H.AHMAD DARAJAT,SPD,SKM,MKM KETUA PPNI PROVINSI BANTEN Disampaikan : Pada kegiatan seminar mahasiswa poltekes banten 18 mei 2013
•
•
•
•
•
•
•
PPNI BERDIRI SEJAK 17 MARET 1974, dan saat ini SUDAH BERBADAN HUKUM TETAP (Dep.Hukum & HAM) MERUPAKAN ORGANISASI FUSI DARI BERBAGAI ORGANISASI KEPERAWATAN TAHUN 1974 TERDIRI DARI 11 WILAYAH PROPINSI, DAN 27 ANAK CABANG PADA PERKEMBANGANYA DAN SAMPAI SAAT INI MEMPUNYAI WILAY WILAYAH 33 PPNI PROPINSI DAN LEBIH LE BIH DARI DAR I 450 TINGKA T INGKAT T II DAN KOMISARIAT KOMISARIAT BERKEMBANG BERKEMB ANG ORGANISASI OR GANISASI SEMINAT SEMINAT, KEAHLIAN KE AHLIAN SEBAGAI BADAN KELENGKAPAN PPNI, TERDIRI DARI 15 HIMPUNAN/IKATAN (Periode 1995-2000) SAAT SAAT INI I NI ADA KOLEGIUM KOLE GIUM KEPERA KEPE RAW WATAN SEBAGAI SEBA GAI BADAN KELENGKAPAN PPNI, 15 KOLEGIUM DAN MAJELIS KOLEGIUM KEPERAWATAN(Sejak Munas 2010) DAN AKAN BERKEMBANG TERUS SESUAI DINAMIKA ORGANISASI DAN KEILMUANNY KEIL MUANNYA A
•
PPNI MERUPAKAN SATU-SATUNYA WADAH ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN INDONESIA YANG DIAKUAI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Permenkes 148/2010)
•
KAIDAH ORGANISASI PROFESI; CARING, NURTURING, ALTURISME DAN HOLISTIC
•
TERDIRI DARI PENGURUS PUSAT, PROPINSI, KABUPATEN KOTA, KOMISARIAT
•
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ANGGOTANYA BAIK SECARA ORGANISASI DAN JUGA PENGEMBANGAN PROFESI KEPERAWATAN
•
MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN KESATUAN YANG KOKOH ANTAR PERAWAT
•
REGULATOR;FUNGSI SERTIFIKASI, menfasilitasi REGISTRASI, LISENSI
•
MENATA KEHIDUPAN KEPROFESIAN; MENATA ORGANISASI, DIKLAT, YANKEP, PENGEMBANGAN KERJA SAMA
•
FASILITATOR; MERESPON PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, FUNGSI PENGEMBANGAN KARIR, SISTEM PENGHARGAAN, PELAKSANAAN HAK POLITIK DAN HAK HUKUM
MEMAJUKAN, PENGEMBANGAN PROFESI KEP, PENINGKATAN YANKEP SESUAI KLP. KEILMUAN
PERTAMA DIBENTUK TINGKAT PUSAT
MENGAJUKAN NASKAH AKADEMIK KE PP PPNI, TUJUAN PEMBENTUKAN ?
