TUGAS MAKALAH AUDIT
REVALUASI AKTIVA TETAP
Dis Disusu usun oleh leh :
Mukh Mukhaamad mad Muaf Muaffa fan n
(076 (0762 20020 0020))
Dwi Putranto Baskoro
(07620021)
Luqman Hakim
(07620044)
Mafud Effendi
(07620045)
R. Faried Rahadian
(07620050)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG AKUNTANSI
2009
2
REVALUASI AKTIVA TETAP
Latar Belakang
Kena Kenaik ikan an harg hargaa yang yang sang sangat at ting tinggi gi di nega negara ra kita kita seba sebaga gaii akib akibat at turu turun n dan dan bergejolaknya mata uang Rupiah terhadap mata uang asing khususnya US Dollar, di samp sampin ing g
tela telah h
menu menuru runk nkan an
ting tingka katt
kese keseja jaht hter eraa aan n
masy masyar arak akat at
Indo Indone nesi sia. a.
juga juga
menyebabkan nilai historis aittiva perusahaan yang dinilai dalam rupiah akan sangat jauh berbeda dengan harga pasarnya. Dengan terdepresiasinya rupiah dan terevaluasinya valas, valas, nilai nilai nomina nominall utang utang valas valas dalam dalam Rupiah Rupiah akan meleji melejitt tanpa tanpa diimba diimbangi ngi oleh oleh peningkatan nilai aktiva selain (kerugian) selisih nilai tukar. Hal ini berakibat ketimpangan ketimpangan nilai nilai utang dengan ekuitas dan aktiva, aktiva, karena aktiva aktiva dinilai dinilai menurut menurut harga perolehan (histoncal cost), sedangkan utang dinilai menurut nilai tukar (valas) pasar. Di berbagai negara. dispantas nilai tersebut diatasi dengan penerapan current value accounting accounting dan revaluasi revaluasi aktiva aktiva tetap. tetap. Di Indonesia, Indonesia, kebijakan kebijakan (terutama (terutama perpajakan) perpajakan) yang sering dilakukan adalah penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap. Dal Dalam
kond kondiisi
inf inflas lasi,
per perusah usahaa aan n
perl perlu u
mer mernper nperti tim mbang bangka kan n
unt untuk
melakukan revaluasi karena nilai buku sudah tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini.
Definisi
Revaluasi Revaluasi Aktiva Tetap adalah penilaian penilaian kembali kembali aktiva aktiva tetap perusahaan, perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva aktiva tetap dalam laporan laporan keuangan keuangan perusahaan perusahaan yang disebabkan disebabkan oleh devaluasi devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.
Pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dari sisi penilaian kineria perusahaan, neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Dengan demikian berarti pemakai laporan keuangan menerima
3
informasi yang lebih akurat. Selisih lebib penilaian kembali juga meningkatkan struktur moda modall
send sendir irii,
art artinya inya
per perband bandiingan ngan
anta antarra
pinj pinjam aman an (debt debt))
deng dengan an
modal odal
sendiri sendiri (equity) (equity) atau atau Debt to Equity Equity Ratio (DER) (DER) menjadi menjadi membaik. membaik. Membaiknya Membaiknya DER pada gilirannya perusahaan p erusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Selain ku, kenaikan nilai aktiva tetap mempunyai konsekuensi naikny naiknyaa beban beban penyu penyusu suta tan n akti aktiva va teta tetap p yang yang dibe dibeban banka kan n ke dala dalam m laba laba rugi rugi,, atau atau dibebankan ke harga pokok produksi.
Sedangkan dari sisi perpajakan, selisih lebih yang diakibatkan dari penilaian kembali aktiva aktiva merupa merupakan kan objek objek pajak, pajak, sehing sehingga ga nantin nantinya ya selisi selisih h lebih lebih ini setela setelah h dikura dikurangi ngi dengan kompensasi kerugian akan dikenakan PPh fmal sebesar 10%. Pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revalusi. Sebelum penerapan kebijakan penilaian kembali aktiva tetap, manajemen dan pemilik harus mempertimbangkan secara sungg sungguh uh-s -sun ungg gguh uh dan hatihati-ha hati ti tent tentan ang g manf manfaa aatt dan keru kerugi gian an yang yang akan akan dial dialam amii perusahaan di masa sekarang dan di masa depan akibat penerapan keb ijakan ini.
