuangkan oleh para pemikirekonomi si Indosnesia selama ini adalah Sistemekonomi kerakyatan. Dalam konsep ini , individu tidak dilarang dalam memiliki barang – barang atau modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan dalam pembagiankepemilikan tersebut kepada masyarakat. Dan sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki suatu bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persainagn yang tidak sehat dalam usaha barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintam mengendalikannya dengan membuka prioritas – prioritas bidang usaha , termasuk juga prioritas local usaha pengendalian dimaksud misalnya ialah mengumumkan Daftar Negatif Investasi ( DNI ). Ketidak kapitalisan dan ketidak sosialisan sistem ekonomi Indonesia ( masing – masing dalam pengertiannya yang murni ) terlihat pula perilaku , norma, dan etika, yang berlangsung atau berlaku berlangsung dimayarakat. Kendati tidak tertulis, tapi kadar kapitalis dan sosialis masih jelas terkandung dalam perorganisasian Indonesia. Tapi dari itu semua rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi a dalah tercita dan terpeliharanya optimalitas , bukan maksimalitas. Dalam memenuhi kei nginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan yang optimum ( keserasian pencurahan upaya dan sumberdaya dengan hasil yang diperoleh ) daripada peraihan kedudukan maksimum. Dengan begitu diharapka pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkatyang diharapkan sekaligus ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan perlahan – lahan dapat diperkecil. Walaupun individualisme orang Indonesia dalam perilaku sehari – hari tampak nyata, dan diduga akhir – akhir ini semakintebal, namun rasa kebersamaan dan kesetiakawanan tak pernah memudar. Dalam masalah tentang diterapkannya sistem tersebut adalah persoalan kemiskinan dan penganguran. Umumnya masalah ini merupaka msalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika berbicara mengenai hal tersebut sering kita pikirkan bahwa masalah tersebut selalu timbul karena adanya hal dalam ketimpangan masalah ekonomi seperti dalam contohnya pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut bebrapa pakar hal tersebut masih berkaitan dengan banyak faktor, diantaranya dalah faktor ketimpangan kakuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasaan kerja, kondisi kerja, tingkat p artisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya , yang kesemuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari
hakikat konsep pembangunan, yakni merupakan upaya penaikan harga diri dan kbebasan memilih. Jadi walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomis sudah terpenuhi dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan diatas masih belum terpenuhi, apakah sudah bisa dikatakan rakyat tersebut sudah sejahtera (tidak miskin).
