RESUME PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 T AHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam PP Nomor 46 Tahun 2014 Pasal 1 dijelaskan pengertian mengenai komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi kesehatan yang dipergunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau masyarakat dibawah naungan Menteri Kesehatan seperti : 1. Sistem Informasi Kesehatan adalah adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung
pembangunan kesehatan.
2. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. kesehatan. 3. Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. 4. Indikator Kesehatan adalah istilah, nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan. 5. Sistem Elektronik Kesehatan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data dan informasi kesehatan. Pasal 2 Pada Pasal 2 dijelaskan tujuan dari peraturan tentang Sistem Informasi Kesehatan seperti menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi Kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan, memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dan mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan pembangunan
kesehatan yang berkesinambungan. BAB II DATA, INFORMASI, DAN INDIKATOR KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan Data, Informasi, dan Indikator Kesehatan yang terinci dan terklarifikasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan. Bagian Kedua Data Kesehatan Pasal 4 Data Kesehatan terdiri atas data rutin yitu data yang secara teratur dikumpulkan oleh Faskes instansi pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan sedangkan data nonrutin yang terdiri dari data khusus (data faktor risiko, lingkungan) dan data luar biasa (kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat) yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 5 Data Kesehatan harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 6 Data kesehatan haruslah memenuhi standar seperti data haruslah sesuai dengan indikator kesehatan, data kesehatan harus sesuai dengan jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan, data harus akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta data kesehatan mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan data yang andal, aman, dan mudah dioperasikan.
Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data nonrutin diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Informasi Kesehatan Pasal 8 Informasi Kesehatan terdiri dari : 1. Informasi upaya kesehatan, meliputi penyelenggaraan, pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. 2. informasi penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi hasil penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan serta hak kekayaan intelektual di bidang kesehatan. 3. informasi pembiayaan kesehatan meliputi sumber dana, pengalokasian dana, serta pembelanjaan. 4. informasi sumber daya manusia kesehatan meliputi jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan dan pemerataan SDM Kesehatan. Sumber daya yang diperlukan seperti sumber daya untuk pembangunan dan pemberdayaan serta penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. 5. informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yang meliputi jenis, bentuk, bahan, jumlah, dan manfaat dari khasiat sediaan farmasi, alat kesehatan serta kandungan makanan. 6. informasi manajemen dan regulasi kesehatan mengenai perencanaan kesehatan, pembinaan dan pengembangann kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alkes, makanan, dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada kebijakan kesehatan dan produk hokum. 7. informasi pemberdayaan masyarakat berisi mengenai jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan dan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan termasuk pergerakan kesehatan. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi kesehatan yang diatur dengan Peraturan Menteri
Bagian Keempat Indikator Kesehatan Pasal 10 Indikator kesehatan terdiri atas tiga macam indikator yaitu indicator nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Indikator tersebut ditetapkan dan mengacu pada masing-masing tingkatan indikator. Pasal 11 Dalam merumuskan indikator kesehatan harus melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis bukti ( evidence based ). Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi kesehatan yang diatur dengan Peraturan Menteri Bagian Kelima Sumber Data dan Informasi Pasal 13 Data dan informasi kesehatan dala SIK bersumber dari fasilitas kesehatan baik milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat maupun perorangan atau kelompok Pasal 14 Data dan informasi kesehatan yang bersumber dari fasilitas kesehatan diperoleh dari rekam medis baik elektronik maupun non elektronik. Pasal 15 Data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat diperoleh dari kegiatan sensus, survey, penelitian, pelaporan, dan lain-lain.
Pasal 16 Pelaporan sumber data dan informasi kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan informasi dan indicator kesehatan kepada pengelola SIK secara horizontal atau vertikal. Bagian Keenam Pengumpulan Data dan Informasi Pasal 17 Pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan pelayanan kesehatan rutin dan berkala, rekam medic, surveylans kesehatan, sensus dan survey, penelitian dan pengembangan kesehatan, pemanfaatan teknologi, dan cara lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan. Pasal 18 Pengumpulan data dan informasi kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar data kesehatan. Bagian Ketujuh Pengolahan Data dan Informasi Pasal 19 Pengolahan data dan informasi kesehatan dilakukan dengan sistem elektronik kesehatan yang dikelola oleh Menteri. Apabila ada SIK yang belum memiliki infrastruktur sistem elektronik kesehatan pengolahan data dan informasi dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik. Pengelolaan data dan informasi harus dilakukan di dalam negeri, kalau dilakukan di luar negeri harus mendapat izin dari Menteri sesuai perundang-undangan. Pasal 20 Pengolahan data dan informasi kesehatan meliputi : a. Pemrosesan yang dilakukan dengan cara validasi, pengkodean, alih bentuk ( transform ) dan pengelompokan b. Analisis dilakukan dengan penggalian data ( data mining)
c. Penyajian dilakukan dalam bentuk tekstual, numeric, dan model lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK melalui media elektronik atau nonelektronik. Bagian Kedelapan Penyimpanan Data dan Informasi Pasal 21 Penyimpanan data dan informasi kesehatan dilakukan dalam pangkalan data yang aman dan tidak mudah rusak atau hilang dengan menggunakan media elektronik atau nonelektronik. Pangkalan data tersebut dikelola ole SIK yang terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Menteri. Jadwal retensi arsip untuk penyimpanan data dan informasi kesehatan nonelektronik paling singkat 10 tahun, sedangkan data dan informasi elektronik paling singkat 25 tahun bedasarkan pedoman retensi arsip.