Syarat-syarat
1. Wajib Wajib Pajak dapat dapat mengajukan mengajukan permohon permohonan an dengan syarat syarat telah telah memenuhi memenuhi semua semua kewaji kewajiban ban pajakny pajaknyaa sampai sampai dengan dengan masa masa pajak pajak terakhi terakhirr sebelu sebelum m masa masa pajak pajak dilakukannya penilaian kembali. 2. Aktiva Aktiva tetap perusahaan perusahaan yang yang dapat dinilai dinilai kembali kembali adalah adalah aktiva aktiva tetap tetap berwujud berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendap mendapatk atkan, an, menagi menagih, h, dan memeli memelihara hara penghas penghasila ilan n yang merupak merupakan an Objek Objek Pajak. 3. Penila Penilaian ian kembali kembali dapat meliputi meliputi seluruh seluruh atau sebagian sebagian aktiva aktiva tetap tetap perusa perusahaan haan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya dan hanya dapat dilakukan penilaian kembali paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.
4
Wajib Pajak yang Boleh Melakukan Revaluasi
Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk Usaha Teap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh ijin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat. S erikat.
Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
Mendapat persetujuan Diretur Jenderal Pajak.
Syarat Permohonan Melakukan Revaluasi
Permoh Permohona onan n diajuk diajukan an kepada kepada Kepala Kepala Kantor Kantor Wilaya Wilayah h DJP yang yang membaw membawahi ahi Kanto Kantorr Pela Pelaya yana nan n Pajak Pajak temp tempat at Peru Perusa saha haan an terd terdaf afta tarr (KPP (KPP Domi Domisi sili li), ), denga dengan n menggunakan formulir Lampiran I PER-12/PJ/2009. Permohonan harus dilengkapi dengan: 1. Foto Fotoco copy py sura suratt ijin ijin usah usahaa peru perusa saha haan an jasa jasa peni penila laii atau atau ahli ahli peni penila lai, i, yang yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut; 2. Laporan Laporan penilaian penilaian Perusahaan Perusahaan oleh oleh perusahaan perusahaan jasa jasa penilai penilai atau ahli ahli penilai penilai yang memperoleh ijin dari Pemerintah; 3. Daftar Daftar Penilai Penilaian an Kembal Kembalii Aktita Aktita Tetap Tetap Perusa Perusahaa haan n Untuk Untuk Tujuan Tujuan Perpaj Perpajakan akan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PER-12/PJ/2009 4. Lapo Lapora raan an Keua Keuang ngan an tahu tahun n buku buku tera terakh khir ir sebe sebelu lum m peni penila laia ian n kemb kembal alii teta tetap p perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.
Jangka Waktu Keputusan
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan perusahaan.
Mengangsur Pembayaran PPh Final atas Revaluasi
Peru Perusa saha haan an yang yang dalam dalam kondi kondisi si keuan keuangan ganny nyaa tidak tidak memu memung ngki kink nkan an untuk untuk melunasi sekalgus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam
5
rangka penilalan kembali aktiva aktiva tetap dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir Lampiran V PER-12/PJ/2009 .
Tata Cara Pengajuan Revaluasi Aktiva Tetap
Untuk mngetahui prosedur revaluasi aktiva tetap bisa di lihat pada lampiran 2 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 12/PJ/2009.
Manfaat Revaluasi Aktiva Tetap bagi Perusahaan
Revaluasi aktiva tetap memang mempunyai manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu: 1. Dapa Dapatt men menci cipt ptak akan an performance performance of balance sheet yang sheet yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aktiva dan modal; 2. Mening Meningkat katkan kan kepercaya kepercayaan an para pemega pemegang ng saham, karena karena kenaika kenaikan n nilai nilai aktiva aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham (saham bonus); 3. Meningkatkan Meningkatkan keperca kepercayaan yaan kreditur, kreditur, sebagai sebagai dampak dampak membai membaiknya knya beberapa beberapa rasio rasio keua keuanga ngan n peru perusa saha haan, an, khus khusus usny nyaa yang yang ditu ditunj njukk ukkan an oleh oleh debt debt to asse assetts ratio dan debt to equity ratio. ratio. 4. Peng Penghe hema mata tan n paja pajak k yang yang terj terjad adii seba sebaga gaii akib akibat at bert bertam amba bah h besa besarn rnya ya nila nilaii penyusutan aktiva, yang dapat memberikan penghematan pe nghematan pajak sebesar 30% dari nilai nilai tambah tambah penyusu penyusutan tan.. Sement Sementara ara keuntun keuntungan gan dari dari revalu revaluasi asi aktiva aktiva hanya hanya dikenakan pajak final sebesar 10%.
