SATUAN ACARA PENYULUHAN SADARI SATUAN ACARA PENYULUHAN SADARI
I. IDENTIFIKASI MASALAH Sadari adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kanker dalam payudara yang dilakukan di depan cermin. II. PENGANTAR Bidang studi : Critical Thinking Topic
: Maternitas
Sub topic
: Sadari
Sasaran
: Mahasiswa
Hari / tanggal : Jumat, 11 Nov 2011 Jam
: 16.00 WIB
Waktu
: 30 menit
Tempat
:
III. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang amputasi dan penyebab serta jenis-jenis amputasi. IV. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah mengikuti penyuluhan mahasiswa diharapkan dapat : a. Mengetahui tentang masalah amputasi
b. Mengetahui penyebab, jenis, metode, dan tingkatan amputasi V. MATERI Terlampir VI. METODE 1. Ceramah 2. Tanya jawab VII. MEDIA 1. Powerpoint 2. Video VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN NO
WAKTU
KEGIATAN PENYULUHAN
KEGIATAN PESERTA
1
2 Menit
Pembukaan :
menjawab salam
Memberi salam Menjelaskan kegiatan pembelajaran
Mendengarkan
dan
memperhatikan
Menyebutkan materi atau pokok bahasan yang akan disampaikan 2.
20 Menit
Pelaksanan :
mendengarkan
Menjelaskan materi: sadari
3.
6 Menit
Memperhatikan dan
tujuan sadari
menanyakan apabila ada
kanker
pertanyaan.
Evaluasi :
Mengulang apa yang
Memberikan pertanyaan dan menyuruh mengulang telah tentang materi sadari
dijelaskan
dan
menjawab pertanyaan.
4.
2 Menit
Penutup : Mengucapkan terima kasih dan kontrak waktu lagi untuk melakukan implementasi dan evaluasi Mengucapkan salam
Menyepakati kontrak waktu Menjawab salam
IX. EVALUASI Pertanyaan: 1. Apakah sadari sadari itu ? 2. Bahaya apa bila tidak dilakukan sadari sejak dini ? 3. Bagaimana cara melakukan sadari ? X. LAMPIRAN MATERI A. Pengertian Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kanker dalam payudara wanita. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meggunakan cermin dan dilakukan oleh wanita yang berumur 20 tahun ke atas B. Etiologi Indikasi utama sadari adalah karena : Untuk mendeteksi terjadinya Cancer Payudara dengan mengamati payudara dari depan, sisi kiri dan sisi kanan, apakah ada benjolan, perubahan warna kuli, putting bersisik dan pengeluaran cairan atau nanah dan darah. Kanker payudara merupakan jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di dunia, sekaligus penyebab kematian terbesar. Sebagian besar penderita baru terdeteksi di stadium lanjut karena kanker tidak bergejala.
Semakin bertambahnya usia, makin besar pula risiko seorang perempuan terkena kanker. Hal ini tentu membuat kita khawatir. Meski begitu, kita bisa mengubah ketakutan menjadi sebuah tindakan nyata untuk mencegah penyakit yang jadi momok kaum wanita ini. 1. Aktif bergerak Tidak ada kata tua untuk mulai berolahraga. Penelitian menyebutkan, olahraga akan menurunkan kadar hormon estrogen, yang berkaitan dengan kanker. Lakukan olahraga minimal 30 menit sehari. 2. Kurangi berat badan Setelah menopause, perempuan yang obesitas punya risiko lebih besar terkena kanker payudara dibanding rekannya yang punya berat badan normal. Meski begitu, kenaikan bobot tubuh pada wanita yang tadinya beratnya ideal juga mendatangkan risiko yang sama. 3. Cukupi kebutuhan vitamin D Studi yang menegaskan manfaat vitamin D sebagai anti-kanker terus bermunculan. Yang terakhir menyebutkan, 94 persen pasien kanker payudara yang kekurangan vitamin D, kankernya lebih cepat menyebar dibanding mereka yang cukup vitamin D. 4. Batasi alkohol Data terbaru dari National Cancer Institute menunjukkan perempuan yang minum satu atau dua gelas alkohol setiap hari memiliki risiko terkena kanker payudara 32 persen lebih besar. Para ahli menyarankan untuk membatasi alkohol tidak lebih dari satu gelas per hari. 5. Perhatikan gejalanya Gejala awal kanker payudara dapat berupa benjolan yang biasanya dirasakan berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya, tidak menimbulkan nyeri, dan biasanya memiliki pinggiran tidak teratur. Tanda lain yang mungkin timbul adalah benjolandi ketiak, perubahan ukuran atau bentuk payudara, keluar cairan yang abnormal dari puting susu, dan perubahan warna atau tekstur kulit payudara. 6. Lakukan deteksi dini Skrining dan deteksi dini sebetulnya dapat secara signifikan menurunkan stadium pada temuan kasus kanker payudara. Selain mamografi, pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) yang dapat diajarkan, kemudian dipraktikkan sendiri oleh perempuan, jika dilakukan secara teratur bisa mendeteksi tumor 1,2 sentimeter C. Waktu pelaksanaan
Pemeriksaan payudara dilakukan setelah menstruasi, pada waktu payudara tidak keras atau bengkak. D. Prosedur pelaksanaan SADARI bulanan dengan pemeriksaan klinis payudara tahunan (Clinical Breast Examination / CBE) oleh seorang ahli dan mamografi, sangat bermanfaat untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini.Ada tiga langkah penting untuk melakukan SADARI, yaitu: 1. Pemeriksaan raba pada posisi berdiri. Untuk melakukan pemeriksaan pada payudara sebelah kanan, angkat lengan kanan anda ke belakang kepala, lalu gunakan jari-jari tangan kiri untuk melakukan pemeriksaan. Lakukan langkah-langkah sebaliknya untuk memeriksa payudara sebelah kiri. 2. Pemeriksaan raba pada saat berbaring. Berbaringlah di atas permukaan yang keras. Saat melakukan pemeriksaan pada payudara kanan, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Kemudian letakkan lengan kanan di belakang kepala. Ratakan jari-jari tangan kiri pada payudara kanan, dan tekan secara lembut dengan gerakan memutar searah jarum jam. Mulailah pada bagian paling puncak dari payudara kanan (posisi jam 12), kemudian bergerak ke arah jam 10 dan seterusnya, sampai kembali ke posisi jam 12. Setelah itu, pindahkan jari-jari Anda kira-kira 2 cm mendekati mendek ati puting. Teruskan gerakan memutar seperti sebelumnya hingga seluruh bagian payudara, termasuk puting selesai diperiksa. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Teknik SADARI yang benar harus menggunakan buku jari dari ketiga jari tengah Anda, bukan ujung jari. Anda sangat dianjurkan untuk mengulang-ulang gerakan melingkar dengan buku jari yang disertai dengan sedikit penekanan. Namun penekanan yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan pada tulang rusuk dan akan terasa seperti benjolan 3. Tempo permeriksaan Pemeriksaan payudara sendiri sebaiknya dilakukan sebulan sekali. Para wanita yang sedang haid sebaiknya melakukan pemeriksaan pada hari ke-5 sampai ke-7 setelah masa haid bermula, ketika payudara mereka sedang mengendur dan terasa lebih lunak. Jika menemukan adanya benjolan atau perubahan pada payudara yang membuat diri Anda resah, segera konsultasikan ke dokter. Jika dokter menginformasikan bahwa hasil pemeriksaannya
menunjukkan tidak adanya kelainan tapi Anda masih tetap resah, Anda bisa meminta kunjungan lanjutan. Anda juga bisa meminta pendapat kedua dari seorang dokter spesialis. Para wanita yang telah berusia 20 dianjurkan untuk mulai melakukan SADARI bulanan dan CBE tahunan, dan harus melakukan pemeriksaan mamografi setahun sekali bila mereka telah memasuki usia 40. Jangan biarkan kanker payudara merusak hidup anda! kanker payudara bukan kanker ganas kalau anda menyadarinya sebelum terlambat!
