1999
2010
Perbaikan revitalisasi (PP Nomor 27 tahun 1999)
1993 Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986 tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
UU Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 1997 1982 2
Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012 No
PP 27 Tahun 1999 te tentang Amdal
PP No. 27/20 27/2012 12 tent tentang ang Izin Izin Lingkungan
1. Durasi penila ilaian amdal sekita itar180 hari hari kerj kerja, a, doku dokume men n Amda Amdall terd terdiri iri atas atas 5 doku dokumen men
Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal Dura Durasi si peni penila laia ian n amda amdall seki sekita tarr 125 125 hari hari kerj kerja, a, doku dokume men n amda amdall terd terdir irii atas atas 3 doku dokume men n
2. Penila ilaian amda mdal oleh komisi misi penila ilai amda amdall cend cender erun ung g mere meredu duksi ksi makn makna a amda amdall seba sebaga gaii kaji kajian an ilmi ilmiah ah
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah Deng Dengan an memp memper erku kuat at pera peran n dan dan komp kompet eten ensi si tim tim tekn teknis is dala dalam m peni penila laia ian n amda amdall
3. Terdap rdapat at kesu kesuli lita tan n terha erhada dap p upay paya pene penega gaka kan n huku hukum m atas atas pela pelang ngga gar r Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingku Lingkunga ngan n Hidup) Hidup) menging mengingat at amdal amdal & UKL-UPL UKL-UPL adalah adalah bukan bukan keputu keputusan san TUN
Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL Dengan an sk skem ema a izin izin ling lingku kung ngan an yang yang Deng merupakan merupakan keputusan keputusan TUN yang enforceabl enforceable e dan dan memi memili liki ki kons konsek ekue uens nsii huku hukum m atas atas pelang pelanggar garann annya ya sesuai sesuai dengan dengan yang yang diatur diatur dalam dalam UU 32/2 32/2009 009
L a n j u t an a n B e b e r ap a p a P er e r b e d aa a a n F il i l o s o f i s M en en d a s a r No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. No. 27/2 27/201 012 2 tent tentan ang g Izin Izin Lingkungan
4.
Terdapat ruang untuk keterlibat keterlibatan an masyaraka masyarakatt
Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Akses Partisipasi Masyarakat Dengan terdap terdapat at 3 kali kali peng pengumu umuman man Dengan dala dalam m taha tahap p pere perenc ncan anaa aan n suat suatu u usah usaha a dan/ dan/at atau au kegi kegiat atan an,, maka maka ruan ruang g masy masyar arak akat at untu untuk k memb member erik ikan an sara saran, n, tang tangga gapa pan n dan dan pend pendap apat at akan akan lebi lebih h luas
5.
Amdal dan UKL-UPL masih dipand dipandang ang sebaga sebagaii instru instrumen men perlin perlindun dungan gan dan pengel pengelola olaan an lingku lingkunga ngan n hidup hidup yang yang bers bersifa ifatt dibuat at bagu bagus, s, tida tidak k dibu dibuat at tidak tidak “dibu apa-apa”
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan Deng Dengan an terb terbit itny nya a PP ini ini maka maka bany banyak ak konseku konsekuens ensii hukum hukum yang yang dapat dapat ditera diterapka pkan n kepada kepada pemeri pemerinta ntah, h, pemeri pemerinta ntah h daerah daerah,, dan pemra pemrakar karsa sa apab apabil ila a terl terlib ibat at dala dalam m pela pelang ngga gara ran n amdal amdal & UKLUKL-UPL UPL
BAB 1 Ketentuan Umum
Ketentuan Umum
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Ketentuan Umum Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah
telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Ketentuan Umum Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Pemrakarsa adalah
setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
BAB 2 Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL
IZIN LINGKUNGAN
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL 1
Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL
2
3
Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan
Izin Lingkungan
Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
Studi Kelayakan
3
4
Disain Rinci
Konstruksi
5 Operasi
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
KA 1 ANDAL 2 RKL-RPL 3
Dokumen AMDAL
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang
Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat:
1• terkena dampak; 2• Pemerhati lingkungan hidup 3• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
10 HARI [Pengumuman]
Pemrakarsa
1
Pengumuman
2 Konsultasi Publik
Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan
Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota
Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa
1
Penyusun dari Pemrakarsa sendiri
Menyusun Dokumen Amdal
Pihak Lain:
DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2• 3•
Penyusun Perorangan Penyusun yang tergabung dalam LPJP
Persyaratan Penting ! Penyusun dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
11.
Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan
22
Uji kompetensi
Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
Studi Kelayakan
3 Disain Rinci
4 Konstruksi
5 Operasi
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; 22. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
33. 44. Formulir UKL-UPL
Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan
BAB 3 Penilaian AMDAL dan Pemerikasaan UKL-UPL
Penilaian Kerangka Acuan 5b
Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan
Tidak
Pemrakarsa Sekretariat
1
YA Dokumen Kerangka Acuan
2
Kelengkapan Administrasi
3
Komisi Penilai AMDAL
3 Menugaskan
Hasil Penilain
5a
Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA:
30 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/
4
Tim Teknis
Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa
Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan
Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan
Penilaian Andal dan RKL-RPL Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki
REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
8b
Tidak
Pemrakarsa
1
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki
Sekretariat
8a YA
Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
2
Kelengkapan Administrasi
3
Komisi Penilai AMDAL (KPA)
Menugaskan
4
Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Tim Teknis
5
6
Rapat Komisi Penilai AMDAL
7
Hasil Penilain
Tim Teknis Menilai ANDAL dan RKL-RPL
Sumber : Pasal 28-31 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI
Jangka waktu penetapan
GUBERNUR
Bupati/Walikota
10 Hari Kerja
Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan 1. 1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal Sumber : Pasal 32-33 PP 27/2012
2. 2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; 3. 3 Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. 4. 4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait
1. 5 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin
Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Kepala Instansi LH Provinsi, atau; • Kepala Instansi LH Kab/kota • • •
Menteri Gubernur Bupati/ Walikota
Kelengkapan Administrasi
Tidak
UKL-UPL
YA
Pemeriksaan Teknis UKL-UPL
Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki
Rekomendasi UKL-UPL
YA •
Persetujuan , atau •penolakan
Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL
14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI
GUBERNUR Bupati/Walikota
Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber : Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Menerbitkan Melalui pejabat yang ditunjuk Menteri, atau kepala isntansi LH prov atau kab/kota
Rekomendasi UKL-UPL
Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. 2
Peryataan persetujuan UKL-UPL
3. 3
persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL.
1. 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
BAB 4 Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan
Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan UKL-UPL
Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan
Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan
• • •
Menteri Gubernur Bupati/ Walikota
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL
• • •
Menteri Gubernur Bupati/ Walikota
Sumber : Pasal 45-46 PP 27/2012 Izin Lingkungan
3 hari: UKL-UPL
Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman
Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung
sejak dokumen persyaratan administratif serta
sejak dokumen persyaratan administratif serta
Andal dan RKL-RPL
UKL-UPL yang
yang dimohonkan
dimohonkan
Masyarakat
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan
• • •
Menteri Gubernur Bupati/ Walikota
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia
Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan
Sumber : Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Masyarakat
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
BAB 5 Komisi Penilai AMDAL
Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal yang dimaksud adalah :
a. Komisi Penilai Amdal Pusat b. Komisi Penilai Amdal provinsi dan c. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
a. Ketua b. Sekretaris dan c. Anggota
Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:
a. Tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis dan b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal. Sekretariat Komisi Penilai Amdal mempunyai tugas
di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.
BAB 6 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja
Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL Instansi Lingkungan Hidup Pusat Pembinaan
Instansi Lingkungan Hidup Provinsi
Komisi Penilai AMDAL Provinsi
Pembinaan
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi LH Kabupaten/Kota
Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Instansi Lingkungan Hidup Pusat Evaluasi Kinerja
Instansi Lingkungan Hidup Provinsi
Evaluasi Kinerja
Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap: a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Amdal dan UKLUPL; b. Kinerja komisi penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan c. Kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota
BAB 7 Pendanaan
Pendanaan Penyusunan
dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah.
