Rahasia Bank Dan Sanksi Administratif

Rahasia Bank dan Sanksi Administratif  Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya terjamin pihak perbankan dilarang untk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggarkerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. amun, dalam kasus tertentu kerahasiaan bank tida berlaku untuk nasabah. !isalnya" #. $ntuk kepentingan kepentingan perpajakan pimpinan Bank %ndonesia %ndonesia atas atas permintaan permintaan !enteri &euangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabahnya penyimpanan tertetntu kepada pejabat pajak' (. $ntuk penyelesaian penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan diserahkan kepada kepada Badan Badan $rusan )iutang egara*)anitia $rusan )iutang egara. )impinan Bank %ndonesia memberikan i+in kepada pejabat Badan $rusan )iutang egara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur' . $ntuk kepentingan kepentingan peradilan dalam perkara perkara pidana, pimpinan pimpinan Bank %ndonesia %ndonesia dapat memberikan i+inkepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keteragan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank' . Dalam rangka rangka tukar tukar-menukar -menukar informasi informasi antarbank, antarbank, direksi direksi bank bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Bagi pihak yang merasa dirugikan dirugikan oleh keterangan keterangan yang diberikan oleh bank, bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan  jika terdapat terdapat kesalahan kesalahan dalam dalam keterangan keterangan yang diberikan. diberikan. )elanggaran )elanggaran terhadap terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam $ndang-$ndang omor #  /ahun  /ahun #001. Sanksi juga diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa i+in usaha dari pimpinan Bank %ndonesia. )elanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama #2 tahun serta denda sekurang kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah. &emudian sanksi juga diberikan kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank atau pihak tera3liasi lainnya yang dengan sengaja memberikan

keterangan yang wajib dirahasiakan seperti memberi keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya ( tahun dan paling lama  tahun serta denda sekurang kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. )erbankan juga harus menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta penjelasannya secara berkala dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan dan telah pula diaudit oleh akuntan public. Selanjutnya apabila dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja" #. !embuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank' (. !enghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank' . !engubah, mengaburkan atau menyembunyikan, menghapuskan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening atau dengan sengaja bank mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan diancam dengan pidana sekurang kurangnya 2 tahun dan paling lama #2 tahun serta denda sekurang kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.