REVIEW MATERI STRATEGI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGI Definisi Harfiah 1. Akal, siasat, cara-cara tertentu, taktik, revolusi pemikiran, tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud 2. Menduduki tempat-tempat tempat -tempat yang baik menu menurut rut siasat tertentu, ter tentu, baik letaknya, letak nya, posisinya dll 3. Ilmu Siasat Siasat (Perang) Pelaksanaan Rencana
ASUMSI : ASUMSI : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rencana itu sudah ada Bagaimana supaya dapat bekerja bekerja dan terlaksana dengan baik Mencapai tujuan Berdayaguna (Efisien) Berhasilguna (Efektif) Tepatguna, Konsisten, Konsisten, Bermanfaat Bermanfaat
PRA RENCANA & PROSES PERENCANAAN
Krakteristik Fisik Sosial Budaya Sosial Ekonomi Sosial Politik Sumberdaya Alam Sumberdaya Manusia Sumberdaya lainnya
PRODUK PERENCANAAN
Penyiapan lahan Penyiapan pendanaan Keisapan masyarakat Kesiapan pelaksana & aparat Kesiapan aturan Kesiapan monitoring/pengawasan monitoring/ pengawasan Kesiapan evaluasi, dll
PEMIKIRAN DALAM KONTEKS “KOTA BERKELANJUTAN” ROGERS) MENYATAKAN THE SUSTAINABLE CITY ADALAH
(RICHARD
A Just City, where where justice, food, shelter, education, education, health health and hope are fairly distributed and where all people participate in government; A Beautiful City, were art, architect architecture ure and landscape spark the imagination and move the spirit; A Creative City, City, where open-mindedness open-mindedness and experimentation experimentation mobilise mobilise the full potensial of is its human resource and allows as fast response to change; An Ecological City, which minimises its ecological impact, where landscape and built form are balanced and where buildings and infrastructures are safe and resourceefficient; A City of of easy Contact, where the public realm encourages community and mobility and where information is exchanged both face-to-face and electronically;
A Compact and Polycentric City, which protects the countryside, focuses and integrates communities within neighbourhoods and maximises proximity; A Diverse City, where a broad range of overlapping activities create animation, inspiration and foster a vital public life
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN/PERENCANAAN
Sumber Pembiayaan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pinjaman Luar Negeri Grant / Hibah Masyarakat (Public) Swasta (Private) Usaha Daerah, dan usaha lainnya
BEBERAPA UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
RIAP (Revenue Improvement Action Plan) LIDAP (Local Institution Development Action Plan) USAHA DAERAH PENARIKAN INVESTOR (PMA / PMDN)
MANAJEMEN LAHAN
Strategi Pengembangan Dan Penguasaan Lahan Land Aquitition : Pelimpahan atas LAHAN melalui pemindah tanganan hak atas LAHAN dari kepemilikan seseorang/badan/lembaga untuk kepentingan pembangunan publik yang kemudian terjadi pemindahan hak atas lahan dikaitkan dengan fungsi lahan menurut/sesuai Rencana Tata Ruang. Bentuk pengalihan hak dapat melalui Ruislag. Contoh LARAP (Land Aquitition Ressetlement Action Plan) Land Dedicated : Pengalih tanganan lahan yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan peraturan atau rencana tata ruang. Misalnya Untuk Pemberian LAHAN wakaf dari Seseorang untuk digunakan sebagai Tempat Pemakaman atau Fasilitas Umum, Penggunaannya disesuaikan dengan fungsi lahan pada Rencana Tata Ruang. Lahan yang akan dihibahkan ditukar tempat dengan lahan yang sesuai fungsinya. Land Banking: pengumpulan / pemilikan / pengaturan oleh Pemerintah atas lahan yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan menjadi wilayah publik Perluasan Wilayah (Land Enlargement) Salahsatu cara menambah luas lahan secara administratif untuk memenuhi kebutuhan atas perkembangan daerah dan kebutuhan lahan di wilayah tsb. Land Reform/redistribusi Lahan: sebagai alat untuk menyediakan lahan, sifat kepemilikannya komunal, disertai pengaturan regulasi lahan, sinkronisasi kebijakan penggunaan lahan dalam tata ruang, ketegasan & kepastian hukum Kerjasama Antar Daerah; yaitu suatu upaya penyelesaian penyediaan lahan melalui kerjasama antar daerah melalui kesepahaman dan keterikatan lainnya. Land Consolidation: Pengaturan/pengelompokan penggunaan atas LAHAN yang disesuaikan dengan rencana guna lahan pada suatu zoning yang ada. Biasanya bersifat kesepakatan pada suatu diasin / rencana tertentu.
