Review DARI INDUSTRI GULA HINGGA BATIK PEKALONGAN (Sejarah sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda)
Disusun sebagai syarat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah sosial ekonomi Dosen Pengampu: Prof. Dr. Wasino, M.Hum
Oleh : LENI MARPELINA S8617080024
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PROGRAM PASASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
Judul Buku
Penulis
Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan” Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa Pada Masa Kolonial Belanda” Prof.Dr. Wasino,M.Hum, Dr. Endah Sri hartatik,M.Hum
Penerbit Tahun Terbit Reviewer
Magnum Pustaka Utama Cetakan Pertama, 2017 Leni Marpelina
Buku yang berjudul Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan” Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa Pada Masa Kolonial Belanda” Bertujuan untuk menjelaskan tentang salah satu sejarah ekonomi wilayah pantai utara jawa tengah yang sangat penting yaitu Pekalongan. Dalam buku ini dijelaskan tentang perkembangan wilayah Pekalongan dari desa, meningkat menjadi kabupaten, kota hingga Karesidenan. Dan fokus kajianya adalah masa penjajahan Belanda, aspek yang dikaji meliputi beberapa sus bab diantaranya : Pertama Kota Pekalongan dan Perkembangannya, yakni Pekalongan dikategorikan sebagai wilayah Pantai Utara Jawa atau yang disebut juga dengan Pantura karena Pekalongan merupakan salah satu wila yah yang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Posisi demikian telah ada sejak disebut pesisir barat dari Mataram pada masa kolonial Belanda, hingga
pasca
kemerdekaan. Pekalongan dalam historiografi Mataram selalu dikaitkan dengan tokoh Bahurekso. Tokoh ini dikenal sebagai kepala wilayah pesisir barat dalam lingkungan birokrasi kerajaan jawa. Sebagai wilayah dipesisir utara Jawa, Pekalongan terkait dengan jalur transportasi pantai utara. Jalur pantai merupakan jalur tertua dan melahirkan masyarakat maritim Pekalongan yang penghidupannya terkait dengan dunia perikanan dan maritim. Pada masa Daendels jalur darat bergeser dari Pekalongan, menuju Semarang melalui Atlas Roban atau Plelen. Sementara itu angkutan kreta Api Cirebon-Semarang juga mulai dikembangkan pada akhir abad XIX melalui wilayah pekalongan.
Perubahan transportasi yang melalui wilayah Pekalongan berpengaruh terhadap
perkembangan
ekonomi
wilayah
ini.
Komoditas-komoditas
berkembang karena memudahkan distribusi ke luar pekalongan. Komoditas yang berkembang itu meliputi industri gula hingga batik. Sejak 1800 kota Pekalongan menduduki posisi sentral yaitu menjadi ibu kota dua wilayah administrasi pemerintahan pada tingkat kabupaten dan tingkat karesidenan. Kedudukan ganda tersebut telah menjadikan kota
pekalongan semakin
berkembang dan menduduki tempat strategis, baik dalam bidang administrasi pemerintahan kolonial, maupun dalam bidang
perekonomian dan politik.
Kemudian pada awal abad ke XX terjadi perubahan haluan politik kolonial dari politik Kolonial Liberal menjadi Politik Kolonial Etis yaitu Gubernur Jendral Daendels (1808-1811)
mengadakan reorganisasi pemerintah dengan
membentuk kesatuan administrasi pemerintah prefektur yang pada masa pemerintahan Raffles(1811-1816) diganti dengan sistem residensi. Pada masa awal wilayah , Pesisir Utara Jawa bagian barat dibagi menjadi dua wilayah karesidenan yakni wilyah karesidenan Tegal dan Karesidenan Pekalongan. Kemudian pada abad ke 19 kedua keresidenan itu digabungkan menjadi satu keresidenan yaitu keresidenan Pekalongan hingga pada tahun 1950-an.Sentralitas kota Pekalongan atas wilayah karesidenan cukup penting bagi perkembangan kota Pekalongan itu sendiri hal ini dapat dilihat dari tata ruang kota yang makin meluas, banyak gedung-gedung baru yang
