revaluasi aset

MANAJEMEN PERPAJAKAN Modul13 REVALUASI AKTIVA

: PEMBAHASAN MATERI A. PENGERTIAN REVALUASI : Revaluas Reva luasii aktiv aktiva, a, adalah adalah penilai penilaian an kembali kembali aktiva aktiva atau harta harta yang yang dalam dalam akuntansi komersial pada umumnya tidak diperkenankan, dengan alasan bahwa penilaian aktiva aktiva yang paling obyektif obyektif adalah harga perolehan perolehan ( historical cost ) atau harga pertukaran, pertukaran, karena ia obyektif, obyektif, memiliki memiliki kredibili kredibilitas, tas, dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan ( accountable ). Penggunaan nilai perolehan juga merupakan dasar pencatatan aktiva tetap, sedangkan penyajiannya di neraca sebesa seb esarr ni nila laii per perol oleha ehan n di dikur kurang angii de denga ngan n aku akumul mulasi asi pe penyu nyusut sutan. an. De Denga ngan n demikian informasi akuntansi yang dihasilkan bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian demikian keandalan historical historical cost mulai mulai dipertanyakan dipertanyakan akibat dari “gonjang – ganjing” ganjing” harga yang timbul timbul karena tidak stabilnya stabilnya indikator indikator ekonomi ekonomi sepert sep ertii “su “supp pplyly-de deman mand”, d”, tin tingka gkatt bu bunga nga,, kur kurs s val valuta uta asi asing ng da dan n la laju ju inf inflas lasi. i. Pengalaman Pengalama n krisis ekonomi yang timbul di Indonesia pada pada pertengahan bulan Julii 199 Jul 1997 7 mer merup upaka akan n uj ujian ian ter terber berat at bag bagii “hi “histo storic rical al cos cost”, t”, ka karen rena a Lap Lapora oran n Keuanga Keua ngan n

tidak tida k menggambark menggambarkan an kondisi kondisi nyata. Hutang dalam dalam valuta asing

mengalami kenaikan yang signifikan, sebaliknya aktiva tetap milik wajib pajak dibukukan sebesar harga perolehannya sehingga tidak seimbang. Krisis Kri sis eko ekonom nomii me merup rupaka akan n ext extra ra ord ordin inary ary eve event nt yan yang g kja kjadia diann nnya ya bel belum um terakomo tera komodasi dasi dala dalam m Stan Standar dar Akun Akuntansi tansi Keua Keuanga ngan. n. Hal yters ytersebut ebut meru merupaka pakan n kendala kend ala bagi mana manajmn jmn dala dalam m mlak mlakukan ukan restr restrukit ukiturisa urisasi si kinr kinrja ja keua keuanga ngannya nnya.. Namun Namu n untuk tuju tujuan an perp perpajak ajakan, an, Waji Wajib b Paja Pajak k diij diijinka inkan n mela melakuka kukan n reva revaluas luasii aktiva akt iva tetap tetap

dengan den gan cara menila menilaii kem kembal balii akt aktiva iva tetap tetap yan yang g seb sebel elumn umnya ya

dibukuka dibu kukan n berd berdasar asarkan kan harg harga a pero peroleha lehan n kemu kemudian dian dise disesuai suaikan kan deng dengan an nila nilaii pengganti atau nilai nilai sehat. Nilai buku buku aktiva tetap yang baru merupakan merupakan dasar penghitungan beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dibebankan menjadi lebih lebi h besa besarr ketimbang ketimbang sebl seblum um dilakukann dilakukannya ya revaluasi revaluasi

aktiva akti va tetap. Dengan Dengan

demikian, revaluasi aktiva tetap merupakan insentif pajak bagi Wajib Pajak.