Land Domination by Government: Penguasaan lahan oleh Pemerintah, semua kepemilikan, arah penggunaan, dan perencanaan pemanfaatan lahan dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Masyarakat hanya sebagai pengguna / HGB dll (Contoh Cina, Belanda, dll) Land Reclamation : Pengadaan lahan baru melalui reklamasi (pengurugan pantai, laut, bekas pertambangan, lahan gambut dan lokasi lainnya. Di Indonesia banyak reklamasi lahan bekas tambang, reklamasi lahan pertanian di kawasan pengembangan lahan gambut, reklamasi lahan bekas bencana, dll
Contoh – Contoh Dari Manajemen Lahan Land Reclamations : Land reclamation, usually known as reclamation, is the process to create new land from sea or riverbeds. The land reclaimed is known as reclamation ground or landfill
Long Term Initiative
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)
PENGEMBANGAN SUMBER –SUMBER KEUANGAN DAERAH PEMBIAYAAN MELALUI PINJAMAN DAERAH REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD): berperan efektif dalam menyalurkan dana pusat yang bersumber dari dana PINJAMAN dalam negeri maupun luar negeri . Saat ini RPD digunakan untuk membiayai 1. sektor air bersih (71% dari jumlah pinjaman), 2. sektor bank, 3. terminal, 4. pasar, 5. air kotor dan 6. persampahan. KENDALA DALAM REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD 1. Sumber dana RPD sangat tergantung dari alokasi dana APBN yang jumlahnya terbatas. 2. Ditentukan menurut skala prioritas 3. RPD tidak dapat berkembang dengan cepat sesuai tuntutan kebutuhan pinjaman dari pemerintah daerah 4. Peraturan dan birokrasi antar instansi terkait yang masih menyulitkan sehingga menghambat 5. Pencairan dana yang tidak tepat waktu 6. Jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan peminjam 7. Kemampuan pengelola keuangan yang masih lemah 8. Usulan proyek yang kurang berkualitas 9. Terbatasnya kemampuan membayaran kembali pinjaman bagi beberapa PEMDA dan BUMN HARAPAN RPD DI DAERAH 1. Bentuk alokasi pendanaannya diubah berdasarkan alokasi tahunan menjadi alokasi dana secara umum yang secara minimal 2. Dapat memenuhi kebutuhan pinjaman 3. Kelembagaan RPD dapat ditingkatkan untuk pinjaman daerah yang berkelanjutan KERJASAMA SEKTOR SWASTA BENTUK KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA, Untuk penyediaan prasarana dan sarana umum dibedakan menjadi 1. Private Sector Participation (PSP) 2. Public Private Partnership (PPP) 3. Swasta Murni (Pure Private) LANGKAH PENYIAPAN kerjasama sektor swasta Faktor pendukung : 1. Penyempurnaan Undang-Undang, peraturan dan pedoman pelaksanaan sehingga aktivitas antara swasta dan PEMDA menjadi lebih pasti 2. Pelatihan untuk peningkatan motivasi dan kemampuan teknis aparat PEMDA 3. Kemampuan Aparat untuk bernegosiasi.
KESIMPULAN 1. Kegiatan Pengembangan Sumber-sumber keuangan saat ini didukung oleh berkembangnya OTONOMI DAERAH, dengan harapan kegiatan di daerah akan efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan wilayahnya 2. Sejalan dengan OTONOMI DAERAH diharapkan semakin besar kemampuan keuangan daerah sehingga peran tabungan pemerintah daerah sebagai salah satu sumber dana dpt ditingkatkan 3. Adanya pembangunan yang lebih ASPIRATIF melalui prinsip BOTTOM-UP PLANNING sehingga kebutuhan dari bawah/daerah dapat terlaksana 4. Dapat berkembangnya sumber-sumber biaya yang konvensional maupun pengembangan sumber-sumber non konvensional seperti pinjaman, obligasi, kerjasama sektor swasta, dll
BEBERAPA MASALAH DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN PERMASALAHAN LAHAN PENYIAPAN PENDANAAN MASALAH SUMBERDAYA RUANG KESIAPAN PELAKSANA & APARAT KESIAPAN ATURAN KESIAPAN MASYARAKAT KESIAPAN MONITORING/PENGAWASAN KESIAPAN EVALUASI, DLL MASALAH PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN dalam PERENCANAAN Kurang tepat Jumlah dan waktu Kebijakan Keuangan (Siklus Budgeting-tidak tegas dalam APBN/APBD, dll) System Administrasi Manual (tdk canggih) Salah Alokasi Kemampuan yang terbatas Kontinuitas tidak lancar Sumber Dana (Pemberi pinjaman, penjamin, sumbangan/ soft Loan / grant / G to G, dll) Kenaikan harga (crisis of currency) Global crisis, politics
Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Pengelompokan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak dan retribusi yang sedikit mempunyai kaitan dengan kapasitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya keterpaduan fungsi yang efektif antara unit instansi yang bersangkutan. 3. Sarana dan prasrana operasional yang kurang 4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 5. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan pendapatan daerah
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN/PERENCANAAN DAERAH Sumber Pembiayaan 1. Pemerintah Pusat (c/ APBN) 2. Pemerintah Daerah (c/ APBD-PROV-KOKAB) 3. Pinjaman Dalam & Luar Negeri 4. Grant, Loan, Hibah Internasional 5. Masyarakat (Public) 6. Swasta (Private) 7. Usaha Daerah, dan usaha lainnya (PD, Kerjasama, dll)
KOMPONEN KEUANGAN Komponen Penerimaan Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Pajak Daerah 3. Retribusi Daerah 4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5. Lain-lain pendapatan yang sah Dana Perimbangan; 1. Dana Bagi Hasil (Pusat – Daerah) 2. Dana Alokasi Umum (DAU) 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 4. Pendapatan lainnya yang sah Komponen Pengeluaran Belanja 1. Belanja Operasional (Pegawai, Belanja Pembangunan, dll) 2. Belanja Modal 3. Transfer ke Desa/Kelurahan 4. Belanja Tak Terduga KEUANGAN DAERAH Pada dasarnya untuk taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, meliputi: 1. Pembelanjaan untuk pengoperasiaan dan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun; 2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada; 3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN Kondisi Keuangan Pemerintahan daerah Nas-Prov-Ko-Kab Proyeksi Kemampuan Keuangan daerah Nas-Prov-Ko-Kab Proyeksi Penerimaan dan Belanja Penyalahgunaan Wewenang Keuangan (Penerimaan juga Pengeluaran)
Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Pengelompokan Permasalahan sbb: 1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak dan retribusi yang terkait dengan kapasitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya keterpaduan fungsi yang efektif antara unit instansi yang bersangkutan.
