A. Sejarah Sejarah Organi Organisas sasii Advokat Advokat di Indonesia. Indonesia. Secara garis besar organisasi advokat di Indonesia dapat dikatagorikan ke dalam tiga tiga periode periode penting penting.. Periode Periode pertama merupa merupakan kan periode periode awal, awal, yaitu yaitu kelahir kelahiran an dan perintisan organisasi hukum di Indonesia. Periode kedua adalah periode dimana organisasi advokat di Indonesia mengalami mengalami krisis akibat akibat maraknya intervensi intervensi dari pemerintah pemerintah serta konflik antar organsasi advokat. Periode ketiga adalah periode pasca tumbangnya rezim pemerintahan Soeharto.
1.
1
Periode Aw Awal Te Terbentuknya nya Or Organisasi Ad Advokat di di In Indonesia Bermula dari masa kolonialisme, pada masa tersebut jumlah advokat masih sedikit
dan keberadaannya pun terbatas pada kota-kota besar yang memiliki landraad dan raad van justitie. justitie. Para advokat tergabung pada organisasi advokat yang dikenal sebagai “ Bali Bali van Advocaten Advocaten”” adapun praktisi hukum ini umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang merupakan warga pribumi asli. Hal Hal ini membu membuat at pokr pokrol ol bambu bambu mema memain inkan kan pera peranan nannya nya yang yang sign signif ifika ikan n dan memberikan jasa hukum di depan pengadilan pada saat itu. Sehingga pada tahun 1927 pokrol bambu bersatu dan membangun wadah organisasi profesinya saat didirikan perpi (persatuan pengacara Indonesia) di Surabaya. Pada masa revolusi fisik Indonesia, sedikit sekali catatan mengenai perkembangan organisasi organisasi advokat di Indonesia, Indonesia, dan bau pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari jawa tengah berkumpul di Semarang, dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamai dinamai dengan dengan “Balie” “Balie” yang diketuai diketuai oleh oleh Mr. Soejoed Soejoedi. i. Kemudia Kemudian n diikut diikutii dengan dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala local lainnya seperti “Balai Advokat” di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Baru pada awal tahun 1960 lahir organisasi advokat yang memiliki skala nasional. Pada tanggal 14 maret 1963 barsamaan dengan berlangsungnya berlangsungnya seminar Hukum Nasional, Persat Persatuan uan Advok Advokat at Indo Indones nesia ia (PAI (PAI)) didiri didirika kan n denga dengan n diket diketuai uai oleh oleh Mr. Mr. Loek Loekma man n Wiri Wiriad adin inat ata. a. Pada Pada tangg tanggal al 30 Agus Agustu tuss 1964 1964 dibe dibentu ntuk k Pers Persat atuan uan Advok Advokat at Indon Indones esia ia (PERADIN) yaitu dalam kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo. Dan pada
1
Binziad Kadafi dkk. Advokat dkk. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. PSHK Jakarta 2001. h. 361.
tanggal tanggal 3 Mei Mei 1966, 1966, PERADI PERADIN N ditunju ditunjuk k sebagai sebagai sebagai sebagai pembel pembelaa tokoh-t tokoh-tokoh okoh pelaku pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI).2
2.