dibangun
seperti
kantor
karesidenan,
kantor
pengadilan,kantor
perpajakan, perdagangan dan lain-lain. Pada masa Culturstelsel (1830-1870) wilayah pekalongan berubah menjadi basis penanaman tebu yang diikuti dengan sejumlah pembangunan pabrik gula. Dan pada mas a inilah pekalongan mencapai puncak perkembanganya yang cukup signifikan baik dari segi administrasi maupun ekonomi,sosial, politik dan kultural. Perubahan penting yang terjadi adalah lahirnya undang-undang tentang Desentralisasi Pemerintahan atau Undang-Undang Otonomi Daerah pada masa kolonial di Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap kota Pekalongan yaitu pada tanggal 1 April 1906 Pekalongan ditetapkan sebagai
wilayah administrasi pemerintahan kota praja atau gemeente dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie. Untuk memahami perkembangan suatu wilayah, penduduk merupakan aspek yang penting untuk dikupas. Data-data kependudukan Karesidenan Pekalongan sudah ada sejak akhir abad ke-18. Sejak akhir abad XVII hingga tahun 1830, atau zaman sebelum tanam paksa perkembangannya tidak terlampau cepat. Pada tahun 1795 jumlah penduduk Pekalongan hanya 136.348 jiwa, tiga puluh lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 1830 jumlah penduduk pekalongan menjadi 233.300 jiwa yang menandakan bahwa terdapat kenaikan dua kali lipat. Kemudian pada masa tanam paksa pertambahan penduduk Pekalongan meningkat pesat. Awal tanam paksa jumlah penduduk 233.300 jiwa dan pada akhir tanam paksa sebesar 4.768.699 jiwa dan pada akhir periode tanam paksa jumlahnya mencapai 11.250.002 jiwa. Kedua, Industri Gula, Industri gula merupakan ikon Pulau Jawa pada masa Kolonial Belanda. Industri ini disuplai dengan perkebunan tebu sebagai bahan dasarnya. Penanaman tebu sudah dikenal oleh Pulau Jawa pada perempat pertama abad XVIII. Ketika itu pengusaha swasta dari kalangan bangsa Cina dan Eropa mengusahakan tanaman tebu disekitar Batavia, yang diikuti dengan pendirian pabrik-pabrik gula. Pada tahun 1750, dijawa sudah terdapat 100 pabrik gula, 80 buah diantaranya dibangun di Batavia dan selebihnya di Banten, Cirebon dan pantai utara Jawa Tengah. Tanaman tebu semakin luas diusahakan oleh pengusaha swasta dengan cara menyewa tanah-tanah yang dikuasai oleh VOC. Tanah-tanah itu terletak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah sekitar Batavia. Awal mula penanaman tebu dan industri gula di wilayah Pekalongan diperkirakan pada awal abad ke-18. Industri gula pada mulanya dimiliki oleh pengusaha Cina sebelum akhirnya menjadi milik Belanda (VOC). Untuk kepentingan industri gula maka penduduk setempat menanam tebu. Jumlah pabrik gula di wilayah pesesir Jawa ketika itu belum berkembang dengan pesat jumlahnya tidak banyak, perkembangannya naik turun bahkan mencapai jumlah terendah pada tahun 1755, yaitu tinggal tujuh pabrik. Dukungan
pemerintah pusat VOC di Batavia telah mendorong perkembangan pabrik gula. Perkembangan pabrik gula selanjutnya adalah pada masa tanam paksa. Sejak diterapkannya sistem tanam paksa industri gula di Pekalongan berkembang pesat. Kunci utamanya adalah ekspansi tanam tebu yang didukung pemerintah kolonial dengan cara mewajibkan penduduk bumi putera menanam tebu di persawahan milik petani, bergiliran dengan tanaman padi. Selain itu suksesnya industri gula juga dilatar belakangi oleh penerapan teknologi modern dan pinjaman modal pemerintah kepada kantor gula yang menjadi partner pemerintah dalam pengembangan industri gula masa tanam paksa. Perubahan politik kolonial dari kolonial liberal ke Politik kolonial Etis tidak menyurutkan pertumbuhan industri gula di Karesidenan Pekalongan. Tanaman tebu