SISTEM EKONOMI DUNIA
PEMBAHASAN Setiap negara yang berdaulat dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyatnya harus mempunyai suatu identitas kebangsaan. Upaya peningkatan kesejahteraan umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa umumnya dilakukan melalui proses pembangunan. Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan pembangunan merupakan upaya pengembangan sistem ekonomi itu sendiri. Tanpa adanya kesepakatan tentang sistem ekonomi yang dianut maka akan lebih terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat mengenai kebijakan ekonomi yang patut ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi suatu bangsa. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan±aturan atau cara±cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada. Definisi Sistem Ekonomi Sistem Perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Fungsi Sistem Ekonomi: a. Sarana pendorong untuk melakukan melakukan produksi produksi b. Cara atau atau metode metode untuk mengorganisasi mengorganisasi kegiatan kegiatan individu c. Menciptakan mekanisme mekanisme tertentu tertentu agar distribusi distribusi barang dan dan jasa terlaksana terlaksana dengan baik. Macam-macam Sistem Perekonomian di Dunia 1. 2. 3. 4.
Sistem Ekonomi Tradisional Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas) sistem ekonomi Komando (Terpusat) (Terpusat) Sistem Ekonomi Campuran
1.
Sistem Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Sistem ekonomi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat tradisional (terpencil) secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja Dalam sistem ini segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyara-kat itu sendiri. Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas mem-berikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Ciri-ciri: y y y y y y y
Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana Hanya sedikit menggunakan modal Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang) Belum mengenal pembagian kerja Masyarakatnya sulit menerima perubahan (masih terikat tradisi) Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran Masyarakatnya hidup dengan bercocok tanam, beternak dan berburu.
Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisional: y
y
y y y
Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Tidak individualistis. Tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Anggota masyarakat tidak terbebani target tertentu karena kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisional: y
y y
y
y y
Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitasnya rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak bertujuna mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Menganggap tabu terjadinya perubahan, sehingga sulit untuk berkembang. Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya.
2.
Sistem Ekonomi Terpusat/Komando Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan, berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian dan memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pemerintah bertindak sangat aktif, segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan perta-hanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pelaksanaan dilakukan oleh daerah-daerah di bawah satu komando dari pusat. Dengan demikian, masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi, semuanya diatur oleh pemerintah secara terpusat. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi sehingga inisiatif perorangan tidak dapat berkembang. Pada umumnya sistem ekonomi terpusat ini diterapkan pada negaranegara yang menganut paham komunis seperti Kuba, Korea, Rusia Cirri-ciri: y y y
y y
Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah Hak milik perorangan tidak diakui Individu/kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah Semua faktor produksi (sektor perekonomian) adalah milik pemerintah.
Kelebihan: 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya 2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar 3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga 4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan 5. Jarang terjadi krisis ekonomi Kelemahan: y y y
3.
Mematikan inisiatif individu untuk maju Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya
Sistem Ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan setiap orang bebas berusaha, berdagang dan memiliki hak milik dalam melaku-kan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan laba sebesar-besarnya serta memberi-kan motivasi tersendiri bagi tiap individu untuk terus maju. Siapa saja bebas memproduksi barang dan jasa, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja lebih giat dan efisien. Dengan demikian bagi produsen memungkinkan
mempero-leh laba sebesar-besarnya. Jika barang atau jasa dapat dipasarkan, pada akhirnya produsen akan menyesuaikan dengan keinginan dan daya beli konsumen. Salah satu ciri sistem ekonomi pasar adalah berlakunya persaingan secara bebas. Akibat-nya yang kuat bertambah kuat, sedang yang lemah semakin terdesak tidak berdaya. Untuk mengatasi keadaan itu pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu, sehingga terbentuk sistem ekonomi pasar yang terkendali, bukan ekonomi bebas lagi. Contoh: Amerika, Hongkong, dan negara±negara Eropa barat yang berpaham liberal Ciri-ciri: y
y y y y
y y
Setiap orang bebas memiliki sumber2 produksi dan barang, termasuk barang modal Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta) Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar & tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Persaingan dilakukan secara bebas Peranan modal sangat vital
Kelebihan: y
y y y y
Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi Munculnya persaingan untuk maju Barang yang dihasilkan bermutu tinggi Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba
Kelemahan: y y y y
4.
Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
Sistem Ekonomi Campuran Perekonomian pasar campuran adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang. Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah samasama diakui. Hal ini berarti di samping sektor swasta, terdapat pula badan perencana negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi.
Ciri-ciri: y y
y y
y
Barang modal dan sumber daya yang vi tal dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah ialah membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Sistem ini bervariasi tergantung situasi perekonomian negara yang bersangkutan.
Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sistem Ekonomi di Indonesia A. Sejarah perkembangan 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi) 1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin) 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) 1998-sekarang : sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) Di indonesia kita mengenal sebuah kata demokrasi begitu juga dengan sistem ekonominya, sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Dan juga mempunyai landasan ekonominya yaitu berlandaskan kepada : ³UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33 ayat 1,2,3,4´ Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asa kekeluargaan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara Warga negara memiliki kebebasan dalam meilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan denagn kepentingan masyarakat Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam bats-batas yang tidak merugika nkepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
Dengan demikian perkonomian indonesia tidak mengizinkan adanya : o
o
Free fight liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak te rkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
o
Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberkan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen sperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Peran Pemerintah dalam Sistem Demokrasi Pancasila 1. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi 2. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi: - Menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi - Melindungi masyarakat terhadap d ampak negative akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang - Membangun modal social untuk mendukung pertumbuhan ekonomi KESIMPULAN Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing±masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Penerapan Sistem ekonomi yg sesuai dengan keadaan di dalam Negara tsb akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan dalam penerapan Sistem Ekonomi di suatu Negara agar pemerintahan dapat berjalan dengan selayaknya dan rakyat tidak merasa tertindas dan dirugikan.
