Nama Nama : En Endr draw awat atii NIM
: 0902025086
Kelas : IIP P-B MK
: Per Peren enca cana naan an Pemb Pemban angu guna nan n Dae Daera rah h
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan isi dari visi, misi,dan program Kepala Darah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Nasional,, memuat memuat arah kebijakan keuangan keuangan Daerah, Daerah, strategi strategi pembangun pembangunan an Daerah, Daerah, kebijakan kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang yang bers bersif ifat at endi endika kati tiff (UU (UU 25/2 25/200 004 4 Pasa Pasall 5 ayat ayat (2)) (2)).Da .Dala lam m upay upayaa agar agar RJPM RJPM Daer Daerah ah dapat dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder ) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapanpenyusunan RPJM Daerah sebagai berikut:
Pertama : Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah, kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan
gambaran awal dari jabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih ini sangat diperlukan untuk Memberikan penilaian
atas kejelasan arah, fokus, kandungan, perspektif dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih. Kejelasan atas hal-hal tersebut diatas akan sangat menentukan kualitas proses pemikiran pemikiran strategis strategis dan dan substansi substansi dokumen dokumen RPJMD. RPJMD.
Kedua : Penyiapan Penyiapan rancangan rancangan Rencana Rencana Strategis Strategis Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancanga (rancangan n
Renstra Renstra SKPD), SKPD), yang dilakukan dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusuna Penyusunan n rancangan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk merumuskan visi,misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, a gar selaras dengan p rogram prioritas Kepala Daerah terpilih. Memberikan penilaian dan evaluasi sejauh mana kelengkapan informasi tent tentan ang g prof profil il daer daerah ah,, keje kejela lasan san rumu rumusa san n isu isu stra strate tegi giss daer daerah ah dan dan kese kesesu suai aian anny nyaa dan dan konsistensinnya dengan program pembangunan yang dirumuskan. RPJMD menampilkan situasi dan kondisi serta pencapaian pencapaian daerah dalam berbagai berbagai fungsi pemerintahan, pemerintahan, urusan wajib wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang meliputi: (1).Pelayanan umum, (2). Ketertiban, ketentraman dan keamanan,
(3) Ekonomi, (4) Lingkungan hidup dan penataan ruang daerah, (5) Perumahan dan fasilitas umum, (6) Kesehatan, (7) Pendidikan, (8). Pariwisata dan budaya, (9) Perlindungan sosial dan kependudukan. Penilaian kelengkapan dan keterpaduan rencana program mencakup aspek-aspek Profil Daerah, Isu dan Permasalahan Strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Strategi, Arah, dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Perumusan Program Pembangunan Daerah, Kontribusi Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional, Kejelasan Arahan bagi Penyusunan Renstra SKPD
Ketiga : Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan
rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah serta Penilaian pengembangan keuangan daerah mencakup aspek - aspek informasi keadaan keuangan daerah, kejelasan rumusan isu strategis keuangan daerah, rumusan tujuan, strategis, dan arah dan kebijakan keuangan daerah.
Keempat : Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbaga imasukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah. Poin ini memberikan penilaian dan evaluasi sejauh mana RPJMD mengatasi isu kelembagaan, personalia dan peraturan dan telah mengantisipasi implikasi program RPJMD pada perlunya pengaturan kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah (tidak tercakup secara eksplisit dalam SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tahun 2005). Penilaian tentang pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah mencakup aspek-aspek rumusan isu strategis pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah, dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah.
Kelima : Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih. Keberhasilan implementasi RPJMD sangat ditentukan oleh komitmen semua stakeholder untuk mendukungnya. Untuk menciptakan ‘sense of ownership’ RPJMD, proses penyusunan RPJMD perlu melibatkan
masyarakat dan DPRD dalam keseluruhan tahapan penting perencanaan dan pengambilan keputusan rencana. Bagian E ini menilai dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dan DPRD dalam proses penyusunan rencana.
Keenam : Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJM Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentangRPJM Daerah. Setelah menilai kelengkapan substansi dokumen RPJMD, maka Bagian ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan secara menyeluruh tentang kualitas proses pemikiran strategis dan terutama konsistensi (benang merah) dan keterpaduan antara elemen-elemen strategis rencana.
RPJM merupakan dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, karena itu proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Atas dasar pertimbangan itu, maka RPJM semula merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Indikatif Program pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkembang menjadi muatan matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi. Maksud penyusunan RPJMD adalah menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang. Karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan berbagai koridor peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan
pembangunan. Dalam menyusun rancangan RPJM Daerah tersebut, Kepala
Bappeda menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Selanjutnya rancangan RPJM Daerah dijadikan bahan bagi Kepala Bappeda untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah. Hasil dari Musrenbang tersebut, akan dijadikan dasar bagi Kepala Bappeda untuk menyusun rancangan akhir RPJM, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