PRA KONGRES – KONGRES , MEMILIH KETUA UMUM PERTAMA DAN PENGESAHAN AD/ART
KEDUDUKAN DIBAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PPNI
AD/ART IKATAN/HIMPUNAN HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PENGURUS PUSAT PPNI
AD/ART IKATAN/HIMPUNAN YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN PP PPNI BERSTATUS MEMILIKI KEKUATAN HUKUM
•
MEMBINA ANGGOTA HIMPUNAN
•
MEMBERIKAN MASUKAN KE PPNI UNTUK PENGEMBANGAN PROFESI
•
MENJADI PELAKSANA KERJA SAMA ANTARA PPNI DENGAN PIHAK LAIN DALAM WILAYAH KERJA HIMPUNAN/IKATAN
•
MASUKAN KE PPNI MENENTUKAN KOMPETENSI KEKHUSUSAN SESUAI IKATAN/HIMPUNAN
•
•
•
•
•
•
SUSUNAN TERDIRI DARI PENGURUS PUSAT, PENGURUS WILAYAH PENGURUS PUSAT DISYAHKAN DAN DILANTIK OLEH PENGURUS PUSAT PPNI PENGURUS DAERAH DISYAHKAN DAN DILANTIK OLEH PENGURUS PUSAT IKATAN/HIMPUNAN DENGAN DIKETAHUI DAN SISAKSIKAN OLEH PENGURUS WILAYAH PPNI PENGURUS CABANG DISYAHKAN DAN DILANTIK OLEH PENGURUS DAERAH IKATAN/HIMPUNAN DENGAN DIKETAHUI DAN DISAKSIKAN OLEH PENGURUS CABANG PPNI KOMPOSISI KEPENGURUSAN DISESUAIKAN KEBUTUHAN DAN AD/ART IKATAN/HIMPUNAN MASA KEPENGURUSAN IKATAN/HIMPUNAN TIDAK BOLEH LEBIH LAMA DARI MASA KEPENGURUSAN PPNI
Himpunan dan Ikatan berjumlah : 15 OP Keahlian , Terdiri dari: 1. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) 2. Ikatan Perawat Anak Nasional Indonesia (IPANI) 3. Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) 4. Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) 5. Ikatan Ners Kardiovaskuler Indonesia (INKAVIN) 6. Indonesian Enterostoma Therapist Nurse Association (InETNA) 7. Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonsia (HIPMEBI) 8. Himpunan Perawat Endoskopi Gastraintestinal Indonesia (HIPEGI) 9. Himpunan Perawat Pengendalian Infeksi Indonesia (HIPPI) 10. Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) 11. Himpunan Perawat Onkologi Indonesia (HIMPONI) 12. IPKKI (Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia) 13. Himpunan Perawat Manager Indonesia (HPMI) 14. Perhimpunan Perawat Bronkoskopi Indonesia (PPBI) 15. Himpunan Perawat Critical care Indonesia (HIPERCCI)
1.
Ners
2.
Ners Spesialis Kep. Maternitas
3.
Ners. Spesialis Kep. Anak
4.
Ners Spesialis Medikal Bedah
5.
Ners Spesialis Kep. Jiwa
6.
Ners Spesialis Kep. Kardiovaskular
7.
Ners. Spesialis Kep. Onkologi
8.
Ners Spesialis Kep Gerontik
9.
Ners Spesialis Kep Keluarga
10.
Ners Spesialis Kep. Komunitas
11.
Ners Spesialis Kep. Neprologi
12.
Ners. Spesialis Kep. Kritikal
13.
Manajemen Pendidikan Keperawatan
14.
Manajemen Keperawatan
Memberi pelayanan – asuhan keperawatan (nursing
c a r e ) ,
keperawatan
berdasarkan
(science
and
dituntun oleh etika profesi
art
ilmu of
dan
n u r s i n g ) ,
kiat dan
(p r o f e s s i o n a l e t h i c s ) .
BAGIAN UPAYA
BAGIAN UPAYA
MENCAPAI TUJUAN
MENCAPAI TUJUAN
HANYA ASUHAN MEDIS
ASUHAN KEPERAWATAN
Bersifat mandiri, interdependensi Profesional, sesuai kaidah profesi keperawatan Hubungan ners-klien bersifat profesional
Asuhan keperawatan Human care Science & Art
NURSE
KLIEN
Sifat hubungan : Profesional DENGAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
PENGKAJIAN PENETAPAN DIAGNOSA RENCANA IMPLEMENTASI EVALUASI
PERAN PERAWAT PERAN KLIEN
Adalah suatu proses dimana perawat terlibat dlm penyelesaian masalah kesehatan klien dgn mengimplikasikan ilmu, konsep, prinsip, teori, teori yg akan diuji kebenarannya dlm praktek
Baik Benar
• Kode
Etik • Sumpah
• Standar
Profesi • Peraturan Per UU-an
MUKADDIMAH
PERAWAT-KLIEN
PERAWAT- PRAKTIK
PERAWAT – MASYARAKAT
PERAWAT – TEMAN SEJAWAT
PERAWAT - PROFESI
LAFAL SUMPAH PERAWAT Masih
ingatkah anda akan sumpah/janji pada saat anda menjadi Perawat…?