OTONOMI DAERAH Pembahasan Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dampak dari sistem yang selama ini kita anut menyebabkan Pemerintah Daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. Banyak proyek pembangunan daerah yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, karena beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat dengan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ARTI PENTING OTODA: a.
Menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pem. y
y y
y
y
b. c. d. e. f.
Fungsi pemerintah: Pengelola berbagai dimensi kehidupan (poleksosbudhankam, kesejahteraan masyarakat, integrasi sosial, dll) Fungsi distributif : penyediaan barang & jasa Fungsi regulatif : kompetensi yang berhubungan dengan penyediaan barang & jasa Fungsi ekstraktif: memobilisasi sumber daya keuangan utk pembiayaan penyelenggaraan negara. Memberikan yanmas, menjaga keutuhan neg bs, pthan diri.
Sebagai sarana pendidikan politik. Pemda sbg persiapan untuk karir politik lanjutan. Stabilitas politik. Kesetaraan politik. Akuntabilitas politik
VISI OTODA : dirumuskan dalam 3 ruang lingkup, yaitu : 1. POLITIK: harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yg dipilih secara demokratis, dan memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pem yg responsif. 2. EKONOMI: terbukanya peluang bagi pemda mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. 3. SOSIAL DAN BUDAYA: menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. KONSEP DASAR OTODA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pem dlm hub DN kpd daerah Penguatan peran DPRD sbg representasi rakyat lokal dlm pemilihan & penetapan kepala daerah. Pembangunan tradisi politik yg lebih sesuai dg kultur berkualitas tinggi dg tingkat akseptabilitas yg tinggi pula. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kpd daerah & optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
PRINSIP-PRINSIP OTODA (Dalam UU NO. 32 Tahun 2004) 1. Demokrasi, Keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab Otonomi luas: daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yg bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi nyata: penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yg senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dg potensi d an kekhasan daerah. Otonomi bertanggungjawab: dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesra. 3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota 4. Sesuai dengan konstitusi negara 5. Kemandirian daerah otonom 6. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah 7. Azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi sebagai wilayah administrasi 8. Azas tugas perbantuan.
BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN OTODA 1. Pemahaman terhadap berbagai konsep dasar belum bulat 2. Sosialisasi konsep dasar belum meluas dan mendalam 3. Instrumen pelaksanaan masih ada yang belum tersedia, seperti UU, PP, Keppres, Kepmen, Perda, dan Kep. daerah 4. Pedoman, standar yang jumlahnya pasti banyak, sama dengan banyaknya urusan yang ditangani oleh daerah. 5. Isu globalisasi, transparansi, demokratisasi, HAM, dll. 6. Prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, seharusnya dilaksanakan oleh masyarakt, sejauh ini masih dilakukan oleh Pemda dan DPRD, yg seringkali melupakan aspek filosofi dari penyelenggaraan Otoda. 7. Dalam aspek politik, tampak adanya komitmen politik yang dituangkan dalam amandemen psl 18 UUD 1945 yg ingin mengembangkan otomi seluas-luasnya, sehingga pemahaman makna substantif dan otoda semakin kabur. 8. Muncul salah penafsiran beberapa pasal di dalam UUD 1945 ttg otoda : Psl 18 (ayat 1- 7), 18A (ayat 1-2), 18B (ayat 1 -2) KETERKAITAN OTODA dan DEMOKRATISASI serta KONSEKUENSINYA KETERKAITAN : Pemberian OTODA tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendukung berkembangnya kemandirian (melaksanakan hal-hal yang dianggap penting bagi li ngkungan sendiri). Dengan demikian tercapai pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga diberi kesempatan memperbaiki nasibnya sendiri.
KONSEKUENSI : 1. 2. 3.
4. 5.
Otoda harus dipandang sbg instrumen desentralisasi dalam rangka menjaga & mempertahankan keutuhan & keberagaman bangsa Otoda harus didefinisikan sbg otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda, juga otonomi bagi daerah. Dari Dimensi politik : institusi PEMDA sbg instrument pendidikan politik dalam rangka mengembangkan demokratisasi. dapat mencegah terjadinya sentralisasi. mencegah kecenderungan sentrifugal dalam bentuk pemisahan diri. Adanya institusi pemda akan mengajarkan masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dimensi administratif: mengisyaratkan Pemda untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dimensi ekonomi : memudahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
KESIMPULAN Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah yang terencana dgn baik. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerah secara optimal. Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.
PEREKONOMIAN INDONESIA SISTEM PEREKONOMIAN dan OTONOMI DAERAH
Nama : RIZKY BUDI HERMAWAN
NPM
: 0812010111
UPN VETERAN JAWA TIMUR 2011
