Kata Pengantar
Semua puji cuma punya Allah swt. shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Rasulullah saw. berkat limpahan serta rahmat-Nya penyusun dapat merampungkan tugas ini manfaat mencukupi tugas mata kuliah Metodologi Desain. Didalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi. Tetapi penulis mengerti bahwa kelancaran didalam penyusunan materi ini tidak lain berkat, hingga kendala-kendala yang penulis hadapi paling atasi. Makalah ini disusun supaya pembaca bisa memperluas pengetahuan gaya desain. Tugas kami ini disajikan menurut pengamatan dari beragam sumber informasi, referensi, serta berita. makalah ini di susun oleh penyusun dengan beragam halangan. baik itu yang datang dari diri penyusun ataupun yang datang dari luar. l uar. tetapi dengan penuh kesabaran serta terlebih pertolongan dari allah selanjutnya tugas ini bisa teratasi.
Semoga makalah ini bisa berikan wawasan yang lebih luas serta jadi sumbangan pemikiran pada pembaca terutama beberapa mahasiswa kampus Mercu Buana. Kami sadar bahwa tugas ini ada banyak kekurangan serta jau dari prima. karenanya, pada dosen Metodologi Desain kami menghendaki masukannya untuk perbaikan pembuatan tugas kami di periode yang akan tiba serta menginginkan kritik serta anjuran dari beberapa pembaca.
1
BANTENKU BANTEN BERSIH
KORUPSI KOLUSI NEPOTISME ―TINGGINYA PRAKTEK KKN DALAM RODA PEMERINTAHAN DINASTI BANTEN‖ BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar dan memiliki kekayaan sumber daya manusia dan alam yang begitu maha dahsyat dibandingkan dengan negara lain di dunia ini. Indonesia yang memiliki itu semua seharusnya indonesia yang sudah maju dibandingkan dengan negara lain yang baru saja berkembang. Indonesia yang sudah berdiri kokoh merdeka semenjak tahun 1945 ini seharusnya menjadi negara yang sudah bisa memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kekayaan alam yang begitu besar diberikan tuhan kepada negeri ini seharusnya mampu menciptakan cita-cita negara yang tertera dalam UUD 1945, baik kekayaan hutan, emas, minyak, perairan dan lain sebagainya. Jumlah populasi manusia yang mendiami negeri ini pun tak kalah kayanya, aset negara untuk bisa menjadi generasi cerdas yang memajukan indonesia 2
BANTENKU BANTEN BERSIH
KORUPSI KOLUSI NEPOTISME ―TINGGINYA PRAKTEK KKN DALAM RODA PEMERINTAHAN DINASTI BANTEN‖ BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar dan memiliki kekayaan sumber daya manusia dan alam yang begitu maha dahsyat dibandingkan dengan negara lain di dunia ini. Indonesia yang memiliki itu semua seharusnya indonesia yang sudah maju dibandingkan dengan negara lain yang baru saja berkembang. Indonesia yang sudah berdiri kokoh merdeka semenjak tahun 1945 ini seharusnya menjadi negara yang sudah bisa memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kekayaan alam yang begitu besar diberikan tuhan kepada negeri ini seharusnya mampu menciptakan cita-cita negara yang tertera dalam UUD 1945, baik kekayaan hutan, emas, minyak, perairan dan lain sebagainya. Jumlah populasi manusia yang mendiami negeri ini pun tak kalah kayanya, aset negara untuk bisa menjadi generasi cerdas yang memajukan indonesia 2
pun begitu potensial di negara jamrud khatulistiwa ini. Tetapi miris miris melihat kenyataan yang ada, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan utama dari NKRI, tak pernah kunjung tercapai. Hal ini menjadi salah satu acuan kami dalam penulisan makalah ini. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang sering kita kenal dengan (KKN) begitu fenomenal dalam pemberitaan hangat di media lokal maupun nasional. Praktek KKN yang terus mengakar dalam tatanan pemerintahan negeri ini begitu sangat sulit untuk kita tumpas dan bersihkan secara habis hingga akarnya. KKN yang menjadi salah satu penghambat utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakaan masyarakat dan memajukan negeri ini terjadi semenjak dahulu kala. Dari mulai pemerintahan orde lama maupun orde baru dan kini orde reformasi, hal itu masih saja tetap menjadi penyakit ganas pemerintahan di negeri ini. KKN adalah penyakit ganas seperti hal nya penyakit kanker yang menjalar ke setiap bagian tubuh sehingga setiap element tubuh perlahan terkena keganasannya. Hal ini menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia saat ini. KKN ibarat penyakit yang terlampau sulit untuk u ntuk disembuhkan. KKN telah menjalar disetiap sendi kehidupan dan seakan telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Praktek KKN di indonesia bukan hanya dikalangan pejabat pemerintahan pusat saja, melainkan hingga pemerintahan daerah pun hal ini terjadi. Pemerintah Provinsi Banten yang menjadi sorotan utama dalam latar belakang masalah penyajian makalah ini, begitu sangat menarik perhatian kami sebagai mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Provinsi Banten merupakan gerbang utama perekonomian dari pulau sumatera menuju pulau jawa. Bukan hanya itu saja, provinsi ini juga merupakan gerbang udara internasional negara indonesia. Provinsi dengan 3
