Rangkuman Materi Kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif
Toufan T.A. Nurzaman NIM F1312112
BAB I PENGANTAR AKUNTANSI FORENSIK
Akuntansi Forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau pengungkapan motive pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan. Misalnya dalam perhitungan ganti rugi dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara sederhana akuntansi forensik menangani fraud khususnya dalam pengertian corruption dan misappropriation of asset. Akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif. Banyak orang memahami profesi dokter dalam peraturan diatas dikenal dengan sebutan dokter forensik, namun “ahli lainnya” yang dalam hal ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik. Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation), namun juga berperran dalam bidang hukum diluar pengadilan (non litigation) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak. Untuk menjadi seorang akuntan forensik harus memperhatikan hal-hal berikut: Memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Pengenalan perilaku manusia dan organisasi (human dan organization behaviour). Pengetahuan tentang asspek yang mendorong terjadinya kecurangan (incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities). Pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum). Pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (profiling). Pemahaman terhadap pengendalian internal. Kemampuan berpikir seperti pencuri (think as a theft). Perbedaaan utama akuntansi forensik maupun audit konvensional lebih terletak pada mindset (kerangka pikir. Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan (exeption, oddities, irregularities) dan pola tindakan (product of conduct) daripada kesalahan (errors) dan keteledoran (ommisions) seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam (in depth interview) walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi dan lain sebagainya. Akuntansi forensik biasanya memfokuskan pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang ditengarai telah terjasi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (tip off) atau, petunjuk terjadinya kecurangan (red flag), petunjuk lainnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan terbongkas karena tip off ata ketidaksengajaan (accident).
BAB 2 MENGAPA AKUNTANSI FORENSIK?
Fraud sangat merugikan berbagai pihak karena dapat menghancurkan pemerintahan maupun bisnis. Fraud berupa korupsi lebih luas daya penghancurnya. Pada dasarnya cakupan akuntansi forensik adalah fraud dalam arti yang luas. Association of Certified Fraud Examiners mengelompokkkan fraud dalam tiga kelompok yaitu corruption (korupsi), asset misappropriation (penjarahan aset), dan fraudulent financial statement (laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat menyesatkan). Dalam hal ini, akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi daripada akutan pada umumnya yang berspesialisasi dalam auditing. Ia menjadi fraud auditor atau fraud examiner yang memiliki spesialisasi dalam bidang fraud. Sorotan utama mengenai fraud pada umumnya dan korupsi pada khususnya adalah pada kelemahan corporate governance atau kelemahan di sektor korporasi, tetapi prinsip umumnya adalah kelemahan di sektor governance, baik korporasi maupun pemerintahan. Di Indonesia hal ini sangat jelas terlihat dalam perkara-perkara korupsi dari para penyelenggara negara dan dari kajian mengenai integritas yang dibuat KPK. Salah satu dampak kelemahan governance adalah adanya fraud atau perkara korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara. Sedangkan dampak kelemahan governance di korporasi lebih kepada pengaruh di pasar modal yaitu harga saham perusahaan akan lebih rendah dimana seharusnya mempunyai nilai yang lebih tinggi kalau mereka kalau mereka mempunyai good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik). Ada beberapa kajian global mengenai korupsi yang menilai Indonesia antara lain adalah Corruption Perceptions Index (CPI), Global Corruption Barometer (GCB), Bribe Payers Index (BPI), Political and Economic Risk Consultancy (PERC), dan Global Competitiveness Index (GCI). Survei Integritas oleh KPK Setiap tahun KPK melakukan survei integritas. Survei ini merupakan wewenang KPK dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi. KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Berbeda dengan indeks tentang korupsi yang dibahas sebelumnya, indeks integritas yang diterbitkan KPK tidaklah semata-mata didasarkan atas persepsi. Tujuan survei ini adalah sebagai berikut. 1. Menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik. 2. Mengubah perspektif layanan dari orientasi lembaga penyedia layanan publik atau petugasnya (sisi penawaran) ke perspektif pelanggan (sisi permintaaan). 3. Mendorong lembaga publik mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif di wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi.
BAB 3 LINGKUP AKUNTANSI FORENSIK
Bologna dan Lindquist, perintis mengenai akuntansi forensik mengemukakan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni: fraud auditing, forensic accounting, investigative accounting, litigation support, dan valuation analysis. Namun, istilah tersebut tidak didefinisikan secara jelas. Mereka menambahkan bahwa dalam penggunaan sehari-hari litigation support merupakan istilah yang paling luas serta mencakup keempat istilah lainnya. Mereka juga menambahkan bahwa akuntan tradisional masih ingin membedakan pengertian fraud auditing dan forensic accounting. Menurut kelompok akuntan ini, fraud auditing berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti fraud. Sedangkan akuntan forensic baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan (suspicion) naik ke permukaan melalui tuduhan (allegation), keluhan (complaint), temuan (discovery), atau tip-off dari whistleblower. Jasa-jasa di bidang forensik antara lain:
Fraud & financial investigation Analityc & forensic technology Fraud risk management FCPA reviews and investigation Anti money laundering service Whistleblower hotline Litigation support Intellectual property protection Client training
Fraud dan Akuntansi Forensik Akuntansi forensik pada dasarnya menangani fraud. Oleh karena itu para akuntan forensik di Amerika Serikat menamakan asosiasi mereka Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). ACFE ini mempublikasikan penelitiannya tentang fraud , seperti konsep Fraud Tree dan Report to the Nation. Praktik di Sektor Pemerintahan Pada sektor publik praktik akuntan forensik serupa dengan apa yang digambarkan pada sektor swasta, perbedaannya adalah tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik di antara berbagai lembaga. Disamping itu keadaan politik dan macam-macam kondisi lain akan memepengaruhi lingkup akuntansi forensik yang diterapkan.termasuk pendekatan hukum dan non hukum. Perbandingan antara akuntansi forensik di sektor publik dan swasta Dimensi
Sektor publik
Sektor swasta
Landasan penugasan
Amanat undang-undang
Penugasan spesifik
Imbalan
Lazimnya tanpa imbalan
Fee dan biaya
tertulis
secara
Hukum
Pidana umum dan khusus, Perdata, arbitrase, administratif, hukum administrasi negara aturan intern perusahaan
Ukuran keberhasilan
Memenangkan perkara pidana Memulihkan kerugian dan memulihkan kerugian
Pembuktian
Dapat melibatkan instansi lain di Bukti intern, dengan luar lembaga yang bersangkutan ekstern yang terbatas
Teknik audit investigatif
Sangat bervariasi karena Relatif lebih sedikit kewenangan relatif besar dibandingkan di sektor publik, kreativitas dalam pendekatan lebih menentukan
Akuntansi
Tekanan pada kerugian negara Penilaian bisnis dan kerugian keuangan negara
bukti
BAB 4 ATRIBUT DAN KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK SERTA STANDAR AUDIT INVESTIGATIF
Atribut Howard R. Davia mengatakan bahwa dalam melaksanakan investigasi terhadap fraud, auditor pemula sebaiknya: Menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Kreatif dan berpikir seperti pelaku kejahatan, jangan mudah ditebak dalam hal arah pemeriksaan, penyelidikan, atau investigasi yang dilakukan. Tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Dalam menyusun strategi, perlu mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan Dari nasihat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.
Dari awal upayakan menduga siapa pelaku fraud. Fokus pada pengambilan bukti dan barang bukti untuk pengadilan. Kreatif, jangan mudah ditebak. Investigator harus memiliki intuisi yang tajam untuk merumuskan teori mengenai persekongkolan. Kenali pola fraud.
Karakteristik Pemeriksa Fraud Berdasarkan Association of Certified Fraud Examine: Memiliki kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sahih dan akurat, serta pelaporan secara lengkap dan akurat. Mempunyai kepribadian yang menarik dan mampu memotivasi orang lain untuk membantunya. Mampu berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. Memiliki kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan dan mampu untuk menarik kesimpulan. Kualitas Akuntan Forensik menurut Robert J. Lindquist
Kreatif; Rasa ingin tahu; Tak mudah menyerah; Memiliki akal sehat Business sense; dan Percaya diri.
Kode Etik Kode etik berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena ada integritas (sikap jujur walaupun tidak diketahui orang lain), rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholders lainnya. Standar Audit Investigatif menurut K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett: Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga bukti tadi dapat diterima di pengadilan
Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan. dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana Mencakup seluruh substansi investigasi Meliputi seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.
BAB 5 TATANAN KELEMBAGAAN
Dalam UUD 45 disebutkan tentang lembaga negara atau lembaga penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pada tingkat pusat terdapat beberapa kelompok kelembagaan antara lain kelompok lembaga yang mencerminkan perwakilan rakyat, presiden dan wakil presiden yang mewakili kekuasaan pemerintahan negara, dan kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ketiga kelompok tersebut adalah merupakan perwujudan konsep trias politica dalam ketatanegaraan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak termasuk dalam kekuasaan tersebut karena BPK lebih dikenal dalam sistem ketatanegaraan negara-negara demokrasi. Lembaga Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri pada tanggal 29 Desember tahun 2003 bukanlah lembaga pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dalam menghadapi tuntutan konvensi pemberantasan korupsi PBB. Selain KPK, dalam era pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dibentuk juga Tim Pemburu Koruptor dan Timtas Tipikor yang dikomandani oleh Pimpinan Kejaksaan Agung. Tugas dan Wewenang KPK 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang untuk: Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor; Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tipikor; Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tipikor kepada instansi yang terkait; Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor; dan Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tipikor.. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang untuk: Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tipikor, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 3. Penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tipikor. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kasus tipikor yang: Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 4. Pencegahan tipikor. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang untuk: melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang untuk: melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Kewajiban KPK KPK berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; menegakkan sumpah jabatan; menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas di atas. Anti Corruption Agencies Lembaga semacam KPK yang secara generik dikenal sebagai Anti-Corruption Agencies (ACA), tidak hanya ada di Indonesia. Di banyak negara Agency ini disebut Commission atau Komisi (seperti KPK). Namun ada
juga yang menyebutkan Biro, seperti di Singapura, atau Badan, seperti di Malaysia. Ada dua model ACA, yakni multy agency model dan single-agency model. Negara menerapkan multy agency model memanfaatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada dan membangun satu lembaga khusus. Indonesia adalah contoh negara yang menerapkan multy agency model. Kebanyakan negara Eropa Barat dan Amerika Serikat juga menerapkan multy agency model. Landskap Audit Pemerintahan Terdapat beberapa faktor yang dapat melemahkan proses audit. Pertama, BPK menghadapi kendalakendala sumber daya yang parah. Kedua, tidak adanya undang-undang audit negara modern yang menyebabkan banyak kerancuan dan menjadi tempat di mana organisasi-organisasi yang ingin menghindari audit bisa bersembunyi. Banyak organisasi, terutama militer, telah menolak untuk diaudit BPK. Ketiga, parlemen, Departemen Keuangan, dan departemen-departemen teknis tidak mempunyai proses yang digariskan secara jelas untuk menindaklanjuti temuan-temuan audit dan mengambil alih langkah perbaikan, dan sebagai akibatnya tidak terjadi tindak lanjut sistematis. Keempat, seperti dicatat, BPK tidak berwenang mengumumkan hasil temuannya. BPKP memberikan layanan kepada instansi pemerintah baik Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah. Cakupan layanan yang diberikan oleh BPKP adalah:
Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan departemen/LPND maupun pemerintah daerah. Policy evaluation. Optimalisasi penerimaan negara. Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Asistensi penerapan good corporate governance. Risk management based audit. Audit investigatif atas kasus berindikasi korupsi.