STANDAR KOMPETANSI ICN FRAME WORK 12 CORE COMPETENSI STANDAR PRAKTIK PROFESIONAL STD PENGKAJIAN STD D DI DIAG AGNO NOSA SA KEPE KEPERA RAW WATAN ST STD PERENCANAAN IMPLEMENT ENTASI ASI STD IMPLEM STD EVALUASI
ICN FRAME WORK
PRAKTIK PROFESIONAL, ETIK, LEGAL DAN PEKA BUDAYA Pemberian Asuhan dan Manajemen Askep Pengembangan Profesional.
Melakukankomunikasiinterpersonaldalam melakukantindakankeperawatan
Menerapkanprinsipetika,etiketdalam (tindakan)keperawatan
Menerapkanprinsip(pencegahan)infeksi nosokomial
Menganalisa,interpretasidandokumentasidata secaraakurat
Mengukurtanda-tandavital Memenuhikebutuhanoksigenasi
Menciptakandanmempertahankanlingkungan asuhankeperawatanyangamanmelalui pengunaanpengendalianmutudanstrategi manejemenresiko Menggunakanlangkah/tindakanamanuntuk mencegahcederapadaklien Melakukan perawatan luka
Memfasilitasi kebutuhan cairan dan elektrolit Memberikan obat secara aman dan tepat Mengelola pemberian darah dan produk darah
secara aman
Membentuk, Meningkatkan dan Mempertahankan Profesionalisme Melalui
PENGAKUAN
KOMPETENSI PROFESSIONAL & KEWENANGAN
Pengamalan Kode Etik
KREDENSIALING & REKREDENSIALING PROFESI
UNTUK MENUNJUKKAN KESIAPAN SBG PROFESI DLM MEMBERIKAN PELAYANAN PROFESIONAL KPD MASYARAKAT
RANGKAIAN KEGIATAN MEMASTIKAN DITAMPILKANNYA KINERJA YG DIPERSYARATKAN UNTUK DAPAT DIBERIKAN STATUS SESUAI DG KETENTUANNYA
TUJUAN : MELINDUNGI MASYARAKAT DG MEMASTIKAN TINGKAT KOMPETENSI PROFESIONAL MENJAMIN KEPEDULIAN HAK KLIEN
SERTIFIKASI
REGISTRASI
LISENSI
SERKOM
STR
SIPP
Awal Khusus
Proses pemberian bukti formal (sertifikat) atas pengakuan kemampuan yang dicapai sesorang terkait jenis dan jenjang kualifikasi
Pengakuan terhadap kemampuan yg diperoleh berdasar penilaian thd proses pengembangan yg diikutinya
Rujukan bagi Manajemen di institusi utk menempatkan sesorang dlm posisi & /atau penugasan tertentu
Ijazah
Sertifikat Kompetensi dari berbagai kegiatan yg diikuti :
Uji Kompetansi Penilaian selama Praktik Pelatihan Kompetensi-Kompetensi Khusus Kegiatan-Kegiatan Ilmiah
Pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya oleh Board/Konsil tingkat Dilakukan Nasional Berlaku waktu tertentu Status Profesi & Menggambarkan Kualifikasinya
Proses Pemberian izin kepada sesorang untuk BERWENANG melakukan Praktik PROFESINYA berdasarkan persyaratan yg ditentukan
Diberikan oleh Pemerintah
Pemda
LANDASAN HUKUM UU No. 23 tahun 1992 di perbaharui dengan UU NO.36 TAHUN 2009 TTG Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 ttg RS KMK NO. 1239 tahun 2001 ttg Registrasi dan Praktik Perawat diperbaharui dengan : PMK 148 tahun 2010 ttg Izin & Penyelenggaraan Praktik Perawat PMK 161 tahun 2010 ttg Registrasi Nakes yg diperbaharui : PMK 1796 tahun 2011 ttg Registrasi Nakes
UU NO 23/1992
UU NO 36/2009
PP NO 32/1996
KMK 1239/2001
PMK 161/2010
PMK 1796/2011
SIP Oleh Kadinkes Prop a/n. MenKes
STR Oleh Kadinkes Prop a/n MTKI
STR Oleh MTKI
Tanpa uji kompetensi
Uji kompetensi oleh MTKP
Uji kompetensi oleh MTKI
UU NO 23/1992
UU NO 36/2009
PP NO 32/1996
KMK 1239/2001
SIK-SIPP Oleh Kadinkes Kab/Kota a/n. MenKes
PMK 148/2010