Aplikasi perhitungan penghematan pajak pada Foto Kopi Cemara Penerapan revaluasi aktiva tetap pada mesin foto kopi dengan harga perolehan
mula-mula sebesar Rp 9.000.000,- yang termasuk golongan 1 pada perhitungan fiskal dengan menggunakan metode garis lurus.
6
Daftar Perhitungan Penghematan Pajak yang Bisa Dilakukan oleh Perusahaan SEBELUM Revaluasi Aktiva Tetap Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus
MESIN FOTO KOPI HARGA PEROLEHAN GOL 1
Rp
9.000.000,00
TARIF FISKAL MGL 25,00%
TAHUN 1 2 3 4 Total
RATE 8%
BIAYA PENYUSUTAN METODE GARIS LURUS
PV BY PENY MGL
AKUMULASI AKUMU LASI PENYU PENYUSUTAN SUTAN
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 9.000.000,00
(2.083.333,33) (1.929.012,35) (1.786.122,54) (1.653.817,17) (7.452.285,39)
2.250.000,00 4.500.000,00 6.750.000,00 9.000.000,00
Jika pada tahun ke-empat Foto kopi Cemara melakukan revaluasi aktiva tetap – mesin foto kopi. Dengan pertimbangan mesin foto kopi masih layak untuk digunakan. Maka pihaknya melakukan permohonan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki dimiliki kepada Kepala Kantor Wilayah Wilayah DJP yang membawahi membawahi Kantor Pelayanan Pajak temp tempat at Perus Perusaha ahaan an terd terdaf afta tarr (KPP (KPP Domi Domisi sili li). ). Lapo Lapora ran n peni penila laia ian n peru perusa saha haan an oleh oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah. Seumpama lembaga appraisal menil appraisal menilai ai Mesin Foto kopi ditetapkan ditetapkan sesuai dengan harga pasar wajar saat itu yakni sebesar Rp 5.000.000,-. Maka :
Nilai pasar pada 31 desember tahun 4
= Rp 5.000.000
Nilai buku AT, 31 desember tahun 3
= Harga perolehan – akum penyusutan = Rp 9.000.000 – Rp Rp 6.750.000 = Rp 2.250.000
Selisih penilaian
= Rp 2.750.000
PPh final atas revaluasi AT
= =
Biay Biayaa penyu penyusu suta tan n tahu tahun n ke-4 ke-4 set set rev reval aluas uasii
Rp 2.750 .000 x 10 % Rp
= Rp
275 .000
11 .750 .000
x
25 %
7
= Rp
2.937 .500
Daftar Perhitungan Penghematan Pajak yang Bisa Dilakukan oleh Perusahaan SESUDAH Revaluasi Aktiva Tetap Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus
HARGA PEROLEHAN GOL 1 TAHUN 1 2 3 4 Tot al
MESIN FOTO KOPI Rp 9.000.000,00 TARIF FISKAL MGL 25,00%
BIAYA PENYUSUTAN METODE GARIS LURUS Rp 2. 250.000,00 Rp 2. 250.000,00 Rp 2. 250.000,00 Rp 5. 000.000,00 Rp 11. 750.000,00
RATE 8%
PV BY BY PE PENY NY MG MGL L
AKUM AK UMUL ULASI ASI PEN PENY YUS USUT UTAN AN
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
(2.083.333,33) (1.929.012,35) (1.786.122,54) (3.675.149,26) (9.473.617,49)
2.250.000,00 4.500.000,00 6.750.000,00 11.750.000,00
Sehingga biaya yang di tanggung atas aktiva tetap fiskal oleh perusahaan sebelum dan sesudah revaluasi akan semakin besar pada tahun ke-empat. Sebelum revaluasi
Sesudah revaluasi
Beban Penyusutan AT
Rp 2. 250.000,00
Rp 5.000.000,00
Total
Rp 2. 250.000,00
Rp 5.000.000,00
Beban Yang Ditanggung
Penghematan pajak yang bisa dilakukan oleh Foto kopi Cemara yakni: Penghasilan
Sebelum Sebelum Revaluas evaluasii Rp 360.000.000,00
Sesud Sesudah ah Rev Revaluas aluasi Rp 360.000.000,00
Biaya operasi Biaya Penyusutan AT Biaya Administrasi & umum Laba se belum pajak PTKP/K3 PKP PPh 21 5%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
240.000.000,00 2.250.000,00 52.950.000,00 64.800.000,00 21.120.000,00 43.680.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
240.000.000,00 5.000.000,00 52.950.000,00 62.050.000,00 21.120.000,00 40.930.000,00
Rp
2.184.000,00
Rp
2.046.500,00
Tax Saving
Rp
137.500, 00
8
LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.03/2008 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahw bahwa a
1983 tent tentan ang g
berda berdasa sark rkan an
Paja Pajak k
kete ketent ntua uan n
Peng Pengha hasi sila lan n
Pasa Pasall
seba sebaga gaim iman ana a
19 Unda Undang ng-U -Und ndan ang g telah telah
beber beberap apa a
Nomo Nomorr
kali kali
7
diub diubah ah
Tahu Tahun n terak terakhi hirr
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 , Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan peraturan tentang penilaian penilaian kembali kembali aktiva tetap apabila apabila terjadi terjadi ketidaksesu ketidaksesuaian aian antara antara unsur biaya dengan penghasilan karena pe rkembangan harga;
b.