Terdapat tiga pendapat mengenai pembaruan landskap audit pemerintah, yakni Bubarkan BPKP dan sebarkan SDM-nya ke Inspektorat Jenderal dan Bawasda. Manfaatkan BPKP yang melakukan fungsi Inspektorat Jenderal dan Bawasda. BPKP sebagai think tank saja, tidak usah besar namun efektif dalam memacu Inspektorat Jenderal dan Bawasda. Pengadilan Tipikor Dari beberapa butir yang diajukan dalam permohonan judicial review, hanya satu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri sebelum akhir Desember 2009. Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama lima tahun terakhir, komitmen pengadilan umum justru dipertanyakan. Banyak terdakwa kasus korupsi yang diadili pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru dibebaskan. Ini berbeda dari Pengadilan Tipikor, yang memadukan hakim karier dan hakim ad hoc, yang selama ini tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi dari hukuman. Pemantauan ICW di sejumlah pengadilan umum selama lima tahun terakhir sejak 2005, menunjukkan jumlah terdakwa kasus korupsi yang bebas di pengadilan umum bukan berkurang, tetapi malah meningkat. Dan terdakwa yang dihukum, hukumannya cenderung ringan.
BAB 6 FRAUD
Fraud dalam Perundangan Kita Pengumpulan dan pelaporan statistik tentang kejahatan di suatu Negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) menurut ketentuan perundang-undangan Negara tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kejahatan Oleh karena itu, beberapa kajian luar negeri tentang data kejahatan di Indonesia memberi peringatan “crimes may be unreported.” Fraud dalam KUHP Beberapa pasal dalam KUHP yang mencakup pengertian Fraud antara lain:
Pasal 362 tentang pencurian Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman Pasal 372 tentang penggelapan Pasal 378 tentang perbuatan curang Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit
Selain KUHP, terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori fraud, seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang perpajakan yang mengatur tindak pidana perpajakan. Fraud Tree Occupational fraud tree mempunyai tiga cabang utama: 1. Corruption Menurut UU No. 31 tahun 1999, korupsi meliputi 3 tindak pidana korupsi dan bukan 4 bentuk dalam ranting-ranting: conflicts of interest, bribery, illegal gratuities, economics extortion. Conflicts of interest atau benturan kepentingan di antaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis. Bribery atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik Indonesia. Kickbacks merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual “mengikhlaskan” sebagian dari hasil penjualannya. Kickback berbeda dengan bribery. Dalam bribery pemberinya tidak “mengorbankan” suatu penerimaan. Bid Rigging merupakan permainan tender. Illegal Gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. 2. Asset Misappropriation Adalah pengambilan aset secara ilegal atau disebut dengan mencuri. Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan kas dilakukan dalam 3 bentuk: Skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan.
Larceny, uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah. Fraudulent disbursement, sekali uang arus sudah terekam dalam sistem atau sering disebut penggelapan uang. Tahap-tahap sebelum Fraudulent disbursement Billing schemes Payroll schemes Expense reimbursement schemes Check tampering Register disbursement False voids 3. Fraudulent Statements Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji. Cabang ranting ini ada 2: pertama, menyajikan aset lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kedua, menyajikan aset lebih rendah dari sebenarnya. Kedua, menyajikan aset lebih rendah dari yang sebenarnya. Akuntansi Forensik dan Jenis Fraud Dari ketiga cabang fraud tree di atas, yakni Corruption, Asset Misappropriation, Fraudulent Statements, akuntan forensik memusatkan perhatian pada cabang Fraudulent Statements dalam audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan forensik hampir tidak menyentuh fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan, dengan dua pengecualian. Manfaat Fraud Tree Fraud Tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud dalam auditing dikenal sebagai red flags (indikasi). Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat Pohon Tindak Pidana Korupsi. Fraud Triangle 1. Pressure Cressey menemukan bahwa non-shareable problems yang dihadapi orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi enam kelompok, yaitu: Violation of Ascribed Obligation; Problems Resulting from Personal Failure; Business Reversals; Physical Isolation; Status Gaining; dan Employeremployee Relations. 2. Perceived Opportunity Adanya non-shareable financial problem saja, tidaklah akan menyebabkan orang melakukan fraud. Persepsi ini, perceived opportunity, merupakan sudut kedua dari fraud triangle. Ada dua komponen persepsi tentang peluang ini yaitu general information dan technical skill atau keahlian. 3. Rationalization Sudut ketiga fraud triangle adalah rationalization atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.
Kejahatan Kerah Putih atau White Collar Crime Kejahatan kerah putih terbatas pada kejahatan yang dilakukan dalam lingkup jabatan mereka dan karenanya tidak termasuk kejahatan pembunuhan, perzinaan, perkosaan, dan yang lainnya tidak dalam lingkup kegiatan para penjahat berkerah putih. Padahal ada banyak kejahatan berupa pembunuhan dan pemerasan yang dilakukan secara terorganisasi yang berdasarkan motifnya adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan penjahat berkerah putih.
BAB 8 MENCEGAH FRAUD
Seperti mengangani penyakit, lebih baik mencegahnya daripada “mengobati”nya. Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang terjadi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu adalah: fraud by need, fraud by greed, and fraud by opportunity. Kata fraud dalam ungkapan tersebut bisa diganti dengan corruption, financial crime, dan lain-lain. Menghilangkan atau menekan need dan greed yang mengawali terjadinya fraud dilakukan sejak menerima seseorang (recruitment process), meskipun kita tahu bahwa proses itu bukan jaminan penuh. Ini terus ditanamkan melalui fraud awareness dan contoh-contoh yang diberikan pemimpin perusahaan atau lembaga. Contoh yang diberikan atasan telah terbukti merupakan unsur pencegah yang penting. Unsur by opportunity dalam ungkapan di atas biasanya ditekan oleh pengendalian intern. Di samping pengendalian interal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan fraud, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya fraud (fraud awareness) dan upaya menilai risiko terjadinya fraud (fraud risk assessment). Gejala Gunung Es Meskipun belum ada penelitian mengenai besarnya fraud (termasuk korupsi) di Indonesia, sulit untuk menyebutkan suatu angka yang andal. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di luar negeri (dengan sampling) mengindikasikan bahwa fraud yang terungkap, sekalipun secara absolut besar, namun dibandingkan dengan seluruh fraud yang sebenarnya terjadi, relatif kecil. Inilah gejala gunung es. Davia et al. mengelompokkan fraud dalam tiga kelompok sebagai berikut. Fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya (prosecution), tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Fraud yang ditemukan, tetapi belum ada tuntutan hukum. Fraud yang belum ditemukan. Davia et al. memperkirakan bahwa dari fraud universe, Kelompok I hanyalah 20%, sedangkan kelompok II dan III, masing-masing 40%. Kesimpulannya, Lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui tentang fraud. Hal yang lebih gawat lagi, fraud ditemukan secara kebetulan. Pengendalian Internal Pengendalian intern atau internal control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan praktiknya. Oleh karena itu, Davia et al. Mengingatkan kita untuk meyakinkan apa yang dimaksud dengan pengendalian intern, ketika orang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Mereka mencatat sedikitnya empat definisi pengendalian intern sebagai berikut. Definisi 1 (sebelum September 1992) yaitu Kondisi yang diinginkan, atau merupakan hasil, dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah (prevent) dan menimbulkan efek jera (deter) terhadap fraud. Definisi 2 (sesudah September 1992), yaitu suatu proses yang dirancang untuk dan direncanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai
kegatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relavan. (definisi COSO) Definisi 3 (AICPA 1988), yaitu untuk tujuan audit saldo laporan keuangan, struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas tiga unsur: lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. (SAS No. 53) Definisi 4 (khusus untuk mencegah fraud), yaitu suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan silaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk mencegah dan menghalangi (dengan membuat jera) terjadi fraud Fraud-Specific Internal Control Perusahaan besar berkebutuhan yang berbeda dari yang kecil. Perusahaan go public berbeda dari yang tertutup. Terlepas dari perbedaan antar-perusahaan, dasar-dasar utama dari desain pengendalian intern untuk mengangani fraud banyak kesamaannya. Dasar-dasar utama inilah yang akan dibahas. Semua pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Kata kunci untuk pengendalian intern aktif adalah to prevent, mencegah. Kata kunci untuk pengendalian pasif adalah to deter, mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, membuat jera. Pengendalian Intern Aktif Pengendalian yang membatasi, menghalangi, atau menutup akses si calon pelaku fraud. Sarana-sarana yang digunakan antara lain: tanda tangan; tanda tangan kaunter (caountersigning); password atau PIN; pemisahan tugas; pengendalian aset secara fisik; pengendalian persediaan secara real time; pagar, gembok,tembok dan semua bangunan pengahalang fisik; pencocokan dokumen; dan formulir yang sudah dicetak nomornya. Kelemahan Pengendalian Intern Aktif
Kelemahan manusia merupakan musuh utama pengendalian internal aktif Sangat rawan invasi (ditembus) pelaku fraud Biayanya mahal Banyak unsur pengendalian intern aktif yang menghambat pelayanan
Pengendalian Intern Pasif Pengendalian yang tidak menampakkan adanya pengamanan, namun ada peredaman yang membuat pelanggar atau pelaku fraud akan jera. Sarana-sarana yang digunakan: pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi (customized control); jejak audit (audit trails); audit yang fokus (focused audits); pengintaian atas kegiatan utama (survillance of key activities); pemindahan tugas (rotation of key personel). Kesimpulan Pengendalian Intern Pasif
Tidak mahal. Tidak tergantung pada manusia, tidak people dependent. Tidak memengaruhi produktifitas, tidak menghambat pelayanan. Tidak rawan untuk ditembus atau disusupi pelaku fraud.
BAB 9 MENDETEKSI FRAUD
Sejak permulaan, profesi audit yang dijalankan akuntan publik menolak mengambil tanggungjawab dalam menemukan fraud. Namun dalam dasawarsa terakhir perubahan lebih banyak dalam retorika daripada substansi. Orang awam mengharapkan suatu audit umum dapat mendeteksi segala macam fraud, baik yang melekat pada laporan keuangan maupun yang berupa pencurian asset. Namun akuntan publik berupaya memasang pagar-pagar yang membatasi tanggung jawabnya, khususnya mengenai penemuan atau pengungkapan fraud. Hal tersebut dikuatkan dalam SA seksi 110 tentang tanggungjawab dan fungsi audiror indepenen sebagai berikut. “Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakterisitik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.” Fraudulent Financial Reporting Fraudulent Financial Reporting adalah kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Penyebab Fraudulent Financial Reporting yaitu keserakahan dan adanya tekanan yang dirasakan manajemen untuk menunjukkan prestasi. Standar Audit Untuk Menemukan Fraud Auditor dalam melaukan audit harus berdasarkan standar, apabila tidak posisi auditor menjadi lemah. Davia et al. menganjurkan adanya standar yang secara spesifik ditujukan untuk menemukan fraud yang disebut dengan fraud-specific examination. Pemahaman minimal yang harus diketahui/disadari oleh praktisi/auditor: Mereka tidak bisa, karenanya tidak boleh, memberikan jaminan bahwa mereka bias menemukan fraud. Fraud dapat atau tidak dideteksi tergantung dari keahlian dan jangka waktu pelaksanaan audit. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada fee yang dibayarkan pula. Seluruh pekerjaan didasarkan pada standar audit. Di Indonesia standar yang digunakan adalah SPAP atau SPKN untuk keuangan Negara. Jumlah fee bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien. Praktisi bersedia memperluas jasanya dari tahap proactive review ke tahap pendalaman/investigative apabila ada indikasi terjadinya fraud.