XI. DAFTAR PUSTAKA http://doktersehat.com/2007/01/02/sadari-pemeriksaan-payudara-sendiri/#ixzz1AFh5cPkb http://doktersehat.com/2010/03/23/cegah-kanker-payudara/#ixzz1AFgqvhst buku panduan praktikum keperawatan maternitas
Diposkan 8th December 2011 oleh Bidan Pendidik D4 Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Label: Ayu Amalia Putri 0 Nama: Eti Sulastri NIM: 201110104251 Kelas F
MDGs
A. Tinjauan teori MDGS 1.Pengertian Millenium Development Goals Adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan dari 189 negara dengan menandatangi deklarasi yang disebut adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara dengan menandantangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration. upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan.
Merupakan target kuantitatif dan terjadual dalam upaya penanggulangan kemiskinan global serta dimensi kemiskinan lainnya seperti; kelaparan, penyakit, penyediaan infrastruktur dasar (perumahan dan permukiman) serta mempromosikan persamaan gender, pendidikan, dan lingkungan berkelanjutan. Merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Deklarasi Millenium PBB. a. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Ruang lingkup Kesehatan Reproduksi secara luas meliputi: 1. Kesehatan Ibu dan Anak 2.
Keluarga Berencana
3. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/AIDS 4. Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi 5.
Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Pencegahan dan Penanganan Infertilitas 7.
Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis
1.Tujuan Millenium Development Goals Millenium Development Goals mempunyai delapan tujuan pembangunan yaitu : 1) Penghapusan kemiskinan; Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015 2)
Pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
Target 3 : Memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar 3) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
4) Penurunan angka kematian anak: Target 5 : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara th 1990–2015 5) Meningkatkan kesehatan ibu; Target 6 : Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990–2015 6)
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
Target 7 : Mengendalikan penyebaran HIV/AIDs dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015 Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah malaria dan penyakit lainnya 7) Menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan; Target 9 : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas dasar pada 2015 Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 8)
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
2.Implementasi Millenium Development Goals 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan (eradicate extreme poverty and hunger) a) menurunkan separuh jumlah penduduk yang berpendapatan kurang dari US$ 1.00 per hari hingga tahun 2015 b) Menurunkan separuh jumlah penduduk yang menderita kelaparan ekstrim hingga tahun 2015. Kedua sasaran diatas dirasakan penting menjadi prioritas penyelesaian mengingat kedua sasaran tersebut merupakan titik awal terjadinya permasalahan-permasalahan turunan kemiskinan. Jika akses untuk kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akses-akses kebutuhan lain pun juga tidak dapat dicukupi. Bila kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi pendapatan sebesar US$ 1 per hari atau setara dengan Rp. 9.000 per hari dapat dipastikan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, keahlian dan keterampilan untuk pasar kerja serta sanitasi kesehatan rumah dan lingkungan. c)Pengentasan kemiskinan dan Program Keluarga Harapan (PKH) 2)
Mencapai pendidikan dasar yang universal (achieve universal primary education) Akses pendidikan dasar (wajar 9 tahun)
3) Mempromosikan persamaan jender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower women) Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals), yang disebut sebagai Deklarasi Milenium (Millenium Declaration). Deklarasi tersebut juga menyebutkan tentang pemberdayaan pe-rempuan serta persamaan jender. Berkaitan juga dengan penerapan hak-hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, yang juga mengacu pada CEDAW: “to combat all forms of violence against women and to implement the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Oleh Indonesia, CEDAW telah
diratifikasi sejak 1984. Selain itu MDGs juga mengacu pada kepedulian terhadap 12 wilayah kritis (critical areas), yang disepakati pada Kongres Pe-rempuan IV di Beijing tahun 1995, yang telah dituangkan dalam Beijing Platform for Action. 4) Mengurangi jumlah kematian anak (reduce child mortality) a) Akes pelayanan bidang kesehatan 5) Meningkatkan kesehatan ibu (improve maternal health) a) Akes pelayanan bidang kesehatan b) Program Keluarga Berencana (KB) 6)
Meme-rangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (combat HIV/AIDS, ma-laria and other diseases)
7)
Menjamin kelestarian lingkungan (ensure environmental sustainability)
a) Rehabilitasi hutan dan perlindungan konservasi sumber daya alam b) Perbaikan infrastruktur, irigasi dan sanitasi. 8)
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development). Dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia mengalami sebuah paradigma baru dalam sistem kepemerintahan dan kewenangan. Jika sebelumnya semua perencanan dan pembangunan diatur secara terpusat, kemudian perencanaan dan pembangunan tersebut ditetapkan secara otonom menurut lingkup daerah provinsi, kabupaten/kota. Paradigma pembangunan inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah. Bagi daerah yang memiliki posisi strategis kaya akan sumber daya alam dan manusia, era otonomi daerah merupakan peluang berharga bagi pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahtaraan masyarkat. Akan tetapi bagi daerah yang minus, otonomi daerah akan menjadi sumber masalah bagi kelancaran pelaksanaan
pembangunan. Untuk mengatisipasi permasalahan ini pemerintah pusat telah mengambil kebijakan dengan memberikan proporsi anggaran melalui dana perimbangan sehingga semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dana perimbangan tersebut adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hail Bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3.Hasil Millenium Development Goals MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31
persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDG sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada: 1. Perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 2. Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya 3. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan social 4. Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.
MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah: 1. Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin 2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan 3. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015. MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada
tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi:
(1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifi kan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.
MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifi tas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB.
Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.