bahwa bahwa
ketent ketentuan uan sebaga sebagaima imana na
diatur diatur dalam dalam
Keputus Keputusan an
Menter Menterii
Keuang Keuangan an
Nomor 486/KMK.03/2002tentang 486/KMK.03/2002tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perp erpajakan
dipandang
sudah
tidak
mema emadai
sehingga
perlu
dilakukan
penyesuaian/penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap pe rusahaan; c.
bahw bahwa a ber berda dasa sark rkan an pert pertim imba bang ngan an seba sebaga gaim iman ana a dim dimak aksu sud d dala dalam m hur huruf uf a dan dan hur huruf uf
b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpaj Perpajaka akan n (Lembar (Lembaran an Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun Tahun 1983 1983 Nomor Nomor 49, Tambah Tambahan an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir terakhir
dengan dengan Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Nomo Nomorr
28 Tahu Tahun n
2007 2007 (Lembar (Lembaran an Negara Negara Republ Republik ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2.
Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 7 Tahun Tahun 1983 1983 tentang tentang Pajak Penghasila Penghasilan n (Lembaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055); 4.
Keputusan Pr Presiden No Nomor 20 20/P Ta Tahun 20 2005;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.
Pasal 1 (1) Perusaha Perusahaan an dapat dapat melaku melakukan kan penila penilaian ian kembali kembali aktiva aktiva tetap tetap perusa perusahaa haan n untuk untuk tujuan tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentu entuk k usah usaha a teta etap (BU (BUT), T), tida tidak k term terma asuk suk peru erusaha sahaa an yang yang memp memper erol oleh eh izin izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
Pasal 2 (1) Untuk Untuk melaku melakukan kan penilai penilaian an kembal kembalii aktiva aktiva tetap tetap perusa perusahaa haan, n, perusa perusahaa haan n permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
mengaj mengajuka ukan n
(2) Direktur Jenderal Pajak Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan keputusan penilaian kembali aktiva aktiva tetap tetap perusah perusahaan aan atas atas permoh permohona onan n yang yang diajuk diajukan an oleh perusa perusahaa haan n sebaga sebagaima imana na dimaksud pada ayat (1).
Pasal 3 (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap: a. selu seluru ruh h akt aktiv iva a teta tetap p berw berwuj ujud ud,, ter terma masu suk k tana tanah h yan yang g bers bersta tatu tus s hak hak mili milik k atau atau hak guna bangunan; atau b. selu seluru ruh h akti aktiva va tet tetap ap ber berwu wuju jud d tida tidak k term termas asuk uk tan tanah ah,, yang yang ter terle leta tak k atau atau ber berad ada a di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. (2) Penilaian Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan perusahaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva aktiva tetap perusahaan perusahaan terakhir terakhir yang dilakukan berdasark berdasarkan an Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Keuangan ini.
Pasal 4 (1) Penilaian Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan perusahaan harus dilakukan berdasarkan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar wajar aktiva aktiva tetap tetap terseb tersebut ut yang yang berlak berlaku u pada pada saa saatt penila penilaian ian kembal kembalii aktiva aktiva tetap tetap yang yang dite diteta tapk pkan an oleh oleh peru perusa saha haan an jasa jasa penil penilai ai atau atau ahli ahli peni penila lai, i, yang yang memp memper erol oleh eh izin izin dari dari Pemerintah. (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai nilai wajar yang ditetapkan ditetapkan oleh perusahaan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai penilai sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) ternyata ternyata tidak mencerminka mencerminkan n keadaan keadaan yang sebenarnya sebenarnya,, Direktur Direktur Jenderal Jenderal Pajak Pajak menetapkan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. (3) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan perusahaan dilakukan dalam jangka jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
10
Pasal 5 Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikena dikenakan kan Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an yang yang bersif bersifat at final final sebesa sebesarr 10% (sepulu (sepuluh h persen persen). ).