Audit Umum Dan Pemeriksaan Fraud Issue Timming
Scope
Objective
Relationship
Audit Umum Recurring Audit dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali (recurring). General Lingkup audit adalah pemeriksaan atas laporan keuangan secara umum. Opinion Yaitu memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Non-adversarial Sifat audit tidak bermusuhan
Methodology Audit Techniques Audit terutama dengan data-data keuangan Presumption
Proffesional Skepticism Auditor melakukan tugasnya dengan skeptisme professional
Fraud Examination Non-recurring Pemeriksaan fraud tidak berulang kembali, dan dilakukan setelah ada cukup indikasi. Specific Pemeriksaan diarahkan pada dugaan, tuduhan, atau sangkaan yang spesifik. Affix Blame Untuk memastikan fraud memang terjadi, mengapa terjadi, dan siapa yang bertanggungjawab. Adversarial Karena pada akhirnya pemeriksa harus menentukan siapa yang bersalah. Fraud Examination Techniques Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara. Proof Berupaya untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung atau membantah dugaan, tuduhan atau sangkaan terjadinya fraud.
Teknik Pemeriksaan Fraud Ada bermacam-macam teknik audit investigative untuk mengungkap fraud, antara lain: Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Pemanfaatan teknik audit investigative dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat Negara Penelusuran jejak-jejak uang Penerapan analisis dalam bidang hukum Penggunaan teknik audit investigative untuk mengungkap fraud pengadaan barang Penggunaan computer forensic Penggunaan teknik interogasi Penggunaan teknik penyamaran Pemanfaatan whistleblower
BAB 10 PROFIL PERILAKU, KORBAN, DAN PERBUATAN FRAUD
Dalam upaya menemukan dan memberantas kecurangan, kita perlu mengetahui profil pelaku. Profil berbeda dengan foto yang menggambarkan fisik seseorang. Profil memberi gambaran mengenai berbagai ciri dari suatu kelompok orang, seperti : umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial (kelas atas, menengah, bawah), bahkan kelompok etnis, dan seterusnya. Profiling Upaya untuk mengidentifikasi profil, dalam bahasa Inggris disebut profiling. Profiling dalam memberantas kejahatan bukanlah upaya yang baru. Dalam kriminologi Cesare Lombroso dan rekan-rekannya penganut criminal anthropology percaya bahwa faktor keturunan merupakan penyebab tingkah laku kriminal. Profiling juga berkembang sampai kepada ciri psikologis dan psikiatris. Profiling yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa penerima suap adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan militer, di pemerintah pusat atau daerah. Profil pemberi suap adalah pengusaha. Profiling bersifat penting dan bermanfaat, hanya kita perlu memahami makna dari profil yang dihasilkan. Di pasar uang dan pasar modal profil pelaku fraud sering kali mengagumkan. Mereka cerdas, mempunyai track record yang luar biasa, pekerja keras, dan cenderung menjadi informal leader dengan karisma yang melampaui wewenang yang diberikan jabatan. Profiling dalam Kejahatan Terorganisasi Dalam masyarakat dengan beraneka ragam etnis seperti di Amerika Serikat, profiling dilakukan dari segi budaya atau kebiasaan etnis yang bersangkutan. Setelah membahas latar belakang berbagai kejahatan terorganisasi, Manning kemudian membahas beberapa ciri penjahat dari etnis Asia. Menurut Manning : Mereka menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat. Di Asia, penegak hukum diadakan untuk melindungi yang berkuasa dan partai mereka, bukan untuk melindungi masyarakat. Mereka menciptakan "mata uang bawah tanah" (underground currency) dengan mempertukarkan komoditas. Mereka menanamkan uang mereka dalam emas, permata, dan intan berlian. Mereka lebih suka menyimpan barang berharga di rumah atau tempat usaha, daripada menggunakan jasa perbankan. Mereka menyelenggarakan "perkumpulan simpan pinjam" yang sangat informal. Perkumpulan ini terdiri dari atas 10 sampai 20 orang, umumnya wanita. Dalam setiap pertemuan, terjadi tawarmenawar untuk penggunaan uang dalam periode tertentu. Pemenangnya adalah penawar tertinggi, yakni penawar yang menjanjikan yield atau return on investment yang paling besar. Kebanyakan orang Asia yakin bahwa setiap pejabat mempunyai harga, setiap pejabat dapat dibeli. Suap sangat biasa di Asia. Merupakan way of life yang mereka anggap sekedar pajak tambahan. Peringatan dari Manning ini mengingatkan penulis pada beberapa kebijakan KPK yang merupakan kewajiban bagi pimpinan KPK, yakni:
Memberitahukan kepada Pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain. Menolak dibayari makan, biaya akomodasi dan bentuk kesenangan lain oleh siapapun. Membatasi pertemuan di ruang publik Memberitahukan kepada Pimpinan lain mengenai keluarga, kawan dan pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi.
Penulis-penulis Barat mengamati ciri-ciri unik bangsa Asia tertentu yang merupakan cerminan kelemahan good corporate governance bisnis di Asia. Semacam Profiling Contoh Perpajakan di Zaman Penjajahan Belanda Di zaman Hindia Belanda, penjajah membuat semacam profil dari pembukuan pedagang Tionghoa, India, Arab, dan Jepang. Para pelepas uang, dan kemudian para banker, juga membuat profil dari pedagangpedagang Tionghoa dari berbagai etnis. Profil ini menjelaskan bidang spesialisasi perdagangan dan industri masing-masing etnis; gejala adanya overcrowding karena kelompok etnis cenderung meniru bidang usaha sesama mereka; kondisi gagal bayar; ciri-ciri khas dalam berdagang dan pemanfaatan serta penyelesaian pinjaman. Profil Korban Fraud Profiling umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan tetapi dapat juga dapat dilakukan untuk korban kejahatan. Tujuannya berbeda. Kalau profiling terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan menangkap pelaku, maka profiling terhadap korban kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan target penyebaran informasi. Ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang disebut viktimologi. Surat-surat kabar sering memberitakan orang yang "mudah" menjadi korban kejahatan tertentu, seperti ponzi scheme yang disebut juga pyramid scheme. Profiling Terhadap Perbuatan (Kejahatan, Fraud, dan Lain-lain) Profiling dapat juga dilakukan dalam upaya mengenal perbuatannya atau cara melaksanakan perbuatannya (modus operandi). Profil dari fraud disebut juga tipologi fraud. Direktorat Jenderal Pajak mengkompilasi tipologi kejahatan perpajakan. Bank Indonesia melakukan hal yang sama untuk kejahatan perbankan. PPATK melakukannya untuk kasus-kasus pencurian uang. Dengan mengumpulkan tipologi fraud lembaga-lembaga ini, misalnya, dapat mengantisipasi jenis fraud yang memanfaatkan perusahaan di Negara surga pajak (tax heaven countries). Atau komisaris bank yang aktif menjalankan usahanya, atau pemegang saham tidak tercatat sebagai pemegang saham, atau pegawai rendahan yang menjadi pemegang saham boneka.
BAB 11 TUJUAN AUDIT INVESTIGASI
Tujuan dari dilakukannya Audit Investigatif antara lain untuk:
Memberhentikan manajemen Memeriksa mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut, harapannya adalah bahwa mereka bersikap kooperatif dalam investigasi itu. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bias lolos dari perbuatannya. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman Menyediakan laporan kemajuan secara tertatur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil Mendalami tuduhan untuk menanggapinya secara tepat. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga Mengikuti seluruh kewajiban hokum dan mematuhi semua ketentuan due diligence dan diklaim kepada pihak ketiga Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik Menemukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atas dakwaan terhadap si pelaku. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat.
BAB 12 INVESTIGASI DAN AUDIT INVESTIGATIF
Aksioma dalam Investigasi Ada tiga Aksioma dalam pemeriksaan fraud, antara lain: Fraud selalu tersembunyi Fraud yang dilakukan secara timbal balik Fraud terjadi semata-mata merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskannya. Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) mengatur tahapan hokum acara pidana sebagai berikut: Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya penyidikan dilakukan. Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Penuntutan Penuntutan adalah tindaan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke Pengandilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan Pemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai satu tujuan yaitu mencari alat bukti yang membentuk keyakinan hakim tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Putusan Pengadilan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Upaya hukum Upaya hokum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, atau hak Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
BAB 13 AUDIT INVESTIGATIF DENGAN TEKNIK AUDIT
Teknik Audit Investigasi Memeriksa Fisik Pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Meminta informasi dan konfirmasi Meminta informasi dari auditee dalam audit investigatif harus disertai dengan informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang auditee untuk berbohong. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (selain auditee) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Meminta konfirmasi dapat diterapkan untuk berbagai informasi, baik keuangan maupun nonkeuangan. Harus diperhatikan apakah pihak ketiga yang dimintai konfirmasi punya kepentingan dalam audit investigatif. Jika ada, konfirmasi harus diperkuat dengan konfirmasi kepada pihak ketiga lainnya. Memeriksa dokumen Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik. Review Analitikal Dalam review analitikal, yang penting adalah: kuasai gambaran besarnya dulu (think analytical first!). Review analitikal adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh dari perbandingan terhadap benchmark. Kesenjangan antara apa yang dihadapi denganbenchmark: apakah ada kesalahan (error), fraud, atau salah merumuskan patokan. Kenali pola hubungan (relationship pattern) data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain atau data non-keuangan yang satu dengan data non-keuangan yang lain. Menghitung Kembali (Reperform) Reperform dalam audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit, dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali. Net Worth Method Membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemerikasan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan dasar dari penyelidikan. Pembalikan beban pembukitian kepada yang bersangkutan. Follow The Money Berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya
akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Kunci Keberhasilan Investigasi Dengan Teknik Audit
Mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diinvestigasi. Kuasai dengan baik tehnik-tehnik investigasi Cermat dalam menerapkan tehnik yang dipilih Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan tehnik yang kita pilih.
BAB 14 Audit Investigatif Dengan Teknik Perpajakan
Terdapat dua teknik audit investigatif yang secara luas dipraktikkan oleh IRS (Internal Revenue Services) di Amerika Serikat. Kedua teknik audit investigatif ini adalah net worth method dan expenditure method. Kedua teknik ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Kedua teknik tersebut menggunakan logika pembukuan atau akuntansi yang sederhana Net Worth Method Net worth method untuk audit investigatif pajak digunakan untuk membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh WP. Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam net worth method, antara lain yaitu: Rekaman Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula net worth method. Penyimpanan uang tunai Istilah sehari – hari adalah simpan di bawah bantal, atau cash hoarding. Tambahan “ penghasilan “ Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk unreported taxable income atau illegal income, mulai dari warisan, pinjaman, hadiah, atau gratifikasi, dan lain – lain. Pembalikan beban pembuktian Sebenarnya net worth method membalikkan kewajiban membuktikan dari pemerintah kepada yang bersangkutan. Catatan pembukaan Yang sering kali menjadi tantangan bagi penyidik adalah tidak adanya catatan pembukuan. Penyidik kurang sabar Dalam menghadapi pelaku yang tangguh dalam tindak pidana perpajakan, penyidik mungkin menyerah ketika pelaku bersedia membayar dengan cepat “ temuan si penyidik “. Pembuktian tidak langsung Berulang kali dijelaskan di atas bahwa net worth method adalah metode pembuktian tidak langsung dan membalikkan beban pembuktian kepada pelaku. Kejahatan lain Sering kali dalam menerapkan net worth method untuk tujuan perpajakan, penyidik dapat mengungkapkan kejahatan lain, jadi bukan tindakan pidana perpajakan. Expenditure Method Expenditure method merupakan derivasi atau turunan dari net worth method yang digunakan IRS sejak tahun 1940-an. Expenditure method harus digunakan untuk kasus perpajakan seperti berikut: WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan. Pembukuan dan catatan WP tidak tersedia, misalnya karena terbakar.
WP menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak memadai. WP menyembunyikan pembukuannya. WP tidak mempunyai aset yang terlihat atau diidentifikasi. Expenditure method harus digunakan untuk kasus organized crime seperti berikut: Tersangka kelihatannya tidak membeli aset ( rumah, tanah, saham, perhiasan). Tersangka mempunyai gaya hidup mewah, dan agaknya di luar kemampuannya. Tersangka diduga mengepalai jaringan kejahatan. Illegal income harus ditentukan untuk menghitung denda, kerugian keuangan negara, dan pungutan negara lainnya.