Tinjauan Status Pencapaian MDG di Indonesia
Status: ● Sudah tercapai ►Akan tercapai ▼Perlu perhatian khusus
Indikator
Acuan Dasar
Saat Ini
Target MDGs 2015
Status Sumber
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 Proporsi penduduk dengan 20,60% 5,90% Bank Dunia 1.1 pendapatan kurang dari USD 10,30% ● (1990) (2008) dan BPS 1,00 (PPP) per kapita per hari 2,70% 2,21% 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Berkurang ► BPS, Susenas (1990) (2010) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda PDB Nasional Laju pertumbuhan PDB per 3,52% 2,24% 1.4 dan BPS, tenaga kerja (1990) (2009) Sakernas Rasio kesempatan kerja 65% 1.5 terhadap penduduk usia 15 62% (2009) (1990) tahun ke atas BPS, Proporsi tenaga kerja yang Sakernas berusaha sendiri dan pekerja 71% 1.7 64% (2009) Menurun ► bebas keluarga terhadap total (1990) kesempatan kerja Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.8
1.8a
Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi
Prevalensi balita gizi buruk
1.8b
Prevalensi balita gizi kurang
1.9
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: - 1400 Kkal/kapita/hari - 2000 Kkal/kapita/hari
31,0% (1989)*
18,4% (2007)** 17,9% (2010)**
15,5%
7,2% (1989)*
5,4% (2007)** 4,9% (2010)**
3,6%
►
23,8% (1989)*
13,0% (2007)** 13,0% (2010)**
11,9%
►
►
*BPS, Susenas **Kemkes, Riskesdas 2007; 2010(data sementara)
▼
17,00% (1990) 64,21% (1990)
14,47% (2009) 61,86% (2009)
8,50%
BPS, Susenas
35,32%
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar *Kemdiknas Angka Partisipasi Murni (APM) 88,70% 95,23% 2.1 100,00% ► **BPS, sekolah dasar (1992) ** (2009)* Susenas Proporsi murid kelas 1 yang *Kemdiknas 62,00% 93,50% 2.2 berhasil menamatkan sekolah 100,00% ► **BPS, (1990)* (2008)** dasar Susenas 99,47% (2009) Angka melek huruf penduduk Female: 96,60% 2.3 usia 15-24 tahun, perempuan 99,40% 100,00% ► BPS, Susenas (1990) dan laki-laki Male: 99,55% TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Rasio perempuan terhadap laki3.1 laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi
3.1a 3.2 3.3
- Rasio APM perempuan/lakilaki di SD - Rasio APM perempuan/lakilaki di SMP - Rasio APM perempuan/lakilaki di SMA - Rasio APM perempuan/lakilaki di Perguruan Tinggi Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
100,27 (1993) 99,86 (1993) 93,67 (1993) 74,06 (1993)
99,73 (2009) 101,99 (2009) 96,16 (2009) 102,95 (2009)
98,44 (1993)
99,85 (2009) 100,00
●
29,24% (1990)
33,45% (2009)
Meningkat
►
BPS, Sakernas
12,50% (1990)
17,90% (2009)
Meningkat
►
KPU
100,00
●
100,00
●
100,00
►
100,00
►
BPS, Susenas
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 19902015 Angka KemaTIan Balita per 4.1 97 (1991) 44 (2007) 32 ► 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) BPS, SDKI 4.2 68 (1991) 34 (2007) 23 ► per 1000 kelahiran hidup 1991, 2007; *Kemkes, Angka Kematian Neonatal per 4.2a 32 (1991) 19 (2007) Menurun ► Riskesdas 1000 kelahiran hidup 2010 (data 67,0% sementara) Persentase anak usia 1 tahun 44,5% (2007) 4.3 Meningkat ► yang diimunisasi campak (1991) 74,5% (2010)* TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 BPS, SDKI Angka Kematian Ibu per 390 5.1 228 (2007) 102 ▼ 1993, 2007 100,000 kelahiran hidup (1991) Proporsi kelahiran yang 40,70% 77,34% 5.2 ditolong tenaga kesehatan Meningkat (1992) (2009) terlatih Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi 49,7% 61,4% 5.3 /CPR bagi perempuan menikah Meningkat (1991) (2007) usia 15-49, semua cara Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan 47,1% 57,4% 5.3a Meningkat menikah usia 15-49 tahun saat (1991) (2007) ini, cara modern 5.4 Angka kelahiran remaja 67 (1991) 35 (2007) Menurun
►
BPS, Susenas 1992-2009
►
BPS, SDKI 1991, 2007 ▼ ►
5.5
(perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) - 1 kunjungan: - 4 kunjungan:
5.6
Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)
75,0% 56,0% (1991)
93,3% 81,5% (2007)
Meningkat
12,70% (1991)
9,10% (2007)
Menurun
► ► ▼
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 Prevalensi HIV/AIDS (persen) Estimasi 6.1 0,2% (2009) Menurun ▼ dari total populasi Kemkes 2006 Perempuan: ▼ 10,3% Penggunaan kondom pada 12,8% BPS, SKRRI 6.2 hubungan seks berisiko tinggi (2002/ Meningkat 2002/2003 & Laki-laki: terakhir 03) 2007 18,4% ▼ (2007) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang 6.3 memilikipengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Perempuan: 9,5% BPS, SDKI 2007; Laki-laki : 14,7% *Kemkes, (2007) Riskesdas - Menikah Meningkat ▼ 2010 Perempuan: 11,9% (data Laki-laki : sementara) 15,4% (2010)* Perempuan:
2,6%
Laki-laki :
- Belum Menikah
-
1,4% (2007) Perempuan:
19,8% Laki-laki:
20,3%
Meningkat
▼
BPS, SKRRI 2007; *Kemkes, Riskesdas 2010 (data sementara)
(2010)* Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Kemkes, Proporsi penduduk terinfeksi 2010, 38,4% 6.5 HIV lanjut yang memiliki akses Meningkat ▼ per 30 (2009) pada obat-obatan anti retroviral November 2009 Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 Angka kejadian dan tingkat 6.6 kematian akibat Malaria Kemkes 2009; 1,85 (2009) Kemkes, Angka kejadian Malaria (per 4,68 6.6a 2,4% Menurun ► Riskesdas 1,000 penduduk): (1990) (2010)* 2010 (data sementara) Angka kejadian Malaria di Jawa 0,17 API, Kemkes 0,16 (2008) Menurun ► & Bali (API) (1990) 2008 Angka kejadian Malaria di luar 24,10 AMI, Kemkes 17,77 (2008) Menurun ► Jawa & Bali (AMI) (1990) 2008 BPS, SDKI 3,3% Desa: 2007; 4,5% * Kemkes, Kota: 1,6% RIskesdas Proporsi anak balita yang tidur (2007) 2007; 6.7 Meningkat ▼ dengan kelambu berinsektisida 7,7% ** Kemkes, (2007)* Riskesdas 16,0% 2010 (2010) ** (data sementara) Riskesdas Proporsi anak balita dengan 21,9% 2010 6.8 demam yang diobati dengan (2010) (data obat anti malaria yang tepat sementara) Angka kejadian, prevalensi dan 6.9 tingkat kematian akibat Tuberkulosis Angka kejadian Tuberkulosis 343 6.9a (semua kasus/ 10.000 228 (2009) ● (1990) Dihentikan, Laporan TB penduduk/tahun) mulai Global WHO, Tingkat prevalensi Tuberkulosis 443 ● 6.9b 244 (2009) berkurang 2009 (per 100.000 penduduk) (1990) 6.9c Tingkat kematian karena 92 (1990) 39 (2009) ●
Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi 6.10 dan diobati dalam program DOTS Proporsi jumlah kasus 6.10a Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis 6.10b yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
20,0% (2000)*
73,1% (2009) **
70,0%
●
*Laporan TB Global WHO, 2009
87,0% (2000)*
91,0% (2009) **
85,0%
●
** Laporan Kemkes 2009
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil 59,97% 52,43% Kemenhut 7.1 pemotretan citra satelit dan Meningkat ▼ (1990) (2008) survei foto udara terhadap luas daratan 1.416.074 1.711.626 Berkurang Kementerian Jumlah emisi karbon dioksida 7.2 Gg CO2e Gg 26% pada ▼ Lingkungan (CO2) (2000) CO2e (2008) 2020 Hidup Jumlah konsumsi energi primer 2,64 BOE 4,3 BOE 7.2a Menurun (per kapita) (1991) (2008) 5,28 SBM/ 2,1 SBM/ Kementerian 7.2b Intensitas Energi USD USD 1,000 Menurun Energi dan 1,000 (2008) Sumber Daya (1990) Mineral 0,98 7.2c Elastisitas Energi 1,6 (2008) Menurun (1991) Bauran energi untuk energi 3,5% 3,45% 7.2d terbarukan (2000) (2008) 8.332,7 0 CFCs 0 CFCs Kementerian Jumlah konsumsi bahan perusak metric dengan 7.3 (2009) ► Lingkungan ozon (BPO) dalam metrik ton tons mengurangi Hidup (1992) HCFCs Proporsi tangkapan ikan yang tidak Kementerian 66,08% 91,83% 7.4 berada dalam batasan biologis melebihi ► Kelautan & (1998) (2008) yang aman batas Perikanan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian 26,40% 26,40% Kementerian 7.5 keanekaragaman hayati Meningkat ► (1990) (2008) Kehutanan terhadap total luas kawasan hutan
* Kementerian Rasio kawasan lindung perairan Kahutanan 0,14% 4,35% 7.6 terhadap total luas perairan Meningkat ► ** (1990)* (2009) ** teritorial Kementerian Kelautan & Perikanan Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air 37,73% 47,71% 7.8 68,87% ▼ minum layak, perkotaan dan (1993) (2009) perdesaan 50,58% 49,82% 7.8a Perkotaan 75,29% ▼ (1993) (2009) 31,61% 45,72% 7.8b Perdesaan 65,81% ▼ (1993) (2009) BPS, Susenas Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap 24,81% 51, 19% 7.9 62,41% ▼ sanitasi layak, perkotaan dan (1993) (2009) perdesaan 53,64% 69,51% 7.9a Perkotaan 76,82% ▼ (1993) (2009) 11,10% 33,96% 7.9b Perdesaan 55,55% ▼ (1993) (2009) Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifi kan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 Proporsi rumah tangga kumuh 20,75% 12,12% 7.10 6% (2020) ▼ BPS, Susenas perkotaan (1993) (2009) TUJUAN 8: MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif Rasio Ekspor + Impor terhadap 41,60% 39,50% BPS & Bank 8.6a PDB (indikator keterbukaan Meningkat ► (1990) (2009) Dunia ekonomi) Rasio pinjaman terhadap 45,80% 72,80% 8.6b Meningkat ► simpanan di bank umum (2000) (2009) Laporan 101,30% Perekonomian Rasio pinjaman terhadap 2008, 109,00% BI 8.6c Meningkat ► simpanan di BPR 2009 (2009) (2003) Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang Rasio pinjaman luar negeri 24,59% 10,89% Kementerian 8.12 Berkurang ► terhadap PDB (1996) (2009) Keuangan 8.12a Rasio pembayaran pokok utang 51,00% 22,00% Berkurang ► Laporan
dan bunga utang luar negeri (1996) (2009) Tahunan terhadap penerimaan hasil BI 2009 ekspor (DSR) Target 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN 4,02% 3,65% ► Kemkominfo 8.14 Meningkat (kepadatan fasilitas telepon per (2004) (2009) 2010 jumlah penduduk) Proporsi penduduk yang 14,79% 82,41% 8.15 100,00% ► memiliki telepon seluler (2004) (2009) Proporsi rumah tangga dengan 11,51% BPS, Susenas 8.16 50,00% ▼ akses internet (2009) 2009 Proporsi rumah tangga yang 8,32% BPS, Susenas 8.16a Meningkat ▼ memiliki komputer pribadi (2009) 2009 b. Teori ICPD (International On Poplation And Development) Pada tahun 1994 diseleggarakan Konferensi International Kependudukan dan pembangunan (International On Poplation And Development) ICPD, disponsori oleh PBB di Kairo-Mesir pada tahun 1994, dihadiri oleh11.000 perwakilan lebih dari 180 negara. Konferensi tersebut melahirkan kebijakan baru tentang pembangunan dan kependudukan, yang ditujukan untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk yang berorientasikan pada kepentingan pembanguan manusia, tercantum dalam program aksi 20 tahun. Program aksi 20 tahun, bagi tiap Negara yaitu : 1.Meningkatkan status kesehatan, pendidikan dan hak-hak individu khususnya bagi perempuan dan anak-anak. 2.Mengintegrasikan program keluarga berencana kedalam agenda kesehatan perempuan yang lebih luas. Bagian terpenting dalam program tersebuta adalah penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi menyeluruh, yang memadukan KB, pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman, pencegahan dan pengobatan IMS termasuk HIV, informasi dan konseling seksualitas, penghapusan bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan.
Telaah 5 tahunan ICPD yaitu target baru untuk tahun 2015 adalah : 1) Akses terhadap pendidikan dasar, meningkatnya keikutsertaan anak laki-laki dan perempuan di SD hingga sekurang-kurangnya 90% sebelum 2010, serta menurunkan angka buta huruf pada perempuan dan anak perempuan pada tahun 1990 hingga setengahnya pada tahun 2005 2) Semua fasilitas kesehatan menyediakan metode-metode KB yang aman dan efektif, pelayanan kebidanan, pencegahan ISR/IMS, serta metode pelindung untuk mencegah infeksi, baik secara lansung maupun rujukan. 3)
Mengurangi kesenjangan antara pemakian kontrasepsi dengan proporsi individu yang ingin membatasi jumlah anak untuk menjarangkan kehamilan, tanpa menggunakan target atau kuota.
4) Memastikan bahwasekurang-kurangnya 60% persalinan ditolong oleh tenaga terlatih, terutama dinegara-negara yang angka kematian ibu yang tinggi 5) Pelayanan pencegahan HIV untuk laki-laki dan perempuan muda usia 15-24 tahun. Termasuk pelayan kondom laki-laki dan perempuan pemeriksaan sukarela, konseling dan tindak lanjut. 5. Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia Dalam rangka mencapai tujuan kesehatan reproduksi perlu disusun kebijakan dan strategi umum yang dapat memayungi pelaksanaan upaya seluruh komponen kesehatan reproduksi di Indonesia. Upaya penanganan kesehatan reproduksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. A. Kebijakan Umum 1. Menempatkan upaya kesehatan reproduksi menjadi salah satu prioritas Pembangunan Nasional.
