RESUME PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS dan berlaku juga bagi CPNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur pidana, maka terhadap PNS tersebut, tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya. Atasan ini juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Ø Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung. 2. Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Pemanggilan dapat dilakukan sebanyak 2 kali apabila pada pemanggilan pertama PNS yang bersangkutan tidak hadir. Apabila tetap tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menhukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 3. Dalam
rangka
kelancaran
pemeriksaan,
PNS
yang
diduga
melakukan
pelanggaran disiplin, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa, dengan tetap diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin yang harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 6. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata PNS melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin terberat setalah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. 7. Apabila PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang diterimanya. 8. PNS dapat melakukan upaya administratif jika tidak puas terhadap hukuman disiplin yang diterima dengan cara keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Ø Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 1. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 3. Hukuman disiplin berat, yang terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Ø Kewajiban dan larangan PNS Dilihat dari cara dan dampak dari dilakukannya pelanggaran, kewajiban dan larangan PNS dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu:
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
Kelompok 1 Kewajiban •
Larangan
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan
oleh
pejabat
•
yang
meminjamkan
Menggunakan
dan
baiknya.
• •
barang-barang,
negara secara tidak sah. •
Melakukan
kegiatan
dengan
Pancasila,
bawahan, atau orang lain di dalam
UUD,
NKRI,
dan
atasan,
teman
bersama
Setia dan taat sepenuhnya kepada
sejawat,
Pemerintah.
maupun di luar lingkungan kerja
Menaati segala ketentuan peraturan
dengan tujuan untuk kepentingan
perundang-undangan.
pribadi, golongan, atau pihak lain
Melaksanakan tugas kedinasan yang
yang secara langsung atau tidak
dipercayakan
dengan
langsung merugikan negara.
pengabdian,
kesadaran,
penuh dan
Menjunjung
•
Menghalangi
berjalannya
tugas
kedinasan
tanggung jawab. •
membeli,
dokumen atau surat berharga milik
memelihara
barang milik negara dengan sebaik-
•
menjual,
menggadaikan, menyewakan, atau
berwenang. •
Memiliki,
tinggi
kehormatan
negara, Pemerintah, dan martabat PNS. •
Mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan
sendiri,
seseorang, dan/atau golongan. •
Memegang rahasia jabatan yang menurut
sifatnya
atau
menurut
perintah harus dirahasiakan. •
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
•
Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau nerugikan negara atau Pemerintah terutama
di
bidang
keamanan,
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
keuangan, dan materiil. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan diatas, 1)
Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, maka dikenakan hukuman disiplin ringan,
2)
Apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka dikenakan hukuman disiplin sedang,
3)
Apabila berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, maka dikenakan hukuman disiplin berat.
Kelompok 2 Kewajiban •
Membimbing
bawahan
Larangan dalam • Bertindak sewenang-wenang terhadap
melaksanakan tugas •
Memberikan
kesempatan
bawahan kepada
bawahan untuk mengembangkan karir Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan diatas, 1)
Apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka dikenakan hukuman disiplin ringan.
2)
Apabila dilakukan dengan sengaja, maka dikenakan hukuman disiplin sedang.
Kelompok 3 Kewajiban •
Memberikan
pelayanan
baiknya kepada masyarakat
Larangan sebaik- •
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu
tindakan
yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu
sehingga
pihak
yang
dilayani
mengakibatkan
kerugian
bagi yang dilayani. Jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan ini mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
Kelompok 4 Kewajiban •
Mengucapkan sumpah/janji PNS.
•
Mengucapkan sumpah/janji jabatan
Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan diatas, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah, maka dikenakan hukuman disiplin ringan. Kelompok 5 Larangan •
Menyalahgunakan wewenang
•
Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
•
Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
•
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
•
Memberi atau menyanggupi akan memberi seuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
•
Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan diatas, maka dikenakan hukuman disiplin berat. Kelompok 6 Kewajiban • 1)
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dikenakan disiplin ringan berupa: •
Teguran lisan bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja.
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
•
Teguran tertulis bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 – 10 hari kerja.
•
Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 – 15 hari kerja.
2)
Dikenakan disiplin sedang berupa: •
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 – 20 hari kerja.
•
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 – 25 hari kerja.
•
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 – 30 hari kerja.
3)
Dikenakan disiplin berat berupa: •
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 – 35 hari kerja.
•
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 – 40 hari kerja.
•
Pembebasan dari jabatan bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 - 45 hari kerja.
•
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.
Ketentuan jam kerja PNS adalah 7,5 jam per hari. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam sama dengan 1 hari tidak masuk kerja. Penghitungan jumlah tidak masuk kerja ini dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Kelompok 7 Kewajiban • 1)
Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% 50%, maka dikenakan hukuman disiplin sedang.
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
2)
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%, maka dikenakan hukuman disiplin berat.
Kelompok 8 Larangan •
Memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
1)
Dikenakan hukuman disiplin sedang apabila dilakukan dengan cara: -
Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanya dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
-
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, keluarga, dan masyarakat.
2)
Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP
Dikenakan hukuman disiplin berat apabila dilakukan dengan cara: -
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
-
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
-
Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
HP:/Aulia/pp disiplin pns
Resume PP no.53 tahun 2010 Aulia Madina