‘12 ‘12

Manajemen Perpajakan 1

Suparno MM, M.Akt.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana

Untuk tujuan perpajakan, insentif

dalam bentuk revaluasi aktiva tetap

memberikan manfaat bagi Wajib Pajak untuk senantiasa menyesuaikan nilai buku aktiva tetap dengan nilai sehatnya sehingga nilai buku aktiva tetap menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu , kenaikan nilai buku merupakan capital gain yang dapat dinikmati melalui penyusutan aktiva selama sisa manfaat umur ekonominya.

B. KETENTUAN REVALUASI AKTIVA 1. Pasal 19 Undang Undang PPh menyebutkan : (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian

apabila terjadi ketidaksesuaian

antara unsur – unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

17

ayat

(1).

2. Kebijakan perpajakan atas revaluasi aktiva tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 / PMK. 03 / 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilkaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2008 TANGGAL 23 MEI 2008 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan

‘12


Suparno MM, M.Akt.


tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

dipandang

sudah

tidak

memadai

sehingga

perlu

dilakukan

penyesuaian/penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740). 2. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985). 3. Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055). 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005:

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

‘12


Suparno MM, M.Akt.


Pasal 1 (1)

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

(2)

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Pasal 2

(1)

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 3

(1)

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap: a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

(2)

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 4

(1)

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

(2)

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

‘12


Suparno MM, M.Akt.


(3)

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Pasal 5 Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6 Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 7 (1)

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

(2)

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

‘12


Suparno MM, M.Akt.


(3)

Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Pasal 8

(1)

Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa: a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan; b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

(3)

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 9 (1)

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal ........................".

(2)

‘12

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa


Suparno MM, M.Akt.


penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang nomor 17 TAHUN 2000 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. (3)

Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial. Pasal 10

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pengajuan

permohonan

dan

pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 11 Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 12 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

‘12


Suparno MM, M.Akt.


Ditetapkan di

:

Jakarta

pada tanggal

:

23 Mei 2008

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Kesimpulan : a. Wajib Pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah : 1) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk

perusahaan yang memperoleh ijin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, dan 2) Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir

sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali, dan 3) Mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

b. Permohonan Melakukan Revaluasi Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir Lampiran I PER-12/PJ/2009. Permohonan harus dilengkapi dengan: 1) Fotocopy

surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang

memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut; 2) Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang

memperoleh ijin dari Pemerintah; 3) Daftar Penilaian Kembali Aktifa Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PER-12/PJ/2009 4) Laporaan Keuangan tahun

buku terakhir sebelum penilaian kembali tetap

perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

‘12


Suparno MM, M.Akt.


c. Jangka Waktu Keputusan : Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan perusahaan. d. Mengangsur Pembayaran PPh Final atas Revaluasi : Perusahaan yang dalam kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekalgus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilalan kembali aktiva tetap dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir Lampiran V PER-12/PJ/2009 . C. TUJUAN REVALUASI AKTIVA : Sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang PPh bahwa penilaian kembali ( revaluasi ) dalam perpajakan hanya diperkenankan apabila t erjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Ketidakserasian antara biaya dan penghasilan yang dapat mengakibatkan timbulnya beban yang tidak wajar, disebabkan karena perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter. Dalam hal posisi keuangan perusahaan menjadi tidak wajar maka pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyesuaian. Pemberian kesempatan ini merupakan fasilitas perpajakan yang harus diikuti dengan berbagai macam ketentuan, antara lain bahwa Wajib Pajak yang diperkenankan untuk melakukan revaluasi adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, khususnya pembukuan tentang harta perusahaan.

D. PAJAK REVALUASI 1. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa: a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa

‘12


Suparno MM, M.Akt.


buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10 %. 3. Contoh Soal : Tanggal 31 Desember 2009 PT Benhul berencana untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya, berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi : a. Tanah yang diperoleh pada

Desember 2004 dengan harga perolehan Rp.