masih cukup menarik hati untuk ditanam, karena dipandang menguntungkan. Bahkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di jawa, penanaman tebu untuk kepentingan industri gula di Pekalongan masih jauh lebih baik. Sebagaimana biasanya lahan yang digunakan untuk penanaman tebu sama dengan lahan yang digunakan untuk penanaman tanaman pangan, baik sawah maupun tegalan, meskipun yang menjadi tumpuan utama adalah sawah. Lahan sawah yang digunakan untuk penanaman tebu di Karesidenan Pekalongan tahun 1927 adalah sebesar 274,682 bahu. Jika dihitung dari prosentase lahan yang digunakan dengan lahan yang tersedia akan ketemu hitungan 52.18 bahu lahan tanaman tebu di Karesidenan ini. Hasil penanaman lahan itu kemudian dikirim ke tujuh buah pabrik di Pekalongan dan 10 buah di Tegal. Kehadiran industri gula sangat berpengaruh terhadap masyarakat petani pedesaan yaitu Penduduk desa menjadi terbiasa dengan tanaman ekspor dan memasuki cara berpikir ekonomi uang yang beredar sejalan dengan proses industrialisasi. Ketiga, Tanaman pangan lebih tua usianya dibandingkan dengan tanaman industri. Hal ini disebabkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia menjadi konsumsi penduduk sehari-hari terutama beras. Sebagai kebutuhan dasar maka pangan menjadi titik perhatian set iap pengusaha untuk menjaga ketersediaan pangan. Kelalaian penguasa terhadap pangan tidak
hanya menimbulkan problem ekonomi, tetapi juga tidak menimbulkan problem sosial politik. Sehubungan dengan hal itu, perhatian pangan untuk kepentingan rakyat menjadi perhatian termasuk penguasa kolonial belanda. Pada awal abad XIX masyarakat Jawa termasuk di Karesidenan Pekalongan sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Cara produksi pertanian didukung oleh sebuah sistem negara yang kuat yang mengumpulkan pajak dari kaum tani yang pada umumnya berorientasi substansi. Berdasarkan data-data yang berasal dari tahun 1815-1830 ia berkesimpulan bahwa 70% penduduk Jawa hidup sebagai petani penggarap yang menguasai tanah. Pada awal abad XIX hanya ada beberapa daerah yang tidak mengembangkan pertanian pangan, yaitu daerah yang relatif kecil di sekitar pegunungan, di pekalongan Selatan, daerah-daerah di dataran tinggi. Di wilayah ini masyarakat mengembangkan tanaman ketela pohon dan jagung. Selain itu juga tanaman teh yang dikembangkan oleh perusahaan kolonial. Tanaman pangan tampaknya menjadi kepedulian pemerintah di seuruh Jawa. Pada sekitar tahun 1780-an ada instruksi dari Batavia bahwa para residen harus mengingatkan para bupati di daerah untuk memerintahkan para petani untuk mengerjakan sawah lebih awal. Ketika itu musim hujan berkisar antara bulan Oktober dan November, dimana pertanian sawah masih banyak bergantung pada hujan. Perkembangan sawah di Jawa, di Pekalongan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang berlangsung dari bulan November hingga April. Dalam usaha pengembangan tanaman padi selain lahan sawah, investasi irigasi merupakan hal yang amat penting. Perhatian terhadap irigasi telah dilakukan pemerintah Kolonial sejak awal abad XIX. Perhatian tu terus meningkat sejalan dengan Kebijakan tanam paksa, politik kolonial liberal, hingga politik kolonial etis. Perbaikan pertanian merupakan salah satu pertimbangan utama untuk pembangunan sarana irigasi. Industi gula memerlukan air untuk mengairi tanaman tebu dan untuk menggiling tebu di pabrik gula. Selain irigasi pengembangan tanaman (termasuk pangan) adalah adanya riset-riset pertanian. Penelitian tentang berbagai macam tanaman
pangan dan tanaman perdagangan dimulai tahun 1850-an. Ketika itu dilakukan pengumpulan bibit biji-bijian dari sari spesies-spesies tanaman di Kebun Botani
Bogor.
