PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal;
b.
bahwa salah satu upaya puskesmas yang dilakukan dilakukan adalah pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
2.
3. 4.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
5. 6. 7.
8.
9.
10.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 91 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 836 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Manajemen Kinerja Bagi Perawat Dan Bidan di Puskesmas Dan Rumah Sakit; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 908 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Keperawatan Keluarga. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS). Pasal 1
Pengaturan Standar Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Pasal 2 Standar Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
1
Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPBULIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
2
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR TENTANG STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara berkembang dekade saat ini dan ke depan diperkirakan akan berada pada fase tiga beban ganda kesehatan (The age of triple health burden ). Beban pertama yang dihadapi Indonesia adalah masih tingginya angka kesakitan penyakit menular “klasik”, contohnya seperti Tuberkulosis (Tb), Kusta, Diare, Malaria. Beban kedua adalah tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular (non-communicable disease ). Contohnya seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker. Beban ketiga adalah munculnya penyakit baru (new emerging infectious disease ). Contohnya seperti HIV (1983), SARS (2003), Avian Influenza (2004), H1N1 (2009). Kondisi kesehatan yang memprihatinkan ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia dalam rangka mendukung percepatan Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, Kementerian Kesehatan memiliki visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dimana tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki peranan penting untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat lewat berbagai upaya puskesmas yang dilakukan, salah satunya adalah keperawatan kesehatan masyarakat (perkesmas).
3
B. Pengertian 1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psikososio-spiritual yang komprehensif yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 3. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu 4. Wilayah Kerja Puskesmas adalah area atau lokasi kerja bagi tenaga kesehatan di puskesmas untuk melakukan upaya kesehatan di dalam gedung dan luar gedung puskesmas. 5. Daerah Binaan ( darbin) adalah merupakan daerah (kelurahan atau desa) yang menjadi binaan perkesmas di puskesmas. 6. Keperawatan Kesehatan Masyarakat (perkesmas) adalah pelayanan keperawatan profesional yang diberikan oleh tenaga perawat di puskesmas yang ditujukan kepada klien dengan prioritas masalah rawan kesehatan dan/atau risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif serta menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan melalui pemberdayaan klien. 7. Klien dalam perkesmas adalah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 8. Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) adalah suatu upaya peningkatan manajerial dan kinerja dalam memberikan pelayanan keperawatan di sarana institusi pelayanan kesehatan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu.
C. Tujuan Meningkatkan mutu dan keterjangkauan perkesmas.
4
D. Sasaran 1. Kementerian dan Lembaga terkait 2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan perkesmas 4. Institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kesehatan 5. Tenaga keperawatan yang menjalankan upaya perkesmas 6. Organisasi profesi keperawatan dan organisasi profesi kesehatan
5
II. STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) A. Standar I: Asuhan Keperawatan Asuhan Keperawatan merupakan rangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada klien yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi dan dokumentasi keperawatan. Rincian Standar I sebagai berikut: 1. Pengkajian Keperawatan Pernyataan Standar: Pengkajian merupakan langkah awal asuhan keperawatan dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan diagnosa keperawatan. Pengkajian dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematis dan berkesinambungan. Indikator: a. Adanya formulir pengkajian keperawatan individu b. Adanya formulir pengkajian keperawatan keluarga c. Adanya formulir pengkajian keperawatan kelompok dan masyarakat d. Adanya proses pengumpulan data (antara lain: wawancara, pemeriksaan fisik) e. Adanya data hasil pengkajian yang melibatkan klien 2. Diagnosa Keperawatan Pernyataan Standar: Diagnosa keperawatan merupakan pengambilan keputusan berdasarkan data hasil pengkajian sebagai acuan untuk menyusun perencanaan keperawatan. Ruang lingkup diagnosa keperawatan meliputi:
Pemenuhan kebutuhan dasar individu Peningkatan kemampuan keluarga kesehatannya
mengatasi
