Artikel Pendidikan Kewarganegaraan
Nama/NIM
: Biben Nurbani Hasan/ 091511038
Mata Kuliah
: PKN(Pendidikan Kewarganegaraan)
Jurusan/ Jurusan/ Kelas : Jurusan Teknik Komputer Komputer dan Informatika Informatika / 2 B
POLBAN
Artikel yang didapat :
Hukum Bagi Teroris dan Hukum bagi Koruptor 28 September 2010 pada 3:29 am
Isu teroris kembali menghangat akhir-akhir ini. Pemicunya tak lain kasus penyerangan sekelompok bersenjata terhadap Mapolsek. Dugaan sementara, penyerang ini adalah bagian dari kelompok teroris yang melakukan aksi balas dendam karena tertangkapnya teman mereka oleh Densus 88. Teroris telah menjadi sebuah keyword yang mampu meningkatkan trafik melebihi teknik manapun. Frase teroris jauh melampaui korupsi maupun koruptor. Padahal efeknya sama dahsyatnya, menimbulkan korban yang banyak dan tak berdosa. Tapi kenapa hanya para teroris itu yang mendapat porsi lebih? Kepolisian dibawah kepemimpinan Jenderal Bambang Hendarso Danuri sangat tahu persis seluk beluk teroris. Saking hebatnya, setiap kasus teroris tak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap siapa dalang serta kroninya. Database semua kelompok maupun individu tercatat rapi, pada saat muncul sebuah kasus, tinggal buka arsip jadi deh pelaku serta motifnya. Asas praduga tak bersalah tidak layak bagi para teroris berbeda jika pelakunya adalah koruptor kelas kakap. Berbagai macam dalih maupun alibi dimana pada akhirnya berbuah keringanan hukuman. Sekali lagi, nasib para “teroris” memang lagi apes. Tak ada namanya hak asasi apalagi ruang pembelaan yang berimbang. Palu sudah diketuk, keputusan harus diterima walaupun pahit.
Pengembangan dari artikel diatas :
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Tapi kenapa di Negara Indonesia tercinta ini hal tersebut tidak berlaku contohnya seperti kasus dibawah ini.
Saat ini isu teroris mencuat kembali. Pemicunya tak lain kasus penyerangan baik itu penyerangan kemapolsek atau peledakan gedung-gedung tertentu yang sangat meresahkan. Para dalang teroris yang menjadi otak dari semua kejadian-kejadian terror ini satu persatu dapat ditangkap. Dan para teroris ini di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, malangnya mereka tidak mendapatkan hak praduga tak bersalah, mereka harus menerima keputusan yang telah diberikan kepada mereka, jangankan teroris bahkan pencuri sandalpun mempunyai nasib yang sama. Mereka tidak bisa mengelak dari hukum yang telah di putuskan. Kasus itu jauh berbeda dengan yang terjadi pada para koruptor, mereka bisa berdalih dan mengungkapkan alibi yang kemudian bisa memperingan hukuman mereka, ya mungkin itu sesuai dengan bunyi ini “Kemerdekaan … mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan …. “. Bunyi diatas merupanan potongan dari pasal 28, itulah yang berlaku bagi para koruptor. Kita tentu berharap ada keseimbangan dalam melihat kasus teroris dengan korupsi. Kedua-duanya memiliki efek yang sangat luar biasa. Pencuri kecil merampas harta orang lain untuk makan, teroris merampas hak hidup orang lain, koruptor pun demikian. Perbedaan yang paling menonjol adalah teroris banyak yang ditembak mati, pencuri kecil banyak yang dipukuli dan dipenjara sangat lama, tetapi koruptor walaupun misalnya dia masuk penjara-penjaranya sekelas dengan hotel berbintang dan kurun waktunya pun relative singkat.
Komentar :
Mungkin saat ini para penegak hukum di Indonesia upahnya terlalu kecil, atau mungkin iman mereka yang terlalu kecil sehingga mereka dengan mudahnya disogok. Yang perlu di perbaiki di system hukum Indonesia adalah tentang pasal 27 ayat (1), padahal disitu tertulis jelas “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Tapi pada kenyataannya dengan uang orang menjadi kebal hukum.
Kesimpulan : 1. Indonesia masih belum bisa disebut sebagai Negara hukum apabila masalah-masalah pasal 27 ayat(1) itu dapat di realisasi. Moral bangsa ini akan semakin hancur jika para koruptor malah di”manja” dengan fasilitas-fasilitas penjara yang sangat mewah bahkan lebih bagus dari rumash saya. Bayangkan bila warga Negara lain mengetahui tentang hal ini “Koruptor di Indonesia dipenjara dalam sebuah ‘hotel’ berbintang” mungkin mereka akan menertawakan bangsa kita dan melecehkan kita, karena begitu ringannya hukuman bagi koruptor.
2. Kenapa kasus korupsi begitu sulit untuk dipecahkan sedangkan kasus teroris yang sudah terorganisir begitu mudahdipecahkan bahkan sampai tahu seluk beluknya. Kasus yang perlu ditangani dengan serius di Indonesia bukan hanya tentang teroris tetapi juga tentang korupsi.
Daftar Pustaka www.qflee.wordpress.com/2010/09/28/ham-teroris-dan-HAK-koruptor