Pasal 6 Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran pembayaran secara angsuran angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 6 Tahun Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perpajakan sebagai sebagaiman mana a telah telah bebera beberapa pa kali kali diubah diubah terakh terakhir ir dengan dengan Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 28 Tahun Tahun 2007. 2007.
Pasal 7 (1) Sejak bulan dilakukannya dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan perusahaan berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: a. Das Dasar peny penyus usu utan tan fiska fiskall aktiv aktiva a teta tetap p yang yang tela telah h mempe memperroleh oleh per persetu setujjuan uan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. b. Masa Masa man manfa faat at fis fiska kall akti aktiva va tet tetap ap yan yang g tela telah h dila dilaku kuka kan n peni penila laia ian n kemb kembal alii akti aktiva va tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. c. Perh Perhit itun unga gan n penyu enyusu suta tan n dimu dimula laii sejak ejak bula bulan n dila dilaku kuka kann nnya ya peni penillaian aian kemb kembal alii aktiva tetap perusahaan. (2) Untuk bagian tahun tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Dasa Dasarr peny penyus usut utan an fis fiska kall akti aktiva va tet tetap ap ada adala lah h dasa dasarr peny penyus usut utan an fis fiska kall pada pada awa awall tahun pajak yang bersangkutan. b. Sis Sisa masa masa man manfa faa at fisk fiska al akti aktiva va tet tetap ap ada adala lah h sis sisa manf manfaa aatt fisk fiska al pada pada awa awall tahun pajak yang bersangkutan. c. Perh Perhit itun unga gan n peny penyus usut utan anny nya a dihi dihitu tung ng sec secar ara a pror prorat ata a sesu sesuai ai den denga gan n bany banyak akny nya a bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. (3) Penyusutan Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh memperoleh persetujuan persetujuan penilaian penilaian kembali kembali aktiva aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.
Pasal 8 (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa: a. Akti Aktiva va teta tetap p kel kelom ompo pok k 1 (sat (satu) u) dan dan kel kelom ompo pok k 2 (dua (dua)) yan yang g tel telah ah memp memper erol oleh eh pers perset etuj ujua uan n peni penila laia ian n kemb kembal alii sebel sebelum um berak berakhi hirn rnya ya masa masa manf manfaa aatt yang yang baru baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau b. Akti Aktiva va tet teta ap kelo kelomp mpok ok 3 (tig (tiga a), kel kelom omp pok 4 (emp (empa at), t), bang bangun una an, da dan tana tanah h yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,
11
maka maka atas atas selisi selisih h lebih lebih penila penilaian ian kembal kembalii diatas diatas nilai nilai sisa sisa buku buku fiskal fiskal semula semula,, dikena dikenakan kan tamba tambahan han Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an yang yang bersif bersifat at final final dengan dengan tarif tarif sebesa sebesarr tarif tarif tertin tertinggi ggi Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an Wajib Wajib Pajak Pajak badan badan dalam dalam negeri negeri yang yang berlaku berlaku pada pada saa saatt penila penilaian ian kembal kembalii dikurangi 10% (sepuluh persen). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Pen Pengali galiha han n akti aktiv va teta tetap p per perusa usahaa haan yan yang bersi ersifa fatt forc force e maj majeur eur berd berda asark sarka an keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan; b. Peng Pengal alih ihan an akt aktiv iva a teta tetap p peru perusa saha haan an dal dalam am ran rangk gka a peng pengga gabu bung ngan an,, pele pelebu bura ran, n, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau c. Penarikan aktiva tetap per perusahaan dari kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
penggunaan
karena ena men mengalami
(3) Selisih antara nilai pengalihan aktiva aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa sisa buku fiskal pada saat pengalihan pengalihan merupakan merupakan keuntungan keuntungan atau kerugian kerugian berdasarkan berdasarkan ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomo Nomorr 7 Tahu Tahun n 1983 1983tenta tentang ng Pajak Pajak Penghasila Penghasilan n sebagaimana sebagaimana telah beberapa beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 .
Pasal 9 (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa sisa buku komersial semula setela setelah h dikura dikurangi ngi dengan dengan Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam Pas Pasal al 5 harus harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal ........................". (2) Pemberian saham bonus atau atau pencatatan tambahan tambahan nilai nominal saham tanpa tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar sebesar selisih selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 1983 tentan tentang g Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an sebaga sebagaima imana na telah telah bebera beberapa pa kali kali diubah diubah terakh terakhir ir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 138 Tahu Tahun n 2000 2000 tentan tentang g Penghi Penghitun tungan gan Pengha Penghasil silan an Kena Kena Pajak Pajak dan Peluna Pelunasan san Pajak Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. (3) Dalam hal selisih lebih penilaian penilaian kembali secara fiskal sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.