Koleksi
dikembangkan
kedalam
kebun-kebun
yang
terspesialisasi untuk tanaman-tanaman perenial (tahunan) di Bogor tahun 1880 dan kemudian memperluas tanaman-tanaman baru seperti pohon kina, karet hevea, pohon kelapa, dan berbagai macam varietas baru tanaman komersial menarik. Selain persoalan produksi hal lain yang juga perlu diketahui adalah tentang konsumsi pangan. Pada awal abad ke XX telah terjadi perubahan kebijakan pemerintah Kolonial yang sangat besar. Perubahan itu adalah perubahan dari
politik
kolonial liberal ke politik kolonial etis. Pada masa itu tanaman pangan mendapatkan perhatian khusus, perhatian itu tercermin dalam anggaran yang disediakan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan pengembangan pertanian tanaman pangan. Produksi pangan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu adalah land, labour,dan capital investment. Selain itu pada masa politik kolonial etis masih ada kebijakan pemerintah kolonial yang mendukung ketersediaan pangan bagi penduduk bumi putera. Oleh karena sebagian besar penduduk Jawa mengkonsumsi beras, maka kebijakan pangan ditujukan pada tanaman ini. Sejalan dengan kebijakan kemakmuran pemerintah kolonial Belanda, lahan garapan selama abad XX terus meningkat. Termasuk didalamnya peningkatan jumlah lahan sawah yang dapat digunakan untuk penanaman padi. Pada akhir pemerintahan kolonial Belanda jumlah lahan garapan telah meningkat menjadi 336.500 hektar. Memang sejak awal abad XX hingga pertengahan abad XX, luas lahan sawah terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut jelas karena disebabkan adanya intervensi pemerintah dalam hal pengembangan sarana irigasi, pembukaan sawah bau yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dan tidak digunakannya lahan perkebunan tebu untuk penanaman tebu pada masa krisis ekonomi. Selain apa yang telah disampaikan diatas, hal lain yang perlu diketahui adalah sejalan dengan semangat “Politik Etis” pemer intah kolonial Belanda sebagai balas budi terhadap rakyat atau masyarakat pribumi,
menginginkan rakyat bumi putera dapat hidup sejahtera. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah dengan memberikan bantuan modal pinjaman uang melalui perbankan untuk rakyat, hal itu didasarkan pada survei pemerintah bahwa banyak orang desa yang terlilit hutang dalam bentuk uang dari pada lintah darat. Keempat, Ekonomi Nelayan , Pekalongan yang terletak dipesisir pantai utara jawa maka secara ekonomi masyarakat pekalongan tidak terlepas dari dunia ekonomi nelayan. Dunia nelayan di pantai utara Pekalongan telah berkembang pesat sejak abad ke-17. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1644 ada 37 perahu nelayan dengan 422 nelayan dari Pekalongan dengan membawa alat tangkap ikan. Pada awal abad XVIII, Pekalongan merupakan kota pantai yang cukup ramai yang melibatkan penguasa lokal. Pemanfaatan kota pantai dengan menjadi pemasok sejumlah barang dagangan seperti padi, kopi, dan indigo, menuju Batavia, tempat VOC bertahta dengan menggunakan perahu mayang akibat aktivitas ekonomi laut ini, bupati Pekalongan menjadi kaya raya. Aktifitas kenelayanan di Pekalongan terus berlangsung hingga abad XIX. Ditinjau dari letaknya pelabuhan Pekalongan berkembang cukup baik, hal itu dibuktikan dengan adanya aktivitas kegiatan ekspor impor, tercatat bahwa seluruh ekspor impor pada tahun 1827 mencapai f 1.145.766 ke daerahdaerah di Jawa dan Madura mencapai f 716.840 dan dari tempat lain f 46.656. Dengan demikian pada tahun 1827 ekspor lebih banyak dari pada yang diimpor senilai f 386.428. Kondisi ini menunjukkan bahwa karesidenan ini menghasilkan jauh lebih banyak produk bagi neraca keuntungan perdagangan dari pada yang diimpor. Selain jumlah nelayan, kajian terhadap ekonomi nelayan adalah tentang kepemilikan kapal dan tingkat penghasilannya. Menurut data laporan tahun 1864, pada tahun 1860-an paling tidak terdapat 73 perahu nelayan dari berbagai ukuran di Karesidenan Pekalongan. Jumlah yang sesungguhnya bisa diatas itu, karena laporan tidak mencakup perahu-perahu yang ukurannya lebih kecil dari satu koyang berasal dari tipe jukung yang diawaki tiga anggota kru atau kurang. Kepemilikan kapal berfariasi, kapal mayang besar dimiliki oleh bukan orang Jawa, lima diantaranya dimiliki oleh