BAB 15 FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harafiah berarti “mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana”. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik atau akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Pertama kita akan melihat naluri penjahat. Tanpa disadari, nalurinya ini akan meninggalkan jejak-jejak berupa gambaran mengenai arus uang. Jejak-jejak uang atau money trails inilah yang dipetakan oleh penyidik. Ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya adalah tindak pidana. Teknologi informasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam teknik follow the money. Uang sangat cair (likuid), mudah mengalir. Itulah sebabnya follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun, mata uang kejahatan atau currency of crime bukanlah uang semata-mata. Mengetahui currency of crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money. Kriminalisasi dari Pencucian Uang Pola perilaku kejahatan dengan “menjauhkan” uang dari pelaku dan perbuatannya dilakukan melalui cara Placement: upaya menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam system keuangan atau upaya menempatkan kembali dana yan sudah berada dalam system keuangan ke dalam system keuangan. Layering: upaya mentransfer harta kekayaan hasil kejahatan yang telah berhasil masuk dalam system keuangan melalui tahap placement. Integration: upaya menggunakan kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam system keuangan melalui placement dan layering, seolah-olah merupakan kekayaan halal Tindak perbuatan ini dengan tegas diperlakukan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. UU tentang pencucian uang mendorong teknik investigasi follow the money. Namun, sebelum keluarnya UU ini pun, para penyidik telah menggunakan teknik tersebut. Kalau naluri penjahat mengarah kepada penyembunyian kejahatan, naluri penyidik tertuju kepada pengungkapan kejahatan. Terorisme dan Pencucian Uang Pengeboman di Hotel JW Marriott dan The Ritz-Carlton di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009 dapat berlangsung karena ada dukungan dana yang cukup memadai. Polisi menduga, beberapa orang dalam kelompok tersebut menjadi semacam penghubung antara jaringan dan sumber dana, yang berada di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara terorisme sebagai kejahatan utama atau tindak pidana asal (predicate crime) dengan pencucian uang. Pencucian uang yang lebih sulit ditelusuri atau dilacak adalah dengan menghindari transaksi perbankan yang berkewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas (di Indonesia PPATK). Salah satu cara pemindahan dana dikenal dengan nama hawala. Kewajiban Melapor bagi Penyelenggara Negara Kewajiban melapor harta kekayaan bagi penyelenggara negara, ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan KPK tersebut mendefinisikan “Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara” sebagai harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta
istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. Harta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan dalam “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” disingkat (LHKPN). LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh KPK. Follow The Money dan Data Mining Teknik investigasi ini sebenarnya sangat sederhana. Kesulitannya adalah datanya yang sangat banyak dalam hitungan terabytes. Kita tidak bisa mulai dengan pelakunya, yang ingin kita lihat justru adanya polapola arus dana yang menuju ke suatu tempat (yang memberi indikasi tentang pelaku atau otak kejahatan). Mata Uang Kejahatan Ciri dari penggunaan currency of crime yang bukan berupa uang adalah adanya izin-izin atau lisesnsi untuk akses ke sumber-sumber daya alam yang umumnya dialokasikan kepada keluarga dan kerabat sang diktator. Dalam hal itu currency of crime-nya bisa berupa intan berlian, minyak bumi, pasir laut, kayu bundar (logs), ganja, dan lain sebagainya. Disini ada dua arus yang bisa diikuti investigator, yakni arus dana dan arus fisik barang.
BAB 16 AUDIT INVESTIGASI DENGAN MENGANALISIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM Akuntan forensik bekerja sama dengan praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, oleh karenanya akuntan forensik perlu memahami hukum pembuktian sesuai masalah-masalah hukum yang dihadapi, dalam bab ini khususnya tindak pidana khusus yaitu korupsi. Dalam hal terkait korupsi biasanya tindakan melawan hukum diantaranya terdiri dari kegiatan memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dan pembiaran penggelapan, pengrusakkan bukti dan memalsukannya, pemerasan, penggunaan tanah negara oleh pegawai negeri, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel 1, terkait 30 Jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1. Pasal 2: Memperkaya diri Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara taau perekonomian negara. 2. Pasal 3: Penyalahgunaan wewenang Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 3. Pasal 5, ayat (1), a: Menyuap pegawai negeri Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya 4. Pasal 5, ayat (1), b: Menyuap pegawai negeri Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan yang bertentangan dengan jabatannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya 5. Pasal 13: Memberi hadiah kepada pegawai negeri Setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukantersebut. 6. Pasal 5, ayat (2): Pegawai negeri terima suap Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji 7. Pasal 12, a: Pegawai negeri terima suap Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 8. Pasal 12, b: Pegawai negeri terima suap Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 9. Pasal 11: Pegawai negeri terima hadiah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan secara jabatan.
10. Pasal 6, ayat (1), a: Menyuap hakim memberi atau menanjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 11. Pasal 6, ayat (1), b: Menyuap advokat memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advocat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendengar yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 12. Pasal 6, ayat (2): Hakim dan advokat terima suap bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf a atau advocad yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b. 13. Pasal 12, c: Hakim terima suap Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 14. Pasal 12, d: Advokat terima suap Advokat untuk menghadiri sidang, menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan. 15. Pasal 8: Pegawai negeri menggelapkan uang/membiarkan penggelapan Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 16. Pasal 9: Pegawai negeri I memalsukan buku Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 17. Pasal 10, a: Pegawai negeri I merusakkan bukti Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai jabatannya. 18. Pasal 10, b: Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 19. Pasal 10, c: Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 20. Pasal 12, e: Pegawai negeri memeras Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 21. Pasal 12, f: Pegawai negeri memeras Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
22. Pasal 12, g: Pegawai negeri memeras Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. 23. Pasal 7, ayat (1), a: Pemborong berbuat curang Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 24. Pasal 7, ayat (1), b: Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau peneyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang. 25. Pasal 7, ayat (1), c: Rekanan TNI/Polri berbuat curang Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan dalam keadaan perang. 26. Pasal 7, ayat (1), d: Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. 27. Pasal 7, ayat (2): Perima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang. 28. Pasal 12, h: Pegawai negeri menggunakan tanah negara Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, paahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangann dengan peraturan perundang-undangan. 29. Pasal 12, i: Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, u ntuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 30. Pasal 12B jo.12C: Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Selain ke-30 tindak pidana tersebut juga terdapat tindak pidana lain yang terkait tidak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut menurut Undang-Undang Tipikor sebagai berikut. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu Melanggar KUHP Pasal 220 (mengadukan perbuatan pidana, padahal dia tahu perbuatan itu tidak dilakukan), Pasal 231 (menarik barang yang disita), Pasal 421 (pejabat menyalahgunakan wewenang, memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu), Pasal 422 (pejabat
menggunakan paksaan untuk memeraspengakuan atau mendapat keterangan), Pasal 429 (pejabat melampaui kekuasaan ... memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ... atau berada disitu melawan hukum) atau Pasal 430 (pejabat melampaui kekuasaan menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket ... atau kabar lewat kawat). Konsep dalam KUHP dan KUHAP Alat bukti yang sah Pengertian alat bukti yang sah, salah satunya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu bisa berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, teleks dan faksmile, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau dikirim, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan/suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memilii makna. Pembalikan beban pembuktian Pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa. Hal ini diberlakukan pada tindak pidana terkait gratifikasi dan tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana. Gugatan perdata atas harta yang disembunyikan Gugatan perdata dapat dilakukan setelah adanya kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Gugatan dilakukan terhadap terpidana atau ahli warisnya apabila masih terdapat harta hasil rampasan atau korupsi. Perampasan harta benda yang disita Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Pemidanaan secara in absentia Karena seringnya koruptor yang melarikan diri dan tiak hadir selama persidangan, sehingga dalam proses hukumnya diberlakukan secara in absentia, yaitu proses mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan. Memperkaya vs menguntungkan Istilah tersebut dalam proses hukum berbeda. Memperkaya bermakna adanya tambahan kekayaan sedangkan menguntungkan bermakna keuntungan materiil dan immateriil. Pembuktian “memperkaya” lebih sulit daripada “menguntungkan”. Pidana mati Pidana mati merupakan sebuah proses eksekusi mati terhadap terdakwa yangdidasari atas putusan pengadilan. Pidana mati terkait koruptor salah satunya diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikatakan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nullum delictum
Maknanya tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, intinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Concursus idealis dan concursus realis Concursus idealis (eendaadsche samenloop) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan. Concursus realis Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Concursus realis diatur dalam Pasal 65-71 KUHP. Perbuatan berlanjut Perbuatan berlanjut terjadi jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga diterapkan ancaman pidana pokok paling berat. “Lepas” vs “Bebas” dari tuntutan hukum Perbedaan dari istilah diatas adalah dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jaksa penuntut umum dapat melakukan kasasi, namun untuk putusan bebas murni, maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan kasasi.
BAB 17 INVESTIGASI PENGADAAN Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan, hanya 30 % yang diselesaikan. Pengadaan Publik- Sumber Utama Kebocoran Negara Secara luas, sistem pengadaan publik Indonesia diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Namun, suatu sistem pengadaan efektif harus dipusatkan pada upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Apabila suatu sistem pengadaan berfungsi baik, dipastikan pembelian barang akan bersaing dan efektif. Supaya berfungsi efektif, suatu rezim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri : Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan diantara lain mewajibkan pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan-kesempatan penawaran, pengungkapan sebelumnya tentang semua kriteria untuk mendapatkan kontrak, pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah, pemaparan publik bagi penawaran-penawaran itu, akses terhadap mekanisme peninjauan untuk keluhan penawar, pengungkapan publik dari hasil-hasil proses pengadaan dan pemeliharaan catatan lengkap tentang seluruh proses tersebut. Kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukan tanggung jawab yang jelas atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa aturan-aturan yang ditaati dan mengenakan sanksi-sanksi jika aturan-aturan itu dilanggar. Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Secara ideal,badan ini jangan bertanggung jawab pula untuk mengelola proses pengadaan. Badan tersebut harus memiliki wewenang dan independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggung jawabnya. Suatu mekanisme penegakan. Tanpa penegakan, kejelasan aturan, dan fungsi tidak ada artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaan publik dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme-mekanisme yang memiliki kepercayaan penuh dari para pegawai. Staf pengadaan yang terlatih baik, kunci untuk memastikan sistem pengadaan yang sehat. Faktor Penyebab Kerangka Akuntabilitas Untuk Pengadaan Gagal Kerangka akuntanbilitas untuk pengadaan public di Indonesia cacat dalam beberapa hal : Kerangka hukum cacat Keppres (UU No. 18/2000) mempunyai kelemahan-kelemahan lain yang berupa memungkinkan kebijaksanaan cukup besar untuk menghindari pengadaan kompetitif melalui “belanja” serta “pengontrakan langsung”, tidak mewajbkan lelang dan pemberian kontrak yang dipublikasikan secara luas, gagal mengunci prosedur-prosedur bagi penawar yang kecewa untuk mendaftarkan keluhan, dan tidak mewajibkan sanksi-sanksi wajib terhadap perusahaan-perusahaan yang ditemukan terlibat dalam kolusi atau mal praktik lainnya.