masalah
Kemandirian kelompok swabantu (self help group ) Kemandirian masyarakat
Indikator:
6
a. Adanya masalah keperawatan sesuai hasil analisa data b. Adanya diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritas masalah keperawatan c. Adanya pemahaman klien tentang diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan 3. Perencanaan Keperawatan Pernyataan Standar: Perencanaan keperawatan disusun berdasarkan diagnosa keperawatan. Bentuk perencanaan keperawatan dalam perkesmas berisi kumpulan intervensi keperawatan disertai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dalam rangka promosi kesehatan, pencegahan penyakit, mengurangi kesakitan serta pemulihan kesehatan. Indikator: a. Adanya formulir perencanaan keperawatan. b. Adanya mekanisme untuk melibatkan klien dalam menyusun perencanaan keperawatan c. Adanya hasil perencanaan keperawatan yang disesuaikan dengan kondisi klien 4. Implementasi Keperawatan Pernyataan Standar: Perawat melaksanakan intervensi mengacu pada perencanaan keperawatan dan dapat dimungkinkan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Indikator: a. Adanya pelaksanaan intervensi keperawatan sesuai perencanaan antara lain pendidikan kesehatan, konseling keperawatan, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, observasi status kesehatan, pelayanan keperawatan komplementer, pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan intervensi kolaboratif. b. Adanya kemitraan lintas program dan lintas sektor c. Adanya kesinambungan pelayanan perkesmas d. Adanya sistem rujukan keperawatan. e. Adanya pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat dalam melaksanakan perkesmas 5. Evaluasi Keperawatan Pernyataan Standar: Evaluasi merupakan tahap akhir dalam memberikan asuhan keperawatan untuk mengetahui hasil yang dicapai saat melakukan implementasi keperawatan. 7
Indikator: a. Adanya respon klien terhadap asuhan keperawatan berupa data subjektif dan objektif b. Adanya analisa keperawatan berdasarkan repon klien c. Adanya rencana tindak lanjut asuhan keperawatan 6. Dokumentasi keperawatan Pernyataan Standar: Dokumentasi keperawatan merupakan catatan lengkap dari keseluruhan proses asuhan keperawatan. (Formulir pengkajian sampai dengan evaluasi.) Indikator: a. Ada sarana dan prasarana untuk penyimpanan dokumentasi asuhan keperawatan b. Ada teknik penyimpanan dokumentasi asuhan keperawatan c. Adanya dokumentasi hasil pengkajian keperawatan d. Adanya dokumentasi diagnosa keperawatan e. Adanya dokumentasi perencanaan keperawatan f. Adanya dokumentasi implementasi keperawatan g. Adanya dokumentasi evaluasi keperawatan
B. Standar II: Manajemen 1. Perencanaan Pernyataan Standar: Perencanaan perkesmas dilaksanakan terintegrasi dengan perencanaan puskesmas. Indikator: a. Adanya SOP perkesmas b. Adanya penetapan target sasaran perkesmas c. Adanya rencana usulan kegiatan perkesmas berdasarkan sasaran d. Adanya rencana pelaksanaan kegiatan (POA) perkesmas e. Adanya jadual kegiatan perkesmas 2. Ketenagaan Pernyataan Standar: Ketenagaan sangat perkesmas.
diperlukan
untuk
mendukung
target
terlaksananya
8
Indikator : a. Adanya tenaga perawat di puskesmas dengan kualifikasi: 1) Ners (Sarjana Keperawatan) atau D3 Keperawatan + Sertifikasi Pelatihan Perkesmas sebagai koordinator perkesmas 2) Minimal D-III Keperawatan + Sertifikasi Pelatihan Perkesmas sebagai penanggung jawab (PJ) daerah binaan (Darbin) atau pelaksana perkesmas 3) Perawat SPK yang bersertifikat pelatihan perkesmas dan telah berpengalaman, berperan sebagai anggota tim pelaksana perkesmas dengan bimbingan perawat PJ Darbin atau koordinator perkesmas b. Ada SK tim perkesmas di puskesmas yang terdiri dari perawat koordinator, penanggung jawab wilayah kerja puskesmas/ daerah binaan (darbin) dan perawat pelaksana perkesmas. c. Adanya uraian tugas tim perkesmas di puskesmas d. Adanya program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan bagi tim perkesmas. 3. Pelaksanaan Kegiatan Pernyataan Standar: Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan jadual yang telah disusun dengan berbagai kegiatan meliputi asuhan keperawatan, lokakarya mini (lokmin), diskusi refleksi kasus (DRK), dan bimbingan teknis. Indikator: a. % individu datang ke puskesmas dan mendapatkan keperawatan b. % keluarga rawan kesehatan dibina c. % peningkatan kemandirian keluarga selesai dibina d. % kelompok khusus dibina e. % daerah binaan perkesmas di suatu wilayah f. Adanya Lokmin. g. Adanya DRK h. Adanya bimbingan teknis
asuhan
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pernyataan Standar: Monev merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian perkesmas dengan cara mengumpulkan dan menganalisa informasi, membandingkan perencanaan dengan pelaksanaan, serta menyusun pelaporan perkesmas. Indikator: a. Adanya register kohort b. Adanya rekap pembinaan
9
c. d. e. f.
Adanya Adanya Adanya Adanya
laporan bulanan laporan teknis kegiatan perkesmas hasil monev rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan perkesmas.