Masa Krisis Organisasi Advokat Indonesia Bebera Beberapa pa anggota anggota PERAD PERADIN IN yang sudah sudah menikm menikmati ati kemapa kemapanan nan materi material al yang
mere mereka ka pero perole leh h sejak sejak peme pemeri rinta ntaha han n Orde Orde Baru Baru samp sampai ai mera merasa sa mera merasa sa perl perlu u untuk untuk mengundurkan diri dari PERADIN dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI (HPHI). ). Namun Namun yang paling paling fatal fatal dari dari resolus resolusii tersebu tersebutt adalah adalah hilangny hilangnyaa prefer preferensi ensi pemerintahan pemerintahan terhadap PERADIN. Dukungan moril yang pernah diberikan diberikan pada tahun 1966 secara diam-diam ditarik kembali. Ditambah Ditambah lagi gejala berpalingnya berpalingnya pemerintah pemerintah atas pembentukan pembentukan LPPH (Lembaga (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) oleh Albert Hasibuan pada tahun 1979. yang kemudian muncul muncul satu satu persat persatu u organis organisasi asi-or -organi ganisas sasii lain yang juga juga berper berperan an sebagai sebagai organis organisasi asi advokat. Seperti, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat). Dan Bina Bantuan Hukum (BBH). Keada Keadaan an ini menja menjadi dikan kan kondi kondisi si keadv keadvoka okata tan n di Indone Indonesi siaa menja menjadi di buruk buruk.. Banyaknya organisasi advokat yang ada, perlahan menurunkan kewibawaan PERADIN yang kemudian juga diikuti pula menurunnya kewibawaan praktisi hukum. Pada tahun 1980-an pemerintah pemerintah mulai melaksanakan melaksanakan strategi peleburan peleburan PERADIN PERADIN dan organi organisa sasi si advoka advokatt lainn lainnya ya kedal kedalam am wadah wadah tungg tunggal al yang yang dapat dapat diko dikontr ntrol ol oleh oleh peme pemeri rinta ntah. h. Namu Namun n PERA PERADI DIN N tidak tidak sert sertaa mert mertaa manye manyetu tujui jui inisi inisiat atif if ini. ini. Mere Mereka ka mencuri mencurigai gai bahwa bahwa ini adalah adalah satu satu plot plot untuk untuk menempa menempatkan tkan advokat advokat dibawah dibawah control control pemerintah. Lepas dari hiruk pikuk perkembangan organisasi advokat tersebut. Pada tahun 1988 misalnya, beberapa konsultan mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), selanjutnya muncul pula advokat yang berdasarkan pada undang-undang, seperti Himpunan Konsult Konsultan an Hukum Hukum Pasar Pasar Modal Modal (HKHPM (HKHPM), ), Asosia Asosiasi si Kurator Kurator dan Penguru Penguruss Indones Indonesia ia (AKPI), hingga Organisasi advokat dengan model klub seperti Jakarta Layers Club (JLC) dan lainnya. lainnya.3 Dan tanggal 10 November 1985disepakati berdirinya IKADIN. 3.
Masa Rekonsolidasi dan Reformasi 2 3
Ibid., h. 364. Ibid., h. 371.
Pada Pada tahun tahun 1995, 1995, pemeri pemerintah ntah memfas memfasili ilitas tasii dua seminar seminar di Jakart Jakartaa bagi ketiga ketiga organisasi advokat (IKADIN, AAI dan IPHI). Hasil dari seminar tersebuat adalah adalah kode etik bersama bersama yang kemudian kemudian diadopsi diadopsi oleh ketiga organisasi organisasi tersebut yang kemudian kemudian di bawah paying Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Dan kemudian ketiga organisasi itupun mencapai kemajuan yang signifikan. Sehingga pada tahun 1998 Mahkamah Agung menyetujui mengadopsi kode etik FKAI FKAI untuk untuk dipe diperg rguna unakan kan pada pada selu seluruh ruh peng pengadi adila lan n di Indo Indones nesia ia.. Peme Pemeri rinta ntah h juga juga memberikan kepercayaan kepada FKAI dengan memasukkan kode etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya wadah tunggal dalam rancangan undang-undang tentang profesi advokat. Deng Dengan an ini ini FKAI FKAI tela telah h
menu menunj njuk ukan an siny sinyal al reko rekons nsil ilid idas asii dan dan memb membuk ukaa
kemungk kemungkinan inan bagi bagi organis organisasi asi advokat advokat untuk untuk kembal kembalii berkem berkembang bang di masa masa yang akan datang. Namun upaya tersebut rupanya kembali terhambat, IKADIN mendadak mencabut keanggotaannya dalam Piagam Forum Komunikasi dan tidak mengakui FKAI. IKADIN kemudian menarik diri dari FKAI dan kembali memberlakukan kode etiknya sendiri serta meninggalkan kode etik bersama FKAI. Tanpa IKADIN, FKAI terus berjalan dan pada saat itu kode etik diurus oleh AAI dan IPHI sampai pada tahun 2001. dan pada saat itu IKADIN belum pernah mengadakan ujian kode etiknya sendiri. sendiri.4
4
Ibid., h. 375