Pemerintah tidak terorganisasi untuk menangani pengadaan Pemerintah tidak mempunyai badan yang jelas harus bertanggung jawab untuk kebijakan dan pematuhan pengadaan publik. Pengadaan itu sendiri terutama dikelola oleh manajemen proyek (Pimpro). Insentf-insentif terdistorsi Akibat pamong praja yang dikelola dengan buruk dan peradilan yang lemah, kerangka insentif melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan untuk efisiensi dan kejujuran dan tidak ada hukuman untuk korupsi. Baik Pimpro maupun anggota panitia lelang menghadapi insentif-insentif kuat untuk berpartisipasi dalam korupsi dan kolusi. Pengadaan dilakukan di balik pintu tertutup Sebagian besar proses tersebut berlangsung di balik pintu tertutup. Hasil-hasil penawaran berikut pembenaran yang sesuai dengan pemenangan penawaran tidak diumumkan. Pengauditan Lemah Auditor Pemerintah kurang mengenal aturan dan prinsip pengadaan. Keengganan untuk menerapkan sanksi-sanksi administratif terhadap pegawai negeri yang ketahuan berkolusi dengan lingkaranlingkaran penawar berarti bahwa secara efektif tidak ada mekanisme penegakan. Kententuan Perundangan-Undangan Ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN dan APBD terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Keputusan presiden ini telah diubah beberapa kali sebagai berikut: dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. Tujuan dikeluarkannya ketentuan perundangan adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa dibedakan menjadi empat cara yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas pembelian langsung, dan penunjukan langsung. Investigasi Pengadaan Cara investigasi diterapkan dalam pengadaan yang menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka. Dalam sistem ini, lazimnya ada tiga tahapan berikut : Tahap pretender (presolicitation phase) Tahap penawaran dan negosiasi (solicitation and negotiation phase) Tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif (performance and administration phase)
BAB 18 COMPUTER FORENSICS
Computer forensics adalah penerapan teknik-teknik analitis dan investigtif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melidungi (preserve) bukti atau informasi digital. Proses hukum yang mengisyaratkan adanya tindak pidana, sengketa perdata, dan hukum administrative meskipun lingkup yang popular adalah tindak pidana yang dikenal sebagai cyber crime, diantaranya: Penyalahgunaan dan penipuan melalui internet Pemerasan Pengungkapan rahasia perusahaan Kegiatan mata-mata industry (industrial espionage) Penyimpanan informasi berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan kejahatan Ada tiga langkah utama dalam computer forensic, yaitu: Imaging Secara sederhana, suatu alat dihubungkan ke salah satu communication port (biasanya parallel port atau scsi port) dan alat ini akan merekam seluruh data yang ada pada electronic stroge media (seperti hard disk) dalam computer secara lengkap, tidak kurang tidak lebih. Hard disk terkadang dilepas dari rumah computer (computer housing). Dikopi secara lengkap, byte-byte copy atau mengopi byte demi byte, tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Hal ini penting di pengadilan dan ketika computer forensic specialist Processing Sesudah mendapat “bayangan cermin” dari data aslinya, citra atau image ini harus diolah untuk memulihkan file yang “terlanjur” dihapus (deleted) atau yang ditulisi kembali (overwritten) dengan current file. Dengan memulihkan image hasil kopian, files dan folders akan tampil seperti pada media penyimpanan data yang asli. Perlu dijelaskan penyebab computer umumny tidak menghapus file ketika kita memberi perintah delete. Di bagian awal suatu hard disk, terdapat index dari lokasi semua file pada disk tersebut. Index ini, juga dikenal sebagai file allocation table, member tahu kepada operating system (seperti windows) di bagian mana dari disk suatu file berada. Ketika kita memanggil suatu file, petunjuk atau identifier yang ada bagian atas file akan diakses sesuai dengan tempatnya dalam index. Ketika kita memberi perintah delete, yang sesungguhnya terjadi adalah entry pada index dihapus sehingga computer tidak lagi dapat mengakses file tersebut. Juga computer mengerti bahwa ruang atau space yang tadi teisi dengan file yang kita delete, sekarang boleh diisi dengan file baru, atau dalam bahasa inggris: is now available to be overwritten. Ada program yang benar-benar men-delete dan langsung overwritte suatu file baru di lokasi tempat file lama berada. Namun, program ini tidak umum umum atau tidak digunakan dengan tepat. Dari sudut security, cara yang paling aman menghancukan data sensitive pada hard disk adalah menghancurkan data sensitive apad hard disk adalah menghancurkan hard-disk secara fisik. Analyzing Pada langkah ketiga ini memerlukan keahliannya, kreativitasnya, dan penerapan gagasan orisinal. Ketiak memeriksa current file, yang sering menjadi perhatian adalah nama file, seperti nama-nama seksi untuk bahan pornografi; dewa perang untuk penyelundupan senjata, warna-warni untuk uang suap kepada
pimpinan partai, bahkan istilah yang menunjukan jabatan seorang pejabat sipil atau militer dalam kasus korupsi.Semua file dalam langkah ketiga (analyzing) ini diupanyakan membangun fraud theorynya. Inilah yang dilakukan oleh penyidik dalam kisah-kisah detektif di awal bab ini. Seperti penyidik pada umunya, ahli computer forensics “mencari bukti kejahatan”. Perlindungan terhadap bukti dan barang bukti sangat penting. Computer forensics specialist akan bekerja dengan kehati-hatian professional untuk memastikan: 1. Tidak ada kemungkinan bukti menjadi rusak, dihancurkan, atau tidak lagi “murni” (compromised) karena prosedur yang diguanakn dalam investigasi. 2. Tidak ada kemungkinan masuknya (atau dimasukannya) computer virus sejak kedatangan penyidik. 3. Semua bukti yang diperoleh ditangani sedemikian rupa sehingga terlindug dari kerusakan mekanis dan kerusakan electromagnetic 4. Ada mata rantai penyimpanan, pengawasan, dan dokumentasi yang berkesinambungan atas bukti dan barang bukti. 5. Kalau tidak dapat dihindari, terhentinya kegiatan usaha ditekan serendah mungkin. 6. Semua informasi rahasia yang dilindungi oleh undang-undang (seperti clientattorney information di Amerika Serikat dan informasi yang diperoleh seorang pastor Katolik dari pengakuan dosa umatnya, menurut (KUHAP) tidak boleh disadap. Kalau hal itu terjadi tidak sengaja, maka penanganan informasi itu harus dilakukan secara hukum dan memperhatikan segi etika. Secara lebih spesifik, computer forensic specialist menentukan bukti yang mungkin terkandung dalam system computer dan berupaya untuk mendapatkannya (retrieve) dengan: 1. Melindungi seluruh system computer yang menjadi subyek pemeriksaan forensiknya dari segala perubahan, perusakan, kerusakan, korupsi data atau kemasukan dan pemasukan virus. 2. Menemukan semua files yang terdiri atas files yang terlihat di monitor, files yang sudah di-delete tetapi masih ada, files yang tersembunyi (hidden files), files yang dilindungi dengan password, dan file yang dilindungi dengan sandi (encrypted files) 3. Memulihkan sedapat mungkin, semua files yang ditemukan 4. Mengungkapkan isi dari files yang tersembunyi dan temporary files (file sementara) swap files (file yang dipertukarkan) yang diguanakan oleh program aplikasi dan operating system. 5. Mengakses, kalau bisa dan kalau tidak melawan hukum; files yang dilindugi dengan password, dan file yang dilindungi dengan sandi (encrypted files) 6. Menganalisis semua data relevan yang mungkin ada. Ini lazimnya ditemukan pada area khusus di disk yang tidak dapat diakses dengan cara biasa. Area ini meliputi, tetapi tidak terbatas kepada “unallocated space” pada disk (berisi area yang dahulunya tempat penyimpanan data lama yang bisa merupakan bukti penting).dan slack space dalam file (area tersisa pada akhir pada akhir file atau pada disk cluster terakhir di-assigned, yang sekarang ini tidak terpakai lagi, tetapi merupakan tempat yang diadakan untuk menyimpan data atau bukti penting). 7. Mencetak hasil analisis yang menyeluruh mengenai system computer yang diperisa, daftar dari semua file yang relevan dan data relevan yang ditemukan; systems layout, files structures, infomasi yang mencantumkan pengarang atau pembuatnya, catatan mengenai upaya menyembunyikan (hide),
menghilangkan (delete), melindungi (protect), member sandi (encrypt), dan segala sesuatu yang yang terungkap yang kelihatannya relevan dlam pelaksnaan computer forensics. 8. Memberikan konsultasi sebagai seorang ahli bidang computer forensics dan kesaksian pengadilan. Siapa yang dpat memanfaatkan bukti forensic computer? Pemaainya umumnya sama dengan pemakai jasa akuntansi forensic. 1. Para penyidik (dalam upaya penggeledahan dan penyitaan) dan penuntut umuum dalam kasus pidana. 2. Litigasi dalam kasus perdata. 3. Perusahaan asuransi yang berusaha menghentikan klain karena adanya unsure fraud 4. Perusahaan yang menangani perkara tuduhan pelecehan seksual di tempat kerja, asset misappropriation termasuk rahasia dagang, korupsi, dan informasi konfidensial lainnya. 5. Individu dalam kasus perceraian dan pelecehan seksual. Spesifikasi dari disk imaging tool Peralatan computer forensics yang canggih, akurat, dan andal mutlak diperlukan dalam menginvestigasi kejahatan yang melibatkan computer. Di Amerika Serikat, NIST (the Natioal Institute of Standards and Technology) mengatur dan memberikan peujuk yang memberikan keyakinan terhadap perangkat lunak yang digunaan dalam investigasi forensik. NIST menyiapkan penegak hukum dengan segala wewenang untuk menentukan apakah perangkat lunak yang dirancang memang boleh diterpkan untuk tujuan yang ditetapkan NIST misalnya, menerbitkan dokumen yang menjadi bahan tulisan ini. Dokumen tersebut memerinci persyaratan dari alat- alat pencitraan cakram digital (disk imaging tool) yang digunakan dalam investigasi forensic dan metode pengujian untuk memastikan bahan alat-alat itu memenuhi syarat. Dokumen NIST itu menetapkan lingkup dari spesifikasi yang dibahasnya, yakni terbatas pada software tools yang mengopi atau membuat pencitraan (image) hard disk drives saja. Spesifikasi itu tidak meliputi software tools yang membuat pencitraan dari emovable media seperti floppy disks atau zip disks, analog media, dan digital media lainnya seperti telepon selular dan pegers.
Persyaratan Yang Wajib Dipenuhi (Mandatory Requirements) Persyaratan berikut ini wajib dipenuhi oleh semua disks imaging tools (disingkat DIT) 1. DIT tidak boleh mengubah objek aslinya 2. Kalau tidak ada kesalahan (eror) dalam mengakses objek aslinya, maka DIT akan menghasilkan bitstream duplicate atau bit-stream image dari aslinya 3. Kalau kesalahan input/ output (I/O errors). Maka DIT akan menghasilkan qualified bit-stream duplicate atau qualified bit-stream image dari aslinya. Tempat yang diidentifikasi mengandung kesalahan akan di-replace dengan nilai yang ditentukan oleh dokumentasi dalam DIT. 4. DIT akan membuat daftar (log) dari semua kesalahan input/output (I/O errors ) dalam bentuk yang dapat diakses dan dibaca, termasuk jenis da lokasi kesalahan. 5. DIT dapat dapat mengakses disks drivesmelalui atau lebih inefaces yang ditentuakan.