orang Cina dan satunya dimiliki oleh orang Arab. Seorang penarik pajak pertanian di Pekalongan yang ketika itu memiliki hak penarikan pajak untuk perdagangan candu, tuak, ternak potong, rumah gadai, dan perikanan laut. Jika periode tanam paksa dunia nelayan Pekalongan mengalami kejayaan, maka sejak tahun 1870-an ketika politik kolonial liberal diterapkan, dunia nelayan justru mengalami kemunduran. Penangkapan ikan secara gradual menurun, sejumlah perahu nelayan menghilang, dan pendapatan nelayan menurun derastis. Pada tahun 1870-an terdapat 15.000 perahu nelayan ukuran tiga koyang di antara nelayan, dan tiga dasa warsa selanjutnya menurun menjadi 6000. Sementara itu dalam periode yang sama diketahui bahwa tangkapan ikan tahunan dari para nelayan menurun tajam dari 60 juta gulden menjadi 18 juta gulden. Perahu-perahu nelayan sebagian besar tidak diproduksi di pekalongan, tetapi dibeli dari beberapa tempat diluar Pekalongan. Perahu mayang yang ada di pelabuhan kota Pekalongan kira-kira 30% dibeli dari Kendal, Jepara, dan Rembang. Adapun harga perahu tergantung pada jenis ukuranya. Harga perahu mayang di Pekalongan berbeda jauh dengan harga perahu mayang di Rembang. Bahan dasar perahu adalah kayu jati makin bagus untuk pembuatan tubuh kapal. Pelabuhan Pekalongan bukan monopoli nelayan Pekalongan, perahu perikanan dari daerah lain seperti Pemalang, Brebes, Wonokerto, dan Batang juga meramaikan pelabuhan tersebut. Nelayan sangat tergantung pada perahu dan alat tangkap ikan dalam melakukan kegiatan menangkap ikan. Jenis perahu ynag digunakan di pesisir pantai atau di muara sungai berbeda dengan perahu yang digunakan di laut dalam atau lepas pantai. Alat tangkap ikan berupa jaring berbentuk kantong, dengan panjang ujung kaki muka ke ujung kaki belakang 180 meter dan beratnya lebih kurang 120 kg. Alat tangkap payang ageng dilakukan pada jenis perahu yang badan perahunya tidak terlampau dalam masuk air dan dapat berlayar cepat, yaitu jenis perahu yang disebut perahu mayang . Secara teoritik perkembangan perahu kecil yang lebih besar seharusnya berimplikasi pada kesejahteraan nelayan. Akan tetapi realitasnya tidak selalu
demikian. Harga ikan dari nelayan dapat ditekan hingga 50% dari harga yang sesungguhnya oleh pedagang sebagaimana di Batavia perdagangan ikan menekan kepada juragan kemudian menekan pada pendego. Dengan demikian nelayan dalam posisi yang dipermainkan. Ada beberapa pendaratan produk ikan di Pekalongan termasuk pelabuhan Pekalongan. Sebagai perbandingan kegiatan lelang ikan pada akhir masa kolonial dengan beberapa tempat pelabuhan ikan lain sekitarnya, dapat dilihat angka-angka hasil lelang di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut, Wonokerto 816 ton, Jambean 78 ton, Api-api 9 ton, Pekalongan boom di Kotamadya Pekalongan sebanyak 188 ton, di Klidang Lor, Kabupaten Batang menghasilkan 1.671 ton. Aspek lain dari dunia perikanan laut adalah pelabuhan. sebagai wilayah pengembangan perikanan laut, juga dibangun pelabuhan di Pekalongan. Pembangunan pelabuhan pekalongan dilengkapi sarana pelabuhan seperti menara suar, pir penahan gelombang, gedung kantor dan bangunan gudang. Perkembangan pelabuhan Pekalongan dipengaruhi oleh perkembangan dari luar yang berupa perkembangan lalu lintas niaga laut. Namun disisi lain pelabuhan Pekalongan kurang mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda karena kondisinya yang tidak pernah stabil atau fluktuatif dan pemeliharaanya membutuhkan biaya yang sangat tinggi tidak sebanding dengan keuntungan dari ekspor impor yang dilakukan oleh pelabuhan tersebut. Sektor nelayan merupakan aspek eknomi yang sangat penting bagi masyarakat Pekalongan. Ekonomi nelayan telah berkembang jauh sebelum kolonialisme Belanda, dan masih tetap bertahan hingga masa penjajahan Barat di Hindia Belanda. Meskipun terdapat usaha-usaha yang dilakukan demi untuk memperbaiki kehidupan oleh pemerintah namun secara umum mereka harus rela berjuang sendiri untuk dapat bertahan hidup dengan kondisi yang masih terjajah. Keenam, Industri Batik adalah Ciri dari perekonomian Pekalongan pada masa kolonial. Batik merupakan salah satu warisan Nusantara, ada banyak corak dan motif batik yang berkembang di Jawa khususnya, dan Nusantara pada umumnya. Di daerah jawa terdapat tiga pusat batik yang