jumlah penduduk 11 juta jiwa yang tersebar di delapan kabupaten/kota, tercatat punya nilai ekspor 9,48 miliar dollar AS. Badan Pusat Statistik (BPS) Banten juga mencatat, produk domestik regional bruto Banten naik dari tahun ke tahun. Ini berarti pendapatan rata-rata penduduk membaik. Namun, kemiskinan justru meningkat. Jika per Maret 2012 jumlah orang miskin di Banten 652.766 jiwa, pada Maret 2013 jumlahnya menjadi 656.243 jiwa. Angka pengangguran juga masih tinggi. Hingga Februari lalu, jumlah penganggur 552.895 jiwa atau 10,10 persen dari angkatan kerja sebanyak 4,9 juta jiwa. Celakanya, angkatan kerja di Banten sebagian besar hanya SD. Hal ini terlihat sangat ironi dibandingkan dengan pendapatan yang masuk dalam anggaran daerah provinsi banten. Hal ini dikarenakan begitu tingginya praktek KKN dalam tatanan pemerintahan provinsi banten yang begitu serakah tanpa memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banten. Hal tersebut menjadi perhatian khusus kami juga dalam penulisan makalah ini. Karena sudah begitu lama masalah ini tercium oleh kami sebagai mahasiswa program studi ilmu pemerintahan yang begitu kritis terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat baik nasional maupun di daerah. 1.2. Perumusan Masalah Melihat latar belakang di atas, maka kami mendapatkan beberapa masalah yang terjadi dan harus kita kupas bersama di dalam makalah ini melalui diskusi kelompok. Masalah-masalah tersebut, diantaranya: o Apa penyebab yang melatarbelakangi tingginya praktek KKN di lingkungan pemerintah provinsi banten sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat banten? o Bagaimana mengatasi praktek KKN di lingkungan pemerintah provinsi banten? 1.3. Maksud dan Tujuan 4
o Mengetahui penyebab yang melatarbelakangi tingginya praktek KKN di lingkungan pemerintah provinsi banten. o Mengetahui cara mengatasi tingginya intensitas praktek KKN di lingkungan pemerintah provinsi banten. BAB II PEMBAHASAN 2.1. Telaah Pustaka 2.1.1 Definisi Korupsi Kolusi dan Nepotisme Sebelum kita memasuki bab selanjutrnya, maka dalam bab ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu makna KKN itu sendiri secara etimologi. KKN atau yang sering kita kenal dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme terdapat tiga kosakata yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan sebuah serangkaian kata maupun sebuah kalimat yang bermakna sebuah hal negatif yang dilakukan seseorang maupun instansi untuk memperoleh keuntungan satu sama lain. Keuntungan satu sama lain tersebut merupakan sebuah persekongkolan ke arah yang tidak baik dan merugikan banyak orang (Rakyat). Dalam kamus besar bahasa indonesia Halaman 736 edisi ke empat departemen pendidikan nasional Ko-rup-si berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisai, yayasan, dsb) untuk keepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, 5
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya, memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah maupun pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak. Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam 6
sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam makalahnya, Salmi juga menjelaskan makna korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi ― An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.‖ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia 7
mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi ―KKN‖. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak ―penggantian‖ ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme. Karena ketiga kata ini adalah sebuah kesatuan dalam prakteknya. Sedangkan pengertian dari kolusi itu sendiri di dalam kamus besar bahsa indonesia edisi ke empat departemen pendidikan nasional, berartikan kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan; hambatan usaha pemerataan berupa antar pejabat dan pengusaha; Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Collution. Indikasi adanya tindakan kolusi adalah terjadinya proses tindakan tawar menawar kepentingan demi keuntungan, kerja sama tersembunyi dan penuh materi, manipulasi prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan atau kebijakan secara struktural. Memberikan bantuan atau dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan adalah termasuk perbuatan dosa yang di mungkinkan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan atau bahkan permusuhan. Tindakan kolusi biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (risywah) yang sudah sangat kita kenal di lingkungan budaya birokrasi dan telah memasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum. Sedangkan pengertian kolusi dalam undang-undang adalah permufakatan secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan pihak lain, 8
masyarakat, atau negara. Kolusi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Kolusi sendiri adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan untuk merugikan negara. Kolusi merupakan suatu kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Dalam pengertian diatas, kolusi ini biasanya sering terjadi di dalam sebuah tatanan kebijakan pembangunan sebuah infrastruktur baik dalam program pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Praktek kolusi yang lebih cenderung dengan kerjasama sebuah perusahaan pemegang tender dan instansi pemerintah yang memberikan tender biasanya sudah memiliki sebuah kedekatan. Kedekatan tersebut biasanya sudah menjadi budaya para penyelenggara negara kita untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kedekatan perusahaan pemegang tender dengan para elit politisi penyelenggara negara terjadi baik kedekatan kerabat, orang terdekat, maupun keluarganya sendiri yang memegang perusahaan tersebut. Sebelum terjadinya praktek korupsi yang kini marak di dalam pemberitaan media, praktek korupsi di dasari oleh 9
tingginya juga praktek persekongkolan antara perusahaan pemegang tender dan para elit politisi yang disebut dengan kolusi. Kurangnya pengawasan ketat dari para penegak hukum di negara ini menjadi salah satu pokok permasalahan penting dalam pemberantasan praktek kolusi ini. Setelah makna dan tinjauan teori mengenai apa itu korupsi dan apa itu kolusi. Maka tidak kami lupakan, bahwa cikal bakal terjadinya sebuah korupsi dan kolusi pun didasari oleh sebuah penyakit ganas yang menjalar ke seluruh tatanan roda pemerintahan. Dia adalah nepotisme. Nepotisme secara kata Latin nepos, yang berarti ―keponakan‖ atau ―cucu‖. Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katholik dan uskup yang telah mengambil janji ―chastity‖, sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung. Memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. Beberapa paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan ―dinasti‖ kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal, salah satunya Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal. Nepotisme adalah tindakan atau perbuatan yang menguntungkan kepentingan 10
keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain, nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak kompeten. Pengertian nepotisme sebagai tindakan mengambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi atau jabatan berdasarkan hubungan kekerabatan, tidak selalu mempunyai konotasi makna yang negatif. Nepotisme menjadi sebuah perilaku positif (baik), apabila objek yang diuntungkan memang dianggap kompeten. Pengertian Nepotisme dalam Undang-Undang adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, negara dan bangsa. Sedangkan pengertian nepotisme dalam Islam adalah menganjurkan untuk mendahulukan pemberian atau mementingkan sanak saudara atau teman sendiri, terutama dalam hal sedekah, infak dan zakat yang betul-betul membutuhkan dan mendesak. Yang menjadi persoalan, jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan seorang pelakunya tanpa memperdulikan unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, kalau nepotisme 11
dilakukan dengan tidak memperdulikan kualitas, maka pelakunya bisa dikategori sebagai orang yang dzalim dan dapat merusak tatanan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara, maupun agama. Kedua, unsur kejujuran dalam menjalankan amanat, Jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan atau hukum tertentu, seperti menutup kesempatan kepada orang lain yang samasama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat. Pelanggaran ketentuan nepotisme, umumnya digabung menjadi satu istilah, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga hal ini seolah-olah telah menjadi satu kata, akan tetapi sebagai akibatnya pembahasan masalahnya sendiri menjadi tidak fokus, sebagai konsep mengambang, dan secara operasional menyulitkan. Pengertian nepotisme menurut Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 5, nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang meguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut pengertian itu, nepotisme lebih disalahkan bila perbuatan tersebut dilakukan penyelenggara negara. Masih dalam undangundang yang sama, menurut pasal 1 angka 1 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ya itulah singkat gambaran nepotisme menurut kacamata pemerintahan atau negara. Apabila dalam konteks di swasta atau kehidupan sehari-hari sepertinya nepotisme hanyalah norma saja, hal ini dianggap sebagai perbuatan yang 12
tidak baik. Bedanya kalau di pemerintahan ada pejabat yang melakukan nepotisme bisa diganjar sanksi hukum dengan perundangang-undangan yang ada. Lalu kalau yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau masyarakat swasta, bagaimana sanksinya? Sanksinya tidak jauh hanya sebuah cibiran saja dari orang per orang. Bahkan di pemerintahan pun kalau hanya sekedar nepotisme yang dilakukan tidak merugikan masyarakat banyak, paling hanya mendapat sindiran atau omongan angin lalu saja. Contohnya, untuk di tingkat swasta, bila bekerja di perusahaan swasta, lalu kenal dengan orang dalamnya, pasti jika akan melamar akan lebih mudah, dengan alasan rekomendasi. Kemudian juga pengangkatan honorer di instansi pemerintah juga masih berlatar belakang nepotisme, namun situasi ini hanya dianggap angin lalu karena tidak merugikan masyarakat banyak, paling yang dirugikan orang per orang saja. Inilah yang membuat nepotisme masih ada sampai sekarang dan sepertinya tetap ada bergerilya. Contoh-contoh di atas merupakan contoh ringan yang terjadi sehari-hari. Contoh yang lebih jelas lagi adalah penciptaan raja-raja kecil di daerah, karena ingin menciptakan pemerintahan dinasti seperti apa yang akan kita bahas dalam contoh kasus dan analisa kelompok kami. Hal-hal diatas tentu sangat jelas merupakan sebuah bentuk nepotisme, tetapi penegak hukum nampaknya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, meski masyarakat melalui media sering mengkritisinya. Maka disadari atau tidak, ternyata nepotisme ini masih dibutuhkan jika dibandingkan dengan korupsi yang dibenci semua orang. Di Indonesia nepotisme begitu sudah mendarah daging, menurut kami sikap nepotisme ini jadi punya turunan. Turunannya lebih ke arah negatif. Seperti apa turunannya? Lebih mudah kami contohkan, bila ada keluarga, kerabat, teman atau kolega yang terkena kasus hukum, selalu muncul pembelaan sepihak dengan segala cara, padahal jelas-jelas yang bersangkutan melanggar hukum. Tapi karena alasan keluarga 13
