SEJARAH SINGKAT LGBT DI INDONESIA
LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. "Organisasi LGBT di Indonesia terbesar dan tertua di Asia, dari tahun 1992. Mereka berani keluar, saat ini setelah 25 tahun.” ungkap Ketua Divisi Kajian Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) Dinar Kania. Jadi, secara kronologis, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah Buci dan Femme. Cikal bakal organisasi dan avokasi LGBT di Indonesia sudah berdiri lama. Salah satunya organisasi jadul bernama: Hiwad, Himpunan Wadam Djakarta. Wadam, wanita Adam, mengganti istilah banci dan bencong. Namun, organisasi Wimad diprotes MUI. Kemudian pada 1982, pelaku homo mendirikan Lambda Indonesia. Pada 1986 berdiri Perlesin, Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri juga pokja GAYa Nusantara, kelompok kerja Lesbian dan Gay Nusantara.sementara era 1990-an semakin banyak organisasi yang berdiri. Pendirian organisasi mereka berkedok emansipasi, merujuk emansipasi wanita. Mereka juga mendirikan media sebagai publikasi. Ada beberapa media yang didirikan sebagai wadah komunikasi antar-LGBT. Pada 1993, dihelat Kongres Lesbi dan Gay disingkat KLG 1, di Jogja. Dua tahun berikutnya, digelar kongres serupa. Pada 1995, KLG II diadakan di Bandung. KLG III di Bali (1997). Organisasi LGBT mulai menyeruak ke sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Medan, dan Ambon. Namun, pendataan jumlah pelakunya lemah.
LGBT DAN IDEOLOGI NEGARA INDONESIA
MPR RI mengambil sikap terhadap isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). LGBT dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Badan Sosialisasi MPR mensinyalir ideologi tersebut bergerak secara transnasional. Pertama, ideologi yang mengedepankan individualisme, kapitalisme, dengan modus operandinya untuk menjadikan bangsa ini menganut paham neoliberalisme. Salah satu bukti paham individualisme yang muncul adalah fenomena LGBT. Kedua, berkembangnya radikalisme agama, radikalisme internasional yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara dengan dasar salah satu agama. Setiap fenomena sosial politik kemasyarakatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, memiliki parameter, yakni Pancasila. Dengan demikian, sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, tentu atas dasar falsafah Ketuhanan. Segala perilaku kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaaan, dan kenegaraan juga tidak boleh menyimpang. Apalagi, bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan. "Yang pasti setiap fenomena yang berkembang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. LGBT sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa," jelas Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ahmad Basarah.
Wakil Ketua Komisi VIII, Deding Ishak,menegaskan kelompok Lesbian Gay Biseks dan Transgender memiliki hak dasar sebagai individu. Namun, Deding mengingatkan segala aktivitas dan program-program LGBT harus disesuaikan dengan undang-undang. Intinya,semua komunitas atau organisasi kemasyarakatan boleh beroperasi sepanjang tidak bertentangan terhadap Pancasila Deding mengaku sebagai sebuah fakta sosiologis, kaum LGBT ada di Indonesia. maka merujuk Pancasila dan UUD 1945, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah termasuk WNI. Akan tetapi, dia mengingatkan ideologi Indonesia yakni falsafah Pancasila tentu saja berlandaskan agama.
Deding kemudian mengutip bunyi pasal mengenai HAM, dalam pelaksanannya tidak boleh bertentangan terhadap Pancasila. "Mereka kita rangkul dan luruskan sebab ada pemahaman yang salah, sebab ideologi kita adalah pancasila falsafah agama," tambahnya. Sementara itu anggota Komisi IV DPR Hermanto juga mengutarakan, paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, terutama sila pertama dan kedua,yang menekankan adanya nilai agama dan adab. "Jika LGBT merupakan suatu paham yang minta dilegalkan, jelas bertentangan dengan Pancasila"tuturnya.
Alasannya adalah : (-) terkait sila pertama Ketuhanan Yang Esa, rujukannya adalah kitab suci Alquran yang menyatakan karakter manusia hanya ada dua: laki-laki dan perempuan. Demikian juga, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin. Karena itu, jika ada pasangan sejenis yang minta dilegalkan, akan merusak tatanan yang ada. Petugas Kantor Urusan Agama akan sulit, wali nikah juga bingung menentukan. (-) kemudian, pada sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pertanyannya, apakah LGBT merupakan paham yang beradab atau memenuhi nilai keadaban?" katanya. Dalam LGBT terkandung paham kebebasan dan itu bertentangan dengan adab ketimuran. Jika ditinjau dari perspektif kemanusiaan, juga bertentangan, terutama saat ada kelompok minoritas yang minta diakui keberadaannya. Apalagi, kalau minta disahkan dengan undang-undang. "Jelas tidak adil karena sifat undang-undang adalah 'lex generalis' (berlaku umum), jelas ini berlebihan," kata dia. Ia menilai, jika perilaku LGBT tetap dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya pelaku yang mendapat imbas, tapi semua masyarakat bisa terkena dampak. Solusinya, jika itu penyakit, harus dirangkul dan diobati secara medis. Namun, kalau itu suatu paham, itu jelas bertentangan dengan Pancasila.
Ia menambahkan, ada kepentingan asing yang ingin meliberalkan pergaulan sosial masyarakat Indonesia melalui LGBT. "Jelas ini berbahaya."