Pasal 10 Ketentu Ketentuan an lebih lebih lanju lanjutt mengen mengenai ai tata tata cara cara pengaj pengajuan uan permoh permohona onan n dan pengad pengadmin minist istras rasian ian penil penilai aian an
kemba kembali li
akti aktiva va
teta tetap p
perus perusah ahaa aan n
diat diatur ur
deng dengan an
Pera Peratu tura ran n
Dire Direkt ktur ur
Jend Jender eral al
Pajak.
Pasal 11 Terhadap Terhadap perusahaan perusahaan yang telah mengajukan mengajukan permohonan permohonan izin penilaian penilaian kembali aktiva aktiva tetap perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan atas permohonan tersebut belum belum diterbi diterbitka tkan n surat surat keputu keputusan sannya nya,, dipros diproses es berdasa berdasarka rkan n Keputus Keputusan an Menter Menterii Keuanga Keuangan n Nomor 486/KMK.03/2002 tentan tentang g Penila Penilaian ian Kembal Kembalii Aktiva Aktiva Tetap Tetap Perusa Perusahaa haan n Untuk Untuk Tujuan Tujuan Perpajakan.
12
Pasal 12 Pada Pada
saat saat
Perat Peratur uran an
Menter Menterii
Nomor 486/KMK.03/2002te 486/KMK.03/2002tent ntan ang g
Keua Keuang ngan an ini ini Peni Penila laia ian n
mula mulaii
Kemba Kembali li
berl berlak aku, u, Akti Aktiva va
Keput Keputus usan an
Teta Tetap p
Ment Menteri eri Keua Keuang ngan an
Peru Perusa saha haan an Untu Untuk k
Tuju Tujuan an
Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2008 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
13
LAMPIRAN 2 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2009
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahw ba hwa a
untu un tuk k
mela me laks ksan anak akan an
kete ke tent ntua uan n
Pasa Pa sall
10
Pera Pe ratu tura ran n
Ment Me nter erii
Keua Ke uang ngan an
Nomo No morr
79/PMK.03/20 79/PMK. 03/2008 08 tenta tentang ng Penila Penilaian ian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Perpajakan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
Mengingat :
1.
Undang-Undang N om omor 6 Tahun 1 98 983 t en entang K et etentuan U mu mum d an an T at ata C ar ara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indone Indonesia sia Nomor 3262) sebagaimana sebagaimana telah bebera beberapa pa kali diubah terak terakhir hir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2.
Undang-Undang N om omor 7 Tahun 1 98 983 t en entang P aj ajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Republik Indone Indonesia sia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Lembaran Negar Negara a Republ Republik ik Indonesia Indone sia Nomor 3263) sebaga sebagaimana imana telah bebera beberapa pa kali diubah terak terakhir hir denga dengan n Undan UndanggUndang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3.
Pera Pe ratu tura ran n Pem Pemer eriint ntah ah No Nomo morr 138 138 Ta Tahu hun n 200 2000 0 ten tenta tan ng Pen Peng ghi hitu tung nga an Pen Pengh ghas asil ilan an
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055); 4.
Peraturan Men Menter erii Keuangan Nom Nomor 79/P /PM MK.03/2008 ten tentang Pen Penilaian Kem Kembali
Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
14
PERATURAN PERAT URAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTA TENTANG NG TATA CARA PENG PENGAJUAN AJUAN PERMOHONAN PERMOHONAN DAN PENGAD PEN GADMIN MINIST ISTRAS RASIAN IAN
PENILA PE NILAIAN IAN
KEMBAL KEM BALII
AKTIVA AKT IVA
TETAP TET AP
PERUSA PER USAHAA HAAN N
UNTUK UNT UK
TUJUAN TUJ UAN
PERPAJAKAN.
Pasal 1
(1) Per Perusa usahaa haan n dap dapat at mel melaku akukan kan pen penila ilaian ian kemb kembali ali akt aktiva iva tet tetap ap per perusa usahaa haan n unt untuk uk tuj tujuan uan perpajakan, perpaj akan, dengan syar syarat at telah memenuhi semua kewaji kewajiban ban pajaknya sampai denga dengan n masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. (2) Perus Perusahaa ahaan n sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam dalam negeri dan ben bentuk tuk usa usaha ha tet tetap ap (BU (BUT), T), tid tidak ak ter termas masuk uk per perusa usahaa haan n yan yang g mem memper peroleh oleh izin menyel men yeleng enggar garaka akan n pem pembuk bukuan uan dal dalam am bah bahasa asa Ing Inggri gris s dan mat mata a uan uang g Doll Dollar ar Ame Amerik rika a Serikat.
