Bahan Ajar Perencanaan Tapak 1, terdiri dari 5 bab, hanya untuk pemakaian di lingkungan khusus, tidak untuk diperjual belikan. We do upload this material so that student could print it by…Full description
Deskripsi lengkap
Descrição completa
konveksi
SOP PENILAIAN KINERJA OLEH PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB
KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI PEMASYARAKATAN Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar LPKA No.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Surat Edaran DIRJENPAS Kemenkumham No. PAS301.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana bagi Narapidana/Tahanan - Keputusan DIRJENPAS Kemenkumham Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga, Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Sarana dan Prasarana
- Ambulance - APD (masker dan sarung tangan) - Sarana Kegawat daruratan (infus, neckcollar, Oropharingeal Airway (OPA), Tabung oksigen dan masker oksigen) - Sarana transportasi pasien (brankar, kursi roda) - Alat monitoring TTV - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer - Buku Register G - Buku laporan P2U
Kompetensi Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana
Kepala subseksi Pengawasan Minimal 10 (sepuluh) Perawatan memiliki dilakukan secara orang terdiri dari : kualifikasi sebagai berjenjang dari staf 1. Kepala LPKA berikut : hingga ke Kepala 2. Dokter/perawat Memahami LPKA 3. Kasubsi Perawatan ketentuan 4. Kasi Pembinaan mengenai 5. Kasi Registrasi layanan rujukan Sarana pengawasan 6. JFU Subseksi perawatan yang dipergunakan Registrasi diluar LPKA adalah laporan yang 7. JFU Seksi Wasdakin dibuat dari setiap 8. Dua orang regu Dokter/Tenaga kegiatan. pengaman Kesehatan memiliki 9. P2U kualifikasi sebagai berikut : Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar LPKA Menguasai pengetahuan dan tindakan dasar gawat darurat
Jaminan Pelayanan
Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan dan pembimbingan terhadap Andikpas seperti yang tercakup pada Permenkumham RI No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011, Pasal 7 a. Menghormati harkat dan martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggan dalam berkepribadian d. Bijaksana dalam bersikap
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika profesi - Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di LPKA.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Dirjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVI CE DELIVE RY) PEMASYARAKATAN Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar LPKA No.
Persyaratan
-
-
-
Rekomendasi Medis dari tim dokter LPKA dan rekomendasi dari hasil TPP (jika terencana) Surat pernyataan pembiayaan bermaterai jika tidak dib iayai JKN Surat jaminan tidak melarikan diri bermaterai Rekam medis yang bersangkutan dari LPKA Surat pengantar dari Kepala LPKA Buku kontrol (jika rawat inap)
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan
1. 2. 3.
4.
5.
Menerima surat rujukan yang telah didisposisi oleh Ka LPKA Membuat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan rujukan Mempersiapkan pengawalan (perawat, polisi, petugas pengawasan) sesuai Prosedur dan mempersiapkan Ambulan/Kendaraan Milik UPT dan kelengkapan lainnya Membawa pasien ke Rumah Sakit dengan penanganan gawat darurat disertai surat rujukan Menyerahkan kepada pihak rumah sakit dan menunggu selama penanganan di unit gawat darur at.
Jangka Waktu Pelayanan
Pada saat kejadian
Biaya/Tarif Pelayanan
Produk Layanan
Pembiayaan berdasarkan Andikpas DIPA LPKA jika anak mendapat tidak memiliki kepesertaan pelayanan aktif JKN kesehatan dari faskes luar sesuai indikasi
Peananggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawat Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut : (1) Publik menyampaikan pengaduan (2) Direktur Perawat Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan agar membuat telaahan terkait materi pengaduan (3) Kasubsi Perawatan membuat telaahan terkait materi pengaduan; (4) Direktur Perawat Kesehatan dan Rehabilitasi akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