2. Melaksanakan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia. 3. Melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup. 4. Menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi. 5. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin.
B. Strategi Umum 1. Menempatkan dan memfungsikan Komisi Kesehatan Reproduksi (KKR) pada tingkat Menteri Koordinator serta membentuk KKR di provinsi dan kabupaten/kota 2.
Mengupayakan terbitnya peraturan perundangan di bidang kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan komitmen politis di semua tingkat. 4.
Mengupayakan kecukupan anggaran/dana pelaksanaan kesehatan reproduksi.
5. Masing-masing penanggungjawab komponen mengembangkan 6. upaya kesehatan reproduksi sesuai ruang lingkupnya dengan 7. menjalin kemitraan dengan sektor terkait, organisasi profesi dan LSM 8.
Masing-masing komponen membuat rencana aksi mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Mengembangkan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan masalah spesifik daerah dan kebutuhan setempat, dengan memanfaatkan proses desentralisasi. 10. Memobilisasi sumber daya nasional dan internasional baik pemerintah dan non pemerintah. 11. Menyediakan pembiayaan pelayanan KR melalui skema Jaminan Sosial Nasional. 12. Melakukan penelitian untuk pengembangan upaya KR.
13. Menerapkan Pengarus-utamaan Gender dalam bidang KR. 14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya KR.
C. Kebijakan dan Strategi Komponen 1.a. Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (1) Setiap ibu menjalani kehamilan dan persalinan dengan sehat dan selamat serta bayi lahir sehat. (2) Setiap anak hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal. 1.b. Strategi Kesehatan Ibu dan Anak (1) Pemberdayaan perempuan, suami dan keluarga. (a) Peningkatan pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas, bayi dan balita (health seeking care). (b) Penggunaan buku KIA (c) Konsep SIAGA (Siap, Antar, Jaga) (d) Penyediaan dana, transportasi, donor darah untuk keadaan darurat (e) Peningkatan penggunaan ASI eksklusif (2) Pemberdayaan Masyarakat a)Pemantapan GSI b)
Penyelenggaraan Polindes, Posyandu, Tempat Penitipan Anak (TPA)
(3) Kerjasama lintas sektor, mitra lain termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif. (a) Advokasi dan sosialisasi ke semua stakeholders. (b) Mendorong adanya komitmen, dukungan, peraturan, dan kontribusi pembiayaan dari berbagai pihak terkait. (c) Peningkatan keterlibatan LSM, organisasi profesi, swasta dan sebagainya
(4) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu dengan komponen KR lain. (a) Pelayanan antenatal. (b) Pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan neonatal esensial. (c) Penanganan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal (d) Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pascakeguguran. (e) Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Balita Sakit. (f) Pembinaan tumbuh kembang anak. (g) Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan pemenuhan kelengkapan sarananya. (h) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan. 2.a. Kebijakan Keluarga Berencana. (1) Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB. (2) Mengintegrasikan pelayanan Keluarga Berencana dengan pelayanan lain dalam komponen kesehatan reproduksi (3) Jaminan pelayanan KB bagi orang miskin. (4) Terlaksananya mekanisme operasional pelayanan. (5) Meningkatnya peran serta LSOM, swasta dan organisasi profesi. (6) Tersedianya informasi tentang program KB bagi remaja. (7) Terjadinya pemanfaatan data untuk pelayanan. 2.b. Strategi Keluarga Berencana (1) Prinsip integrasi artinya dalam pelaksanaannya tidak hanya bernuansa demografis tapi juga mengarah pada upaya meningkatkan kesehatan reproduksi yang dalam pelaksanannya harus memperhatikan hak-hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender.
(2) Prinsip Desentralisasi, kebijakan pelayanan program keluarga berencana perlu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan institusi daerah sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000. (3) Prinsip pemberdayaan, dengan ditingkatkannya kualitas kepemimpinan dan kapasitas pengelola dan pelaksana program nasional KB dengan memberdayakan institusi masyarakat, keluarga dan individu dalam rangka meningkatkan kemandirian. (4) Prinsip kemitraan, meliputi koordinasi dalam rangka kemitraan yang tulus dan setara serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama internasional. (5) Prinsip segmentasi sasaran, meliputi keberpihakan pada keluarga rentan, perhatian khusus pada segmen tertentu berdasarkan ciri-ciri demografis, sosial, budaya dan ekonomi dan keseimbangan dalam memfokuskan partisipasi dan pelayanan menurut gender. 3.a. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS (1) Penanggulangan dilaksanakan dengan memutuskan mata rantai penularan yang terjadi melalui hubungan seks yang tidak terlindungi, penggunaan jarum suntik tidak steril pada pengguna Napza suntik, penularan dari ibu yang hamil dengan HIV (+) ke anak/ bayi. (2) Kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan organisasi profesi, masyarakat bisnis, LSM, organisasi berbasis masyarakat, pemuka agama, keluarga dan para Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). (3) Setiap orang mempunyai hak untuk untuk memperoleh informasi yang benar tentang HIV/AIDS. (4) Setiap ODHA dilindungi kerahasiaannya. (5) Kesetaraan gender dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS. (6) Adanya hak memperoleh pelayanan pengobatan perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi bagi ODHA.
(7) Pemerintah berkewajiban memberi kemudahan untuk pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA dan mengintegrasikan ke dalam sistem kesehatan yang telah tersedia. (8) Prosedur untuk diagnosis HIV harus dilakukan dengan sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar, pre dan post test konseling. (9) Setiap darah yang ditransfusikan, serta produk darah dan jaringan transplan harus bebas dari HIV. 3.b. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS (1) Pelaksanaan mengikuti azas-azas desentralisasi sedangkan pemerintah pusat hanya menetapkan kebijakan nasional. (2) Koordinasi dan penggerakan di bentuk KPA di pusat dan di daerah/ kabupaten/ kota, pelaksanaan Program melalui jejaring (networking) yang sudah dibentuk di masing-masing sector terkait. (3) Suveilans dilakukan melalui laporan kasus AIDS, surveilans sentinel HIV, SSP dan surveilans IMS (4) Setiap prosedur kedokteran tetap memperhatikan universalprecaution atau kewaspadaan universal. (5) Melengkapi PP - UU menjamin perlindungan ODHA. (6) Pembiayaan pencegahan dan penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS terutama akan menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Pemerintah mengupayakan Bantuan Luar Negeri. (7) Melakukan monitoring dan evaluasi program dilakukan berkala, terintegrasi dengan menggunakan indikator-indikator pencapaian dalam periode tahunan maupun lima tahunan. 4.a. Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja
(1) Pemerintah, masyarakat termasuk remaja wajib menciptakan lingkungan yang kondusif agar remaja dapat berperilaku hidup sehat untuk menjamin kesehatan reproduksinya. (2) Setiap remaja mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. (3) Upaya kesehatan reproduksi remaja harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja dengan disertai upaya pendidikan kesehatan reproduksi yang seimbang. (4) Upaya pendidikan kesehatan reproduksi remaja dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, dengan memberdayakan para tenaga pendidik dan pengelola pendidikan pada sistem pendidikan yang ada. (5) Upaya kesehatan remaja harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan melalui prinsip kemitraan dengan pihak-pihak terkait serta harus mampu membangkitkan dan mendorong keterlibatan dan kemandirian remaja. 4.b. Strategi Kesehatan Reproduksi Remaja (1) Pembinaan kesehatan reproduksi remaja disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif yaitu penundaan usia perkawinan muda dan pencegahan seks pranikah. (2) Pelaksanaan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan terpadu lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan sektor swasta serta LSM, yang disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing sektor sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Pokja Nasional Komisi Kesehatan Reproduksi.