Dana Amdal yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan : a. Penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; b. Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
BAB 8 Sanksi Administratif
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
BAB 9 Penutup
Ketentuan Penutup Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Studi Kasus
Sejumlah warga kawasan lereng Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, bersuka cita meyambut putusan hakim dalam sidang tentang gugatan pembangunan pabrik semen yang dilayangkan warga kepada Bupati Pati dan PT. Sahabat Mulia Sakti di Pengadilan Tata Usaha
Studi Kasus
Studi Kasus
Studi Kasus
1. Enrico 2313100089 Perizinan UKL-UPL dll berapa total biayanya? KPA, dia backgroudnya apa? Pendanaan, dari pemrakarsa, golongan ekonomi lemah yang seperti apa? Untuk regulasi pembuatan ukl-upl belum ada. Dari sumber yang kami baca, misalnya di Bekasi, biaya pembuatan uklupl berkisar antara 50-60 jut, bahkan ada yang dibanderol dengan harga 150 juta. Jadi, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan penerbit dokumen lingkungan Background untuk kpa adalah masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan AMDAL Yang termasuk golongan ekonomi lemah misalnya home industri yang kapasitas produksinya rendah.
2. Fiona LJ 43 AMDAL Diajukan ke menteri,gubernur, bupati apakah ada kriterianya? Apakah ada studi kasus yang lebih dekat dengan kita, misalnya home industri? Sehingga home industri juga membuat AMDAL juga? Jawaban Kriteria untuk pengajuan amdal kepada bupati/gubernur/menteri didasarkan daerah yang terkena dampak industri tersebut. Misalkan, dampakya hanya dirasakan oleh satu kabupaten maka amdal diajukan kepada bupati. Jika dampaknya dirasakan oleh banyak kabupaten maka amdal diajukan ke gubernur, jika dampaknya dirasakan oleh banyak provinsi maka amdal diajukan ke menteri Misalnya home industri pembuatan minyak sawit. Limbah yang mereka hasilkan cukup berbahaya untuk lingkungan
3. Arga 23131000067 Harus menyampaikan pelaporan 6 bulan sekali, bagaimana cara pemberian administratifnya? Klasifikasi pelanggaran ada tidak? Jawaban Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: 1. teguran tertulis; (ketika tidak digubris maka lanjut nomor 2) 2. paksaan pemerintah; (ketika tidak digubris maka lanjut nomor 3) 3. pembekuan izin lingkungan; (ketika tidak digubris maka lanjut nomor 4) 4. pencabutan izin lingkungan (ketika izin lingkungan dicabut maka perusahaan tidak bisa beroperasi)
Tidak ada klasifikasi pelanggaran
4. Wenny 2313100083 Persyaratan harus melibatkan masyarakat? Tapi kenapa di studi kasus masyarakat tidak tahu izin lingkungan diterbitkan. (PP no 27 tahun 2012 ini merupakan perbaruan dari PP no 27 tahun 1999, dan kekurangan dari PP lama ini adalah poin keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang masih belum jelas.) 5. Ali 2313100097 Proses pengajuan AMDAL, proyek kereta cepat Indonesia China, 27 September – Januari? Harusnya minimal 6 bulan. (Prosesnya bukan minimal 6 bulan melainkan maksimal 6 bulan, jadi proyek tersebut masih dapat dilakukan)
6. Fahrudin LJ 08 Izin amdal, apakah ada masa berlakunya? Apakah ada perpanjangannya? Apakah ada analisa kembali? Apakah ada sidak dari pihak terkait? Studi kasus, masyarakat punya peran, ketika masyarakat keberatan, Amdal bisa jadi batal. Pada kenyataannya, perusahaan membeli peran masyarakat? Sedangkan dampak lingkungannya besar. Apakah ada sanksinya? Jawaban amdal tidak ada masa berlakunya tetapi wajib membuat laporan secara berkala setiap enam bulan sekali Sidak dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat sekitar terkait lingungan sekitar pabrik Sanksinya yaitu pembatalan penerbitan amdal meskipun sudah diterbitkan, jika ada kejanggalan maka amdal akan
7. Annisa 2312100089 Perbedaan PP yang sebelumnya dengan PP yang sekarang tentang peran masyarakat? Perbandingan dengan perundang undnagan sebelumnya sebaiknya dicantumkan.