6. Dokumentasi berkenaan dengan persyaratan wajib (mandatory requirements) harus benar. Artinya, sepanjang seluruh prosedur DIT menghasilkan hasil yang diharapkan, maka dokumentasi harus dianggap benar. 7. Kalau DIT mengopi sumber (source) ke tujuan akhir (destination) yang lebih besar dari sumbernya, maka DIT akan mendokumentasikan is dari area yag tidak merupakan bagian dari copy-an 8. Kalau DIT mengopi sumber (source) ke tujuan akhir (destination) yang lebih kecil dari sumbernya, maka DIT akan member tahu si pemakai (user), memotong (truncate) kopiannya, dan membuat log (catatan) tentang apa yang dilakukannya. Cloning Atas Data Dalam Ponsel Alat untuk meng-clone data dalam telepon selular dipakai untuk mengambil (extract) data seperti daftar nomor telepon (phonebook), citra atau image berupa gambar dan videos, pesan-pesan (text messages), daftar telepon masuk dan keluar (call logs), dan informasi mengenai identitas ponsel tersebut (IMEIInternational Mobile Equipment Indentification atas ESN-Electronic Serial Number) Disamping data yang disebut di atas, perlatan ini juga dapat meng-extract pesan-pesan yang sudah dihapus (deleted text messages), rekaman audio dan video, serta ringtones. Seperti halnya dengan data imaging atau data cloning untuk data di hard disk, data dalam ponsel hanya dibaca, tanpa modifikasi apa pun sesuai standar industry di Amerika Serikat untuk keperluan pengadilan
Mengenali Bukti Digital Computer dan media digital semakin sering dimanfaatkan dalam kegiatan melawan hukum. Ia bisa menjadi alat atau sarana kejahatan (misalnya penggunaan telepon selular untuk memeras), hasil kejahatan (misalnya informasi digital hasil curian), atau sebagai sarana penyimpan informasi mengenai kejahatan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sederhana berikut ini akan dapat menentukan yang sebenarnya peranan computer dalam kejahatan 1. Apakah computer digunakan untuk penyeludupan informasi atau merupakan hasil kejahatan? Misalnya, dalam pencurian perngkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 2. Apakah system computer digunakan untuk kejahatan. Pelaku menggunakan system computer secra aktif untuk kejahatan, seperti identitas palsu atau identitas asli (password) yang dicuri , downloading dari informasi yang tersimpan dalam system atau data base, dan lain-lain 3. Ataukah computer hanya digunaan untuk menyimpan data, misalnya nama, alamat, perincian kontrakkontrak yang dibuat dengan para penyuplai yang memberikan “uang suap” atau kickback 4. Apakah computer digunakan dalam kejahatan, sekaligus untuk menyimpan informasi. Misalnya, computer hacker yang menyerang system dan data base dari penerbit kartu kredit untuk mencuri informasi mengenai mengenai kartu kredit pelanggan. Hacker ini juga menyimpan informasi hasil curiannya dalam computer atau media digital. Setelah mengetahui peranan computer dalam kejahatan, pertanyaan penting berikut harus dijawab. 1. Apakah ada alasan untuk meyita perngakat keras? 2. Apakah ada alasan untuk menyita perangkat lunak?
3. Apakah ada alasan untuk menyita data? 4. Di mana penggeledahan akan atau harus dilakukan? a. Misalnya, apakah lebih praktis melakukan penggeledahan di mana system computer berada atau di lapangan? Contoh: system computer berada di Jakarta, tetapi tempat yang dicuragai berada di lading-ladang minyak yang tersebar. b. Apabila penegak hukum menyita system dan membawanya pergi dari lokasi semula, apakah system tersebut Disamping computer yang menyimpan data dan informasi digital, ada beberapa peralatan elektronis yang kita gunakan sehari-hari yang juga menyimpan informasi digital. 1. Telepon nirkabel (wireless telephones) Telepon nirkabel menyimpan data berikut a. Nomor telepon yang dihubungi b. Nomor telepon yang disimpan untuk akses cepat (speed dialing) c. Caller ID untuk telepon yang diterima d. Informasi lain yang tersimpan dalam memori dari telepon nirkabel: 1) Nomor telepon atau pager 2) Nama dan alamat 3) Nomor PIN 4) Nomor akses voice mail 5) Kode voice mail 6) Nomor debit cards 7) Nomor calling cards 8) Informasi mengenai akses ke e-mail atau Internet 9) Kalau ada layar, maka nformasi tampilan di layar (on –screen image) bisa berisi informasi penting lainnya 2. Alat penyeranta (electronic paging device) Berikut bukti-bukti digital yang mungkin tersimpan dalam pesawat penyeranta a. Data yang tersimpan dalam bentuk angka (untuk penyeranta yang disebut numeric pagers komunikasi dilakukan hanya dalam bentuk angka atau kode) b. Data yang tersimpan dalam bentuk angka dan huruf (untuk penyeranta yang disebut alpha numeric pagers komunikasi dilaukan dalam angka, huruf, dan teks penuh atau full text). c. Voice pagers dapat mengirimkan komunikasi suara, terkadang sebagai tambahan atas komunikasii alpha numeric. d. Pesan-pesan masuk dan keluar dalam 2-way pagers atau penyeranta dua arah
3. Mesi faks Alat ini bisa berisi nomor telepon dan informasi mengenai pelanggan telepon dari telepon yag masuk. Gangguan atau terputusnya arus listrik dapat menyebabkan hilangnya data apabila tidak dilindungi degan baterai pedukung. Dokumentasikan semua data yang tersimpan sebelum penyitaan atau sebelum kemungkinan hilangnya data. Mesin faks dapat menyimpan informasi berikut a. Daftar nomor telepon yang dapat dihubungin dengan dial cepat b. Faks masuk dan keluar yang tersimpa secara digital c. Catatan mengenai faks masuk dan keluar d. Judul di faks e. Setelan waktu 4. Kartu cerdas Kartu cerdas, lazimnya seukuran kartu kredit, dilengkapi dengan chip atau microprocessor yang menyimpan sejumlah nilai uang dan informasi lain. Kartu cerdas ini digunakan untuk a. Pembayaran transaksi pada point off sale, misalnya utuk pulsa telepon b. Pembayaran antar pemegang kartu cerdas c. Melakukan pembayaran untuk transaksi internet d. Kemampuan ATM e. Kemampuan menyimpan data dan file lainnya, seperti pada disk computer 5. Lain-lain Pemebahasan di atas yang diambil dari United States Secret Service hanyalah mengenai informasi digital dalam beberapa peralatan sederhana yang digunakan sehari-sehari. Secara terpisah, akan dibahas cloning dari data digital yang tersimpan dalam hard disk suatu computer.
Perspektif Hukum dari Bukti Digital Penanganan Perangkat Keras dan Lunak Penyidikan yang diarahkan kepada perangkat keras secara konseptual tidaklah sulit. Seperti halnya pemeriksaan terhadap senjata yang dipakai dalam kejahatan, perangkat keras merupakan benda berwujud. Benda-benda menggunakan ruang dan dapat dipindahkan dengan cara-cara yang kita kenal secara tradisional. Penyelidikan terhadap data, informasi, dan perangkat lunak lebih rumit dari pemeriksaan perangkat keras. Karena itu, untuk memudahkan pembahasan, jenis pemeriksaan dibedakan antara: ( a ) pemeriksaan di mana informasi yang dicari ada pada komputer di mana pemeriksaan dilakukan, dengan ( b ) pemeriksaan atas informasi yang disimpan off-site di tempat lain di mana komputer digunakan untuk mengakses data.
Informasi Hasil Kejahatan Informasi hasil kejahatan bisa berupa penggandaan perangkat lunak dengan pelanggaran hak cipta atau harta kekayaan intelektual dan pencurian informasi perusahaan atau negara yang dirahasiakan. Karena itu, teori dan praktik yang berlaku untuk penyitaan benda berwujud lazimnya juga berlaku untuk informasi yang merupakan hasil kejahatan. Informasi sebagai Instrumen Kejahatan Dalam hal tertentu, informasi dapat digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan kejahatan, misalnya perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membuka kode atau password, atau untuk memperoleh daftar nomer kartu kredit yang hilang dicuri. Apabila secara wajar, informasi tersebut patut diduga telah atau dapat digunakan sebagai instrumen kejahatan, penyidik boleh atau dapat menyitanya. Informasi sebagai Bukti Kejahatan Secara umum, di Amerika Serikat, informasi sebagai instrumen kejahatan. Sementara itu, informasi “sekedar sebagai bukti” diperlakukan sebagai tidak dapat disita. Dengan perkembangan ini, pengakuan bahwa dokumen dan informasi lain yang mengkaitkan perbuatan tersangka dengan kejahataannya umumnya harus dilihat sebagai bukti kejahatan dan bukan instrumen kejahatan. Bukti kejahatan bisa berupa cetakan (hard copy printouts). Bukti ini (kalau ada atau ditemukan berada dalam “tangan” si pelaku) merupakan bukti yang penting. Misalnya pelaku mengaku ia “buta komputer”, tidak tahu isi dari data base. Fakta bahwa dia mempunyai hard copy printouts merupakan bantahan terhadap ketidakmampuannya menggunakan informasi dalam data base. Bukti kejahatan lainnya adalah catatan yang dibuat berupa tulisan tangan yang ada did dekat komputer atau peralatan elektronis lainnya, seperti catatan mengenai password atau sandi-sandi yang dapat memberi petunjuk, daftar nama rekan-rekan yang ikut dalam kejahatan, atau daftar nama korban, dan seterusnya. Data Mining atau Penambangan Data Salah satu definisi data mining adalah the extraction of hidden predictive information from large database. Yang mengandung beberapa unsur berikut: 1. Dalam data mining, terdapat sesuatu yang diekstraksi atau ditarik ke permukaan. 2. Yang diekstraksi adalah hidden predictive information atau informasi tersembunyi yang bersifat prediktif. Kemamuan mengekstraksi informasi seperti inilah yang membuat data mining menjadi suatu teknologi yang sangat ampuh, misalnya sebagai alat marketing atau investigasi. 3. Data yang ditambang ini berada dalam data base yang sangat besar. Data base yang besar ini dapat digabungkan dengan data base besar lainnya, misalnya yang berisi semua transaksi yang mencurigakan menurut undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dari data base ini saja, penyidik akan dapat menambang banyak informasi. Date base yang besar itulah yang membuat data yang berlimpah menjadi informasi yang seolah-olah tersembunyi, yang hanya bisa diangkat ke permukaan (diekstraksi) dengan menggunakan perangkat lunak. Umumnya, dikenal perangkat luank yang sifatnya rerospektif, orientasinya adalah pada data yang lalu. Informasi prediktif melihat tren ke depan, mencoba memprediksi apa saja yang bakal terjadi.
Perkembangan Data Mining Padaperkembangan terakhir, kemampuan teknologi untuk menagrungi samudera data dalam real time. Data mining melanjutkan proses evaluasi ini: bukan sekedar pengaksesan data secara retrospektif, tetapi harus berkembang sampai pengaksesan dan navigasi data untuk penyampaian informasi yang prospektif dan proaktif. Data mining siap untuk aplikasi bisnis, termasuk investigasi karena didukung oleh tiga teknologi yang saat ini sidah matang, yaitu teknologi untuk mengumpulkan data secara besar-besaran, adanya multiprocessor computers yang sagat tangguh, dan tersedianya data mining algorithms. Tabel 1 Empat Evolusioner Data Mining Langkah-langkah
Teknologi
Evolusioner
(Enabling Technologies)
Product Providers
Karakteristik
Data Collection
Computers, tapes, disk
IBM, CDC
Retrospective,static data delivery
(1960-an) Data Access (1980-an)
Relational databases
Oracle,Sybase, Informix,IBM, (RDBMS), Structured Query Microsoft Language (sql), ODBC
Data Warehousing & On-Line analytic processing Decision Support (OLAP), multidimensional (1990-an) Databases, data warehouses Data Mining (Berembang terus Sampai sekarang)
Advanced algorithms,
Pilot,Comshare, Arbor,Cognos, Microstrategy
Pilot,Locheed, IBM,SGI, Multiprocessor computers, bermacam-macam massive database perusahaan baru
Retrospective,dynamic data delivery at record level Retrospective,dynamic data delivery at record multiple level Prospective, proactive information delivery
Lingkup Data Mining Dengan database yang cukup besar dan bermutu baik, data mining memberikan peluang dalam investigasi melalui kemampuan berikut. 1. Automated prediction of trends an behavoiurs. Data mining memproses pencarian informasi prediktif secara otomatis dalam databases yang besar. 2. Automated discovery of previously unknown patterns. Data mining tools seperti meyapu database dan mengidentifikasi hidden patterns (pola-pola tersembunyi) yang tidak diketahui sebelumnya, dalam satu langkah saja. Teknik-teknik data mining memberi manfaat yang besar, baik untuk software platforms dan hardware platforms yang ada sekarang, maupun dalam sistem yang baru dengan berkembangnya platforms dan produk baru. Data mining tools yang diimplementasi pada sistem pengolahan paralalel dengan kinerja yang tinggi mampu menganalisis database maha besar dalam hitungan menit. Dengan pengolahan data yang lebih cepat, para pemakai dapat melakukan eksperimen secara otomatis dan langsung dengan model yang lebih banyak untuk mengerti dan menafsirkan data yang begitu rumit dan banyak. Selanjutnya, database yang besar cenderung membuat presiksi yang lebih baik.