500.000.000,- dan harga revaluasi Rp. 1.000.000.000,b. Bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2007 dengan harga perolehan Rp. 600.000.000,- dan harga revaluasi Rp. 850.000.000,- ( masa manfaat akuntansi sama dengan pajak ). c. Mesin produksi yang termasuk dalam Kelompok II ( masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat pajak ) diperoleh pada Juli 2007 dengan harga peolehan Rp. 100.000.000,- dan harga revaluasi Rp. 200.000.000,Metode penyusutan aset tetap, baik pajak maupun komersial menggunakan metode garis lurus. Hitunglah : Berapa PPh Final yang harus dibayar ! Pemecahan : Harga perolehan tanah ……………………………………………Rp. 500.000.000,Harga perolehan bangunan :……………..Rp. 600.000.000,-/- Ak. Penyusutan ……………………….( Rp.

90.000.000,-)

Nilai Sisa Buku bangunan ……………………………………… Rp

510.000.000,-

Harga perolehan mesin :………………….Rp. 100.000.000,-/- Ak. Penyusutan……………………….( Rp.

31.250.000,-)

Nilai Sisa Buku mesin ………………………………………… .Rp.

68.750.000,-

Jumlah Nilai Sisa Buku ………...………………………… Rp. 1.138.750.000,Perhitungan Selisih Lebih Penilaian Kembali : Harga Pasar , ……………………………………………………….. ( Rp. 1.000.000.000 + Rp. 850.000.000 + Rp. 200.000.000 )

‘12

Mana jemen Perpajakan 10

Suparno MM, M.Akt.

= Rp 2.050.000.000,-


Nilai Buku : ………………………………………………………… Rp. 1.138.750.000,Selisih Lebih Penilaian Kembali ………………………………… Rp. PPh Final ( 10 % X Rp. 911.250.000 ) ………………………. = Rp.

911.250.000,91.125.000,-

Tugas untuk dikerjakan : 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan revaluasi aktiva ? 2. Ketentuan pajak yang terbaru atas revaluasi aset tetap diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 79 / PMK.03 / 2008 tanggal 23 Mei 2008. Bagaimana perlakuan PPh atas revaluasi tersebut dan kapan revaluasi dapat dilakukan oleh Wajib Pajak ? Jelaskan ! 3. Menurut

prinsip akuntansi pada umumnya bahwa nilai perolehan adalah

merupakan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan termasuk didalamnya adalah dasar pencatatan nilai aktiva tetap. Apa yang melatar belakangi kebijakan pemerintah dalam pemberian fasilitas revaluasi untuk tujuan perpajakan ? 4.

Revaluasi dilakukan paling lambat satu tahun sejak tanggal Laporan Penilai, Jelaskan apa yang menjadi alasan disini jika dikaitkan dengan kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan koreksi hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mentei Keuangan No. 79 / PMK.03 / 2008 tanggal 23 Mei 2008 ? .

5. Aktiva yang telah direvaluasi tidak boleh dijual atau dialihkan sebelum habis masa manfaatnya. Apa sanksinya bagi Wajib Pajak apabila hal ini dilanggar ? 6. Selisih lebih revaluasi dikenakan PPh Final sebesar 10 %. Berilah penjelasan dalam hal Wajib Pajak mengalami : a. kesulitan keuangan untuk melunasi PPh Final tersebut . b. menderita kerugian tahun pajak sebelum dilakukan revaluasi. 7. Sebuah bangunan telah direvaluasi pada tanggal 1Januari perolehan

seharga

Rp.

500.000.000,-

menjadi

nilai

1999 dari nilai

pasar

1.000.000.000,- dan PPh Final sebesar 10 % sudah dilunasi.

seharga

Rp.

Bagaimana

pendapat saudara apa bila pada tanggal 10 Januari 2011 kemarin dijual dengan harga Rp. 1.500.000.000,- apa pengaruhnya terhadap revaluasi yang telah dilakukan ?

oooooooooooo spn ooooooooooooo

‘12

Mana jemen Perpajakan 11

Suparno MM, M.Akt.


revaluasi aset

Recommend Documents