atau saudara dekat, teman, rekan, kolega dan semacamnya, pasti akan dibela mati-matian. Tidak pernah melihatnya sebagai suatu objektivitas. Hal ini sering sekali terjadi. Contoh konkret ini soal kasus hukum misalnya misalnya korupsi atau kasus terorisme yang dialami saudara dari satu suku atau satu keluarga, satu agama, dll. Ketika kasus terjadi, jelas-jelas yang bersangkutan salah, tetapi karena masih ada hubungan dekat, muncul pengacara keluarga yang akan membela mati-matian, begitu juga didukung saudara-saudara lainnya. Akhirnya kebenaran yang sejati tertutupi, atau malah bisa dikaburkan. Seharusnya apabila salah katakan salah, benar katakan benar, janganlah menutup-nutupi kesalahan karena alasan kedekatan kekerabatan atau kedekatan hubungan. Hal tersebut juga berlaku pada kedekatan kelompok. Akhirnya muncul kebenaran yang subjektif menurut kekerabatan atau kelompoknya saja. Hal ini juga secara tidak langsung lambat laun akan menggerogoti ranah hukum di negara ini. Padahal ranah hukum lah yang dijadikan jalan pengadil di dunia ini. Lalu mau dibawa kemana orang yang akan mencari keadilan yang sejati? Turunan dari nepotisme itu membuat kita tidak bisa objektif melihat suatu hal. Kedekatan kekerabatan, kedekatan hubungan atau kedekatan kelompok membuat objektifitas tersamarkan. Sebenarnya kalau diperhatikan lebih lanjut, nepotisme juga harus diperhatikan secara khusus karena hal ini yang merupakan cikal-bakal terjadinya sebuah kolusi dan korupsi yang kini begitu fenomenal, meski tidak semasif korupsi efeknya secara langsung, tetapi jika terus dibiarkan tanpa ada kampanye atau sosialisasi bahwa nepotisme ini harus dilawan, maka lama-lama akan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melawan nepotisme sebenarnya dengan membiasakan kita berfikir objektif terhadap semua hal. Meski ujungujungnya kepentingan kedekatan kekerabatan, kedekatan hubungan dan kedekatan kelompok harus dikorbankan. Tetapi ketika melihat segala sesuatu 14
secara objektif dan tidak memaksakan kehendak semua hal akan lebih mudah dicari keadilannya. Sehingga cita-cita menciptakan keadilan sosial bisa pelan pela diwujudkan. Mari kita lawan nepotisme yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan berpikir objektif dan tidak memaksakan kehendak. Pendapat boleh saja disampaikan, asalkan tidak dipaksakan dengan segala cara. Nepotisme merupakan hal yang tidak baik, dan apabila dilakukan oleh penyelenggara negara adalah perbuatan melawan hukum. Jadi stop nepotisme di lingkungan terdekat dalam kehidupan kita sehari-hari. 2.1.2 Dampak Praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme Setelah semua pemaparan diatas mengenai penjelasan dan pengertian arti KKN itu sendiri, dan sebelum beranjak menuju bab tinjauan kasus dan hasil dari diskusi kelompok kami, maka kiranya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja dampak dari tingginya praktek KKN di dalam sebuah konteks pemerintahan maupun negara. Karena hal ini patut kita ketahui dahulu sebelum masuk dalam pembahasan kasus yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi banten. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan (fakir miskin, kaum jompo dan anak-anak terlantar). Menurunnya tingkat kesejahteraan (menyengsarakan rakyat), kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat secara besar-besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cerminan dari dampak KKN. Pada umumnya, korupsi adalah ―benalu sosial‖ yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, Korupsi merupakan 15
bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang (negative), karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Makna korupsi, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama (egois), mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih melanggar aturan agama. Kolusi adalah suatu kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Dan Nepotisme adalah tindakan atau perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam prakteknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang otentik. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Dalam konteks USDRP yang diinisasi Pemerintah dan Bank Dunia, KKN menjadi penyebab rendahnya daya saing suatu daerah, terhambatnya proses pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal/daerah maupun semakin 16
jeleknya kualitas dan kuantitas layanan publik. Untuk itu, menjadi suatu kewajaran salah satu manual UIDP yang dikembangkan oleh CPMU dengan dukungan Team Manajemen Konsultan UIDP dan MTAS mengembangkan manual tentang Program Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dikenal Anti Corruption Action Plan/ACAP. Tentunya pengembangan manual ACAP yang sedang disiapkan oleh Team Konsultan Tingkat Nasional tersebut menjadi saksi bahwa Pemerintah dan Bank Dunia melalui USDRP serius untuk membasmi pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) beserta benih-benihnya. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi tumbuh subur pada suatu tatanan pemerintahan yang mengabaikan prinsip demokratisasi dasar yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok sosial masyarakat rentan baik secara ekonomi maupun akses, selain itu tumbuh kembangnya budaya dan relasi informal dalam pelayanan publik serta distrust terhadap pemerintahnya. Hernando de Soto (1992) misalnya menyatakan.‖terdapat perilaku rasional (rational choice) dari masyarakat untuk menjadi ―informal‖ secara ekonomis terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Munculnya perilaku rational choice masyarakat tidak terlepas dari perilaku birokrasi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.‖ Barzelay (1982) dalam ‗Breaking Through Bureaucracy‘ menyatakan ― masyarakat bosan pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban‖ Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberantasan dan bukan pencegahan (preventif). Perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak menimpa para 17
pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat. Kasus korupsi yang diduga melibatkan para menteri, mantan menteri, gubernur, mantan gubernur, bupati, mantan bupati dan lain sebagainya menunjukkan bahwa para pejabat negara yang diharapkan menjadi tauladan bagi masyarakat luas mengenai tertib hukum dan tertib sosial, ternyata justru mereka yang harus duduk dikursi pesakitan dengan tuntutan tindak pidana korupsi. Kasus Bulog dan kasus dana non bugeter DKP yang begitu kusut hanyalah sedikit dari sekian banyak perkara pelaku korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara yang berupaya mewujudkan good goverment and clean goverment sebagai salah satu cita-cita reformasi. Akibat – akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah : 1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap. 2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. 3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi. Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut : 18
1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik. 4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Begitu besar dampak KKN Terhadap berbagai komponen yang menyebabkan indonesia selalu jalan di tempat dan tidak bisa menyusul negara maju lainnya. Menyoroti dampak KKN yang berimbas pada tujuan nasional NKRI, maka dalam pembahasan selanjutnya, kami akan memaparkan sebuah kasus yang sangat menarik untuk menjadi bahan pelajaran kita semua. 2.2 Tinjauan Kasus Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Propinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Propinsi Banten. Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU 19
Provinsi Banten menjadi Undang-undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten. pada tanggal 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan penjabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai terpilihnya Gubernur definitif. Adapun periode Gubernur Banten sejak berdirinya sampai sekarang adalah: • Hakamudin Djamal sebagai Penjabat Gubernur Pertama (2000-2002) • Djoko Munandar -Ratu Atut Chosiyah (2002-2005) • Ratu Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten (2005-2007) • Ratu Atut Chosiyah-Masduki (2007-2012) • Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2017) Daerah Otonom seharusnya menjadi efek positif dalam memajukan daerahnya sendiri. Dengan otonomi daerah yang mempersilahkan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi kekayaan aset yang dimilikinya sebagai pemasukan kas daerah dan kesejahteraan rakyat, Kini berbalik arah menjadi sebuah fenomena kekuasaan dinasti yang menyengsarakan rakyatnya. Ironinya praktek KKN yang begitu menyengsarakan masyarakat banten begitu tinggi. Mengapa kami bisa memberikan sebuah tuduhan negatif kepada pemerintah provinsi banten? Bagaimana tidak, sebuah pondasi pemerintahan dinasti yang begitu identik dengan praktek KKN di provinsi ini, begitu kuat tertancap dalam kekuasaan keluarga H.Chasan Sochib (ayahanda Ratu Atut yang merupakan gubernur Banten). Hal ini telah disoroti kalangan pakar ilmu politik maupun para aktivis mahasiswa yang ada di provinsi tersebut. Tetapi karena kuatnya pengaruh ekonomi – sosial- dan budaya jawara yang ada di provinsi ini, menjadikan dinastinya tak mau ambil pusing atas semua tekanan masyarakat yang terus menghujatnya. Sedikit penjelasan mengenai dinasti H.Chasan Sohib yang menguasai dinasti banten dan memiliki peranan penting dalam pemerintahan provinsi banten. 20
Hal ini menjadi sebuah fenomena tersendiri bagi kami sebagai mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dalam mengatasi tingginya praktek KKN dalam roda pemerintahan dinasti. Berikut kutipan dari TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi sorotan ketika KPK menangkap adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam upaya suap Ketua MK, Akil Mochtar. Gebrakan KPK, termasuk mencegah Ratu Atut (Gubernur Banten) ke luar negeri, disambut banyak pihak sebagai awal runtuhnya ―dinasti Banten‖. Dinasti Banten keluarga Atut berawal dari sang ayah, Tubagus Chasan Sochib. Sang jawara Banten ini pernah berujar ―Sayalah gubernur jenderal.‖ Kalimat itu dilontarkan sang Jawara setelah Chasan mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001. Nama Chasan berkibar melalui perusahaan CV Sinar Ciomas yang didirikan pada1970-an. Perusahaan kontraktor itu cikal bakal PT Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan. Proyek-proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT Sinar Ciomas seperti pembangunan gedung dewan tahun 2006. Pelabuhan dermaga di Cigading pun digarap PT Sinar Ciomas. Pembangunan gedung DPRD Banten senilai Rp 62 miliar juga tidak lepas dari PT Sinar Ciomas. Chasan Sochib meninggal 30 Juni 2011. Namun, pamor keluarga ini belum luntur karena keluarga besarnya menduduki banyak posisi penting di pemerintahan maupun bisnis. Chasan memiliki banyak istri. Jumlah istri dan anak Chasan Sochib bukan ―angka pasti‖. Istri pertamanya, Wasiah, ketika diwawancarai Tempo, tak bisa menyebutkan siapa saja istri Chasan. ―Ada di mana-mana,‖ katanya. Seseorang yang dekat dengan penerima gelar doktor honoris causa dan profesor dari Northern California University dan Global University 21
International ini bercerita, ―Chasan juga tak tahu jumlah dan nama semua anaknya.‖ Jumlah istri Chasan sebenarnya bisa terlihat dari data tentang ahli warisnya. Surat Mahkamah Agung yang diterima Tempo menunjukkan Chasan memiliki 25 ahli waris dari 6 istri. ** ISTRI PERTAMA, Wasiah Samsudin, menikah 2 November 1960 di Serang. Namun bercerai tahun 1991 : MEMPUNYAI ANAK : 1. Ratu Atut Chosiyah : JABATAN : Awalnya Atut menjabat sebagai wakil gubernur pada 2001. Kariernya naik menjadi Plt. Gubernur Banten pada Oktober 2005. Puncaknya, ia berhasil menduduki jabatan Gubernur Provinsi Banten periode 2007-2012 dan 2012-2017. Suami : Hikmat Tomet yang menjabat anggota Komisi V Fraksi Golkar 2009-2014 Anak pasangan Atut dan Hikmat : 1. Andika Hazrumy menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014, Kordinator TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Banten, Direktur Utama PT. Andika Pradana Utama, Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Ciomas Pratama, Direktur Utama PT Ratu Hotel. Istri : Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. 2. Ratu Tatu Chasanah: Wakil Bupati Kabupaten Serang 2010-2015 3. Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan: Pengusaha dan Ketua AMPG Banten Istri : Airin Rachmi Diany menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan 2011-2016. Istri kedua Chasan Sochib… 22
** ISTRI KEDUA, Ratu Rapiah Suhaemi. Ia dinikahi Chasan Sochib pada 2 Mei 1969 di Serang. : Dari Rapiah Suhaemi, Chasan mendapat lima anak : 1. Tubagus Haerul Jaman Menjabat sebagai Wakil Walikota Serang 2008-2013 dan Walikota Serang 2013-2018. 2. Ratu Lilis Karyawati Menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Serang 2009-2014. Suami : Aden Abdul Khaliq yang menjabat sebagai anggota DPRD Banten 2009-2014. 3. Iloh Rohayati 4. Tubagus Hendru Zaman 5. Ratu Ria Mariana ** ISTRI KETIGA, Chaeriyah. Tubagus Chasan Sochib menikahinya pada 21 Mei 1968. Namun mereka bercerai pada 2002. Dengan istri ketiga, Chasan dikaruniani lima anak : 1. Ratu Heni Chendrayani Menjabat : Pengurus Kadin periode 2012-2017. Ia menduduki posisi Ketua Komite Tetap Asuransi Kendaraan. 2. Ratu Wawat Cherawati Menjabat : Pengurus Kadin periode 2012-2017. Ia menduduki posisi Komite Tetap Pengolahan & Pemanfaatan Limbah Industri Pertambangan. 3. Tubagus Hafid Habibullah 4. Tubagus Ari Chaerudin, aktif di Gapensi kota Serang 5. Ratu Hera Herawati Istri keempat… ** ISTRI KEEMPAT, Imas Masnawiyah dinikahi Chasan Sochib pada 06 Juni 1969 di Pandeglang dan sudah meninggal pada 17 Februari 1986. 23
Dengan istri keempat, Chasan mempunyai tiga anak : 1. Ratu Ipah Chudaefah Guru di Kota Serang. 2. Ratu Yayat Nurhayati 3. Tubagus Aan Andriawan **ISTRI KELIMA, Heryani Yuhana yang dinikahi Chasan 30 Mei 1988 di Pandeglang. Istri kelima ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2009-2014. Chasan dari Heryani mendapat lima anak : 1. Tubagus Erhan Hazrumi Menjabat : Direktur PT Trio Punditama. 2. Ratu Irianti 3. Tubagus Bambang Saepullah 4. Tubagus Febi Feriana Fahmi ** ISTRI KEENAM, Ratna Komalasari dinikahi Chasan pada 8 April 1991. Ia menjabat sebaga anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2014. Empat anak didapat Chasan dari Ratna Komalasari : 1. Tubagus Bambang Chaeruman Menjabat : Bekerja sebagai kontraktor. 2. Ratu Aeliya Nurchayati 3. Tubagus Taufik Hidayat EVAN | PDAT SUMBER DIOLAH TEMPO Demikian gambaran silsilah dinasti banten yang begitu dahsyatnya dalam tatanan struktur pemerintahan provinsi banten. Kecenderungan praktek KKN di provinsi ini begitu sangat tercium aromanya. Semenjak provinsi banten berdiri, hampir seluruh proyek pembanguan dan beberapa uang hibah yang seharusnya mensejahterakan masyarakat banten. Tidak terlihat rupa nya dibandingkan dengan begitu gemerlap mewahnya keluarga atut. Provinsi 24
yang seharusnya sudah mulai tumbuh maju dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi miris seperti negeri ini yang terus berjalan ditempat atas kekuasaan para pejabatnya yang rakus dan mementingkan dirinya sendiri. Berikut tinjauan kasus yang kami kutip dari Tempo.com. Mengutip dari TEMPO.CO, Jakarta – Sebelas tahun berkuasa, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sukses menarik gerbong politik dan bisnis keluarganya. Bersamaan dengan naiknya anggota klan Atut di lima wilayah, makin semarak pula bisnis keluarga itu di semua sektor. Ini hanya sebagian dari proyek mereka. 1. Provinsi Banten Pejabat: Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah APBD 2013: Rp 6,052 triliun A. PT Sinar Ciomas Raya Utama Pemegang saham: – Ratu Atut Chosiyah – Tubagus Chaeri Wardana (adik Atut/suami Airin) Proyek: – Pembangunan gedung DPRD Provinsi Banten, 2004-2006 (Rp 93 miliar) B.PT Profesional Indonesia Lantera Raga Pemegang saham: -Ratu Tatu Chasanah Proyek: -Pembangunan Jalan Pontang-Kronjo, 2012 (Rp 10,1 miliar) C.PT Glindingmas Wahananusa Pengurus: -John Chaidir -Ratu Tatu Chasanah Proyek: -Pembangunan RSUD Balaraja, 2006, Rp 15 miliar
25
Catatan: -Suami Ratu Tatu alias adik ipar Atut, John Chaidir, menjadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Balaraja. 2.Kota Tangerang Selatan Pejabat: Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut) APBD 2013: Rp 2,2 triliun PT Putra Perdana Jaya Pemegang saham: – Airin Rachmi Diany – Tubagus Ghifari Al Chusaeri (anak Airin) Proyek: -Rehabilitasi dan normalisasi Kali Ciputat, 2013 (Rp 11,3 miliar) -Pembangunan trotoar Tangerang-Serpong Tahap I, 2013 (Rp 17,8 miliar) PT Surtini Jaya Kencana (Ratu Irma Suryani — dekat dengan dinasti Ratu Atut) Proyek: Pembangunan SDN Pamulang 3 dan 4 (Rp 3,6 miliar) PT Mitra Karya Rattan (pemegang saham: Herdian Koosnadi, kongsi Chaeri Wardana di PT Citraputra Mandiri Internusa) Proyek: Pembangunan SDN Pondok Cabe Ilir 1 dan 2 (Rp 5,1 miliar) 3.Kota Serang Pejabat: Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman (adik Atut) APBD 2013: Rp 869,7 miliar Perusahaan: A.PT Bali Pacific Pragama Pemegang Saham: -Tubagus Chaeri Wardana Proyek: -Pelebaran jalan batas Kota Serang-Kota Tangerang, 2012 (Rp 28,4 miliar) -Pemeliharaan berkala batas Kota Serang-Kota Tangerang, 2011 (Rp 52,8 26
miliar) B.PT Gunakarya Nusantara Pemegang saham: -Nilla Suprapto -Nurdjanah Proyek -Pembangunan Masjid Al-Bantani, Kota Serang, 2008 (Rp 94,3 miliar) Catatan: -Diduga ada aliran fee 20 persen dari Gunakarya ke Chaeri Wardana 4.Kabupaten Serang Pejabat: Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (adik Atut) APBD 2013: Rp 2,04 triliun A.PT Sinar Ciomas Wahana Putra Pemilik: -Ratu Atut dan keluarga Proyek: -Pekerjaan pengamanan Pantai Tirtayasa, Kabupaten Serang, 2012 (Rp 6,2 miliar) B.PT Sinar Ciomas Raya Utama Proyek: -Pekerjaan pengamanan Pantai Pasauran, Kabupaten Serang (Rp 24,4 miliar) C.PT Ciboleger Indah Baduy Pemegang saham: -Diduga sebagai kerabat Atut Proyek: – Program Peningkatan Drainase Primair, Kali Parung, Kota Serang, 2012 (Rp 5 miliar) Catatan: -Pengurus Ciboleger, Ratu Irma Suryani, yang merupakan orang dekat Chaeri 27