Bagaimana Data Mining Bekerja Data mining sebenarnya menjembatani dua teknologi, yaitu teknologi yang berkenaan denagn informasi skala besar dengan teknologi yang berkenaan dengan sistem transaksi dan analitikal. Kedua teknologi ini berkembang dan dikembangkan secara terpisah, dan data mining menjadi mata rantai yang menghubungkan keduannya. Data mining software menganalisis hubungan dan pola dalam data transaksi yang dismpan secara elektronis melalui open-ended user queries. Perangkat lunak analitikal bermacammacam: statistical, machine learning, dan neural networks. Perangkat lunak ini umumnya mencari hubungan erikut. 1. Classes: data digunakan untuk menentukan suatu atau beberapa kelompok yang mempunya karakteristik tertentu. 2. Clusters: data items dikelompokkan menurut hubungan yang logis antara prefensi tertentu. 3. Associations: data juga dapat “ditambang” untuk menunjukan adanya keterkaitan. 4. Sequential patterns: data juga “ditambang” untuk mengantisipasi perilaku dan trens. Ini merupakan langkah lanjutan dari clusters dan associations tadi. Data mining terdiri atas ima unsur besar berikut. 1. Menyarikan, mengubah, dan mengirimkan (extract, transform, dan load) data transaksi ke data warehouse system. 2. Menyimpan dan mengelola (store dan manage) data tersebut multidimensional database system. 3. Memberikan data acces kepada business analysts dan information technology professionals, termasuk investigator dan computer financial spesialist. 4. Menganalisis data dengan perangkat lunak aplikasi. 5. Menyajikan informasi dalam format yang tepat guna, seperti gambar, grafik, tabel, dan sebagainnya. Berikut berbagai tingkat analisis yang dapat digunakan. 1. Artificial neural networks: model-model prediktif non-linier yang “belajar” melalui pelatihan dan menyerupai jaringan syaraf biologis dalam strukturnya. 2. Genetic algorithms: Teknik-teknik optimisasi yang menggunakan proses seperti genetic combination, mutation, dan natural seection dalam rancangan yang didasarkan atas konsep evolusi alamiah. 3. Deciaion tress: pengungkapan struktur yang berbentuk pohon untuk menggambarkan suatu atau beberapa set keputusan. Keputusan-keputusan ini akan menghasilkan aturan untuk mengklasifikasika suatu dataset. 4. Nearest neighbor method: teknik ini menghasilkan setiap record dalam dataset berdasarkan kombinasi kelompok record k di mana k record mempunyai ciri yang paling serupa dalam historical dataset. Teknik ini terkadang juga disebut k-nearest neighbor technique. 5. Rule induction: penemuan rumus”jika-maka” yang relevan dari dataset berdasarkan signifikansi statistikal. 6. Data visualization: merupakan interprestasi dengan penginderaan mata dari hubungan yang rumit dalam data multidimensional. Untuk menggambarkan hubunagn ini, peralatan grafis lazimnya digunakan.
Infrastruktur Teknologi Apa yang Diibutuhkan Sekarang, data mining applications tersedia dalam sistem untuk semua ukuran bagi mainframe, client/server, dan PC platforms. Terdapat dua hal kunci yang menetukan teknologi, yaitu besarnya database dan rumit atau kompleksnya serta besarnya queries(pertanyaan yang akan diajukan si pemakai dalam memprobe data). Suatu Arsitektur untuk Data Mining Untuk menerapkan tenik-teknik data mining yang mutakhir denagn baik, peralatan ini sebaiknya terintegrasi penuh dengan data warehouse dan alat analisis bisnis interaktif. Banyak data mining tools yang beroperasi di luar data warehouse sehingga membutuhkan langkah-langkah tambahan untuk data extracing, dan importing, dan data analyzing. Ketika ada insight baru yang memerlukan implementasi operasioanl, alat yang terintegrasi dengan warehouse memudahkan aplikasi dari apa yang diahasilkan dari data mining. Data Interrogation (Interogasi Data) Dalam data interrogation, seorang investigator (auditor) menganalisis data yang tersimpan dalam bermacam-macam media penyimpanan data untuk menemukan sesuatu yang dicarinya. Tidak berbeda dengan seorang auditor yang dalam sistem manual, misalnya mencari apakah ada faktur penjualan ganda. Hanya saja data, data tersimpan secara digital, tidak langsung dapat dibaca, dan jumlahnya banyak. Disinilah peluang untuk menggunakan perangkat lunak untuk melakukan data interrogation. Perangkat lunak semacam ACL dapat membantu kita memilih “kolom-kolom” dari spread sheet, tanpa mengganggu integritas data. Perangkat lunak membantu auditor atau investigator melakukan data interrogation atau menimba data yang diperlukan dari sumur yang besar dan dalam. Sebelum perangkat lunak menghasilkan informasi, investigator sudah harus merancang bentuk dari laporan yang diinginkannya. Tidak jarang, investigator harus mengubah “pertanyaan” yang diajukannya. Karena itu, perangkat lunak mendokumentasikan seluruh langkah ini yang disebut command log. Perangkat lunak mendokumentasikan seluruh langkah ini dalam apa yang disebut command log. Perangkat lunak berikut dapat melakukan data interrogation lainnya yang berguna untuk audit atau investigation lainnya yang berguna untuk audit dan investigasi. 1. Meng-extract data tertentu. Contohnya pada investigasi utang, data yang di extract adalah nama penyuplai, alamat penyuplai, tanggal dan jumlah invoice, serta tanggal pembayaran. Dalam file utang, data tersebut disebut record atau field seperti kolom dalam spread sheet. 2. Meng-export record yang kita pilihuntuk menciptakan file baru yang akan kita gunakan dengan program lain seperti Word atau Excel. 3. Men-short data, misalnya Sort menurut nama kota menunjukan ada puluhan penyuplai di suatu kota yang memenuhi persyaratan tender pengadaan pemerintah. Namun, hanya dua dari mereka yang mengikuti tender tersebut. 4. Meng-classify dan men-summarize. Contoh classify: dari buku pembelian diketahui pembelian per transaksi lengkap dengan nomor faktur dan nilai perfaktur. Kitabisa meng-classify data pembelian untuk tahun 2006, misalnya menurut penyuplai. Kita akan mendapat banyaknya (lembar) dan nilai total faktur dari setiap penyuplai, dengan angka persentase (lembar dan nilai faktur). 5. Men-summarize. Contoh: persediaan suku cadang di suatu perusahaan penerbangan terdiri atas jutaan item dengan nilai total hampir mencapai triliunan rupiah. Kitabisa men-summarize persediaan ini
berdasarkan nilai per unit. Hasil summarize menunjukan dua ekstrim. Pertama, ada beberapa item yang niali per unitnya miliaran. Secara total, mereka meliputi 40% dari nilai total persediaan. Kedua, ada jutaan item yang nilai per unitnya hanya ratusan ribu rupiah, dan secara total meliputi 35% dari nilai total persediaan. Sementara itu, persediaan lainnya terletak di antara kedua ekstrim. 6. Men-stratify. Contoh: direktorat Jenderl Pajak ingin mnstratifikasi para pembayar pajak penghasilan di seluruh indonesia. Data pembayaran pajak dapat distratifikasi, misalnya berdasarkan income tax bracket atau kelompik penghasilan yang mempunyai tarif pajak tersendiri. 7. Melakukan analisis umur (aging analysis). Contoh analisis umur piutang, utang, persediaan barang, dan lain-lain. 8. Menggabungkan files, istilah tekns yang dipakai bisa bermacam-macam, seperti joining, relating, merging, dan lain-lain. Menggabungkan files memungkinkan kita menghubungkan data yang berada dalam beberapa files sehingga kita mempunyai lebih banyak data untuk di-“manipulasi” lebih lanjut. Dalam menggabungkan files, juga ada kemungkinan data terkait tidak diperoleh dalam files lainnya. Unmatched records ini bisa kita teliti lebih lanjut. Contoh dari suatu current file yang akan digabung dengan master file ditemukan puluhan penyuplai yang aktif memasok barang, tetapi mereka tidak mempunyai data dasar dalam master file. 9. Melakukan sampling. Dari data yang banyak, perlu diambil contoh (samples) untuk diperiksa. Hasil pemeiksaan sample dipakai untuk menarik kesimpulan mengenai seluruh data (population). Perangkat lunak dapat digunakan untuk emlakukan sampling dengan bermacam teknik,s eperti random sampling, statistical sampling dan lain-lain. Dalam statistical sampling, kita juga dapat menaksir jumlah kesalahan (error) dalam population dengan mengevaluasi kesalahan dalam sample. 10. Melakukan digital analysis berdasarkan Benford’s Law. Ini adalah data interogasi yang ampuh, tetapi hampir tidak dikenal apalagi diprakktikan di Indonesia. Hal ini akan dijelaskan dengan contoh pengungkapan fraud melalui mark-up. Analisis dengan Menggunakan Benford’S Law Frank Benford, seorang ahli fisika yang bekerja di GE Research Laboratories, New York membuat pengamatan sederhana pada tahun 1920-an. Benford’S Law sangat membantu auditor pada umumnya dan investigator pada khususnya dalam melihat indikasi terjadinya fraud dari suatu daftar bilangan. Perangkat lunak yang meneydiakan Benford analysis memungkinkan investigator memusatkan perhatian pada potensi penyimpangan atau anomali. Perangkat lunak ini tidak membuktikan bahwa fraud memang terjadi. Ia hanya menunjuk pada hal-hal yang perlu pengkajian lebih lanjut atas dasar perhitunganperhitungan satistik. Terdapat perangkat lunak dengan fungsi Benford’S Law yang membaca nilai dalam kolom yang kita temukan, dan memeberi tahu apakah deretan bilangan “wajar” dalam suatu daftar yang menyerupai naturally occuring data. Makin banyak jumlah bilangan, makin banyak Benford’S Law berfungsi. Perangkat lunak menyediakan pengjian digit pertama (first-digit test), digit kedua (second-digit test), dan pengujian dua digit pertama (first-two-digits test). Pengujian atas digit pertama (first-digit test) digunakan untuk menentukan kelayakan (reasonableness) data yang akan diuji. Artinya, apakah data yang kita periksa umumnya memenuhi “norma” (Benford’S Law) atau perlu dikaji lebih mendalam. Perangkat lunak ini menunjukan hal dalam angka dan grafik.