Pasal 2
(1) Perusahaan yang yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. (2) Per Perset setuju ujuan an Dir Direktu ekturr Jen Jendera derall Paj Pajak ak seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud pad pada a aya ayatt (1) dipe diperol roleh eh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (3) Permohonan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
1. Fo Foto toko kopi pi
sura su ratt ij ijin in us usah aha a per perus usah ahaa aan n ja jasa sa pen penil ilai ai at atau au ah ahli li pen penil ilai ai,, ya yang ng
memperoleh memper oleh ijin dari Pemeri Pemerintah, ntah, yang dilega dilegalisir lisir oleh insta instansi nsi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut.
2. Laporan
penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang
memperoleh ijin dari Pemerintah;
3. Daf Daftar tar
Penila Pen ilaian ian Kemb Kembali ali Akt Aktiva iva Tet Tetap ap Per Perusa usahaa haan n Unt Untuk uk Tuj Tujuan uan Per Perpaj pajaka akan n
sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan 4. Lapor Laporan an Keuangan tahun buku terakhir terakhir sebelum penilaian penilaian kembal kembalii aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.
Pasal 3
(1)) (1
Dala Da lam m ha hall be berd rdas asar arka kan n ha hasi sill pe pene neli liti tian an,, pe perm rmoh ohon onan an Perus Perusah ahaa aan n se seba baga gaim iman ana a
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah memenuhi persyaratan formal dan material, Kepala Kantor Kan tor Wil Wilaya ayah h DJP ata atas s nam nama a Dir Direktu ekturr Jen Jendera derall Paj Pajak ak waj wajib ib men menerb erbitk itkan an kep keputu utusan san persetujuan perset ujuan dengan menggu menggunakan nakan formulir sebaga sebagaimana imana dimaksud dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
15
(2)) (2
Dala Da lam m ha hall be berd rdas asar arka kan n ha hasi sill pe pene neli liti tian an,, pe perm rmoh ohon onan an Perus Perusah ahaa aan n se seba baga gaim iman ana a
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau material, Kepal Kep ala a Ka Kant ntor or Wi Wila laya yah h DJ DJP P at atas as na nama ma Di Direk rektu turr Je Jend nder eral al Pa Paja jak k wa waji jib b me mener nerbi bitk tkan an keputu kep utusan san pen penola olakan kan den dengan gan men menggu ggunak nakan an for formul mulir ir seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud dal dalam am lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (3)) (3
Kepu Ke putu tusa san n pe pers rset etuj ujua uan n se seba baga gaim iman ana a di dima maks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) at atau au kepu keputu tusa san n
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Perusahaan. (4)) (4
Apab Ap abil ila a jan angk gka a wa wakt ktu u seb eba aga gaim iman ana a di dima maks ksu ud pa pada da ayat ayat (3 (3)) te terl rlam ampa paui ui da dan n
Direkt Dir ektur ur Jen Jender deral al Paj Pajak ak bel belum um men menerbi erbitka tkan n kepu keputus tusan an per perset setuju ujuan an ata atau u kep keputu utusan san penolakan, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan. (5)) (5
Kepu Ke putu tusa san n pe pers rset etuj ujua uan n se seba baga gaim iman ana a di dima maks ksud ud pada pada ay ayat at (4) wajib wajib diter diterbi bitk tkan an
paling palin g lama 3 (tiga) hari kerja setela setelah h tangg tanggal al berakhirnya berakhirnya jangk jangka a waktu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6)) (6
Kepu Ke putu tusa san n pe pers rset etuj ujua uan n se seba baga gaim iman ana a di dima maks ksud ud pada pada ay ayat at (4) (4) be berl rlak aku u te terh rhit itun ung g
mulai tanggal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 4
(1) Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perus perusahaan ahaan untuk tuju tujuan an perpa perpajaka jakan n dapat mengajukan mengajukan permoh permohonan onan pembay pembayaran aran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ber bersam samaan aan den dengan gan pen pengaj gajuan uan per permoh mohona onan n per perset setuju ujuan an pen penila ilaian ian kemb kembali ali akt aktiva iva tet tetap ap perusahaan
untuk
tujuan
perpajakan.