3. Sarana dan prasarana operasional yang kurang baik 4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 5. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan pendapatan daerah
Beberapa Upaya Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
RIAP (Revenue Improvement Action Plan) LIDAP (Local Institution Development Action Plan) Usaha Daerah (PD, UPT, dll) Penarikan Investor (PMA / PMDN) Re-Inventing Goverment Kerjasama Swasta/Fihak Lainya Usaha lainnya
RIAP (REVENUE IMPROVEMENT ACTION PLAN) Revenue = Pendapatan Penerimaan Penghasilan Improvement = Peningkatan Action = Tindakan Plan = Rencana LIDAP (LOCAL INSTITUTION DEVELOPMENT ACTION PLAN) Local = Lokal / Daerah Institution = Institusi / Instansi Development = Pembangunan / Pengembangan Action = Aksi / tindakan / pelaksanaan Plan = Rencana RE-INVENTING GOVERMENT PEWIRAUSAHAAN KEPEMERINTAHAN USAHA PEMERINTAH = BUMN, PERUSAHAAN NEGARA (PN), PT, PERTAMINA, dll USAHA DAERAH = PERUSAHAAN DAERAH (...............................) Model Peramalan Target Oriented Terdiri atas : 1. Model Analisis Produktivitas Produksifitas (produktivity) adalah perbandingan/rasio antara hasil yang diperoleh dengan masukan/input (nilai usaha) yang telah dikeluarkan (dapat berupa sumber daya manusia atau finansial) persatuan waktu. 2. Uji korelasi (correlation Test) Uji korelasi ditujukan untuk melihat sifat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainya yang dapat dibedakan menjadi hubungan berdasarkan deret waktu dan hubungan sebab akibat. 3. Metoda COR dan ICOR Indikator COR dan ICOR Capital Output Ratio (COR) adalah rasio/perbandingan antara investasi/ modal (capital) terhadap keluaran atau hasil ( output) yang diperoleh. PEMBIAYAAN MELALUI PINJAMAN DAERAH REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD): berperan efektif dalam menyalurkan dana pusat yang bersumber dari dana PINJAMAN DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI .
Saat ini RPD digunakan untuk membiayai 1. Sektor Air Bersih (71% Dari Jumlah Pinjaman) Dan Infrastruktur Lainnya, 2. Sektor Bank, 3. Terminal, 4. Pasar, 5. Air Kotor Dan 6. Persampahan. KENDALA DALAM REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) Sumber dana RPD sangat tergantung dari alokasi dana APBN yang jumlahnya terbatas. Ditentukan menurut skala prioritas RPD tidak dapat berkembang dengan cepat sesuai tuntutan kebutuhan pinjaman dari pemerintah daerah Peraturan dan birokrasi antar instansi terkait yang masih menyulitkan sehingga menghambat Pencairan dana yang tidak tepat waktu Jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan peminjam Kemampuan pengelola keuangan yang masih lemah Usulan proyek yang kurang berkualitas Terbatasnya kemampuan membayaran kembali pinjaman bagi beberapa PEMDA dan BUMN HARAPAN RPD DI DAERAH Bentuk alokasi pendanaannya diubah berdasarkan alokasi tahunan menjadi alokasi dana secara umum yang secara minimal Dapat memenuhi kebutuhan pinjaman Kelembagaan RPD dapat ditingkatkan untuk pinjaman daerah yang berkelanjutan KERJASAMA SEKTOR SWASTA BENTUK KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA, Untuk penyediaan prasarana dan sarana umum dibedakan menjadi 1. Private Sector Participation (PSP) 2. Public Private Partnership (PPP) 3. Swasta Murni (Pure Private) OBLIGASI DAERAH PENGERTIAN : Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan BUMD dikaitkan dengan proyek yang bersifat Cost Recovery. Tujuan : Memperoleh dana pinjaman guna membiaya penyediaan prasarana dan jasa pelayanan yang diberikan PEMDA KEPADA MASYARAKATNYA
Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi
