BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada 11 Maret 1982, diundangkan sebuah produk hukum mengenai pengelolaan lingkungan, dengan nama Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sering disingkat dengan UUPLH. Dengan hadirnya UU Lingkungan ini, terbukalah lembaran baru bagi kebijaksanaan lingkungan hidup di Indonesia, guna terciptanya pengendalian kondisi lingkungan yang memiliki harmoni yang baik dengan dimensi-dimensi pembangunan. Kemudian, dengan banyaknya pekembangan mengenai konsep dan pemikiran mengenai masalah lingkungan, dengan mengingat hasil-hasil yang dicapai masyarakat dunia melalui KTT Rio tahun 1992, dirasakan UU No 4 Tahun 1982 sudah tidak banyak iagi menjangkau perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau dengan membuat penggantinya. Untuk itulah lima tahun kemudian setelah berlangsungnya KTT Rio, dibuat UUPLH yang baru sebagai pengganti UU No 4 Tahun 1982, yakni UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.32 Tahun 2009 adalah “penyempurna” UU No.23 Tahun 1997 dan UU no. 4 Tahun 1982. “Penyempurnaan” terhadap UU No.23 Tahun 1997.Dari beberapa hal yang diperluas tersebut maka UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
mengalami
perkembangan
untuk
mekonversikan berbagai maslah yang semakin kompleks terkait dengan lingkungan yang mana nantinya perkembangan ini dapat menjamin suatu kepastian hukum terhadap lingkungan hidup.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan pada makalah ini adalah: 1. Memenuhi syarat tugas mata kuliah Pengelolaan Kualitas Lingkungan; 2. Memberikan pengetahuan tentang perkembangan UU Lingkungan hidup di Indonesia; 3. Mempelajari hal-hal baru yang tidak diatur dalam UU sebelumnya.
BAB II
PEMBAHASAN UU No 4 Tahun 1982, mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, UU ini berfungsi sebagai ketentuan payung (umbrella provision) bagi peraturan perundangan lingkungan hidup lainnya, termasuk pula menjadi dasar dan landasan bagi pembaruan hukum dan penyesuaian peraturan-peraturan perundangan yang sudah lama (Danusaputro, 1982:25). UUPLH baru setelah UU No 4 Tahun 1982 yaitu UU No 23 Tahun 1997 memuat berbagai pengaturan sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan yang berkembang yang tidak mampu diatasi melalui UU No 4 Tahun 1982. Demikian juga UU baru ini dimaksudkan untuk menyerap nilai-nilai yang bersifat keterbukaan, paradigma pengawasan masyarakat asas pengelolaan dan kekuasaan Negara berbasis kepentingan publik (bottom-up), akses publik terhadap manfaat sumber daya alam, dan keadilan lingkungan (environmental justice). UU No 23 tahun 1997 dianggap memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal penanganan kasus sengketa lingkungan hidup. Ada tiga masalah mendasar yang terlupakan dalam UU 23 tahun 1997 antara lain: 1. Persoalan subtansial yang berkaitan dengan; pendekatan atur dan awasi (command and control) Amdal maupun perizinan; lemahnya regulasi audit lingkungan; belum dijadikannya Amdal sebagai persyaratan izin dan tidak tegasnya sanksi bagi pelanggaran Amdal; penormaan yang multi tafsir; lemahnya kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pegawai Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH); delik pidana yang belum mengatur hukuman minimum; multi tafsir soal asas subsidiaritas dan belum adanya regulasi aturan yang spesifik yang berhubungan dengan perubahan iklim dan pemanasan global; 2. Masalah struktural yaitu berhubungan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable
development)
yang
belum
dijadikan
mainstream dalam memandang lingkungan; 3. Problem ketiga adalah problem kultural yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Dari tahun ke tahun yaitu Tahun 1982 ke 1997 hingga Tahun 2009 mengalami perubahan yang cukup besar dan kompleks. Peraturan sebelumnya yaitu UU
No.4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 memiliki kekurangan yang amat signifikan karena tidak adanya unsur hukum didalamnya yang menindaklajuti/ menegaskan semua pihak untuk tetap mematuhi Peraturan Perundangundangan dari Pemerintah. Sedangkan Kelebihan dari UU No.32 Tahun 2009 adalah menjelaskan instrument-instrumen yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan itu sendiri, serta adanya unsur hukum untuk pengawasan dan penegakan hukum berkenaan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari beberapa hal yang diperluas tersebut maka UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengalami perkembangan untuk mekonversikan berbagai maslah yang semakin kompleks terkait dengan lingkungan yang mana nantinya perkembangan ini dapat menjamin suatu kepastian hukum terhadap lingkungan hidup. UU No.32 Tahun 2009 adalah “penyempurna”
UU No.23 Tahun 1997 dan UU
no.
4 Tahun 1982.
“Penyempurnaan” terhadap UU No.23 Tahun 1997 diperjelas pada Penjelasan UU No.32 Tahun 2009 point ke-8 yang berbunyi, ‘selain itu, undang-undang ini juga mengatur Beberapa point penting antara lain: 1.
Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2.
Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3.
Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4.
Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan
hidup,
dan
instrumen
lain
yang
sesuai
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5.
Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6.
Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7.
Kepastian
dalam
lingkungan global;
merespons
dan
mengantisipasi
perkembangan
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; 10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; 11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. UU No 32 tahun 2009 menyempurnakan sejumlah kelemahan mendasar dalam UU sebelumnya dan secara komprehensif mengatur segala hal yang berkaitan dengan problem lingkungan. Keistimewaan itu antara lain : 1. Dalam aturan yang baru tersebut, terdapat pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan LH. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi; instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. Perizinan lingkungan menjadi syarat utama berdirinya suatu badan usaha, ketika suatu perusahaan tidak memenuhi syarat lingkungan maka dinyatakan tidak bisa menjalankan usaha. Izin lingkungan yang bermasalah bahkan bisa membatalkan pendirian usaha. 3. Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (eco region) juga menjadi fokus utama UU No 32 tahun 2009. Memuat pula tentang kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global dan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Hal paling mendasar adalah penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana
secara
lebih
jelas.
Ditunjang
pula
dengan
penguatan
kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif dan penguatan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup. 5. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan yang paling mendasar dari UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan pada UU terbaru ini tentang prinsipprinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
serta
penanggulangan
dan
penegakan
hukum
mewajibkan
pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Bentuk penguatan tersebut dilihat dari: 1. Penerapan ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman maksimum; 2. Perluasan alat bukti; 3. Penerapan asas Ultimum Remedium. Pada UU No. 4 Tahun 1982 tidak ada asas yang mengatur dalam penegakkan hukumnya. Sedangkan dijelaskan Pada UU No 23 Tahun 1997 dikenal konsep asas Subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sangsi bidang hukum lain,seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata,dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan
keresahan
masyarakat.Sedangkan
remedium dikatakan bahwa
pada
asas
ultimum
mewajibkan penerapan penegakkan hukum
pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum admnistrasi dianggap tidak berhasil.Kaitan dengan hal ini,terlihat jelas bahwa pada UU No 23 Tahun 1997 memiliki berbagai macam rintangan guna
mencapai kepada penegakan hukum secara pidana,akan tetapi hal ini di persempit ruang geraknya melalui penerapan asas Ultimum Remedium pada UU No 32 tahun 2009, sehingga diharapkan dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2009 ini bentuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dapat ditegakan dengan seadil-adilnya. Hal-hal baru mengenai AMDAL yang juga termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain: a) AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; c) Komisi penilai AMDAL pusat,Provinsi,maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL; d) AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan; e) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,Gubenur,Bupati/Walokota sesuai kewenangannya. Selain hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL.Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa : 1.
Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan; 2.
Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki
sertifikat kompetensi; 3.
Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa
dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL. Jika diperinci uraian perbedaan antara UU No. 23 tahun 1997 dengan UU No. 32 tahun 2009 maka adalah sebagai berikut :
No 1.
Bahan Perbanding an Isi
UU No. 4 Tahun 1982 8 Bab dengan 24 pasal
UU No.23 tahun 1997 11 Bab dengan 52 pasal
UU No.32 Tahun 2009 17 Bab dengan 127 pasal
2.
Asas
a.
asas tanggung jawab
a.
tanggung
negara,
jawab negara;
b.
asas berkelanjutan, dan
b.
c.
asas manfaat
dan keberlanjutan:
kelestarian
Pengelolaan lingkungan
c.
hidup berasaskan
dan
pelestarian kemampuan
keseimbangan;
lingkungan
d.
keterpaduan;
yang serasi dan seimbang
e.
manfaat;
untuk menunjang
f.
kehati-hatian;
pembangunan yang
g.
keadilan;
berkesinambungan
h.
ekoregion;
bagi peningkatan
i.
keanekaraga
kesejahteraan manusia.
man hayati; j.
keserasian
pencemar
membayar; k.
partisipatif;
l.
kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik. n. 3.
otonomi
Ruang
meliputi ruang, tempat Negara
daerah. perlindungan dan
Lingkup
Kesatuan Republik Indonesia
pengelolaan
yang berWawasan Nusantara
lingkungan hidup
dalam
meliputi:
meliputi ruang, tempat
melaksanakan kedaulatan, hak
a. perencanaan;
Negara Republik Indonesia
berdaulat, dan yurisdiksinya.
b. pemanfaatan;
melaksanakan
c. pengendalian;
kedaulatan, hak berdaulat,
d. pemeliharaan;
serta yuridiksinya.
e. pengawasan; dan f. penegakan
4.
Tujuan
a. tercapainya keselarasan
mewujudkan pembangunan
hukum. a. melindungi
hubungan antar manusia
berkelanjutan yang berwawasan
wilayah Negara
dengan lingkungan
lingkungan
Kesatuan Republik
hidup sebagi tujuan
hidup dalam rangka
Indonesia dari
membangun manusia
pembangunan manusia
pencemaran
indonesia seutuhnya.
Indonesia seutuhnya dan
dan/atau
b. terkendalinya pemnfaatan
pembangunan masyarakat
kerusakan
sumber daya secara
Indonesia seluruhnya yang
lingkungan hidup;
bijaksana ;
beriman dan bertaqwa
b. menjamin
c. terwujudnya manusia
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
keselamatan,
indonesia sebagai pembina
kesehatan, dan
lingkungan hidup;
kehidupan
d. terlaksananya
manusia;
pembangunan berwawasan
c. menjamin
kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan lingkungan untuk kpentingan
pemanfaatan
generasi sekarang dan
sumber daya alam
mendatang;
secara bijaksana;
e. terlindunginya negara
i. mewujudkan
terhadap dampak kegiatan
pembangunan
diluar wilayah negara
berkelanjutan; dan
yang mnyebabkan
j. mengantisipasi
kerusakan dan pencemaran
isu lingkungan
lingkungan 5.
Upaya pengendalia
Belum diatur
Belum diatur secara jelas dan
global. Diatur dalam BAB
terpisah
V tentang
n
pengendalian.
lingkungan 6.
hidup Instrumen
ditetapkan dengan peraturan
Diatur dengan peraturan
Meliputi KLHS,
pencegahan
perundang-undangan (pasal
pemerintah (pasal 14)
baku mutu
pencemaran
17)
lingkungan hidup,
dan/atau
kriteria baku
kerusakan
kerusakan
lingkungan
lingkungan hidup,
hidup
dll
7.
Unsur-unsur
Penambahan unsur pelestarian
Penambahan
Pengelolaan
lingkungan hidup, pelestarian
unsur antara lain
lingkungan hidup.
daya dukung lingkungan hidup,
Rencana
Unsur pengelolaan
daya tamping lingkungan hidup,
Perlindungan dan
lingkungan hidup tercantum
pelestarian daya tamping
Pengelolaan
dalam pasal 1 ayat 1-14
lingkungan hidup, kriteria aku
Lingkungan Hidup,
kerusakan lingkungan hidup,
Kajian Lingkungan
limbah, bahan berbahaya dan
Hidup Strategis,
beracun, limbah bhan
Upaya
berbahaya dan beracun,
pengelolaan
sengketa lingkungan, dan orang
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup, Perubahan iklim, Pngelolaan Limah b3, Dumping
8.
kegiatan yang menimbulkan
(pembuangan), dll dokumen amdal
dampak besar dan penting
akan dinilai oleh
perizinan
terhadap lingkungan hidup wajib
komisi penilai
sebagai
memiliki amdal
yang dibentuk oleh
Pendayagu naan
9.
10.
Tidak diatur
instrumen
menteri,
pengendalia
gubernur/walikota
n Pendayagu
tidak ada penetapan wilayah
Ada wilayah
ekoregion
ekoregion
Denda paling banyak Rp.
Denda paling banyak sebesar
Denda paling
100.000.000,- (seratus juta
Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus
banyak Rp 15.
rupiah)
lima puluh juta rupiah)
000.000.000,00
naan
Tidak ada penetapan
pendekatan
wilayah ekoregion
ekosistem Denda Pidana
(lima belas milyar 11.
Kewenanga
Tidak terlalu detail dijelaskan
rupiah) Pembagian tugas
n Pusat dan
pembagian kewenangan antara
dan kewenangan
daerah
12.
pusat dan daerah (bab IV ttg
jelas dalam pasal
Tidak disebutkan dengan
Wewenang Pengelolaan
63-64 (bab IX ttg
jelas tugas dan wewenang
Lingkungan Hidup)
Tugas dan
antara pemerintah pusat dan
wewenang
daerah (bab v tentang
Pemerintah dan
kelembagaan)
Pemerintah
Pelestarian
Tidak dibahas sama sekali
Dalam ketentuan umum di
Daerah). Tidak di jelaskan
daya
ttg pelestarian daya dukung
jelaskan mengenai pelestarian
mengenai
dukung dan
dan daya tamping
daya dukung dan daya tampung
pelestarian daya
13.
Daya
lingkungan, hanya
tampung
pengertian daya dukung
Lingkungan Pengertian
lingkungan.
lingkungan.
dukung dan daya tampung
Analisis mengenai dampak
lingkungan. Analisis mengenai
lingkungan hidup adalah kajian
dampak
mengenai dampak besar dan
lingkungan hidup,
penting suatu usaha dan/atau
yang selanjutnya
kegiatan yang direncanakan
disebut Amdal,
pada lingkungan hidup yang
adalah kajian
Analisis mengenai dampak
diperlukan bagi proses
mengenai dampak
lingkungan adalah hasil
pengambilan keputusan tentang
penting suatu
studi mengenai dampak
penyelenggaraan usaha
usaha dan/atau
sesuatu kegiatan yang
dan/atau kegiatan;
kegiatan yang
AMDAL
direncanakan terhadap
direncanakan
lingkungan hidup, yang
pada lingkungan
diperlukan bagi proses
hidup yang
pengambilan keputusan
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
14.
Kajian
Tidak ada.
kegiatan. Kajian lingkungan
Lingkungan
hidup strategis,
Hidup
yang selanjutnya
Strategis
disingkat KLHS,adalah Tidak ada
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
15.
Upaya
Tidak ada
Tidak ada.
program. Upaya
pengelolaan
pengelolaan
lingkungan
lingkungan hidup
hidup dan
dan upaya
upaya
pemantauan
pemantauan
lingkungan hidup,
lingkungan
yang selanjutnya
hidup
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
16.
17.
Pengertian
Pencemaran lingkungan hidup
kegiatan. Pencemaran
Pencemara
adalah masuknya atau
lingkungan hidup
n
Pencemaran lingkungan
dimasukkannya makhluk hidup,
adalah masuk
Lingkungan
adalah masuknya atau
zat, energi, dan/atau komponen
atau
dimasukannya makhluk
lain ke dalam lingkungan hidup
dimasukkannya
hidup,
oleh kegiatan manusia sehingga
makhluk hidup,
zat, energi dan atau
kualitasnya turun sampai ke
zat, energi,
komponen lain ke dalam
tingkat tertentu yang
dan/atau
lingkungan dan atau
menyebabkan lingkungan hidup
komponen lain ke
berubahnya tatanan
tidak dapat berfungsi sesuai
dalam lingkungan
lingkungan oleh kegiatan
dengan peruntukannya;
hidup oleh
manusia atau oleh proses
kegiatan manusia
alam, sehingga kualitas
sehingga
lingkungan menjadi kurang
melampaui baku
atau tidak berfungsi
mutu lingkungan
lagi sesuai dengan
hidup yang telah Audit lingkungan hidup adalah
ditetapkan. Audit lingkungan
Audit
suatu proses evaluasi yang
hidup adalah
Lingkungan
dilakukan oleh penanggung
evaluasi yang
Hidup
jawab usaha dan/atau kegiatan
dilakukan untuk
untuk menilai tingkat ketaatan
menilai ketaatan
terhadap persyaratan hukum
penanggung
yang berlaku dan/atau
jawab usaha
kebijaksanaan dan standar yang
dan/atau kegiatan
ditetapkan oleh penanggung
terhadap
jawab usaha dan/atau kegiatan
persyaratan
yang bersangkutan;Tidak ada
hukum dan
ketentuan khusus terhadap
kebijakan yang
Pengertian
peruntukannya. Tidak ada
perusahaan yang melakukan
ditetapkan oleh
usaha berresiko tinggi.
pemerintah. Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara
18.
19.
Baku mutu
Disebut secara singkat.
berkala. Baku mutu
lingkungan
Baku mutu lingkungan hidup
lingkungan hidup
hidup
adalah ukuran batas atau kadar
adalah ukuran
makhluk
batas atau kadar
hidup, zat, energi, atau
makhluk hidup,
komponen yang ada atau harus
zat, energi, atau
Analisis
ada dan/atau
komponen yang
Baku mutu lingkungan
unsur pencemar yang
ada atau harus
adalah batas atau kadar
ditenggang keberadaannya
ada dan/atau
makhluk hidup, zat, energi,
dalam suatu sumber
unsur pencemar
atau
daya tertentu sebagai unsur
yang ditenggang
komponen yang ada atau
lingkungan hidup
keberadaannya
harus ada dan atau unsur
dalam suatu
pencemar yang ditenggang
sumber daya
adanya dalam suatu sumber
tertentu sebagai
daya tertentu sebagai unsur
unsur
lingkungan hidup Tidak ada
Tidak ada.
lingkungan hidup. Setiap usaha
Risiko
dan/atau kegiatan
Lingkungan
yang berpotensi
Hidup
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau
kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. meliputi: a.
pengkajian
risiko; b.
pengelolaan
risiko; dan/atau c. 20.
Kewajiban
Tidak ada
komunikasi
risiko. Setiap orang yang
orang yang
melakukan
melakukan
pencemaran
pencemaran dan/atau
dan/atau Tidak Ada
perusakan
perusakan
lingkungan hidup
lingkungan
wajib melakukan
hidup
pemulihan fungsi lingkungan hidup. dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
21.
Pemelihara
Tidak ada
Tidak ada.
dan teknologi. Pemeliharaan
an
lingkungan hidup
lingkungan
dilakukan melalui
hidup
upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian
22.
Setiap penanggung jawab
fungsi atmosfe. 1. Setiap orang
Bahan
1.
Berbahaya
usaha dan/atau kegiatan wajib
yang memasukkan
dan
melakukan pengelolaan bahan
ke dalam wilayah
Beracun
berbahaya dan beracun.
Negara Kesatuan
(B3)
2.
Republik
Pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun meliputi
Indonesia,
menghasilkan, mengangkut,
menghasilkan,
mengedarkan, menyimpan,
mengangkut,
menggunakan dan/atau
mengedarkan,
membuang.
menyimpan,
3.
memanfaatkan,
Ketentuan mengenai
pengelolaan bahan berbahaya
membuang,
dan beracun diatur lebih lanjut
mengolah,
dengan Peraturan Pemerintah.
dan/atau menimbun B3 wajib melakukan
Tidak ada
pengelolaan B3. a)
Setiap orang
yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan 23.
Sistem informasi
Tidak diatur
Tidak diatur.
kepada pihak lain. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi
lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.serta wajib di publikasikan kepada 24.
Peran serta
Peran serta masyarakat:
masyarakat. Peran masyarakat
masyarakat
a. meningkatkan kemandirian,
dapat berupa:
keberdayaan masyarakat, dan
a. pengawasan
kemitraan;
sosial;
b. menumbuhkembangkan
b. pemberian
kemampuan dan kepeloporan
saran, pendapat,
masyarakat;
usul,
c. menumbuhkan
keberatan,
ketanggapsegeraan masyarakat
pengaduan;
untuk melakukan pengawasan
dan/atau
sosial;
c. penyampaian
d.memberikan saran pendapat;
informasi dan/atau
e. menyampaikan informasi
laporan.
Tidak Diatur
dan/atau menyampaikan 25.
26.
laporan. Kepala Daerah dapat
Kepala daerah
n Kepala
mengajukan usul untuk
berwenang untuk
Daerah
mencabut izin usaha dan/atau
mencabut izin
kegiatan kepada pejabat yang
usaha dan/ atau
berwenang.
kegiatan.
Tidak di atur
Instansi
Kewenanga
hak gugat
Tidak ada
Tidak di atur
pemerintah
pemerintah dan
dan
pemerintah daerah
pemerintah
yang bertanggung
daerah.
jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. 27.
penyidik
Tidak di atur
terpadu
(psl 90) Dalam rangka penegakan hukum
Tidak di atur
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi
28.
Alat bukti.
Tidak di atur
Menteri. Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a.
keterangan
saksi; b.
keterangan
ahli; Tidak diatur
c.
surat;
d.
petunjuk;
e.
keterangan
terdakwa; dan/atau f.
alat bukti lain,
termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang29.
Sanksi
Sanksi pidana yang
Secara keseluruhan sanksi
undangan Sanksi pidana
pidana
diterapkan dalam undang-
pidana yang di terapkan dalam
yang di atur dalam
undang ini sangat jauh dari
undang-undang ini telah
undang-undang ini
nilai uang yang telah
tertinggal serta tidak lagi sesuai
secara
berkembang pada saat ini,
dengan perkembangan
keseluruhan lebih
jumlah denda yang diberikan
kehidupan masyarakat
berat di banding.
juga sangatlah rendah.
Indonesia saat ini.secara
Secara umum
Denda yang diancam dalam
umum,denda yang di ancamkan
denda yang di
undang-undang ini bekisar
dalam undang-undang ini
ancamkan dalam
antara jutaan rupiah hingga
berkisar antara puluhan juta
undang-undang ini
seratus juta rupiah.
hingga ratusan juta rupiah.
berkisar antara ratusan juta rupiah sampai puluhan miliar rupiah.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab sebelumnya adalah: 1. UU No 4 Tahun 1982, mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, UU ini berfungsi sebagai ketentuan payung (umbrella provision) bagi peraturan perundangan lingkungan hidup lainnya. 2. UUPLH baru setelah UU No 4 Tahun 1982 yaitu UU No 23 Tahun 1997 memuat berbagai pengaturan sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan yang berkembang yang tidak mampu diatasi melalui UU No 4 Tahun 1982.
3. UU No 32 tahun 2009 menyempurnakan sejumlah kelemahan mendasar dalam UU sebelumnya dan secara komprehensif mengatur segala hal yang berkaitan dengan problem lingkungan.
MAKALAH PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN “HASIL STUDI MENGENAI UU LINGKUNGAN HIDUP”
OLEH : KELOMPOK III ANGGOTA : FISKA FEBRINA
(1310941043)
RIYAN HEXA PUTRA
(1310941044)
RAHMI MULIA PUTRI
(1310941045)
DWI WAHYUNI YONANDA
(1310941046)
MONIKA UTAMI ANDRYAS
(1310941047)
GUSTINA LUSIANI
(1310941048)
DILA YURIANTI RAHMAH(1310942003)
DOSEN
AZIZAH
(1310942004)
NINGSIH IKA PRATIWI
(1310942006)
REZKY ADITYA LUBIS
(1310942007)
: FADJAR GOEMBIRA, Dr.Eng.
JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK-UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2015 DAFTAR PUSTAKA Anonymous. 1997. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU-2397.pdf. Tanggal akses: 22 Agustus 2015 Sudiarto, A. 2011. Berbagai Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. https://www.scribd.com/doc/42825377/Berbagai-Kelemahan-Undangundang-Nomor-32-Tahun-2009. Tanggal akses: 22 Agustus 2015 Yuriandi, Agung. 2009. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. https://www.scribd.com/doc/33925319/Azas-Azas-Dalam-UndangUndang-No-23-Tahun-1997-Tentang-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup. Tanggal akses: 22 Agustus 2015