(3) Pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan melalui pola intervensi di sekolah mencakup sekolah formal dan non formal dan di luar sekolah dengan memakai pendekatan “pendidik
sebaya” atau peer conselor. (4) Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui penerapan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) atau pendekatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Integratif di tingkat pelayanan dasar yang bercirikan”peduli remaja” dengan melibatkan remaja dalam kegiatan
secara penuh. (5) Pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui integrasi materi KRR ke dalam mata pelajaran yang relevan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti: bimbingan dan konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). (6) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja di luar sekolah dapat diterapkan melalui berbagai kelompok remaja yang ada di masyarakat seperti karang taruna, Saka Bhakti Husada (SBH), kelompok anak jalanan di rumah singgah, kelompok remaja mesjid/gereja, kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).
5.a. Kebijakan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut (1) Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi usia lanjut dan menjalin kemitraan dengan LSM, dunia usaha secara berkesinambungan.
(2) Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan LP/LS di pusat maupun daerah yang mendukung upaya kesehatan reproduksi usia lanjut. (3) Membangun serta mengembangkan sistem jaminan dan bantuan social agar usia lanjut dapat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi. (4) Meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan dalam kesehatan reproduksi yang mendukung peningkatan kualitas hidup usia lanjut. 5.b. Strategi Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut (1) Melakukan advokasi, sosialisasi untuk membangun kemitraan dalam upaya kesehatan reproduksi usia lanjut baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (2) Memantapkan kemitraan dan jejaring kerja dengan LP/LS, LSM dan dunia usaha untuk dapat meningkatkan upaya kesehatan reproduksi usia lanjut yang optimal. (3) Mendorong dan menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut dalam bentuk pendataan, mobilisasi sasaran dan pemanfaatan pelayanan. (4) Peningkatan profesionalisme dan kinerja tenaga serta penerapan kendali mutu pelayanan melalui pendidikan/pelatihan, pengembangan standar pelayanan dll. (5) Membangun sistem pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya serta melakukan pelayanan pro aktif dengan mendekatkan pelayanan kepada sasaran. (6) Melakukan survei/penelitian untuk mengetahui permasalahan kesehatan reproduksi usia lanjut dan tindak lanjutnya untuk pemantapan pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut. 6.a. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan. (1) Peningkatan kualitas hidup perempuan.
(2) Pengarusutamaan Gender. (3) Penguatan pranata dan kelembagaan pemberdayaan perempuan. 6.b. Strategi Pemberdayaan Perempuan (1) Peningkatan pendidikan perempuan dan penghapusan buta huruf perempuan. (2) Peningkatan peran serta suami dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi. (3) Peningkatan akses perempuan terhadap perekonomian dan peringanan beban ekonomi keluarga. (4) Perlindungan Perempuan dan peningkatan hak azasi perempuan. (5) Peningkatan penanganan masalah sosial dan lingkungan perempuan. (6) Penyadaran gender dalam masyarakat. (7) Pengembangan sistem informasi gender. (8) Penyebarluasan Pengarusutamaan gender di semua tingkat pemerintahan. (9) Pembaharuan dan pengembangan hukum dan peraturan perundang undangan yang sensitif gender dan memberikan perlindungan terhadap perempuan. (10) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan Zero Tolerance Policy. (11) Advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan mediasi PUG dan KHP (12) Pengembangan sistem penghargaan.
D. Target yang akan dicapai Target yang akan dicapai oleh masing-masing komponen dalam Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut : 1. Kesehatan Ibu dan Anak. Pada tahun 2015 diharapkan komponen Kesehatan Ibu dan anak akan mencapai target : a. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak tiga perempat dari kondisi tahun 1990.
b. Menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Bawah lima tahun (AKBalita) sebanyak dua pertiga dari kondisi tahun 1990. c. Cakupan pelayanan antenatal menjadi 95%. d. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 90%. e. Penanganan kasus komplikasi obstetri dan neonatal 80%. f. Cakupan pelayanan neonatal 90 %. g. Cakupan program kesehatan bagi balita dan anak prasekolah 80%.
2. Keluarga Berencana. a. Penurunan Unmet Need KB sebesar 6%. b. Cakupan pelayanan KB pada PUS 70%. c. Penurunan prevalensi kehamilan “4 terlalu” menjadi 50 % dari angka pada tahun 1997.
d. Penurunan kejadian komplikasi KB. e. Penurunan angka drop out. 3.
Penanggulangan IMS, HIV/AIDS.
a. % Puskesmas melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan IMS dengan pendekatan sindrom. b. % Puskesmas yang menjalankan pencegahan umum terhadap infeksi. 4.
Kesehatan Reproduksi Remaja.
a). Penurunan prevalensi anemia pada remaja menjadi kurang dari 20%. b).Cakupan pelayanan kesehatan remaja melalui jalur sekolah 85%, dan melalui jalur luar sekolah 20%. c). Prevalensi permasalahan remaja secara umum menurun.
5.
Kesehatan Reproduksi Usia lanjut.
a. Cakupan pelayanan kepada usia lanjut minimal 50%. b. % Puskesmas yang menjalankan pembinaan kesehatan reproduksi kepada usia lanjut 60 %. 6. Pemberdayaan Perempuan a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan b. Terlaksananya PUG di seluruh tingkat dan sektor pemerintahan c. Meningkatnya pemahaman para pengambil keputusan dan masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender d. Terlaksananya penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan
E. Penjabaran Strategi Kegiatan yang perlu dilakukan sebagai penjabaran strategi di atas dapat dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut : 1. Manajemen Program Setiap komponen Program Kesehatan Reproduksi perlu: a. Menyusun: (1) Kebijakan dan strategi yang mengakomodasikan keterpaduan dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya. (2) Standar pelayanan masing-masing komponen sesuai dengan kebijakan dan strategi program. (3) Instrumen untuk memantau (indikator) kemajuan program. b. Mengupayakan penerapan program secara luas dan merata. c. Memantau dan mengevaluasi kemajuan program.