STR-SIPP Oleh Pemda Kab/Kota
PENJAGAAN KUALITAS DG KREDENSIALING Lulus Pendidikan IJAZAH
RE-REGISTRASI
Re-lisensi
SERTIFIKASI
REGISTRASI
LISENSI
STR
SIK SIPP
SERKOM
SIP
KEWENANGAN
PMK 1796/2011
FORMIL
MATERIIL
► ►
IJAZAH DIKELUARKAN INST. PEND. SERT. KOMP. DIKELUARKAN MTKP a/n MTKI
□
MTKI MEMBERIKAN NOMOR YANG MENANDATANGANI KETUA MTKP A/N KETUA MTKI
□
BERLAKU DI SELURUH INDONESIA
□
DASAR UNTUK MENDAPATKAN STR
□
BERLAKU 5 ( LIMA ) TAHUN
□
PERPANJANGAN DILAKUKAN DENGAN MENGUMPULKAN SATUAN KREDIT PROFESI
DASAR UNTUK DAPAT LISENSI
DILAKSANAKAN EXIT EXAM (DIAKHIR DALAM PROSES Pendidikan)
Diselenggarakan oleh MTKI-MTKP
Dilaksanakan di PT yg Terakreditasi
Uji TULIS
PERIODE 3 x/th (April, Agustus, Nopember)
Peserta tidak Lulus Mengulang
PESERTA :
Peserta didik PT Bidkes Lulusan sebelum 2013 yg tdk menjalankan Tugas Profesi sert Tdak memiliki STR TK-WNA dan TK WNI setelah mendapat Rekomendasi OP dan telah ADAPTASI
Semua Perawat yg Lulus sebelum th 2013 yg telah maupun yg belum memiliki Izin
Dilaksanakan sejak terbit PMK 1796/2011 dan Paling lambat 5 tahun Kemudian
Bila tidak
UJI KOMPETENSI
Permohonan Kpd MTKI melalui MTKP secara Kolektif oleh OP
Persyaratan :
FC Ijazah yg dilegalisir (2 lb) Pas Foto 4x6 latar blk Merah (2 lb)
SYARAT PERPANJANGAN STR ADALAH SERKOM YG BERLAKU (TELAH DIPERPANJANG)
PERPANJANGAN SERKOM MELALUI PORTO FOLIO MELALUI DIKLAT DAN KEGIATAN ILMIAH DENGAN MENGUMPULKAN 25 SKP DALAM 5 TAHUN
SKP DITENTUKAN OLEH OP
MELALUI CONTINUING PROFESIONAL DEVELOPMENT
SESUAI STANDAR PELATIHAN
STANDAR PELATIHAN (pbp) SESUAI DG KETENTUAN OP
DALAM BENTUK SERTIFIKASI
CTH : CRITICAL CARE, GADAR, ANAK, KOMUNITAS, IPCN, KD, HD, DLL
DOKUMEN HUKUM PRAKTIK PERAWAT
STR
(SURAT TANDA REGISTRASI)
SIPP
(SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT)
PRAKTIK PERAWAT
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Di luar praktik mandiri Praktik mandiri
Yang boleh Praktik Mandiri perawat minimal lulusan Diploma III Keperawatan
Setiap perawat Praktik wajib SIPP
Kecuali di difasilitas kesehatan cukup STR (RS, PUSKESMAS, KLINIK DLL)
Perawat Praktik Mandiri wajib pasang papan nama
SIPP hanya satu tempat praktik
KEWENANGAN PERAWAT 1. PRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I, II, III 2. MELAKSANAKAN keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWTAN MELAKUKAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIVE, PEMULIHAN & pemberdayaan Masyarakat
MELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN KOMPLEMENTER
ASUHAN KEPERAWATAN
pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, (pelaksanaan Prosedur, Observasi, enkes & Konseling dan evaluasi keperawatan DAPAT MEMBERI OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS
AROMATHERAPY MASSAGE REFLEXOLOGY HIPNOTHERAPY SHIATSU BACH FLOWER REMEDIES ALEXANDER TECHNIQUE ACUPUNCTURE * HERBAL MEICINE * DLL
PMK No. 1796 tahun 2011, PMK 148 tahun 2010
Belum cukup kuat untuk pengaturan Perawat
SEGERA
UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN PERLINDUNGAN PUBLIK PERLINDUNGAN PERAWAT PENATAAN SISTEM KEPERAWATAN KEPASTIAN HUKUM DALAM YANKEP