(2) Atas permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau keputusan penolakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selis selisih ih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan perusahaan untu untuk k tuju tujuan an perpa perpajakan jakan secara angsuran angsu ran dengan menggunakan menggunakan formu formulir lir sebag sebagaimana aimana dimaksud dalam lampir lampiran an VI Perat Peraturan uran Direkturr Jender Direktu Jenderal al Paja Pajak k ini bersa bersamaan maan dengan penerb penerbitan itan keputu keputusan san perset persetujua ujuan n sebaga sebagaimana imana dimaksud
dalam
Pasal
3
ayat
(1)
atau
ayat
(4).
(3) Apabi Apabila la jangk jangka a waktu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlam terlampaui paui dan Direktu Direkturr Jender Jenderal al Pajak belum mener menerbitkan bitkan keputusan persetujuan persetujuan atau keputusan penolakan penolakan pemba pembayaran yaran Pajak Penghasilan Pengha silan yang bersi bersifat fat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva teta tetap p perus perusahaa ahaan n untuk tujuan perpajakan secara angsuran, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilaya Wil ayah h DJP ata atas s nam nama a Dir Direkt ektur ur Jen Jender deral al Paj Pajak ak waj wajib ib men menerbi erbitka tkan n kep keputu utusan san per perset setuju ujuan. an. (4) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
16
(5) Keputu Keputusan san persetujuan persetujuan sebaga sebagaimana imana dimaksud pada ayat (3) berlak berlaku u terhit terhitung ung mulai tang tanggal gal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 5
(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali ativa teta te tap p
perus per usah ahaa aan n
untu un tuk k
tuju tu juan an
perp pe rpaj ajak akan an wa waji jib b
diba di baya yarr
luna lu nas s
ke
Kas Ka s
Nega Ne gara ra de deng ngan an
menggu men ggunak nakan an Su Surat rat Set Setora oran n Paj Pajak ak (SS (SSP) P) pal paling ing lam lama a 15 (lim (lima a bel belas) as) har harii set setela elah h ta tangg nggal al diterbitkannya keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (4) atau paling lama pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Perusahaan memperoleh keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau ayat (3). (2)) (2
Keter Ket erla lamba mbata tan n
pelu pe luna nasa san n
Paja Pa jak k
Peng Pe ngha hasi sila lan n
yang ya ng
bers be rsif ifat at
fina fi nall
yang ya ng
teru te ruta tang ng
dan da n
keterlambata keterl ambatan n peluna pelunasan san Paja Pajak k Pengh Penghasila asilan n yang bersifat final yang terut terutang ang secar secara a angsu angsuran ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang Und ang-Und -Undang ang Nom Nomor or 6 Tah Tahun un 198 1983 3 ten tentan tang g Ket Ketent entuan uan Umu Umum m dan Tat Tata a Car Cara a Per Perpaj pajaka akan n sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 6
(1) Dalam hal Perusahaan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan tarif sebesarr tarif tertinggi sebesa tertinggi Paja Pajak k Pengh Penghasila asilan n Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian penila ian kembal kembalii dikur dikurangi angi 10% (sepul (sepuluh uh perse persen), n), karen karena a melak melakukan ukan pengalihan pengalihan aktiv aktiva a tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/20 79/PMK. 03/2008 08 tenta tentang ng Penila Penilaian ian Kembali Aktiva Teta Tetap p Perus Perusahaan ahaan Untuk Tuju Tujuan an Perpaj Perpajakan, akan, tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut wajib dibayar lunas ke Kas Negara paling lama lam a 15 (li (lima ma bel belas) as) har harii set setela elah h akh akhir ir bul bulan an ter terjad jadiny inya a pen pengal galiha ihan n akt aktiva iva tet tetap ap ters tersebut ebut.. (2) Kete Keterla rlamba mbatan tan pel peluna unasan san ta tamba mbahan han Paj Pajak ak Pen Pengha ghasil silan an yan yang g bers bersifa ifatt fin final al yan yang g ter teruta utang ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang Und ang-Und -Undang ang Nom Nomor or 6 Tah Tahun un 198 1983 3 ten tentan tang g Ket Ketent entuan uan Umu Umum m dan Tat Tata a Car Cara a Per Perpaj pajaka akan n sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 7
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 8
Permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dilaksankan dan diproses sesuai
17
dengan deng an Kep Keputu utusan san Dire Direktu kturr Jen Jender deral al Paj Pajak ak Nom Nomor or KEP KEP-51 -519/P 9/PJ/20 J/2002 02 ten tentan tang g Tat Tata a Car Cara a dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
Pasal 9
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ./2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
DARMIN NASUTION NIP 130605098
18