LGBT Bertentangan dengan Agama dan Budaya
Di negara Indonesia, komunitas LGBT belum bisa diterima masyarakat. Tidak sedikit masyarakat berpandangan miring dari benci, kotor, serta jijik sampai mengucilkan dan menjauhi mereka kelompok masyarakat yang justru pro terhadap komunitas ini. Salah satu bentuk pengaplikasiannya terbentuk beberapa LSM seperti Swara Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, Lentera Sahaja dan Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Wasekjen Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Nasaruddin Umar mengatakan kawin sejenis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan kepribadian ajaran agama di Indonesia. Apapun alasannya itu tidak sesuai kepribadian bangsa dan umat beragama di Indonesia, Termasuk penggunaan alasan Hak Asasi Manusia. (HAM), Hak azasi umat beragama untuk menjaga nilai-nilai agama juga wajib dihormati. HAM itu ada pada setiap orang, jadi jangan atas nama HAM minoritas, HAM mayoritas diinjakinjak. Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas. Pendekatan pendidikan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan sejenis. Kalau sampai ada legalitas perkawinan sejenis akan ada persoalan tersendiri yang timbul. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan, kelompok LGBT, tidak boleh masuk kampus, hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dan melarang semua kegiatan LGBT di semua perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenristek Dikti.Terkait dengan keberadaan SGRC yang mengatasnamakan UI, telah menghubungi Rektor UI ternyata pihak UI pun melarang dan menyatakan kegiatan tersebut tidak ada izinnya dan bukan merupakan bagian dari UI. Anggota Komisi X DPR, Dwita Ria Gunadi mengecam kampus yang mengizinkan kelompok LGBT melakukan sosialiasi di kampus-kampus. LGBT itu tidak sesuai baik dari nilai agama maupun adat dan budaya di Indonesia. Selain itu juga mendapat laporan dari mahasiswa, di Lampung yang di salah satu kampusnya, kelompok LGBT mengadakan sosialisasi, bahkan salah seorang dosennya dengan terang-terangan sudah memproklamirkan diri di media sosial untuk terus mengkampanyekan LGBT. Mereka itu dalam aksinya, memberikan pemahaman bahwa perilaku seks menyimpang adalah hak asasi, sehingga masyarakat harus menerima mereka. Padahal sudah jelas bahwa mereka harus disembuhkan bukan malah mengadakan kegiatankegiatan untuk menggalang dukungan supaya diterima oleh masyarakat.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi mengatakan, polemik LGBT, tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan HAM dan demokrasi. Pendekatan yang benar adalah melalui rehabilitasi. Pada hakikatnya LGBT merupakan kelainan seksual dalam peri kehidupan seseorang, sebagaimana juga bisa terjadi di bidang yang lain, maka pendekatan yang benar adalah prevensi dan rehabilitasi sehingga seseorang bisa kembali normal. Prevensi dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak sebagai penangkal dini apabila terdapat gejala kelainan seksual dengan cara psikoterapi, penyadaran, dan latihan-latihan agar kelainan seks itu tidak berkembang. Sedangkan proses rehabilitasi diperlukan untuk mereka yang sudah terlanjur menjadi bagian dari kelainan tersebut. Sesulit apapun proses rehabilitasi ini harus dilakukan, agar jumlah LGBT tidak membesar. Yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat umum tidak boleh menjauhi mereka secara diskriminatif karena sesungguhnya mereka sendiri juga tidak menyukai kelainan tersebut. Legalisasi yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap LGBT tidak berangkat dari norma etika dan agama, tapi semata karena pendekatan sekularis ateistik. Apabila di Indonesia secara sengaja dan terencana ada kampanye pengembangan LGBT maka hal tersebut merupakan bahaya terhadap budaya dan tata sosial agamis di Indonesia. Keberadaan kelompok LGBT dikhawatirkan telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan harus diwaspadai oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk meminimalisir berkembangnya kelompok tersebut, peran orangtua, sangat penting untuk mengawasi kegiatan khususnya keluarga mereka sendiri agar tidak terjerumus dalam komunitasnya. Yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat umum tidak boleh menjauhi mereka secara diskriminatif karena sesungguhnya mereka sendiri juga tidak menyukai kelainan tersebut. Legalisasi yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap LGBT tidak berangkat dari norma etika dan agama, tapi semata karena pendekatan hak azasi manusia. Apabila di Indonesia secara sengaja dan terencana ada kampanye pengembangan LGBT maka hal tersebut merupakan bahaya terhadap budaya dan tata sosial agamis di Indonesia dan harus ditindak tegas. LGBT sebagai gerakan yang diorganisir harus dilarang di negara kita atau pemerintah tidak boleh melegalkannya. menjamurnya mereka memberi pengaruh tidak baik terhadap mental dan moral generasi bangsa yang lambat-laun bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepribadian dan budaya bangsa Indonesia serta Pancasila. Kebebasan yang mereka salahartikan dan merupakan gejala kejiwaan yang harus disembuhkan. Mengimbau kepada pers dan media massa, termasuk media sosial, untuk berperan aktif dalam menjaga dan melindungi ketahanan keluarga dan kehidupan masyarakat Indonesia dari bahaya komunitas LGBT. Organisasi keagamaan juga harus berperan
aktif agar dapat mencegah dan membantu menyelamatkan generasi bangsa yang terlanjur menempuh jalan sebagai LGBT untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan berperannya semua elemen yang ada dimasyarakat di harapkan komunitas LGBT tidak dapat berkembang dan akhirnya masyarakat kita yang telah salah jalan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat masyarakat Indonesia.