5. Sarana dan Prasarana Pernyataan Standar: Ketersediaaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya perkesmas di Puskesmas. Sarana yang dimaksud adalah ruangan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk perkesmas. Prasarana yang dimaksud adalah PHN kit (Public Health Nursing ), Alat Tulis Kantor (ATK), formulir, alat transportasi, alat komunikasi, alat bantu dan media pembelajaran yang dibutuhkan untuk perkesmas. PHN kit ialah alat kesehatan yang digunakan dalam perkesmas (terlampir). Indikator: a. Adanya b. Adanya c. Adanya d. Adanya e. Adanya
PHN kit formulir terkait asuhan keperawatan formulir terkait pelaporan perkesmas instrumen terkait bimbingan teknis dan monev tempat penyimpanan dokumen perkesmas
C. Standar III : Mutu Pernyataan Standar: Mutu adalah peningkatan kualitas perkesmas yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, pencapaian, efektivitas, dan kepuasan terhadap pelayanan perkesmas. Indikator : a. Pelayanan perkesmas tersedia di masyarakat b. Pelayanan perkesmas dapat dijangkau oleh masyarakat c. Pelayanan perkesmas dapat diterima oleh masyarakat d. Pelayanan perkesmas sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat e. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkesmas
10
III.
PENUTUP Standar perkesmas disusun sebagai acuan bagi perawat puskesmas dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai perawat kesehatan masyarakat (perkesmas). Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar sekaligus indikator keberhasilan pelayanan yang telah dilaksanakan. Perkesmas merupakan pelayanan yang dilakukan perawat sesuai dengan profesinya, sehingga diharapkan perawat puskesmas melaksanakan tugas- tugas keperawatan yang memang jelas merupakan tanggung jawabnya di puskesmas. Disamping itu diharapkan komitmen dari berbagai pihak, serta dukungan berupa kebijakan, kecukupan sumberdaya dalam upaya peningkatan kinerja perawat puskesmas dalam melaksanakan perkesmas.
11
Lampiran
INDIKATOR KINERJA YANG DIMONITORING STANDAR A. Managemen
B. Pelaksanaan
INDIKATOR KINERJA Input : 1. % daerah binaan puskesmas 2. % keluarga rawan yang dibina puskemas 3. % Laporan yang masuk desa binaan 4. % laporan tepat waktu Output : 1. Adanya daerah binaan yang dibina perkesmas 2. Adanya keluarga rawan yang dibina perkesmas 3. Adanya kasus (P2M dan PTM) yang dilakukan perkesmas 4. Adanya tindakan keperawatan (langsung maupun tidak langsung) yang dilakukan baik untuk individu, keluarga, kelompok, masyarakat 5. Adanya Rujukan /konsultasi keperawatan yang dilakukan baik untuk individu, keluarga, kelompok, masyarakat 6. Adanya konseling keperawatan yang dilakukan baik untuk individu, keluarga, kelompok, masyarakat 7. Adanya program penyuluhan kesehatan yang dibuat baik untuk individu, keluarga, kelompok, masyarakat
TARGET
CAKUPAN ADANYA %
100% 100% 100% 100%
100% 100%
80%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
8. Adanya kegiatan tugas limpah yang dilaksanakan baik untuk individu, keluarga, kelompok, masyarakat 9. Adanya kegiatan penanggulangan kasus gawat darurat /wabah/bencana, dll 10. Adanya evaluasi keperawatan yang dilakukan baik untuk individu, keluarga, kelompok, masyarakat 11. Pembinaan kelompok : % Lapas % Panti asuhan % dll dilakukan pembinaan perkesmas %Kelompok lansia 12. Pembinaan masyarakat: Adanya kelompok masyarakat yang dibina oleh perkesmas Adanya kelompok masyarakat yang dibina oleh masyarakat
100%
1. Adanya kasus yang dilakukan asuhan keperawatan individu pada penyakit menular (TB Paru, Malaria, HIV/ AIDS, kusta, filariasis) dan PTM (hipertensi dan DM) 2. Adanya kasus yang dillakukan tindakan keperawatan 3. Adanya kasus gerontik yang dilakukan tindakan keperawatan
100%
80%
C. Pelayanan
D. Peningkatan kualitas pelayanan perkesmas (mutu)
Output : 1. Adanya perawat penyelia tingkat propinsi yang telah dilatih perkesmas
100%
100%
13
2. Adanya perawat penyelia tingkat Kab/Kota yang telah dilatih perkesmas 3. Adanya perawat koordinator tingkat Puskesmas yang telah dilatih perkesmas
100%
100%
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
NAFSIAH MBOI
14