memiliki sejarah panjang yaitu Solo, Rembang, dan Pekalongan. Dituliskan bahwa asal usul batik Pekalongan tidak begitu pasti, namun masyarakat pekalongan mempercayai bahwa ada kaitan antara cerita dan mitos Dewi Lanjar dengan asal usul batik Pekalongan. Terkait dengan perkembangannya batik di Indonesia khususnya di Jawa, sangat berkaitan erat dengan sejarah kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di tanah Jawa. Pada awalnya seni batik yang melekat dalam busana Jawa itu lebih berkembang dalam lingkungan istana atau keraton, sebab kain batik denga motif tertentu masih dibuat atau dhasilkan di lingkungan kraton dan memang diperuntukkan bagi kaum bangsawan. Baru pada sekitar abad ke XVIII, pakaian batik mulai menyebar di kalangan rakyat jelata. Penyebaran itu tentu saja memakan waktu yang sangat lama. Para pembatik yang tinggal di luar keraton secara berangsur-angsur mengerjakan pembatikan di luar keraton. Demikianlah akhirya seni membatik dikembangkan oleh rakyat biasa diluar keraton. Kain batik Pekalongan tidak hanya digunakan untuk kepentingan lokal. Pada pertanganhan abad ke-19 banyak kain batik Pekalongan diekspor ke Banten yang pada waktu itu tidak memproduksi kain batik lagi. Orang-orang Arab juga turut memainkan peran yang penting sebagai pedagang batik. Mereka menyediakan kain putih dan keperluan-keperluan lainnya kepada pembatik di desa, dengan syarat kain yang sudah di batik harus disetor (dijual) kepada mereka. Sejalan dengan perkembangan batik, teknik pembatikan menggunakan cap, di wilayah Pekalongan muncul fenomena baru yaitu industri batik yang dipelopori oleh para wanita Indo-Eropa. Wanitawanita Eropa atau istri-istri orang Eropa yang tinggal di Pekalongan semakin getol mengembangkan kerajinan batik. Jumlah pembatik semakin meningkat pada tahun 1880 diperkirakan terdapat sekitar 5.000 lebih pembatik yang terutama bekerja dalam hal usaha membatik, serta beribu-ribu orang lagi yang bekerja dengan aktivitas-aktivitas yang secara langsung tidak berhubungan dengan usaha pembatikan, seperti tukang pemberi warna biru, dan makelar, para pedagang, dan lain sebagainya.
Pelopor dan perintis batik adalah wanita-wanita Eropa, yang kemudian dengan cepat diikuti oleh orang-orang Arab dan Cina. Batik pekalongan merupakan usaha kerajinan tangan yang terus berkembang selain bermanfaat bagi penduduk kota Pekalongan, batik juga dikenal sebagai usaha kerajinan seni yang bersahabat dan kerajinan seni komunal yang disukai oleh penduduknya. Pada awalnya batik berfungsi untuk menghiasi relif-relif, namun seiring dengan perkembangannya pemakaian batik di Jawa semakin meluas karena beberapa peran salah satunya adalah peran dari pedagang Cina dan Arab yang membeli produk batik dari pengrajin. Sehingga sebagian dari para pedagang menggunakan batik sebagai busana sehari-hari dan kebutuhan lain seperti selandang. Batik Pekalongan merupakan karya perpaduan antara karya anak negeri yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya luar. Perkembangan ekonomi batik ini tak terlepas dari pertumbuhan dan permintaan konsumsi pakaian yang semakin meningkat sejalan dengan kemakmuran masyarakat yang semakin meningkat pula pada masyarakat Indonesia. Karena batik Pekalongan ini selain memiliki dimensi ekonomi juga memiliki nilai sosial budaya yaitu melahirkan hubungan multikultural antar etnik yang tercermin dari dinamika kepengusahaan mulai dari rantai produksi, distribusi hingga konsumsi serta motifnya beragam yang mengambarkan silang budaya antar suku. Kelebihan buku dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan adalah salah satu buku sangat isnpiratif buat masyarakat yang akan mengembangkan daerah Pekalongan dalam segala budaya. pembahasan dalam buku itu terstruktur dan tersistematis karena didalamnya memuat bab-bab yang menguraikan perkembangan Pekalongan dari desa, kabupaten, kota hingga Karasidenan serta mengupas tuntas tentang perkembangan kehidupan sosial masyarakat hingga budayanya. Buku ini sangat direkomendasikan untuk seluruh pembaca khususnya masyarakat dan mahasiswa dari pekalongan itu sendiri. Karena buku ini banyak memuat hal-hak yang dapat memotifasi kita untuk membangun sikap kejiwaan dan cinta terhadap produk lokal sehingga
kita
bisa
membangun
kebudayaanya.
Pekalongan
serta
Indonesia
dengan
segala