2. Pelayanan Setiap komponen Program Kesehatan Reproduksi dilaksanakan mengikuti standar pelayanan yang menampung aspek kesehatan reproduksi lainnya yang relevan. a. Kesehatan Ibu dan Anak (1) Pelayanan antenatal, persalinan dan nifas memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS serta melakukan motivasi klien untuk pelayanan KB dan memberikan pelayanan KB postpartum. Dalam pertolongan persalinan dan penanganan bayi baru lahir perlu diperhatikan pencegahan umum terhadap infeksi. (2) Pelayanan pasca abortus memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS serta konseling/pelayanan KB pasca-abortus. (3) Penggunaan Buku KIA sejak ibu hamil sampai anak umur 5 tahun. (4) Pelaksanaan kunjungan neonatal. (5) Pelayanan kesehatan neonatal esensial yang meliputi perawatan neonatal dasar dan tata-laksana neonatal sakit. (6) Pendekatan MTBS bagi balita sakit. (7) Pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak.
b. Keluarga Berencana (1) Pelayanan KB memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS, termasuk HIV/AIDS.
(2) Pelayanan KB difokuskan selain kepada sasaran mudausia paritas rendah (mupar) yang lebih mengarah kepada kepentingan pengendalian populasi, juga diarahkan untuk sasaran dengan penggarapan “4 terlalu” (terlalu muda, terlalu banyak, terlalu sering d an terlalu tua untuk hamil).
c. Pencegahan dan Penanggulangan IMS, termasuk HIV/AIDS. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS, termasuk HIV/AIDS dimasukkan ke dalam setiap komponen pelayanan kesehatan reproduksi. d. Kesehatan Reproduksi Remaja. (1) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja terfokus pada pelayanan KIE/konseling dengan memasukan materi-materi family life education (yang meliputi 3 komponen di atas). (2) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja memperhatikan aspek fisik agar remaja, khususnya remaja putri, untuk menjadi calon ibu yang sehat. (3) Pelayanan KRR secara khusus bagi kasus remaja bermasalah dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya. e. Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut. Pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut lebih ditekankan untuk meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut. Dalam kesehatan reproduksi usia lanjut, fokus diberikan kepada pelayanan dalam mengatasi masalah masa menopause/ andropause, antara lain pencegahan osteoporosis dan penyakit degeneratif lainnya.
3. Kegiatan Pendukung Kegiatan pendukung meliputi berbagai kegiatan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
a. Masalah sosial yang berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi adalah Pemberdayaan Perempuan dimana didalamnya tercakup: (1) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (2) Terlaksananya pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh tingkat dan sektor pemerintahan (3) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. (4) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan Untuk mengatasi masalah ini perlu pelaksanaan secara lintas program dan lintas sektor dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai penanggung jawab. b. Advokasi, sosialisasi dan mobilisasi sosial. Kegiatan advokasi, sosialisasi dan mobilisasi sosial diperlukan untuk pemantapan dan perluasan komitmen serta dukungan politis dalam upaya mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas Komisi Kesehatan Reproduksi. Contoh kegiatan advokasi dan mobilisasi social antara lain adalah Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kelangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dan Gerakan Pita Putih. c. Koordinasi lintas sektor. Dalam penanganan masalah kesehatan reproduksi diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Untuk itu digunakan forum Komisi Kesehatan Reproduksi seperti yang diuraikan di atas. d. Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi sesuai dengan peran masingmasing, misalnya pengorganisasian transportasi untuk rujukan ibu hamil/bersalin, arisan peserta KB, tabulin, dsb. e. Logistik.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. f. Peningkatan keterampilan petugas. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi antara lain diperlukan kegiatan untuk meningkatkan keterampilam. Kegiatan ini diupayakan agar terlaksana secara terpadu, efektif dan efisien. g. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan program dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perlu dilakukan agar pelaksanaan program kesehatan reproduksi yang komprehensif dan integratif di berbagai tingkat pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
B. Landasan Hukum dan Peraturan yang mendukung 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Ratifikasi CEDAW) 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah 7.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
8. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 9. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang. 12. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus-Utamaan Gender 13. Kepmenkes Nomor 433/Menkes/SK/V/1998 tentang Pembentukan Komisi Kesehatan Reproduksi 14. Kepmenkes No. 131/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
C. Keterkaitan ICPD dan MDGS Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan, penduduk berkualitas, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berkualitas dan perbaikan sumber daya alam untuk pelestarian hidup. D. PERAN DAN FUNGSI BIDAN Peran Bidan Dalam melaksanakan profesinya bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. a.
Peran Sebagai Pelaksana Sebagai pelaksana, bidan memiliki tiga kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. 1. Tugas mandiri Tugas-tugas mandiri bidan, yaitu: 1) Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, mencakup: a. Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien. b. Menentukan diagnosis. c. Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
d. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. e. Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan. f. Membuat rencana tindak lanjut kegiatan/tindakan. g. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan/tindakan. 2) Memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien, mencakup: a. Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan anak remaja dan wanita dalam masa pranikah. b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan dasar. c. Menyusun rencana tindakan/layanan sebagai prioritas mendasar bersama klien. d. Melaksanakan tindakan/layanan sesuai dengan rencana. e. Mengevaluasi hasil tindakan/layanan yang telah diberikan bersama klien. f. Membuat rencana tindak lanjut tindakan/layanan bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan. 3) Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal, mencakup: a. Mengkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil. b. Menentukan diagnosis kebidanan dan kebutuhan kesehatan klien. c. Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan prioritas masalah. d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun. e. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien. f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan yang telah diberikan bersama klien. g. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien, h. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang telah diberikan.
4) Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinar dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan. b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan dalam masa persalinan. c. Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengar prioritas masalah. d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun. e. Mengevaluasi asuhan yang telah diberikan bersama klien. f. Membuat rencana tindakan pada ibu selama masa persalinan sesuai dengan prioriras. g. Membuat asuhan kebidanan. 5) Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, mencakup: a. Mengkaji status keselhatan bayi baru lahir dengan melibatkan keluarga. b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. c. Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai prioritas. d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. e. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan. f. Membuat rencana tindak lanjut. g. Membuat rencana pencatatan dan pelaporan asuhan yang telah diberikan. 6) Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas. b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada masa nifas. c. Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas masalah. d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
e. Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah diberikan. f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien. 7) Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada pus (pasangan usia subur) b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan. c. Menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah bersama klien. d. Melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. e. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan. f. Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien. g. Membuat pencatatan dan laporan. 8) Memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause, mencakup: a. Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan asuhan klien. b. Menentukan diagnosis, prognosis, prioritas, dan kebutuhan asuhan. c. Menyusun rencana asuhan sesuai prioritas masalah bersama klien. d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana. e. Mengevaluasi bersama klien hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan. f. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan. 9) Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan sesuai dengan tumbuh kembang bayi/balita. b. Menentukan diagnosis dan prioritas masalah.
c. Menyusun rencana asuhan sesuai dengan rencana. d. Melaksanakan asuhan sesuai dengan prioritas masalah. e. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan. f. Membuat rencana tindak lanjut. g. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan. 2. Tugas Kolaborasi Tugas-tugas kolaborasi (kerja sama) bidan, yaitu: 1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. mencakup: a. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. c. Merencanakan tindakan sesuai dengan prioriras kegawatdaruratan dan hasil kolaborasi serta berkerjasama dengan klien. d. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dan dengan melibatkan klien. e. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan. f. Menyusum rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan. 2) Memberi asu6an kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.
b. Menentukam diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan pada kasus risiko tinggi. c. Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongan pertama sesuai dengn prioritas d. Melaksanalkan asuhan kebidanan pada kasus ibu hamil dengan risiko tinggi dan member pertolongan pertama sesuai dengan prioritas. e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama. f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan. 3) Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi serta keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko dan keadaan kegawatdaruratan c. Menyusun rrencana asuhan kebidanan pada i6tl dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas. d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan memberi pertolongan pertama sesuai dengan priositas. e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama pada ibu hamil dengan risiko tinggi. f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan.
4) Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan. c. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertarna sesuai dengan prioritas. d. Melaksanakan asuhan kebidanan dengan risiko tinggi dan memberi pertolongan pertama sesuai dengan rencana. e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama. f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan. 5) Memberi asuhan kebidanan pada bay, baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruraran yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir de ngan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan Faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan. c. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan memerlukan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.
d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas. e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama. f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporan. 6) Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko cinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi betsamut klien dan keluarga, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada balita dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang nemerlukan tindakan kolaborasi. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioricas sesuai dengan faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan. c. Menyvsun rencana asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan memerlukan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas. d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidaman dan pertolongan pertama f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. g. Membuat pencatatan dan pelaporaan. 3. Tugas ketergantungan Tugas-tugas ketergantungan (merujuk) bidan, yaitu: 1) Menerapkan manajamen kebidanan ,pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, mencakup:
a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebndanan yang memerlukan tindakan di luar lingkup kewenangan bidan dan memerlukan rujukan. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas serta sumbersumber dan fasilitas untuk kebmuuhan intervensi lebih lanjut bersama klien/keluarga. c. Merujuk klien uncuk keperluan iintervensi lebih lanjuc kepada petugas/inscitusi pelayanan kesehaatan yang berwenang dengan dokumentasi yang lengkap. d. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan incervensi. 2) Membeci asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawatdaruratan, mencakup: a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas. c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan. d. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan. e. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang. f. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. 3) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup: a. Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada ibu dalam persalinan yang memerlukan konsultasi dan rujukan. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas. c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
d. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang. e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikae seluruh kejadian dan intervensi. 4) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup: a. Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada ibu dalam masa nifas yang memerlukan konsultasi serta rujukan. b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas. c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan. d. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. 5) Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga, mencakup: a. Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada bayi baru lahir yang memerlukan konsulrasi serta rujukan. b. Menentatkan diagnosis, prognosis, dan prioritas. c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan d. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang. e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.
6) Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup: a. Mengkaji adanya penyulit dan kegawatdaruratan pada balita yang memerlukan konsultasi serta rujukan. b. Menenrukan diagnosis, prognosis, dan prioritas. c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan d. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang. e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.
b.
Peran Sebagai Pengelola Sebagai pengelola bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. 1. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan Bidan bertugas; mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebnjanan untuk individu, keluarga kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatl;can masyarakat/klien, mencakup: 1) Mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat. 2) Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian bersama masyarakat. 3) Mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana (KB) sesuai dengan rencana.
4) Mengoordinir, mengawasi, dan membimbing kader, dukun, atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program/kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak-serta KB. 5) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan keseharan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB, termasuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada pada program dan sektor terkait. 6) Menggerakkan dan mengembanglran kemampuan masyarakat serta memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. 7) Mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktik profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang sena kegiatankegiatan dalam kelompok profesi. 8) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Berpartisipasi dalam tim Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya, mencakup: 1) Bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberi asuhan kepada klien dalam bentuk konsultasi rujukan dan tindak lanjut. 2) Membina hubungan baik dengan dukun bayi dan kader kesehatan atau petugas lapangan keluarga berencaca (PLKB) dan masyarakat. 3) Melaksanakan pelatihan serta membimbing dukun bayi, kader dan petugas kesehatan lain. 4) Memberi asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi. 5) Membina kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yang berkaitan dengan kesehatan. c.
Peran Sebagai Pendidik
Sebagai pendidik bidan memiliki 2 tugas yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. 1. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien (individu, keluarga, kelompok, serta maryarakat) tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungarn dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, mencakup: 1) Mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana bersama klien. 2) Menyusun rencana penyuluhan kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang bersama klien. 3) Menyiapkan alat serta materi pendidikan dan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 4) Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan rencana jangka pendek serta jangka panjang dengan melibatkan unsur-unsur terkait, termasuk klien. 5) Mengevaluasi hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan bersama klien dan menggunakannya untuk memperbaiki serta meninglcatkan program dl masa yang akan datang. 6) Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil pendidikan/ penyuluhan kesehatan secara lengkap serta sistematis 2. Melatih dan membimbing kader Bidan melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan dan keperawatan, serta membina dukun dl wilayah atau tempat kerjanya, mencakup: 1) Mengkaji kebutuhan pelatihan dan bimbingan bagi kader, dukun bayi, serta peserta didik 2) Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan sesuai dengan hasil pengkajian.
3) Menyiapkan alat bantu mengajar (audio visual aids, AVA) dan bahan untuk keperluan pelatihan dan bimbingan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 4) Melaksanakan pelatihan untuk dukun bayi dan kader sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan melibatkan unsur-unsur terkait. 5) Membimbing peserta didik kebidanan dan keperawatan dalam lingkup kerjanya. 6) Menilai hasil pelatihan dan bimbingan yang telah diberikan. 7) Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan .8) Mendokumentasikan semua kegiatan termasuk hasil evaluasi pelatihan serta bimbingan secara sistematis dan lengkap.
d.
Peran Sebagai Peneliti/Investigator Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok, mencakup: 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 2. Menyusun rencana kerja pelatihan. 3. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. 4. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan.
FUNGSI BIDAN Berdasarkan peran bidan seperti yang dikemukakan di atas, maka fungsi bidan adalah sebagai berikut.
a. Fungsi Pelaksana Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup: 1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat (khususnya kaum remaja) pada masa praperkawinan. 2. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. 3. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. 4. Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi. 5. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. 6. Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui. 7. Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan pcasekolah 8. Memberi pelayanan keluarga berencanasesuai dengan wewenangnya. 9. Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangnya. b. Fungsi Pengelola Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup: 1. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. 2. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. 3. Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan.
4. Melakukan kerja sama serta komunikasi inter dan antarsektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan 5. Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. c. Fungsi Pendidik Fungsi bidan sebagai pendidik mencakup: 1. Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana. 2. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesetan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan. 3. Memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat. 4. Mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. d. Fungsi Peneliti Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup: 1. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. 2. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Diposkan 9th February 2012 oleh Bidan Pendidik D4 Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta 0 Add a comment
