Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi Hukum Administrasi

I.

Pengertian

Sanksi Hukum Administrasi, Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, sanksi merupakan merupakan inti dari penegakan penegakan hukum administrasi. administrasi. Sanksi diperlukan diperlukan untuk menjamin penegakan hukum hukum administ administras rasi. i. Menurut Menurut P de Haan Haan dkk, dalam Hukum Hukum Adminis Administras trasii Negara Negara,, penggunaan penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oostern Oosternbrin brink k berpen berpendapa dapatt sanksi sanksi adminis administras trasii adalah adalah sanksi sanksi ang ang mun!ul mun!ul dari hubungan antara pemerintah, warga negara dan ang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga "kekuasaan peradilan#, tetapi dapat se!ara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

II.

Macan-macam sanksi hukum administrasi Negara

1. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)

Paksaan Paksaan pemerin pemerintaha tahan n merupaka merupakan n tindakan tindakan nata nata ang ang dilakuka dilakukan n organ organ peme pemeri rint ntah ah atau atau atas atas nama nama peme pemeri rint ntah ah untu untuk k memi memind ndah ahka kan, n, meng mengos oson ongk gkan an,, menghala menghalang$h ng$halan alangi, gi, memperb memperbaiki aiki pada pada keadaan keadaan semula semula apa ang ang telah telah dilakuk dilakukan an atau atau seda sedang ng dila dilaku kuka kan n

ang ang

bert berten enta tang ngan an deng dengan an kewa kewaji jiba ban$ n$ke kew wajib ajiban an ang ang

ditentukan dalam peraturan perundang$undangan. %ontoh &ndang$&ndang Nomor '( Prp )ahun (*+( (*+( tentang tentang aranga arangan n Pemakaia Pemakaian n )anah )anpa i-in ang ang Berhak Berhak atau atau uasana. Bestuursdwang merupakan ewenangan Bebas, artina pemerintah diberi kebe kebeba basa san n

untu untuk k

memp memper erti timb mban angk gkan an

menu menuru rutt

inis inisia iati ti/n /n a

sen sendiri diri

apak apakah ah

menggunakan bestuursdwang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi ang lainna.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan.

Pena Penarik rikan an kemba kembalili etet etetap apan an )ata &sah &saha a Nega Negara ra ang ang mengu menguntu ntungk ngkan an dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru ang isina menarik kembali dan atau menatakan tidak berlaku lagi ketetapan ang terdahulu. 0ni diterapkan dalam hal

 jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau sarat$sarat ang dilekatkan pada penetapan tertulis ang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang$undang ang berkaitan dengan i-in ang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan uridis, karena di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat asas het 1ermoeden 1an re!htmatigheid atau presumtio justea !ausa, aitu bahwa pada asasna setiap ketetapan ang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat )ata &saha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, etetapan )ata &saha Negara ang sudah dikeluarkan itu pada dasarna tidak untuk di!abut kembali, sampai dibuktikan sebalikna oleh hakim di pengadilan.

. Pengenaan !ang Paksa ("wangs#m)

N.2. Algra, mempunai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutna, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahna berdasarkan sarat dalam perjanjian, ang harus dibaar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu ang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaa ganti kerugian, kerusakan, dan pembaaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara ang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan ang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternati/ dari tindakan paksaan pemerintahan.

$. Pengenaan "enda %dministrati&.

Pendapat P de Haan 3 menatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administrati/ ini, aitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa ang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret ang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, ang ditujukan untuk menambah hukuman ang pasti. 3alam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas$asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

III. •

"asar hukum !ndang-undang

Sanksi$sanksi

administrasi

dalam

Hukum

Administrasi

Negara

sesungguhna telah diundangkan atau diatur dalam &ndang$&ndang. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perundang$undangan 4ingkungan Hidup5 pasal 6' poin "(, 6, 7, 8, dan '# aitu pada bagian etiga "Sanksi Administrasi#. %ontoh perundang$ undangan ang memuat ketentuan penting ang melarang para warga bertindak tanpa i-in, sebagaimana termaktub dalam Pasal 89 aat ( woningwet negeri belanda: 43ilarang mendirikan bangunan tanpa atau menimpang dari i-in tertulis walikota dan para anggota dewan perwakilan rakat kotapraja berkenaan dengan i-in mendirikan bangunan5. Adapun peraturan perundang$undangan ang berkaitan dengan suatu i-in, termasuk sanksi$sanksi administrasi ang khas, antara lain adalah : (# Bestuurdwang "berbentuk paksaan pemerintahan#; 6# Penarikan kembali keputusan "ketetapan# ang menguntungkan. 7# Pengenaan denda administrati/. 8# Pengenaan uang paksa oleh pemerintah "dwangsom# •

'andasan &il#s#&is

andasan /iloso/is pembentuksn ombudsman di Negara 0ndonesia, atiu untuk meningkatkan pengawasan terhadap penelenggaraan Negara dan untuk menjamin perlindungan terhadap hak$hak pada masarakat. omisi Ombudsman Nasional lebih banak berhubungan dengan aparatur penelenggara Negara, terutama pemarintahan dan peradilan, untuk mendorong penelenggaraan pemerintahan se!ara bersih dan memper!epat proses penegakan pemberantasan korupsi sebagaimana termaktub dalam eppres No 88 tahun 6<<<, sebagai berikut : (. Melakukan pengawasan untuk menjamin penelenggaraan Negara ang jujur, bersih, transparan, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme. 6. Bahwa pemberdaaan pengawasan oleh masarakat terhadap penelenggaraan Negara.

7. Memberikan pelaanan dan perlindungan terhadap hak$hak anggota masarakat oleh aparatur pemerintah termasuk peradilan ang merupan bagian tak terpisahkan dari pupaa untuk men!iptakan keadilan dan kesejahteraan. 8. Memperhatikan atas aspirasi ang berkembang dalam masarakat, maka dipandang sangat perlu dibentuk komisi pengawasan oleh masarakat ang bersi/at mandiri Maka dapat disimpulkan bahwa miun!ulna lembaga Ombudsman ini adalah untuk memperjuangkan hak$hak masarakat 0ndonesia pada umumna. •

#nsep Beschikking dan eputusan ata !saha Negara menurut !ndang-

undang N#.* tahun 1+,

embabaga ombudsman 3i bentuk dengan keppres dan bertugas : o

menampung aspirasi masarakat.

o

mengin/ormasikan hak$hak kewenangan masarakat.

o

)idak terbatas dari segi hukum saja tetapi aspek$aspek lainna ang bersangkutan dengan tindakan pemerintahan.

Peradilan tata usaha Negara 3ibentuk dengan undang$undang dan bertugas : o

Mengembangkan dan memelihara administrasi Negara menurut hokum "re!tig#

o

Memelihara Administrasi Negara tetap menurut && "wetmaning#.

o

Memelihara Administrasi Negara se!ara /ungsional "e/ekti/# dan atau ber/ungsi e/isien.