Wardana, ditahan Kejaksaan Tinggi dalam kasus drainase Kali Parung -Pendirian perusahaan ditangani Airin selaku notaris 5.Kabupaten Pandeglang Pejabat: Wakil Bupati Pandeglang Heryani (ibu tiri Atut) APBD 2013: Rp 1,5 triliun A.PT Buana Wardana Utama Pemilik saham: -Diduga terkait dengan keluarga Atut Proyek: -Pembangunan Jalan Marapat-Camara, Kecamatan Geulis, Kabupaten Pandeglang, 2011 (Rp 8,9 miliar) Catatan: -Pemimpin Buana, Yayah Rodiah, telah diperiksa KPK dalam kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar B.PT Putra Perdana Jaya Proyek: -Pembangunan ruas jalan Citeureup-Tanjung Lesung-Sumur, Kabupaten Pandeglang, 2013 (Rp 38,5 miliar) SUMBER: LPSE | LPJK | ICW | EFRI R Selain itu, mengutip dari detik.com, Siapa yang tak kenal ‗Dinasti Atut‘ di Banten? Di provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta dan tetanggaan dengan provinsi DKI Jakarta ini, hampir semua posisi penting diduduki oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah, sang Gubernur Banten. Daftar penguasa Banten yang merupakan keluarga Atut di antaranya adalah: Eksekutif: Heryani, wakil bupati Pandeglang (ibu tiri Atut), Ratu Tata Chasanah wakil bupati Serang (adik Atut), Walikota Serang TB Haerul Jaman (adik tiri Atut), Walikota Tangsel Airin Rahmi Diany (adik ipar Atut). 28
Selain eksekutif, suami Atut sendiri adalah anggota DPR, kemudian beberapa adik kandung, adik tiri, beberapa ipar, menantu, ibu tiri (lagi?) juga sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Makanya bisa dilihat, betapa keluarga ini sangat kuat mengendalikan Banten, termasuk urusan pengelolaan APBD. Syukurlah, beberapa hari yang lalu, KPK berhasil menangkap TCW alias Wawan yang merupakan adik Atut. Penangkapan ini terkait sengketa pilkada Lebak di MK yang diketuai oleh Akil Mukhtar. AM sendiri juga sudah disikat oleh KPK. Bayangkan, untuk menjadi pemimpin di salah satu wilayah termiskin di Banten saja (Lebak), TCW kudu menyuap MK, apalagi dengan kasus-kasus yang lain? Dan ketika KPK menyita harta TCW yang juga merupakan suami Dari Airin Rchmai (walikota Tangerang selatan), terungkap mobil mewah yang dimiliki oleh pasangan ini. Ya ampun, ada 11 mobil mewah! Mobil mewah itu terdiri dari: Ferrari, Lamborgini, Bentley, Roll Royce, dan juga ada sepeda motor Harley Davidson. Kiprah TCW memang sudah dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh di berbagai kebijakan yang diambil oleh provinsi Banten, termasuk juga pengelolaan APBD Provinsi Banten? Makanya, berbagai kalangan yang berharap Banten bebas KKN, menginginkan KPK tidak berhenti sampai di sini, tetapi juga menginvestigasi pengelolaan APBD di Banten, senilai Rp 6 triliunan. Selain kekayaan pasangan TCW, kekayaan Ratu Atut sendiri mencapai Rp 41 M. Sungguh kekayaan yang luar biasa pula. Yang ironisnya, di tengah kekayaan yang sangat luar biasa ini, Banten masih terpuruk sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Malah dari penilaian BPS, Provinsi Banten termasuk 8 provinsi yang angka kemiskinannya meningkat (data per Maret 2013). Selain itu, dari tingkat kesejahteraan yang dibuat penilaiannya oleh 29
Kemendagri untuk 7 provinsi hasil pemekaran (2013), ternyata Banten terburuk kedua, setelah Papua Barat. Jadi, betapa ironinya! Benar benarlah kepemimpinan di Banten ini tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyatnya. Rakyat yang menjadi amanahnya untuk disejahterakan! Semoga KPK juga bisa menginvestigasi ‗dinasti ini‘ di Banten, terutama pengelolaan APBD-nya yang sarat dengan dugaan KKN. 2.3 Analisa Kelompok Melihat semua penjelasan maupun tinjauan kasus yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi banten, kami dapat menarik sebuah kasus yang memang harus di analisa bersama. Hasil dari diskusi kelompok yang kami lakukan selam kurang lebih 2 hingga 3 minggu terakhir, mendapatkan sebuah garis besar apa problema terjadinya sebuah praktek KKN yang bukan lagi barang baru di indonesia umumnya dan di provinsi banten khususnya. Hal ini menjadikan masyarakat banten terpuruk khususnya di daerah Kab.Lebak, Kab.Rangkas Bitung, Kab.Pandeglang (kabupaten wilayah provinsi banten) yang seharunya menjadi pusat perhatian pemerintah provinsi banten. Begitu besarnya dana hibah maupun APBD yang telah dicairkan dan dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi banten, seharusnya bisa membangun sebuah infrastruktur dan memberikan sebuah pelayanan maksimal yang layak dan memajukan roda perekonomian di wilayah ini. Lalu apa yang mengakibatkan semua ini terjadi? Sebuah pertanyaan yang besar harus kita analisa bersama. Sudah sangat jelas, bahwa pada dasarnya sebuah roda pemerintahan apabila dikelola dan dijalankan secara sistem dinasti, maka sebuah birokrasi akan berjalan pincang dan tidak selaras dalam prinsip good government. Pemerintahan dinasti begitu identik dengan pola praktek KKN, cikal bakal terjadinya KKN bisa sangat terlihat dalam pemerintahan dinasti. 30
Maka disini dapat kami gambarkan bagaimana pola struktur cikal bakal terjadinya KKN yang memang berawal dari Pemerintahan dinasti sehingga berdampak negatif pada cita-cita nasional yang tertera dalam UUD 1945. PROGRAM PEMBANGUNAN DIKELOLA OLEH PEMERINTAHAN DINASTI YANG BERPERAN, BAIK DI PEMERINTAHAN MAUPUN PEMEGANG TENDER PERUSAHAAN YANG MENJALANKANNYA Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turuntemurun atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik di provinsi banten sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di banten semenjak banten berdiri. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis-liberal. Dilihat dari segi historis, dinasti kerajaan Hindu-Buddha serta dinasti kerajaan Islam pernah berkembang di Indonesia yang dimulai dari tahun 300M. Munculnya nilainilai luhur budaya dan adat istiadat kebiasaan yang berkembang di Indonesia saat ini, juga ditenggarai oleh faktor adanya dinasti-dinasti kerajaan di Indonesia. Politik dinasti mengarah pada adanya hubungan darah antar pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan. Sehingga hal ini tentu menguntungkan bagi anggota keluarga yang memiliki kerabat dalam 31