BAB 24 UNDANG-UDANG BIDANG KEUANGAN NEGARA Ada tiga undang-undang penting yang merupakan satu paket perundang-undangan dalam bidang keuangan negara, yaitu : Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Udang Keuangan Negara Dasar Pemikiran Upaya menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam ketentuan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara Kedudukan presiden Pendelegasian kekuasaan presiden Susunan APBN APBD Ketentuan penyusunan dan pentapan APBN dan APBD Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjwaban pelaksanaan APBN APBD Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalahdari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan Sisi objek : meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sisi subjek : meliputi seluruh objek yang disebutkan diatas yang dimiliki negara dan/atau Pemerintah puat, pemerintah daerah, perusahaan Negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sisi proses : mencakup seluruh rangkaian kegiatan yng berkaitan dengan pengeloaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Asas-asas umum yang meliputi asas tahunan. Asas universitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas serta asas asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik, antara lain : Akuntabilitas berorientasi paa hasil; Profesionalitas; Proporsionalitas; Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu presiden dalam penyelenggaran, sebagian dari kekuasaan dikuasakan kepaa menteri keuangan. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Hubungan Keuangan Antarlembaga Semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan pemerintah dan lembaga supranasional yang meliputi hubungan pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintahan daerah, pemerintah asing, lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola ana masyarakat. Pelaksanaan APBN dan APBD APBN ditetapkan dengan undang-undang. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presien sebagai pedoman bagi kementrian negara. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut menyangkut hal-hal yang belum diperinci dalam Undang-Undang APBN. Pertanggungan Jawab Pengelolaan Keuangan Negara Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidak-tidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Undang-Udang Perbendaharaan Negara Dasar Pemikiran Pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Pengertian,Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pejabat Perbendaharaan Negara Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tertentu pemerintahan. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat Fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintahan yang terbatas secara efisien meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan supaya tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan , pencarian sumber pembiayaan yang termurah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara perlu ditetapakan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar: Dihasilkan melalui proses akuntansi Disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan Disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan Disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir Dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah Penyelesaian Kerugian Negara Undang-Undang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang terjadi. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) BLU bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Udang Pemeriksaan Keuangan Negara Dasar Pemikiran Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkup Pemeriksaan BPK BPK diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu : Pemeriksaan keuangan : pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemeriksaan kinerja : pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu : pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa. Kebebasan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan. Kebebasan dalam pelaporan hasil pemeriksaan mencakup BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait
Pengenaan Ganti Kerugian Negara BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangajn kas/barang dalm persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Undang-Udang BPK Undang-Undang BPK berisi ketentuan tentang Badan Pemeriksaan Keuangan BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (Pasal 3) Keanggotaan- BPK mempunyai 9 anggota dengan seorang Ketua merangkap anggota, dan seorang Wakil Ketua merangkap anggota (Pasal 4) Anggota BPK menjabat selama 5 tahun (Pasal 5) Tugas dan wewenang BPK (Pasal 6-12)
BAB 25 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Indonesia pernah dimasukkan ke dalam daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) dengan pertimbangan tidak adanya undang-undang yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana, tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah untuk lembaga keuangan non-bank, rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dan kurangnya kerja sama internasional. Atas dasar tersebut pemerintah mengambil langkah dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi lembaga keuangan non-bank, termasuk perusahaan sekuritas. UU No.15 Tahun 2002 Harta kekayaan yang diperoleh dari barbagai tindakan kejahatan biasanya tidak langsung digunakan agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ini dikenal sebagai pencucian uang. Ada tiga tahap dalam proses pencucian uang: Placement Merupakan upaya menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan kembali dana yang sudah berada dalam sistem keuangan ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan. Layering Merupakan upaya mentransfer harta kekayaan dari hasil kejahatan yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui tahap placement. Integration Merupakan upaya menggunakan kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil melalui placement dan layering, seolah-olah merupakan kekayaan halal. Uang yang dicuci melalui placement dan layering dalam tahap ini digunakan untuk kegiatan yang seolah-olah tidak berkaitan dengan kejahatan yang menjadi sumbernya. UU No.25 Tahun 2003 Perbedaan UU No. 15 tahun 2002 dengan UU No. 25 tahun 2003 Pengertian cakupan penyedia jasa keuangan Cakupan pengertian penyediaan jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Macam-macam Transaksi Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Pembatasan jumlah hasil tindak pidana pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar lima ratus juta rupiah atau lebih, atau nilai yang setara diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menetukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besa atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh. Perluasan tindak pidana asal Cakupan tindak pidana asal diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan itu tidak dipidana. UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun UndangUndang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:
Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang; Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; Perluasan Pihak Pelapor; Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis ataupemeriksaan PPATK; Penataan kembali kelembagaan PPATK; Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian uang; dan Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Pelindungan Saksi, Pelapor, dan Pihak Pelapor Pasal 86 ayat (1) UU TPPU menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan TPPU wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Adapun jenis-jenis pelindungan yang dikenal dalam pelaksanaan UU TPPU sebagai berikut : Pelindungan karena jaminan Undang-Undang, Pelindungan karena pelaksanaan UU TPPU, dan pelindungan khusus.
BAB 29 PERHITUNGAN KERUGIAN Akuntansi berurusan dengan catat mencatat dan hitung menghitung. Dalam akuntansi forensik, urusan hitung menghitung lebih mengemuka. Dikaitkan dengan disiplin ilmu, akuntansi berurusan dengan perhitungan mengenai kerugian yang dituntut atau digugat suatu pihak dari pihak lain. Tuntutan tersebut harus ada dasar hukumnya. Pertama-tama dasar hukum terpenting yang dimuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dimuatnya pasal ini dalam undangundang di banayk negara menandakan bahwa gagasan ini bersifat universal. Para akuntan menhitung laba dan rugi secara periodic dengan standar akuntansi keuangan. Akuntansi bukan satu-satunya sumber untuk menghitung kerugian. Ilmu ekonomi juga mengenal gagasan mengenai opportunity cost atau opportunity lost. Perhitungan akuntansi dan ekonomi menghasilkan angka yang berbeda. Kerugian yang mencerminkan keadaan nyata sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa perhitungan apapun (ekonomi, akuntansi dan lain-lain) pada akhirnya harus diuji dengan ketentuan hukum. Dalam menyajikan perhitungan kerugian, akuntan forensik harus mulai melihat konteks hukum yang menjadi acuan tuntutan kerugian. Apakah ia sedang menghitung kerugian yang timbul karena salah satu pihak tidak memnuhi kontrak dagang, atau kerugian terhadap negara diakubatkan kelalaian pegawai negeri sipil dalam konteks hukum administrasi negara atau kerugian terhadap negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Kerugian dan Perbuatan Melawan Hukum Di bidang hukum kerugian dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Ada banyak arti yang ditulis oleh para ahli hukum. Dalam bab ini menggunakan menggunakan acuan disertasi Dr. Rosa Agustina. Pemikiran yang menghubungkan kerugian dengan perbuatan melawan hukum (onrehsmatigedaad) tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal ini berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPer merupakan ketentuan ‘keranjang sampah’ (all catches). Perumusan ini mendorong terjadinya penemuan hukum (rechtsvinding) yang berkesinambungan. Artinya, melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Makna Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman merumuskan: 1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain. 3. Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang yang melanggar hukum.
Perumusan norma dalam konsep diatas telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam konsep ini pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga bertentangan dengan keptuhan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsure-unsur: 1. Perbuatan tersebut melawan hukum 2. Harus ada kesalahan pada pelaku 3. Harus ada kerugian 4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Rosa Agustina membandingkan kerugian dalam perbuatan Melawan hukum dan tort, serta mencatat persamaan berikut: 1. Unsur kerugian perbuatan Melawan Hukum dan Tort perlu dibuktikan, hal ini penting untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan akibat terjadinya sesuatu Perbuatan Melawan Hukum 2. Besarnya kerugian tidak ditentukan oleh pihak sendiri, tetapi ditentukan oleh para hakim atau pengadilan sesuai dengan keadaan para pihak 3. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Rosa Agustina juga membandingkan tuntutan ganti rugi dan teori klasik tort law dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan hubungan kontraktual. Tort Law memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan, seperti keamanan pribadi, harta benda, dan kepentingan ekonomi. Perlindungan tersebut diberikan melalui sistem kompensasi berupa ganti rugi secara perdata. Berdasarkan teori klasik tort law ganti rugi diberikan untuk mengembalikan penggugat kepada posisi ketika perbuatan melawan hukum itu terjadi. Hal ini berbeda dengan tuntutan gantu rugi berdasarkan hubungan kontraktual dimana ganti rugi itu bertujuan untuk menempatkan di penggugat pada posisinya seandainya perjanjian itu terlaksana. Berdasarkan hubungan kontraktual, penggugat dapat menuntut kehilangan keuntungan yang diharapkan atau expectation loss. Teori klasik ini telah mengalami perubahan, karena sekarang gugatan tort juga dapat diajukan untuk economic lost. Hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian sering kali merupakan perdebatan antara Penuntut Umum dan Tim Pembela dalam tindak pidana korupsi. Kalau persoalan kausalitas dalam hukum pidana adalah khusus mengenai pertanyaan apakah telah dilakukan delik,maka persoalan kausalitas dalam hukum perdata tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian. Beberapa Gagasan Mengenai Kerugian Sesuai dengan wilayah hukum yang bersangkutan, pemikiran tentang kerugian dan tuntutan ganti rugi akan berbeda pula. Hukum perdata masuk ranah hukum privat, sedangkan hukum administrasi negara dan hukum pidana masuk dalam ranah hukum public.
Perdata bagian 4 mencakup pasal 1234 sampai pasal 1252, selengkapnya berjudul “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan”. Judul ini menunjukkan dua hal: 1. Pertama, ungkapan “penggantan Biaya, Kerugian dan Bunga” mempunyai makna khas . 2. Kedua, ungkapan “Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan” mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cedera janji (wanprestatie). Dalam pasal-pasal tersebut akan ditemuka istilah debitur, kreditur, atau perserikatan lainnya (sewa, upah, bunga sepanjang hidup dan lain-lain). Ini perbedaan penting antara kerugian negara (dalam Hukum Administrasi Negara) dan kerugian keuangan negara (dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor) yang merupakan kerugian di sektor public. Ungkapan “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga” mengandunga makna “kerugian” yang diungkapkan dalam tiga istilah yaitu Biaya, Kerugin dan Bunga. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang No 1 Tahun 2004) memberikan definisi tentang kerugian dalam konteks kerugian negara/daerah. “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Kerugian negara/daerah yang timbul karenan keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure) tidak dapat dituntut. Kerugan negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum dapat dituntut. Makna “Kerugian” yang diterbitkan oleh BPK dalam arti Kerugian Negara. 1. Kerugian Negara Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukumm/kelalaian sesorang dan/atau yang disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure) 2. Besarnya Jumlah Kerugian Negara Dalam masalah kerugian negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugain yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatiakn bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita (Surat Gouvernement Secretaris 30 Agustus 1993 No. 2498/B). Karena itu pada dasarnya besarnta kerugian negara tidak dengan dikira-kira atau ditaksir. Sampai saat ini ada dua pasal yang paling sering digunakan untuk memidanakan koruptor, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim dan jaksa selalu berpendapat bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara adalah kerugian yang bersifat riil, pengungkapan kerugian yang bersifat potensial haruslah tetap dilakukan oleh BPKP. Alasan utamanya adalah mengondisikan dan menyadarkan para penegak hukum bahwa suatu kerugian negara yang benar-benar merugikan negara adalah sedemikian luas tidak terbatas pada pengerian kerugian menurut asas kas, tetapi juga berdasarkan akuntansi lain yang dianut oleh suatu entitas. Petunjuk BPKP menunjukkan langkah maju dalam pemikiran dan pemahaman mengenai kerugian negara yang dikembangkan oleh BPKP. Petunjuk BPKP mengarahkan para auditor dan akuntan forensik BPKP ke pengungkapan kerugian negara yang bersifat potensial disamping kerugian yang nyata atau riil.
Tuntutan atas kerugian (keuangan) negara melalui mekanisme berikut: 1. Hukum Administrasi Negara (dalam hal ini Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara): nilai kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Sifat kerugiannya adalah nyata dan pasti (telah terjadi) 2. Hukum Pidana (dalam hal ini Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi): nilai kerugian yang dituntut maksimum sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah nyata telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi.