pemerintahan. Akibatnya, akan terbentuk keluarga politik yang nantinya akan mengarah kembali kepada terjadinya KKN, seperti di zaman orde baru. Bahaya, itulah kata yang menggambarkan dampak negatif adanya politik dinasti. Politik dinasti berdampak tumbuhnya sentralisasi kekuasaan yang diikuti dengan adanya kepentingan keluarga dan kroninya dalam pemerintahan. Hal tersebut tentu akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang notabene merupakan bentuk ideal demokrasi praktis, laju pemerintahan pun akan kehilangan navigasi yang disebabkan adanya kepentingan keluarga dalam pemerintahan, bukan lagi berorientasi pada kepentingan rakyat. Maka timbul bagaimana cara mengatasi tingginya intensitas praktek KKN dalam sebuah struktur pemerintahan perpolitikan dinasti? Politik dalam tatanan struktur pemerintahan dinasti tentu tidak pula menutup kemungkinan adanya kemajuan dan perkembangan positif dalam pemerintahan terkait dengan politik dinasti. Perkembangan yang positif dapat timbul jika kepentingan rakyat adalah hal yang selalu diutamakan, bukan kepentingan keluarga dan kroninya. Tentu bukan kesalahan jika anggota keluarga yang mewarisi pengaruh politik pendahulunya, tanpa unsur nepotisme, merupakan tokoh yang berkompeten, memiliki kredibilitas, dan berkapabilitas dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal yang diuraikan di atas akan membawa kita kembali pada etika dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini lebih terfokus pada pemerintahan. Seperti yang telah diuraikan, etika akan menjadi pembatas atau regulator tentang tindakan mana yang perlu dilakukan dan perlu dijauhi. Politik dinasti yang berkaitan dengan KKN dengan orientasi untuk menjalankan kepentingan keluarga atau kroninya jelas merupakan hal yang dapat merusak suatu pemerintahan yang berdampak pada dikesampingkannya kesejahteraan rakyat. Namun akan lain ceritanya jika politik dinasti tersebut tidak terkait dengan KKN serta berorientasi pada 32
kesejahteraan rakyat, dimana anggota keluarga yang terlibat benar-benar memiliki kompetensi, kredibelitas, dan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, etika dalam kehidupan pemerintahan, terkait dengan timbulnya politik dinasti, memiliki peran yang sangat vital untuk menjaga tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Hasil diskusi selanjutnya, mengenai penerapan akhlak dan budi pekerti dalam menjalankan roda pemerintahan, politik dinasti ini sangat tidak sesuai dengan hal tersebut. Seharusnya dalam menentukan siapa yang berhak duduk dipemerintahan itu harus berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya bukan berdasarkan siapa yang membawanya kedalam pemerintahan. Peran akhlak dan budi pekerti sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai penyaring budaya – budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Budaya dalam hal ini adalah budaya yang marak terjadi ketika masa prareformasi yakni memasukan anggota keluarga kedalam pemerintahan. Akhlak dan budi pekerti dipakai sebagai filter sehingga politik dinasti ini sebaiknya tidak dilakukan di Indonesia karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang notabene Indonesia adalah negara yang demokrasi, negara yang mengizinkan setiap warga negaranya yang kompeten untuk berperan aktif dalam pemerintahan, bukan malah mengizinkan orang yang tidak sama sekali kompeten duduk di pemerintahan menjadi wakil rakyat, yang nantinya harus menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, hanya karena status penting orang tuanya di pemerintahan. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kita ketahui bersama bahwa titik utama permasalahan yang terjadi di 33
provinsi banten adalah adanya sebuah kekuasaan politik yang berbentuk dinasti, sehingga praktek KKN pun tidak bisa dihindarkan dan terus mengakar. Walau memang ada sedikit titik terang dan harapan masyarakat banten agar banten bisa bersih dan sejahtera. Gebrakan KPK yang dilakukan kemarin saat meringkus adik kandung sang gubernur menjadi terobosan awal penegak hukum dalam membasmi politik dinasti ini. Tetapi tidak mudah untuk mengupas secara keseluruhannya. Hal ini disebabkannya tingginya nilai budaya jawara maupun ghaib yang sebagian besar masih dimiliki keluarga H.Chasan Sohib. Politik dinasti bisa menjadi sebuah hal positif apabila moral, akhlak, dan budi pekerti manusia nya bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat bukan untuk memperkaya keluarganya sendiri. .3.2 Saran Kami hanya bisa memberikan saran kepada seluruh element masyarakat dan seluruh para pejabat politisi dan khusunya para penegak hukum. Mari bersama sama kita tuntaskan permasalah KKN yang ada di Negeri ini umumnya dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten khusunya, demi mewujudkan sebuah cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari lebih peduli terhadap negara ini, mari hormati seluruh jasa pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara ini, kita tinggal mengisi kemerdekaannya dengan mengelola kekayaan negeri ini, memajukan nya dengan sebuah prestasi dan inovasi bukan terus menggerogoti uang negara dan membuat tumpukan hutang kepada luar negeri yang hingga kini masih belum tuntas.
34
